BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Purwokerto

1.1. Produk-produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Purwokerto

Selain melayani penyimpanan dana, Bank Syariah Mandiri Purwokerto juga

menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan di

Bank Syariah Mandiri Purwokerto terdiri dari beberapa macam produk

pembiayaan, yaitu:

1. Pembiayaan Murabahah, merupakan pembiayaan yang paling banyak

diajukan oleh nasabah di BSM Purwokerto, BSM Purwokerto melayani

pembiayaan murabahah sebagian besar bertujuan untuk pembelian

kendaraan bermotor, rumah, dan untuk renovasi rumah. Nasabah yang

mengajukan permohonan pembiayaan murabahah yaitu perorangan dan

badan usaha.

2. Pembiayaan mudharabah, di BSM Purwokerto diperuntukkan bagi

investasi pada industri kecil dan koperasi. Pembiayaan ini diberikan

kepada usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun, untuk menghindari

adanya spekulasi karena belum ada kepastian akan prospek usaha di

masa yang akan datang. Pembiayaan ini diberikan kepada perorangan

atau kelompok.

84

3. Pembiayaan musyarakah, pembiayaan musyarakah di BSM Purwokerto

terdiri dari Pembiayaan Dana Berputar, BSM Customer Network

Financing, dan Pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan ini

diberikan kepada perorangan atau badan usaha.

4. Pembiayaan Ijarah, pembiayaan dengan akad ijarah pada BSM

Purwokerto bertujuan untuk biaya pendidikan, haji, dan umrah.

Pembiayaan ini diberikan kepada perorangan.

1.2. Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto

Pembiayaan musyarakah yang ada di BSM Purwokerto saat ini dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Jumlah

TransaksiTotal Transaksi Pembiayaan Peruntukkan

50 nasabah Rp.18.398.413.458,47

perdagangan, kontraktor,

hasil-hasil pertanian dan

peternakan, investasi, dan

lain sebagainya.

1.2.1.Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah Akad kerjasama usaha patungan antara dua

pihak atau lebih pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai

suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produktif.

85

Bentuk pembiayaan musyarakah di BSM Purwokerto antara lain:

Pembiayaan modal kerja

a. Pembiayaan modal kerja dan investasi

adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah atau

murabahah yang digunakan untuk keperluan modal kerja atau investasi

nasabah. Akad pmbiayaan yang digunakan yaitu akad musyarakah dan

akad Murabahah.

Manfaat dari pembiayaan ini adalah untuk membantu pemenuhan modal

kerja dan investasi. Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank

secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan

penarikan sesuai kebutuhan.

Fitur dari pembiayaan ini yaitu merupakan jenis pembiayaan modal

kerja dan investasi, diperuntukkan bagi perorangan dan perusahaan,

jangka waktu lebih dari satu tahun.

Persyaratannya merupakan nasabah komersial kecil, menengah, besar,

dan korporasi.

b. BSM Customer Network Financing (BSM-CNF)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah

(agen, dealer, dsb) untuk pembelian persediaan atau inventory barang

dari rekanan (ATPM, produsen atau distributor, dsb) yang menjalin

kerjasama dengan bank.

86

Kriteria:

1. Pemberian fasilitas BSM-CNF hanya akan diberikan kepada nasabah

yang telah direkomendasikan secara tertulis oleh rekanan untuk

pembelian persediaan dari rekanan dan nasabah tersebut menurut

penilaian bank layak untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, melalui

perjanjian kerjasama tiga pihak sebagaimana terlampir.

2. Kriteria minimum nasabah yang dapat dibiayai ditentukan oleh bank

berdasarkan standar ukuran risiko yang telah di tetapkan bank dan

konsultasi dengan rekanan.

3. Setiap rencana perubahan status nasabah oleh rekanan, dalam bentuk

pencabutan rekomendasi atau hubungan usaha dengan rekanan, harus

dibritahukan kepada bank.

4. Nasabah harus membeli persediaan dari rekanan melalui BSM-CNF.

5. Persediaan yang dibiayai bersifat marketable, memiliki daya tahan dan

dapat diyakini ketersediaannya.

6. Bank dan rekanan berjanji bekerjasama untuk memastikan kelancaran

pembayaran nasabah.

7. Secara berkala bank bersama rekanan melakukan evaluasi fasilitas

BSM-CNF kepada nasabah.

87

Kriteria rekanan:

1. Badan usaha yang telah berbadan hukum.

2. Diprioritaskan rekanan yang ditunjuk memiliki kriteria BUMN atau

BUMD, perusahaan multinasional atau perusahaan besar yang telah

masuk bursa atau go public.

3. Rekanan diluar butir 2, dengan tetap diyakini kontinuitas, bonafiditas

dan kredibilitas usahanya dan menurut penilaian layak untuk menjadi

rekanan bank.

4. Memiliki visi yang kuat untuk mengembangkan semua customernya

dengan memberikan dukungan penuh termasuk mengusahakan

bantuan keuangan.

5. Bersedia menandatangani perjanjian kerjasama BSM-CNF dengan

bank.

6. Hubungan bisnis dengan bank dinilai baik atau tidak memiliki

masalah.

Kriteria nasabah:

1. Memperoleh rekomendasi tertulis dari rekanan yang berisi antara lain

tentang evaluasi penjualan dan pembayaran, rencana penjualan

nasabah, fasilitas fisik usaha nasabah dan performance nasabah

selama berhubungan dengan rekanan.

2. Berpengalaman lebih dari 2 tahun dalam berhubungan usaha dengan

rekanan dan selama masa hubungan usaha tersebut nasabah tidak

pernah bermasalah.

88

3. Jika nasabah sudah mempunyai fasilitas pembiayaan, maka fasilitas

tersebut harus dalam kolektibilitas lancar.

Fitur dan syarat BSM-CNF yaitu diperuntukkan bagi perorangan dan

badan usaha, tujuan untuk pembiayaan produktif (modal kerja), untuk

pembelian persediaan dari rekanan dan bersifat revolving activity, akad

pembiayaan disesuaikan dengan skema usaha nasabah bisa berupa

murabahah, mudharabah dan musyarakah. Sebelum dilakukan akad

didahului adanya perjanjian kerjasama tiga pihak antara bank, rekanan

dan nasabah. line facility antara bank dan nasabah

Pembiayaan Dana Berputar

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah

yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan

kebutuhan riil nasabah. Akad pembiayaan yang digunakan yaitu

musyarakah.

Manfaat dari pembiayaan dana berputar yaitu membantu menanggulangi

kesulitan likuiditas nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek.

Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai

dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan penarikan sesuai

kebutuhan.

Fiturnya merupakan jenis pembiayaan modal kerja, diperuntukkan bagi

perorangan dan perusahaan, jangka waktu 1 tahun dan dapat

diperpanjang, menggunakan dua rekening, rekening giro dan

pembiayaan, penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan

89

menggunakan cek atau Bilyet Giro, transfer dengan menyertakan cek

ataui Bilyet Giro.

Persyaratan:

1. Merupakan nasabah komersial kecil, menengah, besar, dan korporasi.

2. Nasabah harus membuat laporan penggunaan dana selama 1 bulan.

3. Fasilitas dibrikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara

bukan untuk Modal Kerja Permanen yaitu sebagai likuidasi diri

seiring dengan menurunnya aktifitas bisnis.

4. Setiap periode penggunaan fasilitas pembiayaan dana berputar harus

digunakan untuk pencapaian realisasi sales untuk tujuan bagi hasil.

5. Memiliki aktifitas rekening koran yang aktif berkaitan dengan

kegiatan bisnisnya.

Pembiayaan Musyarakah ( waad / by project )

Waad, yaitu bank memberikan plafond pembiayaan tetapi dapat dicairkan

apabila ada aktivitas usaha. Misalnya untuk membeli barang.

By project, yaitu bank memberikan plafond pembiayaan dapat dicairkan

berdasarkan project yang sedang dijalankan nasabah. Misalnya

kontraktor harus ada Surat Perintah Kerja.

1.2.2.Jenis – jenis Musyarakah

Secara garis besar musyarakah dapat dibagi kepada syirkah amlak dan

syirkah uqud. Syirkah amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu

ada suatu kontrak yang membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya.

90

Sedangkan syirkah uqud berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu

kontrak (Muhammad, 2000:11).

Bentuk syirkah amlak terbagi atas:

a. Amlak Jabar, yang terjadinya secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti

tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa berarti tidak ada

alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris-mewaris,

manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari kedua orangtua

mereka.

b. Amlak Ikhtiar, yang terjadinya secara otomatis, tetapi bebas. Otomatis

berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Bebas berarti

ada pilihan untuk menolak (Muhammad, 2000: 11).

Pada umumnya fiqih membagi syirkah uqud menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:

a. Syirkah Al ‘Inan, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih

yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara

proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan

kesepakatan.

b. Syirkah Al Mufawadhah, perserikatan yang modal semua pihak dan

bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama

dan keuntungan dibagi rata.

c. Syirkah Abdan atau Al Amal, perserikatan dalam bentuk kerja yang

hasilnya dibagi bersama.

d. Syirkah Al Wujuh, perserikatan tanpa modal.

91

e. Syirkah Al Mudharabah, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan

seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan dari perdagangan

dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.61

Jenis musyarakah yang digunakan di BSM Purwokerto yaitu jenis

syirkah Al ‘Inan. Dimana pihak bank menyediakan modal maksimal 70%

dan Nasabah memberikan modal minimal 30% untuk suatu proyek atau

usaha dan keuntungan dibagi secara proporsional dengan jumlah modal

masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan. Syarat syirkah Al ‘Inan

modal yang diserahkan berupa uang tunai, bukan barang.

1.2.3. Rukun Pembiayaan Musyarakah

a. Pemilik modal (shahibul maal)

b. Modal (maal)

c. Proyek atau usaha

d. Pelaksana proyek (musyarik)

e. Ijab Qobul

1.2.4.Syarat-syarat Pembiayaan Musyarakah

a. Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak

b. Modal

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenis.

2. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (trading

asset), property, equipment, atau intangible asset (seperti hak paten

dan goodwill), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan

uang.61 Muhammad, Op. Cit., hal. 114-115.

92

3. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek musyarakah

dan dikelola bersama-sama.

c. Pekerjaan dan biaya

1. Pengurus proyek boleh berasal dari pemilik modal sendiri atau

beberapa orang di luar mereka (bukan pemilik modal) asalkan para

pengurus tersebut mendapat ijin resmi dari seluruh pemilik modal.

2. Biaya aktual dari usaha atau proyek yang akan dilakukan dan lama

proyek tersebut harus diketahui bersama.

3. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak

berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha musyarik kecuali di

dalam akad disepakati bahwa bank memiliki hak turut serta berperan

dalam menentukan kebijakan usaha nasabah. Penyedia dana (bank)

tidak boleh membatasi usaha atau tindakan musyarik dalam

memperoleh keuntungan, kecuali diluar perjanjian (usaha yang telah

disepakati) atau yang menyimpang dari aturan syariah.

4. Para pengurus proyek harus melaporkan perkembangan usahanya

kepada pemilik modal (sampai sejauh mana prosentase progress

proyek tersebut dilaksanakan).

5. Adanya penunjukkan pihak ketiga didasarkan dalil naqli, Surat Al

Kahfi ayat 19: “ maka suruhlah seorang diantara kamu pergi ke kota

dengan membawa uang perakmu ini.”

6. Jangka waktu pengerjaan proyek sesuai dengan kesepakatan.

93

d. Keuntungan musyarakah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan

dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan

hanya untuk satu pihak.

2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk

prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan

nisbah harus sesuai kesepakatan.

3. Kerugian ditanggung bersama oleh para pemilik modal menurut porsi

modal masing-masing.

e. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),

dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan

kontrak (akad).

2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern.

1.2.5.Pihak yang berakad

Bank sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai maksimal 70%

kebutuhan suatu proyek atau usaha sedangkan pengusaha atau nasabah

sebagai musyarik atau pelaksana proyek membiayai minimal 30%

kebutuhan suatu proyek atau usaha.

94

1.2.6.Modal

a. Hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas, halal, dan

disepakati bersama.

b. Modal yang diberikan berupa uang atau harta benda lain yang bisa dinilai

dengan uang dan bisa berupa barang perdagangan yang jumlahnya

maksimal 70% dari bank dan minimal 30% dari musyarik.

c. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk

tunai dan bukan piutang.

d. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk studi kelayakan atau sejenisnya

tidak termasuk dalam bagian dari modal. Pembayaran biaya-biaya

tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

e. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

1.2.7.Akad Perjanjian

Akad perjanjian harus disebutkan dengan jelas, baik secara tersirat maupun

tersurat mengenai jumlah modal atau dana atau harta yang diperlukan dan

sharing masing-masing pihak, tujuan penggunaan modal, posisi bagi hasil

atau nisbah, jangka waktu pemakaian modal, dan jaminan yang diserahkan.

1.2.8.Jaminan

Jaminan diperlukan untuk menghindari adanya risiko-risiko yang merugikan

bank serta juga untuk melihat kemampuan nasabah dalam memenuhi

kewajibannya kembali atas kepercayaan yang diberikan bank.

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai),

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada

95

barang tanggungan yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Akan tetapi

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang

dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya), dan hendaklah dia

bertaqwa kepada Allah, Tuhannya.......”. (QS. Al Baqarah: 283)

1.2.9.Bagi Hasil

a. Pembagian hasil dilaksanakan sesuai nisbah yang telah disepakati.

b. Bank tidak diperkenankan mengubah atau mengurangi nisbah bagi hasil

tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam kerjasama

perkongsian dana tersebut termasuk apabila terjadi perubahan komposisi

modal, tidak secara otomatis akan menambah porsi nisbah.

c. Pembagian hasil harus diberikan kepada bank dan musyarik, selain dari

itu tidak berhak menerimanya.

d. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian

keuntungan ditentukan berdasarkan kedua belah pihak.

e. Hasil usaha yang diperoleh merupakan pendapatan yang diperoleh dari

harta perserikatan, bukan harta lain.

f. Pembagian hasil proyek didasarkan pada revenue atau profit sharing.

g. Pembagian bagi hasil dilakukan secara periodik yang disepakati.

1.2.10. Dokumentasi

a. Surat Persetujuan Prinsip (Offering letter)

b. Akad Pembiayaan

c. Bukti pemilikan dan pengikatan jaminan

d. Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan

96

e. Tanda Terima Uang oleh Nasabah

2. Aplikasi Pembiayaan

2.1. Pedoman Pembiayaan

Pedoman mengenai pembiayaan pada BSM terdapat dalam Surat Edaran

BSM. Pembuatan Surat Edaran BSM berdasarkan Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 27/7/UUPB pada tanggal 31 Maret 1995 yang berisi mewajibkan

semua bank umum untuk memiliki kebijakan umum pembiayaan bank

secara tertulis.

2.2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna’;

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah

dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan

atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah

97

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi

hasil.

2.3. Organisasi Bidang Pembiayaan

Organisasi bidang pembiayaan yang terdapat di BSM yaitu:

a. Pengusul

Pengusul adalah pegawai bank yang menerima surat permohonan

pengajuan pembiayaan nasabah, data yang diperlukan dan mengecek

kebenaran informasi yang disampaikan nasabah serta membuat nota

analisa pembiayaan mengenai hal-hal yang terkait dengan usaha atau

proyek yang akan dibiayai.

Pengusul terdiri dari marketing, Gadai, dan Mikro. Pengusul mempunyai

tugas memberikan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan.

b. Komite pembiayaan

Komite pembiayaan adalah pegawai bank yang mempunyai kewenangan

untuk memutuskan apakah pengajuan pembiayaan nasabah diterima atau

ditolak setelah pengusul menganalisa permohonan tersebut.

Komite terdiri dari 1 Account Officer, 1 Manajemen Marketing, dan 1

Kepala Cabang. Komite Pembiayaan mempunyai tugas memutus

kebijakan pembiayaan apakah akan diterima atau ditolak.

c. Admin

98

Admin adalah pegawai bank yang mempunyai kewenangan untuk

mencairkan pembiayaan nasabah apabila sudah disetujui oleh komite

pembiayaan.

Admin terdiri dari Manajemen Operasional dan Admin Pembiayaan.

Admin mempunyai tugas pencairan pembiayaan. Apabila pembiayaan

dengan limit dibawah 500 juta rupiah dapat langsung dicairkan, tetapi

apabila pembiayaan diatas 500 juta rupiah harus di review oleh Pengawas

Kepatuhan (PKP).

2.4. Standar Umum Pembiayaan

2.4.1.Standar Nasabah

Standar nasabah merupakan hal-hal yang terkait dengan character, capital,

capacity, collateral, dan condition of economy dari nasabah yang

mengajukan pembiayaan. Character, nasabah sebisa mungkin memiliki sifat

jujur, dapat dipercaya, transparan atau mampu menyampaikan informasi

secara benar dan lengkap, mempunyai kemampuan, serta menjalankan

sesuai kaidah usaha dan kesepakatan yang dibuat. Capital, modal tersebut

bukan diperoleh dari hal-hal yang melanggar syariah. Capacity, nasabah

harus mempunyai kemampuan dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat

dilihat minimal dua tahun setelah nasabah menjalankan usahanya.

Collateral, barang yang dijaminkan harus jelas asal usulnya serta

mencukupi jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah. Condition of

economy, penilaian terhadap pemasaran usaha nasabah dapat dinilai dari

99

relasi kerjanya supplier dan buyer. Kelima hal tersebut haruslah baik agar

permohonan pembiayaan dapat diterima.

2.4.2.Standar Dokumentasi

Standar dokumentasi merupakan hal-hal yang terkait dengan data atau

bukti-bukti dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat memberikan nilai

hukum.

2.4.3.Standar Jaminan

Yang menjadi landasan dari pengadaan jaminan adalah Al-Quran Surat

Luqman ayat 34 yang artinya “.... dan tiada seorang pun yang dapat

mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok....” manusia

tidak akan pernah tau apa yang akan terjadi di kemudian hari, untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam pembiayaan

diperlukan adanya jaminan.

Prinsip 5C salah satunya mencantumkan mengenai collateral atau jaminan.

Barang jaminan harus milik nasabah sendiri atau boleh milik keluarga

dengan persetujuan anggota keluarga lainnya. Jumlah pembiayaan tidak

boleh melebihi nilai jaminan yang dijaminkan oleh nasabah.

Pasal 23 Undang-undang Perbankan syariah mengenai kelayakan

penyaluran dana, inti pengaturannya yaitu bahwa Bank Syariah dan atau

Unit Usaha Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan

kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh

kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan atau Unit Usaha

Syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

100

2.4.4.Standar Legalitas

Standar legalitas merupakan hal-hal yang terkait dengan persyaratan yang

harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan baik perorangan maupun

badan hukum.

2.4.4.1. Perorangan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

a) Surat Izin Usaha Penerbitan.

b) Tanda Daftar Perusahaan.

c) Ijin gangguan atau HO.

d) KTP suami atau istri.

e) Akte nikah dan Kartu Keluarga.

f) Nomor Pokok Wajib Pajak.

g) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.

2.4.4.2. Badan Usaha

Badan usaha terdiri dari badan usaha yang berbentuk badan hukum yang

terdiri dari Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, serta yang badan usaha

yang berbentuk non badan hukum yang terdiri dari Firma, CV, dan

Yayasan.

a. Berbentuk Badan Hukum

Badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri dari Perseroan

Terbatas (PT) dan koperasi.

101

1) Perseroan Terbatas (PT)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a) Akta Pendirian dan Perubahan.

b) Akta Pendaftaran dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi

Manusia.

c) Surat Izin Usaha Penerbitan.

d) Tanda Daftar Perusahaan.

e) Ijin gangguan atau HO.

f) Surat ijin lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang

akan dibiayai.

g) SK AMDAL untuk perusahaan yang dapat menimbulkan

dampak negatif bagi lingkungan.

h) KTP pengurus.

i) Nomor Pokok Wajib Pajak.

j) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.

2) Koperasi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a) Akta Pendirian dan Perubahan.

b) Akta Pendaftaran dari Kementerian Koperasi.

c) Surat Izin Usaha Penerbitan.

d) Tanda Daftar Perusahaan.

e) Ijin gangguan atau HO.

f) KTP pengurus.

102

g) Nomor Pokok Wajib Pajak.

h) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.

i) Rapat Anggota Tahunan 2 tahun terakhir.

b. Berbentuk Non Badan Hukum

Badan usaha yang berbentuk non badan hukum yang terdiri dari

Firma, CV, dan Yayasan.

1) Firma

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a) Surat Izin Usaha Penerbitan.

b) Tanda Daftar Perusahaan.

c) Ijin gangguan atau HO.

d) KTP pengurus (sekutu aktif dan pasif).

e) Nomor Pokok Wajib Pajak.

f) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.

2) CV

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a) Akta Pendirian dan Perubahan.

b) Surat Izin Usaha Penerbitan.

c) Tanda Daftar Perusahaan.

d) Ijin gangguan atau HO.

e) KTP pengurus.

f) Nomor Pokok Wajib Pajak.

g) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.

103

3) Yayasan

Untuk saat ini BSM Purwokerto tidak melayani Pembiayaan untuk

yayasan.

2.4.5. Standar Risiko

Penerapan standar risiko mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor

13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Pembiayaan Pada Bank Syariah

3.1. Jenis Pembiayaan

Prinsip pembiayaan yang ada pada BSM purwokerto terdiri dari:

1. Buyu’ (Jual Beli), dimana BSM Purwokerto bertindak sebagai penjual

dan nasabah sebagai pembeli.

2. Sewa menyewa, pembiayaan yang berdasarkan akad sewa menyewa

disebut juga ijarah. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu

barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu

melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

3. Syirkah (Bagi Hasil), yaitu bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk

kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan

berdasarkan akad bagi hasil yang terdiri dari mudharabah dan

musyarakah.

4. Pemberian Jasa, yaitu bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah atau

pihak lain. Dalam kerjasama tersebut, bank menerima imbalan jasa atau

tenaga untuk mengerjakan sesuatu.

104

3.2. Prosedur Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Dalam proses permohonan untuk memperoleh pembiayaan harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis atau minimal sesuai

formulir yang disediakan oleh bank.

2. Bank tidak akan melayani permohonan pembiayaan apabila tidak

diajukan secara tertulis oleh pemohon. Hal ini berlaku untuk pembiayaan

baru, perpanjangan, tambahan pembiayaan, maupun permohonan

perubahan persyaratan pembiayaan.

3. Permohonan pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

bank termasuk riwayat pembiayaan pada bank lain.

Atas permohonan tertulis yang diterima, Bank melakukan kunjungan kepada

nasabah atau calon nasabah untuk memastikan kondisi usaha nasabah yang

dituangkan dalam laporan kunjungan atau call report. Permohonan tertulis

dan laporan kunjungan digunakan sebagai salah satu bahan untuk

melakukan analisa terhadap permohonan.

3.3. Syarat-Syarat dalam Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan

pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan pembiayaan secara tertulis yang

dilengkapi dengan proposal.

105

2. Kelengkapan data legalitas bagi perorangan atau badan usaha

sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Syariah Mandiri (SE

BSM).

3. Data keuangan, misalnya laporan keuangan perusahaan minimal untuk

jangka waktu dua tahun terakhir.

3.4. Solisitasi

3.4.1.Ta’aruf dan Wawancara

Ta’aruf adalah proses perkenalan antara Account Officer (AO) dengan

nasabah melalui proses wawancara. AO akan memperoleh data sementara

tentang kondisi nasabah pemohon pembiayaan dan AO akan memeriksa

ulang kembali kelengkapan dan kebenaran data tadi. Dalam proses

wawancara tersebut akan terlihat juga sikap atau komitmen serta konsistensi

keabsahan data yang disampaikan secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis

tersebut sebagai acuan bagi AO, sebab banyak terjadi perbedaan akurasi

data atau pemalsuan antara data tertulis dengan data hasil wawancara.

Selanjutnya masih dalam proses ta’aruf, diperlukan adanya data standar

nasabah bagi setiap AO yang ingin melakukan wawancara. Dari data standar

itu pula para AO bisa mengambil kesimpulan secara tepat apakah

permohonan pembiayaan dapat dilanjutkan atau ditolak.

Secara garis besar, dalam wawancara tersebut harus mencakup hal-hal

antara lain:

a. Kelengkapan data pemohon.

b. Penjelasan data pendukung.

106

c. Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon.

3.4.2.Solisitasi atau Walk in Client

Solisitasi adalah upaya-upaya pembinaan nasabah melalui proses analisa,

evaluasi, komunikasi, dan interaksi secara langsung maupun tidak langsung

guna meningkatkan customer base dan ukhuwah Islamiyah dengan nasabah,

meningkatkan pendapatan bank, serta menjaga dan memelihara kualitas

portofolio pembiayaan bank. Hasil solisitasi disajikan dalam bentuk laporan

kunjungan atau call report.

Dalam menjalankan solisitasi, Account Officer (AO) harus mempunyai nilai

standar tentang informasi yang akan diperoleh sehingga diperoleh data yang

objektif, tidak bersifat relatif, dan tidak spekulatif.

Standar informasi dalam solisitasi

1. Informasi secara umum

a. Informasi yang diperoleh biasanya mengenai eksistensi perusahaan itu

sendiri, tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang operasi

bisnis secara keseluruhan termasuk filosofi bisnis perusahaan, sasaran

yang ingin dicapai, rencana kerja jangka menengah, sejarah

perusahaan, para pendiri dan pemegang saham serta prospek masa

depan perusahaan.

b. Jumlah staf atau karyawan, tingkat pendidikan rata-rata, sistem

penggajian dan jaminan sosial lainnya.

107

2. Informasi mengenai kebutuhan Customer

Bidang usaha yang dijalankan, rekan bisnis perusahaan, teknologi yang

digunakan, Franchising management assistance (waralaba) atau

perjanjian bisnis dengan pihak ketiga yang lain (bila ada), prospek masa

depan bidang usaha.

3. Informasi mengenai kemampuan membayar kembali

a. Informasi mengenai kemampuan membayar kewajiban (repayment).

Umumnya tergantung dari kondisi dan hasil produksi itu sendiri,

seperti cara pemasaran, perusahaan pesaing, kekuatan dan kelemahan

perusahaan calon nasabah dibandungkan dengan perusahaan pesaing,

distribusi produk, strategi penjualan yang ditetapkan, hasil penjualan

tertinggi yang pernah dicapai, piutang dagang.

b. Sumber pengadaan bahan baku atau bahan dagangan, cara pengadaan

bahan baku, ciri khusus bahan baku.

c. Sistem pelaporan kegiatan usaha dan keuangan yang telah diaudit oleh

kantor akuntan.

d. Adanya sumber pengembalian yang lain.

4. Informasi mengenai jaminan

a. Apa yang akan dijadikan sebagai jaminan? Bagaimana nilai pasar

(market value) jaminan tersebut dimasa mendatang? Siapakah

pemiliknya dan apakah mudah dicairkan (eksekusi)?

b. Kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan itu berada

serta jenis dan sifat fisika kimianya.

108

c. Bagaimanakah status hukum jaminan tersebut termasuk asuransi.

5. Informasi mengenai hubungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya

a. Bagaimana hubungan dengan bank lain yang pernah memberikan

pembiayaan (kredit) sebelumnya dan untuk apa pembiayaan tersebut

digunakan? Bagaimana term dan kondisi fasilitas tersebut?

b. Dari informasi tersebut diatas akan terlihat struktur pendanaan operasi

perusahaan, bila nasabah telah berhubungan dengan lembaga

keuangan perbankan maka dilengkapi dengan persyaratan kredit,

jangka waktu kredit, agunan kredit, dan kondisi calon nasabah pada

lembaga keuangan perbankan yang lain.

c. Hasil informasi dibandingkan dengan posisi neraca dan laba rugi serta

agar diketahui mengapa nasabah ingin berhubungan dengan Bank

Syariah Mandiri.

3.4.3.Laporan Kunjungan

Setelah melakukan wawancara dan solisitasi, maka AO membuat laporan

kunjungan atau call report yang berisi antara lain tujuan kunjungan, hasil

kunjungan, dan rencana tindak lanjut. Dalam laporan kunjungan dapat juga

diinformasikan data mengenai calon nasabah secara garis besar seperti data

keuangan, data produksi, dan pemasarannya.

Dari hasil laporan kunjungan yang disampaikan oleh AO tersebut, maka

dapat diputuskan apakah pengajuan nasabah tersebut dapat dilanjutkan atau

tidak (ditolak).

109

3.5. Prosedur analisa

3.5.1.Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian terhadap kelayakan usaha yang akan

menerima pembiayaan berdasarkan data yang diperoleh dari solisitasi,

termasuk risiko-risiko yang mungkinakan timbul dan upaya untuk

mengantisipasinya. Data yang diperlukan dalam evaluasi adalah sebagai

berikut:

1. Surat permohonan Nasabah

Surat permohonan nasabah digunakan sebagai alat bukti apabila nasabah

wanprestasi.

2. Data legalitas

Meliputi data yang berkaitan dengan pendirian dan beroperasinya usaha

nasabah, yaitu Anggaran Dasar, Surat Ijin Usaha Penerbitan, Tanda

Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan surat ijin lainnya

yang diperlukan.

3. Data keuangan

Meliputi data yang terkait dengan kondisi keuangan nasabah baik secara

historis maupun proyeksi. Data dimaksud adalah laporan keuangan

(neraca dan laba rugi minimal 2 tahun terakhir), proyeksi cash flow,

rekening giro atau tabungan 6 bulan terakhir dan lain-lain.

4. Data jaminan

Meliputi dokumen-dokumen aset yang diserahkan ke bank sebagai

jaminan.

110

5. Proposal proyek atau usaha yang dibiayai

Nasabah menyerahkan proposal proyek atau usaha yang dibiayai dengan

dokumen-dokumen pendukung yang melandasi proyek atau usaha

tersebut. Seperti kontrak dan Surat Perintah Kerja, rencana anggaran

biaya. Proposal harus dibuat oleh konsultan, jika menurut kategori bank

jumlah pengajuan termasuk besar.

6. Proyeksi cash flow proyek

Nasabah menyerahkan proyeksi cash flow atas proyek atau usaha yang

diajukan sebagai dasar bank untuk menentukan besarnya plafond dan

jangka waktu pembiayaan.

3.5.2.Prinsip-prinsip analisa

Analisa terhadap permohonan pembiayaan dilakukan dengan mendasarkan

kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisa secara lebih efektif dan efisien Bank

menyediakan formulir dengan format yang telah disesuaikan dengan

kebutuhan serta kedalaman analisa yang diperlukan.

2. Analisa harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif, sekurang-

kurangnya harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Analisa menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan

usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar

pembiayaan macet dan bank checking.

b. Untuk menghindari kemungkinan praktek mark-up yang dapat

merugikan bank, maka harus dilakukan penilaian atas kelayakan atas

111

jumlah permohonan pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha

yang akan dibiayai termasuk nilai jaminan.

c. Analisa menyajikan nilai yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh

pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan.

d. Analisa pembiayaan tidak boleh bersifat sekedar sebagai suatu

formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur

pembiayaan.

3. Analisa pembiayaan harus mencakup penelitian atas karakter,

permodalan, kemampuan, jaminan, prospek usaha, pemenuhan aspek

syariah dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang

dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta

menyajikan evaluasi aspek yuridis pembiayaan dengan tujuan untuk

melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.

4. Dalam pemberian pembiayaan sindikasi, analisa pembiayaan bagi Bank

yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap

Bank yang bertindak sebagai Bank induk (Lead Bank).

3.5.3.Jenis Analisa

Berdasarkan jenis data yang diperoleh, analisa digolongkan dalam 2 jenis,

yaitu:

1. Analisa yuridis

Meliputi evaluasi dokumentasi yang terkait dengan aspek legalitas, aspek

jaminan termasuk penyidikan (BI checking, bank checking, trade

112

checking, dan personal checking) yang dilakukan oleh support atas

permintaan Account Manager.

2. Analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan meliputi evaluasi kelayakan usaha yang akan

dibiayai.

Evaluasi kelayakan usaha dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu:

a. Analisa kuantitatif

Analisa kuantitatif merupakan pengukuran kinerja perusahaan atas

dasar data keuangan yang tercermin dalam 4 hal yaitu:

1) Profitability (kemampuan menghasilkan laba)

2) Liquidity (kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek)

3) Leverage (kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang)

4) Activity ratio (efisiensi pengelolaan usaha)

b. Analisa kualitatif

Analisa kualitatif merupakan analisa yang dilihat dari aspek syariah,

maka analisa yang harus dilakukan adalah terhadap nasabah dan

proyek atau usaha yang akan dibiayai.

Analisa ini umumnya berhubungan dengan etika, disamping aspek-

aspek lain.

1. Nasabah

Karakter atau watak nasabah sedapat mungkin meempunyai sifat

sidiq, tabligh, amanah, dan fathonah (STAF).

Sidiq berarti jujur dan dapat dipercaya

113

Tabligh berarti transparan atau mampu menyampaikan informasi

yang diperlukan secara lengkap dan benar

Amanah berarti menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah usaha

dan kesepakatan yang dibuat

Fathonah berarti mempunyai kemampuan

Untuk mengetahui bahwa nasabah mempunyai sifat STAF dapat

dilakukan dengan cara antara lain referensi, hasil penyidikan,

wawancara langsung.

2. Usaha

Dalam menganalisa pemberian pembiayaan yang Islami tidak

hanya memperhatikan karakter nasabah, tetapi juga aspek

produksinya dan usaha-usaha yang terhindar dari unsur MAGHRIB

(Maisir, gharar, riba, dan bathil)

maisir yaitu segala usaha yang mengakibatkan perpindahan harta

dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya akad tetapi melalui

permainan misalnya perjudian;

gharar yaitu segala usaha yang mengandung unsur ketidakjelasan

misal jual beli ijon;

riba yaitu segala usaha meminjamkan uang (pokok) dengan

permintaan tambahan yang dipersyaratkan atas pokok yang

dipinjamkan tersebut, misalnya bunga kredit dan simpanan;

bathil yaitu segala jenis usaha atau proyek yang bertentangan

dengan prinsip-prinsip syariah misalnya pabrik minuman keras.

114

3.6. Rekomendasi

Rekomendasi pemberian pembiayaan harus disusun secara tertulis

berdasarkan analisa pembiayaan yang telah dilakukan. Rekomendasi

persetujuan pembiayaan harus didasarkan atas kesimpulan analisa

pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan (prinsip dual control).

3.7. Pemberian pembiayaan

Setiap keputusan persetujuan pembiayaan harus memperhatikan analisa dan

rekomendasi persetujuan pembiayaan. Apabila keputusan persetujuan

pembiayaan berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan alasan atau

dasar pertimbangannya secara tertulis oleh pejabat pemutus pembiayaan.

Namun demikian keputusan tetap merupakan kewenangan Komite

Pembiayaan.

3.8. Akad pembiayaan

Setiap pembiayaan yang telah disetujui, harus dituangkan dalam akad

pembiayaan secara tertulis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akad pembiayaan harus memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum

yang dapat melindungi kepentingan hukum maupun bisnis bank.

2. Akad pembiayaan harus memuat limit pembiayaan, jangka waktu, nisbah

bagi hasil atau margin, agunan, asuransi agunan, tata cara pembayaran

kembali pembiayaan serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya

sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan pembiayaan.

115

3. Akad pembiayaan dibuat secara notariil, namun dengan pertimbangan

besar kecilnya limit, tingkat risiko, jenis pembiayaan atau hal lainnya,

akad pembiayaan dapat dibuat secara bawah tangan.

4. Akad pembiayaan harus ditandantangani oleh pihak yang berwewenang

mewakili bank maupun nasabah.

5. Kepada calon atau nasabah harus dijelaskan mengenai isi atau materi

pokok dari akad pembiayaan untuk menghindari kemungkinan terjadi

salah tafsir atas isi atau materi yang diperjanjikan dalam akad tersebut.

6. Syarat-syarat umum pemberian pembiayaan bank merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari akad pembiayaan.

3.9. Pengawasan pembiayaan

3.9.1.Prinsip pengawasan pembiayaan

1) Pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan dengan menciptakan

Struktur Pengendalian Intern (SPIN) yang handal dimaksudkan

disamping untuk menghilangkan atau meminimalkan peluang-peluang

penyimpangan atau sebagai alat pencegahan juga sebagai alat untuk

mendeteksi penyimpangan yang telah terjadi. Apabila pejabat atau

personil terkait telah dapat mendeteksi, maka penyimpangan tersebut

wajib ditindaklanjuti.

2) Disamping telah menciptakan SPIN yang handal, setiap pejabat terkait

wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan

pembiayaan atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat.

116

3) Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan Audit Intern

terhadap semua aspek pembiayaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja

Audit Intern (SKAI). Disamping itu bank wajib mengupayakan memiliki

personal yang kompeten, jujur, dan bertanggung jawab (fathonah,

amanah, sidiq, tabligh).

3.9.2.Objek pengawasan pembiayaan

Pengawasan dana harus meliputi semua aspek pembiayaan serta semua

objek pengawasan tanpa pengecualian, yaitu:

1) Pejabat Bank yang terkait dengan pembiayaan

Pengawasan dilakukan terhadap semua pejabat bank yang terkait dengan

pembiayaan.

2) Jenis pembiayaan

Objek pengawasan yang dilakukan harus meliputi semua jenis

pembiayaan dan termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak yang terkait

dengan bank serta nasabah-nasabah pembiayaan besar tertentu. Khusus

terhadap pihak-pihak terkait dengan bank dan nasabah pembiayaan besar

tertentu pengawasannya harus dilaksanakan secara intensif.

4. Pembiayaan yang bermasalah

Pembiayaan yang bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada

suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang

menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan

yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potential loss.

117

Atau dengan kata lain pembiayaan yang kemudian bermasalah adalah

pembiayaan yang berada pada collectibility dalam perhatian khusus, kurang

lancer, diragukan, dan macet.

4.1. Faktor penyebab pembiayaan yang bermasalah

Faktor penyebab pembiayaan yang bermasalah yang terjadi pada Bank

Syariah Mandiri Purwokerto adalah sebagai berikut:

4.1.1. Faktor Intern (Bank)

1) Aspek analisa pembiayaan

a. Kurang baiknya pemahaman atas business nasabah (nature of

business).

b. Kurang dilaksanakannya evaluasi laporan keuangan.

2) Aspek perhitungan modal kerja

Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada business atau usaha

nasabah.

3) Aspek sumber pengembalian

a. Proyek penjualan terlalu optimis.

b. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan business dan

kurang memperhitungkan aspek kompetitor.

4) Aspek jaminan

Tidak memperhitungkan aspek marketable dan dianggap sebagai

pelengkap tanpa memperhitungkan risiko, seandainya pembiayaan

bermasalah.

118

5) Lemahnya aspek supervisi dan monitoring

a. On desk monitoring

(1)Kurangnya dilakukan evaluasi terhadap rekening koran.

(2)Kurang perhatian atas keterlambatan pembayaran kewajiban

nasabah.

(3)Belum diterapkannya managing collectibility tentang how to

manage your account hubungannya dengan tingkat kesehatan

pembiayaan.

b. On side monitoring

Jarang berkunjung ke lokasi usaha nasabah sehingga side streaming

dan permasalahan nasabah tidak dapat di deteksi sejak awal.

4.1.2. Faktor Ekstern (Nasabah)

1) Kalah dalam persaingan usaha

2) Side streaming

3) Meninggalnya key person

4) Perceraian key person

5) Karakter tidak bagus

6) Perebutan kekuasaan

7) Peralihan jabatan

8) Miss management

4.2. Dampak pembiayaan yang bermasalah

1) Non Performing Financing (NPF) naik

2) Kualitas Aktiva Produktif naik

119

3) Modal semakin menurun

4) Kerugian semakin besar atau laba menurun

5) PPAP semakin meningkat

6) CAR dan tingkat kesehatan pembiayaan semakin menurun dan

memburuk

7) Bank dapat dilikuidasi atau TAKE OVER.

4.3. Penyelesaian Pembiayaan yang Bermasalah

4.3.1.Revitalisasi proses

Revitalisasi proses dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang

pembiayaan yang dilakukan terhadap indikasi bahwa usaha nasabah masih

berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu memenuhi

kewajiban angsuran kepada bank

Revitalisasi proses dilakukan melalui:

1) Reschedulling, yaitu perubahan ketentuan yang hanya menyangkut

jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.

2) Restrukturing, yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-

ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo

pembayaran.

3) Recondition of economying, yaitu perubahan sebagian atau seluruh

ketentuan pembiayaan. Termasuk perubahan jangka waktu dan

persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum

saldo pembayaran.

120

4) Bantuan managemen penyehatan pembiayaan melalui penempatan

sumber daya insani pada posisi managemen oleh bank. Hal ini dilakukan

apabila permasalahan terjadi karena kesalahan managemen, sedangkan

sumber pengembalian masih potensial.

4.3.2.Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan secara nonlitigasi

dilakukan dengan cara off set, yaitu penyelesaian pembiayaan melalui

penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah kepada bank sebagai

upaya penyelesaian pembiayaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam

penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan secara nonlitigasi

adalah sebagai berikut:

a. Melakukan analisa kecukupan nilai jaminan untuk menutup seluruh

kewajiban biaya-biaya untuk proses off set (nilai beli bank).

b. Melakukan negosiasi dengan nasabah untuk pengembalian jaminan.

c. Bila nasabah ingin membeli kembali jaminan yang akan dibeli oleh bank,

maka diberikan hak opsi dengan jangka waktu berdasarkan persetujuan

kedua belah pihak.

d. Setelah mendapat persetujuan komite penyelesaian pembiayaan

dilakukan perikatan jual beli.

e. Melakukan pelunasan pembiayaan dan proses administrasi lainnya.

121

4.3.3.Penyelesaian dengan cara litigasi

Penyelesaian dengan cara litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui

jalur hukum yang dilakukan melalui pengadilan. Proses litigasi pengadilan

terdiri dari:

a. Gugatan perdata

b. Gugatan pidana

c. Riil eksekusi jaminan

d. Permohonan kepailitan

5. Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan

5.1. Prinsip Dasar pembiayaan yang sehat

Prinsip dasar pembiayaan yang sehat dan sesuai syariah adalah mengerti,

memahami, dan menguasai prinsip-prinsip 5C’s (Character, Capital,

Capacity, Collateral, Condition of economy) dan hal-hal lain yang berkaitan

dengan:

a. Prinsip syariah terhadap usaha yang akan didanai

b. Pemahaman dan kekuasaan terhadap usaha yang didanai

c. Risiko-risiko yang akan timbul

d. Akhlaq dan moral nasabah

Prinsip-prinsip 5C tersebut yaitu:

Character

Penilaian watak calon nasabah terutama didasarkan pada hubungan yang

telah terjalin antara bank syariah dan atau UUS dengan nasabah atau calon

nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain

122

yang dapat dipercaya sehingga bank syariah dan atau UUS dapat

menyimpulkan bahwa nasabah yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan

tidak menyulitkan bank syariah dan atau UUS di kemudian hari.

Analisis mengenai character dalam pembiayaan musyarakah di BSM

yaitu dengan melakukan BI checking dan Bank checking untuk mengetahui

apakah nasabah mempunyai fasilitas pembiayaan di Bank lain dan apakah

pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas lancar atau tidak. Juga melakukan

wawancara terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah

serta melakukan Trade checking apabila usaha nasabah di bidang

perdagangan dapat di kroscek pada supplier dan buyer, dari hasil

pengecekan kepada pihak supplier dan buyer dapat diketahui apakah

informasi yang disampaikan nasabah itu sesuai atau tidak dengan keadaan

yang sebenarnya. Sehingga BSM Purwokerto dapat menyimpulkan bahwa

nasabah yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan

BSM Purwokerto di kemudian hari.

Capital

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah, terutama bank

syariah dan atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan

secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan

untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan

permodalan calon nasabah dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha

calon nasabah yang bersangkutan.

123

Analisis mengenai capital dalam pengajuan pembiayaan musyarakah di

BSM Purwokerto yaitu dengan menganalisis posisi keuangan di masa lalu

dan perkiraan di waktu yang akan datang, darimana modal itu berasal.

Apabila modal diperoleh dari usaha yang bertentangan dengan syariah,

maka BSM Purwokerto tidak dapat menerima permohonan pembiayaan

musyarakah tersebut. Sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan

calon nasabah dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon

nasabah yang bersangkutan.

Capacity

Penilaian kemampuan calon nasabah terutama bank harus meneliti

tentang keahlian nasabah dalam bidang usahanya dan atau kemampuan

manajemen calon nasabah sehingga bank syariah dan atau UUS merasa

yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Analisis mengenai capacity dalam pengajuan pembiayaan musyarakah di

BSM Purwokerto yaitu dengan melihat keahlian nasabah dalam bidang

usahanya yaitu dengan mensyaratkan nasabah yang akan mengajukan

pembiayaan musyarakah minimal telah menjalankan usahanya selama dua

tahun. Sehingga dapat terlihat keahlian dan kemampuan nasabah dalam

menjalankan usahanya.

Collateral

Penilaian terhadap agunan, bank syariah dan atau UUS harus menilai

barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan

yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang

124

ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai

sehingga apabila nasabah kelak tidak dapat memenuhi kewajibannya,

agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali

pembiayaan dari bank syariah dan atau UUS yang bersangkutan.

Analisis mengenai collateral dalam pengajuan pembiayaan musyarakah

di BSM Purwokerto yaitu dengan menilai usaha atau proyek yang dibiayai

dengan fasilitas pembiayaan musyarakah dan barang lain, surat berharga

atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah

sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah kelak tidak dapat

memenuhi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk

menanggung pembayaran kembali pembiayaan musyarakah dari BSM

Purwokerto. Plafond pembiayaan yang diberikan tidak boleh melebihi nilai

agunan. Agunan tersebut harus mudah dicairkan, tidak dalam sengketa, dan

mudah dipindahtangankan.

Condition of economy

Penilaian terhadap prospek usaha calon nasabah, bank syariah dan atau

UUS terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di

dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang

akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek

atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

Analisis mengenai condition of economy dalam pengajuan pembiayaan

musyarakah di BSM Purwokerto dengan melakukan analisis mengenai

keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang

125

telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek

pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai

dengan fasilitas pembiayaan musyarakah. Menolak pengajuan pembiayaan

musyarakah untuk usaha yang bersifat sementara seperti usaha tanaman hias

dan emas batangan yang bersifat sementara, usaha yang bertentangan

dengan syariah seperti hotel (yang menyediakan tempat hiburan malam dan

minuman beralkohol), usaha yang melanggar kesusilaan, dll.

5.2. Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus

Yang dimaksud dengan pembiayaan yang mendapat perhatian khusus

adalah pembiayaan kepada pihak-pihak terkait yang termasuk dalam

ketentuan Bank Indonesia dan nasabah besar.

Sedangkan nasabah besar adalah 25 nasabah yang menerima jumlah terbesar

dari bank diluar pihak terkait dengan bank dan kepada anak-anak

perusahaan bank.

Kebijakan pokok pembiayaan kepada pihak-pihak terkait dengan bank dan

nasabah-nasabah besar ditetapkan sebagai berikut:

1) Dalam rangka pengamanan usaha bank dan persebaran risiko, maka bank

wajib menetapkan prosentase maksimum persediaan keseluruhan

fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pihak tersebut

diatas terhadap jumlah keseluruhan pembiayaan dan jumlah modal bank

berdasarkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum

(KPMM) bank. Besarnya ditentukan dalam angka perbandingan yang

126

sehat sesuai dengan kondisi bank yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

2) Dalam hal penyediaan dana melebihi jumlah prosentase sebagaimana

dimaksud pada batas 1) diatas, maka dilakukan dengan sindikasi.

3) Bank tidak menganut perbedaan kebijakan penetapan persyaratan

pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut diatas dengan persyaratan

pembiayaan kepada nasabah-nasabah lainnya.

4) Kebijakan pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut diatas harus

mematuhi ketentuan pembiayaan termasuk didalamnya Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK).

5.3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

BMPK diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005

tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Adapun Batas Maksimum Pemberian Kredit dapat dirinci sebagai berikut:

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi seorang peminjam yang bukan

merupakan pihak yang terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya

20% (dua puluh persen) dari modal bank.

2) Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi satu kelompok peminjam yang

bukan merupakan pihak yang terkait dengan bank ditetapkan setinggi-

tingginya 20% (dua puluh persen) dari modal bank.

3) Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi pihak yang terkait dengan bank

ditetapkan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari modal bank.

127

5.4. Pembiayaan yang harus dihindari

Pembiayaan yang harus dihindari di BSM Purwokerto adalah sebagai

berikut:

1) Pengembang Guna Pengadaan atau Pengelolaan Tanah berdasarkan SE

BI No.30/2/UK tanggal 7 Juli 1997.

2) Pembelian Saham atau Modal Kerja Kegiatan Jual Beli Saham

berdasarkan SE BI No. 23/3/UKU tanggal 28 Februari 1991.

3) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia – PJTKI berdasarkan SE BI

No.3/03/PEM tanggal 22 Maret 2001.

4) Pengadaan Taksi atau Angkutan Bis atau Angkutan Kota atau Kios Pasar

berdasarkan SE BSM No.6/017/PEM tanggal 2 Agustus 2004.

5) Sektor Kehutanan atau Industri Kayu atau Hasil Kayu atau

Perdagangannya berdasarkan SE BSM No.7/009/PEM tanggal 4 Juli

2005.

6) Pembiayaan untuk usaha yang bersifat spekulasi (maisir) seperti

perjudian, gambling.

7) Pembiayaan yang tidak didukung informasi keuangan atau data yang

memadai.

8) Pembiayaan untuk usaha yang bersifat mudharat atau tidak sesuai syariah

Islam, seperti minuman keras, melanggar kesusilaan.

9) Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank.

10) Pembiayaan kepada debitur bermasalah atau macet pada bank atau

kreditur lain.

128

11) Usaha-usaha yang bersifat subhat, seperti restauran, salon, hotel, dan

pabrik rokok.

5.5. Tata Cara Penilaian Kualitas Aktiva Pembiayaan

Penilaian kualitas pembiayaan sesuai dengan penilaian kolektibilitas yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5.5.1.Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011

tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah, yang dimaksud dengan Aktiva Produktif adalah penanaman

dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh

penghasilan, dalam bentuk Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Sertifikat

Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara,

Penempatan Pada Bank Lain, komitmen dan kontinjensi pada Transaksi

Rekening Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat

dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 22 Aktiva Non

Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi

kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih, properti

terbengkalai, serta Rekening Antar Kantor dan Suspense Account.

129

5.5.2.Penilaian Kualitas Aktiva Pembiayaan

Dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah menyatakan penilaian kualitas aktiva dilakukan terhadap Aktiva

Produktif dan Aktiva Non Produktif.

Dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah menyebutkan:

(1)Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dinilai berdasarkan:a. prospek usaha;b. kinerja (performance) nasabah; danc. kemampuan membayar.

(2)Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Penilaian kualitas pembiayaan pada BSM Purwokerto sesuai dengan

penilaian kolektibilitas yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia

yakni ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian

khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Selain berdasarkan Peraturan

Bank Indonesia, dasar-dasar yang digunakan dalam menentukan

penggolongan pembiayaan bermasalah disesuaikan dengan kaidah syariah

seperti yang disebutkan dalam hadist di bawah ini:

- “Al Muslimuuna ‘Ala Syurutihim”

(Kaum Muslimin itu mengikuti peraturan atau persyaratan yang

ditetapkan dengan kesepakatan bersama dan disetujui asalkan tidak

melanggar kaidah syariah).

130

- Diriwayatkan dari Aisyah r.a. Rasulullah SAW bersabda:

“Tenanglah wahai Aisyah! Allah menyukai hal itu. Bersikaplah ramah

dan sabarlah dalam setiap persoalan” (H.R. Bukhari).

5.5.3.Pelanggaran terhadap Ketentuan tentang Kualitas Aktiva

Bank dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam

penilaian kualitas aktiva produktif apabila:

1. Penanaman dan atau penyediaan dana Bank Syariah tidak dilaksanakan

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah.

2. Pengurus Bank Syariah tidak menilai, memantau dan mengambil

langkah-langkah antisipasi agar kualitas Aktiva senantiasa dalam

keadaan Lancar.

3. Bank Syariah tidak melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aktiva

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah.

4. Bank Syariah tidak menyesuaikan kualitas Aktiva sesuai dengan

penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam laporan-

laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atau laporan

publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang

berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah

pemberitahuan dari Bank Indonesia.

131

5. Bank Syariah tidak menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa

rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu)

nasabah, dalam 1(satu) bank yang sama.

6. Tidak melakukan penilaian terhadap Kualitas Aktiva Produktif dan

Kualitas Aktiva Non Produktif secara bulanan.

7. Penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk Aktiva Produktif tidak

didukung dengan dokumen yang lengkap.

8. Bank Syariah tidak memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan

persyaratan nasabah Pembiayaan yang wajib menyampaikan laporan

keuangan yang telah diaudit akuntan publik, termasuk aturan mengenai

batas waktu penyampaian laporan tersebut.

9. Bank syariah tidak mencantumkan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dan

Perubahan Proyeksi Bagi Hasil (PPBH) dalam perjanjian Pembiayaan

Mudharabah dan Musyarakah antara Bank Syariah dengan nasabah dan

tidak mendokumentasikannya secara lengkap.

10. Bank Syariah tidak melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko

tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila

dalam pembiayaan Mudharabah disepakati tidak ada pembayaran

angsuran pokok secara berkala. Untuk Pembiayaan Musyarakah dengan

jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, Bank Syariah tidak menetapkan

pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus

kas masuk (cash inflow) usaha nasabah. Bank Syariah tidak

mencantumkan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok pembiayaan

132

Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah dalam perjanjian pembiayaan

antara bank dengan nasabah.

11. Bank Syariah memiliki Aktiva Produktif dalam bentuk saham dan atau

Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset

tertentu yang mendasari (underlying reference asset) yang berbentuk

saham.

12. Bank Syariah tidak memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai

Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA, hapus buku dan hapus

tagih Pembiayaan.

13. Bank Syariah tidak melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA,

Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor dan Suspense Account

yang dimiliki dan tidak mendokumentasikannya

14. Bank syariah tidak melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk

menetapkan net realizable value dari AYDA, yang dilakukan saat

pengambilalihan agunan.

15. Bank syariah tidak melakukan identifikasi dan penetapan terhadap

Properti Terbengkalai yang dimiliki serta tidak mendokumentasikannya.

16. Bank syariah tidak membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif berupa

Cadangan umum dan cadangan khusus dan Aktiva Non Produktif berupa

Cadangan khusus.

17. Bank syariah tidak membentuk penyusutan/amortisasi Aktiva Produktif

untuk Ijarah atau Ijarah Muntahiyah bit Tamlik sesuai dengan ketentuan

dalam PBI ini.

133

5.5.4.Sanksi

Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila bank syariah tidak melaksanakan

ketentuan diatas adalah sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis;

2. Penurunan tingkat kesehatan; dan atau

3. Penggantian pengurus

4. Membentuk PPA sebesar 100% (seratus persen) terhadap aktiva

dimaksud.

B. PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Kehati-hatian sebagai Implementasi Pasal 23 Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pemberian

Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Purwokerto

Dari hasil penelitian diatas, dapat dianalisa hal-hal sebagai berikut:

Menurut prinsip dalam menjalankan usahanya, bank umum dibedakan

menjadi dua, yaitu:

1. Bank Umum Konvensional

2. Bank Umum Syariah

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan, yaitu:

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

134

Pengertian bank syariah Pasal 1 angka 7 Undang-undang Perbankan Syariah

adalah sebagai berikut:

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan

Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Perbankan Syariah Prinsip

Syariah adalah:

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa

di bidang syariah.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.62

Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio mengatakan yang dimaksud dengan bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang mengatur tata cara bermuamalat secara Islam dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.63

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam

perbankan syariah, dimana dua pihak atau lebih pemilik modal yang disebut

syarik atau shahibul maal untuk membiayai suatu jenis usaha atau masyru yang

halal dan produktif.

Menurut Menurut M. Syafi’i Antonio, pengertian pembiayaan musyarakah

adalah sebagai berikut:62 Malayu S.P. Hasibuan, Op. Cit., hal. 2.63 Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 10.

135

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.64

Pengertian musyarakah dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia

Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan

Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

10/16/PBI/2008, adalah sebagai berikut:

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Sependapat dengan rukun dan syarat dalam pembiayaan musyarakah bahwa

pihak yang terkait haruslah cakap menurut hukum. Sutan Remy Sjahdeini

berpendapat:

Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang

cakap bertindak hukum.65

Terjadinya pembiayaan atau kredit harus diperjanjikan terlebih dahulu

sehingga persetujuan pemberian pembiayaan tersebut harus memenuhi syarat

sahnya perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. Suatu hal tertentu;

64 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit., hal. 90.65 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 30.

136

4. Suatu sebab halal.

Selanjutnya dalam ketentuan kedua dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menyebutkan

bahwa:

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.

Berdasarkan Data Nomor 1.2.3.a tentang syarat pembiayaan musyarakah

apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

tentang syarat sahnya perjanjian dan kertentuan kedua dalam Fatwa Dewan

Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

serta pendapat Sutan Remy Sjahdeini, maka dapat dideskripsikan bahwa para

pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah di BSM Purwokerto haruslah

cakap bertindak atau cakap menurut hukum.

Dalam hal terjadi pembiayaan yang bermasalah, selain menganalisis

penyebab permasalahannya Bank Syariah wajib memberikan penilaian tentang

kualitas aktiva produktif, sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan.

Dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

menyebutkan:

(1)Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dinilai berdasarkan:a. prospek usaha;b. kinerja (performance) nasabah; danc. kemampuan membayar.

(2)Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Berdasarkan data nomor 5.5.2. mengenai penilaian kualitas aktiva

pembiayaan, apabila dikaitkan dengan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor

137

13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan

Unit Usaha Syariah, maka dapat dideskripsikan bahwa penentuan penggolongan

aktiva produktif di BSM Purwokerto dibagi menjadi lima golongan yaitu lancar,

dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan

ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan syariah.

Dalam menjalankan usahanya, perbankan syariah diwajibkan untuk

menerapkan prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-

undang Perbankan Syariah yaitu:

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip

Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Zainul Arifin menyatakan bahwa:

Bank wajib melakukan analisa dan penilaian yang terus menerus mengenai sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan nasabah yang berisiko tinggi. Paling tidak bank harus menghindari melakukan kegiatan pembiayaan dan investasi pada:

- Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;- Usaha yang bersifat spekulatif (maisir) dan mengandung ketidakpastian

yang tinggi (gharar);- Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai;- Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus, sedang aparat bank

tidak memiliki keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut;- Pengusaha yang bermasalah.66

Berdasarkan data nomor 3.5.3. angka 2 huruf b mengenai analisa kualitatif,

data nomor 5.4. mengenai pembiayaan yang harus dihindari, apabila dikaitkan

dengan Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah dan pendapat Zainul Arifin,

dapat dideskripsikan bahwa BSM Purwokerto menerapkan prinsip syariah dalam

menjalankan usahanya.

66 Zainul Arifin, Op. Cit., hal. 48.

138

Dalam menjalankan usahanya, perbankan syariah diwajibkan untuk

menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-

undang Perbankan Syariah yaitu:

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip

Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Dalam menjalankan usahanya bank diwajibkan untuk dapat mengelola uang

yang dipercayakan oleh masyarakat yang menyimpan dananya agar memperoleh

keuntungan.

Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo menyatakan bahwa:

Bank wajib untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dana yang tersimpan dalam bank tidak bebas begitu saja dipergunakan oleh bank, melainkan harus dipergunakan sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan dan aman bagi bank dan nasabah.67

Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, menyebutkan:

(1) Bank Syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bank syariah harus lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Hal ini

dikarenakan produk dari bank syariah yang mempunyai kekhasan dibandingkan

dengan bank konvensional. Kekhasannya dapat menyebabkan adanya

67 Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syariah?, Ghalia Indonesia, bogor, 2005, hal. 72.

139

penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah penerima

pembiayaan.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio,

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking regulation masih tetap merupakan landasan penting dalam operasional bank. Prinsip kehati-hatian dalam bank syariah meliputi ketentuan tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), tingkat kesehatan, pedoman pembiayaan, serta aspek operasional lainnya yang disusun secara bertahap menurut skala prioritas.68

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah salah satu usaha

perbankan yang berisiko tinggi. Dengan demikian bank harus bersikap hati-hati

dalam memberikan pembiayaan.

Sebelum menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon

nasabah, bank diwajibkan untuk melakukan analisa terhadap itikad, kemauan dan

kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan

pembiayaan yang akan diberikan kepadanya.

Aspek yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian pemberian

pembiayaan terhadap nasabah dapat diterapkan prinsip 5C atau the five C for

credit analysis. Pada dasarnya prinsip 5C ini dapat memberikan informasi

mengenai itikad, kemauan, dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan

pembiayaan sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.

Muchdarsyah Sinungan mengatakan bahwa:

Prinsip kehati-hatian bank dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi bank sebagai badan usaha dan dari segi nasabahnya. Prinsip kehati-hatian mencakup beberapa aspek yaitu Capital, Adequancy, Assetquality, Management on risk, Earning ability, dan Liquidity sufficiency. Sedangkan prinsip kehati-hatian

68 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit., hal. 252.

140

dilihat dari segi nasabah mencakup beberapa aspek diantaranya character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy.69

Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syari’ah menyatakan

bahwa:

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:1. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan

mengembalikan pinjaman yang diambil.3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam

kepada bank5. Condition of economy artinya keadaan usaha nasabah prospek atau tidak

Prinsip 5C tersebut kadang ditambahkan 1C, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.70

Selain itu Muhammad juga mengemukakan beberapa pendekatan yang

mungkin dilakukan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan

pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan jaminan yang dimiliki oleh peminjam

2. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.

3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.

4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

5. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai intermediery keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.71

Kewajiban untuk melakukan analisa sebelum memberikan pembiayaan secara

tegas diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Perbankan dan Pasal 23 ayat (1)

dan (2) Undang-undang Perbankan Syariah.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyebutkan:69 Muchdarsyah Sinungan, Op. Cit., hal. 241.70 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hal. 261. 71 Ibid.

141

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 23

(3) Bank Syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

(4) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Mengenai syarat kelayakan nasabah, Muhammad menjelaskan bahwa:

Nasabah harus memiliki status kelayakan hukum untuk melakukan kontrak:a. Berumur 21 tahun dan maksimum 55 tahunb. Berakal sehatc. Tidak dalam keadaan bangkrutd. Dalam hal nasabah sebuah PT atau badan usaha maka badan usaha

tersebut haruslah sesuai dengan syariah baik secara status organisasi maupun segenap aktivitasnya.72

Berdasarkan data nomor 3.4.1. mengenai ta’aruf dan wawancara, data nomor

3.4.2. mengenai solisitasi, data nomor 3.5.3 angka 1 mengenai analisa yuridis,

data nomor 3.5.3. angka 2 huruf b mengenai analisa kualitatif, dan data nomor

2.4.1. mengenai standar nasabah. Apabila dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1)

Undang-undang Perbankan, Pasal 23 Undang-undang Perbankan Syariah, serta

dihubungkan pula dengan pendapat Muhammad Syafi’i Antonio dan

Muchdarsyah Sinungan, dapat dideskripsikan bahwa BSM Purwokerto melakukan

analisa terlebih dahulu terhadap kelayakan nasabah calon debitur yang

72 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 19.

142

mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah. Dengan demikian maka BSM

Purwokerto telah melaksanakan prinsip 5C’s tentang Character (watak) dalam

pemberian pembiayaan musyarakah.

Kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang diterimanya

merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembiayaan. Untuk menilai

kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya yang berkaitan

dengan pembiayaan, perlu dianalisa mengenai kelayakan usaha nasabah.

Untuk menilai layak atau tidaknya suatu usaha memperoleh pembiayaan,

dapat dilakukan melalui penilaian terhadap beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut

diantaranya aspek umum dan manajemen, aspek teknis, aspek ekonomis dan

komersial serta aspek finansial dari nasabah.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, aspek-aspek yang dijadikan pertimbangan

dalam pemberian kredit atau pembiayaan adalah sebagai berikut:

A. Aspek umum dan manajemen1. Bentuk, nama, dan alamat perusahaan (diteliti juga mengenai akta

pendirian dan perubahan)2. Susunan lengkap perusahaan (dilengkapi daftar riwayat hidup masing-

masing)3. Line of business (bidang usaha nasabah)1. Hubungan rekening (minimal 3 atau 6 bulan terakhir)2. Social standing para pengurus3. Jumlah pegawai (skilled and unskilled)4. Struktur organisasi

B. Aspek teknis1. Keterangan tentang peralatan produksi (termasuk kapasitas riil dengan

design capacity)2. Perkembangan usaha (produksi, penjualan, dan stok) 6 bulan terakhir3. Lokasi dan site perusahaan4. Supply bahan baku dan kontinuitas persediaan5. Rencana usaha (kapasitas yang direncanakan)

C. Aspek ekonomis dan komersial

143

1. Kondisi pemasaran dan posisi harga penjualan2. Keadaan persaingan dari perusahaan sejenis dan posisi nasabah dalam

persaingan3. Prospek pemasaran dimasa mendatang

D. Aspek finansial1. Analisis neraca dan laba rugi perusahaan2. Analisis biaya dan pendapatan73

Selain itu, Muchdarsyah Sinungan menyatakan bahwa dalam hal capacity

diteliti tentang:

1. Pengalaman dalam bisnis yang dikaitkan dengan pendidikan (umum atau kejuruan)

2. Pengalaman-pengalaman bisnisnya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian atau ketentuan-ketentuan pemerintah serta mengikuti kemajuan teknologi dan sistem sistem perusahaan modern

3. Bagaimana kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor yang dijalankannya.74

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari

saringan syariah. Karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha

yang terkandung didalamnya hal-hal yang haram.

Menurut muhammad Syafi’i Antonio, ada beberapa hal pokok yang harus

dipastikan sebelum bank syariah menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh

nasabah debiturnya. Hal pokok tersebut diantaranya:

1. Apakah objek pembiayaan itu halal atau haram?2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusila?4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau

berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal?6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung atau

tidak langsung?75

73 Muchdarsyah Sinungan, Op. Cit., hal. 254-255.74 Ibid., hal. 243.75 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit., hal. 198

144

Berdasarkan data nomor 3.2. mengenai prosedur pengajuan permohonan

pembiayaan, data nomor 3.3. mengenai syarat-syarat dalam pengajuan

permohonan pembiayaan, data nomor 3.5.1. mengenai evaluasi, dan data nomor

2.4.4. mengenai standar legalitas, apabila dihubungkan dengan pendapat

Muchdarsyah Sinungan dan Muhammad Syafi’i Antonio dapat dideskripsikan

bahwa BSM Purwokerto melakukan analisa terlebih dahulu terhadap kelayakan

usaha nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah yang

dilakukan melalui proses wawancara dan solisitasi. Selain itu diterapkan pula

kriteria-kriteria tertentu bagi usaha nasabah yang layak menerima pembiayaan

baik dari aspek syariah maupun kondisi dan legalitas usaha. Dengan demikian

maka BSM Purwokerto telah melaksanakan prinsip 5C’s mengenai Capacity

(kemampuan) dalam pemberian pembiayaan musyarakah.

Mengenai permodalan, Malayu S.P. Hasibuan menyatakan:

Capital (modal) calon debitur perlu dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan struktur modal perusahaan.76

Menurut Muchdarsyah Sinungan

Penyelidikan terhadap capital atau permodalan, tidak hanya dilihat dari besar atau kecilnya modal tersebut, tetapi bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh pengusaha. Cukupkah modal yang tersedia sehingga segala sumber-sumber bergerak secara efektif. Baikkah pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju? Berapa besar modal kerjanya? Kesemuanya ini dapat terlihat dari posisi Balance Sheet (neraca perusahaan).77

Berdasarkan data nomor 3.2. mengenai prosedur pengajuan permohonan

pembiayaan, data nomor 3.3. mengenai syarat-syarat dalam pengajuan 76 Malayu S.P.Hasibuan, Op. Cit., hal. 10777 Muchdarsyah Sinungan, Loc. Cit.

145

permohonan pembiayaan, dan data nomor 3.5.1. mengenai evaluasi, apabila

dihubungkan denga pendapat Malayu S.P. Hasibuan dan Muchdarsyah Sinungan

maka dapat dideskripsikan BSM Purwokerto melakukan analisa terhadap

permodalan dari setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan

musyarakah dengan cara melakukan analisa terhadap dokumen keuangan nasabah

yang mengajukan pembiayaan musyarakah. Dengan demikian maka BSM

Purwokerto telah melaksanakan prinsip 5C’s mengenai Capital (modal) dalam

pemberian pembiayaan musyarakah.

Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai

jaminan yang bersifat umum, yaitu segala harta atau hak kebendaan si berhutang,

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun

yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan

perseorangan.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Perbankan, terdapat dua jenis

agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang,

surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai

dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek- proyek yang

dibeli dengan kredit yang dijaminkan. Sedangkan agunan tambahan adalah

barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek

yang dibiayai bdengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan.

PasalAgunan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Perbankan adalah

sebagai berikut:

146

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada

bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah.

Agunan menurut Pasal 1 angka 26 Undang-undang Perbankan Syariah

adalah:

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun

benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank

Syariah dan atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah

Penerima Fasilitas.

Menurut pendapat Malayu S.P. Hasibuan agunan harus memenuhi

persyaratan, baik persyaratan hukum maupun persyaratan ekonomis. Persyaratan

yang dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat hukum (yuridis) agunan1) Agunan harus mempunyai wujud nyata (tangiable)2) Agunan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat

autentiknya3) Jika agunan merupakan barang yang dikuasakan, pemiliknya harus

ikut menandatangani akad kredit4) Agunan sedang tidak dalam proses pengadilan5) Agunan bukan sedang dalam keadaan sengketa6) Agunan bukan yang terkena proyek pemerintah

2. Syarat-syarat ekonomis agunan1) Agunan harus mempunyai nilai ekonomis pasar2) Nilai agunan harus kebih besar daripada plafond kreditnya3) Marketability. Yaitu nilai agunan harus mempunyai pasaran yang

cukup luas atau mudah dijual4) Ascertainability of value, yaitu agunan yang diajukan debitur harus

mempunyai standar harga tertentu (harga pasar)5) Transferable, yaitu agunan yang diajukan debitur harus mudah

dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara hukum.78

78 Malayu S.P.Hasibuan, Op. Cit., hal. 110-111.

147

Selain itu Malayu S.P. Hasibuan juga menyatakan perlu dilakukan penilaian

terhadap beberapa aspek dari barang-barang agunan, aspek tersebut adalah:

1. Aspek nilai pasar dari barang-barang agunan2. Aspek kesempurnaan agunan (kelengkapan dokumen dan integritas

agunan)3. Aspek hukum dari agunan4. Aspek teknis dan fisik dari agunan tersebut.79

Berdasarkan data nomor 3.4.1. mengenai ta’aruf dan wawancara, data nomor

3.4.2. mengenai solisitasi, data nomor 3.5.1. mengenai evaluasi, dan data nomor

4.3.2. mengenai penyelesaian pembiayaan yang bermasalah melalui jaminan,

apabila dihubungkan dengan Pasal 1131 KUHPerdata. Penjelasan Pasal 8

Undang-undang Perbankan, Pasal 1 angka 23 Undang-undang Perbankan, Pasal 1

angka 26 Undang-undang Perbankan Syariah dan pendapat Malayu S.P. Hasibuan

dapat dideskripsikan bahwa BSM Purwokerto dalam memberikan pembiayaan

musyarakah disertai pula dengan akad pemberian agunan yang bertujuan sebagai

jaminan terhadap pelunasan pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Dengan

demikian maka BSM Purwokerto telah melaksanakan prinsip 5C’s mengenai

Collateral (jaminan) dalam pemberian pembiayaan musyarakah.

Pelunasan pembiayaan oleh nasabah penerima pembiayaan akan bergantung

pada kelangsungan usaha yang dibiayainya. Oleh sebab itu, analisa terhadap

prospek usaha dari nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan

merupakan faktor yang tidak boleh dilupakan oleh bank.

Menurut Muchdarsyah Sinungan,

Yang dimaksud dengan prospect adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan/tahun, perkembangan keadaan ekonomi 79 Ibid., hal. 111.

148

perdagangan, keadaan ekonomi/perdagangan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari earning power (kekuatan pendapatan/keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.80

Penilaian terhadap kondisi ekonomi secara umum dimaksudkan agar bank

dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi. Keadaan

perdagangan serta persaingan di lingkungan sektor usaha si peminjam perlu

diketahui sehingga bantuan yang diberikan akan benar-benar bermanfaat bagi

perkembangan usahanya.

Menurut Edy Wibowo dan Untung hendy Widodo,

Condition meliputi kondisi dunia usaha, prospek ekonomi, dan kepastian

hukum.81

Berdasarkan data nomor 3.3. mengenai syarat-syarat dalam pengajuan

permohonan pembiayaan, data nomor 3.4.2. mengenai solisitasi, data nomor 3.4.3.

mengenai laporan kunjungan, data nomor 3.5.3 angka 1 mengenai analisa yuridis,

data nomor 3.5.3. angka 2 huruf a mengenai analisa kuantitatif, data nomor 2.4.4.

mengenai standar legalitas, apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 26

Undang-undang Perbankan Syariah dan pendapat Muchdarsyah Sinungan serta

Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo dapat dideskripsikan bahwa BSM

Purwokerto terlebih dahulu melakukan analisa terhadap kondisi atau prospek

usaha nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah, yang

dilakukan melalui proses wawancara, solisitasi dan kunjungan langsung. Selain

itu pula melakukan analisa terhadap kondisi keuangan nasabah dan faktor-faktor

lain yang mendukung prospek usaha nasabah. Dengan demikian maka BSM

80 Muchdarsyah Sinungan, Op. Cit., hal. 242.81 Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, Op. Cit., hal. 79.

149

Purwokerto telah melaksanakan prinsip 5C’s mengenai Condition of economy

(kondisi ekonomi) dalam pemberian pembiayaan musyarakah. s