Click here to load reader

POLITIK & PILKADA ACEH 2017 - · PDF fileJARINGAN SURVEY INISIATIF POLITIK & PILKADA ACEH 2017 Suatu Rivalitas dan Integritas . r JARINGAN SURVEY INISIATIF Jln

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POLITIK & PILKADA ACEH 2017 - · PDF fileJARINGAN SURVEY INISIATIF POLITIK & PILKADA...

  • OKTOBER 2016

    EDISI 13 TAHUN 2016

    ANALISIS SITUASI

    COPYRIGHT JARINGAN SURVEY INISIATIF 2016HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG

    PRODUK

    JARINGAN SURVEY INISIATIF

    POLITIK & PILKADA ACEH 2017 Suatu Rivalitas dan Integritas

    www.jsithopi.org

  • rJARINGAN SURVEY INISIATIFJln. Tgk. Di Haji, Lr. Ujong Blang,

    Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh, INDONESIA

    Telp. (0651) 6303 146Web: www.jsithopi.org

    Email: [email protected]

    3

    5

    6

    10

    14

    DAFTAR ISI

    AUTHORCHAIRUL FAHMI

    EDITORARYOS NIVADA

    DESAIN LAYOUTTeuku Harist Muzani

    SENIOR EXPERTANDI AHMAD YANI,

    AFFAN RAMLI,CAROLINE PASKARINA,

    ELLY SUFRIADI, CHAIRUL FAHMI, MONALISA,

    FAHRUL RIZA YUSUF

    pendahuluan

    politik aceh &aceh politik

    POLITIK itu RIVALITAS

    MENGUJI INTEGRITAS PENYELENGGARA

    PENUTUP

  • ANALISIS SITUASI edisi 13 JSI 3

    www.jsithopi.org

    PENDAHULUAN Sampaikanlah petuah kepada

    orang bijak, maka dia akan lebih bijak (Prov,9:9).

    Lebih dari 2500 tahun yang lalu, para pemikir (filsuf) telah mengembangkan berb-agai teori dalam rangka membangun tatan-an sosial (social order) dan peradaban ma-nusia (human civilization). Beberapa pemikir masa lalu, seperti Plato, Aristoteles, Kant, Hegel, dan Maritian, serta para penyair seperti Dante, Coleridge, dan Negarawan seperti Cicero, Burke, Calhoun dan Wilson mempunyai selera tinggi dalam mendis-kusikan tentang orientasi sebuah komuni-tas, yang memakai istilah Aristoteles dise-but dengan political-animal (hewan politik). Mereka menyadari bahwa hanya manusia yang punya bakat berpolitik, tidak makhluk lainnya (Smith, 2001).

    Persoalannya kemudian adalah mun-culnya paradigma politik dan mekanisme berpolitik yang berbeda. Plato, Aristoteles dan Burke misalnya, mereka berpendapat bahwa politik merupakan instumen dan representasi dari kepentingan untuk men-capai kekuasaan dengan moral dan etis. Hal yang sama dalam teori politik organik, politik dinyakini sebagai fitrah (predisposisi dalam manusia) yang punya keinginan un-

    tuk berasosiasi dengan yang lain yang mem-punyai tujuan bersama.

    Berbeda dengan kaum mekanistik, yang memandang bahwa kekuasaan seb-agai lembaga artificial yang didasarkan pada kepentingan individu/kelompok dan untuk memuaskan keinginan jangka pendek, dan tidak peduli pada kepentingan umum lainnya (Crooker, 2010). Machiavelli dalam bukunya the Princes bahkan mengatakan bahwa dalam mencapai kekuasaan (tujuan) dapat menghalalkan berbagai cara, the end justi-fies the means. Sama halnya dengan teori alamiah, seperti dikatakan Hobbes bahwa politik kekuasaan tidak dapat melepas dari kekuatan, kekerasan, ambisi, kebencian, dan nafsu bermusuhan satu sama lain.

    Namun harus disadari bahwa jika kekua-saan diperoleh di atas penderitaan enti-tas lain, maka akan selalu lahir kelompok divergent. Istilah dalam teologi sering di-identikkan dengan khawarij. Tidak jarang akan melahirkan suatu pemberontakan (in-surgent), setidaknya mereka punya slogan kembalikan kedualatan pada rakyat. Seper-ti diajarkan oleh demokrasi (demos=rakyat, dan kratos=kekuasaan). Meskipun cerita kemudian sebaliknya, seperti terdistorsinya revolusi Bolsheviks atau gagalnya Che Gua-vara dalam membangun negara Cuba yang demokratis, dan akhirnya memilih kembali menjadi gerilyawan sebelum tertembak mati oleh tentara di Bolivia.

  • ANALISIS SITUASI edisi 13JSI

    www.jsithopi.org

    4

    POLITIK ACEH & ACEH POLITIK

    Diskursus tentang politik tidak saja men-jadi bahan kajian negara kota Athena, atau cerita Che di Kuba, tapi juga di Aceh, yang merupakan daerah modal Republik Indone-sia. Perjuangan politik Aceh untuk berdikari dan berkuasa atas tanah sendiri telah me-nyebabkan konflik yang berkepan-jangan. Konflik yang telah menghancurkan perada-ban, menyebabkan ke-hancuran dan kehilan-gan jati-diri.

    M e m o r a n d u m of Understanding (MoU) perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia (RI), dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, telah melahirkan kembali Aceh sebagai sebuah identitas dalam membangun kembali diale-ktika perpolitikan di Indonesia modern. Melalui MoU, Aceh sudah mempunyai ke-daulatan, baik secara politik maupun eko-nomi. Kedaulatan politik maupun ekonomi telah diakui ini oleh Jakarta atas dasar MoU yang kemudian diadopsi dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

    UU tersebut menjadi pedoman bagi publik Aceh untuk berekspresi sekaligus bereksperementasi untuk menjadi manusia politik, yaitu manusia yang mempunyai hak dalam menentukan arah masa depannya dan mengatur dirinya sendiri.

    Salah satu aspek yang penting dalam politik adalah adanya kemerdekaan berfikir, berkehendak atas nasibnya secara partisi-patif seperti yang dicita-citakan oleh negara kota, Athena pada abad 5SM lalu. Seperti ditulis oleh Thucydide setiap orang dian-tara kami adalah contoh dari kemerdekaan berfikir, manfaat kemenangan dan kepriba-diaan yang berkembang secara hebat.

    Namun cita-cita mulai politik Aceh selalu dibayangi oleh prilaku antagonism, seperti

    kata Hobbes bahwa kedualatan politik itu merupakan prilaku

    selfies. Prilaku politik self-ies ini terefleksi dalam

    beberapa frase, sep-erti bansa teuleu-bh di atueh rhng donja, meuje kn dre gob, meuje kn kame, laen leuhb. Ungkapan seperti ini dapat

    menafikan entitas lain, dan mengang-

    gap hanya dirinya yang pantas. Kepantasan

    atas dirinya melahirkan sikap yang menganggap

    ketidakpantasan bagi yang lain. Seringkali kemudian melahirkan pres-

    sure baik secara fisik dan mental kepada pi-hak lain. Seperti kata Hobbes yang menyim-pulkan bahwa manusia pada dasarnya akan selalu mementingkan diri sendiri/kelompok/klan, suka bertengkar, haus kekuasaan, ke-jam, dan jahat.

    Politik Aceh paska MoU sebagian lain juga mengatakan mengadopsi pola-pola politik new order Indonesia yang telah lama digulingkan. Bahkan klaimnya men-gatakan Aceh lebih Orde Baru dari Orde Baru itu sendiri. Pertanyaannya bagaimana politik orde baru?

  • ANALISIS SITUASI edisi 13 JSI 5

    www.jsithopi.org

    Keven ORourke (2002) mengambar-kan setelah Soeharto memulihkan kondisi ekonomi bangsa, dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling tinggi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Na-mun satu dekade sebelum kejatuhannya, Orde Baru diidentikan dengan rezim otori-tarian, koptasi bidang ekonomi oleh loyalis dan keluarganya, pelanggaran HAM, dan melahirkan demokrasi tirani.

    Demokrasi tirani yang disokong oleh kekuatan militer membawa Aceh dalam peperangan yang melelahkan. Sejak Hasan Tiro menyatakan Aceh merdeka dari Indo-nesia melalui deklarasi kemerdekaan pada 4 Desember 1976 di Halimon Pidie, sejumlah pasukan elit RI diturunkan untuk menumpas para gerilyawan, yang disebut dengan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan). Peperangan di Aceh terus berlanjut paska reformasi, dan kemudian berakhir pada 15 Agustus 2005.

    Ada secercah harapan baru paska kon-flik bagi rakyat untuk berpolitik yang lebih berdaulat dan berkebebasan.

    Ironis, Pemilu sebagai instrument berde-mokrasi dalam memilih pemimpin sejak per-tama dilakukan pada 2006, 2009, 2012 dan terakhir 2014 lalu masih menyisakan prilaku politik intimidasi dan kecurangan. Politik Aceh paska MoU masih menyisakan kegela-pan, daripada cahaya. artinya, habis gelap terbitlah kegelapan.

    Kegelapan dalam dialektika berpolitik dan berdemokrasi yang kemudian melahir-kan teori anomaly dan bahkan menjadi ilusi. Kekuasan politik tidak dijadikan sebagai in-strument mensejahterakan rakyat, politik Aceh tidak untuk mencerdaskan dan men-damaikan tapi menjerumuskan ke dalam pembodohan dan menciptakan pertikaian pertikaian baru. Aceh politik seperti kehilan-gan arah bernegara yang didasarkan pada hak dan moralitas, kebebasan individu dan rasionalitas menjadi sempit, bahkan kebe-basan rasional kadang menjadi musuh. Poli-tik Aceh dan Aceh politik yang berharkat dan bermartabat menjadi utopia belaka.

    ,,,Ada secercah harapan baru paska konflik bagi rakyat untuk berpolitik yang lebih berdaulat dan berkebebasan. ironis, Politik Aceh paska MoU masih menyisakan kegelapan, daripada cahaya. artinya, habis gelap terbitlah kegelapan..

  • ANALISIS SITUASI edisi 13JSI

    www.jsithopi.org

    6

    POLITIK ITU RIVALITAS

    Rivalitas adalah fitrah sebagai bagian dari keinginan untuk menguasai atas lain-nya. Hukum universal telah menentukan bahwa dalam setiap kelompok/dearah/neg-ara tetap membutuhkan pemimpin/pengua-sa. Dalam meraih kekuasaan itu, sebagian ahli mengatakan penting adanya prinsip dan nilai moral yang harus dipatuhi. Disisi lain, ni-lai moral tidak esensi, melainkan tujuannya tercapai dengan cara apapun. J.Stalin pernah berkata Yang penting adalah meraih kekua-saan, mengkonsolidasikannya, dan menja-dikannya tidak terkalahkan (J.Stalin, Lenin-ism).

    Kutipan ini barangkali hanyalah sebuah refleksi bahwa politik adalah siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Dalam proses ini akan melahirkan suatu rivalitas (pertentangan), antara yang tidak terkalah-kan dengan yang terkalahkan. Dalam dunia politik mengalahkan lawan itu penting, kare-na mereka yang menang akan mendapatkan kekuasaan. Seperti kata Prof Bakhtiar Aly (2016) yang mengatakan, lebih baik menang bermasalah, dari pada kalah bermartabat.

    Rivalitas dalam perpolitikan Aceh paska MoU perdamaian, telah dimulai dari tahun 2006. Saat itu, pertentangan politik yang pal-ing dominan terjadi antara pasangan Dr. H. Humam Hamid yang berpasangan dengan Drs. H.Hasbi Abdullah yang disingkat dengan H2O, bertentangan dengan pasangan drh. Irwandi Yusuf, MSc dan Muhammad Nazar, S.Ag atau disingkat dengan IRNA. Perbedaan politik ini juga melahirkan disparitas

Search related