PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA

2017

I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk

diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif

pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala

secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di

masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan

daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun,

serta Rencana Pembangunan jangka pendek satu tahunan yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Strategis (Rencana Strategis) adalah dokumen yang merupakan

tindak lanjut dari dokumen RPJMD yang harus disusun oleh Perangkat Daerah

dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Dokumen

Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh

Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas dan fungsinya, baik untuk

mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja

layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah, yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun melalui 4 tahapan proses

yaitu :

1) Tahap persiapan penyusunan Rencana Strategis;

2) Tahap penyusunan rancangan Rencana Strategis;

3) Tahap penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis; dan

4) Penetapan Rencana Strategis.

Penyusunan rancangan Rencana Strategis berpedoman pada rancangan awal

RPJMD, dimana untuk selanjutnya rancangan Rencana Strategis tersebut

akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD

menjadi rancangan RPJMD.

Penyusunan rancangan akhir Rencana StrategisPerangkat Daerah merupakan

penyempurnaan rancangan Rencana StrategisPerangkat Daerah setelah melalui

I- 2

proses forum Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD yang telah

ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penetapan rancangan akhir Rencana Strategis

Perangkat Daerah menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan setelah

dari hasil verifikasi rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah telah

dijamin kesesuaiannya dengan RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah

selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana StrategisPerangkat Daerah dilakukan melalui

pendekatan :

a. Teknokratis, yang mengharuskan Perangkat Daerah mampu untuk

mereview kinerja pembangunan Perangkat Daerah periode yang lalu dan

merumuskan prioritas program dan kegiatan berdasarkan kinerja

Perangkat Daerah;

b. Partisipatif, yang mengharuskan Perangkat Daerah mampu untuk

menerapkan tranparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan

melibatkan media massa.

Disamping itu dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif

maupun sumber pendanaan dalam Rencana StrategisPerangkat Daerah harus

berdasarkan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran hasil

pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran

pemerintah/daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah

secara utuh.

1.2. Landasan Hukum

Kedudukan dan dasar hukum Kegiatan Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 –

2022 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa

Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ;

f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

I- 3

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

h. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dan perubahannya sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 TentangPerubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014;

j. Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

q. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

s. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

t. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun

2005-2025;

u. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;

v. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

I- 4

w. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2017-2022;

x. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Fungsi Dan Tugas, Tata Kerja Dinas

Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

Yogyakarta Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk:

a. memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan serta indikator kinerja instansi;

b. Pedoman atau materi untuk menyusun Rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta

Tahun 2017-2022;

c. Bahan masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta;

d. Pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah;

e. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja

program dan standar pelayanan minimal;

f. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ.

Adapun penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini bertujuan agar:

a. Menentukan prioritas pembangunan urusanArsip dan Perpustakaan

b. Menjamin konsistensiantara visi, misi dan program prioritas Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kota

Yogyakarta Tahun 2017-2022 dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota;

c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban

pembangunan arsip dan perpustakaan;

d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana

maupun dana dalam kegiatan arsip dan perpustakaan.

I- 5

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

Yogyakarta Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala

daerah Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis DIY

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

II- 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.Lebih lanjut fungsi, Tugas, Fungsi, Dan

Struktur OrganisasiDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta diatur

dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Fungsi Dan Tugas, Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah Kota.

2.1.1. Tugas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan di bidang kearsipan dan perpustakaan.

2.1.2. Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang kearsipan dan perpustakaan.

c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang

kearsipan dan perpustakaan.

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan

perpustakaan.

e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum,

kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.

f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di

bidang kearsipan dan perpustakaan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Strukturorganisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

II- 2

c. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Arsip.

2. Seksi Pengembangan Kearsipan.

d. Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Data, dan Informasi Arsip

terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

2. Seksi Dokumentasi, Data,Informasi, dan Jaringan Informasi

Kearsipan Nasional.

e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Perpustakaan.

2. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Gemar

Membaca.

f. Bidang Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi terdiri dari:

1. Seksi Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno.

2. Seksi Data dan Informasi Perpustakaan.

g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki sumber daya

cukup memadai dan telah mendukung berbagai kegiatan yang berlangsung di

masing-masing bidang baik di perpustakaan maupun kearsipan. Sumber daya

utama yang perlu diinformasikan dalam Rencana Strategis ini antara lain

sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung yang dimiliki.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

semuanya berjumlah 100 orang. Bila diklasifikasikan atas dasar kelompok

fungsi pada bidang dan sub bidang dimaksudkan akan sangat mendukung

kelancaran pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.

Komposisi SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan Golongan/Ruang dapat dilihat

dalam tabel berikut ini:

II- 3

Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH %

Pegawai Negeri Sipil

- Jabatan Struktural 13 13.13

-Jabatan Fungsional Pustakawan 6 6.06

-Jabatan Fungsional Arsiparis 16 16.16

-Jabatan Fungsional Pranata Komputer 1 1.01

-Staf 7 7.07

Naban 1 1.01

Pegawai Kontrak

-Tenaga Teknis 38 38.38

-Security 11 11.11

-Cleaning Service 6 6.06

Jumlah 99 100

Komposisi personil berdasarkan Golongan / Ruang

NO GOLONGAN

RUANG A B C D E JUMLAH %

1 Golongan I

2 Golongan II 1 4 2 7 16.28

3 Golongan III 3 6 6 15 30 69.77

4 Golongan IV 3 2 1 6 13.95

Jumlah 43 100

2.2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki dukungan

sarana dan prasarana perkantoran yang berperan dan sangat penting dalam

mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi, antara lain:

a. Gedung Perpustakaan

Gedung perpustakaan berlokasi di Jalan Suroto No. 9 Kotabaru

Yogyakarta dengan luas ± 400 m². Lokasi yang strategis, berada di

pusat kota dengan akses yang mudah, dekat dengan berbagai macam

perguruan tinggi dan sekolah. Gedung ini terdiri dari 2 lantai. Lantai

bawah berisi layanan baca, layanan sirkulasi peminjaman, Layanan

Belinda (Blind Corner untuk Anda), layanan PC internet. Lantai atas

berisi layanan Raisa (Ruang Diskusi Istimewa), layanan referensi, Pojok

II- 4

LIPI (POPI). Halaman digunakan sebagai tempat parkir. Shelter dan

gazebo disediakan bagi pengunjung yang akan menggunakan fasilitas

wifi.

b. Koleksi Buku

Jumlah koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

adalah sebanyak 20.995 judul 34601 eksemplar dengan rincinan sebagai

berikut

GOLONGAN / KLASIFIKASI BUKU JUMLAH

JUDUL EKSEMPLAR

000 Karya Umum

903 1177

100 Filsafat 1312 2079

200 Agama 2540 4497

300 Ilmu-Ilmu Sosial 3337 5418

400 Bahasa & Linguistik 603 952

500 Ilmu-Ilmu Murni 1145 2007

600 Teknologi (Ilmu Terapan) 3438 6123

700 Kesenian Dan Seni Dekorasi 1635 2801

800 Kesusastraan 4652 7325

900 Geografi Umum Dan Sejarah Umum 1430 2222

Jumlah 20995 34601

c. Kendaraan Operasional Perpustakaan

1. Kendaraan Perpustakaan Keliling

Perpustakaan Keliling sebagai sarana promosi dan peningkatan

budaya baca masyarakat perpustakaan keliling dan merupakan

bagian dari kegiatan pembinaan ke perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat. Armada yang digunakan oleh

Perpustakaan Kota Yogyakarta untuk layanan keliling ada 4 yaitu 1

unit mobil untuk Sekolah Dasar di wilayah kota dan 3 unit motor

keliling untuk PAUD dan TK diwilayah Kota Yogyakarta.

2. Mobil Internet Kewilayahan (Monika)

Layanan “MONIKA” ini bertujuan untuk meningkatkan akses

masyarakat terhadap informasi berupa layanan mobil internet

kewilayahan dan perpustakaan. Layanan "mobile" ini mendukung

peningkatan budaya literasi di masyarakat karena masyarakat

semakin mudah mengakses buku dan informasi melalui internet.

Saat ini terdapat 2 unit mobil armada Monika. Setiap armada

“MONIKA” dilengkapi dengan buku-buku dan laptop dan jaringan

II- 5

internet. Layanan “MONIKA” akan berada di pusat-pusat keramaian

masyarakat dan area publik di wilayah Kota Yogyakarta.

d. Gedung Arsip

Gedung Arsip terletak di Jalan Letjend Suprapto No. 33A Ngampilan

Yogyakarta dengan luas ± 1000 m². Di sini terdapat beberapa ruangan

antara lain

1. Ruang Layanan : untuk melayani tamu dan pengunjung

2. Ruang Transit : Tempat untuk menerima arsip sebelum diolah

3. Ruang Pegawai : tempat pejabat struktural danfungsional

kearsipan

4. Ruang komputer : untuk untuk aktifitas sehari-hari

5. Ruang Alih Media : tempat meng-alih mediakan arsip

6. Depo In Aktif : tempat penyimpanan arsip in aktif

7. Depo Statis : tempat penyimpanan arsip statis

8. Ruang Pamer : tempat memamerkan arsip

9. Ruang Arya dan Ruang Aryani : tempat rapat bersama untuk

menerima tamu.

10. Ruang Restorasi : tempat perbaikan arsip yang rusak

11. Ruang Musnah : tempat arsip yang berstatus musnah

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat

capaian kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. Secara

terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah berdasar Rencana

Strategis Perangkat Daerah ditunjukkan pada Tabel T-C.23. yang menunjukkan

tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Rencana Strategis

Perangkat Daerah periode sebelumnya.

II- 6

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Rasio Capaian

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ARSIP

1 Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 500% 500%

2 Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 500% 500%

3 Terlaksananya pengelolaan arsip statis.

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 30% 100% 100% 100% 100% 150%

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan.

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 333% 333%

6 Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan

4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 6 lembaga 4 lembaga 100% 100% 100% 150% 100%

7 Penyusunan pedoman kearsipan.

3 pedoman

4 pedoman

4 pedoman

4 pedoman

4 pedoman

4 pedoman

4 pedoman

4 pedoman

4 pedoman

4 pedoman

133% 100% 100% 100% 100%

PERPUSTAKAAN 93% 96% 246% 413% 928%

1 Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan

10% 10% 10% 10% 10% 9,30 9,60 24,57 41,26 92,77

2 Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library)

01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 1:1.11 0.95:0.5 1.43:0.5 1.22:0.5 1.23:0.5 1725% 103% 99% 94% 37%

3 Jumlah TBM 12 210 222 234 246 207 216 220 220 90 200% 100% 100% 100% 4250%

II- 7

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Rasio Capaian

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 Jumlah perpustakaan khusus/instansi

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit 2 unit 2 unit 2 unit 85 unit 100% 100% 100% 100% 100%

5 Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih

60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 200% 100% 100% 100% 100%

6 Jumlah pedoman perpustakaan

2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 4 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan PelayananDinas Perpustakaan dan KearsipanKota Yogyakarta

NO Anggaran Realisasi Anggaran

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata-rata Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.362.525.498 5.309.065.378 4.781.218.009 5.289.837.500 6.359.031.105 3.130.491.452 4.804.877.046 4.382.575.325 4.954.676.535 6.041.144.389 93,1 90,5 91,7 93,7 95 19,7 19,92

II- 8

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Kualitas Pendidikan

Berbagai fasilitas pendidikan dari sisi jumlah yang bervariatif dan mutu

pendidikan yang bagus menjadi jaminan bahwa kegiatan belajar mengajar di

Kota Yogyakarta merupakan salah satu yang terbaik di negeri ini. Dengan

mengusung misi bahwa tidak ada siswa yang tidak sekolah maka upaya-upaya

pembangunan dari sisi formal, informal, ataupun pendidikan kemasyarakatan

selalu digalakan dalam rangka pencapaian program wajib belajar masyarakat.

2.4.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2016 mencapai 12.854

jiwa/km2. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan permukiman, ruang

publik, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Keseluruhan jumlah masyarakat

Kota Yogyakarta yang begitu besar merupakan pemustaka potensial yang

menjadi sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat

menjangkau seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan membuat semuanya

menjadi pemustaka diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan

berkesinambungan.

2.4.3. Belum Optimalnya Pelayanan Terkait Kebencanaan

Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga

menjangkau masalah penyelamatan dokumen. Dalam hal ini, bencana bukan

hanya berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lain seperti pencurian,

kebakaran serta faktor lain yang disebabkan oleh manusia. Diperlukan

kebijakan yang berpihak pada penyelamatan budaya dan aset bangsa sebagai

suatu ilmu dan pengetahuan di masa mendatang.

2.4.4. Belum Optimalnya Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

Dalam pengelolaan arsip dinamis aktif faktor penghambat yang dirasakan

adalah keterbatasan petugas arsiparis dalam pendampingan yakni 1 arsiparis

yang harus mendampingi 7 hingga 8 perangkat daerah (1 arsiparis : 8

Perangkat Daerah- 0,125). Kendala selanjutnya adalah belum ada sarana (depo

inaktif untuk menyimpan arsip inaktif, rak arsip, boks arsip di masing masing

perangkat daerah). Hingga tahun 2015, arsip statis di perangkat daerah belum

tertata. Penataan arsip statis dan inventarisasi membutuhkan waktu yang cukup

panjang.

II- 9

2.4.5. Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai bagian dari audit

Audit yang dilakukan untuk perangkat daerah masih terbatas pada

keuangan. Hal inimemerlukan perhatian khusus mengingat masih banyaknya

arsip yang masih tersebar di luar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang perlu

diidentifikasi.

2.4.6. Peluang

Kemudahan akses dan kualitas mutu merupakan keunggulan yang dimiliki

oleh pembangunan kependidikan Kota Yogyakarta dengan mewujudkan

pendidikan untuk semua (inklusif). Peningkatan jumlah ketersediaan

informasidapat dikumpulkan, diolah dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Perpustakaan mobile yang menjangkau seluruh wilayah Kota Yogyakarta

dengandukungan bahan pustaka yang berkualitas dan dengan adanya fasilitas

internet merupakan sarana yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan

secara informal.

Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 201 6 menurut data BPS

mencapai 417.744 jiwa.Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami

fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan standar pelayanan

yang ada, maka perlu diperkirakan tingkat kebutuhan akan sarana prasarana

serta fasilitas pendukung kerja maupun jumlah pegawai agar proses pelayanan

publik dan kenyamanan masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan.

Wilayah Kota Yogyakarta memiliki kerentanan terhadap bencana,

diantaranya yaitu erupsi GunungMerapi, gempa bumi, kebakaran, banjir lahar,

banjir genangan, dan longsor. Waktu kejadian yang mendadak dan tiba-tiba,

membuat orang menyelematkan diri tanpa mempedulikan harta bendanya

termasuk dokumen-dokumen penting. Perlu dilakukan sosialisasi terkait

pentingnya arsip, bagaimana cara menyimpannya bahkan perlunya alih media

arsip untuk mem-backup arsip. Penangan pasca bencana juga diperlukan terkait

pencarian arsip hilang maupun perbaikan arsip rusak.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi, memberi peluang

pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk

mengumpulkan arsip-arsip dari Perangkat Daerah serta membina perpustakaan

yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Layanan kearsipan dapat dioptimalkan

dengan memberikan banyaknya pilihan arsip yang dapat dilayankan kepada

masyarakat. Pengolahan yang terprogram dan penyimpanan sesuai standar

kearsipan merupakan komponen yang penting dalam mendukung layanan arsip.

II- 10

Pembinaan kearsipan yang dilaksanakan secara konsisten diharapkan mampu

menjaga pelaksanaan sistem kearsipan pada masing-masing Perangkat

Daerah. Selain itu, penerapan audit terhadap sistem kearsipan di masing-

masing Perangkat Daerah akan lebih memberikan tekanan betapa pentingnya

dokumen kearsipan.

II- 2

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

1. Pemerataan Akses Layanan Perpustakaan

Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta berdampak pada meningkatnya

kebutuhan ruang publik, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Jumlah

masyarakat Kota Yogyakarta merupakan pemustaka potensial yang menjadi

sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat

menjangkau seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan membuat semuanya

menjadi pemustaka diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan

berkesinambungan.

2. Belum Optimalnya Pelayanan Terkait Kebencanaan

Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga

mampu menjangkau masalah penyelamatan dokumen. Dalam hal ini, bencana

bukan hanya berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lain yang disebabkan

oleh manusia. Diperlukan kebijakan yang berpihak pada penyelamatan budaya

dan aset bangsa sebagai suatu ilmu dan pengetahuan di masa mendatang.

3. Belum Optimalnya Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Dalam pengelolaan arsip dinamis aktif faktor penghambat yang dirasakan

adalah keterbatasan petugas arsiparis dalam pendampingan yakni 1 arsiparis

yang harus mendampingi 7 hingga 8 perangkat. Kendala selanjutnya adalah

belum ada sarana simpan arsip yang memadai di masing masing perangkat

daerah.

4. Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai bagian dari audit

Audit yang dilakukan untuk perangkat daerah masih terbatas pada

keuangan. Hal inimemerlukan perhatian khusus mengingat masih banyaknya

arsip yang masih tersebar di luar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang perlu

diidentifikasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Walikota Yogyakarta adalah “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota

Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan JasaYang Berdaya Saing Kuat Untuk

Keberdayaan MasyarakatDengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan.”

IV- 3

Sedangkan Misi Walikota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan kemasyarakatan

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman

7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Dari Misi Walikota Yogyakarta tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Yogyakarta mengemban realisas misi berikut :

a. Misi ke-4, dengan urusan perpustakaan yang dilaksanakannya, dan

b. Misi ke-7, dengan urusan kearsipan yang dilaksanakannya.

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L Dan Rencana Strategis DIY

Dalam Dokumen Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

2015-2019, telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca

b. Pengembangan semua jenis perpustakaan

c. Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan

d. Peningkatan kualitas SDM perpustakaan

e. Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian

koleksi warisan budaya bangsa Indonesia

f. Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan yang modern

Dengan berpedoman kepada dokumen tersebut, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah akan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan

2. Kegiatan Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca

b. Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi

1. Kegiatan Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno

2. Kegiatan Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan

Sedangkan dalam urusan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis 2015-2019 Arsip Nasional

Republik Indonesia, yang di dalamnya terdapat sasaran-sasaran pembangunan

kearsipan sebagai berikut :

IV- 4

a. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah

daerah,lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan, BUMN,

BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan

perseorangan/tokoh nasional

b. Terwujudnya Penyelamatan,Pengolahan,Pelindungan dan Pelestarian serta

Akses Arsip Untuk Kepentingan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

c. Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

d. Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja

yang profesional dan transparan

Dari dokumen tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun Program

dan Kegiatan dalam urusan Kearsipan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan, Pengembangan Kearsipan

1. Kegiatan Pengelolaan arsip

2. Kegiatan Pengembangan arsip

b. Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip

3. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

4. Kegiatan Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan

Nasional

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota

Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara

fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat

pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota

Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan

budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar

tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang

pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam

koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik

Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;

b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan

Daerah

IV- 5

c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka

memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif

terhadap lingkungan;

d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan

kawasan budidaya;

e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya,

maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;

f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah,

melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan

kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;

g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka

memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk

perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota

Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,

Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan

Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan

ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang

dilaksanakan meliputi:

1. Pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk

pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk

mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,

Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan

Lingkungan;

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan

penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah

untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan

Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang

Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata, rencana

penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang

terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung.

Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan

maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan

masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa

merusak kelestaria lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang

IV- 6

bersangkutan. Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan

industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak

menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan

mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada

kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan

Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata

seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum

dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi

bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang,

pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan

kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan

perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaar parkir dan

sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan

peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota

Yogyakarta memperharhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung

kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi

sejarah dan masa depan.Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun

2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota

Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan limakawasan prioritas penanganan

yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang

diarahkanpada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang

mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan

potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik

mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik budaya yang ada.

Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan

tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan

seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian

lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan

lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar

budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan

kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung

Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga

dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk

IV- 7

mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan

alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya

alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia

serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan

ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat

sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini

dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

(KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk

melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah

daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui

KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan

hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta

menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga

penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam

penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin

sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota

Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan

menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan

dengan partispasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(PERANGKAT DAERAH) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas,

Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

IV- 8

Kelurahan (LPMK)) dan akademisi.Hasil KLHS RPJMD yang didapat

merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebh

diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan

Takan empunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program

lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri

Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program

Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur

agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak

dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi

pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman

hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya

dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas

lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan

manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya

dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan

pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-

penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta

tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan

di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran,

munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh

terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah.

Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan.

Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi

udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup

merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP.

Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan

diantaranya: pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya

jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah,

IV- 9

dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas

meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem

merukapan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan.

Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan

udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan

persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga

nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi

lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya

berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA)

yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya:

menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam

(SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas

yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan

dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke

depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak

terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap

perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi

manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP

dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap

perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati

merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman

hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya:

terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota

Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman

hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu

strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-

RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang

IV- 10

belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan

ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu

menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik

menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik

pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau

sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan

menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan

ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi

menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat

dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan

perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang

Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan

upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya

instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri,

diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang

optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang

berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah

yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai

dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana

perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta

standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang.

Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani

masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka

hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak

akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak

hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja

tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya.

Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta

muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang

lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam

merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta,

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan

IV- 11

kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air

limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan

distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan

pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak

yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menujukkan angka yang relatif

lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu

2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta

naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 –

2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila

dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat

dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu,

anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat,

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan

sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta

kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian

Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun

persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

V- 1

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam membantu pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki tujuan dan sasaran

pelayanan yang terukur secara kuantitatif melalui indikator kinerja dari waktu ke

waktu. Berikut ini disajikan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam

periode jangka menengah tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022 per urusan

pemerintahan, yaitu urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel T-C.25

Tujuan danSasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

2017 – 2022

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN /SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan perpustakaan

Daya tarik perpus-takaan, serta minat baca masyarakat meningkat

Jumlah kunjungan pemustaka

233 ribu

245 ribu

257 ribu

270 ribu

284 ribu

293 ribu

2. Mewujudkan tertib tata kelola arsip daerah

Kinerja pengelolaan arsip meningkat

Indeks tata kelola arsip daerah

58.5% 67% 75.5% 84% 92.5% 100%

V- 2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menerapkan beberapa strategi

Perangkat Daerah, yang kemudian dinyatakan lagi secara lebih terperinci melalui

penetapan beberapa arah kebijakan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan

visi dan misi RPMJD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat

Daerah periode tahun 2017 – 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi,

Dan Kebijakan Periode 2017 – 2022

Visi:

Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang

Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai

Keistimewaan

Misi 4:

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatkan

keberdayaan

masyarakat

melalui

penyediaan

layanan

perpustakaan

Daya tarik

perpustakaan,

serta minat

baca

masyarakat

meningkat

Peningkatan

pengelolaan

dan

pengembangan

perpustakaan

Meningkatkan kualitas layanan

perpustakaan kota

Meningkatkan kualitas layanan

perpustakaan keliling

Meningkatkan kapasitas pengelola

perpustakaan kota, sekolah dan

khusus

Meningkatkan budaya gemar

membaca

Meningkatkan Gerakan Sumbang

Buku melalui Bank Buku

Mengembangkan perpustakaan di

wilayah Yogya selatan

Optimalisasi

pelestarian

koleksi pustaka

dan data

informasi

perpustakaan

Meningkatkan pengelolaan koleksi

pustaka dan naskah kuno

Meningkatkan jumlah judul bahan

pustaka

Meningkatkan pengelolaan sistem

perpustakaan

V- 3

Meningkatkan pengelolaan otomasi

dan digital library

V- 4

Visi:

Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang

Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai

Keistimewaan

Misi 7:

Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

2. Mewujudkan

tertib tata

kelola arsip

daerah

Kinerja

pengelolaan

arsip

meningkat

Peningkatan

pengelolaan

pengembangan

kearsipan

Meningkatkan pengelolaan arsip

Meningkatkan sarana prasarana

kearsipan

Meningkatkan kapasitas pengelola

arsip

Peningkatan

perlindungan,

penyelamatan,

data dan

informasi arsip

Meningkatkan perlindungan dan

penyelamatan arsip

Meningkatkan edukasi kearsipan

bagi masyarakat

Meningkatkan pengelolaan Data,

sistem Informasi dan Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional

VI- 1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk

tahun2017-2022, dapat disaksikan dalam tabel Tabel TC.27 berikut ini

VII- 1

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiat

an

Indikator

Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra

m (outco

me) dan Kegiata

n (output)

Data Capai

an pada Tahu

n Awal Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Daerah

Penanggun

g-jawab

Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

target

Rp target Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan perpustakaa

Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat

Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan

Indikator Tujuan dan sasaran :

1,239,832,4

85

1,282,561,7

29

1,321,038,5

81

1,360,669,7

38

1,401,489,8

30

1,443,534,5

25

8,049,126,88

9

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan

Jumlah kunjungan pemustaka

233,00

0

245,00

0

257,00

0

270,00

0

284,00

0

293,00

0

293,00

0

VII- 2

n Kegiatan Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca

Indikator Program

Jumlah perpustakaan yang telah dibina

50 100 150 200 250

300

1050

Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan

75 75.5 76 76.5 77

77.5

77.5

Indikator Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan

1. Frekuensi kunjungan Mobil keliling ke sekolah

220 kali,

220 kali,

220 kali,

220 kali,

220 kali,

220 kali,

220 kali,

VII- 3

2. Frekuensi Kunjungan Mobil Internet Keliling kewilayahan

220 kali,

220 kali,

220 kali,

220 kali,

220 kali,

220 kali,

220 kali,

3. Operasionali Pelayanan Perpustakaan Kota Yogyakarta

12 bulan,

12 bulan,

12 bulan,

12 bulan,

12 bulan,

12 bulan,

12 bulan,

4.Frekuensi kunjungan motor perpustakaan keliling

450 kali,

450 kali,

450 kali,

450 kali,

450 kali,

450 kali,

450 kali,

5.Pedoman pengelolaan perpustakaan khusus

1 dokum

en,

1 dokum

en,

1 dokum

en,

1 dokum

en,

1 dokum

en,

1 dokum

en,

1 dokum

en,

VII- 4

6. Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan khusus

120 orang,

120 orang,

120 orang,

120 orang,

120 orang,

120 orang,

120 orang,

7. Jumlah Peserta pendampingan perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus/ OPD

100 perpustakaan.

100 perpustakaan.

100 perpustakaan.

100 perpustakaan.

100 perpustakaan.

100 perpustakaan.

100 perpustakaan.

Indikator Kegiatan Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca

VII- 5

1. Jumlah Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk.

100 pesert

a

100 pesert

a

100 pesert

a

100 pesert

a

100 pesert

a

100 pesert

a

100 pesert

a

2. Pembacaan Cerita Rakyat di Radio

30 kali 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali

30 kali

30 kali

3. Jumlah Siswa SD Peserta Sanggar Menulis "Cahaya"

40 pesert

a

40 pesert

a

40 pesert

a

40 pesert

a

40 pesert

a

40 pesert

a

40 pesert

a

4. Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca"

60 pesert

a

60 pesert

a

60 pesert

a

60 pesert

a

60 pesert

a

60 pesert

a

60 pesert

a

5. Frekuensi Diskusi Buku

6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali

6 kali

6 kali

6. Frekuensi Diskusi Komunitas Gemar Membaca

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

2 kali

2 kali

VII- 6

7. Frekuensi Festival Literasi

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

8. Frekuensi Ramadan di Perpus Kota

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

8. Frekuensi aktivitas Liburan di Perpus Kota: liburan di perpus kota, movie maker, junior smart camp

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

9. Operasional Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

VII- 7

11.Frekuensi Seminar Regional Perpustakaan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

12.Peserta Lomba perpustakaan sekolah di kota yk dan peserta lomba perpustakaan instansi di lingkungan pemkot yogyakarta

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

Program pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan

Indikator Program

96,779,000

247,238,00

0

254,655,14

0

262,294,79

4

270,163,63

8

278,268,54

7

6000 1,409,399,11

9

VII- 8

jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan

1000 1000 0 1000 1000 1000

1000

1000

Kegiatan Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno

Indikator Kegiatan Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno

Kegiatan Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan

1. Bahan pustaka kuno yang dilestarikan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

2. Koleksi pustaka yang dipelihara

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3. Operasional Stock Opname Bahan Pustaka

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

VII- 9

4. Koleksi bahan pustaka baru

2000 eks

2000 eks

2000 eks

2000 eks

2000 eks

2000 eks

2000 eks

Indikator Kegiatan Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan

1. Pengelolaan sistem perpustakaan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

2. Pengelolaan otomasi dan digital library

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3. Data perpustakaan semakin tertata dan akurat

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

VII- 10

Mewujudkan tertib tata

kelola arsip daera

h

Kinerja

pengelolaan arsip

meningkat

Indikator Tujuan dan sasaran :

Indeks tata kelola arsip daerah

90% 92% 94% 96% 98%

100%

Program Pengelolaan, Pengembangan Kearsipan

Indikator Program

446,051,00

0

293,216,88

7

302,013,39

4

311,073,79

5

320,406,00

9

330,018,19

0

2,002,779,27

5

Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan

17% (26

UKPA)

34% (52

UKPA)

51% (78

UKPA)

68% (114

UKPA)

85% (140

UKPA)

100% (152

UKPA)

100% (152

UKPA)

Kegiatan Pengelolaan Arsip

Indikator Kegiatan Pengelolaan Arsip

VII- 11

Kegiatan Pengembangan Arsip

Buku Inventaris Arsip yang tercipta

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku

1 buku

1 buku

Daftar Arsip statis yang tercipta

2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd

2 skpd

2 skpd

Arsip Pemerintah Kota yang dinilai

2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd

2 skpd

2 skpd

Arsip Pemerintah Kota yang dimusnahkan

2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd 2 skpd

2 skpd

2 skpd

Arsip inaktif yang diolah

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

Jumlah Personil yang menangani arsip Dinamis OPD/Unit Kerja

152 orang

152 orang

152 orang

152 orang

152 orang

152 orang

152 orang

Jenis Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

VII- 12

Jenis Sarana dan Prasarana Kendali Arsip

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

Pedoman Kearsipan JRA

1 pedom

an

1 pedom

an

1 pedom

an

1 pedom

an

1 pedom

an

1

pedoman

1 pedom

an

Indikator Kegiatan Pengembangan Arsip

Jumlah pengelola arsip yang dibina

152 orang

152 orang

152 orang

152 orang

152 orang

152 orang

152 orang

Jumlah Pengelola arsip Ormas/orpol yang dibimtek

35 orang

35 orang

35 orang

35 orang

35 orang

35 orang

35 orang

Frekuensi Bintek Pengelola Arsip

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

Frekuensi Koordinasi Forum Komunikasi Arsiparis (FKA)

12 kali FKA

12 kali FKA

12 kali FKA

12 kali FKA

12 kali FKA

12 kali FKA

12 kali FKA

VII- 13

Jumlah OPD yang terdampingi pengelolaan arsip dinamis konvensional dan elektronik nya

152 SKPD/Unitker

ja

152 SKPD/Unitker

ja

152 SKPD/Unitker

ja

152 SKPD/Unitker

ja

152 SKPD/Unitker

ja

152 SKPD/Unitker

ja

152 SKPD/Unitker

ja

Laporan Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY

1 Lapora

n

1 Lapora

n

1 Lapora

n

1 Lapora

n

1 Lapora

n

1 Lapora

n

1 Lapora

n

Frekuensi Lomba Pengelolaan Arsip OPD/Unit Kerja

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

Program perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip

Indikator Program

415,946,60

6

360,582,68

7

371,400,16

8

382,542,17

3

394,018,43

8

405,838,99

1

2,330,329,06

2

VII- 14

Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan

200 360 520 680 840

1000

3600

Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Indikator Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Kegiatan Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Jasa Fumigasi Arsip Depo Arsip Pemkot Yogyakarta

1.665 M3

1.665 M3

1.665 M3

1.665 M3

1.665 M3

1.665 M3

1.665 M3

Jumlah Arsip yang direstorasi

200 lembar arsip

200 lembar arsip

200 lembar arsip

200 lembar arsip

200 lembar arsip

200 lembar arsip

200 lembar arsip

Jumlah Arsip yang dialih mediakan

2000 lembar arsip

2000 lembar arsip

2000 lembar arsip

2000 lembar arsip

2000 lembar arsip

2000 lembar arsip

2000 lembar arsip

VII- 15

Jumlah Khasanah Arsip yang ditelusuri

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

Jumlah dokumen OPD yang teridentifikasi dan terlindungi arsip vitalnya

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

Jumlah Arsip OPD yang diakuisisi

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

2 dokum

en

Jumlah Arsip yang selamat dari bencana

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

Jumlah Masyarakat yang diberikan sosialisasi

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

Pedoman Kearsipan

1 pedom

an

1 pedom

an

1 pedom

an

1 pedom

an

1 pedom

an

1

pedoman

1 pedom

an

VII- 16

Indikator Kegiatan Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Frekuensi Pameran Kearsipan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

Frekuensi penerbitan majalah ARYA

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

4 kali

4 kali

Frekuensi Sosialisai Aplikasi Kearsipan

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

3 kali

3 kali

Pedoman Kearsipan

1 pedom

an

1 pedom

an

1 pedom

an

1 pedom

an

1 pedom

an

1

pedoman

1 pedom

an

VII- 17

Jumlah Buletin yang diterbitkan untuk Publikasi Kearsipan

800 lbr Majala

h

800 lbr Majala

h

800 lbr Majala

h

800 lbr Majala

h

800 lbr Majala

h

800 lbr Majala

h

800 lbr Majala

h

Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)

Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 100% 2,057,205,1

71

100% 2,285,274,4

44

100% 2,353,832,6

77

100% 2,424,447,6

58

100% 2,497,181,0

87

100% 2,572,096,5

20

100% 14,190,037,5

57

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

VII- 18

Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

VII- 1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitnen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut ini disajikan Indikator

Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran dalam periode

jangka menengah tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022 per urusan

pemerintahan, yaitu urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017 – 2022

NO. INDIKATOR

KONDISI PADA AWAL

PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Jumlah kunjungan pemustaka

233.000 233.000 245.000 257.000 270.000 284.000 293.000 293.000

2. Indeks tata kelola arsip daerah

58,50 58,50 67 75,50 84 92,5 100% 100%

VIII-1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana StrategisDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun

2017–2022 adalah dokumen yang menjadi pedoman dan harus dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah guna mencapai visi misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Rencana StrategisDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun

2017–2022 dilengkapi dengan Evaluasi Program Kegiatan, Capaian

Program/Kegiatan, Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu

Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar Perangkat Daerah

dapat berjalan pada jalur yang telah ditentukan.

DemikianRencana StrategisDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

Yogyakarta Tahun 2017–2022 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman

oleh Kepala beserta pegawai Dinas Perpustakaan dan KearsipanKota Yogyakarta

dan untuk dapat diketahui pula oleh stakeholder.