1

MATERI PEMBELAJARAN Pkn

SMP KELAS VIIISEMESTER 1

Penyusun:Helmy Pratama

Penerbit:transcend product,surakarta

2

Standar Kompetensi1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai

pancasila.Kompetensi Dasar1.1 Menjelaskan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi

negara.1.2 Menguraikan nilai – nilai Pancasila sebagai dasar Negara

dan Ideologi Negara.1.3 Menunjukan sikap positif terhadap Pancasiladalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam

kehidupan bermasyarakat.

Materi Pkn semester 1 kelas VIII

3

PETA KONSEP

Menampilkam perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila

Menjelaskan pancasila sebagai dasar negara dan

ideologi negara

Menguraikan nilai – nilai Pancasila sebagai dasar

Negara dan Ideologi NegaraMenunjukan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan

bernegaraMenampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat

4

A. Pancasila Sebagai Dasar Negara Sebagai dasar negara berarti pancasila merupakan

norma dasar dalam penyelenggaraan negara kita.Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma tertinggi dalam negara,serta sebagai sumber hukum dalam kehidupan ketatanegaraan indonesia,maka semua norma/aturan yang berlaku di negara kita tidak ada yang bertentangan dengan pancasila.Pancasila sebagai dasar negara republik indonesia digunakan sabagai dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia.Hal ini berarti bahwa segala sesuatu mengenai tata kehidupan bernegara harus didasarkan pada pancasila.

BAB IPANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN

IDEOLOGI NEGARA

5

B. Perumusan PancasilaPancasila dipergunakan sebagai dasar negara indonesia

pertama kali disampaikan oleh pidato oleh Ir.Soekarno dalam sidang BPUPKI.Pada tanggal 1 juni 1945 dalam pidatonya,Bung Karno menyampaikan usulan dasar-dasar yang akan dipergunakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka.Usulan tersebut adalah:1. Kebangsaan Indonesia(Nasionalisme)2. Internasionalisme(perikemanusiaan)3. Mufakat atau Demokrasi4. Kesejahteraan sosial5. Ketuhanan yang maha esa/ketuhanan yang

berkebudayaan.

6

Adapun usulan dari Mohammad Yamin secara lisan dan tertulis tentang rumusan negara,sebelum Bung Karno menyampaikan usulannya.berikut usulan dari M.Yamin: SECARA LISAN

1. Peri Kebangsaan2. Peri Kemanusiaan3. Peri Ketuhanan4. Peri Kerakyatan5. Kesejahteraan Rakyat

SECARA TERTULIS1. Ketuhanan yang Maha Esa2. Persatuan Indonesia3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

7

Pada tanggal 22 juni 1945 panitia sembilan berhasil menyusun sebuan piagam (piagam jakarta),yang didalamnya terdapat rumusan pancasila sebagai berikut:1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam

bagi pemeluk-pemeluknya2. Kemanusian yang adil dan beradap3. Persatuan indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawarahan perwakilan5. Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia

8

Rumusan pancasila yang tedapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha esa2. Kemanusiaan yang adil dan beradap3. Persatuan indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

9

C. Nilai Pancasila Sebagai Ideologi NegaraNilai-nilai yang terkandung dalam ajaran pancasila baik

sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif,artinya hakikat nilai-nilai pancasila adalah bersifat universal,sehingga dimungkinkan dapat diterapkan dalam negara manapun juga di muka bumi.Jika ada suatu negara lain menggunakan prinsip filsafah,bahwa negara berkebutuhan,berkemanusiaan,berpersatuan,berkerakyatan,dan berkeadilan sosial,maka negara tersebut pada hakekatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai-nilai pancasila.

10

Nilai-nilai pancasila bersifat objektif,maksdnya adalah:1. Rumusan dari sila-sila pancasila itu sendiri memiliki

makna yang terdalam menunjukan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai

2. Inti dari nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa indonesia baik dalam adat kebiasaan,kebudayaan,kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan

3. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar,sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di indonesia.

11

Sedangkan nilai-nilai pancasila bersifat subjektif,terkandung maksud bahwa keberadaan nilai pancasila itu tergantung atau terletak pada bangsa indonesia sendiri.

Karena nilai-nilai pancasila bersifat objektif dan subjektif tersebut,maka nilai-nilainya bagi bangsa kita menjadi landasan,dasar serta semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

12

D. Nilai – Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

Nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap

tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara

negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada

pancasila,dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur

serta memegang teguh cita-cita moral bangsa.pancasila mengandung

nilai sebagai sumber acuan etika kehidupan berbangsa dan

merupakan paradigma pembangunan Nasional.Sebagai paradigma

pembangunan artinya Pancasila sebagai sumber nilai,dasr,arah dan

tujuan dari proses pembangunan.

13

E. Pentingnya Sikap Positif terhadap PancasilaSebagai ideologi dan dasar negara,Pancasila

mempunyai fungsi sebagai acuan bersama,baik dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan politik antara golongan dan kekuatan politik yang ada.

Untuk itulah dibutuhkan pemahaman dan kesadaran dari seluruh warga negara indonesia untuk melaksanakan pancasila dalam segala tata kehidupan baik bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara.

14

F. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Karakteristik ideologi pancasila

Karakteristik yang dimaksud adalah ciri khas yang dimiliki oleh pancasila sebagai ideologi Negara,yang membedakan dengan ideologi-ideologi yang lain.Karakteristik ini berhubungan dengan sikap positif bangsa indonesia yang memiliki pancasila.

15

Adapun karakteristik tersebut adalah:1. Sila ketuhanan Yang Maha Esa

Dari sila ini sikap positif ditunjukan dengan cara menunjukan sikap percaya dan taqwa kepada tuhan yang maha esa sesuai dengan agama masing-masing.selain itu hidup dinegara indonesia yang bukan negara yang menganut satu agama/teokrasi,maka kita harus menunjukan sikap mengedepankan toleransi antar umat beragama.

16

2. Sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pada sila ini sikap positif dapat kita tunjukan dengan penghargaan kepada sesama umat manusia apapun agama,suku bangsa dan bahasanya.

17

3. Sila Persatuan Indonesia

Dari sila ini sikap positif yang dapat kita tunjukan dengan cara menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.selain sikap positif dapat ditunjukan dengan adanya kesanggupan dan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara bila diperlukan.

18

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawarahan/perwakilan

Bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan sistem demokrasi.Demikrasi yang dianut adalah demokrasi pancasila.dalam rangka pelaksanaan demokrasi kita mementingkan akan musyawarah.musyawarah tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas maupun minoritas.Keputusan dihasilkan oleh musyawarah itu sendiri.

19

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sikap positif pada sila ini dapat kita tunjukan dengan cara mengedepankan sikap hidup suka bekerja keras,menghargai karya orang lain serta menghargai prestasi kerja.

20

G. Menampilkan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam berbagai Kehidupan Masyarakat

Bagi bangsa indonesia nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat indonesia,maka pancasila juga sebagai paradigma pembangunan,maksudnya sebagai kerangka fikir,sumber nilai,orientasi dasar,sumber asa serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu.

21

1. Penampilan Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam Bidang Politik

Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik tak bermoral tak bermartabat. Seperti misalnya “money politic”, kesewenang – wenangan penguasa, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongannya dan praktek-praktek politik lain yangbertentangan dengan nilai-nilai leluhur Pancasila seharusnya tidak boleh hidup dan berkembang di Indonesia. Apalagi praktek politik sudah benar – benar berlandaskan pada nilai – nilai Pancasila, sudah barang tentu praktek – praktek politik yang tidak bermoral dan tidak bermartabatakan terhindarakan.

Jadi sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik dapat ditampilkan melalui penyelenggaraan praktek – praktek politik yang bermoral dan bermartabat.

22

2. Penampilan Sikap Positif Terhadap Pancasila di bidang Ekonomi

Dalam praktek bidang ekonomi,pancasila menjadi landasan nilai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi,pembangunan tersebut berdasarkan atas nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai kemanusiaan artinya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan umat manusia,artinya praktek nyata kegiatan ekonomi yang harus dihindari antara lain praktek monopoli,monopsoni,persaingan bebas/tidak sehat.

adapun praktek kehidupan ekonomi yang baik adalah mengacu pada nilai-nilai pancasila yang ada dalam praktek nyatanya bercirikan persaingan yang jujur,berkeadilan,mendorong perkembangan etos kerja.

23

3. Penampilan sikap positif terhadap Pancasila dibidang Hukum

Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum,maka setiap perumusan peraturan perundang-undangan nasional harus memperhatikan dan menampung aspirasi rakyat sebagai cerminan nilai-nilai kemanusian,kerakyatan dan keadilan.dalam pembaharuan hukum pancasila sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai peraturan yang paling mendasar di Negara kesatuan RI.

4. Penampilan Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya

Dalam etika kehidupan berbangsa harus tetap memperhatikan pada rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur,saling peduli, saling memahami,menghargai,mencintai,menolong sesama.

24

Disamping itu perli dikembangkan budaya keteladanan utamanya perilaku dari para pemimpin baik pemimpin formal maupun pemimpin informal dalam masyarakat.

H. Usaha Mempertahankan Ideologi dan Dasar Negara Pancasila

Mempertahankan Pancasila berarti mengusahakan agar sila- sila dalam Pancasila dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Terhadap beberapa upaya untuk mempertahankan nilai – nilai leluhur Pancasila, antara lain :1. Melaksanakan sila – sila Pancasila dalam kehidupan

bernegara / kegiatan kenegaraan.2. Melaksanakan sila – sila Pancasila dalam kehidupan

bermasyarakat.

25

3. Melaksanakan sila-sila pancasila melalui jalur pendidikan formal (kehidupan sehari - hari di sekolah), jalur pendidikan nonformal dan jalur media masa

4. Memasukkan sila-sila pancasila dalam kurikulum pendidikanDalam setiap jenjang pendidikan perlu diajarkan pancasila. Perlu dicamkan kepada anak didik pentingnya pancasila sebagai idiologi Negara dan dasar Negara.

26

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada huruf a,b,c,d!1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa

indonesia,hal ini berarti pancasila merupakan...a. Dasar Negara b. Paradigma pembangunanc. Ideologi negarad. Falsafah negara

2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kedua,ketiga,keempat,serta kelima.hal ini berarti kelima sila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh adalah pendapat dari...

e. Muhammad hattaf. Mr.muhammad yaming. Ir.soekarnoh. Mr.soepomo

LATIHAN SOAL

27

3. Nilai-nilai pancasila pada hakekatnya kebenaran tidak hanya diakui oleh bangsa indonesia saja melainkan juga diakui oleh bangsa lain.hal ini menunjukan nilai pancasila bersifat...

a. Universalb. Fleksibelc. Dinamisd. Idealis

4. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi,golongan dan sosial,sedangkan liberalisme mengangunkan kepentingan...

e. Golongan minoritasf. Sosial kemasyarakatang. Individuh. Negara dan bangsa

28

5. Kesadaran akan adanya hak demokrasi dengan memperhatikan harkat dan martabat orang lain merupakan wujud nilai pancasila pada sila...

a. Pertamab. Keduac. Ketigad. Keempat

6. Berikut Sikap positif,kecuali:e. Sikap yang baik dalam menghadapi sesuatuf. Sikap menjujung kebenarang. Sikap kritis dalam menelaah sesuatuh. Sikap terburu-buru dalam pengambilan masalah

29

7. Contoh perilaku demokrasi dilingkungan sekolah oleh peserta didik yang berdasarkan pancasila yaitu...

a. Pemilihan wali kelasb. Pemilihan kepala sekolahc. Pemilihan ketua kelasd. Pemilihan siswa teladan

8. Setiap warga negara harus menunjukan sikap positif terhadap pancasila yang berarti...

e. Mempelajari materi pancasilaf. Mengamalkan nilai-nilai pancasilag. Menghafalkan rumusan pancasilah. Merubah isi pancasila

30

9. Praktek “money politik” merupakan bentuk penyelewengan terhadap penerapan nilai-nilai pancasila dalam bidang...

a. Ekonomib. Politikc. Sosial budayad. Hukum

10. Nilai-nilai keadilan didalam pancasila memiliki makna...e. Sama rata sama rasaf. Yang lemah selalu ditolongg. Kekeluargaan dan gotong royongh. Yang kuat memberi donor

31

1. Jelaskan pentingnya ideologi pancasila bagi kehidupan masyarakat!

2. Jelaskan menurut pendapat anda bahwa nilai-nilai pancasila itu bersifat universal!

3. Mengapa menghargai kemajemukan bangsa itu penting?4. Mengapa nilai-nilai pancasila dikatakan sudah ada sebelum

berdirinya negara republik indonesia?5. Berilah 3 contoh kegiatan nyata disekolah sebagai wujud

upaya menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila!

ESSAY

32

Standar Kompetensi2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah berlaku di

Indonesia.Kompetensi Dasar2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di

Indonesia.2.2 Menganalisa penyimpangan – penyimpangan terhadap

konstitusi yang berlaku di Indonesia.2.3 Menunjukan hasil – hasil amandemen UUD 19452.4 Menampilkan sikap positif terhadap UUD 1945 hasil

amandemen.

Materi Pkn semester 1 kelas VIII

33

PETA KONSEP

Memahami berbagai

konstitusi yang pernah berlakudi

Indonesia

Menjelaskan bagian konstitusi yang

pernah berlaku di IndonesiaMenganalisa

penyimpangan – penyimpangan

terhadap konstitusi yang berlaku di

IndonesiaMenunjukan hasil – hasil amandemen

UUD 1945

Menampilkan sikap positif terhadap UUD

1945 hasil amandemen

34

A. Pengertian, Fungsi, dan Isi Muatan Konstitusi1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis “CONSITUERE” artinya membentuk atau menetapkan. Konstitusi dalam bahasa Belanda “GRONDWET” GRON artinya dasar, WET artinya Undang-undang. Konstitusi dalam bahasa inggris “CONSTITUTION” artinya konstitusi ( Undang – undang Dasar ) Menurut James Bryce Konstitusi adalah sebagai

kerangka Negara yang di organisasikan melalui hukum.

BAB IIKONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI

INDONESIA

35

Menurut CF STRONG konstitusi adalah sekumpulan asas – asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan hak – hak dar yang diperintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah

Menurut L.J A Peeldoorn, konstitusi dibedakan dalam dua pengertian, yaitu konstitusi sebagai grandwet (undang-undang dasar). Konstitusi sebagai UUD adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis.

Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan

warga negara.

36

2. Ditetapkan susunan kenegaraan suatu Negara yang bersifat Fundamental.

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat Fondamental.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas konstitusi dapat disimpulkan :4. Konstitusi adalah aturan pokok Fondamental

mengenai sendi – sendi pembentukan dan penyelenggaraan Negara.

5. Konstitusi adalah undang – undang yang menjadi dasar semua peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur yang mengikat pemerintah Negara diselenggarakan dalam masyarakat.

37

2. Fungsi Konstitusia. Dasar untuk mengawasi kekuasaan pemerintahb. Membatasi peraturan pemerintah secara efektif.c. Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara.d. Menentukan lembaga Negara bekerjasama dengan

lembaga Negara yang lain.e. Menentukan hubungan diantara lembaga negara.f. Menentukan pembagian kekuasaan dalam Negara.g. Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-

wenang dari penguasanya.h. Menjadi landasan struktural penyelenggaraan

pemerintahan.i. Mengawasi semua peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalam Negara.

38

3. Substansi Konstitusi NegaraMasing-masing negara mempunyai konstitusi yang

berbeda-beda sebab konstitusi disusun berdasarkan sejarah, budaya, idiologi, tujuan negara masing-masing konstitusi secara umum memuat hal-hal yang sangat pokok bagi kehidupan suatu bangsa. Konstitusi merupakan landasan hukum yang sah sebagai dasar penyelenggaraan Negara. Dalam konstitusi diataur masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan Negara baik idiologi Negara, tujuan Negara,dasar Negara, sistem pemerintahan Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara.

39

Pada hakekatnya suatu konstitusi berisi 3 hal utama, yaitu :1. Adanya jaminan HAM bagi warga Negara2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara

yang bersifat Fondamental.3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas

ketatanegaraan yang bersifat Fondamental.B. Konstitusi yang Berlaku di Indonesia

a. Periode I berlaku UUD 1945b. Periode II berlaku KONSTITUSI REPUBLIK

INDONESIA SERIKATc. Periode III berlaku UUDS 1950d. Periode IV berlaku UUD 1945e. Periode V berlaku UUD 1945 amandemen

40

PERIODE I berlaku UUD 1945 tanggal 18Agustus 1945 tanggal 27 Desember 1949 Bentuk negara = Negara Kesatuan Bentuk Pemerintahan = Republik Bentuk Kabinet = Kabinet Presidensial Mulai tanggal 14 November 1945 – tanggal 27 Desember 1949

Bentuk Negara = Negara KesatuanBentuk Pemerintahan = Kabinet Parlementer

Sistematika UUD 1945 adalah sebagai berikut :1. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea2. Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab 37 pasal 4 pasal

aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan3. Penutup terdiri atas penjelasan umum

Tanggal 21 juli 1947belanda menyerang Indonesia (Agresi Militer I)

41

Tanggal 19 desember 1948 Belanda menyerang Indonesia ( Agresi Militer II )Untuk mengakhiri perang diadakan KMB di Deen Hag Belanda. Hasil keputusan KMB Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia harus berbentuk serikat mulai tanggal 27 Desember 1949 Indonesia bentuk Negaranya serikat.

PERIODE II berlaku konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949 – tanggal 17 Agustus 1950 Bentuk Negara = Negara serikat / Federasi Bentuk Pemerintahan = Republik Bentuk Kabinet = Kabinet Parlementer

42

Sistematika Konstitusi RIS adalah sebagai berikut:1. Pembukaan terdiri atas 4 alinea2. Batang tubuh terdiri atas 6 bab 197 pasal3. Tidak ada penjelasanIndonesia berbrntuk serikat mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia semakin lemah. Keluar Undang-undang No.7 tahun 1950 menetapkan UUD 1950 mulai berlaku.

43

PERIODE III berlaku UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950-tanggal 5 juli 1959 Bentuk Negara = Negara Kesatuan Bentuk Pemerintahan = Republik Bentuk Kabinet = Kabinet Parlementer Sistematika UUDS 1950 adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan terdiri atas 4 alinea2. Batang tubuh terdiri atas 6 bab 146 pasal3. Tidak ada penjelasan

Badan konstitusi tidak berhasil menyusun UUD 1950. dikeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 isinya :4. Menetapkan pembubaran konstituante 5. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 6. Pembentukan MPRS dan DPAS.

44

PERIODE IV berlaku UUD 1945 tanggal 5 juli 1959 – tahun 20001. Pemerintahan orde lama berlaku UUD 1945

Bentuk Negara = Negara Kesatuan Bentuk Pemerintahan = Republik Bentuk Kabinet = Kabinet Presidensial

2. Pemerintah orde baru berlaku UUD 1945 Bentuk Negara = Negara Kesatuan Bentuk Pemerintahan = Republik Bentuk Kabinet = Kabinet PresidensialTahun 1998 muncul Gerakan Reformasi adalah gerakan menuju penataan kembaliketatanegaraan sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. adanya reformasi Orde Baru berakhir tahun 1998.

45

PERIODE V berlaku UUD 1945 Amandemen tahun 2000-sekarang. Pemerintahan reformasi berlaku UUD 1945 amandemen

Amandemen UUD 1945 dilakukan selama 4 kali :1. Amandemen I dilakukan pada tanggal 19 Oktober 19992. Amandemen II dilakukan pada tanggal 18 Agustus 20003. Amandemen III dilakukan pada tanggal 9 November

20014. Amandemen IV dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002

Perubahan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali berdasarkan pasal 2 aturan tambahan.

46

C. Penyimpangan – penyimpangan terhadap Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal

kemerdekaana. Keluarnya maklumat wakil/presiden no x tanggal 16

Oktober 1945 isinya memberi kekuasaan dan wewenang legislative kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) untuk ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR,DPR,DPA. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pada aturan 4 yang berbunyi “sebelum MPR,DPR,DPA terbentuk segala kekuasaan dilaksanakan oleh presiden dengan bantuan pemerintah komite nasional.

47

b. Keluar maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan Presidensial menjadi pemerintahan parlementer.

2. Penyimpangan waktu berlakunya konstitusi RIS (tanggal 27 Desember 1949-tanggal 17 Agustus 1950)a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi

Negara Federasi ( Negara Serikat )b. Kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan

presiden dan DPR dilaksanakan oleh DPR dan senat3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde

Lamaa. Pembentukan Lembaga Negara yang setingkat bahkan

lebih tinggi dari presiden contoh MPRS, DPR, DPAS, MA. Anggota-anggotanya ditunjuk oleh Presiden.

48

DPR dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No 1 tahun 1959. MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No 2 tahun 1959.

b. Ketua DPAS dipegang oleh Presidenc. Pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidupd. Presiden membubarkan DPR hasil pemilue. Lembaga – lembaga Negara harus berasas

NASAKOM (Nasionalisme Agama Komunis).Ketetapan MPRS no 1/MPRS/1960 menetapkan pidato Presiden tanggal 17 agustus 1950 yang berjudul penemuan kembali Revolusi kita ditetapkan sebagai GBHN yang bersifat tetap. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

49

4. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Barua. UUD 1945 ditafsirkan sesuai keinginan penguasa yang

menguntungkan penguasa.b. MPR tidak akan mengubah UUD 1945. jika mengubah

UUD 1945 harus minta persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Melalui referendum hal ini bertentangan dengan UUUD 1945 Pasal 37.

c. Adanya pemusatan kekuasaan menuju pada pemerintahan yang absolute dan otoriter.

d. MPR,DPR selalu menyetujui kehendak pemerintahe. Munculnya praktek KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme)

diberbagai aspek kehidupan

50

f. Hutang luar negeri terus bertambahBeberapa penyimpangan tersebut diatas yang menyebabkan bangsa Indonesia dapat menikmati hidup adil makmur secara merata.

D. Adanaya Peluang untuk Melakukan Perubahan atau Amandemen

Konstitusi / UUD merupakan aturan dasar atau prinsip-prinsip bernegara yang memuat cita-cita yang hendak dicapai, sehingga konstitusi memiliki jangkauan berlaku tanpa batas. Di pihak lain, dinamika perkembangan zaman memungkinkan sebuah konstitusi dirumuskan sngat umum sehingga memungkinkan penyesuaian diri dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, agar membuka peluang bagi adanya amandemen terhadap konstitusi/UUD.

51

Amandementerhadap UUD 1945 dilakukan untuk merevisi, memperbaiki, memperjelas, menambah atau mengurangi bagian – bagian yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

E. Tujuan Dilaksanakan Amandemen UUD 1945a. Untuk menyempurnakan UUD 1945 agar sesuai dengan

perkembangan zaman.b. Mereformasi lembaga negara yang memiliki kekuasaan

besar.c. Menghapus lembaga negara yang tidakberfungsi secara

maksimal.d. Mengganti sistem pemeliharaan Nasional.e. Menambah lembaga yang baru yang sesuai tuntutan

demokrasi

52

F. Proses Amandemen atau perubahan UUD 1945PERUBAHAN uud 1945 yang dilakukan MPR dilaksanakan 4 kali, yaitu:1. Perubahan pertama yang ditetapkan dalam sidang umum

MPR 1999 mencakup 9 pasal ditetapkan pada tanggal 19 oktober 1999

2. Perubahan kedua yang dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 2000 menyangkut 7 bab yang masing – masing mencakup hal-hal yang sangat mendasr, ditetapkan tanggal 18 agustus 2000.

3. Perubahan ketiga dalam sidang tahunan 2011 yang mencakup 11 pasal dan 2 bab menyangkut hal-hal yang sangat strategis, seperti pemilihan presiden,pembentukan MK, komisi yudisial, DPD dan pemilihan umum ditetapkan tanggal 9 november 2001.

53

4. Perubahan keempat dalam sidang tahunan MPR 2002 yang menyangkut 12 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan serta dihapusnya lembaga DPA. Ditetapkan tanggal 10 agustus 2002.Perubahan konstitusi di Indonesia tidak dapat disebut sebagai perubahan model Eropa kontinental maupun model Amerika Serikat, tetapi dituangkan dalam bentuk hukum tertentu.

G. Hasil – hasil Amandemen UUD 1945Amandemen UUD 1945 sesungguhnya merupakan

suatu kemutlakan jika bangsa Indonesia menginginkan adanya reformasi diberbagai bidang untuk mewujudkan negara yang demokratis sekaligus makmur. Dasar perubahan UUD 1945 adalah :

54

1. Dasar politis: mempelajari, menelaah dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh – sungguh hal – hal yang bersifat mendasar yang dihadapi rakyat bangsa dan negara

2. Dasar yuridis: menggunakan kewenangan berdasarkan pasal 37 UUD 1945

Adapun pasal-pasal perubahan / amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :3. Amandemen I

Pasal 5,pasal 7, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 13 ayat 2 dan 3,pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 ayat 1,2,3,4, pasal 21.

55

2. Amandemen IIPasal 18 ayat 1,2,3,4,5,6,7, pasal 18A ayat 1,2,pasal 18B ayat 1,2, pasal 19 ayat 1,2,3, pasal 20 ayat 5, pasal 20A ayat 1,2,3,4, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26 ayat 2,3, pasal 27 ayat 3, pasal 28A, pasal 28B ayat 1,2, pasal 28C ayat 1,2, pasal 28D ayat 1,2,3,4, pasal 28E ayat 1,2,3, pasal 28F, pasal 28G ayat 1,2, pasal 28H ayat 1,2,3,4, pasal 28I ayat 1,2,3,4,5, pasal 28J ayat 1,2, pasal 30 ayat 1,2,3,4,5, pasal 36A, pasal 36B dan pasal 36C.

56

3. Amandemen IIIPasal 1 ayat 2,3, pasal 3 ayat 1,2,3, pasal 6 ayat 1,2, pasal 6A ayat 1,2,3,4,5, pasal 7A, pasal 7B ayat 1,2,3,4,5,6,7, pasal 7C, pasal 8 ayat 1,2, pasal 11 ayat 2,3,4, pasal 22C ayat 1,2,3,4, pasal 22D ayat 1,2,3,4, pasal 22E ayat 1,2,3,4,5,6, pasal 23 ayat 1,2,3, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E ayat 1,2, pasal 23F ayat 1,2,pasal24 ayat 1,2, pasal 24A ayat 1,2,3,4,5, pasal 24B ayat 1,2,3,4, pasal 24C ayat 1,2,3,4,5,6

4. Amandemen IV Pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, pasal 31 ayat 1,2,3,4,5, pasal 32 ayat 1,2, pasal 33 ayat 4, 5, pasal 34 ayat 1,2,3,4,5, aturan peralihan pasal I,II,III aturan tambahan pasal I,II.

57

H. Arti Penting UUD 1945 bagi Kehidupan Bangsa IndonesiaPerubahan UUD 1945 memiliki arti penting bagi

kehidupan bangsa Indonesia antara lain menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam kebenarannya seperti doktrin yang diterapkan pada masa orde baru. Perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya/ melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat Indonesia. Perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demokrasi dan menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang disentralistik dan otoriter. Dengan adanya amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem pemerintah menggunakan asa desentralisasi demi terwujudnya tujuan otonomi daerah.

58

Perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik kearah keterbukaan. Perubahan UUD 1945 mendorong para cendikiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih proaktif dan kreatif mengkritis pemerintah.

I. Pengaruh amandemen UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan demokrasi

Dengan amandemen UUD 1945 memberi landasan yang tegas dan jelas tentang penyelenggaraan Negara. Sehingga akan memudahkan bagi para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan tujuan berbangsa danbernegara. Amandemen UUD 1945 mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara hukum yang demokratis dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan tujuan nasional.

59

J. Pengaruh Amandemen UUD 1945 hasil AmandemenUUD 1945 mengatur lebih banyak tentang jaminan hak asasi

manusia (lihat pasal 28 A sampai J). Dengan banyak diatur tentang hak-hak warga negara, akan menjamin perlindungan hak asasi manusia.

K. Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen

Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen berarti menunjukan perilaku atau perbuatan yang baik terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen. Adapun sikap positif yang bisa dilakukan oleh setiap warga Negara terhadap UUD 1945 sebelum amandemen adalah sebagai berikut:

1. Berusahan memahami dengan sebaik-baiknya isi UUD 1945 hasil amandemen

60

1. Menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para politisi yang dengan gigih memperjuangkan reformasi tatanan kehidupan bernegara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen.

2. Bersikap taat patuh dan menjunjung tinggi hukum, tidak main hakim sendiri ketika terjadi suatu masalah.

3. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelemopok.

4. Demokratis yakni selalu menghormati hak dan kewajiban.

5. Tertib yakni selalu menghormati hak dan kewajiban.6. Berkomitmen yakni menghargai perjanjian yang dibuat.7. Berorientasi kedepan.

61

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada huruf a,b,c,d!

1. Arti konstitusi dalam kamus inggris indonesia adalah...a. Undang – undang dasarb. Hukum dasarc. Hukum tertulisd. Ideologi

2. Fungsi konstitusi bagi suatu negara adalah...e. Berperan dalam kemajuan bangsaf. Mempunyai kedudukan yang tinggig. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negarah. Sebagai sumber hukum yang berlaku dalam negara

LATIHAN SOAL

62

3. Dalam sistem presidensil,presidensil selain sebagai kepala negara juga sebagai...

a. Wakil rakyatb. Kepala pemerintahanc. Pimpinan negara d. Pimpinan rakyat

4. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya konstitusi RIS adalah...

e. Presidensilf. Perdana menteri g. Parlementerh. Kerajaan

63

5. Menurut ketentuan UUD 1945,lembaga yang berwenang melakukan amandemen terhadap UUD 1945...

a. DPRb. MPRc. DPDd. Mahkamah konstitusi

6. Amandemen UUD 1945 di indonesia telah dilakukan sebanyak ..... Kali.e. 2f. 3g. 4h. 5

64

7. Dalam presidensil menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada....a. Wakil presidenb. DPRc. Perdana menterid. Presiden

8. Setelah penguasa orde baru berakhir perubahan UUD 1945 mulai dilakukan amandemen UUD 1945 tahap pertama dilakukan pada tahun...

e. Tahun 2002f. Tahun 2001g. Tahun 1999h. Tahun 2000

65

9. Sikap positif terhadap pelaksanaan kebudayaan nasional dapat ditunjukan melalui perilaku yang lebih baik berikut ini...

a. Menolak segala bentuk kebudayaan asingb. Ikut serta melestarikan kebudayaan daerahc. Memprakarsai masuknya dari budaya laind. Meninggalkan budaya daerah yang tidak modern

10.Arti penting perubahan UUD 1945 bagi masyarakat indonesia adalah...e. Mendorong kreatifitas daerah untuk membuat UUD sendirif. Mereformasi kehidupan masyarakat agar lebih majug. Menghidupkan perkembangan politik kearah keterbukaanh. Menjamin kebebasan disegala bidang kehidupan

66

1. Jelaskan pengertian konstitusi!2. Jelaskan pengertian sistem pemerintahan presidensil!3. Jelaskan secara singkat proses amandemen atau

perubahan terhadap UUD 1945!4. Sebutkan dasar-dasar perubahan terhadap UUD 1945!5. Jelaskan hal-hal penting yang harus dilakukan dala

mengamandemen UUD 1945!

ESSAY

67

Standar Kompetensi3. Menampilkan ketaatan terhadap peraturan Perundang – undangan

Nasional.Kompetensi Dasar3.1 Mengidentifikasi tata urutan perundang – undangan Nasional.3.2 Mendiskripsikan proses pembuatan peraturan Perundang –

undangan.3.3 Menaati peraturan Perundang – undangan Nasional.3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi

di Indonesia.3.5 Mendiskripsikan pengertian Anti Korupsi dan Instrumen (hukum

dan kelembagaan) Anti Korupsi di Indonesia.

Materi Pkn semester 1 kelas VIII

68

PETA KONSEP

Menampilkan ketaatan terhadap

perundang-undangan nasional

Mengidentifikasi tata urutan perundang-undangan nasional

Menaati peraturan perundang-undangan

nasionalMengidentifikasi kasus

korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di

IndonesiaMendiskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia

Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan

69

A. Pengertian Perundang-Undangan NasionalMenurut undang-undang no 10 tahun 2004 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan pada bab 1 pasal 1, dijelaskan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Lembaga pembuat undang- undang itu diakui oleh konstitusi.Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah:a. MPR membuat UUDb. DPR (bersama presiden) membuat undang-undangc. Presiden membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UU

( PERPU). Peraturan pemerintah, peraturan Presidend. DPRD Provinsi dan Gubernur membuat peraturan daerah

provinsi

BAB III KETAATAN TERHADAP PERUNDANG – UNDANGAN

NASIONAL

70

e. DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota membuat peraturan daerah kabupaten / Kota

f. Badan perwakilan desa membuat peraturan desaUUD 1945 merupakan hukum tertulis Negara Republik Indonesia dan berfungsi sebagai hukum tertinggi. Jadi isi dari peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945.

B. Fungsi peraturan Perundang-undangana. Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan

ketentraman masyarakat.b. Memberikan perlindungan dan penghormatan bagi hak-hak

asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk indonesia secara proporsional

c. Memberikan cerminan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

71

d. Mendorong kita dalam melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

e. Memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, termasuk memperhatikan keragaman penduduk, agama suku dan golongan kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

f. Menciptakan rasa keadilan proporsional bagi seriap warga negara tanpa terkecuali.

g. Mencegah timbulnya sifat yang cenderung membedakan latar belakang seperti, agama, suku, ras, golongan atau status sosial.

h. Menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

i. Menciptakan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

72

C. Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan Nasional

Tata urutan dalam peraturan perundang-undangan nasional sangatlah penting dan harus jelas, sebab peraturan yang lebih tinggi akan dijabarkan oleh peraturan yang lebih rendah. Lahirnya UU RI no 10 tahun 2004 tidak terlepasdari tuntutan reformasi di bidang hukum. Jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan menurut UU no 10 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 adalah sebagai berikut :a. UUD NKRI Tahun 1945b. UU / PERPUc. Peraturan Pemerintahd. Peraturan Presidene. Peraturan Daerah

73

D. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Negara Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk harus berdasarkan 3 hal yaitu :a. Landasan Filosofis

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum sebagai diamanatkan oleh pancasila.

b. Landasan SosiologisPembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.

74

c. Landasan YuridisMenurut lembaga administrasi negara, landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan :1. Ada kewenangan dari pembuat peraturan perundang-

undanga.2. Ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan

perundang-undangan3. Mengikuti cara-cara 1 prosedur tertentu4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi tingkatannya.E. Proses Penyusunan / Pembuatan Undang – undang

a. Proses Pengajuan RUURU dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR atau diajukan oleh DPR kepada Presiden atau diajukan oleh DPD kepada DPR.

75

Persiden mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas dalam persidangan pada masa sidang DPR. DPR mempunyai hak amandemen terhadap RUU yang dimajukan presiden, yaitu hak DPR untuk merubah baik menambah maupun mengurangi RUU sehingga menjadi UU DPR memiliki hak inisiatif yaitu hak DPR mengajukan RUU untuk diproses dan dibahas pada masa persidangan DPR secara demokrasi hingga akhirnya RUU ditetapkan menjadi UU dan meminta persetujuan kepada Presiden untuk disahkan.

b. Proses pembuatan RUU dalam masa sidang DPRAdapun proses pembahasan RUU dalam persidangan di DPR antara lain :1. RUU diusulkan / diajukan diterima oleh DPR2. DPR mengagendakan jadwal kapan pelaksanaan rapat

pembahasan RUU dalam masa persidangan DPR.

76

3. Setelah ditetapkan jadwal persidangan maka ada beberapa tahapan antara lain :a. Tahap pertama : DPR meneyelenggarakan sidang pleno

membahas RUUb. Tahap kedua: pembahasan RUU oleh komisi dan fraksi-

fraksi di DPR.c. Tahap ketiga : hearing yaitu DPR menerima aspirasi

pendapat dan saran dari masyarakat, para pakar dan ahlinya demi kesempurnaan perbaikan.

d. Tahap keempat : sidang pleno pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU menjadi UU.

Jika RUU tidak mendapat persetujuan baik oleh DPR maupun Presiden maka RUU tersebut tidak dapat digunakan menjadi UU dan tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

77

c. Proses penetapan RUU menjadi UUPada tahap keempat tersebut diatas RUU diproses untuk ditetapkan menjadi UU oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR untukmaksud itu.

d. Pengesahan dan pemberlakuan UUSetelah RUU ditetapkan menjadi UU oleh DPR undang – undang tersebut disahkan oleh Presiden.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perundang – undangan dibuat pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat.

78

F. Kewajiban Warga Negara terhadap Hukum dan Peraturan Perundang – undngan

Suatu kehidupan bersama harus diatur oleh peraturan yang berlaku untuk semuanya dan berlaku mengikat semuanya. Tujuannya supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Aturan – aturan tersebut kita taati bersama – sama dengan harapan agar tata kehidupan masyarakat menjadi harmonis teratur rukun dan baik. Dengan aturan itulah susunan kehidupan menjadi tentram. Peraturan perundang – undangan dianggap baik apabila mempunyai empat tepat yaitu :a. Peraturan atau kebijakan yang tepat

Peraturan atau kebijakan yang memuat hal – hal pokok kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

b. Tepat pelaksanaanyaPelaksanaan peraturan atau kebijakan itu sesuai dengan proporsinya atau sesuai bidangnya.

79

c. Tepat targetAda kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

d. Tepat lingkunganAda kesesuaian antar ruang lingkup peraturan dengan kebijakan itu sendiri.

G. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undanganMelakukan tindakan dalam berbagai bidang kehidupan

berbangsa dan bernegara sehari – hari sesuai dengan ketentuan norma, kaida atau peraturan yang berlaku merupakan sikap patuh. Sikap patuh merupakan sikap terpuji, sikap yang baik, sikap yang dapat membina kerukunan dan ketertiban serta dapat meningkatkan kedisiplinan.Kepatuhan warga negara terhadap perundang – undangan nasional dapat ditunjukan dengan sikap antara lain :1. Membiasakan tertib berlalul lintas dalamrangka

melaksanakan UU lalu lintas.

80

2. Membayar PBB sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan dalam rangka melaksanakan UU perpajakan.

3. Menggunakan hak pilih dalam pemilu dalam rangka melaksanakan UU pemilu.

4. Melaksanakan wajib belajar dalam rangka melaksanakan UU sistem pendidikan nasional.

5. Tidak membuat kerusuhan dan teror dalam rangka melaksanakan UU anti terorisme.

Kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan dapat dilakukan dalam lingkungan :a. Keluarga

Misalnya : - menaati peraturan keluarga- Menjaga keamanan lingkungan keluarga- Saling menyayangi sesama anggota keluarga

81

b. Sekolah Misalnya : - menaati tata tertib sekolah

- Menghormati guru- menjaga keberhasilan lingkungan kelas

c. Masyarakat Misalnya : - tidak berbuat kekacauan dilingkungan

masyarakat- Menghormati hak – hak orang lain- mematuhi norma-norma yang berlaku

d. Bangsa dan NegaraMisalnya: - disiplin membayar pajak

- Menjaga kelestarian alam- menjaga benda – benda milik negara

82

H. Pengertian KorupsiIstilah korupsi adalah sering kita dengar, lalu apakah

pengertian korupsi itu? Ada beberapa pengertian korupsi diantaranya :a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi artinya

penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi / orang lain.

b. Menurut UU No 20 tahun 2001 pasal 2 (1)Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri / orang lian/ suatu korporasi ( sekumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ).

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan terdapat berbagai modus korupsi yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

83

a. Korupsi transaktifDapat ditandai adanya kesepakatan timbal balik antara yang memberi dan yang menerima demi keuntungan bersama dan keduabelah pihak sama – sama aktif menjalankan perbuatan itu.

b. Korupsi investifAdalah korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuangan tertentu bagi pemberi selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dimasa datang.

c. Korupsi nopotistikBerupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau mereka yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik.

84

d. Korupsi autogenetik Adalah korupsi yang dilakukan individu karena memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui seorang diri.

e. Korupsi eksroktifMenyatakan bentu – bentuk koersi ( paksaan ) tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, kelompoknya atau hal – hal berharga miliknya.

f. Korupsi suportifAdalah korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan kelangsungan tindak korupsi yang berada dibawahnya agar tidak mengganggu korupsi yang dilakukannya.

85

I. Kasus – kasus Korupsi yang Terjadi di MasyarakatTindak pidana KKN, khususnya korupsi makin marak di

Negara Indonesia. Bahkan negara Indonesia dianggap sebagai negara yang paling banyak terjadi kasus korupsi. Di bawah ini merupakan contoh – contoh kasus korupsi dan dugaan korupsi yang terjadi di Indonesia yaitu :a) Kasus korupsi penyelewengan dana reboisasi hutanb) Kasus penyimpangan dana pemilu yang dilakukan pejabat

KPUc) Kasus korupsi pembobolan Bank Indonesiad) Kasus korupsi PT JAMSOSTEKe) Kasus korupsi bulog, dsb.

86

J. Akibat Korupsi bagi Kehidupan MasyarakatTindak pidana KKN di Indonesia sudah meluas dalam

masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah khusus yang terjadi maupun segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Adapun akibat – akibat yang terjadi bila para pemimpin Negara banyak melakukan korupsi adalah :a) Menjadikan negara miskinb) Menjadikan negara memiliki banyak hutang luar negeric) Menimbulkan ketidak adilan dalam hal pendapatan dan

kekayaand) Menimbulkan ketidakpercayaaan rakyat terhadap

pemimpin negara

87

e) Menciptakan rasa frustasi, kekesalan, kemarahan dan dendam pada kalangan rakyat yang tidak memperoleh pendapatan yang adil

f) Menciptakan aksi menentangan, permusuhan, kerusuhan, dan tindak perusakan terhadap fasilitas negara

K. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan menyelewengkan / menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Adapun yang dimaksud dengan mengidentifikasi upaya pemebrantasan korupsi adalah menentukan berbagai usaha untuk memecahkan persoalan / mencari jalan keluar guna memberantas tindak pidana korupsi.Contoh – contoh upaya pemberantasan korupsi adalah :a. Peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

88

a. Peningkatan kualitas moral bangsa melalui pendidikan moral, budi pekerti dan penanaman nilai – nilai pancasila.

b. Peningkatan kesejahteraan pegawai pejabat negarac. Meningkatkan kinerja para penegak hukum di

lingkungan peradiland. Meningkatkan pengawasan penggunaan

anggaran/keuangan diberbagai departemene. Membentuk KPK f. Warga masyarakat turut mengawasi jalannya

pembangunan.

89

L. Pengertian Anti Korupsi di IndonesiaTindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam

kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahuun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Selain itu tindak pidana juga semakin luas lingkupnya, yakni memasuki seluruh aspek kehidupan.

Anti korupsi artinya tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap korupsi. Perbuatan korupsi dalam konteks agama sma dengan jasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan pelakunya dianggap telah melakukan dosa besar. Dalam tinjauan sosial korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari tatanan kehidupan masyarakat. Dalam tinjauan hukum korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum dan sebagai tindak kejahatan luar biasa. Sedangkan dalam tindakan ekonomi, korupsi dapat merugikan keuangan Negara yang berarti pula merugikan masyarakat secara umum.

90

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan menimbulkan bencan, bukan saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa,melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar bisa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya, tidak dapat dilaksanakan secara bisa tetapi dituntut cara – cara yang luar biasa.

Dalam upaya tindak pidana korupsi, pelaksanaannya harus dilakukansecara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Untuk itu dibentuklah komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )

91

M. Instrumen ( Hukum dan Kelembagaan ) Anti Korupsi di Indonesia

Tindak pidana KKN merupakan perbuatan yang sangat diharamkan oleh Negara manapun karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian Negara. Namun, realita pada saat ini di Indonesia telah banyak ditemui kasus – kasus penggelapan uang Negara tersebut sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong perekonomian Negara kedalam jurang keterpurukan.

Melihat hal tersebut pemerintah Indonesia bersama – sama badan legislative mengambil langkah tegas untuk memberantas atau memerangi tindak pidana KKN di Indonesia.

Berbagai tindakan yang tertolong korupsi ini diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Secara umum peraturan perundang – undangan ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

92

1. Tindakan pidana korupsi dalam KUHPa. Tindak pidana suapb. Tindak pidana penggelapan c. Tindak pidana pemerasand. Tindak pidana berkaitan dengan peradilane. Tindak pidana melampaui batas kekuasaan

2. Tindak pidana korupsi diluar KUHP tersebar diberbagai perundangan diantaranyaa. UU RI No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi.

93

c. UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999

d. UU RI No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

e. PP No 65 tahun 1999 tentang tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggaraan Negara.

f. PP No 66 tahun 1999 tentang persyaratan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Anggota Komisi Pemerikasa.

g. PP No 67 tahun 1999 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemeriksa.

h. PP No 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.

94

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada huruf a,b,c,d!1.Menjaga dan melindungi hak-hak warga negara merupakan...

a. Satu-satunya Tujuan hukumb. Tugas aparat kepolisianc. Salah satu tujuan hukumd. Tanggung jawab pemerintah

2. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan adanya...e. Kesadaran hukum warga negaraf. Kewibawaan aparat keamanang. Kerja sama antara warga negarah. Jumlah polisi yang mencukupi.

LATIHAN SOAL

95

3. Peraturan perundang-undangan yang bentuk harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.hal ini sesuai dengan...

a. Landasan filosofisb. Landasan yuridisc. Landasan sosiologisd. Landasan cultural

4. RUU dapat diajukan oleh...e. Presidenf. DPRg. DPDh. Presiden,DPR,DPD

96

5.Presiden bekerja sama dengan DPR dalam membuat...a. UUb. PPc. Perdad. UUD

6. Kemampuan dan kesanggupan untuk menaati peraturan perundang-undangan disebut...

e. Kesadaran dirif. Kesanggupan dirig. Kemauan dirih. Kehendak diri

97

7. Seseorang yang bertindak sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku yang berarti orang tersebut memikuli sikap...

a. Setiab. Hormatc. Patuhd. Rela berkorban

8.Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.hal ini menandakan bahwa korupsin dapat digolongkan sebagai...

e. Kejahatan biasa sajaf. Kejahatan luar biasag. Tindakan bernilai sosialh. Tindakan yang sudah membudaya

98

9. Perilaku korupsi dapat menybabkan...a. Negara miskin dan banyak hutangb. Harga BBM naikc. Kemiskinan dipedesaand. Inflasi yang tinggi

10. Pejabat yang melakukan korupsi biasanya tergolong...e. Gaji pegawai yang rendahf. Tekanan ekonomi keluargag. Nafsu serakahh. Kurangnya pengawasan

99

1. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!2. Jelaskan proses pembahasan RUU dari presiden di

DPR!3. Bagaimanakah sebaiknya sikap kita terhadap

perturan perundang-undangan!4. Jelaskan upaya pemerintah dalam memberantas

korupsi!5. Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk

harus berdasarkan 3 hal,sebutkan!

ESSAY

100

Lopa, Baharuddin. 1997. Masalah Korupsi dan Pemecahannya. Jakarta: Kipas Putih Aksara.

Daman, Rozikin. 1992. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Pendidikan Moral Pancasila. 1982. Pendidikan Moral Pancasila. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tim Redaksi Arkola. 2005. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Surabaya: Arkola.

DAFTAR PUSTAKA