Embed Size (px)
Citation preview
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
A. Hasil Penelitian
1. Bentuk atau Struktur Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan No.188.44/0135/KUM/2007
Bentuk atau struktur dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan No.188.44/0135/KUM/2007, dibagi atas empat bagian besar,
yaitu:
a. Penamaan
Penamaan adalah uraian singkat tentang isi Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Selatan yang didahului dengan penyebutan jenis, nomor
dan tahun pembentukannya, serta kalimat singkat yang mencerminkan
isi dari Surat Keputusan tersebut:
“KEPUTUSAN GUBERNUR KALIANTAN SELATAN NOMOR
188.44/0135/KUM/2007 TENTANG PENETAPAN UPAH
MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TANAMAN LAINNYA/PERKENUNAN (12000),
INDUSTRI KAYU LAPIS/PLYWOOD (33113) DAN
PERHOTELAN (64000) KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2007”.
38
b. Pembukaan
Pembukaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007 terdiri atas:
- Lembaga yang membentuk
Lembaga yang membentuk adalah lembaga negara atau lembaga
pemerintahan yang berwenang membentuk, mengesahkan, atau
menetapkan. Lembaga yang membentuk ini dituliskan dengan
memakai huruf kapital. Dalam hal ini yang membentuka adalah
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN.
- Pertimbangan
Pertimbangan merupakan alasan-alasan atau pertimbangan-
pertimbangan mengapa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan No.188.44/0135/KUM/2007 tersebut perlu dibentuk.
Dalam pertimbangan dimuat hal-hal atau pokok-pokok pikiran yang
merupakan konstatasi fakta-fakta secara singkat dan menggerakkan
pembentuk Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007.
Pertimbangan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007 dituliskan dengan “Menimbang”.
- Dasar hukum
Dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu
landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan Surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0135/KUM/2007.
39
Dasar hukum pembentukan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan No.188.44/0135/KUM/2007 ini dituliskan dengan
“Mengingat”.
c. Batang tubuh
Batang tubuh Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
Np.199.44/0135/KUM/2007 memuat rumusan-rumusan yang
merupakan materi muatan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan No.188.44/0135/KUM/2007.
Batang tubuh Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007 ini dituliskan dengan “Memutuskan”.
d. Penutup
Penutup merupan bagian akhir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan No.188.44/0135/KUM.2007 yang terdiri atas penandatanganan
dari Gubernur Kalimantan Selatan, tembusan Keputusan disampaikan
kepada Lembaga Negara yang bersangkutan dan lampiran Surat
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0135/KUM/2007.
2. Sifat Atau Jenis Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007
Sifat dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
No.199.44/0135/KUM/2007 dapat dilihat dalam butir KESATU, yang
menyebutkan “keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang
Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk Sektor
40
Pertanian Tanaman Lainnya/Perkebunan, Industri Kayu Lapis/Plywood
dan Perhotelan Kalimantan Selatan Tahun 2007, sebagaimana tercantum
dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini”. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Selatan No.188.44/0135/KUM/2007 bersifat umum, konkret
dan final.
Bersifat umum dapat dilihat dari Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Selatan tentang penetapan Upah Minumum Sektoral Provinsi
tahun 2007 yang ditujukan kepada atau berlaku bagi sektor pertanian
tanaman lainnya/perkebunan, industri kayu lapis/plywood dan perhotelan,
dan tidak hanya mengatur kepentingan khusus atau tidak terbatas pada
satu perusahaan tertentu saja. Salah satu hal yang menjadikan Surat
Keputusan Gubernur No.188.44/135/KUM/2007 bersifat umum karena
surat keputusan ini berupaya untuk menyelenggarakan kepentingan umum
atau mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam
menyelenggarakannya kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan untuk
campur tangan dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang
diperkenankan oleh hukum. Hal itu jelas terlihat dalam pertimbangan
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/135/KUM/2007 poin (a). Bahwa dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pekerja di provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan
upaya konkret melalui pemberin upah yang lebih realistis kearah
pencapaian kebutuhan hidup layak.
41
Bersifat konkretdilihat dari obyek yang dimaksudkan dalam Surat
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/135/KUM/2007
berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu memutuskan besaran Upah
Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007bagi sektor
pertanian tanaman lainnya/perkebunan, industri kayu lapis/plywood dan
perhotelan.
Sedangkan bersifat final, karena Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Selatan No.188.44/135/KUM/2007sudah definitif dan
karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
3. Pertimbangan-Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Terhadap Kewenangan Mengadili Gugatan Terhadap Surat
Keputusan Gubernur No.188.44/0135/2007
Pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara
terhadap kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara akibat
dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
188.44/0135/KUM/2007 terdapat dalam Tentang Pertimbangan Hukum
dalam Penetapan Perkara Tata Usaha Negara Nomor
13/G/2007/PTUN.BJM, yaitu:
a. Mengenai eksepsi pertama yaitu tentang Gugatan Prematur, Pengadilan
berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (3), Pasal 89,
Pasal 90 UU No.12 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Pasal 4,
Pasal 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
42
Indonesia Nomer : KEP-226/MEN/2000, dapat dipahami bahwa
lembaga penangguhan pelaksanaan Upah Minimum hanya
diberlakukan terhadap UMP dan bukan terhadap UM Kabupaten/Kota,
UMSP dan UMS Kabupaten/Kota, oleh karena UMP adalah
merupakan tolak ukur/dasar penetapan upah minimum-upah minimum
lainnya tidak berada dibawah UMP tersebut.
b. Bahwa disisi lain oleh karena penetapan UMSP dan UMS
Kabupaten/Kota terlebih dahulu harus dirundingkan dan disepakati
oleh Asosiasi Perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4)
Peraturan Menteri Tenanga Kerja Nomer : Per-01/MEN/1999 tentang
Upah Minimum Jo. Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer : KEP-226/MEN/2000.
c. Berdasarkan bukti-bukti, terbukti bahwa para Penggugat sebelum
ataupun sesudah terbitnya obyek gugatan, sudah mengirim surat secara
resmi yang pada intinya merasa keberatan perihal Upah Minimum
Provinsi Sektoral Tahun 2007 kepada Tergugat.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pengadilan berpendapat bahwa
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
188.44/0135/KUM/2007 merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang
telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 1 butir (3)
Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomer 9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :
43
1. Telah jelas dan tegas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang
mengeluarkannya, yaitu Gubernur Kalimantan Selatan;
2. Telah jelas dan tegas maksud serta mengenai apa isi tulisan itu yaitu
Penetapan UMSP Kalimantan Selatan Tahun 2007 untuk Sektor-sektor
Pertanian Tanaman Lainnya/Perkebunan (12000), Industri Kayu
Lapis/Plywood (33113) dan Perhotelan (64000);
3. Telah jelas dan tegas kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang
ditetapkan;
4. Telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena
sebagaimana bukti-bukti, bahwa pada intinya para Penggugat
keberatan atas penetapan UMSP tersebut, namun atas keberatan
dimaksud tidak ada tindak lanjut dari Tergugat, kalaupun ada itu hanya
berlaku untuk paling lama 1 tahun dan belum dapat dipastikan dapat
memenuhi maksud para Penggugat tersebut, oleh karena itu Majelis
Hakim menilai gugatan para Penggugat tidak harus menunggu adanya
jawaban Tergugat.
Dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat
dikeluarkan surat keputusan objek sengketa a quo adalah menjadi
wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikannya, oleh karena itu eksepsi Tergugat
tentang Gugatan Prematur harus ditolak.
44
B. Analisis
1. Bentuk atau Struktur Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan No.188.44/0135/KUM/2007 Sebagai Regelling
Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007 merupakan suatu peraturan perundang-
udangan yang bersifat mengikat secara umum atau regeling. Karena Surat
Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007 mengatur tentang Upah Minimum Sektoral
Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada tiga (3) sektor yaitu
perkayuan, perkebunan dan hotel. Ini sesuai dengan penjelasan Pasal 1
angka 2 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat
mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat
bersama pemerintah daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat
tata usaha Negara ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara
umum. Dan menurut Ridwan, HR dalam bukunya yang berjudul Hukum
Administrasi Negara mengutip yang dikatakan A. Hamid S. Attamimi,
Keputusan Gubernur Kepala Daerah berisi peraturan yang melaksanankan
ketentuan Peraturan Daerah Tingkat I digolongkan dalam suatu
perundang-undangan.23
Ada kalanya keputusan masih abstrak sifatnya, artinya masih
bersifat umum belum menunjukkan bersifat individual dan khusus. Dalam
23R. Wiyono, op. cit, hlm. 98
45
hal demikian, maka keputusan ini sama dengan peraturan. Sedangkan
peraturan merupakan norma-norma hukum yang kekuatan berlakunya
mengikat semua orang atau bersifat umum. Dalam hal ini Surat Keputusan
(SK) Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0135/KUM/2007 termasuk
kedalam keputusan yang bersifat umum,dikarenakan Surat Keputusan
(SK) Gubernur ini mengatur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi
Kalimantan Selatan untuk sektor perkayuan, perkebunan dan hotel, belum
ditujukan kepada individu atau badan badan hukum perdata secara
terperinci dan jelas.
2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0153/KUM/2007 Bukan Sebagai Beschikking
Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007 tidak dapat dikatakan sebagai beschikking,
dikarenakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007 bersifat mengatur dan mengikat secara
umum. Sedangkan sifat-sifat suatu beschikking adalah bersifat individual,
konkret dan final. Yang dimaksud bersifat individual adalah Keputusan
Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik
alamat maupun hal yang dituju. Kalau pun yang dituju itu lebih dari
seorang, tiap-tiap nama orang atau badan hukum yang terkena keputusan
itu harus disebutkan. Bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan
dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud,
46
tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat final artinya sudah definitif dan
karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
Dilihat pada butir KESATU Surat Keputusan (SK) Gubernur
Kalimantan Selatan No.188.44/0135/KUM/2007 menunjukkan bahwa
Surat Keputusan Gubernur ini mengatur dan mengikat secara umum,
karena Surat Keputusan GubernurNo.188.44/0135/KUM/2007 mengatur
tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor Pertanian
Tanaman Lainnya/Perkebunan, Industri Kayu Lapis/Plywood dan
Perhotelan. Ini tidak menunjukkan salah satu sifat Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersifat individual, karena tidak disebutkan secara jelas dan
detail individu atau badan-badan hukum perdata apa saja yang terkena
dampak dari dikeluarkannya Surat Keputusan
GubernurNo.188.44/0135/KUM/2007 tersebut.
Keputusan dari badan atau pejabat tata usaha Negara yang
merupakan pengaturan yang bersifat umum termasuk peraturan
perundang-undangan. Bentuk keputusan tata usaha Negara demikian,
tidak merupakan bagian dari perbuatan keputusan, tetapi termasuk
perbuatan tata usaha Negara di bidang pembuatan peraturan. Keputusan
tata usaha Negara yang merupakan pengaturan bersifat umum tidak
termasuk keputusan tata usaha Negara dalam arti beschikking, yang
berarti bahwa terdapat perbuatan badan atau pejabat tata usaha Negara
yang mengeluarkan keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat
umum tidak dapat digugat di hadapan hakim Pengadilan Tata Usaha
47
Negara. Pada umumnya, badan-badan tata usaha Negara, seperti halnya
departemen, lembaga pemerintahan non departemen, pemerintah daerah
tingkat I dan tingkat II menetapkan bentuk tertentu yang membedakan
keputusan tata usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat
umum dengan keputusan tata usaha Negara dalam arti beschikking24.
3. Pertimbangan-Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Terhadap Kewenangan Mengadili Gugatan Terhadap Surat
Keputusan Gubernur No.188.44/0135/2007
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat bahwa
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
188.44/0135/KUM/2007 merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang
telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 1 butir (3)
Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat telah jelas
dan tegas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang
mengeluarkan, yaitu Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat telah jelas
dan tegas maksud serta mengenai apa isi tulisan itu yaitu Penetapan
UMSP Kalimantan Selatan Tahun 2007 untuk Sektor-sektor Pertanian
Tanaman Lainnya/Perkebunan, Industri Kayu Lapis/Plywood dan
24 Hadjon, loc. cit
48
Perhotelan. Dalam Pertimbangan Pengadilan mengenai eksepsi
pertama yaitu tentang Gugatan Prematur yang menyatakan bahwa
lembaga penangguhan pelaksanaan Upah Minimum hanya
diberlakukan terhadap UMP dan bukan terhadap Upah Minimum
Kabupaten/Kota, UMSP dan UMS Kabupaten/Kota, oleh karena UMP
adalah merupakan tolak ukur/dasar penetapan upah minimum-upah
minimum lainnya tidak berada dibawah UMP tersebut. Ini sudah
sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (3), Pasal 89, Pasal 90 UU
No.12 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Pasal 4, Pasal 20
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : KEP-226/MEN/2000. Dilihat menurut hal-hal yang diatur,
maka norma-norma hukum itu bisa bersifat abstrak yang artinya hal-
hal yang diatur itu tidak tertentu dan bersifat konkret yang artinya
mengenai hal-hal tertentu. Ini menunjukkan Surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/KUM/2007
bersifat konkret karena sudah jelas mengatur mengenai Upah
Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Selatan Tahun 2007.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat telah jelas
dan tegas kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan.
Dilihat dari yang dituju, norma-norma hukum itu dapat dibedakan
menjadi bersifat umum yang artinya ditujukan kepada orang-orang
yang tidak tertentu dan yang bersifat individual artinya ditujukan
kepada seorang. Dalam hal ini menurut Pengadilan Surat Keputusan
49
Gubernur Kalimantan Selatan Nomer 188.44/0135/KUM/2007
bersifat individual. Tetapi penulis berpandapat Surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/KUM/2007
bersifat umum, dikarenakan tidak dijelaskan secara terperinci dan
detail ditujukan kepada individu atau badan hukum tertentu, tapi
ditujukan pada sektor perkayuan, perkebunan dan
perhotelan.Sedangkan yang dapat menjadi objek sengketa dalam
sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara
yang bersifat kongkret, individual dan final. Seperti yang tertera
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 1 angka (3)
”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007 telah menimbulkan akibat hukum bagi
Penggugat, karena sebagaimana bukti-bukti, bahwa pada intinya para
Penggugat keberatan atas penetapan UMSP tersebut.Para penggugat
sebelum ataupun sesudah terbitnya obyek gugatan, sudah mengirim
surat secara resmi yang pada intinya merasa keberatan perihal Upah
Minimum Provinsi Sektoral Tahun 2007 kepada Tergugat, namun atas
50
keberatan dimaksud tidak ada tindak lanjut dari Tergugat, kalaupun
ada itu hanya berlaku untuk paling lama 1 tahun dan belum dapat
dipastikan dapat memenuhi maksud para Penggugat tersebut, oleh
karena itu Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat tidak harus
menunggu adanya jawaban Tergugat.
Salah satu unsur yang harus dipenuhi suatu keputusan Tata Usaha
Negara adalah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata. Ini sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1
angka (3) yang menyebutkan ”tindakan Hukum Tata Usaha Negara
adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara
yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain”.
Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor 188.44/0135/KUM/2007 telah menimbulkan akibat
hukum bagi Penggugat, yaitu suatu hak dan kewajiban antara lain :
- Perusahaan dilarang membayar Upah Minimum lebih rendah dari
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Seletan
2007.
- UMSP untuk sektor Pertania Tanaman Lainnya/Perkebunan adalah
sebesar Rp.770.000,-. UMSP untuk sektor Industri Kayu
Lapis/Plywood adalah sebesar Rp.765.000,-. Sedangkan UMSP
51
untuk sektor Perhotelan (Hotel Berbintang) adalah sebesar
Rp.755.000,-.
- Bagi pekerja yang berstatus tetap dan dalam masa percobaan upah
diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya Upah Minimum
Sektoral dan Upah Minimum Sektoral hanya berlaku bagi pekerja
yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun.
- Upah Minimum Sektoral Kalimantan Selatan adalah Upah Minimum
bulanan terendah untuk waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam
seminggu bagi sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam
sehari atau 40 jam dalam seminggu bagi sistem waktu kerja 5 hari
dalam seminggu.
- Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar Upah Minumum
Sektoral Provinsi (UMSP) sebagaimana yang ditetapkan dalam
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007 dapat mengajukan penundaan sesuai
dengan Pasal 90 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomer 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan No.188.44/0135/KUM/2007 maka Surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomer 014 Tahun 2006 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Yang dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara adalah
golongan norma hukum yang bersifat individual-konkret dan final yang
52
menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata
dalam hal ini tergugat. Karena ini sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomer 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Keputusan Tata
Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007 seharusnya tidak dapat dijadikan objek
sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara, dikarenakan Surat
Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan
No.188.44/0135/KUM/2007 termasuk dalam golongan norma hukum
yang bersifat umum-konkret. Ini dapat dilihat dari Surat Keputusan (SK)
Gubernur tersebut ditujukan bagi sektor Perkayuan, Perkebunan dan
Perhotelan. Dilihat dari Surat Keputusan ini ditujukannya, Surat
Keputusan ini masih bersifat umum, karena tidak dijelaskan secara
terperinci dan detail ditujukan kepada individu atau badan hukum tertentu
tapi ditujukan pada sektor perkayuan, perkebunan dan perhotelan.
Sedangkan yang dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa Tata
Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat
kongkret, individual dan final. Dan dalam menetapkan Upah Minimum
53
Sektoral Provinsi harus dirundingkan dan disepakati oleh Asosiasi
Perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
54
