Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

  • Upload
    aulia

  • View
    280

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    1/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    KEDAULATAN RAKYAT

    DALAM

    SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    2/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    2.1. Mendeskripsikan pengertiandan prinsip-prinsip budayademokrasi

    STANDARKOMPETEN

    SI

    5. MEMAHAMI KEDAULATAN RAKYAT DALAM

    SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    3/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    KOMPETENSI DS!

    yang "arus dikuasai

    1. MENJELASKAN MAKNA KEDAULATAN

    RAKYAT

    2. MENDISKRIPSIKAN SISTEM

    PEMERINTAHAN INDONESIA DAN

    PERANAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI

    PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT3. MEWUJUDKAN SIKAP POSITIF

    TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT DAN

    SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    4/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    INDIKATOR

    MENJELASKAN PENGERTIAN KEDAULATAN

    MENJELASKAN SIFAT POKOK KEDAULATAN

    MENJELASKAN TEORI-TEORI KEDAULATAN

    MENYEBUTKAN CIRI-CIRI NEGARA YANG MENGANUT

    KEDAULATAN RAKYATMENJELASKAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL

    DAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

    MENJELASKAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

    MEBEDAKAN STRUKTUR PEMERINTAHAN BERDASARUUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH DIAMANDEMEN

    MENJELASKAN PERAN MPR SEBAGAI PELAKSANA

    KEDAULATAN RAKYAT

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    5/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    INDIKATOR

    MENJELASKAN PROSES PEMBERHENTIAN

    PRESIDEN

    MENJELASKAN FUNGSI DAN HAK DPR

    MENJELASKAN TUGAS PRESIDEN SEBAGAI KEPALA

    PEMERINTAHAN DAN KEPALA NEGARA

    MENJELASKAN TUGAS DAN WEWENANG BPK

    MENJELASKAN KEDUDUKAN MA

    MENJELASKAN WEWENANG MA

    MENJELASKAN KEDUDUKAN DAN WEWENANG MK

    MENJELASKAN KEDUDUKAN DPD

    LANJUTAN

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    6/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    INDIKATOR

    MENJELASKAN TEORI ASAL USUL PARPOL

    MENJELASKAN PENGERTIAN PARPOL

    MENJELASKAN KLASIFIKASI PARPOL

    MENJELASKAN SISTEM KEPARTAIAN

    MENYEBUTKAN FUNGSI PARPOL

    LANJUTAN

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    7/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    PENGERTIAN KEDAULATAN

    KEKUASAAN TERTINGGI

    ATAS SUATU PEMERINTAHAN

    NEGARA

    DARI KATA “DAULAH” “KEKUASAAN”

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    8/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    SIFAT DASAR KEDAULATAN

     ASLI

    PERMANEN

    BULAT

    MUTLAK

    TERTINGGI

    TIDAK BERASAL DARI KEKUASAAN YANG

    LEBIH TINGGI

    ADA SELAMA NEGARA ITU ADA

    TIDAK DAPAT DIBAGI - BAGI

    TIDAK DIBATASI OLEH SIAPAPUN

    MERUPAKAN SATU SATUNYA KEKUASAAN

     YANG TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    9/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    SIAPA PEMILIK

    KEDAULATAN

    DALAM NEGARA !

    TEORI KEDAULATAN

    TEORI KEDAULATAN

    TUHAN

    TEORI KEDAULATAN

    NEGARA

    TEORI KEDAULATANHUKUM

    TEORI KEDAULATAN

    RAKYAT

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    10/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    TEORI KEDAULATAN

    TUHAN

    PEMILIK KEDAULATAN YANG

    SEBENARNYA ADALAH TUHAN KARENA

    PEMERINTAH MENDAPATKAN

    KEKUASAAN TERTINGGI DARI TUHAN

    TOKOHNYA :

    * AUGUSTINUS

    * THOMAS AQUINAS

    * MARSELIUS

    PAUS ADALAH MERUPAKAN WAKIL

    TUHAN DI DUNIA DAN NEGARA

    KEKUASAAN RAJA DAN PAUS ITU SAMA"

    HANYA SAJA TUGASNYA BERLAINAN YAITU

    RAJA DALAM LAPANGAN KEDUNIAWIAN

    SEDANGKAN PAUS DALAM

    LAPANGAN KEAGAMAAN

    RAJA ADALAH WAKIL TUHAN UNTUK

    MELAKSANAKAN KEDAULATAN ATAU

    MELAKSANAKAN KEDULATAN DI DUNIA

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    11/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    TEORI KEDAULATAN

    NEGARA

    KEDAULATAN TIDAK TERLETAK PADA TUHAN

    TETAPI TERLETAK PADA NEGARA" KARENA

    NEGARALAH YANG MENCIPTAKAN HUKUM"

    JADI SEMUA TUNDUK PADA NEGARA

    TOKOHNYA :

    *JEAN BODIN

    *GEORGE JELLINEK

    NEGARA MERUPAKAN PERWUJUDAN DARIKEKUASAAN# KEDAULATAN ADALAH

    KEKUASAAN TERTINGGI TERHADAP PARA

    WARGA NEGARA DAN RAKYATNYA

    HUKUM ITU ADALAH MERUPAKAN PENJELMAAN DARIPADA KEHENDAK / KEMAUAN NEGARA# NEGARALAH

     YANG MENCIPTAKAN HUKUM" MAKA NEGARA

    DIANGGAP SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM DAN

    NEGARALAH YANG MEMILIKI KEKUASAAN TERTINGGI

    ATAU KEDAULATAN

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    12/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    TEORI KEDAULATAN

    HUKUM

    KEKUASAAN TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA

    ITU ADALAH HUKUM ITU SENDIRI" KARENA BAIK

    RAJA ATAU PENGUASA MAUPUN RAKYAT ATAU

    WARGA NEGARA BAHKAN NEGARA ITU SENDIRI

    SEMUANYA TUNDUK KEPADA HUKUM 

    TOKOHNYA :

    *KRABBE

    *LEON DUGUIT

     YANG BERDAULAT ADALAH HUKUM# SUMBER

    HUKUM ADALAH RASA HUKUM YANG TERDAPAT

    DI DALAM MASYARAKAT ITU SENDIRI# HUKUM

    MERUPAKAN PENJELMAAN DARI PADA SALAHSATU BAGIAN DARI PERASAAN MANUSIA

    KENYATAANNYA NEGARA ITU SENDIRI

    TUNDUK PADA HUKUM

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    13/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    TEORI KEDAULATAN

    RAKYAT

    KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA RAKYAT# RAJA /

    BEBERAPA / SEGOLONGAN ORANG YANG MEMEGANG

    PEMERINTAHAN SUATU NEGARA SEBENARNYA ADALAH

    MERUPAKAN PELAKSANA DARI APA YANG TELAH

    DIPUTUSKAN ATAU DIKEHENDAKI OLEH RAKYAT# RAKYAT

    MENYERAHKAN KEKUASAAN MELALUI KONTRAK SOSIAL

    TOKOHNYA :

    *J.J. ROUSSEAU

    *IMMANUEL KANT

    RAKYAT / MASYARAKAT DALAM SUATU NEGARA BUKAN

    MERUPAKAN PENJUMLAHAN INDI$IDU-INDI$IDU

    MELAINKAN KESATUAN YANG DIBENTUK OLEH INDI$IDU

    INDI$IDU DAN MEMPUNYAI KEHENDAK YANG DIBENTUK

    MELALUI PERJANJIAN MASYARAKAT %KEHENDAK UMUM /

    VALONTE GENERAL

    KEHENDAK UMUM AKAN TERWUJUDBILA RAKYAT MEMPUNYAI PERWAKILAN DALAM

    PEMERINTAHAN# PEMERINTAHAN TIDAK HANYA

    DIPEGANG OLEH SESEORANG ATAUPUN KELOMPOK

    ORANG KARENA HAL INI AKAN DAPAT MENYEBABKAN

    KEHENDAK UMUM TAK AKAN TERWUJUD KARENA

    MEREKA PUNYA KEPENTINGAN SENDIRI DAN

    MENGABAIKAN KEPENTINGAN UMUM#

    TUJUAN NEGARA ADALAH UNTUK MENEGAKKAN HUKUM

    DAN MENJAMIN KEBEBASAN WARGA NEGARANYA DALAM

    BATAS BATAS PERUNDANG UNDANGAN# YANG BERHAK

    MEMBUAT UNDANG UNDANG ADALAH RAKYAT

    SEHINGGA UNDANG UNDANG ITU ADALAH MERUPAKAN

    PENJELMAAN KEHENDAK RAKYAT# HAL INI BERARTI

    RAKYATLAH YANG MEMELIKI KEKUASAAN TERTINGGI

    DALAM NEGARA

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    14/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

     KEDAULATAN RAKYAT

    ?

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    15/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    CIRI NEGARA

     YG MENGANUT

    KEDAULATAN RAKYAT

    ADANYA LEMBAGA

    PERWAKILAN RAKYAT

    SUSUNAN KEKUASAAN

    BADAN / MAJELIS

    DITETAPKAN DGN UU

    KEDAULATAN RAKYAT

    DILAKUKAN OLEH MAJELIS

     / BADAN YG BERTUJUANMENGAWASI PEMERINTAH

    ADA PEMILU

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    16/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

    DAN PERAN LEMBAGA NEGARA

    SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    17/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    SISTEM PEMERINTAHAN

    NEGARA

    SISTEM PARLEMENTERSISTEM PRESIDENSIIL

    PRESIDEN SELAKU

    KEPALA NEGARA '

    KEPALA PEMERINTAHAN

    PRESIDEN TAK BERTANG

    GUNG JAWAB KEPADA

    PARLEMEN

    PRESIDEN TAK DAPAT

    MEMBUBARKAN

    PARLEMEN

    PARLEMEN TAK DAPAT

    MENJATUHKAN PRESIDEN

    KECUALI ALASAN KHUSUS

     YANG DI ATUR UUD

    KEPALA NEGARA '

    KEPALA PEMERINTAHAN

    DIBEDAKAN

    KEPALA PEMERINTAHAN

    DIPILIH DAN BERTANG

    GUNG JAWAB KEPADA

    PARLEMEN

    KEPALA PEMERINTAHANDAPAT DIJATUHKAN OLEH

    PARLEMEN

    KEPALA PEMERINTAHAN

    DAPAT MEMBUBARKAN

    PARLEMEN

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    18/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    SISTEM PEMERINTAHAN

    INDONESIA

    UUD 1945

    SISTEM PEMERINTAHAN

    PRESIDENSIIL

    MERUPAKAN SUATU

    SISTEM PEMERINTAHAN

    NEGARA REPUBLIK

    DIMANA KEKUASAAN

    ESEKUTIF / PEMERINTAH

     YAITU PRESIDEN DIPILIH

    RAKYAT MELALUI PEMILU

    DAN TERPISAH DENGAN

    KEKUASAAN LEGISLATIF

    %PEMBUAT UU&

    PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN

    DAN SEBAGAI KEPALA NEGARA

    %PS#4 AYAT 1 UUD 1945&

    PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG

    OLEH RAKYAT MELALUI PEMILU%PS#(A AYAT 1 UUD 1945&

    PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKILPRESIDEN

    DAN MENTERI MENTERI NEGARAYANG DIANGKAT DAN

    DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN %PS#1) AYAT 1 UUD 1945&

    PRESIDEN ' WK# PRESIDEN MEMEGANG JABATANNYA

    SELAMA 5 TAHUN DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIHKEMBALI DALAM JABATANYANG SAMA" HANYA UNTUK

    SATU KALI MASAJABATAN %PS#) UUD 1945&

    PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH

    UNTUK MENJALANKAN UU SEBAGAIMANA MESTINYA

    %PS# 5 AYAT * UUD 1945&

    PRESIDEN TAK DAPAT DIJATUHKAN OLEH DPR DALAM

    MASA JABATANNYA" KECUALI ADA ALASAN KHUSUS

     YANG DI ATUR DENGAN UUD DPR DAPAT USUL KEPADA

    MPR UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN %PS#)A UUD”45&

     ' TAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR %PS#)C UUD 1945&

    PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RUU KEPADA DPR%PS#5 AYAT 1 DAN PS *+ AYAT * UUD 1945&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    19/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945

    SEBELUM DIAMANDEMEN

    UUD 1945

    MPR

    MA BPK DPR PRESIDEN DPA

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    20/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    SETELAH DIAMANDEMEN

    UUD 1945

    MA MK KY BPK MPR DPD

    PRE

    SIDEN

    DPR

    P,#*4

    %*&

    P,#*4

    %*&P,#*4C

    %1&

    P,#*4C

    %1&P,#*4BP,#*4B P,#*EP,#*E P,#*P,#* P,#**CP,#**C

    P,#19P,#19 P,#4P,#4

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    21/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    %MPR&%MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    22/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI

    PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT

    MPR

    SEBELUM DIAMANDEMEN

    MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA YANG SEPENUHNYA

    MELAKSANAKAN KEDAULATAN

    RAKYAT %SEBAGAI LMBAGA

    NEGARA TERTINGGI&

    LEMBAGA LEMBAGA NEGARA

     YANG LAIN MEMPEROLEH

    KEKUASAANNYA DALAM PE

    NYELENGGARAAN NEGARA

    DARI MPR

    SETELAH DIAMANDEMEN

    KEDAULATAN BERADADI TANGANRAKYAT DAN

    DILAKSANAKAN

    MENURUT UUD 1945

    LEMBAGA LEMBAGA NEGARA

    SEMUANYA SAJA MERUPAKAN

    PELAKSANA KEDAULATAN

    RAKYAT TERMASUK MPR MELAK

    SANAKAN SEBAGIAN KEDAULATAN

    RAKYAT

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    23/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    MPR

    KEANGGOTAAN TUGAS ' WEWENANG

    SELURUH ANGGOTA

    DPR DITAMBAH

    DENGAN SELURUH

    ANGGOTA DPD%P,# * AYAT 1 UUD.45&

    MENGUBAH DAN

     MENETAPKAN UUD

    %P,# AYAT 1 UUD 1945&

    MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAU

    WAKIL PRESIDEN

    %P,# AYAT * UUD 1945&

    MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN

     / ATAU WAKIL PRESIDEN

    %P,# AYAT UUD 1945&

    ANGGOTA DPD TIAP

    PRO$INSI 4 ORANG

    SELURUH ANGGOTA

    TIDAK LEBIH 1/ DPR

    %P,# UU N0#** T# *++

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    24/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    TUGAS ' WEWENANG MPR

    UU N0# ** TH#*++

    MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD %AYAT 1&

    MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN

    BERDASRKAN HASIL PEMILU DALAM SIDANG PARIPURNA %AYAT *&

    MEMUTUSKAN USUL DPR BERDASARKAN PUTUSAN MK UNTUK

    MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN

    DALAM MASA JABATANNYA %AYAT &

    MELANTIK WK#PRESIDEN MENJADI PRESIDEN APABILA PRESIDEN

    MANGKAT" BERHENTI" DIBERHENTIKAN" ATAU TAK DAPAT MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DLM MASA JABATANNYA %AYAT 4&

    MEMILIH WK# PRESIDEN DARI * CALON YANG DIAJUKAN PRESIDEN

    APABILA JABATAN WK#PRESIDEN KOSONG %AYAT 5&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    25/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    TUGAS ' WEWENANG MPR

    UU N0# ** TH#*++

    LANJUTAN

    MEMILIH PRESIDEN DAN WK#PRESIDEN BILA KEDUANYA

    BERHENTI BERSAMAAN DALAM MASA JABATANNYA

     DARI DUA PAKETPASANGAN CALON YANG DIUSULKAN

    PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANGMERAIH SUARA TERBAYAK PERTAMA DAN

    KEDUA DALAM PEMILIHAN SEBELUMNYA

    PALING LAMBAT + HARI %AYAT (&

    MENETAPKAN TATA TERTIP DAN KODE ETIK MPR %AYAT )&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    26/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    PEMBERHENTIAN PRESIDEN

    DAN / ATAU WK#PRESIDEN

    DALAM MASA JABATANNYA

    DUGAANPELANGGARAN

    HUKUM PRESIDEN

    USUL PEMBER

    HENTIAN OLEH

    DPR

    %MIN */ DARI */ &

    USULAN

    DISERAHKAN

    KE MK %9+ HR&

    MENOLAK

    MENERIMA

    USULAN

    BATAL

    DISERAHKAN

    KE DPR

    USUL KE MPR

    %+HR& UNTUK

    DIPUTUSKAN%MIN 2 DARI */&

    MENOLAK

    USULAN

    BATAL

    MENERIMA

    PEMBERHENTIAN

    PRESIDEN ' / WK#

    PRESIDEN

    TUGAS DILAKSANAKAN

    OLEH MENDAGRI" MENLU

    "DAN MENHANKAM

    %+ HR& SETELAH PRES# 3WK#PRESIDEN BERHENTI

    MPR SIDANG UNTUK ME

    MILIH DARI * PASANGAN

    CALON YG DIUSULKAN

    OLEH PARPOL / GAB#

    PARPOL YG DAPAT SUARATERBANYAK DLM PEMILU

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    27/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    %DPR&%DEWAN PERWAKILAN RAKYAT&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    28/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    DPR

    SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF

    KARENA MEMEGANG

    KEKUASAAN MEMBENTUK UU

    BERSAMA DENGAN PRESIDEN

    PUNYA

    FUNGSI

    LEGISLASI

    ANGGARAN

    PENGAWASAN

    FUNGSI MEMBENTUK UU BERSAMA

    PRESIDEN

    FUNGSI MENETAPKAN APBN YANG

    DIAJUKAN PRESIDEN

    FUNGSI MELAKUKAN PENGAWASAN

    TERHADAP PELAKSANAAN UU"APBN"'

    KEBIJAKAN PEMERINTAH SESUAI

    JIWA UUD 1945

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    29/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    DPR

    DILENGKAPI DENGAN HAK

    INTERPELASI

    ANGKET

    MENYATAKAN

    PENDAPAT

    HAK UNTUK MEMINTA KETERANGAN PEME

    RINTAH MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH

     YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BER

    DAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPAN BERMASYA

    RAKAT DAN BERNEGARA

    MELAKUKAN PENYELIDIKAN THD KEBIJAKAN

    PEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS

    DAB BERBAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPAN

    BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA

    UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT TERHADAP KEBI

    JAKAN PEMERINTAH ATAU MENGENAI KEJADIAN

    LUAR BIASA YANG TERJADI DI TANAH AIR ATAU

    SITUASI DUNIA INTERNASIONAL SERTA 

    REKOMENDASI PENYELESAIANNYA

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    30/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    HAK ANGGOTA DPR

    MENGAJUKAN RUU

    MENGAJUKAN

    PERTANYAAN

    MENGAJUKAN USUL

    PENDAPAT

    MEMILIH ' DIPILIH

    MEMBELA DIRI

    HAK MENGAJUKAN RUU

    HAK MENYAMPAIKAN PERTANYAAN BAIK

    LESAN / TULISAN KEPADA PEMERINTAH

    TERKAIT DENGAN TUGAS WEWENANG DPR

    HAK MENYAMPAIKAN USUL SECARA LELUASABAIK KEPADA PEMERINTAH MAUPUN DPR

    SENDIRI SEHINGGA ADA JAMINAN KEMANDIRIAN

    SESUAI DENGAN HATI NURANINYA

    HAK MENGIKUTI KEGIATAN MEMILIH DAN

    DIPILIH

    HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN

    TERKAIT DENGAN MASALAH TERTENTU

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    31/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    IMUNITAS

    PROTOKOLER

    KEUANGAN '

    ADMINSTRASI

    HAK UNTUK TIDAK DAPAT DITUNTUT DIMUKA PENGADILAN TERKAIT DENGAN

    PERNYATAANNYA ATAU PENDAPATNYA

     YANG DISAMPAIKAN DALAM

    PERSIDANGAN

    HAK UNTUK MEMPEROLEH PENGHOR

    MATAN BERKENAAN DENGAN JABATAN

    NYA DALAM ACARA ACARA KENEGARA

    AN ATAU ACARA RESMI MAUPUN ACARA

    KENEGARAAN

    HAK UNTUK MEMPEROLEH GAJI DAN

    BERBAGAI TUNJANGAN LAINNYA SESUAI

    KETENTUAN YANG BERLAKU

    LANJUTAN HAK ANGGOTA DPR

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    32/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    TUGAS ' WEWENANG DPR

    P,# *( UU N0# ** TH#*++

    MEMBENTUK UU UNTUKDIBAHAS BERSAMA PRESIDEN

    MEMBAHAS ' MEMBERIKAN

    PERSETUJUAN PERPU

    MEMPERHATIKAN PERTIMBANG

    AN DPD ATAS RUU APBN

    MEMBAHAS DAN MENINDAK LAN

    JUTI HASIL PENGAWASAN DPD

    MEMILIH ANGGOTA BPK DG MEM

    PERHATIKAN PERTIMBANGAN DPD

    MELAKSANAKAN PENGAWASAN

    THD PELAKSANAAN UU APBN

    MEMBAHAS ' MENINDAKLANJUTIHASIL PEMERIKSAAN BPK

    MEMBERIKAN PERSETUJUAN KPD

    PRESIDEN ATAS PENGANGKATAN

     / PEMBERHENTIAN ANGGOTA KYMEMBERIKAN PERSETUJUAN CA

    LON HAKIM AGUNG YANG DIUSUL

    KAN KY UNTUK DITETAPKAN SBG

    HAKIM AGUNG OLEH PRESIDEN

    MEMILIH CALON HAKIM KONSTI

    TUSI ' DIAJUKAN KE PRESIDEN

    MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD

    PRESIDEN DALAM MENGANGKAT

    DAN MENERIMA DUTA" MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    33/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    LANJUTAN

    TUGAS ' WEWENANG DPR

    P,# *( UU N0# ** TH#*++

    MEMBERIKAN PERSETUJUAN KPD PRESIDEN

    UNTUK MENYATAKAN PERANG" MEMBUAT

    PERDAMAIAN DAN PERJANJIAN DENGAN

    NEGARA LAIN" SERTA MEMBUAT PERJANJIAN

    INTERNASIONAL BERAKIBAT LUAS '

    MENDASAR

    MENYERAP" MENGHIMPUN" MENAMPUNG DAN

    MENINDAKLANJUTI ASPIRASI RAKYAT

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    34/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    %PRESIDEN&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    35/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    PRESIDEN

    KEPALA NEGARA

    MEMEGANG KEKUASAAN TER

    TINGGI ATAS AD" AL" AU

    %PS#11 UUD 45&

    MENYATAKAN PERANG" MEMBUAT

    PERDAMAIAN ' PERJANJIAN DG

    NEGARA LAIN %PS#11 %1& UUD 45&

    MENYATAKAN KEADAAN BAHAYA

    P,# 1* UUD 1945

    MENGANGKAT DUTA DAN KONSUL

    DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANG

    AN DPR %P,#1 %1& UUD.45&

    MEMBERI GRASI DAN REHABILITA

    SI DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN MA %P,#14 %1& UUD 45&

    MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABO

    LISI DG MEMPERHATIKAN PERTIM

    BANGAN DPR %P,# 14 %*& UUD.45&

    MEMBERIKAN GELARAN" TANDA

    JASA DAN LAIN LAIN TANDA KEHORMATAN DG PERSETUJUAN

    DPR %P,# 15 UUD 1945&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    36/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    KEPALA PEMERINTAHAN

    PRESIDEN

    MEMIMPIN MENTERI MENTERI

    %P,# 1) AYAT 1 UUD .45&

    MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN

    MENTERI %P,# 1) AYAT * UUD.45&

    MEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH

    UNTUK MELAKSANAKAN UU

    MEMBENTUK DEWAN PERTIMBANGAN

    PRESIDEN %P,# 1( UUD 1945&

    MEMBUAT ATURAN PELAKSANAAN PRO

    GRAM DAN MELAKSANAKAN PROGRAM

    PEMBANGUNAN

    KEKUASAN TERKAIT DENGAN FUNGSI LE

    GISLATIF PRESIDEN BERHAK MENGAJU

    KAN RUU KEPADA DPR

    PRESIDEN DIBANTU OLEH

    SATU ORANG WAKIL PRESIDEN

    DAN MENTERI MENTERI

    NEGARA YANG MEMBIDANGIURUSAN TERTENTU

    MENTERI NEGARA MERUPAKAN

    JABATAN YANG PENTING KARENADALAM PRAKTEK DIA YANG MEN

    JALANKAN PEMERINTAHAN"

    MENTERI NEGARA YG MEMAHAMI

    PERMASALAHAN DI BIDANGNYA

    DIA BERTUGAS MENJABARKAN

    PROGRAM LIMA TAHUN PRESIDEN

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    37/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    %BPK&%BADAN PEMERIKSA KEUANGAN&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    38/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

    KEDUDUKAN

    ANGGOTA

    DIPILIH OLEH DPR DG MEMPERHATIKAN

    PERTIMBANGAN DPD DAN DIRESMIKANOLEH PRESIDEN

    BEBAS DAN

    MANDIRI

    TERLEPAS DARI KEKUASAAN

    PEMERINTAH NAMUN TIDAK BERARTI

    BERADA DI ATAS PEMERINTAH

    TUGASMEMERIKSA TANGGUNG JAWAB

    KEUANGAN NEGARA %P,# * %1& UUD.45&

    WEWENANGMEMINTA KETERANGAN DAN WAJIB DIBERIKAN

    OLEH SETIAP ORANG"BADAN / INSTANSI

    PEMERINTAH/ SWASTA SEPANJANG SESUAI DG UU

    DILAPORKAN KEPADA DPR"

    DPD" DPRD ' DITINDAKLAN

    JUTI SESUAI WEWENANG

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    39/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    %MA&%MAHKAMAH AGUNG&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    40/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    MAHKAMAH AGUNG

    KEDUDUKANP,#*4 %*& UUD”45

    SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG ME

    MEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DI

    SAMPING MAHKAMAH KONSTITUSI

    MEMBAWAHI BEBERAPA LINGKUNGAN

    PERADILAN YAITU PERADILAN UMUM"

    PERADILAN AGAMA" PERADILAN MILITER"DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

    MERDEKA

    DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA TERLEPAS

    DARI BERBAGAI PENGARUH PEMERINTAH DAN

    PENGARUH LEMBAGA NEGARA YANG LAIN

    UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN

     GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN

    SEHINGGA PUTUSANNYA BENAR BENAR

    BERDA SARKAN HUKUM DAN KEADILAN

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    41/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    WEWENANG

    MAHKAMAH AGUNG

    MEMUTUSKAN PERMOHONAN KHASASI

    %TINGKAT BANDING TERAKHIR&

    MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SENGKETA

    TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

    MEMUTUSKAN DAN MEMERIKSA PENINJAUAN

    KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH

    MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

    MENGUJI PERATURAN PERUNDANGAN DI

    BAWAH UU TERHADAP UU

    %MATERIAL MAUPUN FORMAL&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    42/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    MAHKAMAH AGUNG

    KEANGGOTAAN

    JUMLAH HAKIM AGUNG MAKSIMAL(+ ORANG

    INTEGRITAS ' KEPROBADIAN

    TIDAK TERCELA

    ADIL

    PROFESIONAL

    BERPENGALAMAN DI

    BIDANG HUKUM

    CALON HAKIM AGUNG DIUSULKAN

    OLEH KOMI SI YUDISIAL KEPADA DPR 

    ' DITETAPKAN OLEH PRESIDEN

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    43/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    %MK&%MAHKAMAH KONSTITUSI&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    44/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    MAHKAMAH KONSTITUSI

    KEDUDUKANP,#* UU N0#*4

    TH# *++ TTG MK

    SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG ME

    LAKUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YG

    MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN

    PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM

    DAN KEADILAN

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    45/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    MAHKAMAH KONSTITUSI

    KEANGGOTAAN

    TERDIRI DARI 9 ANGGOTA HAKIM KONSTITUSI YANG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN

    INTEGRITAS ' KEPRIBADIAN

    TIDAK TERCELA

    ADIL

    NEGARAWAN DAN

    MENGUASAI KONSTITUSIDAN KETETANEGARAAN

    HAKIM KONSTITUSI MASING MASING

    DIAJUKAN OLEH DPR % ORANG&" MA % ORANG&

    DAN PRESIDEN % ORANG&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    46/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    WEWENANGP,#*4C %1"*& UUD.45

    ' P,#1+ %1& UU N0#*4

    TH#*++ TTG MK

    MAHKAMAH KONSTITUSI

    MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TER

    AKHIR YG PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL UNTUK MENGUJI UU TERHADAP UUD

    MEMUTUSKAB SENGKETA KEWENANGAN

    LEMBAGA NEGARA YG KEWENANGANNYA

    DIBERIKAN OLEH UUD

    MEMUTUSKAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM

    WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT

    DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH

    PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN

    MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    47/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    %DPD&%DEWAN PERWAKILAN DAERAH&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    48/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    DEWAN PERWAKILAN DAERAH

    KEDUDUKAN**C %1& UUD.45

     MERUPAKAN LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI LEMBAGA

    NEGARA SEKALIGUS SEBAGAI BAGIAN DARI

    KEANGGOTAAN MPR

    ANGGOTA DPD BERDOMISILI DI DAERAH PEMI

    MILIHAN MASING MASING KECUALI SELAMA

    BERSIDANG BERTEMPAT TINGGAL DI IBUKOTA

    NEGARA %P,# %4& UU N0# ** TH *++&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    49/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    DEWAN PERWAKILAN DAERAH

    KEANGGOTAAN TIAP PROPINSI JUMLAHNYA SAMA %4ORANG&DAN JUMLAH KESELURUHAN TDK LEBIH DARI

    1/ JUMLAH ANGGOTA DPR %P,#**C %*& UUD.45&

    FUNGSI

    PENGAJUAN USUL" IKUT DLM PEMBAHASAN

    DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG

    BERKAITAN DENGAN BIDANG LEGISLASI

    TERTENTU

    PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UUTERTENTU

    DEWAN PERWAKILAN DAERAH

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    50/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    DEWAN PERWAKILAN DAERAH

    WEWENANGUU#N0#** TH *++

    MENGAJUKAN USUL KPD DPR RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA"

    HUB#PUSAT ' DAERAH" PEMBENTUKAN"PEMEKARAN ' PENGGABUNGAN

    DAERAH" PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ' SUMBER DAYA EKONOMI

    LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN

    ANTARA PUSAT DAN DAERAH

    IKUT MEMBAHAS RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA"

    HUB#PUSAT ' DAERAH" PEMBENTUKAN"PEMEKARAN ' PENGGABUNGAN

    DAERAH" PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ' SUMBER DAYA EKONOMI

    LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN

    ANTARA PUSAT DAN DAERAH

    MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR ATAS RANCANGAN UU APBN

    DAN RUU YANG BERKAITAN DG PAJAK" PENDIDIKAN" DAN AGAMA

    MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR DALAM

    PEMILIHAN ANGGOTA BPK

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    51/62

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    52/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    %PARPOL&

    %PARTAI POLITIK&

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    53/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    TEORI ASAL

    USUL PARPOL

    PARTAI POLITIK

    T06 78:; ?;?08 @6:=7 08

     7;8;=

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    54/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    PARPOL

    PENGERTIAN PARPOL

    MENURUT

    MIRIAM BUDIHARJO

    E#M# SAID

    UU# N0# 1 THN

    *++*

    ORGANISASI ATAU GOLONGAN YANG

    BERUSAHA UNTUK MEMPEROLEH DAN

    MENGGUNAKAN KEKUASAAN

    SUATU KELOMPOK ORANG YANG TER

    ORGANISASI SERTA BERUSAHA UNTUK

    MENGENDALIKAN BAIK KEBIJAKSANAN

    PEMERINTAH MAUPUN PEGAWAI NEGERI

    ORGANISASI POLITIK YANG DIBENTUK OLEH

    SEKELOMPOK WARGA NEGARA INDONESIA

    SECARA SUKARELA ATAS DASAR PERSAMAAN

    KEHENDAK DAN CITA-CITA UTK MEMPERJUANGKN

    KEPTINGN ANGGOTA" MASY"BGS DAN NEGARA

    MELALUI PEMILU

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    55/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    KLASIFIKASI

    PARTAI POLITIK

    B@;,;7;= 8;

    D;= ?;=;=

    ;=

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    56/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    SISTEM

    KEPARTAIAN

    DI DUNIA

    SISTEM SATU PARTAI

    SISTEM DWI PARTAI

    SISTEM MULTI PARTAI

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    57/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    #$N%SI P!TIPO&ITIK 

    SARANA KOMUNIKASI

    POLITIK

    SARANA KOMUNIKASI

    POLITIK

    SARANA REKRUTMEN

    POLITIK

    SARANA PENGENDALI

    KONFLIK

    SARANA PENGENDALI

    KONFLIK

    SARANA PENGENDALI

    KONFLIK

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    58/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    &ati"an Soa'

    1. Jelasa! "e!#e$%&a! "e!#e$%&a! e'a(la%a!)

    . Jelasa! +a!# '&,as(' s&-a% " e'a(la%a!

    a'ala/ %&'a %e$0a%as)

    . Jelasa! +a!# '&,as(' !e#a$a ,e!#a!(% %e$&

    e'a(la%a! %(/a!

    2. Se0(%a! 3&$&43&$& !e#a$a +a!# ,e!#a!(% %e$&

    e'a(la%a! $a+a%a!)

    5. Jelasa! "e$0e'aa! s&s%e, "e,e$&!%a/a!

    "$es&'e!s&l 'e!#a! s&s%e, "e,e$&!%a/a!

    "a$le,e!%e$ 

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    59/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    &ati"an Soa'

    6. Jelasa! s&s%e, "e,e$&!%a/a! '& I!'!es&a)

    7. Jelasa! s%$(%($ "e,e$&!%a/a! 0e$'asa$a! UUD

    1825 se0el(, 'a! ses('a/ '&a,a!'e,e! )

    9. Jelasa! "e$a! MPR se0a#a& se0a#a& "elasa!a

    e'a(la%a! $a+a% )

    8. Jelasa! "$ses "e,0e$/e!%&a! "$es&'e! )

    1.Se0(%a! -(!#s& 'a! 'a! /a DPR )

    LANJUTAN

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    60/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    &ati"an Soa'

    11. Jelasa! %(#as "$es&'e! se0a#a& e"ala

    "e,e$&!%a/a! )

    1.Jelasa! %(#as BPK ,e!($(% "asal E a+a% ;1<

    UUD 1825 )

    1.Se0(%a! e'('(a! 'a! =e=e!a!# MA )

    12.Jelasa! e=e!a!#a! MK ,e!($(% "asal 2 >

    a+a% ;1< U(' 1825 )

    15.Jelasa! e'('(a! 'a! -(!#s& DPD )

    LANJUTAN

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    61/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    PKnPKn

    &ati"an Soa'

    16.U!%( ,e!elasa! asal ,(la "a$%a& "l&%& a'a %a

    %e$&@ se0(%a! )

    17.Ba#a&,a!aa/ "e!#e$%&a! "a$%a& "l&%& ,e!($(%

    UU N. 1 Ta/(! )

    19.Be$'asa$a! s&-a% 'a! $&e!%as& "a$%a& "l&%& 'a"a%

    '&0e'aa! ,e!a'& '(a@ se0(%a! )

    18.Se0(%a! se0(%a! s&s%e, e"a$%a&a! +a!#

    0e$la( '& '(!&a )

    .Se0(%a! -(!#s& "a$%a& -(!#s& "a$%a& "l&%& 'ala,

    e%a%a!e#a$aa! 'e,$as& )

    LANJUTAN

  • 8/17/2019 Bahan Ajar Pkn Kedaulatan Rakyat 2003

    62/62

    REFERENSI

      LATIHAN

     MATERI

    PENYUSUN

    INDIKATOR

      SK / KD

     UJI

    KOMPETENSI

      BERANDA

    SELESAI

    DAFTAR PUSTAKA

    S(!'a=a@ Da'a!#@ '@ 9@ Pe!'&'&a!

    Ke=a$#a!e#a$aa!@ Jaa$%a: M(%&a$a Pe$,a%a Ba!#sa

     M($'&!@ M(/a,a'@7@ Pe!'&'&a!Ke=a$#a!e#a$aa!@ Kla%e!: I!%a! Pa$&=a$a

     A0'&@ G($(@ T&,@ 6@ Pe!'&'&a! Ke=a$#a!e#a$aa!@

    Jaa$%a: E$la!##a

    Sa"%!@ 9@ Ma!'&$& Pe!'&'&a! Ke=a$#a!e#a$aa!@

    Jaa$%a: E$la!##a

    S("$&/a%&!&@ A,&!@ 1@ PR Pe!'&'&a!

    Ke=a$#a!e#a$aa!@ Kla%e!: I!%a! Pa$&=a$a

    BA>K