RENCANA KERJAbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/... · Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

RENCANA KERJATAHUN 2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

BALE WIWAHA

Daftar Isi

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................... i

Daftar Isi .............................................................................................................. ii

Bab. I Pendahuluan ............................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ..................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2

1.4. Sistematika Penulisan .............................................................................. 5

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2017 ......................................................................................................... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat ........................ 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi

Jawa Barat ............................................................................................... 22

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 ............................ 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 44

Bab. III Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Barat ...................................... 45

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................. 45

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ..... 46

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan .................................................................. 48

4.1. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 .......... 48

Bab. V Penutup .................................................................................................... 61


i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dapat

diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan ini.

Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 merupakan dokumen

perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan

pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran

2019 di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Dokumen ini memberikan gambaran tentang

program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2019 yang memuat

diantaranya yaitu tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai

pada Tahun 2019.

Selain itu, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun

sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, diharapkan dengan adanya

dokumen ini dapat memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian

kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Bappeda yang disertai

dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi

pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk mewujudkan sinergitas kinerja

pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Provinsi

Jawa Barat dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019.

Akhir kata, dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ini

disusun dengan sebaik-baiknya dan semoga dapat menghasilkan perencanaan

yang implementatif guna mendukung pembangunan di Jawa Barat secara optimal

serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Bandung, Juli 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,

Kepala,

Ir. Yerry Yanuar, MM


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan dokumen

rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai

sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia

(RI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang

mengamanatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen

Renja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan dalam rangka

pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu

perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban menyusun dokumen Renja

Tahun 2019 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Provinsi (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebagai acuan aparatur

Bappeda merumuskan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian

prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan

fungsinya. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 merupakan

implementasi tahun awal dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2018-

2023 yang secara simultan sedang disusun dengan difokuskan pada

pendukungan terhadap 8 (delapan) Prioritas Pembangunan melalui penguatan

fungsi perencanaan.

Proses penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

berdasarkan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dilaksanakan melalui 6

(enam) tahapan yaitu : (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan

Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat

Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; dan (6)


2

Penetapan, sebagai satu kesatuan dalam siklus perencanaan yang utuh seperti

tercantum dalam Gambar 1.

Gambar 1

Alur Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950). Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000

tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia


3

Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia


4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan


10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi


4

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan


5

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196

Tahun 2016 Seri E);

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah

memberikan arahan bagi bidang-bidang di Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam

pencapaian program/kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sesuai dengan

tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi

tolak ukur penilaian kinerja, untuk mencapai harmonisasi perencanaan Bappeda Provinsi

Jawa Barat pada Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 meliputi :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Proses Penyusunan Renja

1.5 Sistematika Penulisan


6

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2016/2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2017/2018 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2018-2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi

Jawa Barat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019

Bab III Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Barat

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

4.1 Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Bab V Penutup

Lampiran - Lampiran


7

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dan

Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 telah dilakukan

secara efektif dan efesien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah

ditetapkan. Renja Bappeda Tahun 2017 merencanakan 11 program dan 144 kegiatan,

selanjutnya dalam APBD Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 10 program dan 106

kegiatan. Realisasi APBD Tahun 2017 adalah sebesar 94,86% untuk keuangan fisik.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 dan

pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2018, disajikan dalam Tabel 2.1.


8

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 dan Pencapaian

Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

1 Urusan Penunjang Pemerintahan

1 01 Urusan Perencanaan

1 01 01 20 Program Penataan Ruang Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota

85% 100% 75% 100% 133,33% 85% 85% 100%

1 01 01 20 '01 Penyusunan Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Tersusunnya dokumen final revisi Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat

600,000,000

553,020,110

92.17

3 01 01 55 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat

90% 88,59% 90% 88,59% 98,43% 90% 90% 100%

Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan

20% 19,99% 20% 19,99% 99,95% 20% 20% 100%

3 01 01 55 02 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Website

Terpeliharanya Jaringan dan Internet Bappeda Provinsi Jawa Barat

299,400,000

299,400,000

100.00


9



Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2018


dengan Tahun 2016


Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja


2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

3 01 01 55 '03 Kegiatan Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Terlaksananya Pemeriksaan dan Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

149,800,000

127,869,683

85.36

3 01 01 55 '05 Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang mutakhir

750,000,000

749,775,000

99.97

3 01 01 55 '06 Kegiatan Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang mutakhir

599,500,000

587,339,525

97.97

3 01 01 55 07 Kegiatan Pengembangan Metode Evaluasi melalui E-monev

Terlaksananya Pemutakhiran dan Pengembangan Sistem Aplikasi E-monev Jabar

399,100,000

256,615,000

64.30

3 01 01 55 08 Kegiatan Pembuatan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan

Tersedianya Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan

249,900,000

180,947,500

72.41

3 01 01 55 '09 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan

Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan

99,900,000

99,707,500

99.81

3 01 01 55 10 Kegiatan Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak

Terlaksananya Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Cetak

850,000,000

843,403,075

99.22

3 01 01 55 11 Kegiatan Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Elektronik

Terlaksananya Informasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Elektronik

899,900,000

897,262,000

99.71

3 01 01 98 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra PD Terhadap

Target Program RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

85% 87% 85% 87% 102,94% 85% 85% 100%


10





Perangkat Daerah)

Tahun 2018


dengan Tahun 2016


Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja


2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat

90% 75,49% 75% 75% 100,53% 90% 90% 100%

Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

90% 82% 90% 82% 91,11% 90% 90% 100%

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

90% 100% 90% 100% 111,11% 90% 90% 100%

Tingkat kesesuaian sasaran

pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

80% 85% 80% 85% 106,25% 80% 80% 100%

3 01 01 98 12 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Perumahan dan Permukiman

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Perumahan dan Permukiman

249,870,000

248,573,920

99.48

3 01 01 98 13 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

249,870,000

217,846,300

87.18

01 01 98 14 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Lingkungan Hidup

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Lingkungan Hidup

346,120,000

298,114,024

86.13

01 01 98 15 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018 - 2023 sektor Sumber Daya Air (SDA)

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Sumber Daya Air (SDA)

249,870,000

218,956,311

87.63

01 01 98 16 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-

2023 sektor Jalan (Kebinamargaan)

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor

Jalan (Kebinamargaan)

249,870,000

223,169,238

89.31

01 01 98 17 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Perhubungan

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Perhubungan

249,870,000

193,923,107

77.61

01 01 98 18 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018 - 2023 Sektor Pendidikan

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Pendidikan

377,450,000

309,562,144

82.01


11





Perangkat Daerah)

Tahun 2018


dengan Tahun 2016


Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja


2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

01 01 98 19 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018 - 2023 Sektor Kebudayaan

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Kebudayaan

297,500,000

296,703,284

99.73

01 01 98 20 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018-2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan di Jawa Barat

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan di Jawa Barat

274,450,000

269,902,960

98.34

01 01 98 21 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Ketenagakerjaan

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Ketenagakerjaan

297,950,000

295,667,681

99.23

01 01 98 22 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor reformasi birokrasi

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor reformasi birokrasi

324,750,000

317,428,173

97.75

01 01 98 23 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Penataan daerah otonom

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Penataan daerah otonom

324,750,000

322,601,642

99.34

01 01 98 24 Kegiatan Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Pemerintahan desa

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Pemerintahan desa

324,750,000

322,309,500

99.25

01 01 98 25 Kegiatan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023

Sektor Pertanian Jawa Barat

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 Sektor

Pertanian Jawa Barat

1,197,300,000

1,059,114,490

88.46

01 01 98 26 Penyusunan Dokumen Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Dunia Usaha dan Investasi Jawa Barat

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 Sektor Dunia Usaha dan Investasi Jawa Barat

749,400,000

747,588,427

99.76

01 01 98 27 Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Industri Perdagangan, Jasa dan

Pariwisata Jawa Barat

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 Sektor Industri Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Jawa Barat

749,400,000

748,644,474

99.90

01 01 98 28 Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Pendanaan Pembangunan dalam rangka persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023

Tersedianya dokumen background study RPJMD 2018-2023 Rencana Pendanaan Pembangunan

449,850,000

436,834,403

97.11

01 01 98 29 Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2018

Tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2018

659,000,000

651,700,468

98.89


12





Perangkat Daerah)

Tahun 2018


dengan Tahun 2016


Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja


2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

01 01 98 30 Kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017

Tersusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017

371,100,000

368,754,000

99.37

01 01 98 31 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018

Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018

114,560,534

114,438,267

99.89

01 01 98 32 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017

Tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017

99,894,000

99,562,100

99.67

01 01 98 36 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat

Tersedianya dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat

119,900,000

112,360,000

93.71

01 01 98 37 Kegiatan Penyusunan RAD Pencapaian SDGs

Terlaksananya Penyusunan RAD Pencapaian SDGs

492,450,000

490,810,593

99.67

01 01 98 38 Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi (PG)

Tersusunnya dokumen Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi (PG)

319,473,000

315,443,401

98.74

01 01 98 40 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan

Terlaksananya Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan

1,344,523,000

1,331,071,961

99.00

01 01 98 41 Kegiatan Perencanaan Kebijakan

Pembangunan Lingkup Sosial Budaya

Terlaksananya Perencanaan

Kebijakan Pembangunan Lingkup Sosial Budaya

987,823,000

978,234,105

99.03

01 01 98 42 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi

Terlaksananya Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi

976,000,000

942,728,727

96.59

01 01 98 43 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik

Terlaksananya Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik

1,233,278,500

1,141,198,037

92.53

01 01 98 44 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pendanaan Pembangunan di Jawa Barat

Terlaksananya Perencanaan Kebijakan Pendanaan Pembangunan di Jawa Barat

1,000,000,000

979,649,817

97.96

01 01 98 45 Kegiatan RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

Terlaksananya fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

987,150,000

962,766,638

97.53

01 01 98 46 Kegiatan LU - Tim Komisi Daerah Lansia

Terlaksananya fasilitasi Tim Komisi Daerah Lansia

356,150,000

343,617,532

96.48


13





Perangkat Daerah)

Tahun 2018


dengan Tahun 2016


Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja


2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

01 01 98 51 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

Terlaksananya Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

195,000,000

194,669,143

99.83

01 01 98 52 Kegiatan Penilaian Anugrah Penghargaan Bidang Perencanaan

Terlaksananya Penilaian Anugrah Penghargaan Bidang Perencanaan

346,746,748

346,701,748

99.99

01 01 98 54 Kegiatan Kajian Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)

Tersedianya dokumen Kajian Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)

308,600,000

304,001,946

98.51

01 01 98 55 Kegiatan Valuasi Ekonomi Potensi Kewilayahan Jawa Barat

Terlaksananya Valuasi Ekonomi Potensi Kewilayahan Jawa Barat

1,449,000,000

1,388,206,110

95.80

01 01 98 56 Kegiatan Tim Ekonomi Jawa Barat Terlaksananya fasilitasi Tim Ekonomi Jawa Barat

399,440,000

383,098,950

95.91

01 01 98 57 Kegiatan Tim Analisis Pembangunan Jawa Barat

Terlaksananya fasilitasi Tim Analisis Pembangunan Jawa Barat

239,350,000

237,566,800

99.25

01 01 98 58 Kegiatan Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat

Terlaksananya fasilitasi Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat

1,070,720,000

1,069,220,132

99.86

01 01 98 59 Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

1,380,000,000

1,376,229,517

99.73

01 01 98 60 Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

Terlaksananya Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

997,550,000

995,554,806

99.80

01 01 98 61 Kegiatan Peresmian Bersama Proyek CSR Jabar

Terlaksananya Peresmian Bersama Proyek CSR Jabar

420,000,000

418,599,478

99.67

01 01 98 62 Kegiatan Penguatan CSR Jawa Barat Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan CSR Jawa Barat

630,000,000

627,748,553

99.64

01 01 98 63 Kegiatan Penyusunan Road Map CSR Jabar 2018 - 2022

Tersedianya dokumen Road Map CSR Jabar 2018 - 2022

450,000,000

442,070,752

98.24

01 01 98 64 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pertanian Beririgasi

Tersedianya dokumen Penguatan Kelembagaan Pertanian Beririgasi

7,199,100

7,199,100

100.00


14





Perangkat Daerah)

Tahun 2018


dengan Tahun 2016


Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja


2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

01 01 98 65 Kegiatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program Water Resources and Irrigation Sector Management Phase II (WISMP II) dan Intergrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)

Terlaksananya Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program Water Resources and Irrigation Sector Management Phase II (WISMP II) dan Intergrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)

287,050,000

216,673,879

75.48

01 01 98 66 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017

Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017

600,000,000

592,801,633

98.80

01 01 98 67 Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018

Tersedianya dokumen Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018

700,000,000

688,215,331

98.32

01 01 98 68 Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Terlaksananya fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

1,100,000,000

1,064,305,260

96.76

01 01 98 69 Kegiatan Penyusunan Rencana Prioritas Pendanaan dari Pemerintah

Pusat Tahun 2018

Tersedianya dokumen Rencana Prioritas Pendanaan dari

Pemerintah Pusat Tahun 2018

725,000,000

711,805,752

98.18

01 01 98 70 Kegiatan Perencanaan PHLN, Obligasi Daerah dan KPS di Jawa Barat

Tersedianya dokumen Perencanaan PHLN, Obligasi Daerah dan KPS di Jawa Barat

275,000,000

272,669,000

99.15

01 01 98 71 Kegiatan Penyusunan Formulasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tersedianya dokumen Formulasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota

250,000,000

245,520,865

98.21

01 01 98 72 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2018

Tersedianya dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2018

300,000,000

281,189,530

93.73

01 01 98 73 Kegiatan Penyusunan Rencana Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018

Tersedianya dokumen Rencana Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018

350,000,000

344,899,048

98.54


15





Perangkat Daerah)

Tahun 2018


dengan Tahun 2016


Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja


2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

01 01 98 74 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Bidang Pemerintahan

Terlaksananya Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Bidang Pemerintahan

500,000,000

424,412,850

84.88

01 01 98 75 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Fisik dan Bidang Ekonomi

Terlaksananya Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Fisik dan Bidang Ekonomi

500,000,000

459,757,900

91.95

01 01 98 76 Kegiatan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat

Tersedianya dokumen Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat

196,200,000

169,574,756

86.43

01 01 98 77 Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat

Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan

Terpadu Jawa Barat

850,000,000

802,306,555

94.39

01 01 98 78 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2016 dan Persiapan AMJ Tahun 2013-2018

Tersedianya dokumen LKPJ Gubernur TA 2016 dan Persiapan AMJ Tahun 2013-2018

1,174,446,000

1,072,914,793

91.35

01 01 98 79 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Kinerja RKPD Provinsi

Terlaksananya Evaluasi Kinerja RKPD Provinsi

249,350,000

212,564,724

85.25

01 01 98 80 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi RKPD Kab/Kota

Terlaksananya Evaluasi RKPD Kab/Kota

294,600,000

251,152,325

85.25

01 01 98 81 Kegiatan Penyusunan Evaluasi

Kinerja RPJMD Provinsi

Terlaksananya Evaluasi Kinerja

RPJMD Provinsi

339,500,000

290,633,800

85.61

01 01 98 82 Kegiatan Evaluasi RPJMD Kab/Kota Jawa Barat

Terlaksananya Evaluasi RPJMD Kab/Kota Jawa Barat

529,100,000

449,978,540

85.05

01 01 98 83 Kegiatan Evaluasi Renja OPD/Biro Tahun 2017

Terlaksananya Evaluasi Renja OPD/Biro Tahun 2017

130,000,000

91,695,800

70.54

01 01 98 84 Kegiatan Kajian dan Telaah Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tersedianya dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah

809,050,000

808,388,423

99.92

01 01 98 85 Kegiatan Kajian Potensi Daerah Tersedianya dokumen Kajian

Potensi Daerah

1,635,275,000

1,609,084,670

98.40

01 01 98 86 Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknokratis Rancangan RPJMD Tahun 2018-2023

Tersedianya Dokumen Teknokratis Rancangan RPJMD Tahun 2018-2023

1,049,000,000

1,036,607,791

98.82


16





Perangkat Daerah)

Tahun 2018


dengan Tahun 2016


Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja


2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

01 01 98 87 Kegiatan Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Tersedianya dokumen Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

472,900,000

467,919,677

98.95

01 01 98 88 Kegiatan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara

Tersedianya dokumen Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara

76,450,000

76,039,000

99.46

01 01 98 89 Kegiatan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

Tersedianya dokumen Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

497,750,000

135,288,000

27.18

01 01 98 90 Penyusunan Revisi RPJPD Tahun 2005 - 2025

Tersedianya dokumen Penyusunan Revisi RPJPD Tahun 2005 - 2025

500,000,000

500,000,000

100.00

3 01 01 99 Program Kerjasama Pembangunan

3 01 01 99 91 Kegiatan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

Tersedianya dokumen Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

931,550,000

912,966,032

98.01

3 01 01 101

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 01 01 101

92 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja

Tersedianya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja

250,000,000

249,111,467

99.64

3 01 01 101

93 Kegiatan Administrasi Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Bappeda

Terlaksananya Administrasi Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Bappeda

150,000,000

149,826,537

99.88

3 01 01 102

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

Persentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi

0,10% 0,17% 0,09% 0,17% 188,90% 0,10% 0,10% 100%

3 01 01 102

94 Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa

159,300,000

2,000,000

1.26

3 01 01 102

95 Kegiatan Kaji Banding Perencanaan Tersedianya dokumen Kaji Banding Perencanaan

132,000,000

128,616,000

97.44

3 01 01 102

96 Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional

Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Jabatan Fungsional

500,000,000

498,087,447

99.62

3 01 01 102

97 Kegiatan Penyediaan Partisipasi seminar/workshop/pelatihan/kursus

Terlaksananya fasilitasi seminar/workshop/pelatihan/kursus

155,000,000

115,150,000

74.29


17





Perangkat Daerah)

Tahun 2018


dengan Tahun 2016


Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja


2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

3 01 01 102

98 Kegiatan Penyediaan Partisipasi Diklat/Bintek

Terlaksananya fasilitasi Diklat/Bintek

300,000,000

150,515,900

50.17

3 01 01 103

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal

35% 33,33% 31% 33,33% 106,25% 35% 35% 100%

3 01 01 103

99 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Kantor Bappeda

Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Kantor Bappeda

581,380,000

495,947,500

3 01 01 109

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 01 01 109

100 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Bappeda

Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran Bappeda

2,511,885,000

2,481,482,663

98.79

3 01 01 109

101 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor UPTB Pengembangan Pembangunan & Analisa Potensi Daerah

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kantor UPTB Pusdalisbang

1,082,000,000

1,081,704,902

99.97

3 01 01 110

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 01 01 110

102 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Bappeda

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana kantor Bappeda

2,197,405,000

2,182,126,756

3 01 01 110

103 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana kantor UPTB Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah

827,773,000

826,893,000

3 01 01 111

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 01 01 111

104 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bappeda

Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Bappeda

5,209,800,000

4,893,813,342

93.93

3 01 01 111

105 Kegiatan Penyelenggaraann Administrasi Perkantoran UPTB Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah

Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional UPTB Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah

1,675,786,000

1,648,435,930

98.37


18





Perangkat Daerah)

Tahun 2018


dengan Tahun 2016


Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja


2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

3 01 01 111

106 Kegiatan Penyediaan administrasi perkantoran Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

500,000,000

428,374,733

85.67


16

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja Bappeda

Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 masih menyisakan target-target yang belum selesai,

sehingga target-target tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Adapun beberapa hal yang harus

diperhatikan dari hasil Tabel 2.1 yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, dari hasil diatas terdapat dua kegiatan yang tidak mencapai

target yaitu Kegiatan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

disebabkan oleh peraturan terkait tim belum diterbitkan dan Kegiatan Peningkatan

Jiwa Korsa yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya efiesiensi anggaran.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, dari hasil diatas hampir seluruh kegiatan mencapai target yang

telah direncanakan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan, dari hasil diatas dapat disampaikan bahwa tidak ada kegiatan yang

melebihi dari target yang telah direncanakan.

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur

Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan

Provinsi;

2. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan

urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

3. Menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan daerah Kabupaten/Kota;

4. Mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan;

Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok

tersebut, meliputi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan

pembangunan;

3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi bidang perencanaan pembangunan;


17

4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronissasi perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten/Kota;

5. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan

Pemerintah daerah Provinsi;

6. Penyelenggaraan identifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.

Selain itu dalam melaksanakan tugas pokok dalam mengidentifikasi, mengolah

dan menganalisis data pembangunan, dibentuklah Balai Pengembangan Pembangunan

dan Analisa Potensi Daerah (BP2APD) dan Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BPEP3D) Provinsi Jawa Barat. BP2APD

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis penunjang di

bidang analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan sebagai bahan

kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, meliputi pengembangan pembangunan

dan analisa potensi daerah. Fungsi BP2APD meliputi:

1. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang pengembangan

pembangunan dan analisa potensi daerah;

2. Penyelenggaraan analisa pengembangan pembangunan dan analisa potensi

daerah meliputi analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan sebagai

bahan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang;

3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan balai; dan

4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan tugas pokok BPEP3D Provinsi Jawa Barat, yaitu menyelenggarakan

sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan evaluasi dan pelaporan

perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah, pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah,

serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPEP3D. Fungsi BPEP3D

meliputi:

1. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang pelayanan

evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;

2. Penyelenggaraan pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan

daerah meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah,

pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah;

3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan

4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


18

Uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda tersebut telah terakomodir dalam Indikator

Kepala Bappeda sehingga untuk memperoleh capaian kinerja pelayanan Bappeda

Provinsi Jawa Barat diukur melalui hasil pencapaian Indikator Kepala Bappeda setiap

tahunnya dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018. Pengukuran indikator tersebut dilakukan sampai dengan Tahun

2018 sesuai dengan akhir periode Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018, sebagaimana Tabel 2.2 dibawah ini.


19

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2016 s.d 2018

No Indikator SPM/Standar Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2016 (%)

Tahun 2017 (%)

Tahun 2018 (%)

Tahun 2019 (%)

Tahun 2016 (%)

Tahun 2017 (%)

Tahun 2018 (%)

Tahun 2019 (%)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

1 Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD

- - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% -

2 Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD

- - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% -

3 Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD

- - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% -


20

4 Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

- - 85% 85% 85% - 87% 87,50% 90% 95% -

5 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat

- - 75% 80% 90% - 75,49% 75,40% 90% 92% -

6 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

- - 90% 90% 90% - 82% 82% 90% 95% -

7 Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

- - 80% 80% 80% - 85% 85% 90% 95% -

8 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

- - 90% 90% 90% - 100% 100% 100% 100% -

9 Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi

- - 0,09% 0.09% 0.10% - 0,17% 0.17% 0,20% 0,25% -


21

10 Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota

- - 75% 75% 85% - 100% 100% 100% 100% -

11 Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah

- - 199% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% -

12 Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat

- - 90% 90% 90% - 88,59% 88,59% 90% 95% -

13 Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan

- - 20% 20% 20% - 19,99% 19,99% 20% 25% -


22

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa

Barat

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat apabila

diukur secara kuantitas program dan kegiatan Bappeda telah mencapai kinerja, namun

secara kualitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan memanfaatkan secara

optimal forum koordinasi untuk merumuskan program dan kegiatan perencanaan untuk

menyelesaikan isu-isu pembangunan melalui perencanaan. Hal ini terjadi karena

beberapa tahapan dalam proses perencanaan tidak dilaksanakan sebagaimana

mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan Renja.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas SDM : (1) belum terpenuhinya hasil analisis beban kerja

yang menyebabkan masih kurangnya jumlah dan kompetensi perencana

dimasing-masing bidang; dan (2) belum jelasnya strategi pengembangan

kompetensi, jenjang karir dan pelatihan.

2. Kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung perencanaan

pembangunan belum tersedia sesuai kebutuhan.

3. Beban kerja Bappeda yang cukup banyak berimplikasi terhadap tidak optimalnya

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Namun demikian perumusan perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk

mendukung visi dan misi kepala daerah, selaras dengan program nasional serta amanat

dalam NSPK dan SDGs.

Selain itu, dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, Bappeda menghadapi

tantangan dan peluang dalam ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal,

meliputi :

Kekuatan:

1. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang cukup memadai;

2. Cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;

3. Cakupan wilayah kerja meliputi 27 Kabupaten/Kota dan 58 PD/Biro Pemerintah

Provinsi Jawa Barat;

4. Kompetensi dan pengalaman Sumber Daya Manusia yang dimiliki cukup baik;

5. Fasilitas yang cukup memadai;


23

6. Penggunaan teknologi informasi, data dan analisa untuk perencanaan

pembangunan;

7. Tingginya kepercayaan PD/Biro terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan

Jawa Barat.

Kelemahan:

1. Jumlah SDM sesuai dengan beban kerja di masing-masing bidang belum terpenuhi;

2. Pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan

belum optimal;

3. Pengumpulan data pembangunan dari PD/Biro dan Kabupaten/Kota belum optimal.

Faktor Eksternal, yang meliputi :

Peluang:

1. Koordinasi dan dukungan Provinsi Perbatasan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

dalam perencanaan pembangunan terjalin dengan baik

2. Adanya penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam proses dan pelaksanaan

perencanaan pembangunan berupa Anugrah Pangripta Nusantara;

3. Amanat peraturan-perundang-undangan terkait perencanaan;

4. Dukungan seluruh pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha, dan komunitas)

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Ancaman:

1. Dominasi kepentingan politis dalam perencanaan;

2. Ego sektoral dari PD/Biro dalam perencanaan maupun penganggaran dan

pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan program dan kegiatan

perencanaan yang perlu dilakukan oleh Bappeda adalah melakukan perencanaan yang

terintegrasi dan sinergi bersama PD dan Kabupaten/Kota melalui Forum diskusi untuk

menyepakati kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Bappeda.

Selain itu, penguatan dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagai

upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi dalam mendukung

perumusan perencanaan pembangunan.


24

Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Bappeda dan indikator kinerja

Bappeda perlu dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time

(SMART) dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Untuk menangani dan mengatasi Isu-isu tersebut diatas perlu dilakukan

kerjasama dan koordinasi lintas sektor, baik Perangkat Daerah maupun stakeholder

terkait perencanaan pembangunan di Jawa barat. Perencanaan pembangunan

seyogyanya perlu adanya sinergitas antara Pusat, Daerah tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Dalam implementasi perencanaan pembangunan tidak lepas dari

peran serta seluruh stakeholder terkait (DPRD, Perguruan tinggi, LSM, dll). Data-data

yang akurat dan akuntabel sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam

rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dokumen perencanaan

pemabangunan perlu di sosialisasikan kepada masyarakat Jawa Barat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam

mensukseskan pembangunan di Jawa Barat berkewajiban : 1. Menyelaraskan rencana

pembangunan provinsi, nasional, kab/kota dan wilayah perbatasan dan 2. Meningkatkan

konsistensi pelaksanaan perencanaan terhadap rencana pembangunan. Hal ini sejalan

dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Barat kedepannya dalam rangka mengintegrasikan program dan kegiatan dari masing-

masing bidang perencana di Bappeda.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Rancangan awal RKPD tahun 2019 merupakan acuan bagi penyusunan

rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Bappeda. Sebagai bahan masukan bagi

penyempurnaan rancangan RKPD ini, Bappeda harus melakukan telaahan terhadap

rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah

dilakukan oleh Bappeda. Adapun proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai

berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum di

dalam RKPD 2019;

2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan Bappeda berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan

Bappeda yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;

4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Bappeda yang merupakan kegiatan

lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019.


25

5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda yang sesuai dan yang

tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis

program dan kegiatan yang sesuai;

6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda hasil review

terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran

target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap

program/kegiatan;

7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD

menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program,

namun terdapat beberapa kegiatan dan jumlah anggaran yang berbeda antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda karena hasil telaahan

bersama dan efisiensi kegiatan serta jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019. Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel 2.3.


26

Tabel 2.3

Review terhadap RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2019

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota

80 Persen 550,000,000 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2019

Seluruh Kab./Kota;


80 Persen 530,000,000 Pagu indikatif tetap

Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


80 Persen 1,400,000,000 Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


80 Persen 1,380,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif

Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor

Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota

80 Persen 850,000,000 Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor


80 Persen 825,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif

Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan


80 Persen 1,955,000,000 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan

Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan



27




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Sosial Budaya Sosial Budaya Kabupaten/Kota

Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Wilayah Perbatasan Jawa Barat


80 Persen 500,000,000 Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Wilayah Perbatasan Jawa Barat



Komda Lansia Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota

80 Persen 750,000,000 Komda Lansia Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota


Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat


80 Persen 885,600,000 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat



Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen

985,000,000 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat


100 Persen

960,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif

Tim Koordinasi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Barat


100 Persen

450,000,000 Tim Koordinasi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Barat


100 Persen

450,000,000 Pagu indikatif tetap


28




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Konsultasi Regional PDRB Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2019

Kota Cirebon;

Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen

700,000,000 Konsultasi Regional PDRB Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2019

Kota Cirebon;


100 Persen


Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) Provinsi Jawa Barat


100 Persen

600,000,000 Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) Provinsi Jawa Barat


100 Persen


Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Provinsi Jawa Barat


80 Persen 500,000,000 Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Provinsi Jawa Barat



Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat

Jawa Barat Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen

350,000,000 Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat

Jawa Barat Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen


Kajian Peran Serta Tokoh Masyarakat dalam Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan

Jawa Barat Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah

30 Persen 250,000,000 Kajian Peran Serta Tokoh Masyarakat dalam Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan




29




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Kajian Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Strategis di Jawa Barat


30 Persen 500,000,000 Kajian Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Strategis di Jawa Barat



Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat


80 Persen 950,000,000 Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat



Penyusunan Road Map Holistis Terintegrasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


80 Persen 750,000,000 Penyusunan Road Map Holistis Terintegrasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;



Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Provinsi Jawa Barat


80 Persen 600,000,000 Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Provinsi Jawa Barat




30




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP

Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka

, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut,Kabu

paten Ciamis,

Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi


80 Persen 250,000,000 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP

Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka

, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut,Kabu

paten Ciamis,




Penyusunan Profil Kawasan Kumuh dan Pengembangan Model Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Barat


80 Persen 500,000,000 Penyusunan Profil Kawasan Kumuh dan Pengembangan Model Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Barat



Perencanaan Pengembanganan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur

Provinsi Jawa Barat

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen

900,000,000 Perencanaan Pengembanganan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur

Provinsi Jawa Barat


100 Persen



31




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Dokumen Road Map Rencana Konektivitas melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis di Wilayah Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat


80 Persen 750,000,000 Dokumen Road Map Rencana Konektivitas melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis di Wilayah Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat



Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Koperasi dan UKM

Kota Bandung;


100 Persen

750,000,000 Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Koperasi dan UKM

Kota Bandung;


100 Persen


Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Peran BUMD

Kota Bandung;


100 Persen

650,000,000 Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Peran BUMD

Kota Bandung;


100 Persen


Implementasi Pengembangan Model Smart Agriculture di Jawa Barat

Kab. Bandung;

Kab. Garut;


100 Persen

750,000,000 Implementasi Pengembangan Model Smart Agriculture di Jawa Barat

Kab. Bandung;

Kab. Garut;


100 Persen


Rencana Strategis Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Berdasarkan Potensi Daerah Secara Spasial

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen

1,500,000,000 Rencana Strategis Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Berdasarkan Potensi Daerah Secara Spasial

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen

1,450,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif


32




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Pengembangan Pertanian Jawa Barat Melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen

500,000,000 Pengembangan Pertanian Jawa Barat Melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen


Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Investasi Daerah

Kota Bandung;


100 Persen

750,000,000 Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Investasi Daerah

Kota Bandung;


100 Persen


Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


80 Persen 750,000,000 Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;



Analisis Indeks Modal Alam Berbasis Valuasi Ekonomi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen

1,500,000,000 Analisis Indeks Modal Alam Berbasis Valuasi Ekonomi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen


Penyusunan Masterplan Geopark Ciletuh-Pelabuhanratu 2019

Kab. Sukabumi;


80 Persen 875,000,000 Penyusunan Masterplan Geopark Ciletuh-Pelabuhanratu 2019

Kab. Sukabumi;




33




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Penyusunan Rencana Strategis Agroindustri Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen

750,000,000 Penyusunan Rencana Strategis Agroindustri Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen


Penyusunan Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus BIJB Kertajati

Kab. Majalengka

;


100 Persen

750,000,000 Penyusunan Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus BIJB Kertajati

Kab. Majalengka

;


100 Persen


Sinergitas Perencanaan Pengendalian Inflasi Daerah

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen

450,000,000 Sinergitas Perencanaan Pengendalian Inflasi Daerah

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen


Rencana Strategis Pembangunan Industri Perdagangan Jasa dan Pariwisata

Seluruh Kab./Kota;


80 Persen 800,000,000 Rencana Strategis Pembangunan Industri Perdagangan Jasa dan Pariwisata

Seluruh Kab./Kota;



Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029

Provinsi Jawa Barat


80 Persen 800,000,000 Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029

Provinsi Jawa Barat



Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan

80 Persen 600,000,000 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat



34




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota

Kajian Kepemimpinan Kepala Desa dalam rangka Pemanfaatan Sumber-sumber Pendanaan Desa untuk Mewujudkan Kemandirian

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah

30 Persen

250,000,000 Kajian Kepemimpinan Kepala Desa dalam rangka Pemanfaatan Sumber-sumber Pendanaan Desa untuk Mewujudkan Kemandirian

Seluruh Kab./Kota;


30 Persen


Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Desa/Kel. Dago Kec. Coblong

Kota Bandung;


30 Persen 750,000,000 Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah


Kota Bandung;



Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat


Kota Bandung;


100 Persen

750,000,000 Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat


Kota Bandung;


100 Persen


Kegiatan Pengembangan Sistem Performance Management System


Kota Bandung;


100 Persen

250,000,000 Kegiatan Pengembangan Sistem Performance Management System


Kota Bandung;


100 Persen



35




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020


Kota Bandung;


100 Persen

800,000,000 Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020


Kota Bandung;


100 Persen


Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019


Kota Bandung;


30 Persen 1,650,000,000 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019


Kota Bandung;



Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2019


Kota Bandung;


100 Persen

800,000,000 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2019


Kota Bandung;


100 Persen


Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat


Kota Bandung;


100 Persen

750,000,000 Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat


Kota Bandung;


100 Persen


Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah


Kota Bandung;


100 Persen

2,000,000,000 Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah


Kota Bandung;


100 Persen



36




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah


Kota Bandung;


100 Persen

750,000,000 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah


Kota Bandung;


100 Persen


Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil-hasil Pembangunan Jawa Barat


Kota Bandung;


100 Persen

1,500,000,000 Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil-hasil Pembangunan Jawa Barat


Kota Bandung;


100 Persen


Kegiatan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat


Kota Bandung;


100 Persen

500,000,000 Kegiatan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat


Kota Bandung;


100 Persen


Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD


Kota Bandung;


80 Persen 1,500,000,000 Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD


Kota Bandung;



Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar


Kota Bandung;


80 Persen 1,250,000,000 Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar


Kota Bandung;



Kegiatan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah


Kota

Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan

100 Persen

1,000,000,000 Kegiatan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah


Kota

Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan

100 Persen

975,000,000 Efisiensi terhadap pagu


37




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Bandung; Pembangunan Daerah

Bandung; Pembangunan Daerah

indikatif

Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah


Kota Bandung;


100 Persen

2,500,000,000 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah


Kota Bandung;


100 Persen


Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman

Jawa Barat Seluruh

Kab./Kota;


100 Persen

700,000,000 Strukturisasi Data dan Akuntabilitas Kinerja Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman di Jawa Barat

Jawa Barat Seluruh

Kab./Kota;


100 Persen

615,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif dan judul kegiatan

Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik

Kota Bandung, Seluruh

Kab./Kota;


80 Persen 1,450,000,000 Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik


Kab./Kota;



Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019

Seluruh Kab./Kota;


80 Persen 300,000,000 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019

Seluruh Kab./Kota;



Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018


Kota Bandung;


100 Persen

1,000,000,000 Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018


Kota Bandung;


100 Persen

1,000,000,000 Pagu indikatif tetap


38




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan

Kota Bandung;


100 Persen

575,000,000 Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan

Kota Bandung;


100 Persen


Penyusunan Kajian Kontribusi Sektor Usaha Kecil Terhadap PDRB dan Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat

Kota Bandung;


100 Persen

575,000,000 Penyusunan Kajian Kontribusi Sektor Usaha Kecil Terhadap PDRB dan Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat

Kota Bandung;


100 Persen


Kajian Ekonomi Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung;


100 Persen

725,000,000 Kajian Ekonomi Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung;


100 Persen


Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019

Kota Bandung;


100 Persen

750,000,000 Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019

Kota Bandung;


100 Persen


Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020

Kota Bandung;


100 Persen

750,000,000 Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020

Kota Bandung;


100 Persen



39




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100 persen

600,000,000 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja

Seluruh Kab./Kota;


100 persen


Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen

900,000,000 Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen



40




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen

250,000,000 Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen


Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook

Kota Bandung;


100 Persen

450,000,000 Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook

- Kota Bandung;


100 Persen


Penyusunan Rencana Kerja Bappeda

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen

400,000,000 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda

Seluruh Kab./Kota;


100 Persen


Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan

100 Persen

800,000,000 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan

100 Persen



41




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor

Bappeda Provinsi

Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong

Kota Bandung;

Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen

363,000,000 Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 Persen



42




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 Persen

4,228,975,300 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 Persen


Pemeliharaan Jaringan dan Website

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 Persen

275,000,000 Pemeliharaan Jaringan dan Website

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 Persen


Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 Persen

667,040,000 Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga, Pakaian dan Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 Persen

800,000,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif & judul kegiatan


43




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor

Jl. insinyur H djuanda

no 287 Desa/Kel. Dago Kec. Coblong

Kota Bandung;

Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

350 Unit 907,500,000 Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor

Jl. insinyur H djuanda

no 287 Desa/Kel. Dago Kec. Coblong

Kota Bandung;


350 Unit 857,500,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas

Jl Ir.H Djuanda No

287 Bappeda Provinsi Jabar


Kota Bandung;


350 Unit 773,465,000 Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas

Jl Ir.H Djuanda No

287 Bappeda Provinsi Jabar


Kota Bandung;


350 Unit 748,465,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif


44




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya

BappedaProvinsi Jawa

Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong

Kota Bandung;


350 Unit 1,969,550,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya

BappedaProvinsi Jawa

Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong

Kota Bandung;


350 Unit 1,944,550,000 Efisiensi terhadap pagu indikatif

Publikasi Perencanaan Pembangunan melalui Media Cetak & Elektronik

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;

Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100 persen

1,192,950,000 Publikasi Perencanaan Pembangunan melalui Media Cetak & Elektronik

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 persen


Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor


Kota Bandung; Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


350 Unit 1,356,300,000 Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor


Kota Bandung; Bappeda Provinsi


Kota Bandung;




45




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 persen

2,776,500,000 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 persen


Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 persen

147,400,000 Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


100 persen


Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


350 Unit 2,951,025,000 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;




46




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;

Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

70 Persen 275,000,000 Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;



Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


70 Persen 490,000,000 Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;




47




Target Capaian



Target Capaian


-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Peningkatan Kompetensi Aparatur

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;


70 Persen 200,530,000 Peningkatan Kompetensi Aparatur

Bappeda Provinsi


Kota Bandung;



Sumber : Rancangan Awal RKPD Tahun 2019


44

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Jawa Barat,

Bappeda Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari

masyarakat melalui media RKPD Jabar online 2101. Usulan tersebut ditelaah oleh

bidang-bidang perencana di Bappeda dan kemudian diteruskan kepada PD/Biro terkait

untuk diusulkan melalui Forum PD dan Musrenbang Provinsi. Hasil dari telaahan usulan

masyarat oleh bidang perencana Bappeda tersebut dialokasi pada Tahun Anggaran

2019, namun tidak terdapat substansi yang terkait dengan program/kegiatan di

Bappeda.


45

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas,

bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan

pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah.

Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi

sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satu

perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah yaitu

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa

adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi

kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat,

dan sebaliknya. Hal ini menyebabkan bertambahnya kewenangan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat.

Sebagai pelaksana fungsi perencanaan pembangunan di Jawa Barat,

maka Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya mempunyai kewajiban untuk mensinergikan perencanaan

pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan perencanaan pembangunan

Nasional pada Tahun 2019. Pemerintah Pusat pada Tahun 2019 mengangkat

tema “Pemerataan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan 5 (lima) program

nasional dan 25 program prioritas. Kelima program nasional tersebut

menegaskan soal pembangunan manusia, kesenjangan antar wilayah, nilai

tambah, ketahanan energi, pangan dan air, serta stabilitas keamanan nasional.

Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 telah menetapkan prioritas pembangunan di

Tahun 2019 yang menekankan pada upaya mewujudkan kemandirian

masyarakat melalui pembangunan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi

ketimpangan wilayah, kemiskinan dan pengangguran, menjaga kualitas

lingkungan hidup, memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan

mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial masyarakat dalam proses

pembangunan. Rumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2019 tersebut telah memperhatikan program prioritas nasional yang tertuang di

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, serta didasarkan pada

hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


46

(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, hasil evaluasi kinerja RKPD

Tahun 2017 serta kondisi lingkungan eksternal (global).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019 ditujukkan untuk: (1) Menjadi acuan bagi aparatur Bappeda Provinsi

Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019; (2)

Menyediakan arahan bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam

mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu,

terarah, dan terukur; dan (3) Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda

Provinsi Jawa Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan

operasional Tahun 2019. Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, yang telah dirumuskan ke

dalam 2 (dua) strategi yaitu: dengan mengacu pada isu strategis di dalam RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2019 telah menetapkan prioritas pembangunan di Tahun 2019 yang

menekankan pada upaya mewujudkan kemandirian masyarakat melalui

pembangunan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi ketimpangan wilayah,

kemiskinan dan pengangguran, menjaga kualitas lingkungan hidup, memperkuat

pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial

masyarakat dalam proses pembangunan.

Bappeda selaku badan yang mempunyai fungsi perencanaan berupaya

untuk menyusun perencanaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat,

mengurangi ketimpangan wilayah, menurunkan kemiskinan penganguran,

menjaga kualitas lingkungan hidup, memperkuat reformasi birokrasi, serta

mengoptimalkan modal sosial masyarakat dalam proses pembangunan.

Program/kegiatan dalam rangka menangani masalah diatas akan dilaksanakan

oleh bidang perencana pada Tahun Anggaran 2019.

Mengingat Tahun 2019 merupakan tahun transisi bagi Bappeda provinsi

Jawa Barat yang telah berakhirnya restra periode 2013-2018, maka dalam

merencanakan program dan kegiatannya Tahun 2019 mengacu pada isu

strategis yang tercantum pada RKPD 2019 serta isu-isu penting dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda untuk selanjutnya menjadi bahan

bagi penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah


47

merumuskan perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi, dengan

sasaran meliputi :

a. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator

tingkat keselarasan rencana pembangunan Provinsi dengan Nasional,

Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan Provinsi; tingkat konsistensi

pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan; persentase

jumlah usulan kegiatan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan

prioritas pembangunan Jawa Barat; ketersediaan aplikasi e-planning yang

ramah pengguna.

b. Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

yang terintegrasi, dengan indikator ketersediaan aplikasi e-Monev; dan

persentase hasil Monev yang menjadi bahan perumusan kebijakan dan

perencanaan pembangunan.

c. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Bappeda yang kompeten dan

terdistribusi sesuai kebutuhan bidang perencana, dengan indikator jumlah

personil Bappeda yang memenuhi kualifikasi sesuai jabatan.


48

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2019 merupakan

implementasi tahun awal dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang secara simultan

sedang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan dengan difokuskan pada

pendukungan terhadap 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Jawa Barat. Prioritas

Pembangunan diterjemahkan kedalam sasaran Prioritas Pembangunan melalui

pelaksanaan Program Pembangunan.

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala

Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi

dan Misi Gubernur. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan

Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 serta memperhatikan isu-isu global maka

diperoleh rumusan yang terdiri dari 4 program dan 83 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 dengan lokasi kegiatan sebagian besar

berada di Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian

Selatan dan Utara dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 71.773.400.000,00 seperti

disajikan pada Tabel 4.1.


49

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019



Indikator Kinerja Program/Kegiatan


Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Target Capaian Kinerja

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Penunjang Urusan Pemerintahan

3.1. Urusan Perencanaan

3.1.169. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

50,485,600,000 APBD

55,534,160,000

1 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2019


80 Persen

Seluruh Kab./Kota;

530,000,000 APBD

80 Persen

583,000,000

2 Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat


80 Persen

Seluruh Kab./Kota;

1,380,000,000 APBD

80 Persen

1,518,000,000

3 Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net Pro Poor


80 Persen

Jawa Barat 825,000,000 APBD

80 Persen

907,500,000

4 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya


80 Persen

Jawa Barat 1,905,000,000 APBD

80 Persen

2,095,500,000

5 Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat


80 Persen

Wilayah Perbatasan Jawa

Barat

475,000,000 APBD

80 Persen

522,500,000


50





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Komda Lansia Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota

80 Persen


80 Persen

797,500,000

7 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat


80 Persen


80 Persen

946,660,000

8 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat


100 Persen


100 Persen

1,056,000,000

9 Tim Koordinasi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Barat


100 Persen


100 Persen

495,000,000

10 Konsultasi Regional PDRB Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2019


100 Persen

Kota Cirebon; 675,000,000 APBD

100 Persen

742,500,000

11 Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) Provinsi Jawa Barat


100 Persen


100 Persen

632,500,000

12 Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Provinsi Jawa Barat


80 Persen


80 Persen

522,500,000

13 Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat


100 Persen


100 Persen

385,000,000


51





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Kajian Peran Serta Tokoh Masyarakat dalam Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan


30 Persen


30 Persen

275,000,000

15 Kajian Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Strategis di Jawa Barat


30 Persen


30 Persen

522,500,000

16 Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat


80 Persen


80 Persen

1,017,500,000

17 Penyusunan Road Map Holistis Terintegrasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Jawa Barat


80 Persen

Seluruh Kab./Kota;

725,000,000 APBD

80 Persen

797,500,000

18 Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur


80 Persen

Provinsi Jawa Barat

575,000,000 APBD

80 Persen

632,500,000


52





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP


80 Persen

Provinsi Jawa Barat, Kabupaten

Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten

Garut,Kabupaten Ciamis,


250,000,000 APBD

80 Persen

275,000,000

20 Penyusunan Profil Kawasan Kumuh dan Pengembangan Model Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Barat


80 Persen


80 Persen

533,500,000

21 Perencanaan Pengembanganan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur


100 Persen

Provinsi Jawa Barat

875,000,000 APBD

100 Persen

962,500,000

22 Dokumen Road Map Rencana Konektivitas melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis di Wilayah Jawa Barat


80 Persen

Provinsi Jawa Barat

725,000,000 APBD

80 Persen

797,500,000

23 Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Koperasi dan UKM


100 Persen

Kota Bandung; 725,000,000 APBD

100 Persen

797,500,000


53





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Peran BUMD


100 Persen


100 Persen

687,500,000

25 Implementasi Pengembangan Model Smart Agriculture di Jawa Barat


100 Persen

Kab. Bandung; Kab. Garut;

725,000,000 APBD

100 Persen

797,500,000

26 Rencana Strategis Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Berdasarkan Potensi Daerah Secara Spasial


100 Persen

Seluruh Kab./Kota;

1,450,000,000 APBD

100 Persen

1,595,000,000

27 Pengembangan Pertanian Jawa Barat Melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif dan Pariwisata


100 Persen

Seluruh Kab./Kota;

475,000,000 APBD

100 Persen

522,500,000

28 Rencana Strategis Peningkatan Kinerja Investasi Daerah


100 Persen


100 Persen

797,500,000

29 Penyusunan Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat


80 Persen

Seluruh Kab./Kota;

725,000,000 APBD

80 Persen

797,500,000

30 Analisis Indeks Modal Alam Berbasis Valuasi Ekonomi Jawa Barat


100 Persen

Seluruh Kab./Kota;

1,450,000,000 APBD

100 Persen

1,595,000,000

31 Penyusunan Masterplan Geopark Ciletuh-Pelabuhanratu 2019


80 Persen

Kab. Sukabumi; 850,000,000 APBD

80 Persen

935,000,000


54





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32 Penyusunan Rencana Strategis Agroindustri Provinsi Jawa Barat


100 Persen

Seluruh Kab./Kota;

725,000,000 APBD

100 Persen

797,500,000

33 Penyusunan Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus BIJB Kertajati


100 Persen

Kab. Majalengka; 725,000,000 APBD

100 Persen

797,500,000

34 Sinergitas Perencanaan Pengendalian Inflasi Daerah


100 Persen

Seluruh Kab./Kota;

450,000,000 APBD

100 Persen

495,000,000

35 Rencana Strategis Pembangunan Industri Perdagangan Jasa dan Pariwisata


80 Persen

Seluruh Kab./Kota;

775,000,000 APBD

80 Persen

852,500,000

36 Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029


80 Persen

Provinsi Jawa Barat

775,000,000 APBD

80 Persen

852,500,000

37 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan


80 Persen

Seluruh Kab./Kota;

575,000,000 APBD

80 Persen

632,500,000

38 Kajian Kepemimpinan Kepala Desa dalam rangka Pemanfaatan Sumber-sumber Pendanaan Desa untuk Mewujudkan Kemandirian


30 Persen

Seluruh Kab./Kota;

250,000,000 APBD

30 Persen

275,000,000

39 Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah


30 Persen


Kota Bandung;

725,000,000 APBD

30 Persen

797,500,000


55





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 Kegiatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Jawa Barat


100 Persen


Kota Bandung;

725,000,000 APBD

100 Persen

797,500,000

41 Kegiatan Pengembangan Sistem Performance Management System


100 Persen


Kota Bandung;

250,000,000 APBD

100 Persen

275,000,000

42 Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020


100 Persen


Kota Bandung;

775,000,000 APBD

100 Persen

852,500,000

43 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019


30 Persen


Kota Bandung;

1,525,000,000 APBD

30 Persen

1,677,500,000

44 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2019


100 Persen


Kota Bandung;

775,000,000 APBD

100 Persen

852,500,000

45 Kegiatan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Barat


100 Persen


Kota Bandung;

725,000,000 APBD

100 Persen

797,500,000

46 Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah


100 Persen


Kota Bandung;

1,950,000,000 APBD

100 Persen

2,145,000,000


56





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah


100 Persen


Kota Bandung;

725,000,000 APBD

100 Persen

797,500,000

48 Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil-hasil Pembangunan Jawa Barat


100 Persen


Kota Bandung;

1,450,000,000 APBD

100 Persen

1,595,000,000

49 Kegiatan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat


100 Persen


Kota Bandung;

500,000,000 APBD

100 Persen

550,000,000

50 Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan bersumber dari Non APBD


80 Persen


Kota Bandung;

1,450,000,000 APBD

80 Persen

1,595,000,000

51 Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar


80 Persen


Kota Bandung;

1,225,000,000 APBD

80 Persen

1,347,500,000

52 Kegiatan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah


100 Persen


Kota Bandung;

975,000,000 APBD

100 Persen

1,072,500,000

53 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah


100 Persen


Kota Bandung;

2,475,000,000 APBD

100 Persen

2,722,500,000


57





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54 Strukturisasi Data dan Akuntabilitas Kinerja Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman di Jawa Barat


100 Persen

Jawa Barat Seluruh

Kab./Kota;

615,000,000 APBD

100 Persen

676,500,000

55 Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik


80 Persen


Kab./Kota;

1,450,000,000 APBD

80 Persen

1,595,000,000

56 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2019


80 Persen

Seluruh Kab./Kota;

300,000,000 APBD

80 Persen

330,000,000

57 Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018


100 Persen


Kota Bandung;

1,000,000,000 APBD

100 Persen

1,100,000,000

58 Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan


100 Persen


100 Persen

632,500,000

59 Penyusunan Kajian Kontribusi Sektor Usaha Kecil Terhadap PDRB dan Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat


100 Persen


100 Persen

632,500,000

60 Kajian Ekonomi Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat


100 Persen


100 Persen

797,500,000

61 Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2019


100 Persen


100 Persen

825,000,000


58





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

62 Penyusunan KUA PPAS Tahun 2020


100 Persen


100 Persen

825,000,000

3.1.170. Program Penyusunan Rencana,

Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3,315,000,000 APBD

3,646,500,000

63 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja


100 persen

Seluruh Kab./Kota;

580,000,000 APBD

100 persen

638,000,000

64 Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat


100 Persen

Seluruh Kab./Kota;

880,000,000 APBD

100 Persen

968,000,000

65 Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat


100 Persen

Seluruh Kab./Kota;

230,000,000 APBD

100 Persen

253,000,000

66 Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook


100 Persen

- Kota Bandung; 450,000,000 APBD

100 Persen

495,000,000


59





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda


100 Persen

Seluruh Kab./Kota;

400,000,000 APBD

100 Persen

440,000,000

68 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi


100 Persen

Seluruh Kab./Kota;

775,000,000 APBD

100 Persen

852,500,000

3.1.171. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5,482,580,000 APBD

6,030,838,000

69 Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor


100 Persen

Bappeda Provinsi Jawa

Barat Desa/Kel. Dago Kec.

Coblong Kota Bandung;

363,000,000 APBD

100 Persen

399,300,000

70 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat


100 Persen




4,044,580,000 APBD

100 Persen

4,449,038,000


60





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

71 Pemeliharaan Jaringan dan Website Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Persen




275,000,000 APBD

100 Persen

302,500,000

72 Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga, Pakaian dan Jiwa Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Barat


100 Persen




800,000,000 APBD

100 Persen

880,000,000

3.1.172. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

12,490,220,000 APBD

13,739,242,000

73 Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor


350 Unit Jl. insinyur H djuanda no 287 Desa/Kel. Dago Kec. Coblong

Kota Bandung;

857,500,000 APBD

350 Unit 943,250,000


61





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

74 Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas


350 Unit Jl Ir.H Djuanda No 287 Bappeda

Provinsi Jabar Desa/Kel. Dago Kec. Coblong

Kota Bandung;

748,465,000 APBD

350 Unit 823,311,500

75 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya


350 Unit BappedaProvinsi Jawa Barat


Kota Bandung;

1,944,550,000 APBD

350 Unit 2,139,005,000

76 Publikasi Perencanaan Pembangunan melalui Media Cetak & Elektronik


100 persen




1,142,950,000 APBD

100 persen

1,257,245,000


62





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

77 Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor


350 Unit Desa/Kel. Dago Kec. Coblong

Kota Bandung; Bappeda

Provinsi Jawa Barat Desa/Kel.

Dago Kec. Coblong Kota

Bandung;

1,256,300,000 APBD

350 Unit 1,381,930,000

78 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor


100 persen




2,576,500,000 APBD

100 persen

2,834,150,000

79 Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor


100 persen




147,400,000 APBD

100 persen

162,140,000


63





Catatan Penting




Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

80 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor


350 Unit Bappeda Provinsi Jawa



2,851,025,000 APBD

350 Unit 3,136,127,500

81 Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur


70 Persen




275,000,000 APBD

70 Persen

302,500,000

82 Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional


70 Persen




490,000,000 APBD

70 Persen

539,000,000

83 Peningkatan Kompetensi Aparatur Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

70 Persen




200,530,000 APBD

70 Persen

220,583,000

JUMLAH 71,773,400,000

78,950,740,000


64

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, merupakan

penjabaran dari Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Dengan

berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan

dan fungsinya, Renja Tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan

program dan kegiatan Tahun 2019, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran,

dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek pada Tahun 2019.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk

mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 secara efektif dan efisien;

2. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebagai langkah awal dalam

penyusunan anggaran Tahun 2019, dimana Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan

efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Bappeda wajib melakukan pengawasan

dan pengendalian pelaksanaan Renja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, melakukan koreksi yang diperlukan

serta melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala. Bappeda wajib

melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Biro Administrasi

Pembangunan dan Biro Keuangan;

4. Tata cara penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;


65

5. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan,

adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga

pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan

prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan

efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telp. 2516061 (hunting 6 line) Fax:2510731website:http://bappeda.jabarprov.go.id email:[email protected]

Bandung 40135

Documents

RENCANA KERJAbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/... · Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta