• Home

  • Documents

  • BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN...
23

BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA

  • Upload
    dodat

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 2: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 3: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 4: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 5: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 6: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 7: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 8: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 9: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 10: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 11: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 12: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 13: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 14: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 15: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 16: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 17: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 18: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 19: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 20: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 21: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 22: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
Page 23: BANJARBARU PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA

 · walikota banjarbaru provinsi kalimantan selatan peraturan daerah kota banjarbaru tahun 2016 nomor 2 tentang pembentukan produk hukum daerah kota banjarbaru

 · walikota banjarbaru provinsi kalimantan selatan peraturan daerah kota banjarbaru tahun 2016 nomor 2 tentang pembentukan produk hukum daerah kota banjarbaru

Documents
usaha eceran ritel

usaha eceran ritel

Documents
PENGEMBANGAN APLIKASI DISTRIBUSI PRODUK BERSUBSIDI …repository.its.ac.id/3069/1/198303062012121001... · Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Urea adalah Rp 1.800,00/kg,

PENGEMBANGAN APLIKASI DISTRIBUSI PRODUK BERSUBSIDI …repository.its.ac.id/3069/1/198303062012121001... · Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Urea adalah Rp 1.800,00/kg,

Documents
 · walikota banjarbaru provinsi selatan peraturan walikota banjarbaru nomor 19 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan walikota banjarbaru nomor 22 tahun 2009 tentang uraian

 · walikota banjarbaru provinsi selatan peraturan walikota banjarbaru nomor 19 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan walikota banjarbaru nomor 22 tahun 2009 tentang uraian

Documents
SALINAN - demakkab.go.id · 2020. 3. 20. · 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

SALINAN - demakkab.go.id · 2020. 3. 20. · 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Documents
E gov banjarbaru

E gov banjarbaru

Government & Nonprofit
Rkpd Kota Banjarbaru 2015

Rkpd Kota Banjarbaru 2015

Documents
Manajemen Pemasaran Eceran

Manajemen Pemasaran Eceran

Documents
02-Buku Putih Banjarbaru

02-Buku Putih Banjarbaru

Documents
Kebijakan Pengaturan BBM Bersubsidi

Kebijakan Pengaturan BBM Bersubsidi

Documents
Format Rdkk Pupuk Bersubsidi

Format Rdkk Pupuk Bersubsidi

Documents
jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13

jdih.purbalinggakab.go.idtentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012; 1. Undang-Undang Nomor 13

Documents
Laporan Pendampingan Kota Banjarbaru

Laporan Pendampingan Kota Banjarbaru

Documents
Modifikasi penyaluran pupuk bersubsidi

Modifikasi penyaluran pupuk bersubsidi

Government & Nonprofit
MEMBUKA USAHA ECERAN / RITEL

MEMBUKA USAHA ECERAN / RITEL

Documents
Banjarbaru · walikota banjarbaru peraturan walikota banjarbaru nomor 4 tahun 2014 ten tang layanan pengadaan secara elektronik kota banjarbaru dengan rahmat tuhan yang maha esa

Banjarbaru · walikota banjarbaru peraturan walikota banjarbaru nomor 4 tahun 2014 ten tang layanan pengadaan secara elektronik kota banjarbaru dengan rahmat tuhan yang maha esa

Documents
Jadwal Shalat banjarbaru

Jadwal Shalat banjarbaru

Documents
Pedagang eceran & grosir

Pedagang eceran & grosir

Business
ppsdm.lkpp.go.id · Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Banjarbaru Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Banjarbaru

ppsdm.lkpp.go.id · Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Banjarbaru Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Banjarbaru

Documents
peraturan.bpk.go.id · Pupuk NPK Pelangi (20: 10) Pupuk NPK Kujang Pupuk Organik Harga Eceran Tertinggi (HE T) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimakstld pada ayat (2) dalam kemasan -SO

peraturan.bpk.go.id · Pupuk NPK Pelangi (20: 10) Pupuk NPK Kujang Pupuk Organik Harga Eceran Tertinggi (HE T) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimakstld pada ayat (2) dalam kemasan -SO

Documents
Permendag 2011 Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Permendag 2011 Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Documents
Rfid pengendali bbm bersubsidi

Rfid pengendali bbm bersubsidi

Education
LAYANAN TOL LAUT BERSUBSIDI

LAYANAN TOL LAUT BERSUBSIDI

Documents
GUBERNUR JAWA TENGAH · 2019. 8. 19. · Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian DiProvinsi

GUBERNUR JAWA TENGAH · 2019. 8. 19. · Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian DiProvinsi

Documents
KAJIAN PUPUK BERSUBSIDI

KAJIAN PUPUK BERSUBSIDI

Documents
Sktb Banjarbaru Pg 1

Sktb Banjarbaru Pg 1

Documents
BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMURsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk...KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMURsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk...KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Documents
 · walikota banjarbaru peraturan walikota banjarbaru nomor tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan walikota banjarbaru nomor 39 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi,

 · walikota banjarbaru peraturan walikota banjarbaru nomor tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan walikota banjarbaru nomor 39 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi,

Documents
TPA Gunung Kupang Banjarbaru

TPA Gunung Kupang Banjarbaru

Documents
PERATURAN GUBERNUR BANTEN KEBUTUHAN DAN HARGA … · TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK ... bersubsidi ditingkat petani sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat dengan

PERATURAN GUBERNUR BANTEN KEBUTUHAN DAN HARGA … · TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK ... bersubsidi ditingkat petani sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat dengan

Documents