perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id STUDI .../Studi... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user iv ABSTRAK Hammad Syarif, E 1107027. 2012. STUDI PERTIMBANGAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA

PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR YAYASAN SECARA MELAWAN HUKUM DAN

DIPUTUS TIDAK BERSALAH

(Studi Kasus Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

HAMMAD SYARIF

NIM. E 1107027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

i


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

ABSTRAK

Hammad Syarif, E 1107027. 2012. STUDI PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM PUTUSAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN SECARA

MELAWAN HUKUM DAN DIPUTUS TIDAK BERSALAH (Studi Kasus

Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn). Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pertimbangan

Hakim dalam menjatuhkankan putusan perbuatan melawan hukum dengan

unsur, syarat, dan alasan pembenar dan pemaaf perbuatan melawan hukum

dalam Pasal 1365 KUHPdt.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum Normatif. Jenis bahan

hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis bahan hukum

sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yaitu putusan

Nomor: 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun hanya bahan yang

memiliki relevansi dengan masalah yang penulis teliti. Analisis data yang

digunakan merupakan metode analisis deduksi yang artinya berpangkal pada

pengajuan pernyataan yang bersifat umum kemudian diajukan pernyataan yang

bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa Majelis Hakim

dalam menjatuhkan perkara perbuatan melawan hukum pada perkara Nomor :

24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdt dengan

memperhatikan unsur, syarat perbuatan melawan hukum tersebut dan hakim juga

memperhatikan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf dari perbuatan tersebut.

Kata Kunci : Perbuatan melawan hukum, Pertimbangan Hakim.


commit to user

v

ABSTRACT

Hammad Syarif, E 1107027. 2012. THE CONSIDERATION OF

JUDGES IN THE VERDICT OF THE STUDY OF CASE IN TORT ON

THE BASIS OF BUDGET CHANGES ARE AGAINST THE LAW

FOUNDATION AND THE TERMINATION OF INNOCENCE (CASE

STUDY CASE NUMBER: 24/PDT. G/2001/PN.KD.MN). The Faculty Of

Law Sebelas Maret University.

This study aims to evaluate the suitability of the consideration of Judges in

setting ruling tort by the elements, requirements, and the true reason and forgiving

in tort in section 1365 KUHPerdata. This type of research including Normative

legal research. Types of legal materials that are used in this research is a type of

secondary law materials. Data collection technique to use libraries that verdict

Number: 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn, book of the civil code and the results of the

research been done before, but only material that has relevance to the issue that

the author meticulously. Analysis of the data used is the method of analysis of

deduction that is based on the filing of a statement by universal then submitted a

statement which are special and then drawn conclusions.

Based on the results of the research conclusions that the Assembly may be

taken in setting the case Judge in tort on the case Number: 24/Pdt.G/2001/PN.Kd

.Mn has pursuant to section 1365 KUHPerdata having regard to the elements,

requirements in tort and judges also noticed the existence of true reasons or

forgiving of such deeds.

Keyword : Tort , concideration judge.


commit to user

vi

MOTTO :

نس إلا لیعبدون وما خلقت الجن والإ

Dan tidaklah Aku ciptakan seluruh jin dan seluruh

manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu.

(QS : Adz Dzariyat :56).


commit to user

vii

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

Ø Bapakku Joko Suranto dan Ibuku Endah Sri Hayati yang selalu memberikan

kasih sayang, dukungan serta do’a kepada penulis semenjak kecil hingga

dewasa, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kasih sayang

seperti engkau menyayangiku.

Ø Adik-adikku Syarifah, Farihah, dan Achmad Faiz semoga kelak tumbuh

dewasa dan menjadi orang sholeh dan sholihah berbakti kepada Orang

Tua.

Ø Keluarga besar Martokaryono dan keluarga besar Purwodiharjo dimana

penulis selalu mendapatkan dukungan untuk segera menyelesaikan kuliah.

Ø Teman-teman dekatku Riecard Roberto, Lasyanto Nugroho, Pendeng,

Cikung, Dika Sulton Haq, Novi Ariyanti, Abdul Aziz, Muhammad Fauzi,

Saifan Rifqi, Suprek, Dur Madura, Samuel Madura, Tunggul Hami Seno,

Aditya Putrojati, Fathul Munir, Oni Plankton, Joni, Arifin RRI terimakasih

atas persahabatan ini akan kujaga selama-lamanya.

Ø Sahabat jiwaku Mega Titis Arumdalu yang selalu setia menemani penulis

dengan dukungan, omelan, menghiibur dan bantuannya.

Ø Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.


commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan kemudahan serta kekuatan kepada penulis hingga penelitian ini dapat

terselesaikan, yaitu penelitian dalam judul Studi Pertimbangan Hakim dalam

Putusan perkara Perbuatan Melawan Hukum mengenai Perubahan anggaran dasar

yayasan secara melawan hukum dan diputus tidak bersalah. (Studi Kasus Perkara

Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn) agar bermanfaat bagi semua pihak.

Penulisan hukum ini tidak akan segera terselesaikan apa bila tidak

mendapatkan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam

kesempatan ini dengan, segenap hati penulis ingin menyampaikan terima kasih

kepada semua pihak terutama kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan sabar telah

memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi serta bersedia meluangkan

waktu untuk memberikan arahan dan saran sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan hukum ini. Sekaligus sebagai ketua program Non

Reguler Fakultas Hukum UNS.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu

pengetahuan dan wawasan kepada penulis agar digunakan sebagai bekal dalam

penulisan hukum skripsi ini.

4. Ketua Bagian PPH dan Mas Hermawan pribadi sebagai anggota PPH yang

banyak membantu penulis dengan humor-humor segarnya.

5. Bapak Joko Suranto dan Ibu Endah Sri Hayati. Orang tua penulis yang

senantiasa memberikan dorongan serta do’anya terimakasih Bapak dan Ibu

akhirnya putramu ini bisa menjadi Sarjana Hukum.

6. Syarifah, Mega Titis Arumdalu, Farihah, dan Achmad Faiz yang selalu

menemani penulis, tak pernah lelah mengomel agar penulisan hukum ini segera

selesai.


commit to user

ix

7. Tunggul, Adit, Oni, Andika, Tomy, Icol, Ambon, Joni, Fathul, terimakasih

untuk kalian selalu mendorong dan mengingatkan penulis dan seluruh rekan-

rekan Fakultas Hukum UNS yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan

berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengejar dan segala

kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

9. Kerabat dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga amal budi baik mendapatkan Ridlho dari Allah SWT dan menjadi

amal kebajikan yang menjadi teladan bagi orang lain. Semoga skripsi ini

bermanfaat meskipun sederhana.

Surakarta, 18 Januari 2012

Penulis


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ................................................................... iv

ABSTRAK .................................................................................................. v

ABSTRACT................................................................................................ vi

HALAMAN MOTTO ................................................................................ vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................ viii

KATA PENGANTAR ............................................................................... ix

DAFTAR ISI............................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................. 1

B. Perumusan Masalah......................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ........................................................... 4

D. Manfaat penelitian ........................................................... 5

E. Metode Penelitian ............................................................ 6

1. Jenis Penelitian ........................................................... 6

2. Sifat Penelitian ............................................................ 6

3. Pendekatan Penelitian ................................................ 7

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ............................... 8

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ........................ 8

6. Analisis Bahan Hukum............................................... 9

F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................ 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ................................................................ 11

1. Tinjauan Hukum Acara Perdata................................. 11


commit to user

xi

2. Tinjauan umum Perbuatan Melawan Hukum dan

Unsur-unsur Perbuatan melawan hukum

(Pasal 1365 KUHPdt) ................................................. 12

a) Istilah Perbuatan Melawan Hukum ...................... 12

b) Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ............ 14

3. Hal-hal yang menghilangkan sifat Perbuatan

Melawan Hukum ........................................................ 19

a) Alasan Pembenar ................................................... 19

b) Alasan Pemaaf ....................................................... 22

B. KERANGKA PEMIKIRAN. ………………………… 23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian ................................................................ 25

1. Paparan Kasus ............................................................. 25

2. Amar Putusan .............................................................. 70

B. Pembahasan ..................................................................... 71

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan

Perkara perbuatan melawan hukum Nomor :

24/Pdt.G/2001/Kd.Mn ..................................................... 71

1. Adanya perbuatan melawan hukum .......................... 74

2. Kesalahan .................................................................... 77

3. Kerugian dan Hubungan Sebab-akibat...................... 82

4. Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf ....................... 82

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .......................................................................... 84

B. Saran ................................................................................. 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara di dunia ini memiliki hukum tersendiri. Tidak ada satu

Negara pun yang berdiri tanpa adanya hukum. Keberadaan hukum sangat

penting untuk mengatur seluruh kehidupan dalam suatu Negara agar segala

sesuatu dalam negara dapat berjalan selaras, seimbang, dan damai. Dengan

adanya hukum kehidupan tidak hanya berjalan selaras akan tetapi

keberadaan hukum itu sendiri akan sangat diperlukan untuk melindungi

hak-hak setiap individu dalam suatu negara.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini juga merupakan negara

hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, yang tertuang dalam

suatu undang-undang dan beberapa ada yang hanya merupakan kebiasaan

atau adat. Hingga saat ini Indonesia masih menggunakan undang-undang

yang merupakan warisan dari negara Belanda, diantara undang-undang yang

berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata), hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada

Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad tahun 1847 Nomor 23

tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai

BW. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya merupakan suatu

aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan

bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa

dan juga timur asing. Namun demikian setelah merdeka berdasarkan kepada

Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan

yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara

Indonesia sebelum digantikan oleh undang-undang yang baru berdasar atas

Undang-Undang Dasar ini (asas konkordansi). (Abdulkadir Muhamad,

2010:7)


commit to user

2

Sesuai dengan namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) berisikan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan

antara individu-individu dalam masyarakat, oleh sebab itu, setiap warga

negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum harus

ditegakkan, bila hukum tidak ditegakkan, maka lambat laun suatu negara

akan runtuh. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan

orang lain, dan memberikan orang lain haknya. Dan isi dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tersebut diantaranya :

Buku 1 mengatur tentang Orang / Personrecht

Buku 2 mengatur tentang Benda / Zakenrecht

Buku 3 mengatur tentang Perikatan / Verbintenessenrecht

Buku 4 mengatur tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaringen

Bewijs

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) merupakan salah

satu bagian yang diatur dalam KUHPerdata pada Buku III Pasal 1365-1380,

termasuk ke dalam Perikatan yang timbul dari Undang-undang yaitu tiap-

tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain

mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu untuk

mengganti kerugian tersebut.(Rachmat Setiawan, 1982:7) Perbuatan

melawan hukum di sini, dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan

hukum dalam bidang keperdataan. Karena, untuk tindakan perbuatan

melawan hukum secara pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah

"perbuatan pidana" yang mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum

yang berbeda sama sekali dengan perbuatan melawan hukum secara hukum

perdata. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa

negara atau yang disebut dengan onrechtmatige overheids daad oleh

penguasa, juga memiliki arti, konotasi serta pengaturan hukum yang

berbeda pula. (Munir Fuady, 2002:35).

Penelitian ini penulis hanya mengkaji perbuatan melawan hukum dalam

ruang lingkup hukum perdata saja, sehingga pada prinsipnya tujuan


commit to user

3

dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan

melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang

dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu juris praecepta sunt luxec,

honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (semboyan

hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan

memberikan orang lain haknya).

Mengenai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) didalam

Pasal 1365 KUHPdt (1401 BW) , mempunyai latar belakang yang panjang

dan mengakibatkan perdebatan yang hebat oleh para Sarjana Hukum hingga

bertahun-tahun.

Perdebatan ini terjadi dalam hal perbedaan pendapat dalam memberikan

pengertian perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad). Perdebatan

dalam memberikan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut baru

berakhir setelah adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 yang dikatakan

telah baku, yaitu penafsiran Hoge Raad yang semula perbuatan melawan

hukum ialah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan

bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang bersangkutan itu

sendiri (pendapat lama). Setelah tanggal 31 Januari 1919 perbuatan

melawan hukum ialah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan

hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan sikap berhati-hati

yang sepatutnya ada dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda

orang lain.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pertimbangan Hakim

yang memeriksa perkara antara pengurus Yayasan Perguruan Tinggi

Madiun yang digugat oleh ahli waris mantan Ketua Yayasan dikarenakan

yang secara melawan hukum mengubah anggaran dasar yayasan, yang

menarik dalam putusan tersebut yaitu terdapat dalam pertimbangan hakim

terhadap Tergugat yang telah mutlak terbukti melakukan perbuatan

melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan

hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, menimbulkan kerugian,

dilakukan dengan kesalahan, dan antara perbuatan dan kerugian terdapat


commit to user

4

hubungan kausalitas (sebab-akibat). Oleh Hakim diputus tidak bersalah dan

tanpa mendapatkan hukuman ganti rugi kepada Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut yang mendorong dan memberikan motivasi

kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menyusunnya sebagai suatu

Penulisan hukum dengan judul:

“STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA

PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR YAYASAN SECARA MELAWAN HUKUM DAN

DIPUTUS TIDAK BERSALAH

(Studi Kasus Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan secara jelas,

maka penulis mengambil rumusan permasalahan yang dibahas yaitu:

“Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No :

24/Pdt.G/2001/Kd.Mn telah sesuai unsur, alasan pembenar dan pemaaf

perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHpdt.”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengevaluasi kesesuaian pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan putusan perbuatan melawan hukum dengan unsur, alasan

pembenar dan pemaaf perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365

KUHPdt.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah pengetahuan bagi Penulis sendiri terutama di bidang

ilmu hukum, khususnya ilmu hukum acara perdata.

b. Untuk memperoleh data yang penyusun pergunakan dalam

penyusunan Penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk

mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

5

D. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adapun manfaat yang

dapat diharapkan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan

pemecahan-pemecahan atas permasalahan dari sudut teori.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah

referensi di bidang karya ilmiah yang tujuannya juga untuk dapat

mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum.

c. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam

menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan,

pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

d. Penelitian ini memperluas wacana keilmuan analisa putusan hakim

dalam perbuatam melanggar hukum di PN Kota Madya Madiun,

sehingga dapat memberikan kepuasan keilmuan secara ilmiah

terhadap kajian hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu

dibidang ilmu hukum.

c. Memberikan pengetahuan analisa putusan hukum dalam sidang

pengadilan secara ilmiah apakah sudah sesuai dengan ketentuan,

sehingga nantinya dapat lebih mempermudah dan mempertajam

proses penelitian hukum nasional didalam upaya pemecahan masalah-

masalah hukum secara adil, bijaksana, dan tepat.


commit to user

6

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2005:35)

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian

dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah peneliti harus lebih

teliti dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi yang di gunakan

di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu

hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi

dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim,2006:28). Adapun metode penelitian yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif

memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal. Penelitian

jenis ini mengkonsepkan bahwa norma atau kaidah merupakan patokan

berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirudin, 2008:118)

Sedangkan yang penulis maksud dengan norma dalam penelitian ini

adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Madya Madiun dengan Nomor

Perkara : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn. dimana norma merupakan sebuah

patokan atau ukuran yang bersifat pasti dan tidak berubah yang dengan

tujuannya kita dapet membandingkan sesuatu dengan hal lain yang

hakikatnya, ukurannya atau kausalitasnya kita ragukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian evaluatif adalah upaya untuk

mengumpulkan data mengenai kondisi nyata suatu hal, kemudian

dibandingkan dengan kriteria agar dapat diketahui kesenjangan antara

kondisi nyata dengan kriteria (kondisi yang diharapkan). Penelitian

evaluatif bukan sekedar melakukan evaluasi pada umumnya. Penelitian


commit to user

7

evaluatif merupakan kegiatan evaluasi tetapi mengikuti kaidah-kaidah

yang berlaku bagi sebuah penelitian, yaitu persyaratan keilmiahan,

mengikuti sistematika dan metodologi secara benar sehingga dapat

dipertanggung jawabkan. Penelitian evaluatif bertujuan untuk

mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, yang merupakan

kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan

evaluasi.

Penulis mengevaluasi kesesuaian pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan putusan perbuatan melawan hukum apakah sudah

memenuhi unsur, alasan pembenar dan pemaaf sesuai dengan Pasal

1365 KUHPdt.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kasus (case

approach), dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami

penulis adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang

digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter

Mahmud Marzuki, 2005:119). Dalam penelitian ini yang menjadi bahan

bahan penelitian adalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan

Putusan perbuatan melanggar hukum dalam KUHPerdata dengan

putusan Pengadilan Negeri Kota Madya Madiun

No.24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn.

Ratio decidendi dapat ditemukan melalui fakta materiil yang berupa

perorangan, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak

terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut karena Hakim

maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat

diterapkan kepada fakta tersebut. Ratio decidendi inilah yang

menunjukan bahwa ilmu hukum mempunyai sifat prespektif. Sedangkan

dictum, yaitu putusannya merupakan suatu yang bersifat deskriptif.

Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum

Putusan Pengadilan melainkan merujuk kepada Ratio Decidendi.


commit to user

8

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data

sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud

Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak

mengenal adanya data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum,

dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder.(Peter Mahmud Marzuki, 2005:141)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

Putusan hakim Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Md.Mn dan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum

sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan didalam

penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum,

jurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi

untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti

mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan cara

membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan

Perundang-Undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan

dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Bahan hukum ini berupa Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2001/

PN.Kd.Mn., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan hasil penelitian


commit to user

9

yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahanya memiliki relevansi

dengan masalah yang penulis teliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk

mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan untuk menguraikan

atau menyelesaikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum

yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang di

ajukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis

deduksi. Metode deduktif sebagai mana silogisme yang diajarkan

aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan

premis mayor (pernyataan bersifat umum) yang kemudian diajukan

premis minor (pernyataan bersifat khusus), kemudian dari kedua premis

tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud

Marzuki,2005 :47).

Dalam penelitian ini premis mayornya adalah semua perbuatan

melawan hukum adalah bersalah, dan premis minornya perbuatan

melawan hukum yang tidak memenuhi unsur dan syarat serta terdapat

alasan pemaaf dan pembenar adalah tidak bersalah sesuai Pasal 1365

KUHPdt. Kesimpulannya adalah tidak semua perbuatan melawan

hukum bersalah, dari pernyataan diatas ditarik kesimpulan bahwa

perbuatan melawan hukum yang dapat dinyatakan bersalah adalah

perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi syarat dan unsur-

unsur sesuai Pasal 1365 KUHPdt.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun sistematika dalam Penulisan hukum ini adalah dengan

membagi menjadi bab-bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran awal tentang

penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan


commit to user

10

sistematika penulisan hukum yang di gunakan untuk

memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara

garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka

pemikiran kerangka teori ini mengenai tinjauan tentang

pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang perbuatan

melawan hukum, alasan pembenar dan alasan pemaaf

perbuatan melawan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan dari hasil

penelitian berupa jawaban atas pertanyaan dalam perumusan

masalah, yaitu :

“Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan

perkara No : 24/Pdt.G/2001/Kd.Mn telah sesuai unsur, alasan

pembenar dan pemaaf perbuatan melawan hukum dalam Pasal

1365 KUHpdt.”

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

Pelaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal adanya

suatu pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum

materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian

peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu

sendiri, peraturan hukum inilah yang disebut dengan hukum formil atau

hukum acara perdata.

Hukum acara perdata hanya untuk menjamin ditaatinya hukum

materiil perdata dan melindungi hak perseorangan. Hukum acara perdata

juga disebut sebagai hukum formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum

yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak

dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum

perdata materiil. (Retnowulan Sutantio, 2002:1)

Berdasarkan pengertian hukum acara perdata diatas dapat dikatakan

pula bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang

menentukan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan

hukum perdata materiil atau lebih konkritnya lagi adalah hukum acara

perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak,

memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.

Dalam putusan terdapat pertimbangan Hakim yang dimana pertimbangan

hakim digunakan sebagai dasar untuk membuat putusan.

Pertimbangan Hakim atau yang sering disebut dengan considerans

merupakan dasar dari pada putusan. Pertimbangan hakim terbagi menjadi

2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwa dan

pertimbangan tentang hukumnya. Yang termuat dalam bagian

pertimbangan Hakim adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungan

jawab kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan

demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan-


commit to user

12

alasan mengenai keadaan (feitelijke gronden) bukanlah alasan dalam arti

yang sebenarnya, oleh karena alasan mengenai keadaan itu hanya

menyebutkan apa yang terjadi di muka Hakim.(Wirjono Prodjodikoro,

1988:129). Alasan dan dasar dari putusan harus termuat dalam

pertimbangan putusan sesuai Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, dan 23 UU

Nomor 14 tahun 1970 yang mengharuskan setiap putusan memuat

ringkasan y6ang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar

daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara,

biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan

diucapkan oleh Hakim.

Adanya alasan sebagai dasar daripada putusan menyebabkan putusan

mempunyai nilai obyektif. Dalam Pasal 178 ayat 1 HIR (pasal 189 ayat 1

Rbg) dan 50 Rv mewajibkan Hakim karena jabatanya melengkapi segala

alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Mahkamah

Agung berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup

dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk

kasasi dan harus dibatalkan.(Yurisprudensi Mahkamah Agung No 638

K/Sip/1969)

Berdasarkan hal diatas dalam memberikan putusan dalam perkara

perbuatan melawan hukum Hakim harus memperhatikan pertimbangan

yang digunakan dalam putusan, agar perkara yang telah di putus in

kracht van gewijsde dan adil dalam memberikan hak kepada pihak yang

tepat seperti yang tertuang dalam irah-irah putusan yaitu Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan YME.

2. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur-unsur Perbuatan

Melawan Hukum( Pasal 1365 KUHPdt)

a) Istilah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)

Dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan

melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum

pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan


commit to user

13

melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi

“wederrechtelijk” atau “delik” dalam ranah hukum pidana dan

terminologi “onrechtmatige daad” dalam ranah hukum perdata.

Istilah Onrechtmatige daad yang tercantum di dalam pasal 1401

B.W (1365 KUHPdt) para Sarjana mempunyai perbedaan pendapat

mengenai penerjemahan istilah tersebut kedalam bahasa Indonesia.

Berikut para Sarjana menerjemahkan istilah onrecht matige daad

dengan bermacam-macam jenis :

a) Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar

Hukum. (Wiryono Prodjodikoro, 1967: 7)

b) Utrecht memakai istilah Perbuatan yang bertentangan dengan

asas-asas Hukum. (Utrecht, 1957:255)

c) Sudiman Kartodiprodjo mempergunakan istilah Tindakan

Melawan hukum. (Sudiman Kartodiprodjo, 1967:100)

d) Moegni menggunakan istilah Perbuatan Melawan hukum.

(Moegni Djojodirjo, 1979:13)

Penulis lebih setuju menggunakan istilah “Perbuatan Melawan

Hukum” yang dipergunakan oleh MA Moegni Djojodirjo. Beliau

menerangkan bahwa istilah “Melawan” melekat kedua sifat aktif dan

pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang

menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan

gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah

“melawan” tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja,

sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu

perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau bilamana ia enggan

melakukan keharusan sudah melanggar keharusan, sehingga

menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpa

harus menggerakan badannya, inilah sifat pasif daripada istilah

melawan.


commit to user

14

b) Unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum (Onrechmatige Daad)

1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal

1380 KUHPerdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan

yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain

menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian

mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam

KUHPerdata berasal dari Code Napoleon. Menurut Molegraaff

sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan menyatakan bahwa

Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang

akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan (goede zeden) dan

kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan orang lain

(inderuist tegen de zorgvuldigheid, welke in persoon of

goed).(Wirjono Prodjodikoro, 1992:15). Pada tahun 1919,

Pengadilan tertinggi di Negara Belanda (putusan Hoge Raad

tanggal 31 Januari 1919) istilah “onrechtmatige daad” atau

Perbuatan Melawan Hukum ditafsirkan dalam arti luas pada perkara

Lindenbaum melawan Cohen dengan mengatakan Perbuatan

Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat

yang terdiri dari unsur-unsur:

(1) Melanggar Hak Subyektif orang lain.

(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

(3) Melanggar kaedah kesusilaan.

(4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-

hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan

bermasyarakat (Rachmat setiawan, 1982:17)

Suatu perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan dengan

unsur-unsurnya tersebut, apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi

seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai


commit to user

15

perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal

1365 KUHPerdata.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat

adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang

melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain,

beretentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan

dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan

kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun

orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai

perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat

dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau

tidak.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam

bentuk kesengajaan (opzet-dolus) dan kesalahan dalam bentuk

kurang hati-hati (culpa), dengan demikian hakim harus dapat

menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang

dilakukan sesorang dalam hubungannnya dengan perbuatan

melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang

seadil-adilnya. (Subekti, 1979: 56)

2) Kesalahan.

Adapun unsur yang kedua didalam pasal 1365 BW tegas bahwa

agar sesuatu perbuatan dapat dipertanggung jawabkan terhadap

perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertiannya juga

disyaratkan harus adanya kesalahan dari yang melakukan perbuatan

tersebut.

Dengan menentukan syarat kesalahan dalam pasal 1365

KUHPdt pembentuk undang-undang menyatakan bahwa pelaku

perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk

kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan dan kerugian

tersebut dapat diperhitungkan kepadanya.


commit to user

16

Kesalahan dipakai untuk menyatakan, bahwa seseorang dapat

dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang

terjadi karena kesalahan yang diperbuat. Dalam arti demikianlah

perkataan “karena kesalahannya mengakibatkan kerugian” tersebut

dalam pasal 1365 KUHPdt harus di tafsirkan. Apabila seseorang

karena perbuatan melawan hukum yang ia lakukan telah

menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian apabila untuk itu

ia dapat di pertanggung jawabkan. Pelaku bertanggung jawab untuk

kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang ia

lakukan dan kerugian yang di timbulkannya dapat

dipertanggungkan kepada pelaku tersebut.

Di dalam hukum pidana terdapat asas Geen Staafzonder

Schuld, dimana asas tersebut telah diterima demikian pula dalam

hukum perdata khususnya mengenai perbuatan melawan hukum

dapat dikemukakan asas yang semakna yaitu “ tidak ada

pertanggung jawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan melawan

hukum tanpa kesalahan”.

Dalam Pasal 1365 KUHPdt kesalahan mencakup dua

pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan arti sempit,

kesalahan dalam arti luas mencakup kealpaan dan sengaja

sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanya kelalaian saja.

Syarat kesalahan ini dapat di ukur secara subyektif maupun

obyektif, pada umumnya kesalahan di tafsirkan obyektif, pendapat

ini dikemukakan oleh Mayers sebagai mana dikutip oleh Rachmat

Setiawan, karena yang di maksud kesalahan tersebut dalam pasal

1365 KUHPdt oleh pembentuk undang-undang tahun 1838 adalah

kesalahan Subyektif dan pendapat ini sampai sekarang masih harus

dianggap yang tepat (Rachmat setiawan, 1982:26)

Mengenai syarat kesalahan yang dapat diukur secara subyektif

ini apakah si pembuat tersebut pada umumnya menyesali akibat-

akibat dari perbuatannya, misalnya anak kecil atau orang gila


commit to user

17

perbuatannya maka dalam hal ini orang-orang tersebut tidak dapat

dipertanggung jawabkan.

Sedang tentang syarat yang dapat di ukur secara obyektif

apabila si pembuat kesalahan tersebut melakukan kesalahan karena

terpaksa oleh keadaan, misalnya karena ada kebakaran sehingga

untuk menyelamatkan dirinya terpaksa merusak pintu rumah orang

lain maka orang yang melakukan seperti contoh tersebut tidak dapat

dikenai tanggung jawab.

3) Kerugian

Walaupun dalam pasal 1365 KUHPdt ditentukan kewajiban

pelaku untuk membayar ganti rugi, akan tetapi Undang-undang

tidak mengatur lebih lanjut tentang ganti rugi yang disebabkan oleh

perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan perbuatan

melawan hukum terdapat kesamaan. Bagi yang terakhir dapat

diterapkan sebagian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk

ganti rugi wanprestasi berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 23

Juni 1922 menetapkan bahwa:

Pasal-pasal 1246-1248 KUHPdt mengenai penggantian

kerugian karena wanprestasi tidak dapat di terapkan secara

langsung tetapi dibuka kemungkinan diadakan penafsiran secara

analogis.

Schade dalam pasal 1365 KUHPdt adalah kerugian yang di

timbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat

bersifat harta kekayaan (materiil) atau imateriil. Kerugian materiil

dapat terdiri kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang

diharapkan. Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian

karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243

sampai Pasal 1248 KUHPerdata diterapkan secara analogis

terhadap ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan


commit to user

18

hukum. Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan

kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat

badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan

melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas

kerugian immateril tersebut.

Dalam arrest Hoge Raad tangal 2 Februari 1912 dengan tegas

menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus

menganti kerugian yang di derita maupun keuntungan yang akan di

peroleh.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang

melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya

kesalahan, Pasal 1365 KUHPerdata juga mensyaratkan adanya

hubungan sebab akibat/hubungan kausal antara perbuatan melawan

hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian

kerugian yang dapat dituntut penggantiannya hanyalah kerugian

yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal

1365 KUHPerdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk

mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan

hukum melaui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui

pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian

sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya

dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

4) Harus ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara

perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Unsur ke empat dari pasal 1365 KUHPdt harus adanya

hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan

kerugian yang timbul. Mengenai ajaran kausalitas tidak hanya

penting di ranah hukum pidana saja, melainkan juga dalam hukum

perdata.


commit to user

19

Didalam hukum perdata pentingnya ajaran kausalitas ialah

untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan

hukum dengan kerugian yang di timbulkan sehingga pelaku dapat

di pertanggung jawabkan.

Sebagai dasar gugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan

hukum, termasuk pula hubungan kausalitas, dan menurut Hoge

Raad dalam memecahkan persoalan kausal harus di pecahkan

menurut ajaran adequate verorzaking. Menurut teori tersebut

terdapat hubungan hubungan kausal, apabila kerugian menurut

pengalaman layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan

timbul dari perbuatan yang melawan hukum.

Dalam kenyataannya suatu peristiwa tidak pernah disebabkan

oleh suatu fakta, akan tetapi oleh fakta-fakta yang berurutan dan

pada gilirannya fakta-fakta tersebut disebabkan oleh fakta-fakta

lainnya sehingga merupakan suatu rantai kausal yang

mengakibatkan suatu akibat tertentu.

Atas dasar ini Von Buri dalam teorinya Conditio Sine qua non

atau teori syarat mutlak, menyatakan bahwa sebab dari suatu

perubahan adalah keseluruhan syarat-syarat yang harus ada untuk

timbulnya suatu akibat. Hilangnya salah satu syarat, tidak akan

menimbulkan akibat. Tiap syarat adalah sebab, oleh karena itu

conditio sine aqua non untuk timbulnya akibat.

Dari ajaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap

perbuatan merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi,

keberatan terhadap teori ini adalah bahwa dengan demikian akan

terlalu berat tanggung jawab daripada seseorang maka ajaran ini

tidak dapat diterapkan didalam hukum perdata.


commit to user

20

3. Hal-hal Yang Menghilangkan Sifat-sifat Melawan Hukum.

a) Alasan Pembenar/ Rechtvaardigingsgroden

Sama halnya dalam hukum pidana demikian pula perbuatan

melawan hukum terdapat alasan pembenar, yaitu alasan yang

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sehingga

perbuatan yang menurut kriteria melawan hukum, akan tetapi sebagai

akibat terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan

hukumnya perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang benar.

Terdapatnya alasan pembenar tersebut dalam pasal 49 KUHP, yaitu

pembelaan darurat atau terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-

undang, melaksanakan perintah atasan.

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan

melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan

darurat / noodweer, overmacht, force majeure, realisasi hak pribadi,

karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan.

Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan

maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan

perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggung

jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannnya sendiri, tetapi

juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan

oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang

berada di bawah pengawasannya serta binatang-binatang

peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai

dengan Pasal 1369 KUHPerdata.

(1) Keadaan memaksa (overmacht)

Dalam Pasal 1245 KUHPdt menentukan, bahwa debitur tidak

wajib membayar ganti rugi, apabila karena overmacht ia terhalang

memenuhi prestasinya.

Overmacht adalah suatu paksaan yang tidak dapat dielakan lagi

yang datangnya dari luar (Rachmat Setiawan,1982: 22). Selain

pendapat bahwa overmacht adalah alasan pembenar, adapula yang


commit to user

21

berpendapat bahwa keadaan overmacht itu mempunyai sifat yang

berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama, maka

overmacht adakalanya merupakan alasan pembenar dan adakalanya

menjadi alasan pemaaf.

(2) Pembelaan terpaksa (noodwer)

Dalam pembelaan terpaksa, seseoarang melakukan perbuatan

yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain,

kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang

bersifat melawan hukum

Pembelaan terpaksa dan keadaan darurat harus dibedakan karena

dalam pembelaan terpaksa serangan dengan sengaja yang tidak dapat

dielakan lagi (Moegni Djojodirjo,1982: 62)

Setiap orang yang diserang orang lain berhak untuk membela

diri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan

perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari

perbuatan tersebut menjadi hilang.

(3) Melaksanakan ketentuan Undang-Undang (weettelijke

voorschrift)

Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila

perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan Undang-undang. Suatu

perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang adalah

melawan hukum apabila wewenang tersebut disalah gunakan atau

dalam hal detournement de povoir.

Menurut moegni melaksanakan ketentuan Undang-Undang

bukanlah merupakan dasar pembenar yang berasal dari Undang-

Undang (Moegni Djojodirjo, 1982: 63)

(4) Perintah jabatan (ambtelijk bevel)

Menurut Rutten sebagaimana dikutip oleh Moegni Djojodirjo

setiap orang yang haruskan menaati perintah akan dapat mencari


commit to user

22

dasar pada sesuatu perintah jabatan dengan pengertian, tidak adanya

hubungan atasan dan bawahan. (Moegni Djojodirjo, 1982: 65)

Perbuatan yang berdasarkan perintah jabatan atau atasan yang

berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah

jabatan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang

melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan,

bahwa pemerintah yang member perintah tersebut melakukan

tindakan melawan hukum. Dalam praktek alasan pembenar ini pada

umunya penguasalah yang digugat dan bukan pegawai yang

melakukan perbuatan tersebut.

b) Alasan Pemaaf

Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dianggap

tidak bersalah, apabila sipembuatnya tidak dapat dipertanggung

jawabkan dan meniadakan unsur kesalahan, karena terdapatnya :

(1) Cacat fisik

(2) Noodweer Exces atau Pembelaan diri

(3) Perintah jabatan yang diberikan oleh seorang yang tidak

berwenang

Namun dalam hal cacat fisik tidak bersifat terus-menerus,

misalnya dalam hal mabuk, penggunaan obat terlarang tetap dianggap

bersalah karena ditimbulkan oleh si pelaku sendiri.


commit to user

23

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Penjelasan :

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa

perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt

mempunyai arti yang sangat luas, sehingga dalam pertimbangan hakim

harus memperhatikan semua unsur-unsur agar putusan dapat memberikan

rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.

Tugas utama seorang Hakim adalah membuat putusan atau penetapan

terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya, putusan sebagai produk

hukum dari hakim bagi para pihak harus dipatuhi. Dalam putusan harus

memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili,

PUTUSAN

MEMENUHI UNSUR-UNSUR

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

HAL-HAL YANG MENGHILANGKAN SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR


PUTUSAN




PERTIMBANGAN HAKIM



PUTUSAN





(Pasal 1365 KUHPdt)

PERTIMBANGAN HAKIM



PUTUSAN





commit to user

24

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban Hakim daripada

putusannya terhadap masyarakat agar mempunyai nilai obyektif.

Hakim dalam pertimbangannya harus menggali nilai-nilai hukum dalam

kehidupan masyarakat. Apalagi terhadap pertimbangan Hakim terhadap

perbuatan melawan hukum karena semenjak tahun 1919 telah berubah

pengertian, Perbuatan melawan hukum tidak hanya sebagai perbuatan yang

melawan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan saja, namun juga

diartikan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Subyektif orang lain,

bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar kaedah

kesusilaan, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap

hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan

bermasyarakat. Hakim pengadilan memerlukan masukan-masukan dan

pengetahuan agar putusan hakim tidak salah, mengikat para pihak yang

berperkara dan menegaskan seperangkat hak, kewajiban serta tanggung

jawab.


commit to user

25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Paparan Kasus

Perkara perbuatan melawan hukum yang diterima Pengadilan Negeri

Kotamadya Madiun cukup banyak, berikut penulis paparkan tentang perkara

perbuatan melawan hukum yang penulis angkat dalam judul penulisan

hukum yakni perkara perbuatan melawan hukum dengan Nomor register

perkara : 24/Pdt.G/2001/PN. Kd. Mn. antara Penggugat :

a. Ny. Hi. SRI MOERNI (janda alm. SOEWOJO)./SM

b. Dra. SRI DJOHAR WINARLIN, SU./SDW

c. Ir. BAMBANG HERI WALUYO, MM./BHW

d. SRI WAHYUNI HARIYATI./SWH

e. DYAH MUMPUNI PRASTIAWAT1./DMP

f. IR. RATNA MUSTIKA WARDHANI, MS./RMW

g. Ir. INDAH REKIANI PUSPITAWAT1, MM./IRP

h. WAHYU DRAJAT PURBANINGRUM./WDP

Melawan Tergugat yaitu

a. SASTRODIHARDJO SADJI bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.

66 Madiun dalam kedudukannya bertindak sebagai Ketua Yayasan

Perguruan Tinggi Merdeka Madiun sebagaimana yang disebutkan dalam

Akte No. 56 tanggal 21 Desember 1983 dan Akte No. 64 tanggal 17

Oktober 1984, yang kesemuanya Akte tersebut dibuat dihadapan

Richardus Nangkih Sinulingga, SH Notaris di Madiun, sebagai : -----

TERGUGAT I-----

b. LETKOL. PURN. IMAM HUDOYO, dahulu Kasrem 081 / DHIROT

SAHAJAYA, bertempat tinggal di Jalan Hayamwuruk No. 32 Jombang,

sebagai : -----TERGUGAT II-----

c. KOMANDAN RESORT MILITER 081 / DHIROT SAHAJAYA,

sebagai : -----TERGUGAT III-----


commit to user

26

d. PANGLIMA KODAM V BRAWIJAYA. Jl. R.Wijaya No. 1 Surabaya ,

sebagai: -----TERGUGAT IV-----

e. Ny. SOEMARSONO, Janda Alm. SOEMARSONO bersama putrinya :

ESTI WIDOSARI, SH, Ir. INDAH IRIANI, RETNO

MULYONINGTYAS dan DYAH SETYANINGRUM. kelimanya

beralamat di jalan Kemiri H-3 Madiun, sebagai : -----TURUT

TERGUGAT BERKEPENTINGAN I (T.T.B.I)-----

f. SOETOMO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pahlawan 25 Madiun,

sekarang beralamat tetap di Jalan Kantor Pos Ngegot Kec. Geneng Kab.

Ngawi, sebagai: -----TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN II

(T.T.B.II)-----

g. SOETRANGGONO, dahulu di Jalan A. Yani 63 Madiun, sekarang

beralamat di Ketintang Baru XVII / 01 Surabaya, sebagai : -----TURUT

TERGUGAT BERKEPENTINGAN III (T.T.B.III)-----

Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Madya

Madiun karena Para Tergugat telah dianggap telah melakukan perbuatan

melawan hukum, karena telah mengubah Anggaran Dasar Yayasan

Pedidikan Tinggi Madiun secara melawan hukum, serta mengganti Yayasan

Pendidikan Tinggi Merdeka Madiun secara melawan hukum.

a. Dalam Gugatan

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10

Oktober 2001 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kotamadia Madiun pada tanggal 17 Oktober 2001 dengan No:

24/Pdt.G/2001/PN. Kd. Mn. Telah menggugat Tergugat I s/d IV dan

Turut Tergugat Berkepentingan I s/d III dengan alasan alasan sebagai

berikut:

~ Bahwa : Para Penggugat adalah segenap Ahli waris dari almarhum

H.R. Soewojo, yang semasa hidupnya adalah pendiri Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun, Alm. HR. Soewojo meninggal dunia pada

tanggal 11 Agustus 1994.


commit to user

27

~ Bahwa : Pada medio tahun 1979, almarhum HR. Soewojo suami

Penggugat 1 dan ayah dari penggugat 2 s/d 8 bersama Para Tergugat

Berkepentingan (TB. 1 s/d 3) mendirikan Yayasan dengan tujuan

untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya bagi

masyarakat Madiun melalui pendidikan yang diberi nama Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun (Up.Akte Notaris no. 55, tanggal 30 juni

1979 dibuat dihadapan dan oleh Johanes Herchmans Sardjana, wakil

Notaris sementara di Madiun berdasarkan surat Penetapan Ketua PN.

Madiun tanggal 11 Juni 1979 No. 2/Not/KU/1979, pengganti

sementara dari Tuan Richardus Nangkih Sinulingga, SH wakil Notaris

di Madiun, vide bukti bertanda (P.P.1).

~ Bahwa menurut Akte Pendirian (P.P.I) untuk pertama kalinya

pengurus yayasan terdiri dari:

· Pelindung / Penasehat.

§ Muspida Koordinator wilayah kerja Pembantu Gubernur

Madiun.

§ Muspida Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kota Madiun.

· Dewan Pengurus.

Ketua pengurus : Soewojo

Wakil Ketua I : Soegeng Soetarman, Purnawirawan

Kolonel AD. RI

Wakil Ketua II : Major Soemarsono.

Sekretaris I : Tuan Soetomo

Sekretaris II : Soeharko, BBA

Bendahara I : Raden Soehadie

Bendahara II : Soedarso, Purnawirawan Kolonel Polisi

Anggota :

· Dr. Hewan Soetranggono

· Drs. Soedjito

· Mochamad Soelikun, BA

· Moesdi


commit to user

28

· Asthar Asmali

· Letkol SM. Taufik

· Raden Soekartiko

· Adi Hartono

~ Bahwa : dalam akte pendirian telah ditentukan cara-cara perubahan

Anggaran Dasar sebagaimana yang disebutkan pada pasal 12 yo pasal

11 Akte Pendirian (P.P1).

~ Bahwa : Tergugat 1 ic. Sastrodiharjo Saji pada tanggal 21 Desember

1983 telah merubah Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi

Madiun akte no.55 tanggal 30 Juni 1979 (P.P1) dengan cara melawan

hukum yaitu bertentangan dengan pasal 12 yo pasal 11 (lihat

Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun, bukti P.P.1).

~ Bahwa : kemudian, pada tanggal 17 Oktober 1984 Tergugat 1 ic.

Sastrodiharjo Saji merubah Anggaran Dasar Pendidikan Tinggi

Madiun, Akte No. 55 tanggal 30 Juni 1979 (P.P.1) dengan cara

melawan hukum yang bertentangan dengan pasal 12 yo pasal 11

sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar Yayasan sesuai Akte

Perubahan 17 Oktober 1984 (bukti P.P.3).

~ Bahwa : disamping perbuatan yang melawan hukum seperti tersebut

pada butir 5 dan 6 diatas, nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun

dengan tanpa hak dan persetujuan Para Pendiri telah diubah menjadi

Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun.

~ Bahwa : perubahan itu dilakukan di Jalan Salak no. 33 madiun di

Rumah HR. Soewojo yang sedang sakit dan Tergugat 2 ic. Letkol Pur.

Imam Hudoyo menyodorkan konsep akte untuk ditanda tangani

dengan tanpa kehadiran Notaris.

~ Bahwa : kemudian Para Tergugat baru mengetahui setelah HR.

Soewojo meninggal dunia, akte yang ditandatangani di Jl. Salak no. 33

Madiun itu adalah berbunyi Akte Perubahan no. 17 tanggal 6 januari

1988, vide bukti (P.P.4).


commit to user

29

~ Bahwa : menurut hukum perbuatan Tergugat 2 menyodorkan akte

untuk ditandatangani pada saat HR. Soewojo sakit yang tidak pernah

hadir dihadapan Notaris R.N. Sinulingga, SH seperti tersebut pada

butir 8 dan 9 diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan

oleh karenanya akte tanggal 6 Januari 1988 no. 17 (P.P.4) adalah

merupakan perbuatan hukum yang batal sejak semula (NIETEG) atau

setidak-tidaknya harus dibatalkan oleh Pengadilan yang memeriksa

perkara ini (VERNITEGBAAR).

~ Bahwa : dalam akte tanggal 6 Januari 1988 no. 17 (P.P.4) oleh

tergugat 2 dinyatakan bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Madiun yang

disingkat YAPERTIMA adalah milik Kodam V Brawijaya sekaligus

sebagai Pembina yang dalam pelaksanaannya sehari-hari ditunjuk

Tergugat 3 sebagai Pembina harian terhadap YAPERTIMA itu

sesungguhnya adalah penjelmaan dari Yayasan pendidikan Tinggi

Madiun, vide bukti (P.P.4 pasal 2).

~ Bahwa : Akte Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Madiun yang

didirikan berdasarkan akte No. 55 tanggal 30 Juni 1979 yang

kemudian diubah berkali-kali secara melawan hukum dan yang

terakhir tanggal 6 Januari 1988 Akte No. 17 (P.P.4), kemudian diubah

lagi dengan Akte No. 05 tanggal 21 September 1998 (P.P.5).

~ Bahwa : oleh karena itu perubahan yang dilakukan sesuai dengan

bukti P.P.2 sd P.P.5 semuanya adalah batal demi hukum (NIETEG)

setidak-tidaknya untuk dibatalkan oleh Pengadilan

(VERNIETEGBAAR).

~ Bahwa : akibat perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas, para

ahli waris HR. Soewojo selaku pendiri bersama ikut Tergugat

Berkepentingan 1 s/d 3 mengalami kerugian baik moril maupun

materiil yang tidak kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh

milyar rupiah).

~ Bahwa : kerugian sebagaimana pada butir 14 diatas akibat perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka wajar Para


commit to user

30

Tergugat secara tenggang renteng harus dihukum membayar kepada

Para Penggugat dan Para Tergugat Berkepentingan secara tunai

seketika dan sekaligus tidak boleh dicicil.

~ Bahwa : untuk menjamin ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh Para Tergugat mohon pula agar dilakukan sita

jaminan terhadap harta-harta milik Para tergugat (T.I s/d T.IV) yang

secara riil akan dilaporkan kemudian setelah diketahui secara jelas dan

pasti.

~ Bahwa : disamping ganti rugi yang harus dibayar oleh para Tergugat

(Tergugat 1 s/d Tergugat 4) seperti tersebut diatas. Para Ahli Waris

dari pendiri berhak pula untuk mohon pemulihan hak para Pendiri

menurut hukum yang berlaku antara lain ; pembatalan akte-akte yang

tidak sah seperti diuraikan diatas (akte No. 56 tanggal 21 desember

1983, akte No. 64 tanggal 17 Oktober 1984, akte no. 17 tanggal 6

Januari 1988 dan akte no. 05 tanggal 21 September 1998 (P.P.2 s/d

P.P.5).

~ Bahwa berhubung dengan butir 17 diatas, maka Para pendiri berhak

untuk dinyatakan berlakunya Akte Pendirian semula, Akte No. 5

tanggal 30 Juni 1979 dibuat dihadapan Johanes Herchmans Sardjana.

Berdasarkan segala hal-hal yang diuraikan diatas, Para Penggugat

mohon ketua Pengadilan Negeri Madiun c.q Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Para Pihak untuk

diperiksa perkaranya dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk

seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari

almarhum HR. Soewojo.

3. Menyatakan bahwa HR. Soewojo bersama dengan Turut Tergugat

Berkepentingan 1 s/d 3 adalah pendiri dari Yayasan Pendidikan

Tinggi Madiun.


commit to user

31

4. Menyatakan perubahan nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun

disingkat YPTM menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka

Madiun adalah cacat hukum dan tidak sah.

5. Menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya untuk

dibatalkan akte No. 56 tanggal 21 Desember 1983, akte No. 64

tanggal 17 Oktober 1984, akte No. 17 tanggal 6 Januari 1988

ketiganya dibuat oleh dan dihadapan RN. Sinulingga, SH Notaris di

Madiun dan akte No. 05 tanggal 21 September 1998 dibuat oleh dan

dihadapan Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH Notaris di Madiun.

6. Menghukum Para Penggugat sebagai ahli waris dari HR. Soewojo

selaku pendiri YPTM bersama-sama dengan Para Turut tergugat

Berkepentingan dalam tenggang waktu 8 hari sejak keputusan

perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk menyelenggarakan rapat

guna menyusun pengurus baru sesuai dengan Anggaran Dasar

Yayasan l.C akte no. 55 tanggal 30 Juni 1979.

7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum yang merugikan Para Penggugat selaku ahli waris dari HR.

Soewojo.

8. Menghukum Para Tergugat (T.1 s/d T.4) secara tanggung renteng

untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan Turut

Tergugat Berkepentingan 1 s/d 3 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima

puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.

9. Menyatakan sita jaminan terhadap barang milik Para tergugat (T.1

s/d T.4) yang secara riil akan dilaporkan kemudian adalah sah dan

berharga.

10. Menghukum Para Tergugat Berkepentingan (T.T. B. 1 s/d 3) untuk

tunduk dan mentaati putusan Pengadilan Negeri kota Madiun dalam

Perkara ini.

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun

diajukan upaya banding dan upaya hukum lainnya (serta merta).


commit to user

32

12. Menghukum para Tergugat (T.1 s/d T.4) untuk membayar biaya

perkara yang timbul.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kota Madiun berpendapat lain mohon

putusan yang adil menurut Hakim (ex aquo et bono).

b. Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat Berkepentingan II

dan Turut Tergugat Berkepentingan III.

Dari gugatan tersebut diatas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut

Tergugat Berkepentingan II dan Turut Tergugat Berkepentingan III

Mengajukan Eksepsi :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa kedudukan Penggugat I s/d 8 ( Para Penggugat), yaitu :

Ny. Hj. Sri Moerni , Dra. Sri Djohar Winarlin, SU , Ir. Bambang

Hari Waluyo, MM , Sri Wahyuni Hariyati , Dyah Mumpuni

Prastiawati , Ir. Ratna Mustika Wardani, MS , Ir. Indah Rekyani

Puspitawati, MM dan Wahyu Drajat Purbaningrum , adalah tidak

berkwalitas sebagai Penggugat, karena Para Penggugat bukan

pendiri dan bukan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun.

Dan Yayasan sebagai Badan Hukum yang didirikan oleh Para

Pendirinya yaitu : HR. Soewojo , Mayor Sumarsono , Soetomo

dan Drh. Soetranggono, pada saat mendirikan Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun telah bersepakat untuk menyendirikan

atau memisahkan Harta Kekayaannya berupa uang sebesar Rp.

10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai modal Yayasan , yang

kemudian modal tersebut tidak dapat dikuasai lagi oleh

pendirinya ( vide akte pendirian No. 55 tahun 1979 ), sedangkan

untuk operasionalnya suatu Yayasan diatur dalam Anggaran

Dasarnya dan ternyata dalam Anggaran Dasar Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun tidak ada ketentuan satu pasal pun

yang mengatur tentang ahli waris pendiri mempunyai hak dalam


commit to user

33

Yayasan. Justru dalam Anggaran Dasar tersebut pada pasal 7 b

Akte No. 55 , tanggal 30 Juni 1979 , mengatur " Keanggotaan

Dewan Pengurus berakhir karena meninggal dunia " , maka

dengan meninggalnya HR. Soewojo tanggal 11 Agustus 1994,

berakhir pula status kepengurusannya dalam Yayasan. Tegasnya

oleh karena para penggugat bukan Pendiri, bukan Pengurus dan

dalam Anggaran Dasar Yayasan tidak mendapatkan pelimpahan

hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Suami/Orang tuanya

sebagai salah satu pendiri, maka para Penggugat tidak mempunyai

hak untuk mempermasalahkan masalah-masalah intern yang

terjadi di dalam lingkup Pendiri atau Pengurus Yayasan, yang

semestinya hanya dapat dipersoalkan oleh para Pendiri dan

Pengurus Yayasan itu sendiri. Dengan demikian Para Penggugat

sebagai ahli waris dari Alm. HR. Soewojo tidak mempunyai

kapasitas / kedudukan sebagai penggugat, maka sudah selayaknya

gugatan Para Penggugat untuk ditolak.

2. Bahwa Tergugat 1 , 2 dan Turut Tergugat Berkepentingan 2 dan 3

mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2001 dari

Para Penggugat kepada Kuasa hukumnya Sdr. H.A Rachman

Sulaiman SH, MBA dan Rekan, ternyata subyek hukum

khususnya, subyek hukum Para Tergugatnya tidak jelas, karena

dalam surat kuasa khusus tersebut hanya menyebutkan

"Sastrodihardjo Sadji CS", sedang subyek hukum untuk Para

Tergugat yang lainnya tidak disebutkan secara jelas. Dengan

demikian Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2001 yang

dibuat oleh Ny. Sri Moerni, Cs dengan H.A Rachman Sulaiman

SH, MBA dkk tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana

disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6

tahun 1994 No.MA/Kumdil/288/X/K/1994, tanggal 14 Oktober

1994, tentang Surat Kuasa Khusus, maka sudah sepantasnya Surat

Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2001 tidak dapat diterima. ;


commit to user

34

3. Bahwa kedudukan Letkol. Purn. Imam Hudoyo, dahulu sebagai

Kasrem/081 Dhirot Sahajaya, dalam gugatan Para Penggugat

tidak disebutkan secara jelas kedudukannya dalam Yayasan itu

sebagai apa ? , karena kalau yang disebutkan hanya jabatan

militernya, tanpa mengaitkan kapasitasnya dalam Yayasan. Hal

ini berakibat tidak jelasnya gugatan atau kabur, maka akibat

hukumnya gugatan tidak dapat diterima. ;

4. Bahwa dalil gugatan penggugat point 2 yang menyatakan : "pada

medio tahun 1979 , almarhum HR Sewojo (suami Penggugat 1

dan ayah dari Penggugat 2 s/d 8) bersama dengan Para Turut

Tergugat Berkepentingan 1 ds/d 3 mendirikan Yayasan" tidak

jelas dan bertentangan dengan posita 3 jo. Akte No. 55 tahun

1979 karena kalau yang dimaksud Turut Tergugat Berkepentingan

- 1 itu adalah nyonya Soemarsono beserta putri-putrinya, padahal

Ny. Soemarsono itu kedudukannya hanya sebagai isteri dari Alm.

Mayor Soemarsono (salah satu Pendiri YYS), maka kedudukan

Ny. Soemarsono tidak mempunyai kapasitas sebagai Pendiri ;

5. Bahwa Posita 7 dan Posita 8 gugatan para Penggugat tidak

sinkron dan tidak jelas, karena posita 7 kejadian Perobahan nama

Yayasan yang semula bernama Yayasan Pendidikan Tinggi

Madiun menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun itu

pada tanggal 1983 (Akte Perobahan No. 56 tanggal 21 Desember

1983) pada saat ketua Yayasannya dijabat oleh Sastrodihardjo

Sadji, sedangkan Posita 8, itu kejadian perobahannya tahun 1987

dengan surat Nomor : 02.1/62/YPTMM/XII/1987 tanggal 9

Desember 1987 yang dibuat oleh HR. Soewojo sendiri dalam

keadaan sehat dan tidak sakit, dan surat tersebut ditujukan kepada

Notaris R.N. Sinulingga, SH kemudian dari perobahan tersebut

keluar / terbit akte No. 17 tanggal 6 Januari 1988 yang Ketua

Yayasannya dijabat oleh HR. Soewojo lagi (Suami / Orang tua

Para Penggugat). Jadi tidak benar perobahan akte No. 56 ke akte


commit to user

35

No. 17 itu HR. Soewojo sedang sakit di jalan Salak No.33

Madiun sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Penggugat

point 8 ;

6. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat tidak menguraikan

dalil gugatannya, tetapi Para Penggugat memintakan dalam

Petitumnya pada point 6, yang menyatakan : "Menghukum

Penggugat sebagai ahli waris dari HR. Soewojo selaku Pendiri

YPTM bersama-sama dengan Para Turut Tergugat

Berkepentingan dengan tenggang waktu 8 hari sejak keputusan

perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk menyelenggarakan

rapat guna menyusun pengurus baru sesuai dengan Anggaran

Dasar Yayasan I.C. akte no. 55 tanggal "30 Juni 1979". Hal ini

berakibat tidak diterimanya gugatan Para Penggugat karena pada

prinsip hubungan antara Posita dengan Petitum sangat erat dan

Posita menjadi dasar untuk membuat Petitum. (Yurisprudensi

Mahkamah Agung R.I. No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975);

7. Bahwa Petitum 3 Para penggugat yang menyebutkan :

"Menyatakan bahwa HR. Soewojo bersama Turut Tergugat

Berkepentingan 1 s/d 3 adalah Pendiri dari Yayasan Pendidikan

Tinggi Madiun" adalah keliru karena menurut hemat kami Turut

Tergugat Berkepentingan - 1 (Ny. Soemarsono dan putri-

putrinya) bukan sebagai Pendiri YPTM atau YPTMM, maka

Petitum 3 Para Penggugat tersebut alas haknya tidak jelas. Hal ini

menurut Pasal 8 Rv , apabila Petitum tidak jelas atau tidak

sempurna , maka berakibat tidak diterimanya gugatan atau

tuntutan Para Penggugat.

8. Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun adalah pihak

yang paling mempunyai kepentingan terhadap masalah-masalah

yang dipersoalkan dalam gugatan, apalagi akte-akte yang

memberikan legalitas terhadap kepengurusannya yang dimintakan

pembatalan, sehingga Yayasan (Pengurus sekarang) seharusnya


commit to user

36

ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Selain itu, dalam kontek

gugatan Para Penggugat ; Para pengurus berdasarkan Akte no. 55

tanggal 30 juni 1979 juga mempunyai kepentingan terhadap

persoalan yang diajukan oleh Para penggugat, sehingga mereka

seharusnya juga ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini. Adapun

Pengurus dimaksud adalah : Muspida Koordinator wilayah kerja

Pembantu Gubernur Madiun, Muspida Daerah Tingkat II

Kabupaten dan kota Madiun, Soegeng Sutarman, Soeharko, BBA,

Raden Soehadi, Soedaso, Drs.Soejito, M.Soelikun BA, Moesdi,

Asthar Asmali, letkol SM. Taufik, R. Soekartiko dan Adi

Hartono.

9. Menurut Yurisprudensi M.A. RI No. 601.K/Sip/1975 dalam

sengketa Yayasan : "Yang dapat digugat dalam sengketa Yayasan

adalah Pengurus (legalitas Pengurus Yayasan)".

10. Dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka nyata-nyata

subyek hukum gugatan tidak lengkap. Untuk itu gugatan Para

Penggugat selayaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan atas uraian eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat 1

dan 2 serta Turut Tergugat Berkepentingan 2 dan 3 , mohon kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk : Menolak atau setidak -

tidaknya Tidak Menerima gugatan para Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai didalam eksepsi dianggap terulang

kembali dalam jawaban pokok perkara ini;

2. Bahwa benar HR. SOEWOJO adalah salah seorang Pendiri

Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun (YPTM) yang kemudian

ganti nama menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun :

3. Bahwa yang benar pendiri Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun

didirikan oleh Tokoh dari Pejabat sipil dan militer di wilayah


commit to user

37

Madiun dari unsur masyarakat Madiun, yaitu : 1. HR. SOEWOJO

(unsur Tokoh Masyarakat), 2. Mayor SOEMARSONO (unsur dari

TNI), 3. SOETOMO (unsur Pejabat Sipil Pemb. Gubemur) dan 4.

SOETRANGGONO (Pejabat Sipil Pemda Kab. Madiun).

Hal ini berdasarkan akte pendirian No. 55 , tanggal 30 Juni 1979

yang dibuat dihadapan Johanes Berchmans Sardjana wakil

Notaris pengganti sementara Notaris di Madiun Richardus

Nangkih Sinulingga, SH. Jadi Turut tergugat berkepentingan 1

(Ny. Soemarsono) tidak ikut / bukan sebagai Pendiri;

4. Bahwa benar untuk pertama kalinya Pengurus Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun, berdasarkan Akte No. 55 , tanggal 30

Juni 1979 adalah sebagai berikut:

a. Pelindung / Penasehat.

1. Muspida Koordinator wilayah kerja Pembantu Gubernur

Madiun.

2. Muspida Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kota Madiun.

b. Dewan Pengurus.

Ketua pengurus : Soewojo

Wakil Ketua I : Soegeng Soetarman, Purnawirawan

Kolonel AD. RI

Wakil Ketua II : Major Soemarsono.

Sekretaris I : Tuan Soetomo

Sekretaris II : Soeharko, BBA

Bendahara I : Raden Soehadie

Bendahara II : Soedarso, Purnawirawan Kolonel Polisi

Anggota : 1. Dr. Hewan Soetranggono

2. Drs. Soedjito

3. Mochamad Soelikun, BA

4. Moesdi

5. Asthar Asmali

6. Letkol SM. Taufik


commit to user

38

7. Raden Soekartiko

8. Adi Hartono

Jadi Pengurus Yayasan tersebut diatas benar-benar dari unsur

Masyarakat Madiun , yang berkeinginan Madiun mempunyai

Perguruan Tinggi , dan diharapkan dapat menampung lulusan

SLTA Madiun dan para pegawai di Madiun yang ingin

meningkatkan pendidikannya saat itu;

5. Bahwa perobahan nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun

(YPTM) menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun

(YPTMM) didasarkan atas Surat Keputusan Yayasan Perguruan

Tinggi Merdeka Pusat Malang , No. ; Skep/02/YPTM/XI/1983 -

tanggal 18 Nopember 1983, yang isinya telah memutuskan

Perwakilan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka dan cabang-

cabang Fakultas yang berada di daerah wilayah Madiun, Surabaya

dan Ponorogo dinyatakan berdiri sendiri terhitung mulai tanggal 1

Desember 1983 ;

6. Bahwa tidak benar perobahan nama Yayasan Pendidikan Tinggi

Madiun (YPTM) menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka

Madiun (YPTMM) dilakukan di jalan Salak No. 33 Madiun di

rumah HR. Soewojo, bahwa vang benar Perobahan nama Yayasan

tersebut dilakukan dihadapan Notaris Richardus Nangkih

Sinulingga , SH di Madiun, pada tanggal 21 Desember 1983,

tercantum dalam akte No. 56 , tanggal 21 Desember 1983 dan

pada saat perobahan nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun

(YPTMM) HR. Soewojo meninggalkan Yayasan ± Oktober 1979

bekerja di Perkebunan milik Kodam V/Brawijaya di Blitar,

sehingga Yayasan terbengkelai / tidak terurus, kemudian tugas

Yayasan dirangkap oleh Dekan Koordinator Bp. Drs. Samiarto

Laksono (waktu itu menjabat Pembantu Gurbernur di Madiun).

Melihat kondisi Yayasan pendidikan Tinggi Madiun (YPTM)


commit to user

39

yang ditinggalkan Ketuanya yaitu HR. Soewojo ke Perkebunan di

Blitar , maka Pelindung / Penasehat melakukan rapat dan memilih

Sastrodihardjo Sadji (Tergugat 1) untuk menjabat Ketua Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun dan serah terima antara Drs. Samiarto

Laksono dengan Sastrodihardjo Sadji dilakukan pada tanggal 24

Oktober 1983 (vide akte No. 56 , tanggal 21 desember 1983) ;

7. Bahwa pada saat ketua Yayasan dijabat oleh Sastrodihardjo Sadji,

mengadakan perobahan pengurus , yaitu Bendahara yang dijabat

oleh Tuan LUKMAN HAKIM, Bsc telah berakhir karena pindah

kelain tempat dan diganti dengan Tuan M. MUDZHAR, Bsc

sebagai Bendahara yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun.

Dan perobahan kepengurusan tersebut dibuat dihadapan Notaris

di Madiun Richardus Nangkih Sinulingga, SH dan tercantum

dalam Akte Perobahan No. 64 , tanggal 17 Nopember 1984.

Kemudian karena Yayasan berkeinginan untuk mendapatkan

dukungan dana dari masyarakat Madiun yang berada di Jakarta ,

maka dengan Akte Notaris No. 704 , tanggal 22 Pebruari 1986

membuka cabang di Jakarta dengan ketua cabangnya Tuan

SOEDIRO , berkantor di Jalan Tengku umar No. 37 Jakarta ;

8. Bahwa kemudian sekitar tahun 1987 HR. Soewojo yang tadinya

meninggalkan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun pada

± Oktober 1979, karena menjabat sebagai Direktur perkebunan di

Blitar kembali ke Madiun karena perkebunannya bangkrut, maka

ia berusaha berkeinginan kembali menjadi Ketua Yayasan

Perguruan Tinggi Merdeka Madiun. Maka dengan berbagai upaya

HR. Soewojo mendapatkan Skep. Pangdam V/Brawijaya

No.224/IX/1987 tanggal 12 September 1987 , kemudian HR.

Soewojo membuat Surat tanggal 9 Desember 1987 , yang

ditujukan kepada Notaris R.N. Sinulingga , SH Notaris di Madiun

untuk merobah Anggaran Dasar menjadi Akte Perobahan No. 17 ,

tanggal 6 Januari 1988 ;


commit to user

40

9. Bahwa tidak benar pada waktu diadakan perobahan tersebut HR.

Soewojo , dalam keadaan sakit disodori konsep akte oleh

Tergugat 2 i.e. Letkol. Imam Hudoyo , untuk ditanda tangani

dengan tanpa kehadiran Notaris;

10. Bahwa yang mengadakan perobahan Anggaran Dasar kemudian

terbit akte No. 17 , tanggal 6 Januari 1988 adalah HR. Soewojo

sendiri, bahkan ia menambah satu klausul khususnya pasal 2 yang

menyebutkan Kodam V/Brawijaya adalah pemilik dan Pembina

Yayasan Perguruan tinggi Merdeka Madiun , yang dalam

pelaksanaan sehari-harinya menunjuk Danrem 081/Dhirot

Sahajaya sebagai Pembina Harian ;

11. Bahwa pada prinsipnya perobahan-perobahan Akte itu tetap sah

dan tidak melawan hukum, karena Para Pendiri dan Dewan

Pengurus pada waktu itu, baik secara langsung maupun tidak

langsung telah menyetujui terjadinya perubahan-perubahan Akte

dimaksud tidak terkecuali tergugat Berkepentingan 2 dan 3,

terbukti mereka tidak pernah mempersoalkan/mempermasalahkan

adanya perobahan tersebut. Berbeda dengan yang dilakukan oleh

para Penggugat sekarang yang mendalilkan sebagai ahli waris

dari salah seorang pendiri dan bertindak seolah-olah sebagai

pemilik Yayasan dengan menonjolkan kepentingan pribadinya.

Hal ini terbukti. pendiri yang masih ada (Soetomo /TTB-2 dan

Drh. Soetranggono/TTB-3) tidak mendukung gugatan para

Penggugat;

12. Bahwa disamping adanya ligitimasi sebagaimana kami uraikan

pada angka 11 kiranya tidak berlebihan apabila. kami kemukakan

perkembangan hukum sebagai kebiasaan (Yurisprudensi)

dibidang Yayasan (Stichting) yang terjadi di negeri Belanda

dengan adanya Putusan Hoge Raad (NJ 1979 No. 317) yang pada

pokoknya berpendirian bahwa :


commit to user

41

"Perbuatan hukum (sepihak) yang dilakukan oleh pengurus

sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar pada dasarnya

adalah sah menurut hukum, meskipim perbuatan itu dilakukan

bertentangan dengan peraturan yang berlaku intern dalam badan

hukum itu, yakni yang menyatakan bahwa perbuatan semacam itu

hanya dapat dilakukan secara sah apabila dilandasi oleh

keputusan Dewan Pengurus yang sah." (Aneka Masalah hukum

dan Hukum Acara Perdata, karangan Setiawan, SH, Penerbit

Alumni, 1992, hal. 501). Hal itu sekaligus membuktikan bvahwa

orang-orang diluar Dewan Pengurus tidak mempunyai kwalitas

untuk mempersoalkan makanisme pengambilan suatu keputusan

dalam yayasan, seperti halnya yang dilakukan oleh Para

Penggugat dalam Perkara ini.

13. Bahwa tidak benar dengan perobahan-perobahan akte tersebut

Pendiri dirugikan, karena pendiri yang masih ada yaitu : Soetomo

dan Drh. Soetranggono (Turut Tergugat Berkepentinagn 2 dan 3)

tidak pernah merasa dirugikan, apalagi menyebut-nyebut dengan

kerugian moril maupun materiil sebesar Rp. 50.000.000.000,-.

Jelas hal itu tidak pernah ada dibenak para Pendiri;

Dan lebih-lebih lagi kerugian Rp. 50.000.000.000,-, itu tidak ada

perinciannya yang jelas-jelas terinci. Bahkan menurut

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I - No. 550 K/Sip/1979 jo.

Yurisprudensi - M.A.R.I No. 1078 K/Sip/1975, tanggal 5 Maret

1975 jo. Yurisprudensi M.A.R.J No. 325 K/Sip/ 1973 tanggal 17

Oktober 1973 yang masing-masing menyatakan :"Gugatan ganti

rugi harus dirinci secara jelas, karena gugatan ganti rugi yang

tidak dirinci secara jelas harus ditolak seluruhnya atau dinyatakan

tidak diterima" ;

14. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas untuk

membayar ganti kerugian bersama tergugat 3 dan 4 secara


commit to user

42

tanggung renteng sbesar Rp. 50.000.000.000,- kepada Para

Penggugat , karena tidak merasa melakukan perbuatan melawan

hukum, dan Turut Tergugat Berkepentingan 2 dan 3 sebagai

pendiri yang masih ada menolak pemberian ganti rugi, karena

memang tidak dirugikan dan tidak pernah merasa adanya

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat

atas perobahan-perobahan akte-akte tersebut, sebagaimana

didalilkan oleh Para Penggugat;

15. Bahwa Tergugat 1 dan 2 serta Turut tergugat berkepentingan 2

dan 3 , menolak dalil-dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat

untuk selebihnya karena dengan terbantahnya dasar-dasar gugatan

Para Penggugat maka tuntutan Potitum 9 s/d 12 tidak mempunyai

landasan hukum lagi.

Berdasarkan atas uraian jawaban tersebut diatas, maka Tergugat 1

dan 2 serta Turut Tergugat Berkepentingan 2 dan 3, mohon kepada

Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan

memutuskan :

1. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan dan

Tuntutan para penggugat;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam gugatan ini;

c. Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV

A. DALAM EKSEPSI:

1. KEWENANGAN PENGGUGAT.

a. Bahwa benar para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum

HR. Soewojo sebagai pendiri yayasan objek sengketa. Akan

tetapi status hukum para Penggugat mengajukan gugatan


commit to user

43

dalam perkara ini sama sekali bertentangan dengan Anggaran

dasar yayasan.

b. Bahwa berdasarkan pasal 7 huruf b Akta No. 55 tahun 1979

tentang Anggaran Dasar Yayasan dinyatakan bahwa :

"Keanggotaan Dewan berakhir karena meninggal dunia".

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa HR. Soewojo

selaku Ketua Yayasan meninggal dunia, maka status sebagai

keanggotaan Dewan Pengurus secara otomatis menjadi gugur

atau berakhir dan tidak dapat mewaris atau beralih kepada Ahli

Waris dari Almarhum HR. Soewojo.

c. Bahwa oleh karena itu para Penggugat sama sekali tidak

mempunyai kualitas sebagai Penggugat, karena suatu gugatan

harus diajukan oleh orang (Subyek Hukum) yang mempunyai

hubungan hukum dengan obyek sengketa dan bukan orang

lain.

d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon hendaknya Majelis

Hakim dalam perkara ini berkenan menyatakan bahwa para

Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat atau

tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dan

karenanya gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima (Vide : Putusan Mahkamah

Agung RI. Nomor : 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971).

2. GUGATAN KURANG PIHAK / TIDAK LENGKAP.

a. Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada

Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat Berkepentingan I s/d III,

adalah kurang pihak, karena tidak ditariknya Sdr. JL.

Sudjasmo sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, mengingat

Sdr. JL. Sudjasmo saat ini secara Feitelijk juridis adalah Ketua


commit to user

44

umum yayasan obyek sengketa. Disamping itu para Notaris

yang telah membuat perubahan Anggaran Dasar Yayasan atas

Akta No. 56 tahun 1983, Akta No.64 tahun 1984, Akta No. 17

tahun 1988 dan Akta No. 05 tahun 1998 juga tidak ditarik

sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

b. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap, yaitu

DAN REM 081/Dhirot Sahajaya sebagai tergugat III dan

Pangdam V/Brawijaya sebagai Tergugat IV semuanya adalah

dibawah perintah / Komando sekaligus merupakan alat

pelengkap .institusi TNI - AD. Dengan tidak disertakannya

Komando Atas seperti Departemen Pertahanan RI, Cq. Mabes

TNI, Cq. TNI – AD, Cq. Kodam V/ Brawijaya, Cq. Korem

081/DSJ berarti gugatan tidak lengkap.

c. Berdasarkan fakta bahwa gugatan kurang pihak atau tidak

lengkap, maka sudah sewajarnya apabila gugatan para

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072. K/Sip/1982 tanggal 1

Agustus 1983).

3. GUGATAN KABUR / ABSCUUR LIBEL

a. Bahwa gugatan Para Penggugat ditujukan terhadap tergugat III

adalah tidak jelas atau kabur, karena Penggugat dalam

gugatannya tidak menyebutkan identitas secara lengkap yakni

status Dan Rem 081/DSJ - Madiun selaku Tergugat III dalam

yayasan obyek sengketa dan domisili hukum (alamat) Dan

Rem 081/DSJ - Madiun selaku Tergugat III juga tidak

disebutkan.


commit to user

45

b. Terhadap Tergugat IV, para Penggugat dalam gugatannya

sama sekali tidak menyebutkan identitas secara lengkap yaitu

apa status Pangdam V/Brawijaya selaku tergugat IV dalam

Yayasan obyek sengketa.

c. Dalam Surat Kuasa Khusus para Penggugat kepada H.A.

Rachman Sulaiman, SH, MBA. Dkk. Selaku Kuasa Hukum

tertanggal 8 Oktober 2001 : bahwa diberikan untuk melakukan

gugatan terhadap Sastrodihadjo Sadji Cs. Tanpa menyebut

nama-nama Tergugat lainnya, bahkan domisili hukum (

alamat) dari Sastrodihardjo Sadji sama sekali tidak disebutkan

sehingga menjadi tidak jelas.

d. Bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat menjadi kabur

atau tidak jelas (obscuur libel), maka gugatan dalam perkara

ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan

Mahkamah Agung RI. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April

1975).

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat III dan Tergugat

IV pada bagian Eksepsi tersebut diatas, sepanjang relevan berlaku

pula pada bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak semua dalil-dalil

yang dikemukakan para Penggugat, kecuali yang diakui secara

tegas oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

3. Dalam butir 11 ( Posita ) disebutkan bahwa Yayasan Perguruan

Tinggi Merdeka Madiun adalah milik Kodam V/Brawijaya

sekaligus sebagai Pembina yang dalam pelaksanaan sehari-hari

ditunjuk TERGUGAT III sebagai Pembina Marian Yapertimma

yang merupakan penjelmaan Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun.


commit to user

46

Bahwa kepemilikan Yapertimma atas nama Kodam V/Brawijaya

adalah berdasarkan kesepakatan hasil rapat Dewan Pengurus

Yayasan yang dikehendaki Yapertimma berada dibawah Slagorde

Kodam V/Brawijaya dan dinotariilkan ( ditanda tangani) oleh HR.

Soewojo selaku Ketua Umum dihadapan Notaris R.N. Sinulingga,

SH. di Madiun ( vide : Akte No. 17 tanggal 6 Januari 1988 ).

Bahwa apa yang telah disepakati oleh para anggota Dewan

Pengurus Yayasan dalam bentuk Akta Notaris adalah merupakan "

PERJANJIAN " yang mempunyai kedudukan sama dengan

Undang-Undang ( Vide : Pasal 1338 BW ). Oleh karena itu

kepemilikan Yapertimma atas nama Kodam V/Brawijaya secara

yuridis adalah sah demi hukum.

4. Bahwa dalam Posita maupun Petitum gugatan para Penggugat

menuduh Tergugat I s/d IV telah melakukan perbuatan melawan

hukum adalah sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada. Hal ini

mengingat perbuatan melawan hukum khususnya yang dituduhkan

terhadap Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak jelas apa dan

bagaimana modus operandi perbuatan melawan hukum yang

dimaksud oleh para Penggugat, sehingga Tergugat III dan Tergugat

IV menganggap hal ini tidak relevan.

5. Dalam butir 14 ( Posita ) dan butir 8 ( Petitum ) gugatan para

Penggugat disebutkan para ahli waris HR. Soewojo dan Tergugat

Berkepentingan mengalami kerugian baik moril maupun materiil

tidak kurang dari Rp.50.000.000.000,- ( Lima Puluh Milyar Rupiah

). Akan tetapi para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan

dengan jelas rincian besar kerugian moril dan materiil dimaksud,

sehingga tergugat III dan Tergugat IV menganggap Petitum para

Penggugat tidak relevan, apalagi jika dikaitkan dengan ahli waris

HR. Soewojo sebagai Penggugat yang tidak berkualitas dalam

perkara ini ( Vide : Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor :

1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 ).


commit to user

47

6. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diminta oleh para

Penggugat terhadap milik para Tergugat ( T I s/d T IV )

sebagaimana disebut dalam butir 16 (Posita ) dan butir 9 ( Petitum )

adalah sama sekali kabur dan bersifat spekulatif,. karena para

Penggugat tidak menunjuk / merinci secara tegas dan jelas apa saja

yang harus diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat

I s/d Tergugat IV. Dengan demikian sudah sepatutnya petitum sita

jaminan untuk dinyatakan ditolak.

7. Bahwa permohonan Uit Voerbaar bij voorraad yang dimohonkan

para Penggugat harus ditolak, karena tidak ada alasan yang kuat

dan hal ini sudah menyangkut pokok perkara / bodem geschil. (

Vide : putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1070/K/Sip/l 972

tanggal 1975 ).

8. Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut sama

sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan, karenanya

sudah sepatutnya gugatan harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak

dapat diterima.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di

atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara

ini berkenan kiranya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai

berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV

untuk seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan kabur / kurang jelas, kurang pihak / tidak

lengkap dan para Penggugat tidak mempunyai kewenangan dalam

perkara ini, maka gugatan setidak-tidaknya tidak dapat diterima.


commit to user

48

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima.

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang

timbul dalam perkara ini.

d. Jawaban Turut Tergugat Berkepentingan I

1. Yang bertanda tangan dibawah ini saya janda dari almarhum

Sumarsono sekaligus saya mewakili 4 orang anak saya :

1. Estik Widosari, SH.

2. Ir. Indah Sriani.

3. Retno Mulyaningtyas.

4. Dyah Setyaningrum S.Com.

Dimana dalam perkara tersebut saya dan 4 orang anak saya

berstatus Tergugat Berkepentingan dari gugatan Ibu Soewojo, Hj. Sri

Murni dan putra-putrinya.

2. Pada sidang pertama tanggal 27 Nopember 2001 saya hadir sesuai

panggilan dan di hadapan sidang, Bapak Ketua Majelis

memerintahkan agar pada sidang berikutnya saya supaya

memberikan jawaban. Maka dari itu saya berkesempatan

mengeluarkan isi hati saya.

3. Pada tahun 1979 almarhum suami saya Sumarsono telah ikut

mendirikan sebuah Yayasan Pendidikan tinggi Madiun, sesuai

dengan akte tahun 1979. Almarhum suami saya Sumarsono

disamping sebagai Pendiri, juga menjadi Wakil Ketua II dari

Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun itu.

4. Tujuan almarhum Sumarsono bersama Pendiri lainnya, mendirikan

Pendidikan Tinggi Madiun itu untuk mengembangkan pendidikan

anak-anak di Madiun, juga menanamkan jerih payah untuk anak-

anak dan cucu kita dimasa depan.


commit to user

49

5. Dengan adanya tujuan seperti diatas maka, almarhum Sumarsono

pada waktu itu juga ikut mengajar P.4. tetapi tidak dibayar, karena

waktu itu keadaan Yayasan masih sangat prihatin, dan yayasan

masih membutuhkan dana untuk Pengembangan.

6. Tetapi sayang almarhum tidak tercapai cita-citanya, karena beberapa

tahun berjalan almarhum Sumarsono sakit sampai meninggal dunia

tahun 1984.

7. Maka adanya gugatan ini saya berpikir: kedatangannya Bapak ke

kota Madiun ini sebagai Dewa Penolong.

Maka saya memohon kepada Bapak Ketua Majelis, mohon

diluruskan akte yang telah dirobah-robah itu, dari pada dibuat

rebutan, kembalikanlah ke akte tahun 1979.

Dengan begitu bapak tidak perlu menanggung resiko kepada

almarhum yang ikut mendirikan.

Dan bergantilah, biar ikut merasakan yang berpuluh-puluh tahun

telah dinikmati oleh yang tidak ikut menanamkan jerih payah itu.

e. Bukti-bukti dan Keterangan Saksi

Berikut bukti-bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor :

24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn:

Bukti Para Penggugat

1. Foto copy salinan yang sama bunyinya dengan Akte Perobahan

Pendidikan Tinggi Madiun No. 55 tanggal 30 Juni 1979 yang

dikeluarkan oleh Notaris YVONE ERAWATI, SH. tanggal 2 Januari

2002 (bukti P.P. 1);

2. Foto copy salinan yang sama bunyinya dengan Akte Perobahan No.

56 tanggal 2 1 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris

YVONE ERAWATI, SH. tanggal 2 Januari 2002 (bukti P.P.2 ) ;


commit to user

50


64 tanggal 17 Oktober 1984 yang dikeluarkan oleh Notaris YVONE

ERAWATI, SH. tanggal 2 Januari 2002 (bukti P.P.3 ) ;


17 tanggal 6 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Notaris YVONE

ERAWATI, SH. tanggal 2 Januari 2002 (bukti P.P.4 ) ;


05 tanggal 21 September 1998 yang dikeluarkan oleh Notaris

YVONE ERAWATI, SH. tanggal 6 Desember 2001 (bukti P.P.5 ) ;

6. Foto copy Direktif Pangdam V/Brawijaya kepada Pengurus Yayasan

Universitas Merdeka Madiun Periode Kepengurusan 1987 - 1991

tertanggal 12 September 1987 ( bukti P.P.6);

7. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kodia Madiun No.

03/Pdt.P./2002/PN.Kd.Mn. tanggal 11 Januari 2002 ( bukti P.P.7 ) ;

8. Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat oleh Drg. Widwiono

tanggal 21 Januari 2002 ( bukti P.P.8);

9. Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat oleh Arief Purwanto, SH,

tanggal 21 Januari 2002 (P.P.9);

10. Foto copy surat dari Ny. HR. Soewojo kepada Komandan Korem

081 Madiun tertanggal 9 Pebraari 2000 ( bukti P.P. 10 ) ;

11. Foto copy surat dari Komandan Korem 081/Dhirot Sahajaya kepada

Ibu HR. Soewojo tertanggal 12 Pebruari 2000 No. B/102-5/II/2000 (

bukti P.P. 11);

12. Foto copy surat dari Ketua Jamiyah Thariqoh Mu'tabaroh Daerah

Kabupaten Madiun kepada Panglima TN1 Republik Indonesia

tertanggal 15 Agustus 2002 ( bukti P.P. 12 );


commit to user

51

13. Foto copy harian Surya tanggal 11 Oktober 2001 tentang Kemelut di

UNMER Madiun ( bukti P.P. 13);

14. Foto copy Radar Madiun tanggal 21 Pebruari 2002 dengan judul

Mahasiswa Persoalkan Jual Beli Nilai di Lingkungan UNMER

Madiun ( bukti P.P. 14 );


Pendiri Tahu Kebobrokan UNMER ( bukti P.P. 15 );


UNMER Dirudung Kemelut Mahasiswa Menggugat Kebobrokan (

bukti P.P. 16 );


Menguak Tengara Jual Beli Nilai di UNMER Madiun ( bukti P.P. 17

);

18. Foto copy Akte No. 36 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pernyataan

Keterangan Kesaksian dari Mantan Walikota Madiun mengenai Jasa

dan Akses Bapak HR. Soewojo ( bukti P.P. 18 );

19. Foto copy Berita Acara Rapat Senat Universitas Merdeka Madiun

No. 022/UNMER. Mdn/ SENAT/IV/2000 tanggal 11 April 2000 (

bukti P.P. 19 );

20. Foto copy Berita Acara Rapat Senat Univeresitas Merdeka

Madiun No. 028/UNMER.Mdn./SENAT/VIII/2000 tanggal 7

Agustus 2000 ( bukti P.P.20 );

21. Foto copy buku Dokumentasi Dasar Hukum Yayasan Perguruan

Tinggi Merdeka dan Universitas Merdeka Pusat Malang ( bukti

P.P.21 );


commit to user

52

22. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Penerimaan Laporan

No. Pol.STPL/223/IV/2002/PAMAPTA tanggal 3 April 2002 ( bukti

P.P.22 );

Bukti Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan (

Kecuali Turut Tergugat Berkepentingan I) secara bersama telah

mengajukan bukti surat bertanda T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - I s/d T-

1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - XIV berupa :

1. Foto copy surat Keputusan No. KPTS-03/YPTM/1979, tanggal 1

Juni 1979 tentang Pembentukan Perwakilan Yayasan Perguruan

Tinggi Merdeka di Madiun (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - I);

2. Foto copy surat Keputusan No. KPTS-04/YPTM/1979, tanggal 4

Juni 1979 tentang Pendirian / Pembukaan cabang Univ. Merdeka di

Madiun ( T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - II);

3. Foto copy salinan protocol Akta Anggaran Dasar Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun No.55 tanggal 30 Juni 1979, dibuat oleh

Notaris Yvone Erawati, SH (T-l,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - III);

4. Foto copy laporan hasil pelaksanaan Formateur dalam

penyempurnaan kepengurusan Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun

tanggal 26 September 1983 ( T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - IV );

5. Foto copy Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka

Pusat Malang No, Skep/02/YPTM/XI/1983 tanggal 18 Nopember

1983 tentang Perwakilan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka dan

Lembaga-Lembaga Pendidikannya di Madiun, Surabaya dan

Ponorogo yang dinyatakan berdiri sejak tanggal 1 Desember 1983

(T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - V );


commit to user

53

6. Foto copy turunan Akta Perubahan No. 56 tanggal 21 Desember

1983 tentang Perobahan Pengurus yang dibuat di hadapan Notaris di

Madiun R.N. Sinulingga, SH (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - VI);

7. Foto copy Surat No. 95/YPTMM/X/1984 perihal Perobahan Susunan

Pengurus Yapertimma tanggal 4 Oktober 1984 dan Ketua Yayasan

Sastrodihardjo Sadji kepada Notaris R.N. Sinulingga, SH (T-1,2,3,4

dan TTB-2 + 3 - VII);

8. Foto copy turunan Akta Perobahan No. 64 tanggal 17 Oktober 1984

tentang Perobahan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka

Madiun yang dibuat dihadapan Notaris R.N. Sinulingga, SH ( T-l

,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - VIII);

9. Foto copy turunan Akta No.704 tanggal 22 Pebruari 1986 tentang

Pernyataan mendirikan cabang bam Yayasan Perguruan Tinggi

Merdeka Madiun (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - IX);

10. Foto copy surat Permohonan hak Guna Bangunan atas tanah yang

terletak di Kelurahan Pandean Kec. Taman Kodia Madiun tertanggal

20 Desember 1986 atas nama Pemohon Sastrodihardjo Sadji selaku

Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun (T-1,2,3,4 dan

TTB-2 + 3 - X );

11. Foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan antara M. Mudzhar

Bsc selaku Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun

kepada Sastrodihardjo Sadji selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi

Merdeka Madiun tanggal 22 Juni 1987 (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 -

XI);

12. Foto copy surat No. 02.1/62/YPTMM/XII/1987 tentang Permohonan

Perobahan Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun

tanggal 9 Desember 1987 dari HR. Soewojo selaku Ketua Umum


commit to user

54

Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun (T-1,2,3,4 dan TTB-2 +

3 - XII);

13. Foto copy turunan Akta Perobahan No. 17 tanggal 6 Januari 1988,

tentang perobahan Pengurus dan Anggaran Dasar, dibuat dihadapan

Notaris di Madiun R.N. Sinulingga, SH (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 -

XIII);

14. Foto copy salinan Akta perobahan No. 05 tanggal 21 September

1998 tentang Perobahan Pengurus dan Anggaran dasar dibuat

dihadapan Notaris di Madiun Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH

(T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - XIV );

Berikut keterangan Saksi yang Penulis kutip dari Putusan Nomor :

24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn:

Saksi Para Penggugat

1. Saksi Ibnu Khozim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Soewojo beserta

keluarganya sejak tahun 1977;

- Bahwa almarhum Soewojo meninggal dunia pada tahun 1994

dengan meninggalkan seorang isteri bernama Bu Moerni (

Penggugat I) dan 7 ( tujuh ) orang anak bernama : Win, Hari,

Nana, Yuni, Indah, Ningrum dan Dyah (Penggugat II s/d VI11);

- Bahwa almarhum Soewojo pernah menjabat sebagai Ketua DPD

Golkar Kab. Madiun; pada tahun 1987 saksi diminta oleh Pak

Soewojo untuk menjadi Wakil Sekretaris DPD Golkar Kab.

Madiun menggantikan Pak Darsono yang meninggal dunia;

- Bahwa sejak saat itu saksi seringkali datang ke rumah Pak

Soewojo, dalam 1 minggu sampai 4 ( empat) kali;


commit to user

55

- Bahwa kegiatan dibidang sosial yang dilakukan oleh Pak

Soewojo antara lain sebagai Pendiri sekaligus Ketua Yayasan

Ronggolawe, Ketua Perkumpulan Haji di Madiun, Penasehat

Porichoh Kab. Madiun ;

- Bahwa Yayasan Ronggolawe didirikan sekitar tahun 1986 ;

- Bahwa sewaktu Yayasan Ronggolawe mendirikan sekolah SMA

di Jiwan, Pak Soewojo menyumbang membangun 2 ( dua) lokal;

- Bahwa sejak tahun 1987 Pak Soewojo menderita sakit, setahu

saksi sakit katarak dan kesehatannya menurun sehingga semua

kegiatannya dilakukan di rumah di Jalan Salak No.33 Madiun;

2. Saksi Drg. Widwiono, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya

;

- Bahwa saksi adalah menantu Pak Soewojo, saksi menikah

dengan anak Pak Soewojo yang nomor 7 (Penggugat VIII) pada

tahun 1990; namun saksi kenal dengan Pak Soewojo sejak tahun

1986 ;

- Bahwa Pak Soewojo meninggal dunia pada tahun 1994 setelah

lama menderita diabetes;

- Bahwa pada sekitar tahun 1990 /1991 saksi sering mengantar

Pak Soewojo ke kantor Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun

karena kondisi kesehatan Pak Soewojo yang semakin menurun

sehingga perlu pengawalan ;

- Bahwa menurut penuturan pak Soewojo Yayasan tersebut

didirikan oleh Pak Soewojo pada tahun 1979 setelah ia pensiun

sebagai Bupati Ngawi;


commit to user

56

- Bahwa saksi sering mendengar cerita secara langsung dari Pak

Soewojo tentang perjuangannya mendirikan Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun yang membawahi UNMER Madiun

sampai dengan perjuangan mendapatkan tanah yang saat ini

berdiri bangunan kampus UNMER Madiun ;

- Bahwa saksi bersama isteri, ibu mertua dan kakak ipar yang

bernama Hari -(ketiganya Penggugat dalam perkara ini)- pernah

3-4 kali datang menemui Pak Imam Hudoyo (Tergugat II) di

rumahnya di Jombang bertujuan untuk, mengklarifikasi masalah

Akta Perobahan No. 17 tanggal 6 Januari 1988 tentang

Perobahan Anggaran Dasar dan susunan Pengurus Yayasan

Perguruan Tinggi Merdeka Madiun yang ditanda tangani Pak

Soewojo dimana pada waktu menandatangani Akte tersebut Pak

Soewojo sedang dalam keadaan sakit;

- Bahwa setiap kali saksi bertemu dengan Pak Imam Hudoyo -(

Tergugat II)- ia selalu mengatakan kekhilafannya tentang proses

pembuatan Akta tersebut dan ia mengakui juga bahwa ia sendiri

yang mengantarkan minuta akta tersebut ke rumah pak Soewojo

di Jalan Salak No. 33 Madiun untuk ditandatangani Pak

Soewojo yang pada waktu itu masih dalam keadaan sakit;

3. Saksi Pandi Hadisoewito, dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala kelurahan

Pandean dari tahun 1982 s/d tahun 1986;

- Bahwa pada tahun 1982 saksi disuruh oleh Pak Walikota (Drs.

Marsudi) dan Pak Camat (Bapak Teguh) untuk mencari tanah di

daerah Pandean yang kata mereka ditempat tersebut akan

didirikan gedung Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun;


commit to user

57

- Bahwa kemudian saksi berkoordinasi dengan masyarakat

Pandean dan akhirnya diperoleh tanah bengkok seluas ± 5 ha

dan masyarakat memperoleh gantinya di Tawangrejo sebelah

Timur terminal bus Madiun dengan luas yang sama;

- Bahwa saksi tidak kenal Pak Soewojo, tetapi saksi mendengar

bahwa Pak Soewojo adalah Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi

Madiun;

4. Saksi Moch Teguh Santoso BA, dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat kota Madiun dari

tahun 1974 s/d 1983, kemudian karena ada pemekaran daerah

dimana Kotamadia Madiun dipecah menjadi 3 kecamatan saksi

ditugaskan sebagai camat Kartoharjo dari tahun 1983 s/d 1985 ;

- Bahwa pada tahun 1980-an sewaktu saksi menjabat sebagai

Camat Kota Madiun saksi diberitahu oleh bapak Walikota ( Drs.

Marsudi ) bahwa di Madiun akan didirikan Perguruan Tinggi

dan saksi disuruh mencari tanah didaerah Pandean untuk

membangun gedung Perguruan Tinggi tersebut;

- Bahwa pak Soewojo pernah mengatakan kepada saksi agar saksi

membantu mencarikan tanah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Kepala Kelurahan

Pandean mengadakan musyawarah dengan masyarakat Pandean

yang akhirnya disetujui tanah bengkok yang dikuasai oleh

masyarakat Pandean seluas 5 ha dipakai untuk kepentingan

pembangunan gedung Perguruan Tinggi tersebut dan masyarakat

Pandean mendapat ganti di daerah Tawangrejo dengan luas yang

sama;


commit to user

58

- Bahwa pertukaran tanah seluas 5 ha tersebut telah mendapat ijin

dari Mendagri;

5. Saksi Titin Sri Hariyatun W, tidak disumpah menerangkan pada

pokoknya :

- Bahwa saksi adalah salah satu menantu Pak Soewojo yang

menikah dengan anak Pak Soewojo ( Penggugat III) pada tahun

1976.

- Bahwa Pak Soewojo pada tahun 1979 mendirikan Yayasan yang

diberi nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun dan pada tahun

1980 melalui Yayasan tersebut mendirikan Perguruan Tinggi

yang dikenal dengan nama Universitas Merdeka (UNMER)

Madiun yang terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonami,

Fakultas Sosial Politik, Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian ;

- Bahwa untuk keperluan membangun kampus UNMER, Pak

Soewojo dengan dibantu pemerintah daerah mencari tanah dan

akhirnya memperoleh tanah di Pandean seluas ± 5 ha yang

sekarang dikenal dengan kampus UNMER Jl. Serayu Madiun;

- Bahwa Pak Soewojo selain sebagai pendiri juga sebagai Ketua

Yayasan dari tahun 1979 s/d 1983, selanjutnya pada tahun 1983

s/d 1987 Ketua Yayasan dijabat oleh Pak Sastrodihardjo Sadji

(Tergugat I) dan pada tahun 1987 Pak Soewojo diangkat

kembali menjadi Ketua Yayasan hingga tahun 1994 ;

- Bahwa penggantian Ketua Yayasan dari Pak Soewojo kepada

Pak Sastrodihardjo Sadji tidak melalui rapat pengurus ;

- Bahwa setelah Ketua Yayasan dijabat oleh Tergugat I (

Sastrodihardjo Sadji) kegiatan Yayasan pernah macet selama 3

(tiga) bulan ;


commit to user

59

- Bahwa yang membayar gaji dosen dan karyawan adalah

Yayasan, namun pada saat Yayasan tidak dapat membayar, yang

membayar adalah Pak Soewojo;

- Bahwa setahu saksi tujuan para Penggugat mengajukan gugatan

ini adalah untuk meluruskan permasalahan apa dan bagaimana

sebenarnya Yayasan yang menaungi UNMER Madiun dan juga

disebabkan karena Penggugat pernah dilaporkan kepada pihak

Kepolisian ;

- Bahwa surat-surat berharga milik Yayasan saat ini masih

disimpan ibu Soewojo di Jl. Salak No. 33 Madiun, hal ini

dikarenakan ada pesan dari mendiang Pak Soewojo agar surat-

surat berharga milik Yayasan tetap disimpan untuk kemudian

diserahkan kepada pihak yang benar;

- Bahwa dari keluarga Pak Soewojo ( para Penggugat ) pernah

akan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Dan Rem 081,

namun kedatangan keluarga Pak Soewojo tidak pernah diterima;

- Bahwa mengenai terbitnya Akte Perobahan No. 17 tanggal 6

Januari 1988 Pak Soewojo pernah mengatakan kepada saksi

kalau ia sangat kaget dan keberatan dengan terbitnya Akta

tersebut karena ia tidak pernah merasa datang menghadap

ataupun didatangi Notaris untuk menandatangani Akta tersebut,

namun selaku Pumawirawan ABRI dengan pangkat Kolonel Pak

Soewojo mengatakan bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa

karena itu semua menyangkut atasannya yaitu Kodam

V/BRAWIJAYA ;

- Bahwa hubungan antara Universitas Merdeka Madiun dengan

Universitas Merdeka Pusat Malang adalah sebatas masalah

untuk mendapatkan status bagi UNMER Madiun dimana setiap


commit to user

60

ada ujian di UNMER Madiun yang menguji adalah dosen dari

UNMER Malang ;

6. Saksi Drs. Widjanarko, dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya :

- Bahwa saksi pernah menjadi Staf pengajar di Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Madiun dari bulan Pebruari 1986 s/d

Agustus 1988 ;

- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai tenaga pengajar di

UNMER Madiun atas kehendak sendiri karena ingin mengajar

di tempat lain ;

- Bahwa setahu saksi Yayasan yang membawahi UNMER

Madiun bernama YAPERTIMMA ( Yayasan Perguruan Tinggi

Merdeka Madiun ) yang waktu itu diketuai oleh Pak Soewojo ;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca Akte Pendirian UNMER

Madiun, namun saksi tahu pendiri UNMER Madiun adalah Pak

Soewojo, hal tersebut saksi ketahui karena dikalangan

masyarakat luas di Madiun sangat dikenal bahwa UNMER

Madiun identik dengan Pak Soewojo ;

- Bahwa pada saat saksi mengajar di UNMER Madiun sepanjang

tahun 1986-1987 pernah terjadi kekisruhan karena UNMER

tidak dapat membayar gaji dosen dan karyawan dan atas hal

tersebut saksi pernah dipanggil oleh Rektor yang intinya agar

saksi tetap bekerja / mengajar dengan benar;

7. Saksi Abdul Manaf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut:


commit to user

61

- Bahwa saksi pernah bekerja di UNMER Madiun sebagai Staf

Tata Usaha dari tahun 1984 s/d 1992 ;

- Bahwa pada tahun 1986 para dosen dan karyawan pernah

mengalami keterlambatan gaji sekitar 2 (dua) bulan, namun

sekalipun demikian kegiatan belajar mengajar tetap berjalan

seperti biasa ;

- Bahwa UNMER Madiun berdiri dibawah Yayasan Perguruan

Tinggi Merdeka Madiun yang diketuai oleh Pak Soewojo ;

- Bahwa saksi sebagai Staf Tata usaha sering datang ke rumah

Pak Soewojo di Jalan Salak Madiun untuk mengantar surat-surat

yang berhubungan dengan Yayasan, hal tersebut saksi lakukan

karena atas pesan dari Kepala Tata Usaha UNMER yang

mengatakan bahwa jika ada surat-surat untuk Yayasan diantar

saja ke rumah Pak Soewojo ;

8. Saksi Sugiharto, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah menantu Pak Soewojo, menikah dengan

puteri Pak Soewojo (Penggugat II) pada tahun 1972 ;

- Bahwa pada tahun 1979 setelah pensiun sebagai Bupati Ngawi

Pak Soewojo bersama dengan Pak Soemarsono yang saat itu

menjabat sebagai Komandan Korem 081 mendirikan Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun ;

- Bahwa Pak Soewojo kemudian menderita sakit katarak dan

gagal ginjal; saksi ingat betul pada waktu Pak Soewojo dirawat

di rumah sakit didatangi oleh seseorang yang saksi tidak kenal

namun dari pembicaraan mereka saksi tahu kalau tamu tersebut

adalah Pengurus Yayasan, dalam pertemuan tersebut ia

mendesak Pak Soewojo agar menyerahkan Yayasan ;


commit to user

62

- Bahwa karena masih dalam keadaan sakit, Pak Soewojo diam

saja ;

- Bahwa isteri saksi yang waktu itu bekerja sebagai dosen di

UNMER Madiun juga ikut berjuang untuk kemajuan UNMER

dengan cara antara lain mencari tenaga pengajar dari UGM

hingga dapat merubah Status dari Status terdaftar menjadi

diakui;

- Bahwa selain sebagai Ketua Yayasan, Pak Soewojo juga sebagai

Ketua Golkar dan juga Purnawirawan TNI - AD dengan pangkat

Kolonel sehingga banyak mendapat kemudahan untuk

membangun UNMER termasuk membangun Masjid yang

mendapat bantuan dari Yayasan Amal Bhakti Pancasila;

9. Saksi Wibowo Sumargo, SH, tidak disumpah menerangkan pada

pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Soewojo sejak tahun 1982 yang

kemudian menikah dengan puteri Pak Soewojo ( Penggugat V )

pada tahun 1987;

- Bahwa pada akhir tahun 1987 saksi pernah disuruh oleh Pak

Soewojo untuk mengambil uang dengan mencairkan cek atas

nama Pak Soewojo di BNI-46 yang mana uang tersebut

digunakan untuk mengurus Status tanah yang digunakan untuk

kampus UNMER Madiun dan juga untuk keperluan lain yang

berhubungan dengan Yayasan yang membawahi UNMER

Madiun ;

- Bahwa pada waktu itu kampus UNMER Madiun sudah ada,

namun bangunan induknya belum ada;


commit to user

63

- Bahwa sehubungan dengan perobahan Akte Pendirian Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun ( bukti surat P.P.I ) yang dirubah

dengan Akte Perobahan tanggal 6 Januari 1988 No. 17 ( bukti

surat P.P.4 ) dan juga Akte Perobahan yang lain ( bukti surat

P.P.2 dan P.P.3 ) Pak Soewojo pernah mengatakan kepada saksi

bahwa ia sangat tidak setuju dengan hal tersebut karena dalam

Akta Perobahan tersebut banyak hal yang menyimpang dari

Anggaran Dasar antara lain masalah kepemilikan Yayasan yang

disebut sebagai milik Kodam V/ BRAWIJAYA dan juga

penggantian pengurus Yayasan tanpa melalui rapat pengurus;

- Bahwa setahu saksi pada waktu penggantian Ketua Yayasan dari

Pak Soewojo kepada Pak Sastrodihardjo Sadji tidak ada serah

terima;

10. Saksi Arief Purwanto, SH dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Pengacara yang berdomisili di Madiun yang

pada tahun 2001 pernah dimintai tolong oleh para Penggugat

untuk mengurus masalah Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun ;

- Bahwa selama mengurus masalah tersebut pada bulan Oktober

2001 saksi pernah bertemu dengan Pak Imam Hudoyo (

Tergugat II ), Pak Sutomo (Turut Tergugat Berkepentingan II)

dan juga bertemu Pak Sastrodihardjo Sadji ( Tergugat I ) yang

maksudnya untuk mengklarifikasi masalah Yayasan Pendidikan

Tinggi Madiun yang didirikan oleh Pak Soewojo ;

- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Tergugat II (Pak Imam

Hudoyo), ia mengatakan telah khilaf mengantarkan Akta

Perobahan No. 17 tahun 1988 ke rumah Pak Soewojo yang

waktu itu masih dalam keadaan sakit dan dijelaskan oleh Pak


commit to user

64

Imam Hudoyo bahwa hal tersebut ia lakukan karena mematuhi

perintah atasan dimana waktu itu ia menjabat sebagai Kasrem ;

sehingga karenanya ia setuju jika masalah ini diselesaikan saja

melalui Pengadilan;

- Bahwa menurut penjelasan Pak Soetomo (Turut tergugat

Berkepentingan II) dirinya tidak pernah dilibatkan dalam

masalah perobahan-perobahan Akta ;

- Bahwa selain itu saksi juga menemui pak Sumartono yang

dulunya menjabat sebagai Bendahara UNMER dan dalam

pertemuan tersebut ia menerangkan bahwa Pak Soewojo pernah

mendapat bantuan dari Gudang Garam sebesar Rp. 25.000.000,-,

lalu pinjam ke BRI Rp. 50.000.000,- dan pinjam Kodam V/

Brawijaya Rp. 50.000.000,- yang semuanya untuk membangun

gedung UNMER Madiun;

- Bahwa selain itu atas usaha Pak Soewojo juga mendapat

bantuan dari Yayasan Amal Bhakti Pancasila untuk membangun

Masjid ;

Saksi Para Tergugat

1. Saksi Drs. Wahyudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dahulu adalah mahasiswa UNMER Madiun, masuk

tahun 1982 dan kemudian mulai tahun 1986 bekerja di UNMER

Madiun sebagai karyawan honorer, baru setelah lulus tahun

1987 menjadi pegawai tetap dibagian administrasi umum hingga

sekarang ;

- Bahwa dahulu sewaktu saksi masih berstatus sebagai mahasiswa

kantor Yayasan ada di kantor Pembantu Gubernur Jl. Pahlawan,

kemudian pindah ke kantor Kabupaten Madiun, lalu pindah lagi


commit to user

65

ke Jalan Trijaya Dumai Madiun dan terakhir di Jl. Serayu hingga

sekarang ;

- Bahwa saksi kenal Pak Soewojo pada tahun 1986 sebagai Ketua

Yayasan dan saksi sering melihat Pak Soewojo di kantor

Yayasan Jl. Serayu Madiun ;

- Bahwa pada sekitar tahun 1987 - 1988 kondisi kesehatan Pak

Soewojo masih baik karena ia masih sering ke UNMER

memberikan pengarahan terhadap para dosen dan karyawan

yang tujuannya untuk memajukan UNMER ;

- Bahwa kemudian pada tahun 1990 Pak Soewojo jatuh sakit

sampai diopname di rumah sakit dan akhirnya meninggal pada

tahun 1994 ;

- Bahwa pada tahun 1986 pernah terjadi ketelambatan gaji karena

pada waktu itu pengelolaan keuangan masih ditangani Fakultas

baru kemudian semua masalah keuangan dikelola Universitas

hingga sekarang ;

- Bahwa setahu saksi pembiayaan pendidikan di UNMER Madiun

hanya dari mahasiswa, usaha lain tidak ada ;

- Bahwa mengenai perkembangan Yayasan dan hal-hal lain

tentang Yayasan saksi tidak tahu;

2. Saksi Wijono, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya :

- Bahwa pada tahun 1983 saksi menjabat sebagai Kasiter Korem

081/Dhirot Sahajaya ditugaskan oleh Komandan Korem untuk

mengikuti rapat koordinator Muspida untuk menyempurnakan

kepengurusan Yayasan yang sudah beberapa waktu kurang

efektif karena adanya anggota pengurus yang pindah pekerjaan,


commit to user

66

ada yang meninggal dunia, ada pula yang mengundurkan diri,

bahkan Ketua yayasan (H.R. Soewojo) kurang aktif karena ada

di Blitar menjalankan tugas sebagai pimpinan perkebunan milik

Kodam V/Brawijaya ;

- Bahwa karena Pak Soewojo selaku Ketua Yayasan tidak aktif,

lalu sementara Pak Samiarto Laksono ( Pembantu Gubernur )

diangkat sebagi koordinator Yayasan;

- Bahwa kemudian koordinator membentuk formatur dengan

keanggotaan antara lain Bupati Madiun (Bapak Bambang

Kusbandono), Walikota Madiun (Bapak Marsudi), DanRem,

Sastrodihardjo Sadji dan saksi sendiri;

- Bahwa formatur bertugas mencari personil dan membentuk

pengurus Yayasan;

- Bahwa kemudian terbentuk kepengurusan Yayasan tahun 1983

dengan susunan : Ketua : Sastrodihardjo Sadji, Wakil Ketua :

Imam Sunarji, Sekretaris : Soemadiono dan lain-lainnya seperti

tersebut dalam bukti surat T-1,2,3,4 dan TTB 2 + 3 - IV;

- Bahwa pembentukan pengurus Yayasan tahun 1983 juga

dihadiri oleh Pak Soewojo dan pada waktu itu tidak ada

pernyataan keberatan dari Pak Soewojo;

3. Saksi R. Soeharto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi dahulu menjabat Dan Pom Madiun dan setelah

pensiun pada awal tahun 1986 bekerja di UNMER Madiun;

- Bahwa pada waktu itu Ketua Yayasan adalah Pak Soewojo ;


commit to user

67

- Bahwa di UNMER Madiun saksi ditugaskan untuk menertibkan

administrasi antara lain menertibkan pengelolaan keuangan yang

semula merupakan wewenang Fakultas masing-masing

kemudian dipusatkan menjadi kewenangan Rektorat;

- Bahwa pada tahun 1986 - 1990 kondisi kesehatan Pak Soewojo

baik-baik saja, dia sering ke UNMER dan saksi sering ke

rumahnya di Jl. Salak No. 33 Madiun untuk mengantar surat;

- Bahwa sejak akhir tahun 1990 Pak Soewojo sering sakit dan

pernah diopname di Jogja;

- Bahwa selain sebagai Ketua Yayasan, Pak Soewojo juga

mendapat tugas sebagai Pimpinan Perkebunan di Blitar milik

Kodam V/Brawijaya ;

4. Saksi Drs. Bambang Sulistiono, Msi, dibawah sumpah menerangkan

pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja di UNMER Madiun sejak tahun 1984

sebagai dosen dan sekarang menjabat sebagai Pembantu Rektor

III (Purek III);

- Bahwa perkembangan UNMER Madiun cukup baik, dahulu

waktu saksi masuk bekerja jumlah mahasiswa hanya 600 orang,

sekarang sudah mencapai 4000 mahasiswa, demikian juga

dengan tenaga pengajaraya (dosen) sekarang jumlahnya

mencapai 100 orang dan banyak yang bergelar S2 ;

- Bahwa sebelum tahun 1987 tempat perkuliahan tersebar di

berbagai tempat antara lain di gedung STM, gedung SPG negeri,

Kantor Pembantu Gubernur, dan lain-lain ; baru pada tahun

1987 semua kegiatan perkuliahan ada di Kampus Jl. Serayu

Madiun ;


commit to user

68

- Bahwa pada waktu saksi masuk mejadi dosen di UNMER Ketua

Yayasan dijabat oleh Pak Sastrodihardjo Sadji, kemudian tahun

1988 diganti Pak Soewojo sampai beliau wafat tahun 1994 ;

- Bahwa pada saat Pak Soewojo menjadi Ketua Yayasan antara

tahun 1988 sampai dengan tahun 1994 beliau ada beberapa kali

melakukan pengarahan / pembinaan pada para dosen dan

karyawan bertempat di kampus atau terkadang di rumahnya di

Jl. Salak dan pernah juga di Korem;

- Bahwa sepengetahuan saksi Kodam dan Korem adalah Pembina

UNMER Madiun dan sebagai Pembina ada manfaatnya bagi

UNMER Madiun yaitu, adanya rasa percaya masyarakat

terhadap perguruan tinggi tersebut;

5. Saksi Sugeng Rismiyanto, SH. Msi., dibawah sumpah menerangkan

pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja di UNMER Madiun sejak tahun 1986

sebagai dosen dan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas

Sospol;

- Bahwa sewaktu saksi diterima sebagai dosen di UNMER

Madiun yang menandatangani surat Keputusan adalah Ketua

Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun ( YAPERTIMMA

) yaitu Pak Sastrodihardjo Sadji;

- Bahwa sebelum ada kampus di Jl. Serayu, kegiatan Perkuliahan

dilakukan diberbagai tempat antara lain di kantor Pembantu

Gubernur, baru kemudian pada tahun 1987 pindah ke kampus Jl.

Serayu Madiun ;

- Bahwa pada tahun 1987 / 1988 terjadi pergantian Ketua

Yayasan dari Pak Sastrodihardjo Sadji kepada Pak Soewojo ;


commit to user

69

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terjadi pergantian Ketua

Yayasan dari Pak Sastrodihadjo Sadji kepada Pak Soewojo ;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Akte-akte yayasan, namun

menurut saksi keberadaan Yayasan sah adanya;

- Bahwa Ketua Yayasan saat ini dijabat: oleh Pak Soedjasmo ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan hanya mendapat dana dari

mahasiswa, usaha lain sampai saat ini belum ada;

- Bahwa pada waktu Pak Soewojo menjabat sebagai Ketua

Yayasan, ia banyak melakukan aktifitas untuk Yayasan antara

lain sering memberikan pengarahan kepada para dosen dan

karyawan di kampus Jl. Serayu ;

- Bahwa seingat saksi Pak Soewojo menderita sakit sejak tahun

1993 dan kemudian meninggal dunia pada tahun 1994 ;

- Bahwa setahu saksi kedudukan KOREM 081/DH1ROT

SAHAJAYA dalam Yayasan adalah sebagi Pembina, sedangkan

Kodam V/BRAWIJAYA dan Muspida Tingkat 11 Madiun apa

kedudukannya dalam Yayasan saksi tidak tahu;


commit to user

70

2. Amar Putusan

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum

H.R. Soewojo;

3. Menyatakan bahwa H.R. Soewojo bersama dengan Soemarsono -(suami /

ayah Para Turut Tergugat Berkepentingan I)-, Turut Tergugat

Berkepentingan II dan Turut Tergugat Berkepentingan III adalah pendiri

dari Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga

kini ditaksir sebesar Rp. 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu

rupiah);


commit to user

71

B. PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapakan Perkara Perbuatan

Melawan Hukum Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn

Yang merupakan salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non

dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang

mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu

menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan

keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat

menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga

peradilan, posisi, dan peran Hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan

segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang Hakim

dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga

negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap

masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.

Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh Hakim harus

dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa

pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal

sumpah seorang Hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan

hukum dan Hakim. Kewenangan Hakim yang sangat besar itu menuntut

tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan

dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan

keadilan itu wajib dipertanggung-jawabkan secara horizontal kepada semua

manusia, dan secara vertikal dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

Pekerjaan Hakim adalah mengusahakan keadilan bagi Para Pihak yaitu

dengan mewujudkan suatu kebajikan untuk memberikan setiap orang haknya

atau sedekat mungkin dengan haknya, misalnya menjatuhkan hukuman sesuai

dengan kesalahannya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan

atas penderitaan orang lain. Sedangkan keadilan hukum (legal justice) berarti

keadilan telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk perwujudan hak dan


commit to user

72

kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini dapat ditegakkan dalam

persidangan pengadilan. Selain berdasarkan keadilan, Hakim juga dapat

menggunakan asas kepatutan, apakah para pihak dianggap patut untuk

menyandang suatu kewajiban tertentu. Dan bagaimana Hakim dalam

menjalankan asas kepatutan ini dalam merumuskan suatu produk hukum yang

berupa Putusan.

Seperti halnya dalam peristiwa perbuatan melawan hukum, Pada awal

persidangan, sebelum sidang pembacaan gugatan Hakim selalu memberikan

saran agar kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediasi, apabila

keduannya tidak lagi bisa didamaikan, Hakim harus memutuskan perkara

perbuatan melawan hukum tersebut dengan mempertimbangkan hak dan

kewajiban masing-masing pihak. Bentuk pertimbangan Hakim dalam

memutuskan perkara , tidak lepas dari hakikat hukum yang sebenar-benarnya

tidak dapat terisolasi dari lingkungan sosial. Hal ini memberi peluang

terbukanya Hakim dalam menggunakan hati nuraninya untuk menilai

perundang-undangan yang ada agar dapat di terapkan pada kasus-kasus yang

terjadi di dalam persidangan. Untuk hal tersebut dapat diterapkan dengan

penafsiran dan konstruksi hukum untuk mencegah penerapan hukum semata-

mata berdasarkan bunyi Undang-undang, yang kenyataannya sering

dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan kaum yang kuat dan merugikan

kaum yang lemah.

Aspek yuridis dapat diterapkan dengan baik jika hati nurani Hakim peka

terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keadilan dalam masyarakat.

Sebaliknya, Hakim yang kurang memiliki integritas dan wawasan moral

mengenai kemanusiaan akan menjalankan hukum secara mekanis, menurut apa

yang tercantum dalam Undang-undang saja sehingga berpotensi mengorbankan

hakikat hukum dan nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Faktor yang sangat mempengaruhi Putusan Hakim sendiri adalah aspek

moralitas atau integritas pribadi Hakim, bukan faktor sistem baik system

hukum dan perundang-undangan, system birokrasi peradilan, serta faktor gaji

Hakim. Sebab Hakim yang mempunyai moralitas tinggi mampu membedakan


commit to user

73

perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan benar dan salah, serta

perbuatan yang adil dan tidak adil. Karena itu pula, Hakim tersebut berani dan

mampu menegakkan misi dari lembaga peradilan untuk menegakkan hukum

dan keadilan meskipun aspek-aspek (seperti system politik, system hukum dan

perundang-undangan, remunerasi, dan birokrasi peradilan) tidak memberikan

dukungan berarti, bahkan menghambat tugasnya. Selain itu Hakim pun siap

menerima segala konsekuensi yang timbul dari keputusan yang diambilnya,

baik berupa ancaman keselamatan bagi diri dan keluarga maupun karier dan

jabatannya.

Sedangkan Hakim yang kurang memiliki integritas biasanya mempunyai

hati nurani yang kurang peka, bahkan telah buta, tidak tahu atau pura-pura

tidak tahu, dan tidak mampu membedakan perbuatan mana yang benar dan

salah sehingga tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengambil

keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan rasa keadilan dalam

mayarakat.

Pertimbangan atau consideran adalah dasar daripada putusan.

Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara

atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan

peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan

hukumnya adalah urusan Hakim.

Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan Hakim sebagai

pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil

keputusan demikian (obyektif)

Alasan dan dasar daripada putusan harus dimuat dalam putusan. Setiap

putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban alasan dasar

daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya

perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh

Hakim. Meskipun tuntutan atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara

ringkas namun didalam praktik tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat

dalam putusan.


commit to user

74

Dalam memutuskan suatu perkara Hakim tetap berpegang pada norma

hukum (Yuridis). Berikut dasar pertimbangan yang digunakan Hakim

Pengadilan Negeri Kota Madya Madiun dalam menentukan putusan perkara

perbuatan Melawan hukum Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn yang

diantaranya terhadap:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dalam proses persidangan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat

dan Para Turut Tergugat berkepentingan, dalam gugatannya Para Penggugat

mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakuan perbuatan melawan

hukum antara lain :

a. Tergugat I telah merubah Anggaran Dasar Yayasan (P.P.I) dengan Akta

Notaris No. 56 tanggal 21 Desember 1983 (P.P.2) dan Akta Notaris No.

64 tanggal 17 Oktober 1984 (P.P.3) tanpa mengindahkan ketentuan

pasal 12 jo. pasal 11 dari Anggaran Dasar Pendidikan Tinggi Madiun

(P.P.I) dan dengan akta perobahan tersebut nama yayasan yang semula

Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun dirubah menjadi Yayasan

Perguruan Tinggi Merdeka Madiun tanpa persetujuan para pendiri;

b. Tergugat II telah menyodorkan akta untuk ditandatangani oleh H.R.

Soewojo di rumahnya di Jalan Salak No.33 Madiun padahal pada waktu

itu H.R. Soewojo sedang dalam keadaan sakit yang kemudian setelah

H.R. Soewojo meninggal dunia barulah diketahui oleh Para Penggugat

bahwa ternyata akta tersebut adalah Akta Notaris No. 17 tanggal 6

Januari 1988 tentang Perobahan (P.P.4) yang mana dalam akta tersebut

Tergugat II menyatakan bahwa pemilik dan Pembina Yayasan

Perguruan Tinggi Merdeka Madiun (Yapertimma) adalah KODAM

V/BRAWIJAYA dan dalam pelaksanaannya sehari-hari Tergugat III

sebagai pembina harian ;

Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menentukan Putusan terlebih

dahulu mempertimbangkan apakah hal-hal yang didalilkan oleh Para


commit to user

75

Penggugat tersebut adalah benar dan jika benar apakah hal-hal tersebut telah

memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum dan siapa saja yang harus

bertanggung jawab

a. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.P.1 s/d P.P.22 dan 6

(enam) orang saksi dibawah sumpah serta 4 (empat) orang saksi tidak

disumpah, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil

sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat T-1,2,3,4 dan

T.T.B.2+3-I s/d T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-XIV serta 5 (lima) orang saksi

dibawah sumpah;

b. Menimbang, bahwa bukti surat P.P.I sama dengan bukti surat T-1,2,3,4

dan T.T.B.2+3-III berupa Akta Notaris No. 55 tanggal 30 Juni 1979

tentang Anggaran Dasar Pendidikan Tinggi Madiun yang dibuat

dihadapan Johanes Berchmans Sardjana, Pengganti Sementara dari Tn.

Richardus Nangkih Sinulingga, SH, Wakil Notaris di Madiun yang

membuktikan bahwa benar di Madiun pada tanggal 30 Juni 1979 telah

didirikan suatu Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Tinggi

Madiun dan para pendirinya adalah Soewojo (suami / ayah para

penggugat), Soemarsono (suami / ayah Para Turut Tergugat

Berkepentingan I), Soetomo (Turut Tergugat Berkepentingan II) dan

Dr. Hewan Soetranggono (Turut Tergugat Berkepentingan III);

c. Menimbang, bahwa bukti surat P.P.2 sama dengan bukti surat T-1,2,3,4

dan T.T.B.2+3-VI berupa Akta Notaris No. 56 tanggal 21 Desember

1983 tentang Perobahan yang dibuat dihadapan Richardus Nangkih

Sinulingga, SH, notaris di Madiun, membuktikan bahwa telah terjadi

perubahan nama yayasan yang semula Yayasan Pendidikan Tinggi

Madiun menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun dan juga

terjadi perubahan pengurus yayasan ;


commit to user

76

d. Menimbang, bahwa bukti surat P.P.3 sama dengan bukti surat T-1,2,3,4

dan T.T.B.2+3-VIII berupa Akta Notaris No. 64 tanggal 17 Oktober

1984 tentang perobahan yang dibuat dihadapan Richardus Nangkih

Sinulingga, SH, notaris di Madiun, membuktikan bahwa telah terjadi

perubahan anggota pengurus yayasan yakni bendahara yayasan dari

Lukman Hakim kepada M. Mudzhar ;

e. Menimbang, bahwa perubahan nama dan pengurus yayasan

sebagaimana tersebut diatas dinotariilkan oleh tergugat I selaku Ketua

yayasan dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan

Perguruan Tinggi Merdeka Madiun ;

f. Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar Pendidikan Tinggi Madiun

(P.P. 1 / T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-III) pasal 12 jo. pasal 11 telah diatur

mengenai perubahan Anggaran Dasar yang pada pokoknya bahwa

perubahan Anggaran Dasar yayasan dilakukan dengan keputusan dari

pengurus dalam rapat mana harus hadir semua anggota pengurus,

sedangkan keputusan hanya sah apabila % (tiga per empat) jumlah

anggota yang hadir itu setuju;

g. Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Tergugat I tidak dapat

membuktikan bahwa perubahan-perubahan tersebut (P.P.2 dan P.P.3)

adalah atas dasar keputusan dari pengurus yayasan yang dihadiri oleh

semua anggota pengurus sebagaimana dikehendaki pasal 12 jo. pasal 11

Anggaran Dasar Yayasan (P.P. 1);

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas telah terbukti bahwa terdapat

perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, akan tetapi agar sesuatu

perbuatan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan melawan

hukum sebagaimana pengertiannya juga disyaratkan harus adanya

kesalahan dari yang melakukan perbuatan tersebut.


commit to user

77

2. Kesalahan

Dalam pertimbangan dalam menentukan perbuatan melawan hukum

tersebut dapat dipertanggung jawabkan, unsur yang ke dua adalah adanya

unsur kesalahan. Hakim telah mempertimbangkan dengan bukti surat

maupun bukti saksi guna mencari apakah terdapat kesalahan yang dilakukan

oleh Para Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan antara lain :

a. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wijono dan saksi R.

Soeharto dihubungkan dengan bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-VII

dan XI diperoleh kejelasan bahwa baru beberapa tahun yayasan berdiri

ternyata kinerjanya kurang efektif dikarenakan banyak pengurus

yayasan yang berpindah kerja keluar kota, ada yang meninggal dunia

dan ada pula yang tidak aktif seperti halnya Ketua yayasan sendiri -

(H.R. Soewojo)- karena merangkap tugas sebagai pimpinan

perkebunan di Blitar;

b. Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut Muspida

Koordinator yayasan memprakarsai adanya pertemuan para pejabat

Muspida Tkt II baik Kotamadia maupun Kabupaten Madiun dengan

fungsionaris Universitas Merdeka Madiun lainnya serta pengurus

yayasan yang ada membentuk formatur dan selanjutnya formatur

membentuk pengurus yayasan yang baru (tahun 1983) yang diketuai

Tergugat I (bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-IV);

c. Menimbang, bahwa pada waktu pembentukan pengurus yayasan

tersebut H.R. Soewojo juga nadir dan ia tidak menyatakan keberatan

apapun (keterangan saksi Wijono);

d. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas,

Majelis berpendapat bahwa penggantian susunan pengurus yayasan

tersebut dalam P.P.2 dan P.P.3 sekalipun tidak memenuhi ketentuan

pasal 12 jo. pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi


commit to user

78

Madiun (P.P.I) adalah dapat dibenarkan secara hukum, karena secara

nalar tindakan yang dilakukan dari pembentukan formatur hingga

terbentuknya pengurus baru adalah merupakan suatu upaya untuk

menyelamatkan yayasan yang menaungi Universitas Merdeka Madiun

yang berarti pula menyelamatkan proses belajar mengajar dari para

mahasiswa dan tenaga pengajarnya yang sangat tergantung pada

keefektifan kinerja yayasan; dengan demikian apa yang dilakukan oleh

Para Tergugat sehubungan dengan perubahan susunan pengurus

yayasan adalah telah sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu

" a certain standart of conduct" untuk melindungi orang-orang lain

terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu

terjadi;

e. Menimbang, bahwa perihal keberatan Para Penggugat atas perubahan

nama yayasan yang semula bernama Yayasan Pendidikan Tinggi

Madiun menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun, Majelis

mempertimbangkan sebagai berikut;

f. Menimbang, bahwa bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-1 berupa surat

keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat Malang

No. KPTS-03/YPTM/1979 tertanggal 1 Juni 1979 tentang

pembentukan perwakilan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka di

Madiun dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut tercantum

nama-nama pengurus Yayasan antara lain : Soewojo selaku Ketua

Umum, Soetomo (Turut Tergugat Berkepentingan II) selaku Sekretaris

I, Drh. Soetranggono (Turut Tergugat Berkepentingan III) selaku

anggota ;

g. Menimbang, bahwa bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-II berupa

surat keputusan ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat

Malang No. KPTS-04/YPTM/1979 tertanggal 1 Juni 1979 tentang

Pendirian cabang Universitas Merdeka di Madiun yang merupakan


commit to user

79

cabang dari Universitas Merdeka Pusat Malang di Madiun mulai tahun

kuliah 1979 /1980 ;

h. Menimbang, bahwa bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-V berupa

surat keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat

Malang No. SKEP/02/YPTM/XI/1983 tertanggal 18 Nopember 1983

tentang Perwakilan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka dan Lembaga-

lembaga Pendidikannya di Madiun, Surabaya dan Ponorogo yang

dinyatakan berdiri sendiri ;

i. Menimbang, bahwa dari ketiga surat bukti tersebut diperoleh fakta

bahwa berdirinya Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun (P.P.I) adalah

merupakan tindak lanjut dari adanya surat keputusan Ketua Yayasan

Perguruan Tinggi Merdeka Pusat Malang (bukti surat T-1,2,3,4 dan

T.T.B.2+3-I dan T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-II) yang kemudian

ditegaskan kembali dengan surat keputusan Ketua Yayasan Perguruan

Tinggi Merdeka Pusat Malang tersebut bukti (T-1,2,3,4 dan

T.T.B.2+3-V);

j. Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama dari Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun menjadi Yayasan Perguruan Tinggi

Merdeka Madiun sebagai mana tersebut dalam bukti surat P.P. 2 bukan

merupakan suatu kesalahan karena nama yang dimaksud dalam Surat

Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat Malang

adalah Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun dan perubahan

nama sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris (P.P.2) adalah

merupakan suatu upaya pembetulan yang tidak bertentangan dengan

hukum ;

k. Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan diatas

maka Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan

hukum sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Yayasan

tersebut P.P.I menjadi P.P.2 dan P.P.3 ;


commit to user

80

l. Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para penggugat sehubungan

dengan terbitnya Akta Perobahan No. 17 tanggal 6 Januari 1988

(P.P.4) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

m. Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para

penggugat adalah karena Tergugat II telah menyodorkan Akta untuk

ditandatangani H.R. Soewojo di rumahnya di Jalan Salak No. 33

Madiun dimana pada waktu itu H.R. Soewojo sedang dalam keadaan

sakit dan setelah H.R. Soewojo meninggal dunia barulah diketahui

oleh Para Penggugat bahwa Akta yang ditandatangani oleh H.R.

Soewojo tersebut adalah Akta Notaris No. 17 tanggal 6 Januari 1988

(P.P.4) yang antara lain menyebutkan bahwa pemilik dan pembina

Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun adalah KODAM

V/BRAWIJAYA ;

n. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut Para

Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dimana keterangan

mereka satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya

meneguhkan dalil Para Penggugat;

o. Menimbang, bahwa namun demikian dari kelima saksi tersebut 4

(empat) orang diantaranya bernama Drg. Widwiono, Titin Sri

Hariyatun W., Sugiharto dan Wibowo Sumargo, SH. memberikan

keterangan tidak dibawah sumpah karena mereka adalah para menantu

Penggugat I / istri atau suami dari penggugat; sedangkan seorang saksi

bernama Arief Purwanto, SH memberikan keterangan dibawah

sumpah, akan tetapi saksi yang disumpah tersebut adalah pengacara

Para Penggugat yang mengundurkan diri hanya untuk dapat

memberikan kesaksian tersebut dipersidangan ;

p. Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas maka

Majelis sangat meragukan obyektifitas keterangan para saksi tersebut;


commit to user

81

q. Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti surat T-l,2,3,4 dan

T.T.B.2+3-XII berupa surat tertanggal 9 Desember 1987 yang

ditandatangani H.R. Soewojo -(suami / ayah Para Penggugat)- yang

ditujukan kepada Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, SH tentang

permohonan perubahan Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi

Merdeka Madiun dimana surat tersebut menggunakan kop :

KOMANDO DAERAH MILITER V/BRAWIJAYA, YAYASAN

PEGURUAN TINGGI MERDEKA MADIUN dan isi surat tersebut

antara lain H.R. Soewojo minta kepada notaris agar ada penegasan

tentang Kodam V/Brawijaya adalah pemilik sekaligus Pembina

Yayasan perguruan Tinggi Merdeka Madiun, yang dalam pelaksanaan

sehari hari menunjuk Komandan Korem 081/DHIROT SAHAJAYA

sebagai Pembina Harian; hal tersebut membuktikan bahwa H.R.

Soewojo sendiri sama sekali tidak berkeberatan bahkan menghendaki

terbitnya akte perubahan No. 17 tanggal 6 Januari 1988 (P.P.4) dan

karenanya pula sangatlah tidak beralasan jika Para Penggugat

berkeberatan dengan terbitnya akte tersebut;

r. Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di

atas ternyata Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya

sehubungan dengan terbitnya Akta Notaris No. 17 tanggal 6 Januari

1988 (P.P.4) dan karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat khususnya

Tergugat II sehubungan dengan terbitnya akta tersebut (P.P.4);

Berdasarkan uraian pertimbangan Hakim diatas unsur kesalahan yang di

gunakan untuk membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut

dapat di pertanggung jawabkan telah gugur, karena dalam kasus diatas

perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah sesuai dengan suatu ukuran

tingkah laku tertentu (a certain standart of conduct) untuk melindungi

orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak

perlu terjadi.


commit to user

82

3. Kerugian dan Hubungan Sebab-Akibat

Unsur yang ke tiga dan ke empat ini secara otomatis akan gugur dan

tidak perlu lagi diperiksa, karena tidak terdapat adanya unsur kesalahan dari

Para Tergugat, dalam arti perbuatan melawan hukum yang telah Para

Penggugat dalilkan kepada Para Tergugat telah tidak terbukti dan tidak

memenuhi unsur dan syarat untuk diletakan kewajiban mempertanggung

jawabkan perbuatan melawan hukum .

4. Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf

Dalam pertimbangan ini akan memaparkan dengan jelas bahwa terdapat

adanya alasan pemaaf dan pembenar yang diberikan oleh Hakim , walaupun

tidak terdapat dalam teori alasan pembenar dan pemaaf:

a. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas,

Majelis berpendapat bahwa penggantian susunan pengurus yayasan

tersebut dalam P.P.2 dan P.P.3 sekalipun tidak memenuhi ketentuan

pasal 12 jo. pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi

Madiun (P.P.I) adalah dapat dibenarkan secara hukum, karena secara

nalar tindakan yang dilakukan dari pembentukan formatur hingga

terbentuknya pengurus baru adalah merupakan suatu upaya untuk

menyelamatkan yayasan yang menaungi Universitas Merdeka Madiun

yang berarti pula menyelamatkan proses belajar mengajar dari para

mahasiswa dan tenaga pengajarnya yang sangat tergantung pada

keefektifan kinerja yayasan; dengan demikian apa yang dilakukan oleh

Para Tergugat sehubungan dengan perubahan susunan pengurus

yayasan adalah telah sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "

a certain standart of conduct" untuk melindungi orang-orang lain

terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi;

Walaupun perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat telah terbukti

dengan mengubah nama Yayasan secara melanggar ketentuan dari

Anggaran Dasar Yayasan pada ketentuan pasal 12 jo. pasal 11 dari


commit to user

83

Anggaran Dasar Pendidikan Tinggi Madiun tentang perubahan nama

Yayasan dan dengan akta perobahan tersebut nama yayasan yang semula

Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun dirubah menjadi Yayasan Perguruan

Tinggi Merdeka Madiun tanpa persetujuan para pendiri, namun Perbuatan

Para Tergugat tersebut guna menyelamatkan kondisi Yayasan tersebut,

apabila tidak dilakukan perbuatan tersebut maka Yayasan yang bergerak

dibidang Pendidikan akan mengalami kemunduran dan aktifitas perkuliahan

berhenti serta staf dan karyawan dan berarti pula menyelamatkan proses

belajar mengajar dari para mahasiswa dan tenaga pengajarnya yang sangat

tergantung pada keefektifan kinerja Yayasan. Dan perlu digaris bawahi

dalam pertimbangan diatas bahwa adanya a certain standart of conduct

adalah suatu ukuran tingkah laku tertentu sebagai bapak yang baik

mengambil keputusan.

Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan

hukum Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn telah sesuai dengan Pasal 1365

KUHPdt memutuskan perkara perbuatan melawan hukum tersebut dengan

mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hakim telah

menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada dan

diterapkan pada kasus yang terjadi di dalam persidangan perkara perbuatan

melawan hukum ini.


commit to user

84

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan evaluasi dalam pembahasan pada Bab III sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa Majelis Hakim pada perkara Nomor :

24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn dalam hal pertimbangan perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh Para Tergugat, Hakim dalam memutus telah sesuai dengan

unsur, syarat, alasan pembenar dan pemaaf sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdt

Hakim telah mempertimbangkan pengertian perbuatan melawan hukum

berdasarkan pengertian onrechtmatige daad setelah tahun 1919, yaitu

perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat

yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan

kesusilaan dan sikap berhati-hati yang sepatutnya ada dalam lalu lintas

masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. Tertuang dalam

pertimbangannya yang memperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum

beserta alasan pemaaf dan pembenarnya.

Hakim telah memperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum untuk

memutus pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu

adanya perbuatan melawan hukum dalam putusan ini dan terbukti Para

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengubah

kepengurusan Yayasan bertentangan anggaran dasar, namun Hakim juga

mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum juga harus terdapat

unsur-unsur yang lain agar dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Kesalahan bahwa yang dilakukan Para Tegugat melakukan perbuatan tersebut

demi keuntungan atas hak orang lain tidak terbukti, dikarenakan perbuatan

tersebut di lakukan oleh Para Tergugat semata untuk menyelamatkan Yayasan

yang bergerak di bidang pendidikan agar seluruh karyawan, staf serta

mahasiswa terselamatkan dalam aktifitas di Yayasan perguruan tinggi tersebut.

Kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum Para Tergugat tidak terbukti

karena dengan perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut justru demi


commit to user

85

mempertahankan aktifitas karyawan dan mahasiswa yang sangat bergantung

kepada Yayasan.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor :

24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn terdapat adanya alasan pemaaf yaitu a certain

standart of conduct atau suatu ukuran tingkah laku tertentu sebagai bapak yang

baik mengambil keputusan. Alasan pemaaf ini dijadikan pertimbangan untuk

memutus Para Tergugat tidak bersalah dalam perbuatannya mengubah

kepengurusan Yayasan secara melawan hukum bertentangan dengan anggaran

dasar Yayasan karena perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan

tujuan untuk mempertahankan Yayasan yang ditinggal ketuanya agar tetap

berjalan.

B. Saran

Bersama dengan penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini sebagai

sumbangan baru bagi Para Hakim yang lain agar lebih berhati-hati dalam

memutuskan perkara, karena disamping aspek yuridis hendaknya juga Para

Hakim memperhatikan aspek yang lain. Aspek sosiologis dan filosofis juga

merupakan aspek yang sangat penting untuk dimasukan kedalam pertimbangan

agar memberi putusan yang seadil-adilnya sesuai irah-irah dalam putusan yaitu

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id STUDI .../Studi... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user iv ABSTRAK Hammad Syarif, E 1107027. 2012. STUDI PERTIMBANGAN