DEMOKRASI

Disusun Oleh: Rohmat Hidayat

AbdullohDinda Hayyun SyaffilahAl-Hafizd Fahreza

MustofaTriana Putri Wijayanti

Hakikat Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi :: Demokrasi berasal dari Yunani Kuno yaitu

demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan atau kekuasaan. Dengan demikian demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan/pemerintahan yang berasal dari rakyat.

:: Berikut ini pengertian demokarasi yang berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.

Menurut Internasional Commision Jurist Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menjamin hak warga negara untuk membuat keputusan melalui wakilnya yang terpilih dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilu.

Menurut Samuel Hutington Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menekankan bahwa rakyat dapat memerintah sendiri melalui partisipasi langsung ataupun tidak langsung untuk merumuskan keputusan yang dapat memberikan pengaruh bagi kehidupan warga Negara.

Menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan klata lain pemerintahan mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan pemerintahn tersebut adalah dari rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi, rakyat mengawasi jalannya pemerintahan, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintahan sebagai wakil rakyat adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyatnya.

Prinsip Dasar Demokrasi

Dalam menjalankan demokrasi dalam suatu negara, harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar demokrasi sabagaimana berikut:a. Pemerintahan berdasarkan Konstitusi.b. Pemilihan Umum yang bebas, jujur, dan adil.c. Adanya Jaminan Hak Asasi Manusia.d. Diakuinya persamaan kedudukan di hadapan

umum.e. Terciptanya peradilan yang bebas dan tidak

memihak.f. Dijaminnya kebebasan berserikat dan

mengeluarkan pendapat.g. Kebebasan Pers.

Macam-macam Demokrasi Demokrasi langsung

Dalam demokrasi langsung pelaksananya, rakyat diajak bersama untuk bermusyawarah disuatu rapat untuk mengambil keputusan bersama. Demokrasi lansung dapat diterapkan karena wilayah negara yang sempit dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak.

Demokrasi tidak langsungDemokrasi tidak langsung adalah demokrasi

yang tidak melibatkan rakyat secara langsung tetapi memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat untuk membicarakan persoalan-persoalan negara tersebut.

Demokrasi dengan sistem Parlementer Dalam demokrasi parlementer, hubungan antara pemerintah sangat erat. Pemerintah menyerahkan tugas-tugas pemerintahan kepada kabinet atau dewan menteri yang duduk dalam dewan cabinet mempertangungjawabkan semua kebijaksanaan pemerintahanya dalam parlemen.

Demokrasi dengan sistem Pemerintahan

Dalam demokrasi dengan sistim tidak lansung, tidak terdapat hubungan antara badan legeslatif dengan badan eksekutif. Terdapat pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legeslatif. Teori pemisahan kekuasaan yang terkenal adalah teori politika yang dicetuskan oleh montesquieu.

Demokrasi dengan sistem Feredum Dalam demokrasi ini, tugas badan legeslatif selalu

berada dalam pengawasan yang dilakukan rakyat ini menwujudkan dalam bentuk pemungutan suara langung oleh rakyat tanpa melalui legeslatif. Dan sistem tersebut dibagi menjadi dua yaitu: a. Referendum obligatoire referendum ini menentukan berlaku tidaknya suatu undang-undang atau suatu peraturan. b. Referendum faktultatif

referendum ini menentukan apakah suatu undang-undang yang sedang berlaku dapat terus dipergunakan atau tidak, atau prelu tidaknya undang-undang tersebut.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia• Demokrasi Liberal

Pada tangal 14 November 1945 demokrasi parlementer menereapkan sistem pemerintahan yang dimana para menteri harus memprtangungjawabkan tuganya pada parlementer . Penarepan sistim ini tidak sesuai dengan UUD 1945 dimana Inonesia yang mengunakan sisitem peresidensiil, sehinga menteri bertngungjawab pada presiden.• Demokrasi Terpimpin

Sebagai mana diketahui dekrit peresiden 5 juli 1959 makakembali pada UUD. dengan berlakunya kembali UUD 1945 maka dengan sistem pemerintahan pemerintahan peresidensiil.

Dalam sistem presidensiil, seorang persiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Para menteri yang menjabat juga mempertangungjawabkan Tugasnya pada presiden.

• Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah satu demokrasi

yang masih berlaku hinga saat ini di Indonesia. Demokrasi pancasial adalah paham demokrasi dan yang bersumber pada kepribadian filsafat hidup bangsa berupa nilai- nilai yang terkandung dalam pancasila Pancasila.

• Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah satu demokrasi

yang masih berlaku hinga saat ini di Indonesia. Demokrasi pancasial adalah paham demokrasi dan yang bersumber pada kepribadian filsafat hidup bangsa berupa nilai- nilai yang terkandung dalam pancasila Pancasila.

Dasar hukum pelak sanaan demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:- sila ke4 Pancasila yakni “Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwkilan.”

- pembukaan UUD 1945 alenia ke-4,”...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indoesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yag berkedaulatan rakyat...”

- pasal 1 ayat 2 UUD 1945,”kedaulatan.

PENTINGNYA BERDEMOKRASI DALAM

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,BERBANGSA DAN

BERNEGARA

Ciri-ciri musyawarah mufakat adalah :a. Masalah yang dimusyawarahkan adalah kepentingan bersama.b. Pembicaraan harus diterimadengan baik dan dengan hati yang luhur.c. Proses musyawarah selalumempertimbangkan moral.d. Pendapat harus masukakal dan mudah dipahami.e. Hasil musyawarahtidak memberatkan masyarakat.

Manfaat musyawarah dapat memecahkan masalah dengan cara kekeluargaan yang baik dan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. kelebihan musyawarah adalah :

hasil keputusan lebih diterima oleh banyak pihak.musyawarah dapat menampung aspirasi dari

orang banyak.hasil musyawarah dapat dipertanggung jawabkan

kepada yang maha kuasa.oleh karena itu pengambilan keputusan dengan musyawarah sangatlah penting dan supaya tidak ada perselisihan antar pihak. Demokrasi mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan makmur.

Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum(KPU) yang bersifat nasional, tetap & mandiri. Jumlah anggota kpu adalah maximal 11 orang, KPU provinsi & kabupaten maximal 5 orang. Hak memilih adalah hak yang digunakan dalam pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat, syarat untuk dapat hak memilih adalah :

oTelah berumur 17 thn,oWNI,oTidak hilang ingatan/gila,oTidak dipenjara,oTidak sedang dicabut hak pemilihnya oleh pengadilan,oSudah terdaftar dalam daftar pemilih.

Sistem dalam pemilu ada 2 macam yaitu :

Sistem distrik adalah sistem pemilih yang dikelompokan ke dalam distrik-distrik. Partai yang paling banyak distriknya akan duduk di parlemen.

Sistem proporsional adalah sistem yang lebih ke perbandingan antara perolehan wakil dan perolehan dukunagn suara. Jika suatu partai mendapat 30% dari pemilih maka akan dapat 30% tempat duduk parlemen dari total anggota parlemen.

Dasar hukum pemilu : a .Sila ke-4 pancasila, b. UUD 1945 pasal 22E ayat 1-6, c. UU tentang pemilihan DPR, DPD & DPRD yang berlaku, d. UU tentang pemilihan presiden & wakil presiden yang berlaku.

DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN EKONOMI

Demokrasi dalam ekonomi dilandasi oleh UUD 45 pasal 33 ayat 4.Demokrasi ekonomi mengutamakan rakyat bukan perseorangan yang berlandaskan pada:

Kondisi institut publik yang bersih dan terpecaya.Institut perbankan, ekonomi, dan badan usaha yang

sehat dan dikelola dengan baik.Kelengkapan peraturan dan penegakan hukum yang

adil.Dalam masyarakat demokarasi ekonomi dapat

dilakukan di bawah pimpinan dan pengelolaan yang baik dari masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuk demokrasi ekonomi yang baik untuk masyarakat adalah koperasi yang berasaskan kekeluargaan.

DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN POLITIK

Salah satu wujud demokrasi politik adalah pemilu. Indonesia sebagai negara demokrasi mengadakan pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan politik. Fungsi pemilu yaitu :–Sebagai prosedur rakyat dalam memilih & mengawasi pemerintahan.–Sebagai legitimasi politik.–Sebagai mekanisme pergantian elit politik.–Sebagia pendidikan politik secara langsung bagi masyarakat.

Asas pemilu adalah LUBERJURDIL yaitu :Langsung = pemilih berhak memilih secara langsung tanpa perantara,Umum = semua warga negar yang memenuhi syarat berhak memilih,Bebas = pemilih dapat memilih sesuai hati tanpa paksaan,Rahasia = pilihan pemilih dijamin tidak akn diketahui oleh pihak manapun,Jujur = semua yang terlibat dalam pemilu harus jujur, Adil = pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang adil & bebas dari kecurangan.Tujuan dari pemilu adalah memilih anggota DPR,DPRD,DPD, presiden & wakil presiden. Peserta pemilu adalah partai politik & perseorangan.

Sikap Positif Terhadap Pelaksanaan Demokrasi

Dalam Berbagai Lingkungan Kehidupan

1. Makna Sikap Positif terhadap Pelaksanaan DemokrasiPrinsip-prinsip demokrasi tidak akan dapat

dijalankan dengan baik di dalam berbagai kehidupan tanpa adanya perilaku positif dari seluruh warga negara terhadap pelaksanaan demokrasi. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi memiliki makna menerima, melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi di dalam berbagai lingkungan kehidupan.

2. Dalam Lingkungan KeluargaPendidikan dalam demokrasi pertama kali

dikenalkan melalui keluarga.Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara :a. Menghargai pendapat semua anggota keluarga.b. Menghargai adanya perbedaan karakter/sikap sesama anggota keluarga.c.Melakukan musyawarah dalam pembagian kerja.d.Saling menghargai hak dan kewajiban anggota keluarga.

3. Dalam Lingkungan SekolahTidak hanya di lingkungan keluarga, di

lingkungan sekolah pun diterapkan sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.Contoh sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan sekolah adalah :a. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan

sehari-hari.b. Memilih pengurus kelas dengan cara musyawarah/voting .c. Menghindari adanya segala bentuk pemaksaan.d. Menyusun jadwal piket kelas secara bersama-sama.

4. Dalam Lingkungan Masyarakat

Pembentukan perilaku/watak seseorang sangat dipengaruhi oleh pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan masyarakat adalah :1. Musyawarah tentang penyusunan program-program pengembangan masyarakat/lingkungan.2. Bersedia dipilih menjadi pimpinan dan bersedia dipimpin.3. Melaksanakan kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar.4. Tidak mencampuri urusan pribadi orang lain.

5. Dalam Lingkungan NegaraSikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi

dapat dilakukan oleh para pemegang pemerintahan atau para pemimpin politik. Tingkah laku para pemimpin sangat penting sebab merekalah yang sehari-hari menjalankan pemerintahan negara maupun lembaga-lembaga negara.Sikap positif terhadap pelaksaan demokrasi di dalam lingkungan negara adalah:

a. Pelaksanaan pemilu dengan penuh tanggung jawab.

b. Sikap mengedepankan kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat.

c. Sikap terbuka dan tidak suka berbohong kepada publik.

6. Pentingnya Pemimpin yang Beriman, Bermoral, Terampil, dan Demokratis

Indonesia terdiri dari pulau-pulau sehingga memunculkan kemungkinan ketidakseimbangan pembangunan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Indonesia memiliki tujuan Negara seperti :a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia.b. Memajukan kesejahteraan umum.c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

7. Konsekuensi Perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Dalam kehidupan Demokrasi

Perilaku KKN adalah satu hal penting yang harus dihapuskan dari penyelenggara Negara Indonesia. Yang dimaksud penyelenggara dalam hal ini adalah pejabat Negara yang

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serat pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.

Konsekuensi penerapan KKN dapat dipahami jika terlebih dahulu kita memahami makna dari KKN itu sendiri.

a. Korupsi adalah penyelewengan/penggelapan uang Negara/perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi/orang lain.

b.Kolusi adalah kerja sama secara melawan hukum antarpenyelenggara Negara/antara penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara.

c. Nepotisme adalah setiap pembuatan penyelenggara Negara yang melawan hukum yang dapat menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

TERIMA KASIH…

SEKIAN…