DAFTAR ISI · 2019. 7. 17. · DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... menyampaikan LPPD Tepat Waktu 23 Kab/Kot a 2. Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi penyelesaian P3D dari daerah induk

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. iDAFTAR ISI ............................................................................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 11.1 Latar Belakang ........................................................................................ 11.2 Landasan Hukum ................................................................................... 21.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 41.4 Sistematika ............................................................................................... 4BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

ACEH TAHUN 2016 ......................................................................................... 52.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan CapaianRenstra Sekretariat Daerah Aceh ..................................................... 52.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh ............... 292.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiSekretariat Daerah Aceh ...................................................................... 292.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................... 292.2.2 Struktur Organisasi................................................................ 302.2.3 Sumber Daya Aparatur ........................................................ 352.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPA ........................................ 39BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................................ 403.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................................ 403.2 Program dan Kegiatan .......................................................................... 47BAB VI PENUTUP ............................................................................................................. 48

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Aceh Tahun 2018 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANGUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahmerupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan yangdiimplimentasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor PeraturanMenteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan,pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerahmewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja(Renja SKPD).Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh merupakan kebijakan yangdijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah,yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi yang memuat indikator kinerja,lokasi program, tahun pelaksanaan, penganggaran dan sumber daya yangdiperlukan.Sekretariat Daerah Aceh merupakan unsur staf Gubernur yang mempunyaitugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan danmengoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan lembaga daerah.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat Daerah Acehmempunyai fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah,pengordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah danlembaga daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dalam pembinaankelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pembinaan dan pendayagunaanaparatur.Sesuai amanat tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerjaSekretariat Daerah Aceh tahun 2018, rencana kerja disusun berdasarkanprogram dan kegiatan sesuai dengan prioritas pencapaian sasaran-sasaranpembangunan pada RPJMA. Renja merupakan dokumen perencanaan yangberjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPA yang disertaidengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayananmasyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Rencana Kerja Sekretariat Aceh tahun 2018, merupakan rencanapembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visiPembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Aceh tahun 2018 merupakanpedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan dilingkunganBiro-Biro untuk tahun 2018 sesuai prioritas Pembangunan Aceh, yangmengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan denganmemperhatikan kebijakan dan program dari Pemerintah Pusat yangdilaksanakan di daerah.1.2. LANDASAN HUKUMDasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun2018 adalah :a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan PropinsiSumatera Utara;b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanKeistimewaan Aceh;c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan KeuanganPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;f. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 TentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;k. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerahl. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Aceh;m. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh;1.3. MAKSUD DAN TUJUANPenyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 dimaksudkan untuk menentukanarah dalam penetapan prioritas program dan kegiatan tahun 2018 yang dapatmenjadi acuan dalam penyusunan dan pengajuan anggaran yang berbasiskinerja.Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menentukanprogram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup tugas danfungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018.1.4. SISTEMATIKARencana Kerja ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika.BAB II, EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH

TAHUN 2016.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Aceh Tahun2016 dan Capaian Renstra


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SekretariatDaerah Aceh.2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakatBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Setda Aceh3.2 Program dan Kegiatan.BAB IV PENUTUP.LAMPIRAN I


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2016

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA

SEKRETARIAT DAERAH ACEHRencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh merupakan penjabaranperencanaan tahunan dengan tetap mempedomani Rencana StrategisSekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-2022. Tercapai tidaknya pelaksanaankegiatan dan program yang telah disusun, dapat dilihat berdasarkan LaporanKinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2016. Yang merupakan suatu bentukbentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilanatau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dansasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yangdilaksanakan secara periodik.Berdasarkan data Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2016,total alokasi anggaran Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2016 sebesar Rp.143.022.690.602,- yang dialokasikan kedalam 27 program. Dari jumlah alokasidana tersebut terealisasi sebesar Rp. 134.687.692.569,00,- dengan capaiankinerja keuangan sebesar 94,17%.Target dan realisasi atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikandapat dijabarkan dalam tabel 2.1 berikut ini:Tabel 2.1Tingkat capaian kinerja keuangan berdasarkanprogram Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2016

No. Program Alokasi (RP) %Anggaran Realisasi1. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 56.592.852.303,00 52.977.319.474,00 93,612. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 31.071.731.625,00 28.034.638.806,00 90,223. Program Peningkatan DisiplinAparatur 913.200.000,00 876.321.000,00 95,964. Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 2.197.775.176,00 1.968.601.162,00 89,575. Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/Wakil 7.473.540.000,00 7.353.636.449,00 98,39


Kepala Daerah6. Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 299.300.000,00 194.663.560,00 65,037. Program Pembinaan danFasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/Kota 293.000.000,00 172.770.900,00 58,968. Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan 6.224.361.463,00 5.926.765.663,00 96,219. Program Penataan DaerahOtonomi Baru 1.820.235.860,00 1.713.699.863,00 94,1410. Program Peningkatan Sarana danPrasarana 2.746.517.760,00 2.533.758.344,00 92,2011. Program Penelitian danPengembangan Iptek 12.170.039.000,00 10.800.598.278,00 88,7412. Program Penataan Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah 895.195.000,00 850.727.800,00 95,0313. Program Peningkatan KualitasKelembagaan 995.907.000,00 917.871.460,00 92,1614. Program Peningkatan PelayananKehidupan Beragama 5.619.299.940,00 5.084.824.266,00 90,4815. Program Peningkatan KualitasPendidikan Agama 260.230.000,00 214.251.625,00 82,3317. Program Pembinaan,Pengembangan danKesejahteraan Aparatur 611.000.000,00 526.744.400,00 86,2118. Program Koordinasi danPembinaan Perencanaan,Pemanfaatan serta PengendalianRuang1.260.884.240,00 1.155.706.348,00 91,65

19. Program PengembanganKerjasama Informasi denganMedia Massa 3.976.456.115,00 3.889.474.725,00 97,8120. Program Koordinasi PeningkatanKapasitasKependudukan danCapil 235.559.200,00 227.694.000,00 96,6621. Program PeningkatanKelembagaan dan Aparatur 187.000.000,00 182.287.000,00 97,4722. Program Peningkatan KualitasKesejahteraan Rakyat 499.948.060,00 413.751.788,00 82,7523. Program Peningkatan SaranaPerekonomian, Potensi danKerjasama Investasi,Pertambangan dalamPengembangan IndustriPerdagangan BerbasisLingkungan Hidup

3.680.150.000,00 2.404.538.343,00 65,33

24. Program Pengembangan Datadan Informasi 1.522.254.000,00 1.375.489.950,00 90,3525. Program Peningkatan KualitasPendidikan, Kebudayaan danAdat Istiadat 1.188.561.500,00 899.923.561,00 75,71


Sumber :Badan Keuanga Aceh, Februari 2017Evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap indikator pada masing-masingsasaran strategis beserta Target berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DaerahAceh Tahun 2016 sebagaimana tabel 2.2 berikut:Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1. Meningkatnya KapasitasKelembagaan PerangkatDaerah Provinsi danKabupaten/Kota1. Persentase organisasi perangkatdaerah Pemerintah Aceh yang tepatfungsi dan tepat ukur 85%2. Persentase organisasi perangkatdaerah Kabupaten/Kota yang tepatfungsi dan tepat ukur 80%2. Meningkatnya KualitasSistem AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah dilingkungan PemerintahProvinsi danKabupaten/Kota

1. Perolehan Nilai SistemAkuntabilitas Kinerja PemerintahAceh 60,52. Jumlah Kabupaten/Kota yangmendapat predikat rating SAKIP"CC" 7Kab/Kota3. Persentase SKPA yang mendapathasil evaluasi SAKIP rating "B" 17 %3. Meningkatnya KualitasPelayanan Publik padaUnit PenyelenggaraPelayanan PublikPemerintah Aceh1. Persentase SKPA yang mengikutikompetisi Inovasi Pelayanan Publik 15 %

4. Meningkatnya PolaPengembangan PotensiEkonomi Aceh danKerjasama Luar NegeriBidang Ekonomi1. Persentase peningkatan perjanjiankerjasama (MoU/MoA) antardaerah dan kerjasama luar negeri 20 %2. Persentase Peningkatan laba BadanUsaha Milik Aceh (BUMA) 10 %

5. Peningkatan tertibadministrasi pengadaanbarang dan jasa secara 1. Persentase proses pengadaanbarang/jasa di LingkunganPemerintah Aceh secara e- 100 %

26. Program Peningkatan KapasitasPelayanan Informasi ,Komunikasi, sosialisasi danHubungan masyarakat sertaInstansi Terkait2.876.240.000,00 2.525.993.100,00 87,82

27. Program Revitalisasi BadanUsaha Milik Aceh (BUMA) 849.000.000,00 599.596.388,00 70,62Total 143.022.690.602,00 134.687.692.569,00 94,17


efektif dan efisien dilingkungan PemerintahAceh procurement2. Persentase penyampaian informasipengadaan barang/jasa melaluielektronik dan media cetak 100%6. MeningkatnyaPenyelesaian ProdukHukum Aceh 1. Jumlah produk hukum yangditetapkan :a. Qanunb. Pergubc. Kepgub10Qanun15Pergub800Kepgub2. Jumlah sengketa hukumPemerintah Aceh yangditindaklanjuti 20Kasus7. Terwujudnya tapal batas,penyelesaian konflikpertanahan provinsi dankabupaten/kota

1. Jumlah Segmen batas yangterpasang antar kab/kota. 5Segmen2. Persentase penyelesaian Konflikpertanahan 30 %8. Meningkatnyapembinaan dan penataandaerah otonomi dalamPemerintahan Aceh1. Persentase Kabupaten/Kota yangmenyampaikan LPPD Tepat Waktu 23Kab/Kota2. Jumlah kabupaten/kota yangdifasilitasi penyelesaian P3D daridaerah induk ke daerah pemekaran 4Kab/Kota9. Meningkatnya koordinasipelayanan kehidupanberagama 1. Persentase pemenuhan biayaoperasional Mesjid RayaBaiturrahman 22,5 %2. frekwensi fasilitasi, koordinasi danpelaksanaan hari-hari besar islamtahun 2016 7 kali10. Meningkatnya pelayananjaringan dokumentasidan informasipelaksanaanPemerintahan1. Jumlah informasi bidangpemerintahan, pembangunan dansosial masyarakat yang terpublikasimelalui website

900Informasi11. Meningkatnya kualitassarana dan prasaranaSekretariat Daerah Aceh 1. Persentase arsip inaktif yang masihdapat digunakan (kondisi baik) 80kegiatan2. Persentase kondisi aset yang layakpakai 80 %

Evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap indikator pada masing-masingsasaran strategis Sekretariat Daerah Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut:


Tabel 3.2Pengukuran Kinerja Sasaran StrategisMeningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %TingkatCapaian Kategori1 Persentase organisasiperangkat daerahPemerintah Aceh yangtepat fungsi dan tepatukur 85% 85% 100% Baik2 Persentase organisasiperangkat daerahKabupaten/Kota yangtepat fungsi dan tepatukur 80% 80% 100% BaikRata-rata tingkat capaian 100% BaikBerdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaranstrategis kinerja sasaran strategis ”Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ”diperoleh rata-rata tingkatcapaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian kinerjaBaik.Pencapaian Sasaran strategis ini didukung oleh 2(dua) indikatorkinerja, yaitu :1. Indikator Kinerja “Persentase organisasi perangkat daerah Pemerintah Acehyang tepat fungsi dan tepat ukuran” yang ditargetkan sebesar 85% dilingkungan Pemerintah Aceh, dapat direalisasikan sebesar 85% denganpersentase tingkat capaian sebesar 100% atau mendapat kategori Baik.

2. Indikator Kinerja “Persentase organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kotayang tepat fungsi dan tepat ukuran” yang ditargetkan sebesar 80%, dapatdirealisasikan sebesar 80% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%atau mendapat kategori Baik.Pencapaian dari sasaran strategis ini merupakan komitmen SekretariatDaerah Aceh untuk mewujudkan organisasi Pemerintah Aceh dan PemerintahKabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukur yang sesuai dengankarakteristik, kemampuan, kebutuhan serta ketentuan peraturan pembentukanorganisasi perangkat daerah.


Tabel 3.3Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis”Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %TingkatCapaian Kategori1 Perolehan Nilai SistemAkuntabilitas KinerjaPemerintah Aceh 60,5 58,25* 96,28 Baik2 JumlahKabupaten/Kota yangmendapat predikatrating SAKIP "CC" 7Kab/Kota7Kab/Kota 100,00 Baik3 Persentase SKPA yangmendapat hasilevaluasi SAKIP rating"B" keatas 17 % 50 % 294,12 SangatBaikRata-rata tingkat capaian 163,47 SangatBaik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis”Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh”diperolehtingkat capaian kinerja sebesar 163,47% atau dengan kategori tingkat capaiankinerja Sangat Baik,tingkat capaian ini merupakan akumulasi terhadap capaiankinerja masing-masing indikator dengan penjelasan sebagai berikut :1. Indikator Kinerja “Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Aceh” yang ditargetkan sebesar 60,5mampu direalisasikan sebesar 58,25%dengan persentase tingkat capaian sebesar 96,48% atau kategori Baik. NilaiSAKIP Pemerintah Aceh yang 58,25 merupakan realisasi dari tahun lalu,sedangkan nilai SAKIP untuk penilain Tahun 2016 belum diumumkan olehKemeterian PAN dan RB. Berdasarkan evaluasi terhadap Laporan KinerjaPemerintah Aceh oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, kualitas sistem AKIP Pemerintah Aceh dari tahun ke tahunterus menunjukkan peningkatan, yaitu pada Tahun 2012 nilai yang diperolehsebesar 50,19 dengan predikat rating CC, sedangkan pada Tahun 2013 nilaiAkuntabiltas Kinerja Pemerintah Aceh meningkat menjadi 53,27 denganpredikat rating CC, pada Tahun 2014 meningkat menjadi56,04 dengan predikatrating CC, dan pada tahun 2015 meningkat lagi nilainya menjadi 58,25 denganpredikat CC. Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah setiap tahun dari 2012 terus mengalami peningkatan.


Perkembangan nilai Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah Aceh tahun 2012-2015sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aceh

No Komponen YangDinilai BobotNilai2012

Nilai2013

Nilai2014

Nilai2015

a. Perencanaan Kinerja 30 14,13 16,90 19,87 21,88b. Pengukuran Kinerja 25 11,41 10,86 10,63 12,39c. Pelaporan Kinerja 15 8,18 8,16 8,57 9,89d. Evaluasi Internal 10 5,44 6,04 6,17 5,03e. Capaian Kinerja 20 11,03 11,31 10,80 9,06Nilai Hasil Evaluasi 50,19 53,27 56,04 58,25Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC CC CC

Data : Biro Organisasi Setda Aceh, Desember 2016.Secara grafik Peningkatan perolehan nilai Sistem AKIP tahun2012-2015 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

2. Indikator Kinerja “Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat predikat ratingSAKIP ”CC” yang ditargetkan sebanyak 7 Kabupaten/Kota, mampudirealisasikan sebanyak 7 Kabupaten/Kota dengan persentase tingkatcapaian sebesar 100 % atau mendapat kategori Baik.Adapun 7 (tujuh)Kabupaten/Kota pada tahun 2015 yang mendapat nilai rating ’’CC’’, yaitu ;Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Jaya, Aceh Singkil,dan Kota Lhokseumawe. Sedangkan pada Tahun 2014, dari 23kabupaten/kota terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang mendapatkanpredikat rating “CC”, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan,Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Banda Aceh.

46

48

50

52

54

56

58

60

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Grafik 3.1Perkembangan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Aceh Tahun 2012-2015


Sedangkan pada tahun 2013, terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yangmendapatkan predikat ”CC”, yaitu; Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten AcehSelatan, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Banda Aceh,Kabupaten Aceh Besar dan Kota Lhokseumawe. Indikator Kinerja “Persentase SKPA yang mendapat hasil evaluasi SAKIP rating

"B" ke atas” yang ditargetkan sebanyak 17 % Kabupaten/Kota, mampudirealisasikan sebanyak 50 % dengan persentase tingkat capaian sebesar294,12 % atau mendapat kategori Sangat Baik. Baiknya tingkat capaian inimembuktikan bahwa Pemerintah Aceh dan SKPA dalam menerapkan SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di semua jajarannyamengalami peningkatan. Peningkatan ini tidak terlepas oleh upaya dankomitmen Pemerintah Aceh, hal ini dibuktikan berdasarkan perolehan hasilevaluasi pelaksanaan Sisetm AKIP pada 48 SKPA, yaitu ; satu SKPA yangmemperoleh predikat nilai “A” (Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerjatinggi, dan sangat akuntabel), 2 SKPA yang memperoleh predikat nila ’’BB’’), 21SKPA memperoleh nilai rating “B” (Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlusedikit perbaikan), 22 SKPA memperoleh rating “CC” (Cukup (Memadai),Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yangdapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar), dan 2 SKPA memperolehpredikat rating “C” (Kurang, Sistem dan tantanan kurang dapat diandalkan,memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minordan perbaikan yang mendasar). gambaran perolehan hasil evaluasi SAKIP dilingkungan Pemerintah Aceh secara grafik sebagai berikut


Perkembangan jumlah SKPA tahun 2013 dan 2015 yang mendapat hasilevaluasi Sistem AKIP dengan rating B ke atas sebagaimana tertera dalamtabel 3.5 berikut ini : Tabel 3.5Perkembangan Jumlah SKPA yang mendapat hasil evaluasi Sistem AKIPdengan rating B ke atasUraian Tahun2013 Tahun2014 Tahun 2015Capaian Capaian Target CapaianJumlah SKPA yang mendapathasil evaluasi AKIP denganrating B ke atas 8,33 % 27,08 % 17 % 50 %

Tabel 3.6Pengukuran Kinerja Sasaran StrategisMeningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik Pemerintah AcehNo. Indikator Kinerja Target Realisasi %TingkatCapaian Kategori1 Persentase SKPA yangmengikuti kompetisiInovasi Pelayanan Publik 15 % 18,88 % 125,87 SangatBaikRata-rata tingkat capaian 125,87 SangatBaikBerdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (Satu) indikator kinerja sasaranstrategis” Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit PenyelenggaraPelayanan Publik Pemerintah Aceh” diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja

2% 4%

44%46%

4%

Grafik 3.2Grafik Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun

2016 di Lingkungan Pemerintah AcehA BB B CC C


sebesar 125,87% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja Sangat Baik.Indikator kinerja dimaksud yaitu ; Indikator Kinerja “Persentase SKPA yang mengikuti kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik” yang ditargetkan sebanyak 15 %, mampu direalisasikansebanyak 18,8 % dengan persentase tingkat capaian sebesar 125,87% ataumendapat kategori Sangat Baik. Pada Tahun 2016 ada 9 (sembilan) dari 48SKPA telah Mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan PublikTabel 3.7Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat

Meningkatnya Pola Pengembangan Potensi Ekonomi Aceh dan Kerjasama LuarNegeri Bidang EkonomiMeningkatnya Pola Pengembangan Potensi Ekonomi

Aceh dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Ekonomi”No. Indikator Kinerja Target Realisasi %TingkatCapaian Kategori1 Persentase peningkatanperjanjian kerjasama(MoU/MoA) antar daerahdan kerjasama luar negeri 20 % 0,00 % 0,00 % Kurang2 Persentase Peningkatanlaba Badan Usaha MilikAceh (BUMA) 10 % -1,78 -17,80 KurangRata-rata tingkat capaian -8,9 KurangBerdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaranstrategis ”Meningkatnya Pola Pengembangan Potensi Ekonomi Aceh dan

Kerjasama Luar Negeri Bidang EkonomiMeningkatnya Pola Pengembangan

Potensi Ekonomi Aceh dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Ekonomi” diperolehrata-rata tingkat capaian kinerja sebesar -8,9% atau dengan kategori tingkatcapaian kinerja Kurang.Uraian masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskansebagai berikut : Indikator Kinerja ”Persentase peningkatan perjanjian kerjasama (MoU/MoA)

antar daerah dan kerjasama luar negeri” yang ditargetkan sebanyak 20%realisasinya sebesar 0,00 % dengan persentase tingkat capaian sebesar0,00% atau mendapat kategori Kurang.Hal ini disebabkan karena belummaksimalnya pelaksanaan kegiatan kerjasama antar daerah baik PemerintahProvinsi maupun Kabupaten/Kota, karena sampai dengan tahun 2016Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani belum maksimal


diimplementasikan dan belum ada kerjasama antar daerah yang disepakati.Dalam hal ini kerjasama yang dimaksudkan ialah kerjasama dalam kapasitasantara Pemerintah Daerah bukan kerjasama investasi. Di bidangPembangunan ekonomi, pada tahun 2016 jumlah perjanjian kerjasama(MoU/MoA) dengan Pemerintah/Lembaga Usaha Dalam dan Luar Negerisama dengan jumlah MoU/MoA yang ditandatangani pada tahun 2015sebanyak 9 MoU/MoA sehingga tidak mengalami peningkatan (0.00%),keseluruhannya merupakan perjanjian kerjasama antar daerah pada tahun2016 belum ada perjanjian kerjasama yang disepakati. Jumlah perjanjiankerjasama (MoU dan Moa) yang sudah disepakati dari tahun 2012 sampaidengan 2016 berjumlah 37 buah MoU dan MoU, umumnya berasal darikerjasama Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga. Realisasi kerjasamaumumnya berasal dari kerjasama Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga didalam negeri. Tingkat capaian ini didukung dengan beberapa kegiatan yangdilaksanakan antara lain:a. Terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi tentang kerjasama daerahdengan Pemerintah Kabupaten/kota se-Aceh dan SKPA terkait dan rapatpenguatan fasilitasi, koordinasi dan sinergi program Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah di bidang kerjasama dalam negeri;b. Publikasi informasi perekonomian daerah melalui Buletin Aceh EconomicReview;c. Fasilitasi/koordinasi rapat kerjasama Pemerintah Aceh dengan Floresta(Singapore) PTE LTD tentang Pengelolaan Bersama Pabrik Kertas KraftAceh;d. Fasilitasi/koordinasi kegiatan HUT Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ke-41 tahun 2016, dimana Pemerintah Aceh ditunjuk sebagai tuan rumahpenyelenggaraan HUT TMII di Jakarta.Dari tahun 2013-2016 perbandingan tingkat capaian kinerja’’Persentase peningkatan perjanjian kerjasama (MoU/MoA) antar daerahdan kerjasama luar negeri’’ seperti disajikan dalam tabel 3.8 berikut ini:


Tabel 3.8Perbandingan Persentase peningkatan perjanjian kerjasama(MoU/MoA) antar daerah dan kerjasama luar negeri 2013-206No Indikator Kinerja Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015 Tahun 2016Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi1. Persentase peningkatanperjanjian kerjasama(MoU/MoA) antardaerah dan kerjasamaluar negeri15,00 % 60,00 % 80,00 % 20,00% 0,00 %

Sesuai tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, persentase realisasipeningkatan koordinasi kebijakan kerjasama bidang ekonomi Aceh belummendapat perubahan yang signifikan, hal ini disebabkan karena belummaksimalnya pelaksanaan kegiatan kerjasama antar daerah baik PemerintahProvinsi maupun Kab/Kota, karena sampai dengan tahun 2016 perjanjiankerjasama yang telah ditandatangani belum maksimal diimplementasikan danbelum ada perjanjian kerjasama antar daerah yang disepakati. Dalam hal inidimaksudkan adalah kerjasama dalam kapasitas antar Pemerintah Daerah bukankerjasama investasi. Jumlah perjanjian kerjasama (Mou dan MoA) yangsudahdisepakati dari tahun 2012 sampai dengan 2016 berjumlah 37 MoU dan MoA,umumnya berasal kerjasama Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga. Indikator Kinerja ”Persentase peningkatan laba BUMA” yang ditargetkansebesar 10 % terealisasi sebesar -1,78 %% dengan persentase tingkat capaiansebesar-17,80 % atau mendapat kategoriKurang. Hal ini disebabkankarenapada Tahun2016PT. Bank Aceh sedang dalam proses pengalihan status dariBank konvensional menjadi Bank Syariah. perolehan laba BUMA pada Tahun2016menurunsebesar 1,78persen, yaitu dari Rp. 558.193.153.000,- labatahun 2015, menjadi Rp.548.237.681.000- pada tahun 2016. Penurunan labatersebut diperoleh dari PT. Bank Aceh, yaitu menurun sebesar 1,51 persen,atau dari Rp. 553.335 Milyar laba pada tahun 2015 turun menjadi sebesarRp.545.000 Milyar pada tahun 2016. Sedangkan PD. BPR MustaqimSukamakmur juga mengalami penurunan perolehan laba di Tahun 2016 jikadibandingkan dengan tahun 2015, atau dari Rp. 4.838.153.000,- pada Tahun


2015 menjadi Rp. 3.237.681.000 pada Tahun 2016. Sedangkan beberapaperusahaan BUMA lainnya seperti PDPA, PDGM dan PT. Investa belummampu memperlihatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, karenadisamping minimnya penyertaan modal yang dialokasikan maupun akibatbelum profesionalnya pengelolaan perusahaan. Namum demikian sejaktahun2016 PDPA telah menjalin beberapa kesepakatan kerjasamaPemerintah Aceh, antara lain dengan Pertamina untuk mengelola panas bumi(Geothermal Seulawah Agam), Pertagas dalam Regasifikasi Arun, dan PT.Triagle Energy dalam pengelolaan Blok Pasee. Di samping itu PemerintahAceh telah melakukan Rekruitmen Calon Pengurus PDPA dengan melakukanseleksi terbuka yang telah dilaksanakan pada tahun 2015. Namun demikianyang yang direkomendasikan untuk mengisi jabatan hanya 3 (tiga) orangyaitu Direktur Utama, Direktur Industri dan Perdagangan, dan satu orangAnggota Badan Pengawas, pada tahun 2016 untuk memenuhi kekosonganjabatan lainnya dibuka kembali seleksi Calon Pengurus PDPA tahap II.Perkembangan persentase peningkatan laba BUMA dari Tahun 2013sampai dengan 2016 tertera pada tabel 3.9 berikut ini.Tabel 3.9persentase peningkatan laba BUMA 2013-2016Indikator Kinerja Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015 Tahun 2016Realisasi Realisasi Realisasi Target RealisasiPersentasePeningkatanLaba BUMA- 2,72 % 7,63 % 10,00% -1,78 %


Tabel 3.10Pengukuran Kinerja Sasaran StrategisPeningkatan tertib administrasi pengadaan barang dan jasa secara efektif dan

efisien di lingkungan Pemerintah AcehNo. Indikator Kinerja Target Realisasi %TingkatCapaian Kategori1 Persentase prosespengadaan barang/jasa diLingkungan PemerintahAceh secara e-procurement 100% 100% 100 Baik2 Persentase penyampaianinformasi pengadaanbarang/jasa melaluielektronik dan mediacetak 100% 100% 100 BaikRata-rata tingkat capaian 100 BaikBerdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaranstrategis ”Peningkatan tertib administrasi pengadaan barang dan jasasecara efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Aceh”diperoleh rata-ratatingkat capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaiankinerja Baik.Baiknya tingkat capaian ini merupakan akumulasi terhadap capaian kinerjamasing-masing indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut : Indikator Kinerja ”Persentase proses pengadaan barang/jasa di LingkunganPemerintah Aceh secara e-procurement” yang ditargetkan sebesar100%mampu direalisasikan sebesar 100% dengan persentase tingkat capaiansebesar 100% atau kategori Baik. Indikator Kinerja ”Persentase penyampaian informasi pengadaan barang/jasamelalui elektronik dan media cetak” yang ditargetkan sebanyak 100% dapatdirealisasikan sebanyak 100% kategori Baik.


Tabel 3.11Pengukuran Kinerja Sasaran StrategisMeningkatnya Penyelesaian produk hukum AcehNo. Indikator Kinerja Target Realisasi %TingkatCapaian Kategori1 Jumlah produk hukumyang ditetapkan

- Qanun 15 13 86,67 Baik- Pergub 50 147 294,00 SangatBaik- Kepgub 800 947 118,38 SangatBaik2 Jumlah sengketa hukumPemerintah Aceh yangditindaklanjuti 20kasus 17kasus 85,00 BaikRata-rata tingkat capaian 125,67 SangatBaikBerdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaranstrategis “Meningkatnya Penyelesaian produk hukum Aceh”diperoleh tingkatcapaian kinerja sebesar 125,67% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja

Sangat Baik. Uraian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : Indikator Kinerja ”Jumlah produk hukum yang ditetapkan” yang ditargetkansebanyak 865 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1107 dokumendengan persentase tingkat capaian sebesar 166,35% atau mendapat kategori

Sangat Baik.Regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh tersebut merupakan salahsatu tolok ukur dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yangamanah. Adapun regulasi berbentuk Qanun yang telah ditetapkanPemerintah Aceh bersama dengan pihak legislatif pada tahun 2016 adalahsebanyak 13 Qanun yaitu sebagai berikut :1. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh Tahun Anggaran 2016;2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun AcehNomor 2 tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha;3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Sapi danKerbau Betina Produktif;4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman PemeliharaanKerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;


5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Qanun AcehNomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah;6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan PemilihanUmum dan Pemilihan di Aceh;7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh;8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal;9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembangunan KeolahragaanAceh;10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasQanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara PengalokasianTambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan DanaOtonomi khusus;11. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran2016;12. Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil WaliKota;13. Qanun Aceh nomor 13 Tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatAceh;Berikut perkembangan Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan daritahun 2012-2016 seperti tertera pada tabel 3.12 berikut :Tabel 3.12Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan.No. IndikatorKinerja Tahun2012 Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015 Tahun 2016Capaian Capaian Capaian Capaian Target Capaian1 Qanun 15 22 12 9 15 132 PeraturanGubernur 94 110 95 84 50 1473 KeputusanGubernur 864 1003 881 1400 800 947

Jumlah 973 1135 990 1493 865 1107Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Januari 2017

Indikator Kinerja ”Jumlah sengketa hukum Pemerintah Aceh yangditindaklanjuti” yang ditargetkan sebanyak 20kasus dapat direalisasikan


sebanyak 17kasus dengan persentase tingkat capaian sebesar 85% ataumendapat kategoriBaik. Adapun sengketa hukum Pemerintah Aceh yangditindaklanjuti adalah sebagai berikut :1. Kasus Pemutusan Kontrak Kerja Nomor: 139/DINKES/APBA/2015 untukPekerjaan Lanjutan Pembangunan Gudang P2PL (Migas Aceh) dari PT.Bangun Eka Sarana kepada Dinas Kesehatan Aceh selaku tergugat;2. Kasus Pembayaran Pekerjaan Rehab Gedung dan Alat-Alat Kantor Badanpenanggulangan Bencana Aceh (eks. Kantor Kejati Aceh) dari Cv. CitaKarya Selaku Penggugat kepada gubernur Aceh selaku Tergugat II;3. Sengketa Gugatan terhadap Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentangrencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013-2033 denga PenggugatClass Action kepada Gubernur Aceh selaku Tergugat II;4. Kasus melaksanakan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Benderadan lambang Aceh dengan mengibarkan di kantor Para Tergugat dariYayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) selaku Penggugat kepadaGubernur Aceh selaku Tergugat I;5. Kasus Gugatan Terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor :Peg.861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Mukhtar Luthfi, S.Sos selaku Penggugat kepada Gubernur Aceh selaku Tergugat;6. Kasus Pengujian Norma Hukum Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5Tahun 2012tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/WakilBupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada ridwan AB dari GubernurAceh selaku Termohon I;7. Kasus Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 4 Tahun 2015 atas namaPemerintah Aceh dari M. Jamin HS kepada Dispenda selaku TergugatI;8. Kasus Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 4 Tahun 2015 atas namaPemerintah Aceh dari Zunnur Bin Alm Razali Ahmad dkk KepadaDispenda selaku Tergugat I;9. Kasus Ganti Rugi Tanah dari Sayed Hasan Bin sayed Abbas kepadaGubernur Aceh selaku Tergugat II;


10. Kasus Pemberhentian sdri. Nurhayati untuk menjadi CPNS dariSyamsuddin Daud selaku Penggugat kepada Gubernur Aceh selakuTergugat;11. Kasus Tanah dan Rumah Dinas PU Provinsi Aceh berdasarkan SK KepalaDinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Aceh/Pemimpin JawatanGedung-Gedung Negara Nomor 005/Gd/DPU/AA.15256 b/80-81Tanggal 26 Mei 1980 dari Islahuddin daud selaku Penggugat kepadaSekda Aceh selaku Tergugat I;12. Kasus Tanah dan Rumah Dinas SK Kepala Dinas Pekerjaan UmumDaerah Istimewa Aceh/Pemimpin Jawatan Gedung-Gedung NegaraNomor 64/KPUT/AA.15256 c/64 Tanggal 9 Oktober 1964dari WardiahAmin kepada Sekda Aceh selaku Tergugat I;13. Kasus Penggantian Antar Waktu Pimpinan DPR Aceh dari Partai Golkaroleh Penggugat M. Saleh, S.Pdi kepada gubernur Aceh selaku Tergugat;14. Kasus Terkait dengan proses persalinan Suryani binti Abdul Wahab diRumah Sakit Ibu dan Anak yang meninggal dunia akibat kelalaianpetugas medis oleh Muslim Puteh kepada Gubernur Aceh selakuTergugat IV;15. Kasus Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/003/2016 tanggal 23Agustus 2016 yang isi Keputusan tersebut adalah Menjatuhkanhukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil kepada Syarifah Alawiyah dari Syarifah Alawiyahkepada Gubernur Aceh selaku Tergugat IV;16. Kasus Tentang Permohonan Hak Uji Materiil atas Qanun Aceh Nomor 3Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh khususnya Pasal 4 danPasal 17 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentangLambang Daerah khususnya Pasal 6 Ayat 4 kepada Yayasan AdvokasiRakyat Aceh (YARA) dari Gubernur Aceh selaku termohon I;17. Kasus Pembayaran pelaksanaan pekerjaan Perkuatan Tebing sungai Kr.Jambo Aye Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara (Bencana Alamdari Mahlan Nurefendi kepada gubernur Aceh selaku tergugatSasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dilakukanpengukuran tingkat capaian dengan membandingkan realisasi kinerja yang


dicapai. Hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran strategis ini disajikandalam tabel 3.13 berikut ini :Tabel 3.13Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Terwujudnya tapal batas, penyelesaian konflik pertanahan provinsi dankabupaten/kota”No. Indikator Kinerja Target Realisasi %TingkatCapaian Kategori1. Jumlah Segmen batas yangterpasang antar kab/kota 5segmen 5Segmen 100,00 Baik2. Persentase penyelesaianKonflik pertanahan*) 30% 45,45 % 152,00 % SangatBaikRata-rata tingkat capaian 125,75 SangatBaik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaranstrategis”Terwujudnya tapal batas, penyelesaian konflik pertanahan provinsidan kabupaten/kota”diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar97,5%% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja Baik.Sasaran strategis inididukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut; Indikator Kinerja ”Jumlah Segmen batas yang terpasang antar kab/kota” yangditargetkan sebanyak 5segmen dapat direalisasikan sebanyak 5segmendengan persentase tingkat capaian sebesar 100% atau mendapat kategori

Baik. Dari 5 (lima) segmen yang ditargetkan, 1 (satu) segmen tidak terlaksanayaitu antara Batas Kabupaten Aceh Utara dengan Kota lhokseumawe karenaadanyan rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 51.600.000,- pada Subbag TataBatas dan Pengembangan Daerah pada Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh.4(empat)segmen terlaksana tahun 2016 adalah sebagai berikut:a. Kegiatan pelacakan, pemasangan (pembangunan), pengukuran Pilar BatasUtama (PBU) dan Pemetaan Batas Kabupaten Bireun dengan KabupatenBener Meriah, untuk pemasangan 2 (dua) pilar dari tanggal 24 s/d 29 April2016;b. Kegiatan pelacakan, pemasangan (pembangunan), Pengukuran Pilar BatasUtama (PBU) dan Pemetaan Batas antara Batas Kabupaten Aceh Baratdengan Kabupaten Nagan raya, untuk pemasangan 3 (tiga) pilar daritanggal 10 s/d 19 Mei 2016;


c. Kegiatan pelacakan, pemasangan (pembangunan), pengukuran Pilar BatasUtama (PBU) dan Pemetaan Batas anatara Batas Kabupaten Aceh Timurdengan Kota Langsa, untuk Pemasangan 2 (dua) pilar dari tanggal 25 s/d30 Mei 2016;d. Kegiatan Pelacakan, Pemasangan (Pembangunan), Pengukuran Pilar BatasUtama (PBU) dan Pemetaan Batas antara Batas Kota Banda Aceh denganKabupaten Aceh Besar, untuk Pemasangan 3 (tiga) pilar, dari tanggal 11s/d 14 Oktober 2016; Indikator Kinerja”Persentase penyelesaian Konflik pertanahan” yangditargetkan sebesar 30% dapat direalisasikan sebesar 45,45 % persentasetingkat capaian sebesar 152 % dengan kategori SangatBaik.Pada Tahun 2016konflik pertanahan yang telah terinventarisasi sebanyak 11 kasus oleh TimFasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Dari 11 Kasus sengketapertanahan yang difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa danKonflik Pertanahan Aceh pada Tahun 2016 dan bisa dikatakan telah selesaisebanyak 5 (lima) kasus sebagai berikut :1) Sengketa lahan HGU PT. Ubertraco/Nafasindo di Kabupaten Aceh Singkil.Permasalahan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh Singkil, Timmenganggap permasalahan ini selesai;2) Sengketa lahan HGU PT. Bumi Flora dan PT. Dwi Kencana Semesta di AcehTimur. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah AcehTimur, Tim menganggap permasalahan ini selesai;3) Permasalahan ganti rugi tanah an. Nazaruddin dkk di GampongCeunamprong Kec. Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Telah dilakukanpembayaran oleh DPKA, permasalahan ini selesai;4) Sengketa tanah/Lapangan Blang Padang antara Pemerintah Aceh denganKodam IM/TNI-AD. Permasalahan ini diselesaikan di tingkatPresiden/Kementerian terkait.5) Permasalahan tanah HGU PT. Delima Makmur dan HGU PT. DalantaAnugerah Persada di Kabupaten Aceh Singkil. Permasalahan inidiselesaikan melalui jalur hukum, tidak lagi dimediasi oleh Tim.Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dilakukanpengukuran tingkat capaian dengan membandingkan realisasi kinerja yang


dicapai. Hasil pengukuran setiap indikator kinerja sasaran strategis ini disajikandalam tabel 3.14berikutini : Tabel 3.14Pengukuran Kinerja Sasaran StrategisMeningkatnya Pembinaan Dan Penataan Daerah Otonomi Dalam

Pemerintahan AcehNo. Indikator Kinerja Target Realisasi %TingkatCapaian Kategori1 Jumlah Kab/Kota yangmenyampaikan LPPDTepat Waktu*) 23Kab/Kota 19Kab/kota 82,60 Baik2 Jumlah kab/kota yangdifasilitasi penyelesaianpercepatan penyerahanP3D dari daerah induk kedaerah pemekaran 4 Kab 2 kab 50,00 KurangRata-rata tingkat capaian 66,30 CukupBerdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaranstrategis”Meningkatnya Pembinaan Dan Penataan Daerah Otonomi Dalam

Pemerintahan Aceh”diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 66,30%atau dengan kategori tingkat capaian kinerja Cukup.Tingkatcapaian ini didukungoleh 2 (dua) indikator dengan penjelasan sebagai berikut : Indikator Kinerja ”Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan LPPD Tepat

Waktu” yang ditargetkan sebanyak23 Kab/Kota hanya mampu direalisasikansebanyak 19 Kab/Kota dengan persentase tingkat capaian sebesar 82,60%.atau mendapat kategori Baik. 4 (empat) Kabupaten/Kota belummenyampaikan LPPD tepat waktu kepada Gubernur Aceh, yaitu ; KabupatenPidie, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue, dan Kota Subulussalam. Indikator Kinerja ”Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi penyelesaian

percepatan penyerahan perlengkapan/ personil, pembiayaan dan dokumentasi

(P3D) dari daerah induk ke daerah pemekaran” yang ditargetkan sebanyak 4Kab/Kota dapat direalisasikan sebanyak 2 Kab/Kota dengan persentasetingkat capaian sebesar 50,00 % atau mendapat kategori Kurang.KeduaKabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Aceh Timur dan KotaLangsayang ditandai denganNota Kesepahaman Antara Pemerintah


Kabupaten Aceh Timur dengan Pemerintah Kota Langsa Tentang Tanah danBangunan/Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Yang AkanDikompensasikan Oleh pemerintah Kota Langsa Nomor: 030/2312/2016 danNomor: 030/915/2016, serta dengan Berita Acara Berita Acara Serah terimaAset milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Kepada Pemerintah KotaLangsa Tahap IV Nomor: 030/2311/2016 dan Nomor: 030/914/2016.Tabel 3.15Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesembilan“Meningkatnya Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama”No. Indikator Kinerja Target Realisasi %TingkatCapaian Kategori1 Persentase pemenuhanbiaya operasional MesjidRaya Baiturrahman 22,5 22,5 100,00 Baik2 frekwensi fasilitasi,koordinasi danpelaksanaan hari-haribesar islam tahun 2016 7 kali 7 kali 100,00 BaikRata-rata tingkat capaian 100,00 Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis“Meningkatnya Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama” memperolehrata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori tingkatcapaian kinerjaBaik.Optimalnya tingkat capaian ini didukung oleh pencapaianindikator dengan uraian sebagai berikut : Indikator Kinerja ’’Persentase pemenuhan biaya operasional Mesjid RayaBaiturrahman’’ yang ditargetkan sebanyak 22,5 dapat direalisasikan 22,5dengan persentase tingkat capaian sebesar 100 % atau mendapat kategoriBaik. Adapun persentase pemenuhan biaya operasional mesjid RayaBaiturrahman dari Tahun 2014-2016 tertera dalam tabel 3.16 berikut ini:


Tabel 3.16persentase Pemenuhan Biaya Operasional Mesjid Raya Baiturrahman2013-2016Indikator Kinerja Tahun2014 Tahun2015 Tahun 2016Target Target Target CapaianPersentase pemenuhanbiaya operasional MesjidRaya Baiturrahman 90,87 % 30,35 % 22,5 % 22,55 Indikator Kinerja ”Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelayanan

Kehidupan Beragama” yang ditargetkan sebanyak 7 (tujuh)kalidapatdirealisasikan sebanyak 7 (tujuh) Kali dengan persentase tingkat capaiansebesar 100% atau mendapat kategori Baik.Tabel 3.17Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

“Meningkatnya Pelayanan jaringan dokumentasi dan informasiPelaksanaan PemerintahanNo. Indikator Kinerja Target Realisasi %TingkatCapaian Kategori1 Jumlah InformasibidangPemerintahan,Pembangunan dansosial masyarakatyang terpublikasimelalui website

900Informasi 930 Informasi 103,33 SangatBaikRata-rata tingkat capaian 103,33 SangatBaik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaranstrategis “Meningkatnya Pelayanan jaringan dokumentasi dan informasiPelaksanaan Pemerintahan”memperoleh rata-rata tingkat capaian kinerjasebesar 103,33% atau dengan kategori tingkat capaiankinerjaSangatBaik.Indikator kinerja “Jumlah Informasi bidang Pemerintahan,Pembangunan dan sosial masyarakat yang terpublikasi melaluiwebsite” yangditargetkan sebanyak 900 Informasidapat direalisasikan sebanyak 930informasidengan persentase tingkat capaian sebesar 103,33% atau dengan


kategori Sangat Baik. Informasi yang terpublikasi melalui website berbentukrilis berita tentang kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan , dan sosialmasyarakat seperti dinul islam, bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan,pendidikan, dan sebagainya. Informasi yang dipublikasikan meliputi kegiatan-kegiatan pemerintah Aceh di seluruh Kabupaten/Kota maupun secara nasional.Tabel 3.18Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis“Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Aceh”No. Indikator Kinerja Target Realisasi %TingkatCapaian Kategori1 Persentase arsipinaktif yangmasih dapatdigunakan(kondisi baik) 80 % 94,13 117,66 Sangat Baik2 Persentasekondisi aset yanglayak pakai 80 % 85% 106,25 Sangat BaikRata-rata tingkat capaian 111,96 Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (tiga) indikator kinerja sasaranstrategis “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sekretariat DaerahAceh”memperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 111,96% ataudengan kategori Sangat Baik.Baiknya tingkat capaian ini didukung oleh indikatordengan uraian sebagai berikut : Indikator Kinerja ”Persentase arsip inaktif yang masih dapat digunakan

(kondisi baik)” yang ditargetkan sebesar 80% mampu direalisasikan sebanyak94,13% dengan persentase tingkat capaian sebesar 117,66% atau mendapatkategori Sangat Baik.Total arsip yang ada di Setda Aceh meliputi 22.421dokumen, dan arsip yang masih bisa digunakan mencapai 21.105 dokumen.Sisa arsip yang tidak digunakan lagi karena sudah lewat masa retensinyayaitu 10 tahun. Indikator Kinerja ”Persentase kondisi aset yang layak pakai” yang ditargetkansebesar 80% mampu direalisasikan sebesar 85% dengan persentase tingkatcapaian sebesar 106,25 % atau mendapat kategori Sangat Baik.


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ACEHDalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Aceh pada tahun 2016relatif tidak adanya kendala yang berarti. Pelaksanaan Kinerjasemuanya dapatberjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mengukur kinerjayang dilaksanakan apakah berhasil atau tidak diperlukan indikator kinerja,Secara rinci analisa pelaksanaan Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Acehdisajikan dalam Tabel 2.2. lampiran.Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh berdasarkansasaran/target Renstra periode sebelumnya dalam rangka menjalankan tugasdan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, pembinaaan danmengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah.Selama tahun anggaran 2012-2017 digambarkan dengan indikator-indikatorsebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariatdaerah Aceh, secara sederhana dapat di disampaikan sebagaimana lampirantabel 2.1.Dari tabel atas terlihat bahwa kinerja pelayanan Sekretariat Daerahselama lima tahun terakhir dalam pencapaiannya rata-rata baik dan mencapaitarget yang telah ditetapkan, dengan anggaran dan realisasi pendanaanpelayanan Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat pada lampiran tabel 2.22.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT

DAERAH ACEH

2.3.1 Tugas Pokok dan FungsiBerdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan GubernurAceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh, Sekretaris DaerahAceh merupakan unsur staf Gubernur Aceh, Sekretariat Daerah yangdipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah danbertanggungjawab kepada Gubernur yang mempunyai tugas membantuGubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administsrasiterhadap pelaksanaan tugas perangkat Aceh serta pelayananadministrasif.


Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Daerah Acehmempunyai fungsi :a. Penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh;b. Pelaksanaan dan pengoordinasian tugas perangkat Aceh;c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh;d. Pelayanan administrasif dan pembinaan administrasi dan AparaturSipil Negera pada perangkat Aceh;e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernuryang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.2.3.2 Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja SekretariatDaerah AcehSekretariat Daerah Aceh merupakan Sekretariat Daerahdengan Tipe A, dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) asistendengan tingkat masing-masing asisten membawahi 9 (sembilan) Biro-Birosetiap Biro membawahi 3 (tiga) Bagian dengan, masing-masing bagianmembawahi 3 (tiga) sub bagian.Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro, SekretarisDaerah Aceh secara Administratif mengkoordinasikan 3 (tiga) Staf AhliGubernur, yaitu:a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Kekuangan dan Pembangunan danc. Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia danHubungan Kerjasama.Secara rinci Susunan Organisasi Sekretariat daerah Aceh dapat di jelaskansebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah, membawahi :2. Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari:

1.1. Biro Tata Pemerintahan, membawahi:1) Bagian Penataan Daerah dan Perangkat Pemerintahan, terdiridari:a. Subbag Penataan Daerah, Mukim dan Gampong


b. Subbag Perangkat Pemerintahan dan Hubungan antarLembaga, danc. Subbag Pemilu dan Pemilihan.2) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:a. Subbag Ketentraman dan Ketertiban, kependudukan danKetenagakerjaan;b. Subbag Perbatasan Negara dan Pertanahan; danc. Subbag Perbatasan Daerah dan Toponimi3) Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, terdiri dari:a. Subbag Tata Usaha dan Administrasi Pemerintahan Daerah;b. Subbag Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama; danc. Subbag Pengembangan dan Evaluasi Otonomi Derah.b. Biro Hukum, membawahi:1) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari:a. Subbag Fasilitasi dan Konsultasi Produk Hukum Kabupaten/Kotab. Subbag Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota; danc. Subbag Sikronisasi dan Harmonisasi Produk HukumKabupaten/ Kota.2) Bagian Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi InformasiHukum, terdiri dari:a. Subbag Bantuan Hukum;b. Subbag Penyelesaian Sengketa Hukum;c. Subbag Naskah Kerjasama dan Jaringan DokumentasiInformasi Hukum.3) Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari;a. Subbag Tata Usahab. Subbag Qanun Aceh dan Sosialisasi Produk Hukum; danc. Subbag Peraturan dan Keputusan Gubernur.


c. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:1) Bagian Agama dan Peran Ulama, terdiri dari:a. Subbag Urusan Haji dan Pembinaan Keagamaan;b. Subbag Kerjasama Ulama dan Umara; danc. Subbag Pembinaan Kelembagaan dan Pengkajian KerukunanUmat Beragama.2) Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:a. Subbag Administrasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan;b. Subbag Pembinaan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; danc. Subbag Pembinaan Kebudayaan dan Adat Istiadat.3) Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Sosial, terdiri dari:a. Subbag Tata Usaha, Program dan Perencanaan;b. Subbag Pembinaan Kesejahteraan Sosial; danc. Subbag Pembinaan Kesehatan, Perempuan dan PerlindunganAnak.3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Biro Perekonomian, membawahi :1) Bagian Pembinaan Sumber Daya Pertanian dan Lingkungan Hidup,terdiri dari:a. Subbag Pertanian;b. Subbag Pangan, Kelautan dan Perikanan; danc. Subbag Kehutanan dan Lingkungan Hidup2) Bagian Pembinaan Industri, Perdagangan, ESDM dan Pariwisata,terdiri dari:a. Subbag Industri dan Perdagangan;b. Subbag Energi dan Sumberdaya Mineral; danc. Subbag Transportasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif3) Bagian Admininstrasi Sarana Perekonomian, terdiri dari:a. Subbag Tata Usaha Biro;b. Subbag Kelembagaan, Perekonomian dan Usaha Mikro KecilMenengah; danc. Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Aceh.


2. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:1) Bagian Pembinaan Administrasi Insfrastruktur dan Jasa Kontruksi,terdiri dari:a. Subbag Administrasi Pembangunan Insfrastruktur;b. Subbag Administrasi Pemukiman dan Kawasan; danc. Subbag Adminstrasi Pembinaan Jasa Kontruksi.2) Bagian Pembinaan Adminstrasi Pembagunan Provinsi danKabupaten/Kota, terdiri dari:a. Subbag Administrasi Pembangunan Provinsi;b. Subbag Adminstrasi Pembangunan Kab/Kota; danc. Subbag Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi danPembantuan.3) Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian AdministrasiPembangunan, terdiri dari:a. Subbag Tata Usaha Biro;b. Subbag Monitoring dan Evaluasi, danc. Subbag Pengendalian Pelaksanaan Adminstrasi Pembangunan.3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:1) Bagian Pemilihan Penyedian, terdiri dari:a. Subbag Konstruksi dan Konsultansi;b. Subbag Pengadaan Barang dan Jasa Lainya; danc. Subbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.2) Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari;a. SubbagPengembangan Kebijakan Pengadaan;b. Subbag Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Elektronik; danc. Subbag Layanan Penguna3) Bagian Advokasi Hukum dan Kerjasama, terdiri dari:a. Subbag Tata Usaha Biro;b. Subbag Fasilitasi dan Advokasi Hukum; danc. Subbag Kerjasama Layanan Pengadaan.


4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

a. Biro Organisasi, terdiri dari :1) Bagian Kelembagaan, terdiri dari:a. Subbag Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsib. Subbag Kelembagaan Perangkat Kab/kota, danc. Subbag Analisa dan Formasi Jabatan.2) Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, terdiridari:a. Subbag Kepegawaian;b. SubbagPerencanaan Strategis dan Kinerja;c. Subbag Evaluasi dan Pelaporan SAKIP.3) Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari:a. SubbagTata Usaha Biro;b. Subbag Tata Laksana Pemerintahan; danc. Subbag Pelayanan Publik dan Perpustakaan.b. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:1) Bagian Humas dan Media Masa, terdiri daria. Subbag Peliputan, Hubungan dan Media Masa.b. Subbag Pelayanan Aspirasi Masyarakat; danc. Subbag Hubungan Kelembagaan dan Media Center.2) Bagian Pengelolaan Informasi, Publikasi dan Analisis, terdiri dari:a. Subbag Naskah dan Makalah Pimpinanb. Subbag Pengelolaan Informasi dan Dokumentasic. Subbag Publikasi dan Analisis.3) Bagian Protokol, terdiri dari:a. Subbag Tata Usaha Biro;b. Subbag Tamu, danc. Subbag Protokol dan Acara

c. Biro Umum, membawahi:1) Bagian Tata Usaha Keuangan, terdiri dari:a. Subbag Administrasi Keuangan;b. Subbag Program dan Keuangan Pimpinan, dan


c. Subbag Pelaporan dan Akuntansi.2) Bagian Rumah Tangga, terdiri dari:a. Subbag Rumah Tangga Pimpinan;b. Subbag Rumah Tangga Sekretariat, danc. Subbag Administrasi Aset Sekretariat Daerah.3) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:a. Subbag Tata Usaha Birob. Subbag Pengelolaan Naskah Dinas;c. Subbag Tata Usaha Pimpinan, dand. Subbag Fasilitasi Adminitrasi Staf Ahli Gubernur.2.3.3 Sumber Daya AparaturPotensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki olehsuatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebutmenyangkut jumlah Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SekretariatDaerah Aceh, yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan baik yangmemangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatanfungsional umum, Komposisi Berdasarkan Golongan Ruang, Kualifikasi TingkatPendidikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1Perincian Jumlah Jabatan Struktural

Sekretariat Daerah Aceh

No. Jabatan Eselon TotalIa IIa IIb IIIa IVa1 2 3 4 5 6 7 81. Sekretaris Daerah 1 - - - - 12. Asisten - 3 - - - 33. Staf Ahli - 3 - - - 34. Kepala Biro - - 9 - - 95. Kepala Bagian - - - 27 - 276. Kepala Sub Bagian - - - - 81 81

Total 1 6 9 27 81 124Sumber Data : Bagian Kepegawaian Biro Organisasi, Januari 2017

Pegawai Negeri Sipil di lingkunganSekretariat Daerah Aceh berdasarkangolongan ruang sebagai berikut:


Tabel 2.2.2Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh

Berdasarkan Golongan Ruang

No Uraian Jumlah GolonganI II III IV1 2 3 6 7 8 91 Sekretaris Daerah 1 - - - 12 Asisten 3 - - - 33 Staf Ahli Gubernur 3 - - - 34 Biro Administrasi Pembangunan 28 - 2 21 55 Biro Hukum 31 - 1 25 56 Biro Humas dan Protokol 48 - 14 29 57 Biro Keistimewaan dan Kesra 64 - 8 51 58 Biro Organisasi 52 - 12 33 79 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 20 - 3 12 5

10 Biro Perekonomian 41 - 3 32 611 Tata Biro Pemerintahan 36 - 3 29 412 Biro Umum 240 15 122 100 313 Unit Perwakilan Pemerintah Aceh

di Medan23 2 8 13 -

14 Pelaksana Setda Aceh 47 - - 7 40Total 637 17 176 352 92Sumber Data :Bagian Kepegawaian dan Akuntbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi, Januari 2017

Dari tabel 2.2.2 di atas, memperlihatkan bahwa kekuatan sumber dayaaparatur Sekretariat Daerah Aceh relatif sudah memadai. Persebaran jumlah pegawaipada biro-biro sudah hampir merata, bila ditinjau dari jenis kelamin dan pemangkujabatan struktural. Sedangkan persebaran menurut golongan dan kepangkatan, lebihdidominasi oleh golongan II dan III. komposisi pegawai pada biro-biro di lingkungansekretariat daerah aceh belum semua sesuai kebutuhan dan distribusinya belumsemuanya menerapkan hasil analisis terhadap beban kerja dan uraian jabatanmasing-masing pemangku jabatan struktural.


Tabel 2.2.3Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Uraian JumlahTingkat Pendidikan

SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 S-31 2 3 - 10 11 12 13 141 Sekretaris Daerah 1 - - - - 1 -2 Asisten 3 - - - - 2 13 Staf Ahli Gubernur 3 - - - 1 2 -4 Biro Administrasi Pembangunan 28 - 3 1 17 7 -5 Biro Hukum 31 - 3 - 15 12 1

6 Biro Humas dan Protokol 48 - 13 3 20 12 -7 Biro Keistimewaan dan Kesra 64 - 11 6 35 12 -8 Biro Organisasi 52 - 10 6 20 16 -9 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 20 - 2 1 8 9 -10 Biro Perekonomian 41 - 3 1 24 13 -11 Tata Biro Pemerintahan 36 - 5 2 18 11 -12 Biro Umum 240 17 119 11 74 13 -13 Unit Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan 23 4 8 2 6 - -14 Pelaksana Setda Aceh 47 - 1 - 20 25 1

Total 637 21 179 33 257 135 3Sumber Data : Bagian Kepegawaian dan Akuntbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi, Januari 2017

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, tingkat pendidikan pegawai negeri sipilSekretariat Daerah Aceh didominasi tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 257 orangatau 40,34%, Tingkat Strata 2 (S2) sebanyak 135 orang atau 21,19% tingkat SLTAsebanyak 179 orang atau 29,10%. Sedangkan SLTP sebanyak 21 orang atau 3,29%.Sekretariat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyaibeberapa isu strategis yang berkaitan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsiBiro-biro dilingkungan Setda Aceh sebagai berikut:1. Penyelenggaraan otonomi daerah tingkat provinsi dan Kab/kota belum optimal.2. Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh, masih terdapat sejumlah Regulasi yang perlu ditindaklanjuti.3. Melakukan advokasi keberlanjutan untuk mengsingkronisasikan programkegiatan terkait dengan keistimewaan dan kesra4. Peran dan fungsi badan usaha milik Aceh (BUMA) terhadap PAA danPerekonomian rakyat masih lemah.5. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pengadaan barangdan jasa pemerintah6. Implementasi Sakip di Jajaran Pemerintah Aceh, Kab/kota belum optimal7. Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh, Kab/Kota belum optimal8. Perlu adanya dukungan penguatan penyelenggaraan kehumasan pemerintahsesuai dengan prinsip-prinsip dan etika.9. Belum lengkapnya standar operasional prosedur.


2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPAHasil Review terhadap rancangan RKPA dan hasil analisi kebutuhan Biro-biro dilingkungan Setda Aceh pada Tabel 2.4 lampiran2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKATKajian Usulan terhadap program dan kegiatan masyarakat merupakanbagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangkukepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhanpembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA.Namun pada Sekretariat Daerah Aceh tidak ada usulan program dan kegiatandari kelompok masyarakat, , LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yangterkait langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah Aceh.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakanadalaharahatau tindakan yang diambil oleh pemerintahuntuk mencapai tujuan.Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN),Sembilan agendaprioritas Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan di prioritaskan kepada 9(sembilan) agenda utama pembangunan yang disebut dengan NAWA CITAyaitu: Nawa cita1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa danmemberikan rasa aman kepada seluruh warga negara2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpecaya3. Membangun indonesia dari pinggiran dengan meperkuat daerah-daerahdan desa dalam kerangka negara kesatuan4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpecaya.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasionalsehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsaAsia lainnya.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestic8. Melakukan revolusi karakter bangsa9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial IndonesiaRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, dan misi Pemerintah Acehyaitu:b. Visi Visi Pemerintah Aceh, yaitu ”Terwujudnya Aceh yang Damai dan

Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”


Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut:1. Aceh yang damai bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutandengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupanmasyarakat dan pelaksanaan pemerintahan.2. Aceh yang sejahtera bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadappelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untukmendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak.3. Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani bermakna tatakelolapemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukungpelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.c. MisiUntuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pemerintah Aceh menetapkan misisebagai berikut :1. Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih danmelayani.2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislamandan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikadAhlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafiâiyahdengan tetap menghormati mazhab yang lain.3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagaitindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki.4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkatnasional dan regional.5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosialyang mudah, berkualitas, dan terintegrasi.6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahan pangan.7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan,8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri danindustri kreatif yang kompetitif.9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based

planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.


10. Pembangunan dan peningkatan kualitas insfrastruktur terintegrasi danlingkungan yang berkelanjutan.d. 15 Ungulan Aceh HebatDalam periode 2017-2022, pemerintahan Irwandi-Nova akanmenjalankan 15 program unggulan sebagai berikut:1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)JKA Plus merupakan singkatan dari Jaminan Kesejahteraan Acehyang meliputi:a. Pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah,berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat;b. Pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut;c. Pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan hutangluar negeri (Loan);d. Mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh.2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)SIAT merupakan pengembangan sistem informasi dan database Acehyang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan danpelayanan masyarakat. Dengan adanya SIAT seluruh informasi yangberguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat,dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadiacuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkatpemerintahan. Sistem ini perlu dibangun untuk menghindari perencanaanpembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaranakibat dari ketiadaan data yang valid dan terintegrasi.3. Aceh CarengAnak Aceh cerdas (careng) yang mampu bersaing dan mengukirprestasi di tingkat nasional dan regional dapat dicapai melalui pendidikanyang berkualitas.Program-program yang akan dijalankan untuk tujuantersebut antara lain:a. Penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikanvokasional baik formal dan non formal;


b. Penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian keterampilan bagipeserta didik di dayah-dayah;c. Pemerataan rasio guru untuk seluruh bidang studi di seluruh penjuruAceh khususnya daerah terpencil;d. Peningkatan kompetensi guru dalam bidang studi yang diajarkansecara merata di seluruh Aceh;e. Penyediaan beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin mulaidari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di Perguruan TinggiNegeri;f. Pengiriman putra-putri terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikandi universitas-universitas yang bergengsi di tingkat international danmemberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan kedepan saat kembali ke Aceh.4. Aceh EnergiPemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasaldari energi bersih-terbarukan.Agenda-agenda strategis yang akandilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:a. Penyiapan Master Plan Energi Aceh yang komprehensif dan terintegrasi(validasi data primer dan rencana pengembangan);b. Penerapan Public Private Partnership untuk utilisasi sumber dayaenergi skala menengah dan besarkhususnya panas bumi dan tenaga airtanpa menggunakan hutang luar negeri;c. Memastikan komitmen PLN untuk memperbaiki sistem transmisisehingga tidak sering terjadi pemadaman listrik di Aceh;d. Percepatan realisasi pembangkit listrik Geothermal Seulawah danpembangkit listrik tenaga air (mini dan mikrohidro) dengan kapasitasmenengah;e. Pemberian kemudahan perizinan bagi pihak swasta yang berminatberinvestasi dalam sektor energi bersih dan terbarukan.f. Memperkuat eksistensi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagaiperwujudan amanat yang telah ditetapkan dalam UUPA.5. Aceh MeugoÃ« dan Meulaot


Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui programintensifikasi dan ekstensifikasi.a. Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengaliri seluruh lahanpertanian rakyat dan pencetakan sawah baru;b. Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologipengolahan pasca panen;c. Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringanpemasarannya;d. Kemandirian rantai pasok (supply chain) di berbagai tingkatan dalamsektor peternakan rakyat;e. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yanglebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan.6. Aceh TroÃPemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secaramandiri melalui:a. Peningkatan produktifitas pertanian dan kemudahan akses terhadapbahan pangan;b. Penertiban distribusi bibit, pupuk dan obat di bagi pertanian rakyat;c. Membangun kemandirian pangan melalui penurunan ketergantunganterhadap provinsi tetangga;d. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian.7. Aceh KreatifMendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdayadaerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya;Program ini dilaksanakan melalui:a. Penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokaldan berorientasi pada pasar lokal;b. Perlindungan produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokalagar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh;c. Merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensialterutama di sektor jasa;


8. Aceh KayaMerangsang tumbuhnya entrepreneur yang ditunjang dengankemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.Program ini dilaksanakan melalui:a. Peningkatan peran serta lembaga keuangan dan pembiayan lokaluntuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagiwirausahawan muda;b. Memastikan partisipasi sektor swasta dan BUMN untuk menggunakandana CSR secara terkoordinir dan satu pintu untuk meningkatkansumber pembiayaan bagi entrepreneur;c. Pelibatan perguruan tinggi dalam pembinaan manajemen bagiwirausaha muda.9. Aceh PeumuliaPemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas danbebas pungutan liar (pungli) akan dijalankan dengan;a. Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparaturberbasis e-kinerjab. Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsilayananc. Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dankepatutan.10. Aceh DamaiPenguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinkisecara konsisten dan komprehensif;a. Menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasispengarusutamaan damai;b. Penuntasan aturan turunan UUPA sehingga dapat diimplementasikandalam pembangunan dan kehidupan masyarakat;c. Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh;d. Memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam kurikulumsekolah.11. Aceh Meuadab


Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melaluiimplementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari;a. Penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiaptingkatan pendidikan;b. Melakukan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampakkepada peningkatan kepekaan sosial;c. Penguatan eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalammenyebarluaskan nilai-nilai keislaman;d. Mendorong sifat ketauladanan yang positif dari pimpinan masyarakatdi setiap tingkatan.12. Aceh TeugaMengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Acehdi tingkatnasional dan regional;a. Membangun kerjasama bidang sepak bola dengan klub-klub/pelatihternama luar negeri untuk membina bibit-bibit pesepak bola dari Acehb. Peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan olahraga bagi usia dinic. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga serta insentif yangmendukung peningkatan prestasi olahragawan;d. Meningkatkan frekuensi event kompetisi olahraga untuk menjaringbibit-bibit unggul.13. Aceh GreenMenegaskan kembali pembangunan aceh berwawasan lingkungandan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam;e. Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (Green growth plan)sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalampembangunan Aceh;f. Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahaniklim;g. Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melaluipenguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuanmasyarakat


h. Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancampunah;i. Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (woodpolymer composite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhankayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.14. Aceh SeuninyaPenyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda.Pendekatan program ini dilakukan melalui:a. Pembangunan rumah gratis untuk masyarakat miskin secarabertahap;b. Penyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yangkurang mampu;15. Aceh SeumeugotMemastikan tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secaracerdasdan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan semuaprogram unggulan terutama yang menjadi daya ungkit pembangunanekonomi;Berdasarkan Visi, Misi dan 15 Ungulan Aceh Hebat yang telahditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA),maka yang terkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah Aceh mengacu kepada misi yang ke 1, 2, 3,9 dan misi ke 10.No. MISI 15 Ungulan Aceh

Hebat1 MISI KE-1

Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yangadil,bersih dan melayani Biro Administrasi Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Pengadaan Barang / Jasa Biro Organisasi Biro Umum Biro Perekonomian Biro Hukum

9 Aceh Peumulia


Biro Humas dan Protokol2 MISI KE-2

Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam besertanilai-nilai keislaman dan budaya keacehandalam kehidupan masyarakat dengan IktikadAhlussunnah Waljamaah yang bersumberhukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetapmenghormati mazhab yang lain. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

11 Aceh Meuadab

3 MISI KE-3Menjaga integritas nasionalisme dankeberlajutan perdamaian berdasarkan MoUHelsinki Biro Hukum Biro Tata Pemerintahan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

10 Aceh Dame

4 MISI KE-9Revitalisasi fungsi perencanaan daerah denganprinsip Evidence Bassed Planning yang efektif,efisien dan berkelanjutan Biro Hubungan Masyarakat Biro Administrasi Pembangunan Biro Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum Biro Umum Biro Organisasi

2 Aceh SIAT(Sistem InformasiAceh Terpadu)

5 MISI KE-10Pembangunan dan peningkatan kualitasinfrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yangberkelanjutan

Biro Administrasi Pembangunan Biro Perekonomian

13 Aceh Green14 Aceh Seuninya15 Aceh Seumeugot

Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun2014 tentang Pemerintah Daerah, dibentuk untuk melaksanakan fungsipendukung urusan Pemerintahan Daerah, sehingga Program dan Kegiatan diSekretariat Daerah Aceh mendukung Prioritas yang ke -9 yaitu Perdamaian danReformasi Birokrasi. Sembilan prioritas pembagunan RPJMA tahun 2019-2022sebagaimana disajikan pada tabel 3.1


Tabel. 3.1Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Aceh Tahun 2017-2022NO. Prioritas Pembangunan1 Mutu Pendidikan dan Dinul Islam2 Akses dan Kualitas Kesehatan3 Instrastruktur Terintegrasi4 Ketahanan dan Kemandirian Pangan5 Nilai Tambah Sektor Srategis6 Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja7 Investasi dan Kemandirian Energi8 Sumberdaya alam yang berkfelanjutan dan kebencanaan9 Perdamanan dan Reformasi Birokrasi3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH ACEHTujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 5 (lima) tahunan, Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan,Sekretariat Daerah Aceh juga menetapkan beberapa sasaran yang akandilaksanakan, Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkantercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yangdiperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuandan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2019 berdasarkan IndikatorKinerja Utama Sekretariat Daerah Aceh Sebagai berikut:

a. TujuanMewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi sertapelayanan administratif dibidang Pemerintahan, Keistimewaan,Administrasi Umum serta Perekonomian dan Pembangunan dalampenyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.b. Sasaran1. Meningkatnya pembinaan dan penataan daerah otonomi dalamPemerintah Aceh2. Peningkatan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerahm3. Terwujudnya kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan yang handal,efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan


4. Meningkatnya penyelesaian produk Hukum Aceh dan bantuan hukum,sengketa Pemerintah Aceh5. Mewujudkan kebijakan bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan adatistiadat untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat6. Meningkatkan Kinerja Keuangan BUMA7. Terwujudnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintahsecara efektif dan efisien8. Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahdilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota9. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukur10. Meningkatnya implementasi Reformasi birokrasi Pemerintah Aceh danPemerintah Kab/kota11. Tersebarnya informasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh12. Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan sekretariat danpimpinan13. Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan yang berkualitas.3.3 PROGRAM DAN KEGIATANProgram adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentukupaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan mengunakan sumber dayayang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas danfungsi Sekretariat Daerah Aceh. Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Acehyang direncanakan pada tahun 2018 sebagaimana berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.5 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.9 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.10 Penyediaan makanan dan minuman


1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 Penyediaan bahan logistik kantor1.14 Penyediaan bahan perkantoran1.15 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.16 Peningkatan pelayanan kesehatan aparatur2. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah2.1 Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah3.1 Penyusunan Memory Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah3.2 Rapat Kerja Bupati/Walikota3.3 Rapat Kerja APPSI3.4 Peningkatan pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah3.5 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan4.1 Konsultasi Pembebasan Peraturan Undang-Undang Turunan UUPA4.2 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan4.3 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan4.4 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan4.5 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PeraturanPerundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antarPeraturan Perundang-Undangan Daerah4.6 Peningkatan pelayanan bantuan hukum4.7 Pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum4.8 Evaluasi dan pengkajian produk hukum Kabupaten/Kota.4.9 Peningkatan pemenuhan Aksi HAM dan APPK5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru5.1 Pemantapan Pemerintah Daerah dan Kecamatan


5.2 Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada PemerintahanKab/Kota5.3 Evaluasi dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota5.4 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu(PATEN) di Wilayah Kecamatan5.5 Penyelesaian P3D dari Daerah Induk ke Daerah Pemekaran danPeralihan P3D Urusan Pemerintahan Konkuren5.6 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administratif Acehdengan Provinsi Sumatera Utara5.7 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah AdministratifKabupaten/Kota di Aceh5.8 Pembinaan Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten/Kota Se-Aceh5.9 Sosialisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Keistimewaan Aceh.6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan6.1 Penyusunan LPPA6.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintah6.3 Penusunan LKPJ Gubernur6.4 Rapat Kerja Camat se Aceh6.5 Penataan Wilayah Mukim dan Gampong6.6 Penguatan Kerjasama Pemerintah Aceh6.7 Koordinasi bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketenagakerjaan6.8 Penataan Batas Negara.7. Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu7.1 Persiapan Pelaksanaan Pemilu8. Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan

Catatan Sipil8.1 Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur9.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional9.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor9.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


9.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional9.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor9.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor9.7 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas9.8 Pengadaan peralatan gedung kantor9.9 Pengadaan mebeleur9.10 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan9.11 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas9.12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor9.13 Pemeliharaan rutin/berkala Taman Tempat Parkir dan HalamanKantor9.14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur10.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur11.1 Pendidikan dan pelatihan formal11.2 Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota11.3 Peningkatan kualitas pelayanan publik11.4 Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan11.5 Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (RAKORPANDA)11.6 Pengelolaan perpustakaan satuan kerja11.7 Penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)11.8 Pembinaan dan Sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan PerangkatDaerah Kabupaten/Kota11.9 Pengembangan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan PerangkatDaerah11.10 Penyusunan dan Penyiapan Dokumen AKIP11.11 Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan PemerintahKabupaten/Kota.12. Program Pegelaran Seni Budaya Daerah12.1 Pagelaran seni budaya Aceh


13. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur13.1 Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier dan Kediklatan13.2 Pelayanan Kesejahteraan PNS13.3 Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi Kepegawaian.14. Program Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan14.1 Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang administrasipembangunan infrastruktur14.2 Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang jasa kontruksi14.3 Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang administrasipembangunan Provinsi14.4 Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang administrasipembangunan Kabupaten/Kota14.5 Pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaanpembangunan14.6 Pelayanan administrasi perkantoran.15. Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa15.1 Pembinaan dan pengembangan hubungan dengan pers danmasyarakat15.2 Peningkatan kerjasama dengan media massa.16. Program Pengembangan Data dan Informasi16.1 Pembinaan fasilitasi pelayanan acara Pemerintahan Aceh16.2 Pelayanan tamu Pemerintah Aceh.17. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi,

Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta Instansi terkait.17.1 Kegiatan Penyusunan Naskah dan Makalah Pimpinan17.2 Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan Aspirasi Masyarakat17.3 Kegiatan Pengelolaan sistem Informasi Pemerintah Aceh.


18. Program Peningkatan Mutu SDM, Pengembangan Kerjasama dan

Advokasi Hukum Pengadaan Barang d

Documents

DAFTAR ISI · 2019. 7. 17. · DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... menyampaikan LPPD Tepat Waktu 23 Kab/Kot a 2. Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi penyelesaian P3D dari daerah induk