16
1 HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN PELAYANAN MEDIK (Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Hukum ”Lex Humana”, Forum Doktor Alumni FHUB Malang, Vol. 1 No. 1, Juni 2012, h. 37-50) Abdul Rokhim 1 Abstrak Dalam transaksi terapeutik, pemberian bantuan pelayanan medik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien menolong dirinya sendiri dalam menghadapi masalah kesehatannya. Untuk itulah diperlukan adanya perjanjian dalam pelayanan medik (transaksi terapeutik) dari individu yang ditolong (pasien), sehingga terciptalah hubungan hukum antara pelayan medik (dalam hal ini dokter) dengan pasien berdasarkan kerjasama yang baik, kejujuran, serta sikap saling percaya. Dengan demikian, timbulnya hubungan hukum dalam pelayanan medik di samping disebabkan adanya kewajiban setiap individu (pasien) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, juga adanya kewajiban dokter terhadap pasien yang membutuhkan pertolongannya selaku profesional medik. Kata Kunci: Hubungan Hukum, Perjanjian, Pelayanan Medik 1. Pendahuluan Yang dimaksud hubungan hukum dalam tulisan ini adalah hubungan (relasi) yang dilakukan berdasarkan hukum serta dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang saling berinteraksi. Hubungan hukum antara dokter dan pasien didasarkan pada semakin meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan antara lain disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pertumbuhan yang sangat cepat di bidang ilmu kedokteran dihubungkan dengan kemungkinan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap manusia, adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang telah membuat pelayanan kesehatan itu lebih merupakan kerja sama dengan pertanggungjawaban di antara sesama pemberi bantuan dan pertanggungjawaban terhadap pasien, serta meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan. Di samping itu, ilmu kedokteran kadang-kadang harus dihubungkan dengan usaha para penguasa untuk menguasai individu, misalnya seperti diperlukannya pertolongan para dokter untuk membantu orang yang sakit. Dalam hal seperti itu, ternyata pembentukan kode etik profesional secara medis tidak selalu dapat dihindarkan dari kekejaman ketidakmanusiawian dan ketidakberhargaan. Demikian juga dalam hal lain, seperti pada percobaan dengan menggunakan 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

1

HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN

DALAM PERJANJIAN PELAYANAN MEDIK

(Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Hukum ”Lex Humana”, Forum Doktor

Alumni FHUB Malang, Vol. 1 No. 1, Juni 2012, h. 37-50)

Abdul Rokhim1

Abstrak

Dalam transaksi terapeutik, pemberian bantuan pelayanan medik bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan pasien menolong dirinya sendiri dalam menghadapi masalah

kesehatannya. Untuk itulah diperlukan adanya perjanjian dalam pelayanan medik (transaksi

terapeutik) dari individu yang ditolong (pasien), sehingga terciptalah hubungan hukum

antara pelayan medik (dalam hal ini dokter) dengan pasien berdasarkan kerjasama yang

baik, kejujuran, serta sikap saling percaya. Dengan demikian, timbulnya hubungan hukum

dalam pelayanan medik di samping disebabkan adanya kewajiban setiap individu (pasien)

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, juga adanya kewajiban dokter terhadap

pasien yang membutuhkan pertolongannya selaku profesional medik.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Perjanjian, Pelayanan Medik

1. Pendahuluan

Yang dimaksud hubungan hukum dalam tulisan ini adalah hubungan (relasi) yang

dilakukan berdasarkan hukum serta dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban

di antara kedua belah pihak yang saling berinteraksi. Hubungan hukum antara dokter dan pasien

didasarkan pada semakin meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan antara lain

disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan,

meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh pelayanan

kesehatan, pertumbuhan yang sangat cepat di bidang ilmu kedokteran dihubungkan dengan

kemungkinan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap manusia, adanya spesialisasi

dan pembagian kerja yang telah membuat pelayanan kesehatan itu lebih merupakan kerja sama

dengan pertanggungjawaban di antara sesama pemberi bantuan dan pertanggungjawaban

terhadap pasien, serta meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan.

Di samping itu, ilmu kedokteran kadang-kadang harus dihubungkan dengan usaha para

penguasa untuk menguasai individu, misalnya seperti diperlukannya pertolongan para dokter

untuk membantu orang yang sakit. Dalam hal seperti itu, ternyata pembentukan kode etik

profesional secara medis tidak selalu dapat dihindarkan dari kekejaman ketidakmanusiawian dan

ketidakberhargaan. Demikian juga dalam hal lain, seperti pada percobaan dengan menggunakan

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Page 2: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

2

manusia, ternyata hal-hal yang harus dilakukan oleh para dokter itu tidak selalu ditujukan

semata-mata untuk kepentingan pasien.2

Dengan demikian, adanya gejala seperti itulah yang mendorong orang untuk berusaha

menemukan dasar yuridis bagi pelayanan kesehatan. Lagi pula, perbuatan yang dilakukan oleh

para pelaksana pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum yang

mengakibatkan timbulnya hubungan hukum, walaupun hal tersebut seringkali tidak disadari oleh

para pelaksana pelayanan kesehatan pada saat dilakukannya perbuatan yang bersangkutan.

Pelayanan kesehatan itu sebenarnya tidak hanya meliputi kegiatan atau aktivitas profesional di

bidang pelayanan kuratif dan preventif untuk kepentingan perorangan, tetapi juga meliputi

misalnya lembaga pelayanannya, sistem kepengurusannya, pembiayaannya, pengelolaannya,

tindakan pencegahan umum dan penerangan. Dalam pembahasan ini difokuskan pada

pemahaman tentang timbulnya hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan perorangan atau

individual yang disebut pelayanan medik, dasar hukum hubungan pelayanan medik, kedudukan

hukum para pihak dalam pelayanan medik, dan resiko dalam pelayanan medik.

2. Prinsip-prinsip dalam Pelayanan Medik

Untuk dapat memahami timbulnya hubungan hukum dalam pelayanan medik, perlu

diuraikan lebih dulu prinsip pemberian bantuan dalam pelayanan kesehatan, tujuan pemberian

pelayanan kesehatan, dan kedudukan hukum para pihak dalam pelayanan medik.

a. Prinsip Pemberian Bantuan dalam Medik

Prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak semua masalah kesehatan

memerlukan pemecahan secara profesional. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah zelfhulp

(menolong diri sendiri) atau saling membantu antar sesama. Di dalam zelfhulp itu seringkali

digunakan keahlian para profesional, dan bantuan profesional itu merupakan bentuk pemberian

bantuan tersendiri. Dengan demikian, jika di dalam zelfhulp, pelayanan terhadap diri sendiri

tidak dianggap sebagai pemberian bantuan secara profesional, maka hal itu tidak perlu dipandang

sebagai bertentangan dengan bantuan secara profesional. Dilihat dari sisi pemikiran yuridis, yaitu

dari aspek individual dan sosial, maka hak untuk mendapatkan pelayanan atau bantuan

profesional termasuk juga pelayanan kesehatan, adalah sama dengan hak untuk mendapatkan

bantuan yang teliti berdasarkan satu keahlian.3

b. Tujuan Pemberian Bantuan Pelayanan Medik

Tujuan pemberian pelayanan medik adalah untuk memulihkan dan memperbesar

kemampuan orang untuk dapat mengatur dirinya sendiri sebaik-baiknya. Dengan demikian,

pemberian bantuan pelayanan medik tidak boleh bertentangan dengan usaha untuk dapat

mengatur diri sendiri. Oleh karena itu, pembatasan yang kadang-kadang harus dilakukan sesuai

dengan sifat dari pemberian bantuan tersebut, misalnya mewajibkan seseorang untuk istirahat,

pembiusan, dan sebagainya. Tidak boleh melebihi kebutuhan. Dengan kata lain, kedudukan

pemberian bantuan dalam bidang pelayanan kesehatan secara nyata ditentukan oleh hubungan

timbal balik antara hak untuk mendapatkan pelayanan dengan hak untuk dapat mengatur diri

sendiri.

2 H.J.J. Leenen dan P.A.F. Lamintang, Pelayanan Kesehatan dan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1991, h. 9-

10. 3 Ibid., h. 5.

Page 3: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

3

Apabila tujuan pemberian bantuan secara profesional agar orang dapat mengatur diri

sendiri itu tidak dilaksanakan, maka hal tersebut akan menjadi bertentangan dengan sifat dari

pemberian bantuannya itu sendiri. Padahal, dapat mengatur diri sendiri adalah sifat dan hak yang

fundamental seorang manusia. Seandainya dalam pemberian bantuan pelayanan kesehatan hal itu

kurang dipertimbangkan, manusia akan menolak dan membela dirinya.4

Pemberian bantuan itu akan menjadi diperlukan didalam masyarakat, karena manusia

telah menghendakinya, dan manusia itu juga dapat menolak bantuan tersebut, antara lain dengan

alasan memiliki hak untuk mengatur diri sendiri. Dengan demikian, hubungan antara pasien

dengan pemberi bantuan profesional (mengatur diri sendiri dengan profesionalitas) lebih tepat

untuk dianggap sebagai hubungan kerja sama, dan masing-masing mempunyai kedudukan yang

sama. Akan tetapi, tidak dapat dijamin bahwa hubungan kerja sama itu akan mencapai hasil

seperti yang diharapkan, sehingga apabila terjadi tidak tercapainya hasil yang diharapkan, maka

pemberi bantuan profesional tidak dengan sendirinya dapat dipersalahkan. Setiap orang dapat

memperoleh bantuan secara profesional yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan, dan dalam melakukan tugasnya tenaga kesehatan

berkewajiban antara lain menghormati hak pasien. Adapun hak pasien yang dimaksud dalam hal

ini adalah hak untuk memberikan persetujuan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian bantuan

pelayanan medik adalah untuk meningkatkan kemampuannya menolong dirinya sendiri dalam

menghadapi masalah kesehatannya. Untuk itulah diperlukan adanya persetujuan dari individu

yang ditolong, sehingga terciptalah hubungan hukum yang didasarkan kerja sama yang baik,

kejujuran, serta sikap saling percaya. Dengan demikian, timbulnya hubungan hukum dalam

pelayanan medik di samping disebabkan adanya kewajiban setiap individu untuk memelihara

dan meningkatkan kesehatannya, juga adanya kewajiban dokter terhadap seseorang yang

membutuhkan pertolongannya selaku profesional sampai orang tersebut mampu untuk berusaha

mengatasi masalah kesehatannya melalui kerja sama dengan yang merawatnya.

c. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Pelayanan Medik

Kedudukan seorang dokter selaku profesional di bidang medik mempunyai peran aktif

dalam pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medik mempunyai penilaian

terhadap penampilan dan mutu pelayanan medik yang diterimanya. Hal ini disebabkab, dokter

bukan hanya melaksanakan pekerjaan melayani atau memberi pertolongan semata-mata tetapi

juga melaksanakan profesi (ahli) yang terkait pada kode etik profesi.

Di samping itu, kenyataan menunjukkan bahwa dengan semakin terdidiknya masyarakat

umum dan semakin banyak beredarnya buku pengetahuan popular tentang penyakit dan

kesehatan, maka kaum awam juga semakin kritis terhadap pelayanan medis yang diterimanya.

Kesenjangan pengetahuan, yang secara klasik telah menyababkan ketidakseimbangan hubungan

antara dokter dan pasien, sekarang semakin mengecil dan mempengaruhi penilaian awam

terhadap dokter. Lebih dari itu, makin besar pembagian tugas (devision of labor) dalam bidang

kedokteran pada berbagai jenis tenaga paramedik dan tenaga non-medik, maka makin berkurang

pula wewenang dokter, dan makin terbuka terhadap penilaian dan kritik.5 Dengan kata lain,

mengecilnya kesenjangan pengetahuan antara pasien dan dokter, dan semakin terbaginya

4 Ibid.

5 Benyamin Lumenta, Pelayanan Medis: Citra, Konflik dan Harapan, t.p., Yogyakarta, 1989, h. 84.

Page 4: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

4

otonomi profesi dokter kepada pihak lain, akan banyak berpengaruh dalam penilaian dan

pengendalian profesi dokter.

Dengan demikian, dokter maupun pasien mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi

oleh undang-undang sehingga kedudukan hukumnya seimbang dan sederajat. Hal ini dapat

ditemukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu:

- Pasal 2, “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang

optimal”.

- Pasal 3, “setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan

derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya”.

- Pasal 53 ayat (1), “tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam

melakukan tugas sesuai dengan profesi”.

- Pasal 53 ayat (2), ”tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk

mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien”.

3. Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien

Berbagai faktor yang turut mempengaruhi hubungan antara dokter dan pasien adalah

faktor ekonomis, perubahan dalam masyarakat, sikap pribadi pasien terhadap dokter baik

terhadap pelayanannya maupun dalam hal berkomunikasi dengan pasien. Di samping itu, para

dokter seringkali mempunyai perasaan tertentu yang tidak dapat ditunjukkan dalam hubungannya

dengan seorang pasien, misalnya kekecewaan mengenai hasil perawatan yang telah diberikan,

antipati dan simpati, perasaan takut, khawatir untuk mengatakan yang sebenarnya. Kebiasaan

untuk menahan perasaan seperti itu mempunyai pengaruh terhadap sikap dokter terhadap pasien.

Selanjutnya, posisi yang lebih kuat dari para dokter juga mempunyai pengaruh terhadap

hubungan antara dokter dan pasien, karena baik disadari maupun tidak terbuka peluang bagi

dokter untuk dapat memanipulasi pasiennya, terlebih lagi didukung oleh perasaan takut oleh

pasien mengenai pasiennya.6 Dengan demikian, dokter seringkali mengabaikan kenyataan bahwa

pasien itu mempunyai pengetahuan yang tidak dimiliki oleh dirinya, misalnya aspek esensial dan

aspek kemanusiaan dari penyakitnya itu sendiri. Terlebih pengetahuan yang dimiliki oleh pasien

dengan penyakit yang telah menahun (kronik).

Adakalanya sikap pasien juga mempengaruhi hubungan dokter dengan pasien. Pasien

seringkali kurang mau melihat masalah kemungkinan pemberian bantun itu menurut pandangan

seorang dokter, dan kurang terbuka terhadap dokter yang merawatnya karena kurangnya

pengertian. Oleh karena itu, menurut Leenen, hubungan antara dokter dan pasien harus

dipandang sebagai hubungan kerja sama yang berada di bawah pengaruh faktor-faktor tersebut di

atas, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan para pihak dalam kerja sama yang demikian

adalah tidak sederajat. Meskipun sebenarnya kedudukan dokter dan pasien dalam memberikan

pelayanan medik adalah sederajat menurut pandangan hukum perdata. Hukum pada hakikatnya

mengatur semua hubungan hukum yang dilakukan oleh setiap subjek hukum, termasuk dokter

dalam melaksanakan profesinya yaitu dalam pengobatan (terapeutik) dan dalam penelitian klinik

serta penelitian bio-medik non-klinik.7

Pelaksanaan profesi dokter tidak terlepas dari kemajuan ilmu kedokteran yang bertumpu

pada penelitian yang pada akhirnya sebagian harus didasarkan atas percobaan pada manusia.

Penelitian yang lansung menyangkut diri manusia itu harus bertujuan untuk menyempurnakan

6 H.J.J. Leenen dan P.A.F. Lamintang, Op. Cit., h. 65-66.

7 Ibid., h. 67.

Page 5: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

5

tata cara diagnostik (penentuan jenis penyakit yang diderita), terapeutik (cara pengobatan),

pencegahan, serta pengetahuan etiologis (asal mula atau penyebab penyakit), dan patogenesis

(perjalanan atau perkembangan penyakit). Oleh karena itu, dalam bidang penelitian kedokteran

ada dua macam penelitian yang dibedakan secara mendasar, yaitu:8

(1) Penelitian kedokteran yang tujuan utamanya adalah diagnostik dan terapeutik bagi pasien.

Penelitian jenis ini adalah kombinasi antara penelitian kedokteran dan perawatan

profesional, atau disebut riset klinis.

(2) Penelitian kedokteran yang tujuan utamanya adalah ilmiah murni tanpa nilai diagnostis dan

terapeutis bagi subyek yang diteliti itu sendiri. Jenis penelitian ini merupakan penelitian

kedokteran non-terapeutik atau disebut biomedik non-klinis.

Kebanyakan prosedur diagnostis dan terapeutis ataupun pencegahan penyakit dalam

praktik kedokteran masa kini mengandung berbagai resiko, terlebih didalam penelitian

kedokteran yang langsung menyangkut manusia, sehingga World Medical Association telah

menyusun rekomendasi sebagai pedoman setiap dokter dalam penelitian atau riset biomedis atau

riset kedokteran yang melibatkan subjek manusia, yang dikenal sebagai Declaration of Helsinki

yang disempurnakan oleh World Medical Assembly ke-29 di Tokyo pada tahun 1975, dan oleh

Worid Medical Assembly ke-35 di Venesia, Italia tahun 1983.9

Namun, pedoman tersebut merupakan pedoman umum bagi semua dokter di seluruh

dunia, sehingga tidak berarti bahwa dokter dibebaskan dari tanggung jawabnya menurut hukum

yang berlaku di negara masing-masing. Sebagaimana seharusnya hubungan hukum antara dua

subjek hukum, hubungan antara dokter dengan subjek penelitian juga merupakan perikatan.

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, dan bertanggung

jawab atas pemenuhannya. Akan tetapi, mengikat adanya resiko yang cukup tinggi, dalam

prinsip dasar ditentukan bahwa tanggung jawab atas manusia yang diteliti harus selalu terletak

pada tenaga medik yang kompeten, meskipun subjek penelitian yang bersangkutan mempunyai

kebebasan kehendak untuk memberikan persetujuannya. Dengan demikian, penelitian hanya

dapat dilakukan secara sah apabila kepentingan tujuan penelitian itu sepadan atau seimbang

dengan resiko terkait (inherent) yang akan dihadapi subjek.

Oleh karena itu, di dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ditegaskan

bahwa penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan

ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang diperlukan dalam meningkatkan derajat

kesehatan. Untuk itu, penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penelitian pada manusia

dilaksanakan dengan memperhatikan etik penelitian dan norma yang berlaku dalam masyarakat,

yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Selain itu,

penerapan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi

kesehatan di Indonesia harus disesuaikan kebutuhan pembangunan kesehatan. Selanjutnya, di

dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ditegaskan bahwa penyelenggaraan

kesehatan merupakan tanggung jawab besama pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian,

masyarakat tidaklah menjadi objek semata, tetapi sekaligus merupakan subjek penyelenggaraan

upaya kesehatan.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum para

pihak dalam pelayanan medik adalah seimbang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasien bertanggung jawab atas kesehatannya dan atas segala upaya kesehatan yang dilakukan

8 Veronica Komalawati, Peran Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1999, h. 22. 9 Ibid.

Page 6: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

6

terhadap dirinya, dan dokter bertanggung jawab selaku profesional di bidang medik yang

memiliki ciri pelayanan berupaya pemberian bantuan atau pertolongan yang seharusnya selalu

berupaya meningkatkan keahlian dan keterampilannya melalui penelitian.

Hak-hak Pasien yang menjadi kewajiban dokter untuk menghormati dan mentaatinya

adalah sebagai berikut:

a. Hak atas informasi

Hak atas informasi ini terproses secara evolusi, sejalan dengan perkembangan hak asasi

manusia. Inti hak atas informasi ini adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi dari dokter,

tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatannya, dalam hal ini terjadi hubungan dokter

dan pasien.

Pada mulanya, hak ini hanyalah mendapatkan pengakuan dalam etika kedokteran. Adalah

tindakan yang baik bila dokter menginformasikan kepada pasien tentang kesehatannya. Hak ini

kemudian digabungkan dengan hak untuk menentukan nasib atas diri pribadi, dilembagakan

menjadi lembaga yang dikenal dengan nama informed consent (persetujuan atas dasar informasi).

Lembaga ini di Indonesia menjadi lembaga hukum sejak diundangkannya Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 585a Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindak Medik. Pada dasarnya

ditentukan bahwa pemberian informasi dalam setiap tindakan medik menjadi kewajiban dokter,

dokter harus memberikan informasi kepada pasien, baik diminta maupun tidak oleh pasien.10

Mengenai isi informasi yang harus diberikan oleh dokter, belum diatur secara rinci. Hanya

disebutkan informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindaskan medik

yang akan dilakukan baik didiagnositik ataupun terapeutik. Diharapkan dalam peraturan

pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 akan dirinci tentang isi minimal informasi

yang harus disampaikan oleh dokter kepada pasien.

Idealnya isi minimal informasi yang harus disampaikan oleh dokter adalah:

a. diagnose;

b. resiko dalam tindakan medik;

c. alternatif terapi, trmasuk keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif terapi;

d. prognose.

Apabila diperluas isi informasi dalam persetujuan tindakan medik (informed consent),

maka yang harus ditambahkan meliputi:

a. cara kerja dokter dalam proses tindakan medik;

b. keuntungan dan kerugian dalam tiap alternatif terapi secarra luas ;

c. semua resiko yang munkin terjadi ;

d. kemungkinan rasa sakit setelah tindakan medik.11

Tetapi kendala yang dihadapi dokter dalam perluasan pemberian informasi adalah waktu

dan rutinitas pekerjaan. Apakah dokter mempunyai waktu untuk memberikan seluruh informasi?

Karena dokter tidak hanya menghadapi satu atau dua pasien per hari, dengan pemberian

informasi yang berlebihan malah dapat menyebabkan terbuangnya waktu dokter untuk

memberikan pelayanan medik bagi orang yang membutuhkan. Kiranya, bila setiap dokter dapat

menyampaikan empat macam informasi minimal pada setiap tindakan medik bukan merupakan

10

Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga University Press, Surabaya, 1984, h.

51. 11

Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Grafitama Jaya, Jakarta, 1991, h. 45.

Page 7: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

7

suatu operasi, dirasakan cukup memadai. Dalam hal-hal tertentu sebagai misal sebelum

dilakukan tindakan operasi akan diberikan informasi yang lebih lengkap.12

Kendala lain yang dihadapi dokter dalam menyampaikan informasi adalah keadaan

pasien yang sedang keadaan sakit, yang biasanya bukan hanya sakit fisik, akan tetapi kadang-

kadang disertai sakit psikis, di mana pada saat itu pasien tidak dapat menerima dan mengerti

keseluruhan dari informasi yang diberikan dokter. Bila dokter terlalu banyak memberikan

informasi, ada kemungkinan pasien yang dalam keadaan lemah dan sakit menjadi takut atau

shock, malah akan memperburuk proses penyembuhan. Selain itu, pasien karena takutnya

mungkin akan menolak tindakan medik yang ditawarkan, sehingga memperburuk keadaan.

Sebaliknya, kalau terlalu sedikit memberikan informasi bisa juga menyebabkan salah

penafsiran. Misalnya, dokter dalam memberikan informasi kepada pasien tentang prognose

penyakit pasien, untuk menjaga agar pasien tidak terlalu mendengar bahwa penyakitnya cukup

serius, akan memberi informasi kepada pasien dengan kata-kata yang samar-samar dan

diinterprestasikan oleh pasien bahwa penyakitnya tidak serius. Bisa saja pasien karena merasa

penyakitnya tidak serius, melakukan tindakan yang justru akan membuat penyakitnya bertambah

parah.13

Selanjutnya, dokter dituntut untuk memberikan informasi yang wajar, benar dan bijak.

Pada pelaksanaannya pemberian informasi yang wajar, benar dan bijak sangat sulit untuk

dilaksanakan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama faktor kemanusiaan yang tiap-

tiap induvidu berbeda. Setiap kasus dalam pelayanan medik mempunyai keunikan tersendiri,

tidak pernah kasus yang satu sama persis dengan kasus yang lain. Sehingga dokter dalam

memberikan informasi juga harus memperhatikan kondisi pasien kasus per kasus.14

b. Hak atas persetujuan

Hak untuk menentukan diri sendiri (the right of self determination) merupakan bagian

dari hak asasi manusia. Dihubungkan dengan tindakan medis, maka hak untuk menentukan nasib

diri sendiri diformulasikan dengan apa yang dikenal dengan persetujuan atas dasar informasi

(informed consent). Adalah hak asasi pasien untuk menerima ataupun menolak tindakan medis

yang ditawarkan oleh dokter, setelah dokter memberikan informasi. Dengan perkataan lain,

pasien harus menerima informasi terlebih dahulu sebelum memberikan persetujuan. Lembaga ini

dikenal dengan lembaga informed consent. Lembaga informed consent mendapatkan kekuatan

hukum dengan diundangkannya Permenkes No. 585a/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.

Dengan demikian, informasi dan persetujuan menjadi hak pasien.15

Dalam pasal 2 ayat (1)

Permenkes No. 585a/1989 dikatakan bahwa, semua tindakan medis yang akan dilakukan

terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Bentuk persetujuan ini bisa tertulis bisa pula

lisan.

Persetujuan tertulis diperlukan untuk setiap tindakan medis yang mengandung resiko

tinggi. Persetujuan tersebut ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, yaitu

pasien sendiri atau keluarganya. Kecuali bagi pasien di bawah umur (belum dewasa), tidak sadar

atau tidak cakap melaksanakan perbuatan hukum, maka persetujuan diberikan oleh walinya.

Dalam hal pasien tidak sadar (pingsan), serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat, secara

12

Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 17. 13

Hermien Hadiati Koeswadji, Op. Cit., h. 21. 14

Wila Chandrawila, Op. Cit., h. 18. 15

Ibid., h. 8

Page 8: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

8

medik dalam keadaan gawat dan atau darurat, yang segera memerlukan tindakan medis, maka

tidak diperlukan persetujuan siapapun.16

Seringkali informed consent ini dihubungkan dengan izin operasi. Dokter berasumsi, bila

sudah ada izin operasi dari pasien dalam bentuk penandatanganan formulir, maka dokter sudah

cukup mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terkait dengan risiko kegagalan

tindakan medis (misalnya, operasi) yang terjadi di luar kesalahan dokter. Dengan melaksanakan

informed consent, berarti dokter telah melaksanakan kewajibannya memberikan informasi dan

mendapatkan persetujuan. Dokter telah memenuhi kewajibannya, yaitu menghormati hak pasien

dan bekerja sesuai dengan standar profesi dokter.

Masalah lain yang sering timbul dalam hal pemberian persetujuan adalah syarat dari

dokter atau rumah sakit, yang mensyaratkan persetujuan keluarga dalam setiap tindakan medis,

tidak peduli bahwa pasien sebenarnya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal

keluarga pasien tidak mau memberikan persetujuan, maka dokter atau rumah sakit dihadapkan

pada dilema atas peraturan yang dibuatnya sendiri.

c. Hak atas rahasia kedokteran

Kerangka pemikiran tentang rahasia kedokteran timbul pertama-tama dari kewajiban

profesional untuk merahasiakan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan profesi.

Keterangan yang didapat oleh para profesional dalam melakukan profesi dikenal dengan nama

rahasia jabatan. Sedangkan, keterangan yang diperoleh dokter dalam melaksanakan profesinya

dikenal dengan nama rahasia kedokteran. Dokter berkewajiban untuk merahasiakan keterangan

tentang nama pasien, penyakit yang diderita pasien. Kewajiban dokter ini menjadi hak dari

pasien.17

Para profesional mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ia menolak untuk

membuka rahasia kedokteran. Sehubungan dengan proses peradilan, seorang dokter mempunyai

hak untuk menolak membuka rahasia kedokteran (verschonings-recht van de art). Dokter harus

meminta penetapan dari hakim agar dibebaskan untuk menjadi saksi dalam sidang pengadilan,

tetapi kata akhir tetap pada hakim. Hakim menentukan apakah permintaan dokter dapat

dikabulkan atau tidak.18

Hak atas rahasia kedokteran adalah hak individu dari pasien, hak individu ini akan

dikesampingkan dalam hal hak masyarakat menuntut, misalnya pasien dapat membahayakan

masyarakat seperti yang daya tularnya mudah dan sangat cepat contohnya SARS (Severe Acute

Respiratory Syndrome) atau sindrom pernafasan akut, maka dokter berkewajiban untuk

membuka rahasia tersebut kepada pihak yang berwenang, walaupun pasien menolaknya.19

Dokter tidak berhak untuk membuka rahasia tersebut kepada kepada tetangga dokter ataupun

orang lain selain kepada pihak yang berwenang. Jadi kepentingan umum mengesampingkan

kepentingan individu.

d. Hak atas pendapat kedua (second opinion)

Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan kepercayaan. Seringkali dalam praktik,

dokter merasa tersinggung, dalam hal pasien menginginkan pendapat dokter lain (second

opinion), tentang penyakitnya. Dokter menganggap sebagai pelecehan terhadap kemampuannya.

16

Ibid., h. 19. 17

Hermien Hadiati Koeswadji, Op. Cit., h. 36. 18

Wila Chandrawila, Op. Cit., h. 19. 19

Ibid.

Page 9: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

9

Dokter merasa pasien meragukan hasil pekerjaannya. Memang memerlukan jiwa yang besar

untuk dapat menerima permintaan pasien untuk mendapatkan pendapat dokter lain, karena hal itu

memang merupakan salah satu hak pasien yang juga harus dihormati dokter.

Fakta membuktikan bahwa kadang-kadang terdapat perbedaan pendapat dari dokter

pertama dan dokter kedua. Dapat saja seorang pasien diam-diam pergi sendiri ke dokter kedua

tanpa sepengetahuan dokter pertama. Tetapi hambatan yang akan dia dapatkan pengulangan

pemeriksaan pertama, yang bukan saja membuang uang tetapi juga membuang waktu. Selain itu,

selama tidak ada kerjasama antara dokter satu dan dokter kedua, upaya pasien tidak akan ada

gunanya. Adanya perbedaan pendapat antara dokter pertama dan dokter kedua, malah membuat

pasien menjadi lebih bingung.

Yang dimaksud dengan pendapat kedua (second opinion) adalah adanya kerjasama antara

dokter pertama dan dokter kedua. Dokter pertama akan memberikan seluruh hasil pekerjaannya

kepada dokter kedua. Kerjasama ini bukan atas inisiatif dokter yang pertama, tetapi atas inisiatif

pasien. Kalau inisiatif datang dari dokter, maka terjadi apa yang dikenal dengan rujuk. Pasien

dirujukkan kepada dokter yang lebih ahli.20

Dalam hak atas pendapat yang kedua, dokter kedua akan mempelajari hasil kerja dokter

pertama dan bila ia melihat perbedaan pendapat, maka ia akan menghubungi dokter pertama,

membicarakan tentang perbedaan diagnosa yang dibuat keduanya.

Dengan dilembagakannya hak atas pendapat kedua ini sebagai hak pasien, maka

keuntungan yang didapat oleh pasien sangat besar. Pertama, pasien tidak perlu mengulangi

pemeriksaan rutin lagi. Kedua, dokter pertama dapat berkomunikasi dengan dokter kedua,

sehingga dengan keterbukaan dari para pakar yang setingkat dengan kemampuannya dapat

menghasilkan pendapat yang lebih baik.

Akan menjadi masalah apabila pasien mempergunakan hak ini semena-mena. Bayangkan

apabila setiap pasien yang mampu selalu menggunakan hak ini, akan rancu dunia kedokteran.

Sehingga peraturan tentang hak atas pendapat kedua ini memerlukan pengaturan dan penerapan

yang cukup bijaksana, agar tidak merugikan para pihak, yakni dokter dan pasien.

e. Hak untuk melihat rekam medik

Kebiasaan dari tenaga kesehatan membuat catatan tentang pasien, yang seringkali dikenal

dalam istilah kedokteran: status pasien, kini telah menjadi kewajiban dari setiap tenaga kesehatan

yang bekerja dalam sarana kesehatan, untuk membuatnya. Nama yang kini dikenal dan

memasyarakat adalah rekam medik (medical record). Membuat rekam medik merupakan

kewajiban dari dokter atau rumah sakit. Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 749a Tahun 1989 tentang Rekam Medik.21

Pengertian tentang rekam medik menurut pasal 1 butir a Permenkes Nomor 749a Tahun

1989 adalah sebagai berikut: “Rekam medik adalah berkas yang berisi catatan, dan dokumen

yang berisi tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain

kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan”. Sedang, pasal 2 Permenkes Nomor 749a Tahun

1989 menetapkan sebagai berikut: “Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan

pelayanan rawat jalan, maupun rawat inap wajib membuat rekam medik”. Selanjutnya dalam

Pasal 10 Permenkes Nomor 749a Tahun 1989 ditentukan bahwa berkas rekam medik adalah

milik sarana kesehatan, sedangkan isi rekam medik milik pasien.

20

Hermien Hadiati Koeswadji, Op. Cit., h. 37. 21

Wila Chandrawila, Op. Cit., h. 20.

Page 10: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

10

Seringkali menjadi masalah adalah tentang kepemilikan dari rekam medik ini, berkasnya

milik sarana kesehatan, tetapi isinya milik pasien. Kalau isi rekam medik adalah milik pasien,

berhakkah pasien untuk melihat rekam medik tersebut? Atau berhakkah pasien mendapatkan

salinan dari rekam medik yang isinya adalah milik pasien? Hal ini tidak diatur dalam Permenkes

tersebut di atas.

Pendapat para pakar hukum kesehatan adalah hak pasien untuk melihat rekam medik,

termasuk untuk mendapatkan kopi dari rekam medik yang isinya milik pasien. Pernyataan

selanjutnya yang juga merupakan masalah adalah tentang tulisan yang mana saja yang dapat

dilihat oleh pasien? Apakah semua tulisan dokter yang ditulis di dalam rekam medik boleh

dilihat pasien?

Terdapat pendapat bahwa dokter tidak perlu memperlihatkan kepada pasien catatan yang

berisi pendapat pribadi. Seringkali dokter menulis pendapat pribadinya di sisi kertas. Pendapat

pribadi ini dikenal sebagai “persoonlijke aantekeningen”. Disarankan agar dokter menulis

pendapat pribadinya dalam kertas yang lain, khusus untuk keperluan tersebut. Dalam hal dokter

harus memenuhi hak pasien untuk melihat rekam medik, adalah hak dokter untuk tidak

memperlihatkan tulisan yang berisi pendapat pribadinya kepada pasien.22

Masalah yang dihadapi oleh pasien adalah seringnya penolakan dari yang memiliki berkas

rekam medik (dokter atau rumah sakit) dalam hal pasien ingin melihat rekam medik. Dokter atau

rumah sakit berasumsi bahwa pasien bertujuan untuk menggugat dokter dan rekam medik akan

dipergunakan sebagai alat bukti. Pihak dokter atau rumah sakit tidak perlu takut untuk

memperlihatkan rekam medik kepada pasien, sebab dengan keterbukan justru akan dapat

menghindari salah paham.

Masalah ini akan dihadapi dokter atau rumah sakit apabila pasien mempergunakan hak

ini semena-mena. Apabila pasien selalu ingin mangetahui rekam medik, karena merasa adalah

haknya, maka dimana letak hak privacy dari dokter? Lagi pula betapa repotnya dokter atau

rumah sakit melayani setiap permintaan pasien untuk melihat rekam medik. Hendaknya diatur

juga tentang pembahasan dari penggunaan hak ini, agar para pihak dengan jelas mengetahui

tentang hak dan kewajiban serta mentaatinya secara proporsional.

4. Kesimpulan

Dalam transaksi terapeutik (hubungan dokter dan pasien dalam upaya penyembuhan),

tujuan pemberian bantuan pelayanan medik adalah untuk meningkatkan kemampuan pasien

menolong dirinya sendiri dalam menghadapi masalah kesehatannya. Untuk itulah diperlukan

adanya persetujuan dari individu yang ditolong (pasien), sehingga terciptalah hubungan hukum

yang didasarkan kerja sama yang baik, kejujuran, serta sikap saling percaya. Dengan demikian,

timbulnya hubungan hukum dalam pelayanan medik di samping disebabkan adanya kewajiban

setiap individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, juga adanya kewajiban

dokter terhadap seseorang yang membutuhkan pertolongannya selaku profesional sampai orang

tersebut (pasien) mampu untuk berusaha mengatasi masalah kesehatannya.

Tanggungjawab seorang dokter terhadap pasien dalam pelayanan medik tidak terlepas

dari adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien, dimana hubungan hukum ini dapat

terjadi didasarkan pada:

a. Perikatan hukum yang didasarkan pada persetujuan antara dokter dengan pasiennya yang

dikenal dengan istilah “transaksi terapeutik”. Apabila transaksi terpeutik (perjanjian

penyembuhan) tidak dipenuhi oleh dokter maka akan terjadi wanprestasi, sehingga tuntutan

22

Ibid., h. 23.

Page 11: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

11

seorang pasien bisa berdasarkan pada wanprestasi, artinya dokter tidak dapat memenuhi apa

yang disepakati bersama dengan pasien.

b. Perikatan hukum yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini demi

kepentingan pesien, misalnya pasien yang mengalami gangguan jiwa atau anak yang belum

dewasa (minderjarig), maka apabila dokter malakukan kesalahan profesi, gugatannya

didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad).

Page 12: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

12

DAFTAR PUSTAKA

Benyamin Lumenta, Pelayanan Medis: Citra, Konflik dan Harapan, t.p., Yogyakarta, 1989

Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Grafitama Jaya, Jakarta, 1991

Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga University Press, Surabaya,

1984

Leenen, H.J.J., dan P.A.F. Lamintang, Pelayanan Kesehatan dan Hukum, Bina Cipta, Jakarta,

1991

Veronica Komalawati, Peran Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1999

Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585a Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindak Medik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a Tahun 1989 tentang Rekam Medik

Page 13: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

13

Page 14: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

14

Page 15: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

15

Page 16: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM …

16