• Home

  • Documents

  • jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor...
29

jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 2: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 3: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 4: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 5: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 6: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 7: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 8: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 9: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 10: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 11: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 12: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 13: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 14: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 15: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 16: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 17: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 18: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 19: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 20: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 21: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 22: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 23: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 24: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 25: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 26: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 27: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 28: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13
Page 29: jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13

harga eceran obat generik 2013

harga eceran obat generik 2013

Documents
HTE (Harga Eceran Tertinggi) Rp

HTE (Harga Eceran Tertinggi) Rp

Documents
NOMOR 9S TAHUN - Audit Board of Indonesia · 2016. 9. 16. · peraturan bupati ogan komering ulu timur nomor 9s tahun 2015 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi

NOMOR 9S TAHUN - Audit Board of Indonesia · 2016. 9. 16. · peraturan bupati ogan komering ulu timur nomor 9s tahun 2015 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi

Documents
BUPATI BALANGAN · Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannnya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipengecer resmi. 10. Petani

BUPATI BALANGAN · Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannnya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipengecer resmi. 10. Petani

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 ...eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 ...eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak

Documents
Rfid pengendali bbm bersubsidi

Rfid pengendali bbm bersubsidi

Education
GUBERNUR JAWA TENGAH · 2019. 8. 19. · Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian DiProvinsi

GUBERNUR JAWA TENGAH · 2019. 8. 19. · Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian DiProvinsi

Documents
Mengelola Perdagangan Eceran

Mengelola Perdagangan Eceran

Documents
MEMBUKA USAHA ECERAN / RITEL

MEMBUKA USAHA ECERAN / RITEL

Documents
Rancangan Bauran Eceran

Rancangan Bauran Eceran

Documents
Manajemen Pemasaran Eceran

Manajemen Pemasaran Eceran

Documents
RPP Membuka Usaha Eceran Ritel

RPP Membuka Usaha Eceran Ritel

Documents
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014

KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014

Documents
Modifikasi penyaluran pupuk bersubsidi

Modifikasi penyaluran pupuk bersubsidi

Government & Nonprofit
SENARAI PEMBEKAL PERISIAN PERAKAUNAN GST BERSUBSIDI …gst.customs.gov.my/en/ib/SiteAssets/PEMBEKAL_PERISIAN_GST_BERSUBSIDI... · SENARAI PEMBEKAL PERISIAN PERAKAUNAN GST BERSUBSIDI

SENARAI PEMBEKAL PERISIAN PERAKAUNAN GST BERSUBSIDI …gst.customs.gov.my/en/ib/SiteAssets/PEMBEKAL_PERISIAN_GST_BERSUBSIDI... · SENARAI PEMBEKAL PERISIAN PERAKAUNAN GST BERSUBSIDI

Documents
BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMURsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk...KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMURsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk...KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAHAN … · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak ... PT Pertamina (Persero) dan/atau ... eceran dan volume tertentu yang pelaksanaannya

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAHAN … · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak ... PT Pertamina (Persero) dan/atau ... eceran dan volume tertentu yang pelaksanaannya

Documents
Kebijakan Pengaturan BBM Bersubsidi

Kebijakan Pengaturan BBM Bersubsidi

Documents
usaha eceran ritel

usaha eceran ritel

Documents
Format Rdkk Pupuk Bersubsidi

Format Rdkk Pupuk Bersubsidi

Documents
Konsep Perdagangan Eceran

Konsep Perdagangan Eceran

Documents
BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA

BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA

Documents
Pariaman · 2020. 1. 8. · 521.4/05/ SK/DIPERTA- Nomor PANGAN / 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kecamatan di Kota Pariaman

Pariaman · 2020. 1. 8. · 521.4/05/ SK/DIPERTA- Nomor PANGAN / 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kecamatan di Kota Pariaman

Documents
SALINAN - demakkab.go.id · 2020. 3. 20. · 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

SALINAN - demakkab.go.id · 2020. 3. 20. · 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Documents
DAMPAK KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP …

DAMPAK KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP …

Documents
PENGEMBANGAN APLIKASI DISTRIBUSI PRODUK BERSUBSIDI …repository.its.ac.id/3069/1/198303062012121001... · Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Urea adalah Rp 1.800,00/kg,

PENGEMBANGAN APLIKASI DISTRIBUSI PRODUK BERSUBSIDI …repository.its.ac.id/3069/1/198303062012121001... · Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Urea adalah Rp 1.800,00/kg,

Documents
KAJIAN PUPUK BERSUBSIDI

KAJIAN PUPUK BERSUBSIDI

Documents
BISNIS ECERAN Pemasaran Jasa Garuda

BISNIS ECERAN Pemasaran Jasa Garuda

Documents
BUPATI BENGKAYANG · 2015. 5. 4. · bupati bengkayang peraturan bupati bengkayang nomor *\ tahun2013 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian

BUPATI BENGKAYANG · 2015. 5. 4. · bupati bengkayang peraturan bupati bengkayang nomor *\ tahun2013 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian

Documents
LAYANAN TOL LAUT BERSUBSIDI

LAYANAN TOL LAUT BERSUBSIDI

Documents