of 36/36
BAB I NORMA-NORMA DALAM MASYARAKAT Standar Kompetensi: 1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma- norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Diktat Materi Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII MGMP Pendidikan Kewarganegaraan Kabupaten Tabalong Thn. 2009/2010 1

Diktat PKn SMP

  • View
    568

  • Download
    32

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diktat PKn SMP

Text of Diktat PKn SMP

BAB I

PAGE

BAB I

NORMA-NORMA DALAM MASYARAKAT

Standar Kompetensi:

1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara

A. PENGERTIAN NORMA

Norma adalah kaidah atau ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan manusia dalam arti luas. Dengan kata lain, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang sesuai dan terima. Setiap warga masyarakat harus patuh kepada norma-norma yang berlaku.B. MACAM-MACAM NORMA1. Norma Agama

Norma agama adalah peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Norma agama berisi perintah, larangan, dan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang melanggar norma agama akan mendapatkan sanksi berupa siksa dari Tuhan di akhirat (dosa), sedangkan yang mematuhinya akan memperoleh pahala.

2. Norma Kesusilan

Norma kesusilan adalah peraturan hidup tentang perbuatan baik dan buruk yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan berisi tentang tingkah laku yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Orang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa penyesalan atau rasa bersalah.

3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang menjadi kebiasan dan berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu. Norma kesopanan sering juga disebut adat istiadat. Norma kesopanan berisi kebiasan kebiasaan yang telah menjadi adat dalam kehidupan masyarakat. Orang yang melanggar norma kesopanan akan mendapat sanksi berupa pengucilan dalam hidup, ejekan, ataupun cemoohan.4. Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara secara tertulis dan mempunyai sanki yang jelas. Norma hukum berisi peraturan yang mengikat setiap orang. Orang yang melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi berupa hukuman atau denda dari negara. C. PENTINGNYA NORMA DALAM KEHEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Berdasarkan sifat kodratnya, manusia sejak lahir mempunyai sifat monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kedua sifat itu selalu melekat pada diri setiap manusia. Kesadaran akan diri sendiri itu menyebabkan manusia menyadari hidupnya, mengetahui kebutuhannya, dan menyadari cara memenuhi kebutuhannya.

Di samping mengarah ke dalam diri sendiri (individu), kesadaran manusia juga mengarah ke dunia sekitar hidupnya, yaitu lingkungan masyarakat. Didalam lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, manusia berusaha menyesuaikan diri agar terjadi keserasian hidup bersama. Ia menyadari bahwa manusia hanya dapat hidup wajar jika hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai pendapat Aristoteles bahwa manusia adalah zoon politicon. Artinya, manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat untuk hidup bersama.Berdasarkan kedudukan kodratnya manusia berkedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan berarti sesuatu yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa) maka sudah semestinya semua perbuatan manusia harus dapat dipertanggung-jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk bergaul dengan lain, manusia memerlukan aturan, pedoman, atau pegangan hidup bersama yang disebut norma atau hukum masyarakat. Norma mengatur ketertiban hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga terjadi suasana yang tertib dan teratur.

D. MANFAAT NORMA

Norma agama, norma social (norma kesusilaan; norma kesopana), dan norma hokum mempunyai sumber yang berbeda. Pada dasarnya fungsi dan tujuan semua norma itu sama. Fungsi norma adalah mengatur tingkah laku manusia. norma adalah agar tercipta ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia.

E. SUMBER-SUMBER NORMA MASYARAKAT1. Norma Agama, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang berisi perintah dan larangan yang di tujukan kepada manusia.

2. Norma kesusilaan, bersumber dari hati nurani manusia, yang berisi tentang tingkah laku yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. 3. Norma kesopanan, yang bersumber dari masyarakat yang merupakan suatu kebiasaan dan berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu, yang berisi kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi adat dalam kehidupan masyarakat.4. Norma Hukum: Peraturan yang dibuat oleh negara secara tertulis dan mempunyai sanksi yang jelas, yang berisi peraturan yang mengikat setiap orang.

F. SANKSI PELANGGARAN NORMA No.NormaContohSanksi

1.Agama Sembahyang

Beribadah

Tidak berjudi

Suka beramalTidak langsung karena akan diperoleh setelah meningal dunia, yaitu pahala dan dosa

2.Kesusilan Berbuat jujur

Menghargai orang

Menjaga kesucian diriTidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan akibat- nya, yaitu merasa bersalah atau rasa penyesalan.

3.Kesopanan Menghormati orang yang lebih tua

Bersopan santun

Jangan meludah di lantaiTidak tegas dan biasanya dicela, cemooh atau dikucilkan oleh masyarakat dalam pergaulan.

4.Hukum Dilarang mencuri Harus tertib

Dilarang korupsiTegas, nyata, mengikat, dan memaksa.Bentuk sankis, antara lain di penjara, membayar denda, dan diasingkan.

G. CONTOH NORMA DALAM HIDUP BERMASYARAKAT

Peraturan yang dibuat dilingkungan masyarakat wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat, misalnya

1) mampu menciptakan kelurga sadar hukum (KADARKUM);

2) tidak main hakim sendiri;

3) tidak sewenang-wenang terhadap orang lain;

4) menaati adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat

5) mendahulukan kewajiban dari pada hak.

H. PENGERTIAN HUKUMAda beberapa pengertian hukum, antara lain sebagai berikut:1) Hukum adalah seperangkat ketentuan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa bagi pelanggarnya.2) Hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh badan-badan resmi (yang berwenang) yang bersifat memaksa, dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat disertai sanksi tertentu bagi pelanggarnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersifat memaksa dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Dengan kata lain, norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara secara tertulis dan mempunyai sanksi yang jelas. Norma hukum berisi peraturan yang mengikat setiap orang. Orang yang melanggar norma hukum akan mendapat sanksi berupa hukuman atau denda dari negara.

Dengan demikian, pengertian norma hukum itu mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:1) Seperangkat peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat.

2) Berisi perintah dan/atau larangan.3) Larangan dan/atau perintah itu harus dipatuhi oleh setiap orang.

4) Pembuatan peraturan dilakukan oleh badan/lembaga yang berwenang.

5) Peraturan itu bersifat memaksa.

6) Sanksi atau ancaman hukuman tertentu bagi pelanggarnya secara tegas.

Timbulnya norma hukum dalam suatu negara disebabkan oleh norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan (norma adat) yang dirasakan belum mencukupi untuk menjamin ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa? Dalam norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan (norma adat) tidak ada sanksi yang tegas dan/atau tidak adanya paksaan dari alat negara. Pelaksanaan norma hukum, misalnya tidak mencuri, tidak korupsi, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.I. TUJUAN HUKUM

Hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia di dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, fungsi hukum adalah melindungi hak-hak setiap orang agar tidak dilanggar orang lain. Hukum yang berlaku dalam masyarakat disebut hukum positif.

Masyarakat Indonesaia adalah masyarakat yang majemuk. Dalam masyarakat yang majemuk terdiri atas bermacam-macam agama, tradisi, adat istiadat, dan norma. Hukum harus mampu mengatasi keanekaragaman yang terjadi sehingga penegakan keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tenang, tentram, dan damai diperlukan kesadaran setiap individu anggota masyarakat agar mematuhi hukum yang berlaku. Kesadaran hukum adalah menaati aturan-aturan hukum yang berlaku tanpa paksaan dari mana pun. Kesadaran hukum dan tertib dalam penerapan hukumitu diutamakan. Dengan demikian, tujuan kesadaran hukum dan tertib hukum agar tercipta ketenangan dan ketenteraman hidup dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesejaheteraan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara . di dalam negara hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin dengan diiringi kewajiban asasinya. Setiap warga negara mampunyai kedudukan yang sama dan wajib menjunjung tinggi hukum. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Artinya, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga.J. MACAM-MACAM/JENIS HUKUM Macam-macam hukum dapat dibedakan sebagai berikut.

a. Hukum menurut Bentuk atau Wujudnya.

Hukum menurut bentuk atau wujudnya adalah sebagai berikut.

1) Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga atau badan yang berwenang menurut sistematika tertentu dan dicantumkan dalam peraturan negera, misalnya undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah.2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak dituliskan secara resmi, tetapi masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat serta masih diakui secara sah sebagai hukum yang berlaku. Misalnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus dan aturan-aturan agama. Di dalam praktik kenegaraan, hal itu sering disebut konvensi.

b. Hukum menurut Wilayah berlakunya.

Hukum menurut wilayah berlakunya adalah sebagai berikut.

1) Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. Misalnya, hukum adat jawa, hukum adat Batak hukum adat Minangkabau, dan hukum adat Bugis.

2) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Misalnya, hukum negara Malaysia, hukum negara Singapura, dan hukum negara Prancis.3) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara atau lebih. Misalnya, hukum dagang internasional, hukum perang, dan hukum perdata internasional.

c. Hukum menurut Waktu Berlakunya

Hukum menurut waktu berlakunya adalah sebagai berikut.

1) Ius contitutun atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini atau sekarang di dalam masyarakat.2) Ius contituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang.

3) Hukum alam atau hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa terkait dengan hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu ataupun hukum yang berlaku tanpa batas waktu.

d. Hukum menurut Pribadi yang Diatur

Hukum menurut pribadi yang diatur adalah sebagai berikut.

1) Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya untuk satu golongan tertentu.2) Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku untuk semua golongan atau semua warganegara.3) Hukum antara golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua orang atau lebih yang tiap-tiap pihak tunduk pada hukum yang berbeda.

e. Hukum menurut Isinya

Hukum menurut isinya adalah sebagai berikut.

1) Hukum Publik (Hukum Negara)

Hukum publik (Hukum Negara) adaalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat kelengkapan negara sekaligus dengan warga negaranya hubungan antarnegara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum.

Hukum publik, antara lain sebagai berikut.

a) Hukum tata negara, yaitu hukum yang mempelajari negara tertentu, asal mula berdirinya negara, bentuk negara, bentuk pemerintah, corak atau sistem pemerintah, dan alat-alat perlengkapan negaranya.b) Hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur cara kerja alat-alat perlengkapan negara, hubungan antara alat-alat perlengkapan negara, dan cara melaksanakan hak dan kewajiban dari alat-alat perlangkapan negara.c) Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan, dan diancam dengan sanksi pidana tertentu.d) Hukum acara, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan cara hakim memberikan keputusan. Hukum acara dibedakan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Khusus mengenai hukum pidana, bentuk dan jenis pelanggaran dan kejahatan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Ketentuan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terdiri atas pidana pokok dan pidana tambah.a) Pidana pokok, yaitu pidana mati, pindah penjara, pidana kurangan, dan pidana denda.

b) Pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.2) Hukum Privat atau Hukum Sipil

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang lain yang menitikberatkan kepentingan perseorangan. Hukum privat sama artinya dengan hukum sipil dan hukum perdata.

Contoh hukum privat, antara lain sebagai berikut.

a) Hukum PerdataHukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.b) Hukum Keluarga

Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak.

c) Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau sebagai hak milik.

d) Hukum Perniagaan atau Hukum Dagang

Hukum perniagaan adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang dalam perdagangan. Dengan kata lain, hukum perniagaan adalah hukum yang berlaku bagi para pengusaha atau antara orang-orang yang mengadakan usaha.

e) Hukum WarisHukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hukum yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.f) Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah aturan-aturan yang berisi tentang persyaratan perkawinan yang sah menurut pemerintah. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

f. Hukum menurut Tugas dan FungsinyaHukum menurut tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut.

1) Hukum Material

Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Misalnya, hukum pidana da hukum perdata.2) Hukum Formal

Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksankan dan mempertahankan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Bagan Macam-Macam Hukum / Jenis Pembagian Hukum

`

K. PENTINGNYA NORMA HUKUM

Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, harus ada tertib hukum. Mengapa hukum diperlakukan? Hukum diperlukan karena hal-hal berikut.

a. Tidak semua orang menaati dan mematuhi norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan (norma adat)

b. Masih banyak kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan (norma adat), padahal memerlukan perlindungan hukum.

c. Masih banyak kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan (norma adat).

L. PRINSIP HUKUMPrinsip-prinsip hukum : mengatur, memaksa mengikat di atas dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 amandemen.M. CONTOH PENERAPAN NORMA

Dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Antara lain seperti berikut:

a. Lingkungan Keluarga: hormat dan patuh kepada orang tua, membantu orang tua dalam tugas rumah tangga, saling menyayangi dan memberi dukungan, melaksanakan kewajiban belajar dengan baik, dan melakukan kegiatan keagamaan secara bersama-sama.b. Lingkungan Sekolah: patuh pada tata tertib sekolah, melaksanakan tugas sekolah dengan baik, hormat dan patuh kepada guru, giat mengembangkan diri dengan berbagai kegiatan sekolah, dan menggunakan segala sarana dan prasarana sekolah secara maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Lingkungan Masyarakat: menjaga tata krama dan sopan santun, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, membantu tetangga yang terkena musibah, menghormati orang yang lebih tua, dan aktif bekerjasama dan bergotong-royong menjaga lingkungan hidup.d. Lingkungan Negara: taat dan patuh pda peraturan negara, menghormati dan menghargai aparatur negara, menghindari segala bentuk tindak kejahatan, ikut serta dalam membangun negara, dan mengembangkan potensi diri demi kejayaan bangsa dan negara.N. SOAL LATIHANBerilah tanda check list (() pada kolom yang sesuaiNoSikap dan PerilakuSSRKPTP

1.

2.

3.

4.

5.Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan

Menghormati orang lain

Tidak berbohong kepada siapapun

Manaati rambu-rambu lalu lintas

Menuruti perintah orangtua

Keterangan: S (selalu)P (pernah)

SR (sering) TP (tidak pernah)

K (kadang-kadang)

Pilihan Ganda!

1. Peraturan yang memikat semua orang dan memiliki sanksi yang tegas dan memaksa adalah....a. norma hukum

c. norma agama

b. norma kesopanan

d. norma kesusilaan

2. Pelanggaran terhadap norma hukum tidak akan menyebabkan....a. Ketahanan

c. kegelisahan

b. keresahan

d. keguncangan

3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diatur dalam....a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

c. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

d. Pasal 1 ayat (4) UUD 1945

4. Hukum Nasional termasuk jenis hukum menurut....a. bentuknya atau wujudnya

b. waktu berlakunya

c. wilayah berlakunya

d. tugas dan fungsinya

5. Konvensi sering disebut sebagai konstitusi yang tidak tertulis dan mempunyai beberapa unsur.

Dibawah ini yang bukan merupakan unsur konvensi adalah....a. kelaziman

b. tradisi/kebiasaan

c. praktik

d. keagamaan

Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan pengertian norma!

2. Tuliskan macam-macam norma!

3. Jelaskan pentingnya norma!

4. Jelaskan sumber-sumber norma!

5. Berikan contoh pelaksanaan norma dengan sanksi pelanggaran terhadap norma!

BAB II

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA

Standar Kompetensi:

2. Mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama

A. CIRI PERJUANGAN BANGSA INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH TAHUN 1908

Ketika para pemimpin Indonesia mendengar bahwa Jepang resmi menyerah kepada tentara sekutu, para pemimpin tersebut meningkatkan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Perjalanan panjang yang berliku telah di tempuh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Semangat perjuangan bangsa yang tidak kenal menyerah memberikan hasil, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dilandasi dengan keimanan dan ke taqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta keikhlasan untuk berkorban.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dengan demikian suatu konstitusi memuat peraturan pokok (fundamental) mengenai suku guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama Negara (Pembukaan Konstitusi Pertama UUD 1945). Ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908.

Sebelum Tahun 1908Sesudah Tahun 1908

Bersifat kedaerahan

Tergantung kepada pemimpin

Tidak terorganisir

Kalah dalam persenjataan

Belanda memakai praktek adu domba

Bersifat nasional

Tidak tergantung kepada pemimpin

Terorganisir

Bentuk perjuangan tidak bersifat fisik melainkan berupa gerakan sosial, ekonomi dan pendidikan.

B. PENDERITAAN RAKYAT PADA MASA PENJAJAHAN

Setelah berakhirnya penjajahan Belanda, Indonesia di jajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Meskipun waktunya lebih singkat, penjajahan Jepang terkenal dengan penjajahan yang kejam dan banyak menimbulkan penderitaan rakyat.

Awalnya kedatangan Jepang terkesan simpatik dengan tujuan untuk membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa-bangsa barat bahkan Jepang menawarkan diri sebagai cahaya pelindung, dan pemimpin Asia. Respon rakyat Indonesiapun baik karena menganggap mereka sebagai pahlawan pembebas.

C. ARTI KEMERDEKAAN BAGI SUATU BANGSA

Salah satu hak asasi manusia yang paling asasi adalah kemerdekaan. Kemerdekaan pada hakekatnya merupakan kemerdekaan masing-masing individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan berarti keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, dan tidak terjajah lagi.

Kemerdekaan merupakan arti sangat penting bagi setiap negara. Dengan kemerdekaan berarti negara tersebut memounyai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada dua, yaitu kedaulatan kedalam dan kedaulatan keluar.

D. PENTINGNYA PEWARISAN SEMANGAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia yaitu :

a. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia.

b. Proklamasi kemerdekaan merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI yang terbentang dari sabang sampai merauke.

c. Proklamasi kemerdekaan merupakan pangkal perubahan dari Tata Hukum Kolonial menjadi Tata Hukum Nasional.

d. Proklamasi merupakan titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.

E. PERISTIWA RENGAS DENGKLOK

Menjelang proklamasi terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu yang tepat untuk mengumumkan kemerdekaan, golongan tua khususnya Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak tidak dapat dilakukan tanpa adanya keterlibatan PPKI yang dianggap mewakili rakyat Indonesia. Sebaliknya golongan muda berpendapat lain mereka berpendapat lain. Mereka berpendapat dan mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilakukan tanpa melibatkan PPKI.

F. PERISTIWA PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

Penyelenggaraan Proklamasi Kemerdekaan ini disiapkan oleh Badan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokurilsu Junbi Inkai) yang terbentuk sebelumnya. Yang kita anggap mewakili bangsa Indonesia seluruhya dan yang merupakan sebagai pembentuk negara republik Indonesia. Naskah Proklamasi Kemerdekaan itu ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 (naskah asli memakai tahun Jepang, 05 = 2605).G. MAKNA PROKLAMASI BAGI BANGSA INDONESIA

Dari kenyataan sejarah itu dapatlah diketahui , bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan sebagai suatu perjuangan dan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik kulminasi daripada perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan dirinya untuk mencapai kemerdekaan negara dan bangsa yang telah berabad-abad di cengkeraman oleh penjajah.

H. SUASANA SIDANG PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945

Tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan siding setelah keanggotaannya ditambah dari jumlah semula ketika dibentuk sehingga berjumlah 26 orang.

I. HASIL-HASIL SIDANG PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945

Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu berhasil menetapkan antara lain, sebagai berikut :

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

b. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

c. Untuk sementara waktu pekerjaan Presiden sehari-hari dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) sebagai pembantu pekerjaan Presiden untuk sementara waktu.

J. HUBUNGAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN DENGAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945Adapun hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a. UUD 1945 merupakan kontrak sosial yang bersifat final sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Proklamasi dengan UUD 1945 merupakan satu Pengejawantahan isi bangsa Indonesia. Diibaratkan Pembukaan UUD 1945 merupakan anak kandung dari Proklamasi. Jadi keduanya merupakan pertalian yang sangat erat.

c. Pembukaan dan UUD 1945 merupakan penjabaran lebih lanjut dari isi dan makna Proklamasi 17 Agustus 1945.

K. SIKAP SETIA KEPADA PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI

Adapun sikap setia kepada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:a. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

b. Proklamasi itu dicapai dengan penuh pengorbanan, baik jiwa maupun harta.

c. Bangsa Indonesia telah dapat mengatur/menyelenggarakan Pemerintahan tanpa campur tangan bangsa lain.

d. Bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya memiliki pedoman/panduan yaitu konstitusi.

e. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib mempertahankan kemerdekaan dan menjalankan konstitusi yang berlaku.

f. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya.

L. SIKAP POSITIF TERHADAP MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIASikap positif yang harus dipertahankan terhadap makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia antara lain:

a. Pro Patria dan Primus Patrialis, yaitu selalu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.

b. Jiwa solidaritas atau rasa setia kawan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan.

c. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antara agama, suku, golongan dan bangsa. Misalnya menghormati orang lain yang merupakan ibadah.

d. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab misalnya memberikan bantuan, seperti pakaian, obat-obatan kepada korban gempa dan Tsunami.

e. Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam seperti sikap terhadap bekas kamu kooperator (orang yang bekerjasama dengan penjajah) dan bekas gerombolan bersenjata.

M. Soal LatihanPILIHAN GANDAA. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat!

1. Perjuangan kemerdekaan Indonesia sebelum Pergerakan Nasional selalu mengalami kegagalan, karena....a. Belum adanya jiwa dan semangat persatuan serta kesatuan bangsa yang kuat

b. Belum ada pimpinan yang tangguh

c. Gerak perjuangannya belum merekat

d. Hanya mementingkan nasib anggotanya

2. Timbulnya pergerakan nasional Indonesia didasari oleh hal yang sangat dirasakan oleh kaum terpelajar, yaitu....a. Perasaan satu bangsa

b. Perasaan satu tanah air

c. Perasaan satu adat dan budaya

d. Kesadaran nasib bangsa yang menderita akibat penjajahan

3. Penderitaan rakyat Indonesia mencapai puncaknya pada masa Jepang, karena selain kekurangan pangan dan sandang, Jepang juga menindas rakyat dengan....a. Melarang rakyat melakukan kegiatan politik

b. Menjanjikan kemerdekaan

c. Melakukan pemerasan tenaga

d. Melarang menggunakan bahasa Indonesia

4. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945 adalah....a. Tidak ada sangkut pautnya

b. Berkaitan satu sama lain

c. Tidak ada hubungan langsung

d. Terpisah satu sama lain.5. Pada tanggal berapa hari Kemerdekaan RI....a. 16-8-1945

c. 17-9-1945

b. 17-8-1945

d. 18-8-19456. Yang mengesahkan UUD 1945 adalah....a. MPR

c. BPUPKI

b. DPR

d. PPKI

7. UUD 1945 ditetapkan dan disahkan sejak tanggal....a. 20-05-1908

c. 17-08-1945

b. 28-10-1928

d. 18-08-1945

SKALA SIKAPPetunjuk !

Berilah tanda cek () pada kolom yang sesuai dengan pendapat kalian !

NoPernyataanYaTidak

1Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan titik

puncak perjuangan bangsa Indonesia

2UUD 1945 disahkan pertama kali pada tanggal

18 Agustus 1945

3Proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu wujud kebulatan tekad Bangsa Indonesia

4Sebagai generasi penerus kemerdekaan kita isi dengan pembangunan baik mental maupun spiritual

5Kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan rakyat Indonesia baik jiwa dan raga melawan para penjajah.

Keterangan:Ya : Sependapat dengan pernyataan (skor 1, jika pernyataan positif, dan skor 0,

jika pernyataan negatif).

Tidak: Tidak sependapat dengan pernyataan (skor 0, jika pernyataan positif dan

skor 1, jika pernyataan negatif).

URAIANJawablah dengan singkat dan jelas pertanyaan di bawah ini!1. Jelaskan perbedaan ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908

2. ceritakan dengan singkat penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan.

3. ceritakan dengan singkat peristiwa Rengas Dengklok!

4. Ceritakan dengan singkat perumusan naskah proklamasi

5. Sebutkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia!

6. Sebutkan hasil-hasil sidang PPKI pada tanggal 18-8-1945!

7. Sebutkan hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945!

8. Tunjukkan sikap setia kepada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia!

BAB III

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Standar Kompetensi:

3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)

A. PENGERTIAN HAM

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME merupakan anugerah yang wajib dan dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 UU no. 39 tahun 1999), UU no. 28 tahun 2000.

B. SEJARAH HAM

HAM dikenalkan pertama kali oleh Ana E. Roosevelt, istri Presiden Amerika Serikat ke-12 yaitu Fran Khu Delano Roosevelt, istri FD. Roosevelt dengan istilah Hukum Rights (HAM PBB 1948).

Menurut pakar dari Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM diawali dari lahirnya Magna Charta tahun 1215 di Inggris. Sebelum Magna Charta lahir, raja inggris dapat berbuat sekehendak hati, rakyat berjuang sampai raja Jhon Lock Land mau menandatangani piagam tersebut. Dengan piagam inilah kekuasaan raja dibatasi dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya dimuka umum. Apabila raja melanggar hukum, ia harus diadili dan bertanggungjawab.

C. LATAR BELAKANG LAHIRNYA HAM

Latar belakang lahirnya HAM karena banyak kasus-kasus diluar batas kemanusiaan. Sehingga timbullah lembaga-lembaga yang mengusulkan supaya ada aturan perundang-undangan tentang HAM yang lebih tegas.

D. DASAR HUKUM HAM DI INDONESIA

Ketentuan HAM diatur dalam UUD 1945 selanjutnya diterjemahkan menjadi ketentuan yang lebih terperinci didalam :

1. UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM

2. UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

E. MACAM HAK ASASI MANUSIA

HAM dibedakan antara lain :

1. Hak asasi pribadi/personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak

2. Hak asasi ekonomi/property rights yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya

3. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah/rights of legal equality4. Hak asasi politik/political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam Pemilu) dan hak mendirikan partai politik.

5. Hak asasi sosial dan kebudayaan/social and culture rights misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan

6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan/procedural rights misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan dan peradilan.

F. LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM

Adapun lembaga perlindungan HAM adalah Pemerintah dan aparatnya termasuk POLRI dan TNI, Kontras, LBH, Kejaksaan RI, Pengadilan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, serta semua WNI.

G. PASAL DALAM UUD 1945 YANG MENGATUR HAM

1. Pasal 27 tentang Hukum

2. Pasal 28 tentang Kemerdekaan berpendapat

3. Pasal 29 tentang Agama

4. Pasal 30 tentang Bela Negara

5. Pasal 31 tentang Pendidikan

6. Pasal 32 tentang Kebudayaan

7. Pasal 33 tentang Ekonomi

8. Pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial

H. INSTRUMEN HAM

Terkait dengan adanya kewajiban dan tanggung jawab semua WNI dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM, terbentuk banyak lembaga-lembaga perlindungan HAM oleh masyarakat ataupun aktifis-aktifis HAM Indonesia, diantaranya YLBHI, KONTRAS (Komisi untutk orang hilang dan Tindak Kekerasan), Lembaga Studi dan Advokasi HAM, LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Sedangkan Instrumen HAM itu sendiri terdiri dari :

1. UUD 1945 beserta Amandemennya

2. Tab MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM

3. UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM

4. UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

I. SOAL LATIHANLEMBAR KERJA SISWA

Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Universal Declaration of Human Right lahir pada tanggal....a. 3 Maret 1948

c. 10 Desember 1948

b. 18 Agustus 1948

d. 12 Nopember 1948

2. Sebagai perwujudan bahwa Indonesia menjunjung tinggi HAM maka dibentuk undang-undang yang yaitu mengatur tentang HAM, yaitu undang-undang nomor....a. 2 tahun 1948

c. 22 tahun 1999

b. 39 tahun 1999

d. 25 tahun 1999

3. Pedoman resmi pelaksanaan HAM di Indonesia adalah....a. Pancasila dan UUD 1945c. UUD 1945 dan Ketetapan MPR

b. Piagam PBB dan UUD 1945d. Ketetapan MPR dan Undang-undang

4. Lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM adalah....a. POLRI

c. LSM

b. KOMNAS HAM

d. LBH

5. Salah satu contoh hak asasi yang bersifat pribadi dalam kehidupan sehari-hari adalah....a. Kebebasan memeluk salah satu agama

b. Menuntut apa yang diinginkan

c. Melaksanakan kewajiban kepada Negara

d. Kebebasan bergerak diwilayah tanah air.

URAIANJawablah pertanyaan dibawah ini tepat!

1. Apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia ?

2. Sebutkan Undang-undang yang mengatur pelaksanaan HAM di Indonesia !

3. Sebutkan berapa lembaga yang menangani masalah HAM di Indonesia !

4. Sebutkan 4 macam HAM yang kamu ketahui !

5. Berilah contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia !

BAB IVKEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Standar Kompetensi:4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat

A. HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

1. PENGERTIAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki potensi dasar yaitu akal pikiran kehendak, dan hati nurani. Pikiran dan keinginan manusia harus diekspresikan dan hal tersebut bisa dilakukan dengan salah satu cara yaitu dengan mengemukakan pendapat. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak kemanusiaan sangat mendasar dan sepanjang pendapatnya positif orang bebas mengemukakan segala pikirannya.

2. LANDASAN HUKUM KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 19

b. Konvensi hak-hak Sipil dan Politik, pasal 19

c. Pasal 28 UUD 1945

d. UU no. 9 tahun 1998

e. Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 amandemen ke IV

3. TUJUAN DIJAMINNYA KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Dengan adanya kemerdekaan mengeluarkan pendapat bagi setiap warga negara, maka pemerintah dapat menyerap arpirasi warganya untuk menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan publik. Ketika daya serap pemerintah lemah, maka warga negara dapat memperbesar daya serap tersebut dengan cara mengeluarkan pendapat berupa kritik, saran, atau bahkan tuntutan kepada pemerintah. Dengan demikian, kemerdekaan mengeluarkan pendapat sangat penting untuk mendorong pemerintah agar kebijakannya sejalan dengan kehendak rakyat dan mencegah kehendak yang tidak aspiratif.

B. KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT YANG BERTANGGUNG JAWABKebebasan mengemukakan pendapat merupakan kebebasan yang dalam skala nasional dilindungi UUD 1945 dan skala internasional pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang seharusnya dalam mengemukakan pendapat kita harus memperhatikan hak orang lain dan mentaati peraturan hukum, norma kesopanan dan kesusilaan.1. KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dijamin UU No. 9 tahun 1998, yang lahir dengan beberapa landasan pemikiran sebagai berikut :

a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

b. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

c. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan negara keadilan sosial menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai.

d. Hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 UU no. 9 tahun 1998 mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai berikut :

a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia dengan Pancasila dan UUD 1945.

b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisifasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab dalam kehidupan berdemokrasi.

d. Mendapatkan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

2. MENGHARGAI PERBEDAAN PENDAPAT

Dalam berpendapat perbedaan tidak bisa dihindarkan, karena perbedaan itu adalah fitrah. Perbedaan itu ada agar manusia saling mengenal satu dengan lainnya. Jika semua manusia sama maka kita sulit mengenal orang.

3. PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNGJAWAB

Pers adalah media atau sarana untuk menyiarkan berita. Kebebasan pers telah ikut memberikan pencerahan dalam perubahan-perubahan sosial yang penting dimasyarakat. Ini berarti pers memiliki kebebasan dalam perannya sebagai jembatan informasi kepada khalayak. Walaupun pers ada kebebasan tetapi ada beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh pers yaitu yang terdapat dalam pasal 6 UU pers yang isinya :

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui

b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhenekaan

c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

C. MEMPRAKTIKKAN KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SECARA BERTANGGUNGJAWABAda beberapa hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu :

1. TATA CARA MENGEMUKAKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

a. Demonstrasi atau unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya secara demonstrative di muka umum.

b. Rapat umum sebagai cara penyampaian pendapat di muka umum dengan arak-arakan di jalan umum.

c. Rapat umum sebagai cara mengemukakan pendapat dengan pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

d. Mimbar bebas sebagai cara penyampaian pendapat di muka umum dengan mengadakan pertemuan yang dilakukan secara bebas tanpa tema tertentu.

2. TEMPAT DAN WAKTU MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Adapun waktu untuk mengemukakan pendapat di muka umum adalah pada peringatan hari besar keagamaan, 17 Agustus dan Tahun Baru. Sedangkan tempatnya yaitu :

1. Di lingkungan Istana Kepresidenan dengan radius 150 meter dari pagar luar.

2. Di lingkungan Instalasi militer, tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan laut/udara, stasiun KA, terminal angkutan darat dan objek vital nasional dengan radius 150 meter dari pagar luar.

3. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT

a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.

b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.

c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.

e. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

4. PROSEDUR MENGEMUKAKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

a. Penyampaian pendapat di muka umum wajib memberitahukan serta tertulis kepada pihak kepolisian yang disampaikan oleh pimpinan atau penanggungjawab kelompok. Pemberitahuan disampaikan paling lambat 3 X 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Pemberitahuan tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan.

b. Pemberitahuan tentang kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang ruang lingkupnya satu kecamatan disampaikan kepada Polsek. Untuk satu Kabupaten kepada Polres. Untuk Kabupaten/Kota atau lebih dalam satu provinsi kepada Polda dan untuk dua provinsi atau lebih kepada Mabes Polri.

c. Penanggungjawab kegiatan wajib bertanggungjawab agar kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat terlaksana secara aman, tertib dan damai. Untuk 100 orang pengunjuk rasa harus ada 5 orang penanggungjawab.

d. Pihak Polri setelah menerima surat pemberitahuan, harus melakukan tindakan

Memberikan surat tanda terima pemberitahuan

Berkoordinasi dengan penanggungjawab penyampaian pendapat dimuka umum.

Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat.

Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute penyampaian pendapat dari lokasi di tuju atau sebaliknya.

5. KEWAJIBAN PEMERINTAH APABILA ADA DEMONSTRASI

Ada 4 hal pokok yang harus dilakukan pemerintah apabila ada warga negara yang sedang mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu :

a. Melindungi HAM

b. Menghargai Asas Legalitas

c. Menghargai Prinsip Praduga tak bersalah

d. Menyelenggarakan pengamanan.

D. SOAL LATIHANLEMBAR KERJA LATIHAN SISWA

Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Hakikat kebebasan berpendapat merupakan wujud kebebasan....a. Mengemukakan perasaan

c. Membantah pendapat pihak lain

b. Memendam pikiran

d. Menerima pendapat pihak lain

2. Jika penyampaian pendapat umum di istana Presiden, maka harus berada di luar pagar dengan radius ... Meter.

a. 100

b. 150

c. 300

d. 350

3. Undang-undang no. 9 tahun 1998 adalah ketentuan hukum tentang....a. Hak kebebasan mengemukakan pendapat

b. Undang-undang pers

c. Undang-undang komunikasi

d. Undang-undang informasi

4. Sikap yang paling bijak ketika menghadapi teman yang berbeda pendapat yaitu....a. Tetap memaksakan kehendak

b. Menerima dengan lapang dada

c. Meninggalkannya karena berbeda pendapat

d. Menghasutnya agar sependapat

5. Berikut ini yang membatasi kebebasan penyampaian pendapat, kecuali....a. Ketertiban umum

c. Keselamatan publik/umum

b. Keamanan nasional

d. Keselamatan diri sendiri

Jawablah pertanyaan dengan tepat!

1. Jelaskan pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat!

2. Manfaat apa yang dapat kamu ambil dari adanya kebebasan pers!

3. Jelaskan tujuan adanya jaminan mengemukakan pendapat!

4. Sebutkan isi pasal 28 UUD 1945!

5. Berapa batas jarak antara peserta demontrasi dengan lingkungan istana kepresidenan!DAFTAR PUSTAKA

Dahlan, Saronji. 2008. Seribu Pena Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Penerbit ErlanggaDwiyono, Agus. 2008. dkk. Kewarganegaraan SMP Kelas VII. Jakarta: Yudhistira

Tim Guru PKn SMP Labschool. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Murdiono, Mukhamad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII untuk SMP dan MTs. Klaten: Intan Pariwara

Priyanto, A.T. Sugeng. Dkk. CTL Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VII Edisi 4. Jakarta: PT JePe Press media Utama

Hk. Alam/Hk. Antar waktu

Ius Constituendum

Ius Constitutum

Hukum Internasional

Hukum Nasional

Hukum Lokal

Hukum Tidak Tertulis

Hukum Tertulis

Hukum

Menurut Waktu Berlakunya

Menurut Wilayah

Berlakunya Wujudnya

Menurut Bentuk

Atau Wujudnya

Menurut Isinya

Menurut Tugas dan

Fungsinya

Menurut Pribadi

Yang Diaturnya

Hukum Perdata

Atau Private

Hukum Publik

Hukum Formal

Hukum Material

Hukum Satu Golongan

Hukum Semua Golongan

Hukum Antargolongan

Hukum Tata negara

Hukum Adm. Negara

Hukum Pidana

Hukum Acara

Hukum Perdata

Hukum Keluarga

Hukum Kekayaan

Hukum Perniagaan

Hukum Waris

Hukum Perkawinan

Pidana Formal

Perdata Formal

PAGE 11Diktat Materi Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII

MGMP Pendidikan Kewarganegaraan Kabupaten Tabalong Thn. 2009/2010