of 44/44
Konsep Materi Bab 5 – Kedaulatan Rakyat 1.Pengertian Kedaulatan 3.Kedaulatan rakyat di Indonesia 2.Pengertian Kedaulatan Rakyat 4.Sistem Pemerintahan Konstitusional 5.Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD’45 6.Peran Lembaga Negara ( MPR, DPR, DPD, BPK, MA, PemDa, DPRD) 7.Sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat 8.Bentuk penerapan kedaulatan dan sistem pemerintahan di Indonesia dalam kehidupan sehari-

Kedaulatan rakyat PKN SMP

  • View
    145

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Kedaulatan rakyat PKN SMP

Assaalamualaikum Wr. Wb

Konsep Materi Bab 5 Kedaulatan Rakyat1.Pengertian Kedaulatan3.Kedaulatan rakyat di Indonesia2.Pengertian Kedaulatan Rakyat4.Sistem Pemerintahan Konstitusional5.Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD456.Peran Lembaga Negara ( MPR, DPR, DPD, BPK, MA, PemDa, DPRD)7.Sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat8.Bentuk penerapan kedaulatan dan sistem pemerintahan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari

1

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab,yaitu Daulat(Daulah).Yang artinyaKekuasaan Pemerintahan.Dalam bahasa Inggris,kedaulatan sama artinya dengan sovereign (Kekuasaan yang tertinggi/kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain).Kedaulatan ada 2 pengertian,yaitu : a.Kedaulatan ke dalam b.Kedaulatan ke luar1.Pengertian Kedaulatan

a.Kedaulatan ke dalam :Kedaulatan suatu negara untuk mengatur rakyat tanpa bantuan negara lain.

b.Kedaulatan ke luar :Kedaulatan untuk membentuk suatu hubungan/kerjasama dengan negara lain yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Salah satu tokoh pencetus kedaulatan adalah Jean Bodin.Beliau adalah tokoh yang berasal dari Perancis. Menurutnya,kedaulatan ada 4 sifat pokok,yaitu : Permanen,Asli,Bulat,&Tidak terbatas. 1.Permanen :Kedaulatan yang tetap ada selama negara tetap berdiri 2.Asli :Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi 3.Bulat :Kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi 4.Tidak terbatas :Kedaulatan tidak ada yang membatasi

Nama Teori, Tokoh, Masa Perkembangan, dan Latar BelakangPokok-Pokok Ajaran1.Kedaulatan Tuhan-Agustinus(354-430),Thomas Aquino(1225-1274),Marsilius,FJ Stahl(1802-1861)-Berkembang pada abad V-VX-Dilatarbelakangi oleh perkembangan agama Kristen dan maraknya Pantheisme.1.Pemerintah/Raja/Ratu mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan.Segala peraturan bersumber dari Tuhan.Oleh sebab itu,rakyat harus patuh dan tunduk terhadap peraturan penguasa.2.Penguasa dianggap sebagai utusan Tuhan/titisan Dewa(Penjelma Wisnu)2.Kedaulatan Raja-Machiavelli,Jean Bodin,Thomas Hobbes,Hegel-Berkembang sekitar abad VX-Latar belakangnya karena perkembangan kekuasaan yang sudah bergeser dari gereja.1.Kedaulatan berada di tangan Raja2.Raja harus berkuasa dan tidak terbatas3.Raja merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi,dan rakyat hatus menurut kepadanya.

Teori teori Kedaulatan :

3.Kedaulatan Negara-George Jellinek,Paul Laband.-Berkembang antara abad XV-XIX-Di ilhami oleh gerakan renaisance dan ajaran Nicolo Machiavelli tentang negara sebagai pusat kekuasaan1.Negara sebagai sumber kedaulatan & negaralah yang menciptakan hukum & semua harus tunduk kepada negara.2.Negara yang abstrak kekuasaannya diserahkan kepada raja atas nama negara4.Kedaulatan Hukum-Krabbe,Immanuel,Kranenburg-Berkembang setelah Revolusi Perancis-di ilhami oleh semboyan bangsa Perancis,yaitu : Liberte(Liberty=Kebebasan),Egalite(Equality=Persamaan)&Fraternite(Fraternity)=Persaudaraan1.Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi yang ada di dalam negara2.Semua harus tunduk kepada hukum dan pemerintah hanya berperan melindungi HAM dan tidak boleh ikut campur urusan sosial ekonomi masyarakat serta wajib mensejahterakan masyarakat5.Kedaulatan Rakyat-Solon,John Locke,Montesquieu-Sifat : -Kesatuan,Bulat,Tidak boleh diserahkan,Tetap tidak berubah Demokrasi,rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama- Penguasa dipilih dan di tentukan atas dasar kehendak rakyat/umum melalui perwakilan

Kedaulatan yang dianut oleh Indonesia adalah Kedaulatan Rakyat.Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan melalui perwakilan.Makna Kedaulatan Rakyat adalah :Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyatKekuasaan pemerintah/penguasa berasal dari rakyatPemerintah atau penguasa bertanggung jawab kepada rakyat & bekerja untuk kesejahteraan rakyat2.Pengertian Kedaulatan Rakyat

1.Kesatuan (unite)Kesatuan terlihat pada pembuatan UUD menyatakan perang penuntutan keadilan dan menjunjung suatu negara atau rakyat.2.Bulat, tidak berbagi bagi (indivisivilitie)Kedaulatan tidak pecah pecah, Apabila kedaulatan rakyat, maka hanya rakyatlah yang memegang kedaulatan.3.Tidak boleh diserahkan (inalienabilitie)Kedaulatan itu tidak boleh dijual dan digadai, karena kedaulatan adalah kepunyaan segala bangsa yang turun temurun.4.Tetap tidak berubah (imprescriptibilitie)Kedaulatan itu berada ditangan rakyat, tidak susut dan tidak berkurang. Kedaulatan bukanlah benda yang boleh hilang melainkan kekuasaan tertinggi yang abadi.Sifat sifat Kedaulatan Rakyat

a.Alenia ke-4 Pembukaan 1945 yang menyatakan ....Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....

b.Pancasila sila ke-4 menyatakan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

c.Pasal 1 ayat (2) UUD45 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD3.Kedaulatan rakyat di Indonesia

Negara Indonesia,selain menganut kedaulatan rakyat juga menganut : -Kedaulatan TuhanKedaulatan Tuhan tercermin dalam pembukaan UUD45 alinea ke-3 -Kedaulatan NegaraKedaulatan Tuhan tercermin dalam pembukaan UUD45 alinea ke-4 -Kedaulatan HukumKedaulatan Hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD45

1. Kedaulatan yang dimiliki rakyat dapat disalurkan lewat lembaga perwakilan rakyat.2. Lebih mengutamakan kebersamaan, persatuan,dan kesatuan bangsa.3. Ada jaminan kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat,gagasan,ide selagi tidak bertentangan terhadap pancasila dan tidak mengganggu stabilitas nasional.4. Dijiwai ketuhanan,semangat kekeluargaan dan kebersamaan.5.Menjunjung HAM dan hak warga negara.6.Mengutamakan kepentingan negara daripada pribadi

Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia memiliki sifat-sifat berikut :

Saat ini Indonesia menganut Sistem Pemerintahan PresidensialSistem pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara.Secara umum sistem pemerintahan dibagi 3,yaitu :a.Sistem Pemerintahan Presidensialb.Sistem pemerintahan Parlementerc.Sistem pemerintahan Semi Presidensial4.Sistem Pemerintahan Konstitusional

Sistem pemerintahan Indonesia menerapkan beberapa sistem,antara lain :a.Pemerintahan Konstitusional di IndonesiaPemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau UUD,bukan absolutisme.Hal ini didasarkan pada UUD 45 yaitu :1. Pasal 1 ayat 2 berbunyi : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD2. Pasal 4 ayat 1 berbunyi : Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

1.Membatas kekuasaan pemerintahHal hal untuk membatasi kekuasaan pemerintah :a.Presiden dan Wapres memegang jabatan selama lima tahunb.Presin dan Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannnya oleh MPR atas usul DPRc.Presiden tidak dapat membubarkan DPRd.Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU, dengan persetujuan DPRCiri ciri Negara Konstitusional

5.Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan DPR6.Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan MA7.Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan DPR8.Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian.2.Menjamin hak warga negara & HAMUntuk menjamin HAM & hak warga negara maka dalam UUD berikut :1. Pasal 27-34 mengenai hak dan kewajiban warga negara2. Pasal 28A-28J mengenai HAM

Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan RI menurut UUD 45 hasil amandemen :

1.MPR 4.BPK2.DPR 5.KPU3.BPK 6.Lembaga Kehakiman

MAMKKYb.Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 45

6.Peran Lembaga Negara ( MPR, DPR, DPD, BPK, MA, PemDa, DPRD)

Lembaga negara yang menjalankan kedaulatan rakyat,yaitu : 1.Legislatif MPR,DPR,DPD 2.Eksekutif Presiden dan wapres 3.Yudikatif MK,MA,KYLembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat oleh anggota MPR.Pemegang kekuasaan konstitutif sekaligus wakil rakyat.Ketentuan ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUD451.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

1.Menetapkan dan mengubah UUD 19452.Melantik dan memilih presiden dan wapres3.Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode etik MPR4.Memberhentikan presiden dan wapresTugas MPR :Wewenang MPR :1.Membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan oleh lembaga negara lain2.Memberikan penjelasan bersifat penafsiran terhadap putusan majelis.3.Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wapres

a.Pimpinan Majelisb.Badan pekerja majelisc.Komisi majelisd.Panitia Ad Hoc3.Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wapres4.Meminta dan menilai pertanggungjawabannya presiden.5.Mengambil dan memberi keputusan kepada anggota yang melanggar.Alat kelengkapan MPR :

Merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat yang berkedudukandi tingkat pusat.Lembaga ini beranggotakan para wakil dari partai politik dengan masa jabatan 5 tahun.Seluruh anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR.2.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Fungsi DPR :1.Legislasi (Membentuk UU)2.Anggaran/Budget (Menetapkan APBN)3.Pengawasan (Mengawasi jalannya pemerintahan)

1.Membentuk UU bersama Presiden2.Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU3.Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD dalam bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.Tugas dan wewenang DPR :4.Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.5.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah6.Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.

7.Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.8.Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.9.Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY.Hak - hak DPR :1.INTERPELASI : Hak DPR untuk MEMINTA KETERANGAN kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu.2.ANGKET : Hak DPR untuk MENGADAKAN PENYELIDIKAN sendiri atas suatu masalah yang terjadi di lingkungan eksekutif.

3.MENYATAKAN PENDAPAT : Hak DPR untuk menyatakan penilaiandan pandangan atas keterangan mmaupun tindakan pemerintah.4.BUDGET : Hak untuk menetapkan APBN5.INISIATIF : Hak untuk mengajukan RUU6.AMANDEMEN : Hak untuk mengubah RUU1.Mengajukan RUU, pertanyaan dan pendapat2.Memilih dan dipilih3.Membela diri Immunitas dan Protokoler4.Keuangan dan administratifHak setiap anggota DPR :

1.Mengamalkan Pancasila dan UUDNRI 19452.Menaati segala peraturan perundang-undangan3.Melaksanakan kehidupan demokrasi4.Mempertahankan dan memelihara NKRI5.Menampung aspirasi masyarakat dan mendahulukan kepentingan negaraKewajiban setiap anggota DPR :5.Badan Urusan Rumah Tangga6.Badan kerjasama antar Parlemen7.Panitia Anggaran,dll.Alat Kelengkapan DPR :1.Pimpinan2.Komisi3.Badan musyawarah4.Badan Legislasi

NoKomisiBidang1IPertahanan,luar negeri, dan informasi2IIPemerintahan Dalam Negeri, Otonomi, Aparatur Negara, dan Agraria3IIIHukum dan perundang-undangan, HAM, dan Keamanan4IVPertanian, perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan5VPerhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan umum, dan Perumahan Rakyat6VIPerdagangan, Industri, Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN7VIIEnergi, SDM, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup

Komisi komisi DPR :

8VIIIAgama,Sosial,Pemberdayaan Perempuan9IXKependudukan,Kesehatan,Tenaga Kerja dan Transmigrasi10XPendidikan,Pemuda,Olahraga,Pariwisata,Kesenian dan Kebudayaan11XIKeuangan,Perencanaan Pembangunan Nasional,Perbankan,Lembaga Keuangan Bukan Bank

3.Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui PEMILU dari setiap provinsi (pasal 2 (1) dan pasal 22C (1) hasil amandemen).

DPD merupakan wakil-wakil provinsi (pasal 32 uu No.22 Tahun 2003).Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (Pasal 22(4) dan UU No.22 tahun 2003)1.Pengajuan Usul2.Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu.3.Memberikan pertimbangan dan ikut serta dalam pembahasan.Fungsi DPD :

Tugas dan wewenang DPD :1.Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah.2.Membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah.3.Mengawasi pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah.1.Mengajukan RUU2.Membahas RUUHak DPD :Alat Kelengkapan DPD :1.Pimpinan2.Panitia Ad Hoc3.Badan Kehormatan dan panitia yang diperlukan

Merupakan kepala Negara sekaligus Kepala pemerintahan RI dengan masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali setelah 1 kali masa jabatan.4.PresidenWewenang, Kewajiban, Hak, dan Kekuasaan Presiden :1.Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU2.Mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 23 ayat (2) UUD45)3.Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti UU dan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat (2))

4.Membuat UU bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)5.Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 UUD45)6.Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD45)7.Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan (Pasal 13 UUD45)8.Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 3 UUD45)9.Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD45)

10.Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat kepada Presiden (Pasal 16 UUD45)11.Memberi gelar dan tanda jasa (Pasal 15 UUD45)12.Mengangkat dan memberhentikan menteri menteri (Pasal 17 UUD45)13.Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD14.Menetapkan hakim agung dan hakim konstitusi yang diusulkan oleh KY, Presiden, MA, dan disetujui DPR

1.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2.WNI sejak lahir3.Tidak mengkhianati negara4.Mampu secara rohani dan jasmani5.Bertempat Tinggal di NKRI6.Bersedia untuk dipilih dan memilih7.Memiliki daftar riwayat hidup8.Memiliki nomor pokok wajib pajak9.Tidak pernah melakukan perbuatan tercela10.Tidak memiliki utang, dicabut hak pilihnya, dinyatakan pailit.Syarat menjadi Presiden :

merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23 E (1) UUD45 hasil amandemen).5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Tugas BPK :Mengawasi kebijakan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan dan tertib.Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 23 (2) UUD45 hasil amandemen)

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen). Dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu: Peradilan umum Peradilan agama Peradilan militer Peradilan Tata Usaha Negara

5. Mahkamah Agung (MA)

1.Mengadili pada tingkat kasasi2.Memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili3.Meninjau kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap4.Menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU5.Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh UUTugas MA :

Pemerintah daerah merupakan Eksekutif daerah.Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah bersama perangkat daerah lainnya.Kepala Daerah Provinsi GubernurKepala Daerah Kabupaten BupatiKepala Daerah Kota Wali Kota.Perangkat daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya.6. Pemerintah Daerah (PemDa)

DPRD merupakan badan legislatif di daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra/partner pemerintah. Lembaga pemerintahan daerah ada 2, yaitu: Pemerintah daerah sebagai badan Eksekutif Pemerintah daerah sebagai badan LegislatifDPRD dibagi menjadi 3, yaitu: DPRD Provinsi DPRD Kabupaten DPRD KotaMasa jabatan DPRD 5 tahun, DPRD dipilih melalui pemilihan umum.7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/wakil Gubernur,Bupati/wakil bupati, walikota/wakil wali kota. Bersama dengan kepala daerah membentuk perda dan menetapkan APBD. Melaksanakan pengawasan terhadap: pelaksanaan perda, keputusan kepala daerah, APBD. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.Tugas dan wewenang DPRD :

Meminta keterangan kepada pemerintah daerahMengadakan penyelidikanMengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerahMengajukan pernyataan pendapatMengajukan rancangan perdaMenentukan anggaran belanja DPRDMenetapkan peraturan tata tertib DPRDHak DPRD :Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRIMengamalkan pancasila dan UUD 1945Memperhatikan dan menyalurkan aspirasiMembina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahMeningkatakan kesejahteraan rakyat didaerah berdasarkan demokrasi ekonomiSistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi, tidak bersifat absolutismeKewajiban DPRD :

Contoh sikap positif :a.Mematuhi ketentuan sistem pemerintahan Indonesia terdapat di dalam UUD45b.Mematuhi segala bentuk peraturan perundang undangan yang berlakuc.Menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak kepada orang laind.Musyawarah harus didasari akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhure.Bersedia menerima saran dan kritik dari orang lain.7.Sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat

A.Penerapan kedaulatan dalam kehidupan keluarga1.Mengamalkan nilai nilai Pancasila dan disiplin membayar pajak2.Mematuhi segala peraturan yang berlakuB.Penerapan kedaulatan dalam kehidupan masyarakat1.Mematuhi berbagai norma yang berlaku2.Membantu pejabat negara (RT/RW) dalam melaksanakan tugasC.Penerapan kedaulatan dalam kehidupan sekolah8.Bentuk penerapan kedaulatan dan sistem pemerintahan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari

1.Mengikuti upacara dan melaksanakan tugas seesuai tanggung jawab masing masing2.Melaksanakan segala peraturan yang berlaku di sekolah

D.Penerapan kedaulatan dalam kehidupan Negara1.Aktif menyampaikan saran kepada pejabat2.Mematuhi hukum yang berlaku3.Menghormati pejabat negara yang bertugasContoh Penerapan Prinsip Kedaulatan Rakyat di berbagai kehidupan :

Dalam kehidupan pribadi dilingkungan keluargaPenyusunan tata tertib dalam keluarga melalui musyawarahMenerima saran dan kritik sesama anggota keluargaTidak memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluargaHubungan sesama anggota keluarga didasari rasa kasih sayangSesama anggota keluarga saling berdialog,diskusi,mengungkap-kan permasalahan

B. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakatPembentukan pimpinan masyarakat secara demokratisPenyusunan norma/tata tertib dalam masyarakat melalui musyawarahBersedia dipilih dan memilih pimpinan masyarakatMengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadiMenghargai perbedaan pendapat dalam masyarakatMenghargai suara/ kehendak mayoritas dari masyarakat

C. Dalam kehidupan di sekolahBersedia dipilih/memilih pengurus OSIS, pengurus kelas, pengurus koperasi dll...Menghargai perbedaan pendapat di antara temanMemutuskan masalah yang menyangkut kepentingan kelas, OSIS, dll...Menghormati pimpinan kelas, pengurus OSIS, dll...

D. Kehidupan dilingkungan kenegaraan Penyusunan peraturan UU dengan memperhatikan aspirasi rakyatAktif dalam kegiatan politikBersedia menerima kekalahan dalam pemilihan pemimpinBersedia memberikan saran, masukan, kritik terhadap pejabat negaraMenghargai suara/kehendak mayoritas dari masyarakat

Xt???, ???, ??(Suzy)???? OST Part.1, track 12011O161796.83ind - http://ihoneydew.com/