1. Pengelolaan Hutan Tanaman dan Inisiatif Resolusi Konflik

2. Latar belakang

Konsepdan implementasi hutan tanaman bukan sesuatu yang baru. Konsep ini sudah dikenal sejak zaman VOC dan dipraktekkan di Jawa.

VOC untuk mendukung industri kapal, pendirian gudang dll, sementara hutan taman yang sekarang (di luar Jawa) untuk mendukung industri pulp dan kertas.

Dilakukan ketika terjadi defisit pada hutan alam dengan pola monokultur

Ketidakpastian status kawasan hutan terutama menyangkut hak-hak atas tanah

Tekanan terhadap kelembagaan masyarakat

Pola monokultur yang dikembangkan telah merubah lingkungan dan meniadakan sumber ekonomi kelompok masyarakat

KONFLIK SUMBER DAYA 3. Manajemen Kolaboratif:

Merupakan terjemahan dariCollaborative management.Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hutan, dapat diartikan sebagai sebuah situasi dimana beberapa atau semua pihak terlibat dalam aktivitas pengelolaan sebuah kawasan hutan(konservasi).Hal ini menghasilkan sebuah kesepakatan kerjasama antara pengelola kawasan konservasi dan para pihak yang terkait; dengan menjamin dan memperjelas fungsi, hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam sistem pengelolaan tersebut (Borrini-Feyerabend 1995).

pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (Permenhut Nomor: P.19/Menhut-II/2004

kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas lokal dan pengguna sumber daya, lembaga non-pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya dalam bernegosiasi dan menentukan kerangka kerja yang tepat tentang kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola daerah spesifik atau sumber daya. (IUCN)

Kolaborasiadalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. (CIFOR/PILI, 2005).

Pengelolaan hutan kolaboratif sering disetarakan dengan pengelolaan hutan bersama(joint management) , pengelolaan multipihak(multistakeholder),pengelolaan hutan partisipatif.

4. Prinsip-prinsip dan nilai dalam manajemen kolaboratif

saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan

"win-win solution", duduk sama tinggi - berdiri sama tinggi.

Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

5. Tujuan Pengelolaan Kolaboratif

Memperjelas peran dan tanggung jawab para pihak (pemerintah, masyarakat, sektor swasta, LSM/Ornop) yang peduli akan pemanfaatan dan pengelolaan hutan

Memperluas konstituen dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan

Menjadikan proses perencanaan dan pengelolaan hutan agar lebih transparan, bertanggung gugat, komprehensif

Meningkatkan mata pencaharian para pihak yang sangat bergantung pada sumber daya alam

6. Beberapa isu yang sering disentuh dalam manajemen kolaborasi

Batas dan teritori sebuah kawasan hutan

Batasan fungsi dan keberlanjutan penggunaan

Identifikasi para pihak yang terlibat

Fungsi dan tanggungjawab para pihak sebagaimana yang diasumsikan oleh masing-masing pihak

Keuntungan dan hak yang diperoleh oleh masing-masing pihak(mekanisme bagi hasil)

Kesepakatan terhadap prioritas dan rencana pengelolaan kawasan

Prosedur untuk menghadapi konflik dan melakukan negosiasi yang menghasilkan keputusan bersama mengenai hal tersebut diatas

Prosedur untuk mendorong implementasi keputusan tersebut

Memperjelas aturan untuk monitoring, evaluasi dan peninjauan kesepakatan kerjasama dan rencana pengelolaan jika dibutuhkan.

Dalam kontek hutan tanaman ada hal teknis yang perlu diperhatikan yaitu tentang jenis tanaman dan jarak tanam

7. Sepenggal Cerita dari Wonosobo 8. Pengelolaan Hutan di Jawa

Pengelolaan hutan di Pulau Jawa sudah dimulai sejak jaman VOC yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial (Boschwezen).Pengelolaan hutan yang paling tua. Empat prinsip yang dipergunakan dalam mengelola hutan:

• menetapkan bahwa seluruh hutan di Jawa baik jati maupun non jati merupakan milik negara ( staatdomeins ) dan dikelola untuk keuntungan negara;

• pengelolaan hutan dilaksanakan dengan pembentukan birokrasi perhutanan;

• hutan dibagi ke dalam beberapaperceel dan dilakukan sistem tebang tanam berdasar rotasi;

• pelarangan terhadap penduduk untuk menebang kayu, mereka hanya diijinkan mengambil kayu yang telah mati dan kayu-kayu selain jati.

Pada masa Jepang dibentuk Ringyoo Tyuoo Zimusyoo

Pada masa-masa awal kemerdekaan hutan dikelola oleh Jawatan Kehutanan dan Kemudian pada tahun 60-an dibentuk PN Perhutani yang kemudian mengelola hutan tersebut hingga kini

9. * Ditjen PHPA adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam di bawah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.** Tidak termasuk hutan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 18.000 hektare .Pembagian Hutan di Jawa dan Luas Hutan yang Dikelola Perum Perhutani 10. Konflik Kehutanan

Konflik bersumber pada perbedaan persepsi mengenai tata batas dan akses pada hutan serta hasil hutan

Konflik berkaitan dengan pembukaan hutan

Konflik berkaitan dengan pencurian kayu

11. Pengelolaan kolaboratif di Jawa

Tumpang Sari (1935)

Tumpangsari adalah sebuah model penanaman hutan dengan menggunakan teknik agroforestry atau wana tani. Tenaga penanam berasal dari masyarakat di desa sekitar hutan. Mereka tidak dibayar. Sebagai kompensasinya, mereka hanya diberi kesempatan memanfaatkan lahan di sela-sela tanaman pokok (jati) selama 2 tahun untuk kegiatan pertanian. Skema tumpangsari dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan di sekitar hutan dan memenuhi tenaga kerja dalam kegiatan penanaman.Melalui program ini, kesejahteraan rakyat tidak meningkat, tetapi justru masyarakat memberi subsidi pada pengelolaan hutan.

Mager Sari

Tenaga kerja didatangkan bukan dari masyarakat sekitar, biasanya adalah masyarakat yang tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal dan bertani. Pengelola hutan menyediakan tanah dan pemukiman. Biasanya dalam satu kampung magersari terdiri dari 20 50 KK

Pengelolaan hutan Jawa mulai dipakai sebagai proyek sosial sejak tahun 1962. Diawali dengan Program Hutan Serba Guna yang memfungsikan hutan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di sekitarnya melalui penanaman kayu bakar.

Program ini disempurnakan menjadi program Prosperity Approach yang lebih dikenal dengan nama Mantri-Lurah(MALU) pada tahun 1972. Fokus utama program MALU untuk meningkatkan koordinasi antara pihak kehutanan dengan pihak desa untuk mengamankan hutan.

12.

Tahun 1982, muncul Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang diperkaya dengan program Perhutanan Sosial pada tahun 1986.

Proyek-proyek sosial (uji coba dan percontohan) model MR

Pada tahun 2000, mulai diperlakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam PHBM ini, mulai pertama kali diberlakukan prinsip bagi hasil, perencanaan partisipatif, kesesuain pengelolaan dengan karakteristik wilayah

13. Kabupaten Wonosobo

Luas = 98.500 ha

Letak = 270 2250 meter dpl

Lebih dari 30% memiliki kelerengan di atas 40 derajat

Jumlah penduduk = 733.000 jiwa

70% penduduk adalah petani di dataran tinggi dan hutan

14. Tipe Penggunaan Lahan Luas (hektare) % Tegalan/Kebun 46.508 47,2 Hutan Negara 18.896 19,2 Sawah 18.549 18,9 Kolam 204 0,2 Padang rumput 11 0,0 Perkebunan 2.659 2,7 Waduk/Rawa 1.484 1,5 Bangunan dan Pekarangan 7.261 7.4 Lain-lain 2.896 2.9 15. Transisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Wonosobo

Beberapa saat setelah era reformasi hutan di Wonosobo menghadapi masalah penjarahan hutan besar-besaran.

Perhutani melaporkan bahwa 72% kerusakan disebabkan gangguan keamanan yang berkaitan dengan masalah sosial

Kerusakan hutan dan terpinggirkannya masyarakat setempat dari lahan hutan adalah biaya yang harus dibayar akibat penerapan sistem monokultur dan berumur panjang.

Perubahan kebijakan pengelolaan hutan

Demokratisasi membuka jalan untuk meningkatkan peran dan kesadaran kelompok-kelompok masyarakat akar rumput

Negosiasi dengan Pemerintah Pusat

Negosiasi di tingkat lokal:

Masyarakat dg Pemda

Antar Masyarakat

16. 17. Setelah Perda PSDHBM Disahkan2002 - 2004

Perhutani menyampaikan keberatan, meminta kepada Pusat untuk membatalkan

Berlangsung beberapa kali dialog multipihak sepanjang tahun 2002 dan 2003

Masyarakat terus memberi tekanan agar Perda segera diimplementasikan

Masyarakat melakukan negosiasi tentang rencana kelola

Perhutani memobilisasi sumber daya agar program PHBM bisa diterima oleh masyarakat

Proses negosiasi terus berlangsung hingga diputuskan satu konsep tentang Pengelolaan Sumerb Daya Hutan Lestari yang ditanda tangani oleh Bupati dan Kepala Unit I Perhutani pada bulan Oktober 2006

18. Pembelajaran:

Pengelolaan kolaboratif adalah spesifik daerah dan harus didasarkan pada keinginan lembaga-lembaga ataupun aktor-aktor setempat. Budaya dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses kolaborasi.Begitu juga dengan budaya dalam perusahaan.

Agar berjalan efektif, pengelolaan kolaboratif membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah.

Sistem pengelolaan kolaboratif diawali dengan mengidentifikasiserta membina kapasitas aktor.Jangan sampai ada aktor yang tidak terlibat, apalagi mempunyai kekuatan politik dan modal. Penting untuk tetap menjaga konsistensi para pihak dalam mengikuti proses. Ketidak ikut sertaan salah satu pihak bisa menghambat proses

Pendataan dan penyepakatan subyek (representasi) dan objek kolaborasi

19.

Keberlanjutan sistem pengelolaan bersama membutuhkan adanya tujuan dan sasaran yang realistis serta dukungan dan rencana keuangan yang berlanjut.

Proses dialog bukanlah suatu perjalanan yang mulus dan mudah. Walaupun kepentingan bersama berhasil dirumuskan, tetapi masing-masing pihak mempunyai strateginya sendiriyang dianggap lebih baik untuk menyelesaikan masalah

Harus dipikirkan bagaimana proses bisa tetap berjalan efektif ketika masyarakat menghadapi krisis ekonomi

Harus disusun satu mekanisme monitoring dan evaluasi untuk melihat kemajuan proses kolaborasi secara substansial bukan hanya prosedural.

20. Bahan bacaan

http://www.kolaboratif.org/Apa-itu-Pengelolaan-Kolaboratif.html

http://ecopedia.wordpress.com/2006/01/12/pengelolaan-kolaboratif-collaborative-management/

http://kbmwbu.jawatengah.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=76

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Adi Juni, dkk; Hutan Wonosobo: Keberpihakan yang Tersendat; Arupa 2005

Kartodiharjo H; Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perhutanino 136/tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Pembelajaran Natural Resources Management Program; USAID 2004