Upload
rizkirahman
View
82
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
DAN IDEOLOGI NASIONAL
A. PANCASILA DALAM PENDEKATAN FILSAFAT
Untuk mengetahui secara mendalam tentang Pancasila, perlu pendekatan
filosofis. Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang
mendalam mengenai Pancasila.
1. Nilai-Nilai yang Terkandung pada Pancasila Berdasarkan pemikiran filsafati, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya
merupakan suatu nilai (Kaelan;2000). Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV adalah sebagai berikut:
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/
perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Idonesia.
Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah suatu nilai. Nilai-nilai yang
merupakan perasaan dari sila-sila Pancasila tersebut adalah
1. Nilai Ketuhanan; 2. Nilai Kemanusiaan; 3. Nilai Persatuan; 4. Nilai Kerakyatan; 5. Nilai keadilan.
Nilai itu selanjutnya menjadi sumber nilai bagi penyelanggaraan kehidupan
bernegara Indonesia.
Beberapa pengertian tentang nilai diberikan sebagai berikut:
Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik dan berguna bagi manusia. Nilai adalah suatu
penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat. Nilai adalah suatu
penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu
tingkah laku manusia, karena saat itu:
- Berguna (useful); - Keyakinan (beliefe); - Memuaskan (satisfying); - Menarik (interesting); - Menguntungkan (profitable); - Menyenangkan (pleasant);
Ciri-ciri dari nilai adalah sebagai berikut:
- Suatu realitas abstrak. - Bersifat normatif. - Sebagai motivator (daya dorong) manusia dalam bertindak. Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui
indra, yang dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai. Contohnya keadilan,
kecantikan, kedermawanan, kesederhanaan adalah hal-hal yang bersifat abstrak.
Meskipun abstrak, nilai merupakan suatu realitas, sesuatu yang ada yang dibutuhkan
manusia.
2
Nilai bersifat normative, suatu keharusan (das sollen) yang menuntut
diwujudkan dalam tingkah laku.
Nilai menjadi pendorong/motivator hidup manusia. Tindakan manusia
digerakkan oleh nilai. Misalnya, kepandaian. Setiap siswa berharap menjadi pandai dan
pintar. Karena mengharapkan nilai itu, setiap siswa tergerak untuk melakukan berbagai
perilaku supaya menjadi pandai.
Nilai juga meliki tingkatan.
Menurut tinggi rendahnya, nilai dapat dikelompokkan dalam tingkatan sebagai berikut.
a. Nilai-nilai kenikmatan b. Nilai-nilai kehidupan c. Nilai-nilai kejiwaan d. Nilai-nilai kerohanian Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan nilai, yaitu:
1. Nilai dasar 2. Nilai instrumental 3. Nilai praktis
Secara singkat dinyatakan bahwa nila dasar pancasila adalah nilai ketuhanan,
nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari negara
Indonesia memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai
Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara.
2. Mewujudkan nilai Pancasila sebagai Norma Bernegara
Setiap norma pasti mengandung nilai. Nilai sekaligus menjadi sumber bagi
norma. Tanpa ada nilai tidak mungkin terwujud norma. Sebaliknya, tanpa dibuat
norma, nilai yang hendak dijalankan itu mustahil terwujudkan. Contah ada norma yang
berbunyi Dilarang merokok. Norma tersebut dimaksudkan agar terwujud nilai kesehatan.
Norma yang kita kenal dalam kehidupsn sehari-hari ada 4 (empat) yaitu sebagai
berikut.
a. Norma agama Sumber norma ini adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh
pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan.
b. Norma moral (etik) Norma ini disebut juga dengan norma kesusilaan atau etika atau budi pekerti.
Asal atau sumber norma kesusilaan adalah dari manusia sendiri yang berdifat
otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi ditujukan kepada sikap
batin manusia.
c. Norma kesopanan Norma sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatuhan atau kepantasan yang
berlaku dalam masyarakat. Sanksi atas pelanggaran norma kesopanan berasal
dari masyarakat setempat.
d. Norma hukum Norma hukum berasal dari luar diri manusia. Norma hukum berasal dari
kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan kepada kita.
Etika Kehidupan Berbangsa Sebagai Berikut.
a. Etika Ssosial dan Budaya
Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan
kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah,
3
menghargai, dan mengembangkan budaya lokal dan nasional serta menyiapkan
budaya yang dimaksud untuk mampu melakukan adaptasi dan tindakan proaksi
sejajar dengan tuntutan globalisasi.
b. Etika Pemerintah dan Politik Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,
efesien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang
bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat,
menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima
pendapatan yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun
kelompak orang, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
c. Etika Ekonomi dan Bisnis Etika ini dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh
pribadi, institusi maupun mengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat
melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan: persaingan yang jujur,
berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan
ekonomi dan kemauan asing, dan terciptanya suasana kondusif untuk
pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara
berkesinambungan.
d. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib
social, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan
dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada.
e. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan Etika keilmuan diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu
pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis, dan
objektif. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan
menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan dalam kehidupan, mampu
mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk
penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.
Norma etik atau moral memiliki kelemahan, yaitu tidak memiliki sanksi
yang kuat dan memuaskan terutama untuk mengatur perilaku hidup bernegara.
B. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
1. Landasasn Yuridis dan Historis sebagai Dasar Negara Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara ini merupakan kedudukan yuridis
formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum Negara, dalam hal ini UUD
1945 pada bagian pembukaan alinea IV.
Secara historis dapat pula dinyatakan bahwa Pancasila yang dirumuskan para
pendiri bangsa (the founding fathers) itu dimaksudkan untuk menjadi dasarnya
Indonesia merdeka.
2. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara Pancasila sebagai dasar (filsafat) Negara mengandung makna bahwa nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar ataw pedoman bagi
penyelenggaraan Negara.
Pancasila sebagai dasar Negara mengandung makna bahwa Pancasila harus kita
letakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan UUD 1945 , dieksplorasikan pada
dimensi-dimensi yang melekatnya padanya, yaitu
4
a. Dimensi realitasnya, dalam arti nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai cerminan objektif yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat;
b. Dimensi idealitasnya, dalam arti idealism yang terkandung di dalamnya bukanlah sekadar utopi tanpa makna, melainkan diobjektifkan sebagai sebuah
kata kerja untuk menggairahkan masyarakat dan terutama para penyelenggara Negara menuju hari esok yang lebih baik;
c. Dimensi fleksibilitasnya, dalam arti pancasila bukan barang yang beku, dogmatis dan sudah selesai. Pancasila terbuka bagi tafsir baru untuk memenuhi
kebutuhan zaman yang terus berubah. Pancasila tanpa kehilangan nilai dasarnya
yang hakiki tetap actual, relevan dan fungsional sebagai tiang penyangga
kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Hans Naswiaki berpendapat bahwa kelompok norma hukum Negara terdiri atas
4 (empat) kelompok besar,yaitu
1. Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental Negara, 2. Staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok Negara, 3. Formellgesetz atau undang-undang, 4. Verordnung dan Autonome Satzung atau aturan pelaksana dan aturan otonom. Pancasila sebagai cita hukum memilki dua fungsi,yaitu
a) Fungsi regulative, artinya cita hukum menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat;
b) Fungsi konstitutif, artinya fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cita hukum maka hukum yang di buat akan kehilangan maknanya sebagai hukum.
Pancasila sebagai Negara dapat disebut sebagai:
1. Norma dasar; 2. Staatsfundamentalnorm; 3. Norma pertama; 4. Pokok kaidah Negara yang fundamental; 5. Cita Hukum (Rechtsidee)
Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai beriku.
1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). 5. Peraturan Pemerintah. 6. Keputusan Presiden. 7. Peraturan Daerah.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan sebagai berikut.
a. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. c. Peraturan Pemerintah. d. Peraturan Presiden. e. Peraturan Daerah.
D. MAKNA PANCASILA SEBAGIAN IDEOLOGI NASIONAL 1. Pengertian Ideologi
Berikut diberikan beberapa pengertian ideologi
5
a. Peatrick Corrbett menyatakan, ideologi sebagai setiap struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan hidup
bermasyarakat beserta pengorganisasiannya, seperangkat keyakinan mengenai
sifat hakikat manusia dan alam semesta yang ia hidup di dalamnya, suatu
pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan tersebut independen,
dan suatu dambaan agar keyakinan-keyakinan tersebut di hayati dan pernyataan
pendirian itu diakui sebagai kebenaran oleh segenap orang yang menjadi
anggota penuh dari kelompok social yang bersangkutan.
b. A.S Hornby menyatakan bahwa, ideology adalah seperangkat gagasan yang membantuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh
seorang atau sekelompok orang,
c. Soejono Soemargono menyatakan secara umum ideologo sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut
bidang :
1 Politik
2 sosial
3 kebudayaan, dan
4 agama
d. Gunawan Setirdja merumuskan ideology sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.
e. Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologim sebagai suatu system pemikiran dapat dibedakan menjadi idelologi tertutup dan terbuka.
a. Ideology tertutup merupakan suatu system pemikiran tertutup. Ideology ini mempunyai cirri sebagai berikut.
o Merupakan cita-cita suatu kelompak orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat.
o Atas nama ideology dibenarkan pengorbanan-pengorbananyang dibebankan kepada masyarakat.
o Isinya bukan nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan
dengan mutlak.
b. Ideology terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ideology terbuka mempunyai cirri-ciri sebagai berikut.
o Bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksa dari luar melainkan digali dan diambil dari moral,budaya masyarakat itu sendiri.
o Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dari consensus masyarakat tersebut.
o Nilai-nilai itu sifatnya dasar,secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional.
Ada dua fungsi utama ideology dalam masyarakat (Ramlan Surbakti,1999).
Pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu
masyarakat. Kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur
penyelesaian konflik yang terjadi dimasyarakat.
2. Landasan dan Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Ketetapan bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah ideologi bagi negara dan
bangsa Indonesia adalah sebagai tertuang dalam Ketetapan MPR No.
XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan
Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara.
6
Adapun makna pancasila sebagai ideologi nasional menurut ketetapan tersebut
adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila menjadi cita-cita
normatifpenyelenggaraan bernegara.
Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia memiliki makna sebagai berikut:
1) Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara;
2) Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan olehkarena itu menjadi salah satu sarana pemersatu (integrasi)
masyarakat Indonesia.
E. IPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL 1. Perwujudan Ideologi Pancasila sebagai Cita-cita Bernegara.
Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bawa Visi Indonesia Masa Depan terdiri
dari tiga visi,yaitu
1. Visi ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada
Alenia kedua dan keempat;
2. Visi antara, yaitu Visi Indonesia 2020 yang belaku sampai dengan tahun 2020; 3. Visi Lima Tahunan, sebagaiman termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan
Negara.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi Indonesia 2020
dipergunakan indikator-indikator utama sebagai berikut.
1. Religious. 2. Manusiawi. 3. Bersatu. 4. Demokratis. 5. Adil. 6. Sejahtera. 7. Maju. 8. Mandiri. 9. Baik dan Bersih dalam Penyeenggaraan Negara.
2. Perwujudan Pancasila sebagai kesepakatan atau Nilai integrative Bangsa Pancasila sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian
konflik itulah yang terkandung dalam nilai integrative pancasila. Pancasila sudah
diterima oleh Masyarakat Indonesia sebagai sarana pemersatu, artinya sebagai suatu
kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung didalamnya disetujui
sebagai milik bersama.
F. PENGAMALAN PANCASILA Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan dengan cara:
1. Pengamalan secara objektif Pemalan secara objektif adalah dengan melaksanakan dan menaati peraturan
perundang-undangan sebagai norma hokum Negara yang berlandaskan
pancasila.
2. Pengamalan secara subjektif Pengamalansecara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai pancasila
yang berwujud norma etik secara pribadiatau sekelompak dalam bersikap dan
bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
7
BAB 2
HAKIKAT IDENTITAS NASIONAL
BANGSA
1. Bangsa dalam Arti Sosiologis Antropologis Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan
hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan
hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat.
2. Bangsa dalam Arti Politis Bangsa dalam pengartian politik adalah suau daerah yang sama dan
mereka tunduk pada kedaluatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke
luar dan kedalam.
3. Cultural Unity dan Political Unity Cultural unity adalah bangsa dalam pengertian antropologi/sosiologi,
sedangkan political unity adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan.
4. Proses Pembentuk Bangsa-Negara Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu
model ortodoks yaitu model ortodoks. (ramlan Surbakti, 1999). Pertama, model
ortodoks yaitu bermula dari adanya suatu suatu bangsa terlebih duhulu, untuk
kemudian bangsa itu membentuk suatu Negara tersendiri. Kedua, model
mutakhir yaitu berawal dari adanya Negara terlebih dahulu yang terbentuk
melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk Negara merupakan sekumpulan
suku bangsa dan ras.
A. IDENTITAS NASIONAL 1. Factor Pembentuk Identitas Bersama
a. Primordial Faktor primodial merupakan identitas yang menyatukan masyarakat
sehingga mereka dapat membentuk bangsa-negara.
Contoh, bangsa Yahudi membentuk Negara Israel.
b. Sacral Factor sacral dapat berupa kesamaan agamayang dipeluk masyarakat atau
ideology doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Contoh,
Negara Uni Sovyet diikat oleh kesamaan ideology komunis.
c. Tokoh Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh
masyarakat dapat pula menjadi factor yang menyatukan bangsa-negara.
Contoh, Mahatma Ghandi di India.
d. Bhineka Tunggal Ika Prinsip bhineka tunggal ika pada dasarnya adalah kesediaan warga
bangsa untuk bersatu dalam perbedaan (unity in diversity). Yang disebut
bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada
lembaga yang disebut Negara dan perintahnya, tanpa menghilangkan
keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya.
e. Sejarah Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama
menderita karena penjajahan, tidak hanya elahirkan solidaritas tetapi juga
melahirkan tekad dan tujuan yang sama antaranggota masyarakat itu.
f. Perkembangan ekonomi
8
Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi
pekerjaan dan profesi sesuai denan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin
tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling bergantung
diantara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam emenuhi
kebutuhan hidup.
g. Kelembagaan Factor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga-
lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi,
angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik.
2. Identitas Cultural Unity atau Identitas kesukubangsaan Cultural unity merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau
bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Cultural unity disatukan leh adanya
kesamaan ras dalam hal ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan (darah)
dan daerah asal (homeland). Unsure-unsur ini menjadi identitas kelompok
bangsa yang bersangkutan sehingga bias dibadakan dengan bangsa lain.
3. Identitas Political Unity dan identitas kebangsaan Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politk yaitu bangsa-
negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk
bernegara. Negara yang terbentuk berasal dari satu bangsa dengan identitas
primordial yang sama.
B. HAKIKAT NEGARA 1. Arti Negara
Menurut Kamus Besar Indonesia, Negara mempunyai dua pengertian berikut.
Pertama, Negara adalah organisasi disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan
tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Kedua, Negara adalah kelompok social
yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah
lembaga politik dan pemerintah yang efaktif, mempunyai satu kesatuan politik,
berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
Pengertian Negara dari pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut.
1. Georg Jellinek Negara ialah organisasi kekuasaan deri sekelompok menusia yang telah
berkediaman diwilayah tertentu.
2. Kranenburg Negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau
bangsanya sendiri.
3. Roger F. Soultau Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau
mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
4. Soenarko Negara adalah organisasi kekuasaan masyarakat yang mempunyai daerah
tertentu dimana kekuasaan Negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign.
5. Georg Wilhelm Fredrich Hegel Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sitesis dari
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
6. R. Djokosoetono Negara ialah suatu organisasi masyarakat atau kumpulan manusia yang berada
dibawah suatu pemerintahan yang sama.
7. Jean Bondin
9
Negara adalah suatu persekutuan keluarga dengan segala kepentingannya yang
dipimpin oleh akal deri suatu kuasa yang berdaulat.
8. Mirriam Budiarja Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah
pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada perundangan
melalui penguasaan control dari kekuasaan yang sah.
2. Unsur-Unsur Negara Dapat disimpulkan bahwa Negara adalah organisasi yang didalamnya harus
ada rakyat, wilayah yang premanen dan pemerintah yang berdaulat (baik
kedalam maupun keluar). Unsur-unsur Negara meliputi:
a. Rakyat Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal diwilayah itu, tunduk pada
kekuasaan Negara dan mendukung Negara yang bersangkutan.
b. Wilayah Yaitu daerah yang menjadi kekuasaan Negara serta menjadi tempat tinggal
bagi rakyat Negara.
c. Pemerintah yang berdaulat Yaitu penyelenggara Negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan
pemerintah di negara tersebut.
Unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan, bukan unsure yang
mutlak.
Sebagai organisasi kekuasaan, Negara memiliki sifat memaksa,monopoli
dan mencakup semua.
a. Memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal.
b. Monopoli, artinya memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat. c. Mencakup semua, atinya semua peraturan dan kebijakan Negara berlaku
untuk semua orang tanpa terkecuali.
3. Teori terjadinya negara a. Proses tarjadinya Negara secara teoritis
secara teoritis yang dimaksud adalah , para ahli politik dan hokum tata Negara berusaha membuat teoretisasi tentang terjadinya Negara.
Beberapa teori terjadinya Negara adalah sebagai berikut.
1) Teori Hukum Alam Menurut teori hukum alam, terjadinya Negara adalah sesuatu yang ilmiah.
Bahwa segala sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari
lahir, berkembang, mencapai puncaknya, layu, dan akhirnya mati.
2) Teori Ketuhanan Menurut teori ketuhanan, terjadinya Negara adalah karena kehendak tuhan,
didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari tuhan dan terjadi
atas kehendak tuhan.
3) Teori Perjanjian] Menurut teori perjanjian, Negara terjadi sebagai hasil perjanjian antar
manusia/individu. Manusia berada dalam dua keadaan, yaitu keadaan
sebelum bernegara dan keadaan setelah bernegara.
Pendapat lain dikemukakan oleh G. Jellienk, yaitu terjadinya Negara dapat
dilihat secara primer dan sekunder. Menurut jellienk, terjadinya Negara secara
primer melalui empat tahapan,yaitu
a. Persekutuan masyarakat, b. Kerajaan,
10
c. Negara, dan d. Negara demokrasi.
Perkembangan Negara secara sekunder membicarakan tentang bagaimana
terbentuknya Negara beru yang dihubungkan dengan masalah pengakuan.
b. Proses Terjadinya Negara di Zaman Modern Negara-negara di dunia ini terbentuk karena melalui beberapa proses, seperti:
a. Penaklukan atau occupatie, b. Pelaburan atau fusi, c. Pemecahan, d. Pemisahan diri, e. Perjuangan atau revolusi, f. Penyerahan/pemberian, dan g. Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.
4. Fungsi dan Tujuan Negara Fungsi Negara merupakan gambaran apa yang dilakukan Negara untuk
mencapai tujuannya.
Di bawah ini adalah fungsi Negara menurut beberapa ahli,antara lain sebagai
berikut.
a. John Locke Seorang sarjana Inggris membagi fungsi Negara menjadi tiga fungsi, yatu
1) Fungsi legislative, untuk membuat peraturan; 2) Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan; 3) Fungsi federative, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan
perang damai.
b. Montesquieu Tiga fungsi Negara menurut Montesquieu adalah
1) Fungsi legislative, membuat undang-undang; 2) Fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang; 3) Fungsi yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi
mengadili), yang popular dengan nama Trias Politika.
c. Van Vollen Hoven Seorang sarjana dar negeri Belanda, menurutnya fungsi Negara dibagi
dalam:
1) Regeling, membuat peraturan; 2) Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan; 3) Rechtspraak, fungsi mengadili; 4) Politie, fungsi ketertiban dan keamanan; Ajaran Van Vollen Hoven tersebut terkenal dengan catur praja.
d. Goodnow Menurut goodnow, fungsi Negara secara prinsipil dibagi menjadi dua
bagian:
1. Policy making, yaitu kebijaksanaan Negara untuk waktu tertentu, untuk selurah mayarakat.
2. Policy eksekuting, yaitu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya policy making.
C. BANGSA DAN NEGARA INDONESIA 1. Hakikat Negara Indonesia Menurut Ir. Soekarno, yang dimaksud dengan bangsa Indonesia adalah seliruh
manusia yang menurut wilayahnya telah di tentukan untuk tinggal secara
bersama di wilayah nusantara dari ujung barat (sabang) sampai ujung timur
11
(merauke) yang memiliki Le desir detre ensemble (pendapat Ernest Renan) dan Charaktergemeinschaft (pendapat Otto Van Bauer) yang telah menjadi satu.
Factor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia, sebagai berikut.
1) Adanya persamaan nasib, 2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, 3) Adanya kesatuan tempat tinggal, 4) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai
suatu bangsa.
Hakikat Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kebangsaan
modern. Negara kebangsaan modern adalah Negara yang pembentukannya
didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama dibawah satu Negara
yang sama walaupun warga masyarakat tersebut nerneda-neda agama, ras, etnik,
dan golongannya.
2. Proses Terjadinya Negara Indonesia Secara teoritis, perkembangan Negara Indonesia terjadi sebagai berikut.
a. Terjadinya Negara tidak sekedar di mulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya.
b. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. c. Terjadinya Negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa
Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama.
d. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan Negara yang meliputi tujuan Negara, bentuk Negara, system pemerintahan Negara , UUD
Negara, dan dasar Negara.
3. Cita-Cita,Tujuan, dan Visi Negara Indonesia Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan Negara yang bersatu, berdaulat,
adil, dan makmur.
Tujuan Negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam Alinea IV Pembukaan
UUd 1945. Secara rinci sebagai berikut:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. Memajukan kesejahtaraan umum; c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan social.
Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia
yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia
Indoneisa yang sehat, mendiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah
air, berkesadaran hokum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin (Tap MPR No.
VII/MPR/2001)
D. IDENTITAS NASIONAL INDONESIA Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya
nasional.
Beberapa bentuk identitas Indonesia, adalah sebagai berikut.
1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia 2. Bendera Negara yaitu Sang Merah Putih 3. Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya 4. Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila
12
5. Semboyan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika 6. Dasar falsafah Negara yaitu Pancasila 7. Konstitusi (Hukum Dasar) Negara yaitu UUD 1945 8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 9. Konsepsi Wawasan Nusantara 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional
13
BAB 3
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Warga Negara adalah bagian dari penduduk suatu Negara. Warga Negara
memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai Negara menciptakan
hubungan berupa peranan, hak, dan kewajiban yang bersifat timbal balik.
Pemahaman yang mengenai hubungan antara warga negar dengan Negara sangat
penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan
demokratis. Pada akhirnya pola hubungan yang baik antara warga Negara dengan
Negara dapat mendukung kelangsungan hidup bernegara.
Lebih jauh mengenal hal tersebut, bahasan dalam bab ini meliputi:
1. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan; 2. Kedudukan Warga Negara dalam Negara; 3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.
A. PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN 1. Warga Negara
Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi
perkumpulan. Warga negara artinya warga atatu anggota dari suatu negara.
Jadi, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara.
Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen (bahasa inggris) yang
mempunyai arti sebagai berikut:
1. warga negara ; 2. petunjuk dari sebuah kota ; 3. sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air ; 4. bawahan atau kawula. Menurut As Hikam dalam Ghazali (2004), warga Negara sebagai terjemahan dari
citizen artinya adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk Negara itu
sendiri.
Dengan memiliki status sebagai warga Negara, orang memiliki hubungan dengan
Negara. Hubungan itu nantinya tercermin dalam hak dalam hak dan kewajiban. Seperti
halnya kita sebagai anggota sebuah organisasi, maka hubungan itu berwujud peranan,
hak dan kewajiban secara timbal balik. Angggota memiliki hak dan kewajiban kepada
organisasi, demikian pula organisasi memiliki hak dan kewajiban terhadap anggotanya.
Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah Negara
dalam kurun waktu tertentu.
2. Kewarganegaraan Istilah kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang
menunjukkan hubungan atau ikatan antara Negara dengan warga Negara. Menurut
memori penjelasan dari pasal II Peraturan Penutup Undang-Undang No. 62 Tahun 1958
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan diartikan segala jenis
14
hubungan dengan suatu Negara yang mengakibatkan adanya kewajiban Negara itu
untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang
berhubungan dengan Negara.
Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
a. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis. 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum
antara orang-orang dengan Negara.adanya ikatan hukum itu menimbulkan
akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada dibawah kekuasaan
Negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akta
kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan dan lain-lain.
2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib,
ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan lahir ini lahir dari
penghayatan warga Negara yang bersangkutan.
Jadi dari sisi kewarganegaraan sosiologis ada hal yang belum terpenuhi yaitu
persyaratan yuridis yang merupakan ikatan formal orang tersebut dengan negara. Disisi
lain, terdapat orang yang memiliki kewarganegaraan dalam arti yuridis, namun tidak
memiliki kewarganegaraan dalam sosiologis. Ia memiliki tanda ikatan hukum dengan
negara, tetapi ikatan emosional dan penghayatan hidupnya sebagai warga negara tidak
ada. Jadi, ada kalanya terdapat seorang warga negara hanya secara yuridis saja sebagai
warga negara, sedangkan secara sosiologis belum memenuhi. Adalah sangat ideal
apabila seorang warga negara memiliki persyaratan yuridis dan sosiologis sebagai
anggota dari negara.
b. Kewarganegaan dalam Arti Formil dan Materiil. 1. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan.
Dalam sistematika hukum, maslah kewarganegaraan berada pada hukum public.
2. Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga Negara.
Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian
hukum serta tunduk pada hukum Negara yang bersangkutan. Orang yang sudah
memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan Negara lain.
Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum yang bukan warga
negaranya.
B. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA Hubungan antara warga Negara dengan Negara terwujud dalam bentuk hak dan
kewajiban antara keduanya. Warga Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap
Negara. Sebaliknya, Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Dengan
istilah sebagai warga Negara, ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan
negaranya.
1. Penentu Warga Negara Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas
yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal
dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis
yang artinya darah.
15
a. Asas ius sol yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.
b. Asas ius sanguinis yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.
Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek
perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan atas asas persamaan derajat.
a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat.
b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri.
Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga Negara sesuai asas yang
dianut Negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu
Negara tidak terikat oleh Negara lain dalam menentukan kewarganegaraan.
Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga Negara
dari suatu Negara.
Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan
bipatride. Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki
kewarganegaraan rangkap (dua). Bahkan, dapat muncul multipatride yaitu
istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari
dua).
2. Warga Negara Indonesia Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga
Negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai
berikut:
1) Yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga Negara.
2) Pneududuk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing ynag bertempat tinggal di Indonesia.
3) Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Berdasarkan hal diatas, kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi
warga Negara Indonesia adalah
a. Orang-orang bangsa Indonesia asli; b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi
warga Negara.
Berdasarkan pasal 26 ayat (2) UUD 1945, penduduk warga Negara
Indonesia terdiri atas dua yaitu warga Negara dan orang asing. Ketentuan ini
merupakan hal baru dan sebagai hasil amandemen atas UUD 1945. sebelumnya,
penduduk Indonesia berdasarkan indische staatregeling 1927 pasal 163, dibagi
3, yaitu
a. Golongan eropa, terdiri atas 1) Bangsa Belanda 2) Bukan bangsa Belanda 3) Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan
Eropa.
16
b. Golongan Timur Asing, terdiri atas 1) Golongan Tionghoa 2) Golongan Timur Asing bukan Cina
c. Golongan Bumiputra atau Pribumi, taerbagi atas 1) Orang indonesia asli dan keturunannya 2) Orang lain yang menyesuaikan diri dengan pertama
Dengan adanya ketentuan baru mengenai penduduk indonesia, diharapkan
tidak ada lagi pembedaan dan penamaan penduduk Indonesia atas golongan
pribumi dan keturunan yang dapat memicu konflik antarpenduduk indonesia.
Orang-orang bangsa lain adalah orang-orang peranakan seperti peranakan
Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui
Indonesia sebagai tumpah darahnya dan bersikap setia kepada Negara REpublik
Indonesia. Orang-orang ini dapat menjadi warga negara indonesia dengan cara
naturalisasi atau pewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan indonesia
diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang warga
Negara adalah undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan
Republik Indonesia.
3. Ketentuan Undang-Undang Mengenai Warga Negara Indonesia Perihal warga Negara Indonesia diatur dengan undang-undang. Sejak
proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, undang-undang yang mengatur
perihal kewarganegaraan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang warga Negara dan penduduk Negara. b. Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 tentang perubahan atas undang-undang No. 3
Tahun 1946 tentang warga Negara dan penduduk Negara.
c. Undang-undang No. 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pertanyaan berhubung dengan kewargaan Negara Indonesia.
d. Undang-undang No. 11 Tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewargaan Negara Indonesia.
e. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tantang kewarganegaraan Republik Indonesia. f. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang perubahan atas Pasal 18 Undang-
Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
g. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia atau
undang-undang-undang sebagai pelaksanaan dari pasal 26 UUD 1945 yang berlaku
sekarang ini adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan
Republik Indonesia yang diundangkan pada 1 Agustus 2006. undang-undang ini
menggantikan undang-undang kewarganegaraan lama, yaitu undang-undang No. 62
Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah
a. Siapa yang menjadi warga Negara Indonesia; b. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; c. Kehilangan kewarganegaraaan Republik Indonesia; d. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia; e. Ketentuan pidana.
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
antara lain sebagai berikut
17
a. Tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa warga Negara Indonesia adalah
1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain
sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia;
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing;
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia;
5. anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia; tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum
Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara
Indonesia;
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia;
8. anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan
pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun
dan/atau belum kawin;
9. anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaanya;
12. anak yang lahir diluar wilayah negara republic Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak
tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang
bersangkutan;
13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;
14. anak warga negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18(delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh
ayahnya yang berkewarganegaraan agar tetap diakui sebagai warga negara
Indonesia;
15. anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan
tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
b. Tentang pewarganegaraan Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh
kewarganegaraan republic Indonesia melalui permohonan. Dalam undang-
undang juga dinyatakan bahwa kewarganegaraan republic Indonesia dapat juga
diperoleh melalui pewarganegaraan.
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memnuhi
persyaratan sebagai berikut.
18
1) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah negara
republic Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling
singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3) Sehat jasmani dan rohani; 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara pancasila dan undang-
undang dasar negara republic Indonesia Tahun 1945;
5) Tidak pernah diajtuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih;
6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan republic Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda;
7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan 8) Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.
Permohonan pewargaan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam
bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
Menteri yang dimaksud adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kewarganegaraan republic Indonesia dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.
Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud disertai dengan pertimbangan
kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan
diterima. Selanjutnya Presiden berwenang mengabulkan atau menolak permohonan
pewarganegaraan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres).
Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat
memperoleh kewarganegaraan republic Indonesia dengan menyampaikan pernyataan
menjadi warga negara di hadapan pejabat berwenang.
Pernyataan sebagaimana dimaksud dilakukan apabila yang bersangkutan sudah
bertempat tinggal diwilayah negara republic Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-
turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan
kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
Orang asing yang telah berjasa kepada negara republic Indonesia atau dengan alasan
kepentingan negara dapat pula diberi kewarganegaraan republic Indonesia oleh
Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang
bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
c. Tentang kehilangan kewarganegaraan, dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena:
1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; 2) Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang
bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3) Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat
tinggal diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik
Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; 5) Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
19
6) Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
7) Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
8) Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari
negara lain atas namanya;
9) Bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan
dengan sengaja tidakk menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga
Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun
beikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi
Warga Negara Indonesia epada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan
Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa
kewarganegaraan;
10) Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum
negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami
sebagai akibat perkawinan tersebut;
11) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum
negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri
sebagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingin tetap menjadi warga negara
Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada
Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut
mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan dapat diajukan oleh
perempuan setlah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung;
12) Setiap orang memperoleh kewarganegaraan republic Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau terjadi kekeliruan
mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batl
kewarganegaraannya. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan
kewarganegaraan repblik Indonesia dalam berita negara republic Indonesia.
Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi:
a. Asas ius sanginis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran;
b. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang ini.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal adanya
kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).
20
Kewarganegaraan ganda yang diberikan pada anak-anak merupakan suatu
pengecualian.
C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA 1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara
Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa
peranan (role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan
status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Secara teori, status warga
negara meliputi statuspasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan warga negara juga
meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif dan positif. (Cholisin. 2000)
Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-
undangan serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam
mempengaruhi keputusan public. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara
untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan
negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam
persoalan pribadi.
Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam
UUD 1945. hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut
digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak
dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara
terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara
di berbagai bidang terdapat dalam perturan perundang-undangan di bawah undang-
undang dasar.
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut.
1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi
tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan asa keadilan social dan kerakyatan.
2) Hak membela negara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3) Hak berpendapat. Pasal 28 UUD 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang.
4) Hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. ayat (1) berbunyi bahwa: negara berdasarkanatas Ketuhanan Yang Maha Esa.ini berarti bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Ayat (2) berbunyi :negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masingdanuntuk beribadat menurut agama dan
kepercayaannya itu.
5) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu hak dan kewajiban dalam membela negara. Dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
6) Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945
21
Yaitu hak untuk mendapatkan pengajaran. Ayat (1) menerangkan bahwa tiap-
tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Adapun dalam ayat (2)
dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
system pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945.
7) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. pasal 32 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia ditangah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
8) Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan social. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan 5 UUD 1945 berbunyi:
9) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
10) Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
11) Bum, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
12) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
9) Hak mendapatkan jaminan keadilan social. Dalam pasal 34 UUD 1945 dijelaskan
bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia, antara lain:
a. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.
b. Kewajiban membela negara. pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
c. Kewajiban dalma upaya pertahanan negara. pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap
warga negara. hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya
merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. beberapa ketentuan
tersebut, antara lain sebagai berikut.
a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan. b. Hak negara untuk dibela. c. Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. d. Kewajiban negara untuk menjamin system hukum yang adil. e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. f. Kewajiban negara untuk mengembangkan system pendidikan nasional untuk
rakyat.
g. Kewajiban negara untuk jaminan nasional. h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.
22
Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD
1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini antara lain: bidang politik dan
pemerintahan, social, keagamaan, pendidikan, ekonomi dan pertahanan.
Selain adanya hak dan kewajiban warga negara di dalam UUD 1945, tercantum
pula adanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu dibedakan dengan hak warga
negara. hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi
negara. munculnya hak ini adalah karena adanya ketentuan undang-undang dan berlaku
bagi orang yang berstatus sebagai warga negara. bias terjadi hak dan kewajiban warga
negara Indonesia berbeda dengan hak warga negara Malaysia oleh karena ketentuan
undang-undang yang berbeda. Adapun hak asasi manusia umumnya merupakan hak-
hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. Hak
asasi manusia tidak diberikan oleh negara, tetapi justru memahami keberadaannya oleh
negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai berbagai hak dan kewajiban warga negara
dalam hubungannya dengan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundang-
undangan sebagai penjabaran atas UUD 1945. misalkan dengan undang-undang.
Contoh.
Hak dan kewajiban warga negara dibidang pendidikan: 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional; 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Hak dan kewajiban warga negara dibidang pertahanan: 1. UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara 2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara RI 3. UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Hak dan kewajiban warga negara di bidang politik terdapat dalam: 1. UU no. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di
muka umum;
2. UU No. 40 tahun 1999 tentang pers; 3. UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai Politik; 4. UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD; 5. UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
lain-lain.
Berikut ini contoh hak dan kewajiban warga negara maupun hak dan kewajiban
negara terhadap warganya dibidang pendidikan berdasarkan undang-undang No. 20
Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
23
BAB 4
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA,
MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 5
(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus.
(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adapt yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus
(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Pasal 6
(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 7
(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 8
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
Pasal 9
24
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pasal 10
Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing,
membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11
(1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh
samapai dengan lima belas tahun.
Peserts Didik
Pasal 12
(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya
dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengna kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang
ditetapkan.
(2) Setap peserta didik berkewajiban: a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan
proses dan keberhasilan pendidikan;
b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengna peraturan pemerintah.
25
BAB 5
NEGARA DAN KONSTITUSI
Secara umum negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lain.
A. KONSTITUSIONALISME 1. Gagasan tentang Konstitusionalisme
Pemerintah adalah satu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan
dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara.
Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta
kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang
umumnya disebut konstitusi (hukum dasar atau undang-undang dasar negara).
Kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara
efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyelahgunaan kekuasaan.
Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan
pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak
dilanggar.
Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat
dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Carl J.
Friedrich berpendapat konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat,
tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi
jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak
disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.
Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi. (Taufiqurrohman Syahuri,2004).
didalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada konstitusi negara bercirikan
dua hal pokok, yaitu sebagai berikut.
a. konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
b. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara.
2. negara konstitusional konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus
mampu memberi batasan kekuasaan pemerintahan serta memberi perlindungan
pada hak-hak dasar warga negara.
Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal, tetapi juga memiliki makna
normative. Didalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi tidak hanya
merupakan suatu dokumen yang menggambarkan pembagian dan tugas-tugas
kekuasaan tetapi juga menentukan dan membatasi kekuasaan gaar tidak
disalahgunakan. Sementara itu dilain pihak konstitusi juga berisi jaminan akan
hak-hak asasi dan hak dasar warga negara. Negara yang menganut gagasan
konstitusionalisme inilah yang disebut negara konstitusional.
26
Adnan Buyung Nasution (1995) menyatakan negara konstitusional adalah
negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara serta membatasi
dan mengatur kekuasaannya secara hukum.
B. KONSTITUSI NEGARA 1. pengertian konstitusi
konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis constituer yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan
suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa
berarti pula peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi
bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar. Kata
konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: (1)
segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; (2) undang-undang dasar
suatu negara.
Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar. Para pendiri negara koita
(the founding fathers) menggunakan istilah hukum dasar. Dalam penjelasan
UUD 1945 dikatakan : Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagaian hukum dasar yan tertulis, sedang di samping Undang-Undang Dasar
tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar
yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun
tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi.
Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu
a. Herman Heller; membagi pengertian konstitusi menjadi tiga: 1) konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan
kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
2) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum.
Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis.
3) Kostitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.
b. K.C Wheare mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, eberupa kumpulan peraturan yang
membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu
negara. c. Prof. Prayudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi sebagai berikut.
1) konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.
2) Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.
3) Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.
Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut.
a. konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
b. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini undang-undang dasar
merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis.
27
Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan
tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan
merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
2. Kedudukan Konstitusi konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat
dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Selain itu, konstitusi juga
merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding fathers, serta
memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan
suatu negara yang mereka pimpin.
Konstitusi secara umum berisi hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Hal-hal
mendasar itu adalah aturan-aturan norma-norma dasar yang dipakai sebagai
pedoman pokok bernegara.
Meskipun konstitusi yang ada didunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan,
bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang
sama, yaitu sebagai (a) hukum dasar, dan (b) hukum tertinggi.
a. Konstitusi sebagai Hukum Dasar Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan
ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara.
Secara khusus konstitusi memuat aturan-aturan tentang badan-badan
pemerintahan dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya.
Jadi, konstitusi menjadi (a) dasar adanya dan (b) sumber kekuasaan bagi
setiap lembaga negara. Oleh karena konstitusi juga mengatur kekuasaan
badan legislative (pembuat undang-undang), maka UUD juga merupakan (c)
dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya.
b. Konstitusi sebagai hukum tertinggi Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam
tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan
yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkis mempunyai keudukan lebih
tinggi (superior) terhadap aturan-turan lainnya.
3. isi, tujuan dan fungsi konstitusi negara konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi
menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan bernegara. Karena itu konstitusi
menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu
negara. Prof. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa konstitusi atau undang-
undang dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus
merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan.
Hal-hal yang diatur dala, konstitusi negara umumnya berisi tentang pembagian
kekuasaan negara, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan negara
dengan warga negara. Aturan-aturan itu masih bersifat umum dan secara garis
besar. Aturan-aturan itu selanjtnya dijabarkan lebih lanjut pada aturan
perundangan di bawahnya.
Menurut Mirriam Budiardjodalam bukunya dasar-dasar ilmu politik, konstitusi
atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
28
1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Dalam negara federal, yaitu masalah pembagian
kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian,
prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara.
2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah undang-undang dasar. 4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari
undang-undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang
telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi.
Apabila kita membaca pasal demi pasal dalam UUD 1945 maka kita dapat
mengetahui beberapa hal yang menjadi isi daripada konstitusi Republik
Indonesia ini. Hal-hal yang diatur dala UUD 1945 antara lain:
1. Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas negara.
2. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, fungsi, tugas, hak dan kewenanannya.
3. Hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warganya ataupun hak dan kewajiban
warga negara terhadap negara, termasuk juga hak asasi manusia.
4. Konsepsi atau citra negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial dan pertahanan.
5. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar. 6. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi Sejalan dengan membatasi kekuasaan pemerintahan maka konstitusi secara
ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu
a Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik; b Melepaskan control kekuasaan dari penguasa itu sendiri; c Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan
kekuasaannya (ICCE UIN, 2000).
Selain itu, konstitusi negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar
warga negara. Konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Jimly
Asshiddiqie, 2002)
a. Fungsi penentu atas pembatas kekuasaan negara. b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antaroragan negara. c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga
negara.
d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah kepada organ negara.
f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) serta
sebagai center of ceremony.
g. Fungsi sebagai sarana pengendalianmasyarakat, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi.
h. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.
29
C. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus
1945. dalam tata susunan peraturan perundangan, UUD 1945 menempati tingkat
tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok
staatsgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara yang berada di bawah Pancasila
sebagai Grundnorm atau norma dasar.
1. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di
Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode,
yaitu sebagai berikut.
a Periode 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal
aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan.
b Periode 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.
c Periode 17 Agustus 1950 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan bebrapa bagian.
d Periode 5 Juli 1959 sekarang kembali berlaku UUD 1945. Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian
berikut:
a. UUD 1945 yang belum diamandemen; b. UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, tahu 2000, tahun 2001,
dan tahun 2002).
Amandemen tersebut adalah:
1) Amandemen ke 1 pada siding umum MPR, disahkan 19 Oktober 1999; 2) Amandemen ke 2 pada siding tahunan MPR, disahkan 18 Agustus 2000; 3) Amandemen ke 3 pada siding tahunan MPR, disahkan 10 November 2001. 4) Amandemen ke 4 pada siding tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002. Undang-undang dasar negara republic Indonesia pertama kali ditetapkan oleh
PPKI (panitia persiapan kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.
Undang-undang dasar yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya
merupakan hasil karya BPUPKI(badan penyelidik usaha persiapan
kemerdekaan Indonesia) melalui siding-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945
sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. hasil karya
BPUPKI berupa rancangan pembukaan hukum
Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3
keputusan penting, yaitu sebagai berikut.
i. mengesahkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum dasar sebagai UUD negara kesatuan Republik Indonesia.
ii. memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.
iii. Membentuk suatu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden.
Beberapa perubahan tersebut antara lain:
iv. istilah hukum dasar diganti menjadi undang-undang dasar;
30
v. kata mukadimah diganti menjadi pembukaan; vi. "dalam suatu hukum dasar" diubah menjadi "dalam suatu undang-undang dasar"
vii. diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya tidak ada;
viii. rumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Katuhanan Yang Maha Esa.
Penetapan UUD 1945 sebagai konstittusi negara Indonesia oleh PPKI dilakukan
dua tahap, yaitu sebagai berikut.
a. pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari 4 alinea.
b. Pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan
tambahan.
Jadi, pada waktu itu yang disahkan PPKI adalah UUD negara Indonesia yang terdiri
atas dua bagian yaitu bagianm pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-
pasalnya.
Adapun bagian penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang dimuat
dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946.
berdasarkan hal itu, maka naskah undang-undang dasar negara Indonesia yang
dimuat secara resmi dalam berita republic Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15
Februari 1946, terdiri atas:
a. pembukaan, b. batang tubuh, dan c. penjelasan. Konstitusi RIS atau UUD RIS 1945 terdiri atas:
a. Mukadimah yang terdiri atas 4 alinea. b. Bagian batang tubuh yang terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan lampiran. Beberapa ketentuan pokok dalam UUD 1949 antara lain :
a. bentuk negara adalah serikat, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. b. System pemerintahan adalah parlementer. Dalam system pemerintahan ini,
kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri RIS
adalah Moh. Hatta.
Konstitusi yang berlaku sesudah UUD RIS adalah Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) 1950. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
dimaksudkan sebagai pengganti dari UUD RIS 1949 setelah Indonesia kembali ke
bentuk negara kesatuan. Perubahan UUD RIS menjadi UUDS 1950 dituangkan
dalam Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi
republic Indonesia serikat menjadi Undang-Undang Republik Indonesia.
UUDS 1950 terdiri atas:
a. Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea b. Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950 antara lain :
a. Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik ; b. System pemerintahan adalah parlementer menurut UUDS 1950;
31
c. Adanya badan Konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap sebagai pengganti dari UUDS 1950.
UUDS 1945 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1945 samapai 5 Juli 1949. dalam
sejarahnya lembaga konstituante yang diberi tugas menyusun undang-undang dasar
baru pengganti UUDS 1950 tidak berhasil meyelesaikan tugasnya. Situasi ini
kemudian memicu munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. pada tanggal 5 Juli 1959
presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya sebagai berikut:
1. Menetapkan pembubaran konstituante; 2. Menetapkan berlakunya UUDS 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950; 3. Pembentukan MPRS dan DPAS
UUD 1945 berlaku dari tanggal 5 Juli 1959 sampai tahun 1999. UUD 1945 ini berlaku
pada dua masa pemerintahan yaitu
a. Masa pemerintahan presiden Soekarno dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966 ; b. Masa pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1966 sampai 1998.
2. Proses Amandemen UUD 1945
Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah
atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya
muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD. Istilah perubahan
konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian (Taufiqurohman Syahuri, 2004), yaitu
a. Amandemen konstitusi b. Pemabruan konstitusi
Dalam hal pembaruan konstitusi, perubahan yang dilakukab adalah baru secara
keseluruhan. Jadi, yang berlaku adalaha konstitusi yang baru, yang tidak lagi ada
kaitannya dengan konstitusi lama atau asli. System ini dianut oleh negara seperti
Belanda, Jerman dan Prancis.
Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui
konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negar demokrasi.
Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 maka konstitusi kita harapkan
semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan
kehidupan kenegaraan yang demokratis.
UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara republic Indonesia juag mampu
menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu perlu dilakukan
perubahan terhadap UUD 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan
Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan.
Tentang perubahan undang-undang dasar dinyatakan pada Pasal 37 UUD 1945 sebagai
berikut:
(1) Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam siding Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3
dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta
alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
32
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan dekurng-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari
seluruh anggota majelis permusyawaratan rakyat.
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
a. Amandemen Pertama Terjadi pada Sidang Umum MPR Tahun 1999, disahkan 19 Oktober 1999
MPR dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan keputusan mengenai UUD
1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan pertama.
Perubahan pertama atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis
pada tanggal 19 Oktober 1999. perubahan atas UUD 1945 berlaku sejak tanggal
ditetapkannya putusan yaitu 19 Oktober 1999.
Pada perubahan pertama ini MPR RI mengubah pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9,
pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20 dan pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. jadi, pada
perubahan pertama, yang diamandemen sebanyak 9 pasal.
b. Amandemen kedua terjadi pada siding tahunan MPR, disahkan 18 Agustus 2000
MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai UUD
1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua.
Perubahan kedua atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis dan
ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
Pada perubahan kedua MPR RI mengubah dan/atau menambah pasal 18, pasal
18A,pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayatt (5), pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, bab
IXA, pasal 25E, bab X, pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), pasal 27 ayat (3), bab XA,
pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C,pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal
28H, pasal 28I, Pasal 28J, bab XII, pasl 30, bab XV, pasal 36A, pasal 36B dan pasal
36C undang-undang dasar negara republic Indonesia. tahun 1945.
Jadi pada perubahan kedua yang diamandemen sebanyak 25 pasal.
c. Amandemen ketiga terjadi pada siding tahunan MPR, Disahkan 10 November 2001
MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD
1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan ketiga.
Perubahan ketiga atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu jurusan majelis dan
ditetapkan berlaku tanggal 9 november 2001.
Pada perubahan ketiga yang diamandemen sebanyak 23 pasal.
d. Amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 10Agustus 2002
MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai
UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan keempat.
Perubahan ke empat atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu keputusan
majelis pada tanggan 10 Agustus 2002.
Pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal dan 3 pasal
aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.
33
Dengan cara amandemen ini, UUD 1945 yang asli masih tetap berlaku, hanya beberapa
ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah
ketentuan-ketentuan yang baru. Nasakah perubahan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945.
Dengan demikian, naskah UUD 1945 kita terdiri atas:
1. Naskah asli UUD 1945 2. Naskah perubahan pertama UUD 1945 3. Naskah perubahan kedua UUD 1945 4. Naskah perubahan ketiga UUD 1945 5. Naskah perubahan keempat UUD 1945.
3. Isi undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 UUD 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukraan dan
bagian pasal-pasal. Hal ini didasarkan atas pasal II aturan tambahan naskah UUD
1945 perubahan keempatyang menyatakan dengan ditetapkannya peruban undang-undang dasar ini, undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 terdiri
atas pembukaan dan pasal-pasal.
Bagian pembukaan pada umumhya berisi pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa
yang bersangkutan. Namun tidak semua konstitusi negara memiliki bagian
pembukaan ini. Konstitusi Malaysia, Singapura dan Australia tidak memiliki bagian
pembukaan.
Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi negara
Indonesia. pembukaan UUD 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa
Indonesia. selain berisi pernyataan kemerdekaan, ia juga berisi cita-cita dan
keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu mencapai masyarakat yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tiap-tiap alinea pembukaan UUD
1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan.
Alinea pertama berisi pernyataan objektif adanya penjajahan terhadap Indonesia.
selanjutnya mengandung pernyataan subjektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan
harus dihapuskan karena tidak sesuai denngan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Alinea kedua berisi pernyataan bahwa perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia
selama ini telah mampu menghasilkan kemerdekaan. Akan tetapi, kemerdekaan
bukanlah tujuan akhir perjuangan. Kemerdekaan adala