ii

iii

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sasaran

1.4 Dasar Hukum

BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.3 Strategi

2.4 Kebijakan dan Program

BAB III PERENCANAAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan Dalam Sub Kegiatan

3.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian, khususnya pembangunan perkebunan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembagunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman

kepada Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan nasional dan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat: 1) prioritas pembangunan,

2) rancangan kerangka ekonomi makro, 3) program Kementerian/Lembaga

(K/L), dan 4) program lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan RPJM,

setiap K/L menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L dan untuk program

tahunan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Kementerian/Lembaga (Renja

KL) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka

mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu

terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem

penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor

17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara tegas telah dinyatakan

bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan

pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan

penganggaran berbasis kinerja.

Penanganan pascapanen sangat menentukan mutu hasil peroduksi, oleh

sebab itu penanganan proses produksi di kebun harus memperhatikan dan

menerapkan prinsip-prinsip cara budidaya yang baik dan benar (Good

Agricultural Practices/GAP) dan ditindak lanjuti dengan penerapan Good

Handling Practices (GHP) pada tingkat pascapanen. Penanganan pascapanen

merupakan serangkain kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk

mengurangi atau menekan tingkat kerusakan hasil produksi, meningkatkan nilai

tambah dan daya saing, yang berarti meningkatkan pendapatan petani. Pada

kenyataannya hingga saat ini, hasil perkebunan Indonesia kerapkali kalah

bersaing di pasar internasional, karena mutu hasil masih rendah yang

disebabkan antara lain adanya kontaminasi dengan kotoran dan benda-benda

asing, pengeringan kurang sempurna sehingga dalam perjalanan ke tangan

konsumen sering mengalami kerusakan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa

penanganan Pascapanen produk perkebunan belum dilakukan dengan optimal.

2

Pembinaan terhadap usaha perkebunan juga dilakukanatas pengelolaan

perkebunan, terutama pada perkebunan besar berupa monitoring terhadap

kinerja perusahaan perkebunan seperti : pemberian rekomendasi teknis dan

pembinaan terhadap pelaku usaha untuk mentaati peraturan dan ketentuan

yang berlaku baik pengelolaan kebun inti maupun kebun plasma. Mengingat

keterbatasan sumberdaya alam khususnya lahan dan semakin menguatnya

tuntutan masyarakat luas akan produk ramah lingkungan, mempertimbangkan

aspek sosial sellain aspek ekonomi maka pengelolaan perkebunan

berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan perkebunan di masa depan.

Perencanaan kinerja tahunan merupakan penjabaran kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Straregis.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

memandang perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015

yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam tahun 2015.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan dokumen yang mempresentasikan

nilai kuantitatif dikaitkan dengan setiap indikator kinerja, baik pada tingkat

sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan proses pengukuran

keberhasilan atau kegagalan Direktorat Pascapanen dan pembinaan Usaha

pada tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka

penyiapan dan penyusunan rencana kinerja tahunan harus mengacu pada

Rencana Strategis.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015 dimaksudkan sebagai

acuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dalam pelaksanaan

kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan

sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

penyelenggaraan kegiatan dalam tahun 2015.

Tujuan dari penyusunan RKT adalah :

a. Memberikan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan;

b. Menyediakan alat pengukur/dasar penilaian kinerja;

c. Membantu dalam penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi

kinerja.

3

1.3. Sasaran

Tercapainya target kinerja tahun 2015 sesuai dengan Renstra tahun 2015 –

2019.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

2. Undang-undang nomor 18 tentang tahun 2004 Perkebunan

3. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional

4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi tahun 2010-2025

6. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi

Pemerintah

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi

Birokrasi (Men-PAN &RB)nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja(PK) dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah (LAKIP)

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan ApaaturNegara dan reformasi

Birokrasi (Men-PAN & RB) nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

9. Peraturan Menteri Pertanian nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman

Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian

4

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PASCAPANEN DAN PEMBINAAN

USAHA

2.1. Visi dan Misi

VisiDirektoratPascapanendanPembinaanUsahasebagaibagianintegral dariDirektoratJenderalPerkebunanharusselarasdenganvisiDirektoratJenderal Perkebunan yaitu ”Profesional dalam memfasiltasi peningkatan produksi, produktivitasdan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan” maka visi DirektoratPascapanendanPembinaanUsaha adalah“Profesional dalam memfasilitasi peningkatan mutu hasil, bimbingan usaha, penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan menuju pengelolaan perkebunan berkelanjutan”.

MengacupadasalahsatuMisiDirektoratJenderalPerkebunanyaitu ”Mengupayakan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha”, maka misi DirektoratPascapanendanPembinaanUsaha ditetapkansebagaiberikut:

1. Memfasilitasi peningkatan mutu,penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen tanaman rempahdan penyegar,semusimserta tahunan;

2. Memfasilitasibimbingan dan penanganan usaha perkebunan;

3. Memfasilitasipenanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

4. Memfasilitasipeningkatanpenerapanpengelolaanperkebunanberkelanjutan;

5. Memberikan pelayananpermohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan (Rekomtek).

2.2. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Untukmendukungpencapaianagendapembangunanperkebunan maka tujuan

Direktorat PascapanendanPembinaanUsaha adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi peningkatan ketersediaan dan penerapan teknologi

pascapanen budidaya tanamanrempahdan penyegar,semusim, serta

tahunan;

2. Memfasilitasi peningkatan,mutu,nilai tambahdandayasaing hasil

perkebunan;

3. Memfasilitasipenanganangangguanusaha dankonflik perkebunan;

4. Memfasilitasipengelolaanusaha

perkebunansecaraarifdanberkelanjutanserta

mendorongpengembanganwilayah berwawasanlingkungan;

5

5. Memfasilitasipeningkatankemampuan,kemandiriandanprofesionalismepelak

u usaha perkebunan;

6. Memfasilitasipeningkatandanpenumbuhan kemitraandanhubungansinergi

antarpelaku usahaperkebunan;

7. Meningkatkanpelayanan organisasi yangberkualitas.

B. Sasaran

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan

Usaha Perkebunan dikelompokkan menjadi penerapan pascapanen dan

pengelolaan usaha perkebunan yang berkelanjutan. Uraian secara detail

sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Perkebunan Tahun 2015

No Sasaran IndikatorKinerja Kegiatan Volume

1.

Meningkatnya

Penerapan

Pascapanen

1. Terfasilitasinya penanganan

pascapanen Tanaman Rempah dan

Penyegar

54

KT

2. Terfasilitasinya penanganan pascapanen Tanaman Semusim

6

KT

3. Terfasilitasinya penanganan pascapanen Tanaman Tahunan

100

KT

2. Meningkatnya Pengelolaan UsahaPerkebunan yang Berkelanjutan

4. Pemantauan & evaluasi perizinan usaha perkebunan

5. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan ISPO

6. Terfasilitasinya penanganan kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

15

11

42

Provinsi

Provinsi

Kasus

2.3. Strategi

Strategi umum pembangunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

meliputi :

1. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mututanaman perkebunan berkelanjutan,

2. Investasi usahaperkebunan,

3. Pengembangankelembagaandankemitraanusaha,dan

4. Pengembangandukungan terhadappengelolaanSDAdanlingkungan hidup.

6

Mengingatruanglingkupkegiatanpascapanendanruanglingkupkegiatan

pembinaan usaha s a n g a t

berbedamakapenetapanstrategi,DirektoratPascapanendan

PembinaanUsahadibagiduayaitu: (1)Strategipenangananpascapanendan(2)

Strategi pembinaan usaha.

1) Penanganan Pascapanen

Strategi yang terkait dengan peningkatan mutu dan membatasi kehilangan hasil

tanaman perkebunan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan mutu, penurunan kehilangan hasil dan peningkatan rendemen.

Tujuan utama dari peningkatan pascapanen hasil perkebunan adalah untuk

peningkatan mutu,membatasi kehilangan hasil dan memperpanjang daya

simpan produk. Kehilangan hasil, baik yang disebabkan kehilangan fisik

maupun penyusutan dan penurunan kualitas, sangat berpengaruh terhadap

ketersediaan hasil perkebunan (langsung dikonsumsi) dan pasokan bahan

baku industri. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi yang ditempuh antara

lain :

- Peningkatan kemampuan dan pengetahuan petani dalam penanganan

pascapanen yang baik.

- Peningkatan pembinaan petani yang intensif dan berkelanjutan.

- Peningkatan kerjasama dengan para pakar dan peneliti dalam

menciptakan inovasi sarana dan peralatan pascapanen.

- Peningkatantingkat adopsi petani terhadap teknologi pascapanen.

- Penerapan peraturan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

- Peningkatan koordinasi lintas institusi (internal,eksternal, pusat dan

daerah).

- Peningkatan peranan kelembagaan pascapanen.

- Peningkatan kegiatan sosialisasi, demontrasi, dan kampanye

penanganan pascapanen.

b. Standardisasi Mutu. Peningkatan mutu hasil perkebunan terus diupayakan

dengan menerapkan standar mutu dalam mengelola usaha taninya.

Peningkatan mutu dapat dilakukan melalui standardisasi mutu yang

ditempuh melalui strategi :

- Peningkatan penerapan standardisasi mutu.

- Peningkatan peranan produsen dan pedagang/eksportir dan instansi

terkait dalam pelaksanaan standardisasi mutu sesuai dengan fungsinya

masing-masing.

7

c. Penyusunan Data Base dan Pemetaan. Penyusunan data base dan

pemetaan wilayah pascapanen secara lebih detail (tingkat desa/kecamatan

dan gapoktan) yang berbasis kecamatan/kabupaten.

2) Pembinaan Usaha Perkebunan

Untuk lebih mendorong iklim investasi yang kondusif dan pengembangan

agribisnis perkebunan serta meningkatkan kinerja perusahaan perkebunan,

UMKM, dan masyarakat, maka diperlukan strategi :

a. Pembinaan Usaha Perkebunan

- Pengoptimalan pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan di

pusat dan daerah

- Peningkatan potensi dan minat pelaku usaha/investor untuk

pengembangan usaha perkebunan.

- Peningkatan penerapan pelaksanaan perizinan usaha.

- Peningkatan peranan kelembagaan usaha/asosiasi komoditi.

- Peningkatanpemanfaatan dana perbankan untuk pengembangan usaha

perkebunan.

- Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui sistem pelayanan prima,

jaminan kepastian dan keamanan berusaha.

- Peningkatan bimbingan usaha dan pemberian rekomendasi teknis dalam

rangka investasi usaha perkebunan.

- Pelaksanaan evaluasi/ kinerja terhadap perusahaan perkebunan melalui

penilaian usaha perkebunan.

- Pengoptimalan pelaksanaan kemitraan yang saling

menguntungkan,salingmenghargai,saling bertanggungjawab dan

salingmemperkuat,

b. Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

- Pengoptimalan penyiapan perumusan bimbingan usaha dan penanganan

gangguan usaha.

- Peningkatan koordinasi lintas institusi melalui forum dialog dan

pertukaran informasi serta pemutakhiran data dan informasi tentang

usaha dan gangguan usaha perkebunan.

- Pengoptimalan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

8

2.4. Kebijakan dan Program

A. Kebijakan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan perkebunan, Direktorat

Pascapanen dan Pembinaan Usaha merumuskan kebijakan yang akan menjadi

kerangka pembangunan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha.

Kebijakan umum pembangunan pascapanen dan pembinaan usaha adalah

meningkatkan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan

melalui penerapan standar mutu, pengelolaan usaha perkebunan yang

berkelanjutan dan fasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Sesuai tugas dan fungsi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, terdapat

2 (dua) kegiatan yang tidak dapat diintegrasikan yaitu kegiatan pascapanen

dan kegiatan pembinaan usaha, maka kebijakan teknis Direktorat Pascapanen

dan Pembinaan Usaha sebagai berikut: (1) Kebijakan penanganan pascapanen

dan (2) Kebijakan pembinaan usaha.

1. Kebijakan Teknis Penanganan Pascapanen

Meningkatkanmutuberbasiskegiatanpascapanenmelaluiperbaikansistem

penangananpascapanendenganpenerapanteknologitepatguna, penerapan

standar mutudanfasilitasi alatpascapanendi pedesaan.

2. Kebijakan Teknis Pembinaan UsahaPerkebunan

Meningkatkanpengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan

melalui pemberian Rekomendasi Teknis (Rekomtek),

penilaianusahaperkebunan,penerapan prinsip dan kriteriapembangunan

perkebunanberkelanjutanserta fasilitasipenanganangangguanusaha

dankonflik perkebunan.

B. Program

Hasilrestrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri

KeuanganNomorSE-18448/MK/2009danMenteriNegaraPerencanaan

Pembangunan Nasional/BappenasNomor :0142/M.PPN./06/2009tanggal19Juni

2009,yangmengamanatkansetiapunitEselonImempunyaisatuprogramyang

mencerminkannamaEselonIyangbersangkutandansetiapunitEselonIIhanya

mempunyaidantanggungjawabterhadappelaksanaan1(satu)kegiatan.Dengan

demikianindikatorkinerjaunitEselonIadalahoutcomedanindikatorunitEselonII

adalah output.

9

Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program

pembangunanperkebunantahun2015adalah“Peningkatan produksi dan

produktivitastanaman perkebunan berkelanjutan”, sedangkan output untuk

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah “Peningkatan

penanganan pascapanen dan penerapan pembangunan perkebunan

berkelanjutan”.

C. Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor

49/Permentan/OT.140/8/2012 tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian maka Indikator Kinerja Utama untuk

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebagai berikut:

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data

1.

Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan

1. Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP

Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, Kab/Kota

2. Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO

Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, Kab/Kota, PBS, PBN dan Asosiasi Perusahaan/Asosiasi Komoditi dan Sekretariat ISPO

3. Jumlah perusahaan perkebunan yang ditangani kasus gangguan usahanya

Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, Kab/Kota, PBS, PBN dan Asosiasi Perusahaan/Asosiasi Komoditi dan masyarakat

10

BAB III PERENCANAAN KEGIATAN

3.1. Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan

Kegiatanyang menjadi tanggung jawab Direktorat Pascapanen dan PembinaanUsahayangmerupakancerminandaritugaspokokdanfungsiadalah “Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha” yang meliputi penanganan pascapanentanamanrempah, penyegar dansemusim sertatanamantahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganankonflik untuk mendukung pencapaian target pembangunan perkebunan.

Adapun kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

4. Dukungan Penanganan Pascapanen Perkebunan

a. PenangananPascapanen TanamanRempah dan Penyegar

b. PenangananPascapanen TanamanSemusim

c. PenangananPascapanen TanamanTahunan

5. Bimbingan Usaha dan Perkebunan berkelanjutan

a. Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Perizinan usaha Perkebunan

b. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan

c. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penerapan Perkebunan Berkelanjutan pada Kelapa sawit

d. Sosialisasi Pedoman Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (ISCoffee)

e. Fasilitasi Rintisan Penerapan ISCoffee

6. Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik

a. Fasilitasi,Inventarisasi,dan Identifikasiserta Penanganan Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

b. Pertemuan Koordinasi/Rapat Fasilitasi Penanganan Gangguan Usahadan Konflik Perkebunan

Adapun alokasi anggaran untuk masing masing sub kegiatan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Pascapanen

Anggarankegiatanpenangananpascapanenkomoditasperkebunan untuk tahunanggaran2015sebesarRp.30.227.250.000,-yangdibagimenjadi3 (tiga) subkegiatan,yaitu:

11

Tabel 2. Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan

No

Kegiatan Utama

Provinsi/ Kabupaten

Anggaran (Rp.)

1

PenangananPascapanen TanamanRempah danPenyegar

24Prov/ 55 Kabupaten

14.100.088.000

2

PenangananPascapanen TanamanSemusim

4Provinsi/ 9Kabupaten

2.069.000.000

3

PenangananPascapanen TanamanTahunan

24Provinsi/ 57 Kabupaten

14.058.162.000

TOTAL

30.227.250.000

2. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

Anggarankegiatanbimbinganusahadanperkebunanberkelanjutan untuk

tahunanggaran2015sebesarRp.7.675.122.000,-yangdibagimenjadi5 (lima)

subkegiatan,yaitu:

Tabel 3. Kegiatan Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

No

Kegiatan Utama

Provinsi

Anggaran (Rp.)

1

Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Perizinan usaha Perkebunan

32Provinsi

3.266.735.000

2

Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan

27Provinsi

1.780.985.000

3

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penerapan Perkebunan Berkelanjutan pada Kelapa sawit

22Provinsi

1.335.280.000

4

Sosialisasi Standar Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (ISCoffee)

3 Provinsi

254.600.000

5. Fasilitasi Rintisan Penerapan ISCoffee

11 Provinsi 1.037.522.000

TOTAL

7.675.122.000

3. Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

AnggarankegiatangangguanUsahadankonflikperkebunanuntuktahun anggaran 2015 sebesar Rp. 6.904.600.000 yang dibagi menjadi 2 (dua)

12

subkegiatan, yaitu:

Tabel 4. Kegiatan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

No

Kegiatan Utama

Provinsi

Anggaran (Rp.)

1

Fasilitasi,Inventarisasidan Identifikasiserta Penanganan Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

31Provinsi

3.309.600.000

2

Pertemuan/Rapat Fasilitasi Penanganan Gangguan Usahadan Konflik Perkebunan

28Provinsi

3.595.000.000

TOTAL

6.904.600.000

3.2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

dilakukan secara kontraktual dan non kontraktual. Metode kontraktual digunakan

untuk pengadaan sarana pascapanen perkebunan, sedangkan metode non-

kontraktual digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pertemuan, bimbingan teknis

dan pembinaan/pengawalan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Tatacara pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha

mengacu pada Pedoman Teknis yang diterbitkan.

13

BAB IV

PENUTUP

Dengan pertimbangan perubahan perilaku masyarakat yang dinamis dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya maka produk yang dipilih adalah yang berkualitas

dan bermutu baik, sehingga diperlukan upaya-upaya strategis untuk memenuhi

kebutuhan tersebut agar produk perkebunan dalam negeri tidak kalah bersaing

dengan produk luar negeri.

Di bidang pengelolaan usaha perkebunan ada tuntutan agar semua produk

perkebunan harus memenuhi kriteria produk berkelanjutan yang dapat menjamin

kesehatan, lestari, keterjangkauan harga dan bermutu baik.

Permasalahan dalam pembangunan perkebunan bersifat kompleks, sehingga

membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan.

Dengan demikian kerja sama antar pelaku pembangunan perkebunan mutlak

dibutuhkan untuk kesuksesan pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun

2015.

Dengan mendasarkan capaian kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan

Usaha tahun 2010 – 2014 dan pengalaman selama ini, penanganan pascapanen

perkebunan belum mendapatkan prioritas sebagaimana mestinya sehingga ruang

lingkup penanganan pascapanen masih sangat terbatas dan sulit untuk mencapai

mutu hasil sesuai SNI dan penerapan Good Handling Practices (GHP).

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perkebunan, maka rencana kerja

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha diarahkan untuk mendukung

tercapainya program dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Disadari untuk

mencapai sasaran-sasaran tersebut tidaklah mudah, dengan tekad kerja keras,

sasaran tersebut optimis dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat

bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi

faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi

faktor kunci pengungkit keberhasilan.

14

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Eselon II : Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Tahun : 2015

No

SasaranStrategis

IndikatorKinerja Kegiatan

Target

1.

2.

Meningkatnya penerapan pascapanen tanaman perkebunan

Meningkatnya pengelolaan usahaperkebunan yangberkelanjutan

Terfasilitasinya Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan

160

Kelompok

-Terfasilitasinya penangananpascapanen tanaman rempah

dan penyegar

54

Kelompok

-Terfasilitasinya penangananpascapanen tanamansemusim

6

Kelompok

-Terfasilitasinya penangananpascapanen tanamantahunan

100

Kelompok

- Pemantauan dan evaluasi perizinan usaha perkebunan 15

Provinsi

- Pemantauan dan evaluasi penerapan ISPO 11

Provinsi

- TerfasilitasinyapenanganankasusGangguan

Usaha dan Konflik Perkebunan

42

kasus