Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan di Indonesia

Kelompok 7Anggota : 1). Ibtisamah Ayundia Rahmi2). Mariza Barbora P.3). M. Widad Hassan4). Srestha Anindyanari5). Tania Ananda

Pendahuluan• Kedudukan Warga negara di dalam suatu

negara sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara.

• Kewajiban yang dimiliki mencakup bidang politik , ekonomi, sosial-budaya maupun hankam.

Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Dr. Notonegoro :

• Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun dan perinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

• Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu yang tidak dapat oleh pihak lain manapun dan perinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

• Hak dan kewajiban di cantum kan dalam UUD 1945 pasal 26,27,28 dan 30.

Perbedaan Antara Penduduk dan Warga Negara

• Penduduk: semua orang pada suatu wktu mendiami wilayah negara.

• Warga negara: mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara.

• Perlu diketahui bahwa sebagian besar warga negara adalah juga penduduk negara itu, dan ada juga sebagian kecil yang tidak menjadi penduduk karena orang itu bertempat tinggal di luar negeri.

Hak dan Kewajiban Dasar Warga Negara

• Hak Warga Negara Indonesia : Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak untuk kelangsungan hidup. Hak mengembangkan diri dan melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan tenologi, seni, dan budaya.

Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Hak mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.

Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

• Kewajiban Warga Negara Indonesia : Menaati hukum dan pemerintahan. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Menghormati hak asasi manusia orang lain. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

dengan undang- undang. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara.

Sikap Positif Dalam Pengembangan Nilai- Nilai Demokrasi Pancasila

Sikap positif dalam pengembangan nilai- nilai demokrasi Pancasila, yakni :

• Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum

• Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia

• Menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil

• Melaksanakan GBHN dan ketetapan- ketetapan MPR lainnya

• Bermusyawarah untuk mufakat• Saling mendukung dalam usaha pembelaan

negara• Saling menghormati kebebasan dalam hidup

beragama

Contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia diantaranya :

o Hak di bidang politiko Hak di bidang pendidikano Hak di bidang ekonomio Hak di bidang sosial budaya

Tanggung Jawab warga negara dalam pelaksanaan demokrasi pancasila:

o bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem demokrasi pancasila

o Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara langsung,umum,bebas dan rahasia serta jujur dan adil

o Bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan pemerintahan RI

o Bertanggung jawab atas usaha pembelaan negarao Bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak asasi

manusia , mempertahankan,dan mengisi kemerdekaan Indonesia

Pewarganegaraan Indonesia, yang dapat memperoleh kewarganegaraan RI (UU no 62 tahun 1958:

o Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang/peraturan/perjanjianjyang terlebih dahulu telah berlaku.

o Kelahirano Adopsi melalui pengadilan negerio Anak-anak diluar pernikahandari seorang wanita indonesiao Pewarganegaraan (naturalisasi)o Setiap orang asingkawni dengan seorang laki-laki indonesiao Anak-anak yang belm berumur 18 thn/belum kawin mengikuti

ayah dan ibunyao Anak oranhg asing yang tidak mempunyai hubungan hukum pada

ayah atau ibunya yang oranf asing itun dapat menjadiwarga negara RI setelah berumur 21 thn

Kewarganegaraan diperoleh dengan cara:o Kelahiran,siapa saja yang lahir diindonesia adalah

warga negara indonesiao pengangkatan, pengangkatan pada anak berusia 5

tahun (adopsi)o Dikabulkan permohonannya,o Akibat perkawinan

Syarat syarat dalam memperoleh kewarganegaraan indonesia

(Undang-undang no 12 tahun 2006)1.Telah berusia 18 thn2.Pada saat mengajukan permohonan, harus sudah bertepat

tinggal di indonesia3.Sehat jasmani dan rohani4.Dapat berbahasa indonesia dan mengakui pancasila dan

UUD RI tahun 19455. Tidak pernah dijatuhi pidana 6. Jika memperoleh kewarganegaraan indonesia, tidak

menjadi kewarganegaraan ganda7.Mempunyai penghasilan tetap8.Membayar uang Pewargannegaraan ke Kas Negara

Tata cara dalam memperoleh kewarganegraan indonesia

(Undang-undang no 12 tahun 2006)

1. Permohonan warga negara diajukan di indonesia oleh pemohonsecara tertulis dalam bahasa indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada presiden melalui metri, berkas permohonan disampaikan kepada pejabat.

2. Mentri meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan dari presiden dalam waktu paling lama 3 bulan setelah permohonan diterima.

3. Permohonan dikenakan biaya yang sesuai dengan peraturan pemerintah

4. Presiden mengabulkan atau tidak permohona tersebut akan diberitahu kepada pemohon paling lambat 14 hari setelah keputusan presiden ditetapkan.

5. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertaialasan dan diberitahukan oleh mentri kepada yang bersangkutanpaling lambat 3 bulan dihitung sejak permohonan diterima oleh mentri.

6. Keputusan presiden mngenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegraanberlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

7. Paling 3 bulan terhitung sejak keputusan presidendikirim kepada pemohon,pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah dan janji setia

8. Jika setelah dipanggilnya pemohon oleh pejabat secara tertulis tetapi pemohon tidak bisa hadir tanpa alasan yang sah, maka keputusan presiden akan batal demi hukum

9. Jika pemohon tidak dapat mengucapkan sumaph dan janji karena kelalaian pejabat, maka pemohon dapat mengucapkan sumpah dan janji didepan pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri

10. pengucapan sumpah dan janji setia dilakukan didepan pejabat dan pejabat itu akan membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah dan janji setia.

11. Paling lambat 14 hari setelah pengucapan sumpah dan janji itu, pejabat menyerahkan berita acara pelaksanaan kepada menteri.

12.Setelah itu pemohon wajib memberikan dokumen sura-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 hari sejak pengucapan sumpah dan janji setia

13. Salinan keputusan presiden dan berita acara menjadi bukti sah kewarganegaraan RI seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.

14. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarga negaraan dalam berita negara republik indonesia.