Kata pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya . Sehingga tugas dari kelompok kami dapat terselesaikan meskipun banyak rintangan menimpa kelompok kami

Tugas yang cukup singkat ini sangat di perlukan untuk di buat, sebagai hasil lembar kerja kelompok kami. Tugas ini berisikan tentang “HAM” tugas ini perlu untuk di ketahui agar para pembaca bisa mengetahui apa itu HAM dengan jelas. Kami berharap pembaca tidak menyalah gunakan hasil kerja kami.

Tugas ini kami buat dalam rangka memperdalam pengetahuan tentang “HAM” yang sangat perlu di ketahui perbuatan kita terhadap HAM. Demikian tugas dari kami semoga pembaca memanfaatkannya dengan baik.

,.,.,.SELAMAT MEMBACA ,.,.,.,

Blitar, 15 maret 2010

Daftar isi

- Kata pengantar……………………………………………………………………………………………………………1- Bab 1……………………………………………………………………………………………………………………………3- Bab 2……………………………………………………………………………………………………………………………6- Bab 3……………………………………………………………………………………………………………………………13- Bab 4……………………………………………………………………………………………………………………………14- Bab 5……………………………………………………………………………………………………………………………16- Bab 6……………………………………………………………………………………………………………………………17- Bab 7…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bab I Pengertian HAM

A. Pengertian HAM

a. Pendapat umum mengatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat saat lahir yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati,dijaga dan dilindungi oleh setiap individu,masyarakat maupun negara

b. John Locke,filosof dari Inggris berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.oleh karenanya tidak ada kekuatan apapun yang mencabutnya.Hak ini adalah hak yang bersifat fundamental dan mendasar disetiap kehidupan

c. Jan Materson,pemikir HAM Barat dan anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB juga mengatakan bahwa HAM dapat diatikan secara hukum adalah hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak tersebut kita tidak dapat hidup seperti manusia layaknya.

d. Dalam Undang-Undang no.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia segai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati,dijunjung ole setiap orang hukum dan negara

e. Dalam ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1999 ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang mendasar yang melekat pada diri setiap manusia yang bersifat kodrati sebagai anugerah dari Tuhan YME yang berfungsi menjamin kelangsungan hidup,kemerdekaan,perkembangan manusia dan masyarakat,yang tidak boleh diabaikan,dirampas,atau direnggut oleh siapapun

B.Sejarah perkembangan HAM didunia

a) .Piagam madinah Adalah piagam yang dideklarasi oleh nabi Muhammad SAW pada tahun 622 masehi.Dalam piagam madinah ini masyarakat madinah untuk melindungi setiap warga

tanap perlu membedakan ras,agama,asal usul dan tingkat kebangsawanan.Piagam madinah adalah piagam yang komperhensif dalam melindungi Hak Asasi Manusia

b) Magna Charta (Piagam Agung,1215)Magna Charta lahir pada tahun 1215 (pada masa reinnansche).Pada umumnya pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya Hak Asasi Manusia dimulai dengan adanya Magna Charta pada abad ke-13.Magna Charta mencangangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuatan absolut (bahwa raja menciptakan hukum tetapi tidak terikat dengan hukum tersebut) dibatasi kekuasaanya dan mulai dimintai pertanggung jawabanya dimuka umum.Dari sinilah doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab pada umum.Jadi sudah mulai raja harus bertanggung jawab pada rakyat.Dengan demikian kekuasaan raja hanya simbol belaka

c) .Bill of Rights (Undang-Undang Hak,1699)Bill of Rights lahir di Inggris pada tahun 1699.Pada masa tersebut mulai timbul andagium bahwa manusia itu sama didepan hukum (equality before the law).Andagium ini memperkokoh timbulnya negara hukum dan demokrasi.Bill of Rights melahirkan asas perjuangan dan para tokoh dari berbagai negara yang berjuang untuk hak persamaan.Lahirlah teori Rosseau pemikir HAM barat (tentang contract social/perjanjian masyarakat),Montesquieu filosof Prancis dengan Trias Politiknya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani,John Lockedi Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika yang dengan hak-hak persamaan dan kebebasan yang dicangangkannya.

d) The American Declaration Of Independence (Deklarasi Kemerdekaan Amerika,1776)Deklarasi ini muncul saat terjadinya Revolusi Amerika pada tangal 4 july 1776.Pada saat itu america melepaskan diri dari kekuassan Inggris.Deklarasi ini mengatakan bahwa manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia dibelenggu.Declaration of Independence merupakan suatu deklarasi yang diumumkan oleh 13 negara bagian.Declaration of Independencemerupakan piagam HAM.Karena mengandung pernyataan sebagai berikut.”Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta serta dianugrahi hak hidup,kemerdekaan,dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

e) Declaravion des droits de I’homme et du citoyen(Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara,1789)Declaraion des droits de I’homme et du citoyen adalah naskah yang dicetuskan pada waktu masa Revolusi Prancis tepatnya1789.Pada masa ini terjadi perpindahan pemerintahan rezim lama dengan baru.Dalam dekalarasi ini dipertegas hingga melahirkan The Rule Of Law (hukum sebagai aturan) seperti berikut.

1. Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan semena-mena,termasuk yang ditangakp dengan alasan yang tidak sah Dan ditahan tanpa surat perintah dari pejabat yang dikeluarkan secara sah.

2. Berlaku prinsip presumiton of innonce(praduga tidak bersalah),artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh,berhak dinyatakan tidak bersalah samapai ada keputusan dari pengadilan

3. Dipertegas hak-hak manusia seperti freedom of expression(bebas mengeluarkan pendapat),freedom of religion(bebas menganut agama),the right of property(perlindungan dengan hak milik) dan hak-hak yang lainya yang telah mencakup hak-hak dasar lainya.

f) Konferensi Buruh Internasional/Deklarasi Philadelphia(1994)Konferensi in lebih dikenal denganDeklarasi Philadelphia.Isi konferensi ini adalah tentang perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan tanpa membedakan ras ataubangsa,kepercayaan atau jenis kelamin.Pada konferensi ini akan menjadi dasar deklarasi HAM sedunia

g) Universal Declaration of Human Rights(Deklarasi HAM sedunia,1948)Deklarasi ini lahir karena adanya pelanggaran HAM semena-mena dalam perang dunia kedua.Pada saat itu hak asasi manusia dinjak-injak sehingga timbul suatu usaha untuk membuat suatu naskah tentang HAM internasional.Usaha ini baru dimuali oada tahun 1948 dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights atau Hak-Hak asasi manusia se-Dunia,pada tanggal 10 Desember 1948 oleh negara ikut dalam PBB.Deklarasi ini mengandung 2 makna yaitu:

A. Makna keluar adalah komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan mertabat kemanuisiaan antar negara-negara dunia agar tidak terjadi lagi malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.

B. Makna kedalam mengandung pengertian bahwa deklarasi HAM harus menjadi kriteria objektif oleh rakyat masing-masing negara untuk mengambil keputusan oleh pemerintahanya.

Meskipun ini bukan sebuah perjanjian bagi negara anggota PBB Deklarasi HAM sedunia bersifat mengikat.Dengan demikian,setiap masalah yang dihadapi suatu negara yang bersangkutan juga menjadi masalah juga bagi negara –negara anggota PBB lainya.Mereka juga boleh mengadukan masalah tersebut kepada pengadilan Komisi Tinggi HAM PBB atau melalaui lembaga-lembaga HAM Internasional lainya untuk mengutuk bahkan memberi sanksi pada negara yang bersangkutan tersebut.Namun,dalam hal mengimplementasi Universal

Declaration of Human Rights tiap negara tidak boleh sama.Karena,disesuaikan sengan latar belakang masing-masing negara.

Perlu kita ketahui bahwa latar masing-masing negara pasti berbeda oleh karena itu penerapan Universal Declaration of Human Rights pasti berbeda disetiap negara.Akan tetapi kondisi tersebut tidak memepengaruhi penegakan Universal Declaration of Human Rights di negara tersebut.Hal ini menjadikan bahawa Universal Declaration of Human Rights selalu mengadakan penyeragaman di setiap negara.Sama dalam prinsip-prinsip mendasar tetapi pelaksanaannya di setiap negara berbeda.

Selain itu juga karana perubahan waktu yang menyebabkan kondisi Universal Declaration of Human Rights menjadi berbeda.Bagaimanapun keadaan suatu negara harus menegakkan dan tetap melindungi HAM sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights.

Bab II Dasar Pelaksanaan Ham

HAM pada prinsipnya merupakan hak yang universal, tetapi dalam pelaksanaannya di setiap Negara disesuaikan dengan kondisi politik dan sosial budaya masing-masing Negara. Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki ideology Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi batasan sekaligus bersisi pengakuan terhadap HAM. Selain Pancasila dan UUD 1945, Indoneisa juga mengenal berbagai instrument hokum HAM yang lainnya.

a) Pancasila1. Sila Pertama,Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama yang sesuai dengan keyakinanya. Hal ini sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights pasal 2 yang melindungi deskriminasi tentang perbedaan agama.suku,ras, politik, kebangsaan, rasial dan kelebihan-kelebihan lainya.

2. Sila Kedua,Kemanusiaan Yang Adil Dan BeradabSila ini mengamanatkan bahwa adanya persamaan derajat hak,persamaan kewajiban dan persamaan derajat dan melarang tentang adanya deskriminasi antar manusia.Hal ini sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights yang melarang adanya deskriminasi.

3. Sila Ketiga,Persatuan IndonesiaSila ini sangat menganjurkan tentang semnagat persatuan yang harus dimiliki suatu bangsa yang lebih mementingkan kepentingan umum daripada

kepeningan pribadi.Pada dasarnya hal ini dapat mencerminkan suatu negara apakah negaranya makmur atau tidak.

4. Sila Keempat,Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila ini mengajarkan bahwa kita harus berlaku adil dan selalu mementingkan musyawarah agar tidak terperangkap terhadap keputusan yang salah kita harus mengamati betul tentang hal ini karena jika kita gegabah maka banyak pihak yang akan merugi.

5. Sila Kelima,Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila ini mencerminkan asas keadilan dalam HAM.yaitu keadilan yang ditunjukkan bagi kepentingan umum dan tidak ada pembedaan atau diskrimasi antar individu.

b) Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945I. Alinea I = Alinea ini mengatakan bahwa pengakuan HAM lebih pada hak

kemerdekaan atau hak kebebasan dari segala hal penindasan bangsa lain.Hak ini lebih mementingkan hak kemerdekaan daripada hak kebebasan individu

II. Alinea II = Alenia ini mengatakan bahwa hak asasi manusia selain di politik,juga berada pada ekonomi juga kedaulatan juga pada ekonomi.

III. Alinea III = Alenia ini mengatakan bahwa kemerdekaan adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam kehidupan dan diperolh atas rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa

IV. Alinea IV = Alenia ini juga mengatakan bahwa dan budaya,yaitu kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Alinea IV ini juga mengatakan bahwa merumusakna dasar Ideologi Indonesia yaitu Pancasila sebagai salah satu Instrumen HAM di Indonesia

c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal-pasal dibawah in adalah pasal-pasal yang mengatur tentang HAM sebelum diamandemen:

- Pasal 27 ayat (1) dan (2) tentang kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali dari setiap warga negara mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap kemanusiaan

- Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarakan pendapat secara tertulis dan lisan.

- Pasal 29 ayat (2) tentang kemerdekaan memeluk agama dan beribadat sesuai dangan keyakinan masing-masing.

- Pasal 30 ayat (1) tentang hak untuk memebela tanah air dan bangsa

- Pasal 31 ayat (1) hak menedapat pengajaran - Pasal 33 ayat (1) tentang asas perekonomian dan asas kekeluargaan- Pasal 34 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

Pada amandemen kedua MPR RI tahun 2000 diatur dalam bab Xa hak asasi manusia pasal 28A-28J.berikut merupaka contohnya:

- Pasal 28ASetiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupanya.

- Pasal 28 B 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

ketuturunanya sesuai dengan perkawinan yang sah.2. Setiap anak berhak atas kelangungan hidup,tumbuh dan berkembang

serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi- Pasal 28 C

1. Setiap orang dapat mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasanya,berhak mendapat pendidikan dan memeperoleh manfaat IPTEK,SOSBUD,demi kesejahteraan umat manusia.

2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat,bangsa dan negaranya.

- Pasal 28 D1. Setiap orang berhak mendapat jaminan,perlindungan,pengakuan dan

kepastian hukum yang adil dan sama di depan hokum2. Setiap orang berhak bekerja mendapat imbalan serta perlakuan yang

layak dalam hubungan kerja3. Setiap warga negara berhak mendapatkan tempat yang sama

dipemerintahan 4. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.

- Pasal 28 E 1. Setiap orang berhak memilih pendidikan,pekerjaan,tempat

tinggal,agama,beribadah sesuai agama di wilayah negara dan meniggalkanya,serta berhak kembali

2. Setiap orang bebas memilih keyakinan,menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani

3. Setiap orang berhak untuk berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya

- Pasal 28 FSetiap orang berhak mendapatkan informasi,komunikasi dan mengembagkan pribadi lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari,mendapatkan,mengumpulkan mengolah informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- Pasal 28 G1. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan

pribadi,keluarga,kehormatan dan martabat serta berhak atas rasa amandan perlindunga dari rasa takut.

2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kebebasan dari penyiksaan atas perlakuana merendahakan derajat dan memperoleh suaka politik dari negara lain

- Pasal 28 H1. Setiap orang berhak mendapat kehidupan yang sejahtera lahir dan batin

dan pelayanan kesehatan2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai keadilan

3. Setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial pengembangan diri secar utuh sebagai manusia yang bermartabat.

4. Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak tersebut itdak boleh sembarangan direbut oleh orang lain.

- Pasal 28 I1. hak untuk hidup,tidak disiksa,hak kemerdekaan hati dan nurani,hak

unutk tidak diperbudak,diakui oleh umum,hak untuk tidak dituntut atas hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

2. Setiap orang berhaj bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari deskriminatif itu sendiri

3. Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus tetap dijaga selaras dengan perkembangan zaman

4. Perlindungan ,pemajuan,penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah atau pemerintahn

5. Untuk menegakan dan melindungi HAM maka pelaksanaan HAM diatur dalam perundang-undangan

- Pasal 28 J

1. Setiap orang harus menghormati hak asasi manusia orsng lain dalam bernegara bermasyarakat dan berbangsa

2. Setiap orang harus tunduk pada batasan yang telah ditentukan undang-undang untuk semata-mata mengakui adanya hak asasi manusia,

d) TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi ManusiaBangsa Indonesia sebagian dasar mematuhi dari hak asasi manusia dunia dan juga masyarakat tapi dalam pelaksanaanya di masing-masing negara sangatlah bebrbeda.Hal in dibutikan dengan adanya TAP MPR Nomor XVII/1998.Dengan bebrapa pasalnya sebagai berikut:

- Bab I Hak Untuk HidupPasal 1 : Setiap orang berhak untuk hidup,mempertahankan hidup dan keluarganya.

- Bab II Hak berkeluarga dan Melanjutkan KeturunanPasal 2 : Setiap orang berhak memebentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah.

- Bab III Hak mengembangkan diriPasal 3 : Setiap orang berhak untuk mengembangkan dirir dan pemenuhan kebutuhan secara layak.Pasal 4 : Setiap orang berhak untuk mendapatka perlindungan kasih sayang untuk mengembangkan dirinya dan juga memeperoleh pendidikan.Pasal 5 : Setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari IPTEK,SOSBUD untuk kesejahteraan manusia.Pasal 6 : Setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya dan memeperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat,negara dan bangsa.

- Bab IV Hak KeadilanPasal 7 : Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama.Pasal 8 : Setiap orang berhak mendaptakan kepastian dan perlakuan yang sama dihukum.Pasal 9 : Setiap orang bekerja berhak mendapat imbalan yang layak.

Pasal 10: Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.Pasal 11 : Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja .Pasal 12 : Setiap orang berhak mendapatakan kesempatan yang sama dalam pemerintahan .

- Bab V Hak KemerdekaanPasal 13 : Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keagamaan.Pasal 14 : Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani .Pasal 15 : Setiap orang bebas berhak mendapatkan pendidkan dan memilih pendidikan dan pengajaran . Pasal 16 : Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan .Pasal 17 : Setiap orang berhak mendapatakan kewarganegaraan.Pasal 18 : Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal, meninggalkan, dan kembali di Wilayah negara.Pasal 19 : Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

- Bab VI Hak Atas Kebebasan InformasiPasal 20 = Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadinya.Pasal 21 = Setiap orang berhak mendapatkan, mencari,dan mengolah informasi secra luas dengan menggunakan saluran informasi yang tersedia.

- Bab VII Hak KeamananPasal 22 : Setiap orang berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.Pasal 23: Setiap orang berhak perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak milik.Pasal 24: Setiap orang berhak mencari suaka politik dari negara lain.Pasal 25: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan dan penyiksaan yang merendahkan derjat martabat ornag lain.Pasal 26: Setiap orang berhak ikut serta membela negara.Pasal 27: Setiap orang melindungi dan pembelaan negara.

- Bab VIII Hak KesejahteraanPasal 28 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.Pasal 29 : Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yagn sehat.Pasal 30 : Setiap orang berhak atas perlakua khusus apabila menyandang cacat.Pasal 31 : Setiap orang berhak mendapat jaminan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.Pasal 32 : Setiap orang berhak memiliki hak pribadi dan tidak boleh diambil oleh siapapun.Pasal 33 : Setiap orang berhak berhak atas pekerjaan yang layak bagi kehidupan kemanusiaan.

- Bab IX KewajibanPasal 34 : Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa.Pasal 35 :Setiap orang wajib dalam pembelaan negara .Pasal 36 :Setiap orang wajib menjalankan hak dan kewajibannya agar tercipta masyarkat yang adil dan bermartabat.

- Bab X Pelindungan dan Kemajuan- Pasal 37 : Setiap orang berhak untuk hidup dan tidak disisksa, hak merdeka

,dll.Dan tidak dapat diganggu dalam keadaan apapun.- Pasal 38 : Setiap orang berhak mendapat perlindunga dari hal yang bersifat

diskriminatif.- Pasal 39 : Setiap orang laki-laki amupun perempuan mendapat perlindungan

yang sama didepan hukum.- Pasal 40 : Setiap fakir miskin,anak-anak mendapatkan hak yang lebih.- Pasal 41 : Setiap budaya masyarakat tradisional harus tetap dihormati sesuai

dengan perkembangan zaman.- Pasal 42 : Setiap orang berhak berkomunikasi dan memeperoleh informasi

dijamin negara.- Pasal 43 : Perllindungan,penegakandan pemenuhan HAM ditanggung oleh

pemerintahan.- Pasal 44 : Untuk menjalankan suatu penegakan dan perlindunga terhadap

HAM,maka dituangkan ke dalam undang-undang.

Bab III Macam-Macam Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan kebebasan. Dari kedua hak dasar tersebut lahit hak-hak asasi lainnya seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak mengembangkan diri , hak atas kebebasan pribadi , hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak anak-anak, hak wanita. Kalau tidak ada kedua hak dasar, hak asasi manusia akan sulit untuk di tegakkan. Dari bermacam-macam hak asasi yang melekat pada diri manusia secara universal dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

a. Hak asasi pribadi (personal rights), antara lain :1. Hak kebebasan bependapat,2. Hak kebebasa beragama, serta3. Hak kebebasan bergerak.

b. Hak asasi ekonomi (property rights) antara lain:1. Hak memiliki,2. Hak manfaat,3. Hak membeli, dan4. Hak menjual.

c. Hak asasi social dan kebudayaan (social and culture rights), anatara lain:1. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan,2. Hak mendapatkan pendidikan ,dan3. Hak mengembangkan kebudayaan.

d. Hak asasi peradilan (procedural rights), antara lain:1. Hak mendapatkan keadilan,2. Hak mendapatkan peradilan, dan 3. Hak mendapatkan perlindungan.

e. Hak asasi politik (political rights) antara lain:1. Hak untuk memilih2. Hak untuk dipiih, serta3. Hak untuk berorganisasi atau berserikat dan berkumpul.

Itulah hak-hak yang harus di tegakan di dunia.

Bab IV Instrumen Kelembagaan Hak Asasi Manusia

Dalam upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, disamping diperlukan instrument hukum, baik instrument hukum internasional maupun instrument hukum nasional (berupa peraturan perundang-undangan), juga diperlukan instrument yang bersifat kelembagaan, oleh karena itu dibentuk lembaga-lembaga sebagai berikut :

a) Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaMelalui Keppres No. 50 Tahun 1993, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk memperkuat kedudukan KOMNAS HAM dalam menyelesaikan berbagai masalah pelanggaran HAM, Pemerintah dan DPR membuat UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Tujuannya adalah untuk :1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan

Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia2. Meningkatkan Perlindungan dan Penegakan HAM guna berkembangnya pribadi

manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berpartisipasi di berbagai bidang kehidupanUntuk mencapai tujuan tersebut diatas, KOMNAS HAM melaksanakan beberapa fungsi :a.Pengkajianb.Penelitianc.Penyuluhand.Pemantauane.Mediasi tentang HAM

b) Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut pengadilan HAM di bentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dalam UU No. 26 tahun 2000 pasal 1 ayat (3) di tegaskan bahwa pengertian pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Lebih lanjut di jelaskan dalam pasal 7 bahawa pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di

lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, pengadilan HAM bukanlah merupakan system peradilan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari peradilan umum atau merupakan bagian dari peradilan negeri. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah NKRI. Selain itu, pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat di luar territorial wilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi WNI yang melakukan pelanggaran HAM yang berat di luar negeri agar dapat diadili dan di hukum berdasarkan hokum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, pasa 6 UU No. 26 tahun 2000 memberi-kan pengecualian berkenaan wewenang Pengadilan HAM yang bberat oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun saat kejahatan dilakukan.

c) Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad HocDi samping Pengadilan HAM, saat ini dikenal pula adanya Pengadilan HAM Ad Hoc. Menurut pasal 43 ayat 1 UU No.26 tahun 2000, Pengadilan HAM Ad Hoc adalaj pengadilan yang memeriksa, mengadili , dan memutus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000. Dengan demikian undang undang pengadilan HAM berlaku surut atau retroaktif. Pelanggaran Ham yang berat mempunyai sifat khusus dan digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (exrtra ordinary crime). Oleh karena itu, pasal 28 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 dan hukum internasional menentukan bahwa asas retroaktif berlaku dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Ham yang berat. Asas retroaktif merupakan dasar yang membolehkan suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut ke belakang. Hal ini berbeda dengan kejahatan biasa (ordinary crime) yang perbuatannya baru dapat dihukum setelah ada hukumnya/undang-undangnya terlebih dahulu. Asas yang berlaku dalam penanganan kejahatan biasa adalah asas legalitas.

d) Lembaga Bantuan HukumLembaga bantuan hukum atau di singkat LBH adalah lembaga yang di bentuk dengan tujuan untuk memberikan bantuan hokum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang di gusur, dipinggirkan, di

PHK, dan pelanggaran hak asasi mereka. Bantuan hokum yang di berikan LBH ini bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, keturunan, warna kulit, ideology, keyakinan politik, harta kekayaan , agama, dan kelompok orang yang membelanya. Selain itu, bantuan hokum ini bertujuan untuk mencegah adanya ledakan gejolak yaitu konsep yang didasarkan pada upaya-upaya unutk mendorong terwujudnya Negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Keberhasilan gerakan bantuan hokum ini akan dapat mengembalikan wibawa hokum dan wibawa pengadilan yang terpuruk selama ini. LBH didirikan atas gagasan dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Paradin) ke-3 tahun 1969 akan tetapi, LBH mulai berlaku atau sah berdiri pada tanggal 26 Oktober 1970. Setelah beroperasi selama satu dasarwasa, pada tanggal 13 Maret 1980 status hokum LBH di tingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI).

e) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Lembaga swadaya masyarakat di sini adalah Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang HAM. Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkecimpung dalam masalah penegakan HAM seperti berikut:

1. Kontras (Komisi untuk orang Hilang dan tindak kekerasan).2. ElSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).3. Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional (LPHSN)

Itu lah beberapa contoh instrument kelembagaan HAM di Idonesia.

Bab V Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM

Kita sering menjumpai berbagai pelanggaran HAM, nah ini adalah beberapa contoh pelanggaran HAM yang sering kita jumpai di lingkungan kita dan upaya penegakannya

NO Dilingkungan keluarga Upaya Penegakan HAM1 - Tidak patuh kepada orang tua

- Menjahili adik- Dinasehati- Dimarahi

NO Dilingkungan sekolah Upaya Penegakan HAM 2 - Membolos

- Membuang sampah sembarangan

- Tidak mengerjakan PR

- Diberi sanksi- Dinasehati- Dihukum

NO Dilingkungan masyarakat Upaya Penegakan HAM

3 - Main hakim sendiri- Penganiayaan- Berkata kotor

- Dilerai- Diberi sanksi- Dinasehati

NO Dilingkungan Bangsa dan negara Upaya penegakan HAM4 -

Bab VI Hak dan Kewajiban Komnas HAM

Setiap anggota Komnas HAM mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam UU No. 39 tentang HAM pasal 87ditegaskan tentang hak dan kewajiban setiap anggota Komnas di bawah ini adalah Hak dan Kewajiban setiap anggota Komnas HAM

a) Hak anggota Komnas HAM1. Menyampaikan usulan dan pendapat kepada sidang paripurna dan subkomisi.2. Memberikan suara dalam pengambilan keputusan sidang paripurna dan

subkomisi.3. Mengajukan dan memilih calon ketua dan wakil ketua komnas HAM dalam

sidang paripurna.4. Mengajukan bakal calon anggota komnas HAM dalam sidang paripurna untuk

pergantian periodic dan antarwaktu.b) Kewajiban anggota Komnas HAM

1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan keputusan komnas HAM.

2. Berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan komnas HAM.

3. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Bab VII Fungsi Komnas HAM

Demi tercapainya tujuan pembentukan Komnas HAM, ada beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh Komnas HAM, yaitu fungsi :

1. Pengkajian 2. Penelitian 3. Penyuluhan 4. Pemantauan 5. Mediasi

Fungsi – fungsi yang harus di laksanakan oleh Komnas HAM tersebut secara otomatis mempengaruhi tugas dan wewenang Komnas HAM. Dengan demikian, tugas dan wewenang dari Komnas HAM dapat dibedakan berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh Komnas HAM Seperti berikut :

1) Tugas dan wewenang Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi pengkajian meliputi :a) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan

memberikan saran mengenai kemungkinan aksesi dan ratifikasi;b) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang – undangan untuk

memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan HAM;

c) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;d) Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di Negara lain mengenai HAM;e) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan,

dan pemajuan HAM; danf) Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak

lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional di bidang HAM.2) Tugas dan wewenang Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi penyuluhan

meliputi :a) Penyebaran luas wawasan tentang HAM kepada masyarakat Indonesia;

b) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal ataupun nonformal serta kalangan lainnya; dan

c) Kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tinggal nasional, regional, maupun internasional di bidang HAM.

3) Tugas dan wewenang Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi pemantauan meliputi :a) Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan;b) Penyidikan dan pemerikasaan tehadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat

yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;c) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan

untuk dimintai dan didengar keterangannya;d) Pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi

pengadu dimintai menyarahkan bukti yang diperlukan;e) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;f) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis

atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan;

g) Pemeriksaan setempat terhadap bangunan, dan tempat – tempat lainnya yang diduduki dan dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan; serta

h) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bila ada pelanggaran HAM dalam acara pemeriksaan oleh pengadilan tersebut yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4) Tugas wewenang Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi mediasi meliputi : a) Perdamaian kedua belah pihak;b) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian ahli;c) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan senketa melalui

pengadilan;d) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah

untuk ditindak lanjuti penyelesainnya; sertae) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR Republik

Indonesia untuk ditindak lanjuti.

Itulah pembasahan tentang fungsi – fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta tugas dan wewenang oleh Komnas HAM yang dipengaruhi oleh fungsi – fungsi tersebut.

Bab VIII contoh pelanggaran HAM pada manusia

Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sengat beragam bentuknya. Ada yang dilakukan oleh aparat kepada warga negaranya dan ada pula yang dilakukan oleh warga Negara terhadap sesame warga Negara terhadap sesame warga Negara Indonesia. Agar lebih jelas, simak table tentang beberapa kasus pelanggaran HAM pada era Orde Baru dan reformasi berikut:

- Era Orde Baru

Tahun Kasus Pelanggaran HAM

1966 a. Penahanan dan pembunuhan tanpa pengadilan terhadap PKI. b. Dr. Soumokil, mantan pemimpin Republik Maluku Selatan, dieksekusi pada bulan Desember.c. Sekolah – sekolah cina yang ditutup pada bulan Desember

1967 a. Koran – Koran berbahasa Cina ditutup oleh pemerintah.

b. April, gereja–gereja di Aceh diserang, berbarengan dengan demonstrasi anti-Cina di Jakarta.c. Kerusuhan anti-Kristen di Ujung Pandang.

1969 a. Tempat pemanfaatan Pulau Buru dibuka, ribuan tahanan yang tidak diadili dibawa kesana.b. Operasi Trisula dilancarkan di Blitar Selatan.c. Tidak menyeluruhnya proses referendum yang diadakan di Irian Barat sehingga hasil akhir jajak pendapat yang menyatakan ingin bergabung dengan Indonesia belum mewakili suara seluruh rakyat Papua.d. Dikembangkan peraturan yang membatasi dan mengawasi aktivitas politik, partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, Golkar disebut – sebut bukan termasuk partai politik.

1970 a. Pelanggaran demo mahasiswa.b. Peraturan bahwa Korpri harus loyal kepada Golkar.c. Soekarno meninggal dalam “tahanan” Orde baru.

d. Larangan penyebaran ajaran Bung Karno.1971 a. Usaha peleburan partai – partai.

b. Intimidasi calon pemilih pada pemilu tahun 1971 serta kampanye berat sebelah dari Golkar.c. Pembangunan Taman Mini yang disertai penggusuran tanah tanpa ganti rugi yang layak.d. Pemerkosaan Sum Kuning, penjual jamu di Yogyakarta, oleh pemuda – pemuda yang diduga masih ada hubungan darah dengan Sri Paku Alam, yang kemudian diadili adalah Sum Kuning sendiri. Akhirnya Sum Kuning dibebaskan.

1972 Kasus sengketa tanah di Gunung Balak dan Lampung.1973 Kerusuhan anti-Cina meletus di Lampung.1974 a. Penahanan sejumlah mahasiswa dan masyarakat akibat demo anti-

Jepang yang meluas di Jakarta disertai oleh pembakaran – pembakaran pada peristiwa Malari. Sbelas pendemo terbunuh.b. Pembredelan beberapa Koran dan majalah , antara lain “Indonesia Raya” pimpinan Muchtar Lubis.

1975 a. Invansi tentara Indonesia ke Timor Timur.b. Kasus Balibo, terbunuhnya lima wartawan asing secara misterius.

1977 a. Tuduhan subversi terhadap Suwito.b. Kasus tanah Siria-ria.c. Kasus Wasdri, seorang pengangkat barang di pasar , membawakan barang milik seorang hakim perempuan. Namun, ia ditahan polisi karena meminta tambahan atas bayaran yang kurang dari si hakim.d. Kasus subversi komando jihad.

1978 a. Pelarangan penggunaan karakter Cina disetiap barang/media cetak di Indonesia.b. Pembungkaman gerakan mahasiswa yang menurut koreksi atas berjalannya pemerintahan, beberapa mahasiswa ditahan, antara lain Heri Ahmad.c. Pembredelan tujuh surat kabar, antara lain Kompas, yang memberitakan peristiwa di atas.

1980 a. Kerusuhan anti-Cina di Solo selama tiga hari. Kekerasan menyebar ke Semarang, Pekalongan, dan Kudus.b. Penekanan terhadap para penanda tangan Petisi 50. Bisnis dan kehidu- pan mereka dipersulit, dilarang ke luar negeri.

1981 Kasus Woyla, pembajakan pesawat Garuda Indonesia oleh muslim radikal di Bangkok. Tujuh orang terbunuh dalam peristiwa ini.

1982 a. Kasus Tanah Rawa Bilal.b. Kasus tanah Borobudur. Pengembangan objek wisata Borobudur di Jawa Tengah memerlukan pembebasan tanah di sekitarnya. Namun,

penduduk tidak mendapat ganti rugi yang memadai. c. Majalah Tempo dibredel selama dua bulan karena memberitakan insiden terbunuhnya tujuh orang pada peristiwa kampanye pemilu di Jakarta.

1983 a. Orang – orang sipil bertato yang diduga penjahat kambuhan ditemukan tertembak secara misterius di muka bumi.b. Pelanggaran gencatan senjata di Timor Timur oleh ABRI.

1984 a. Berlanjutnya pembunuhan misterius di Indonesia.b. Peristiwa pembantaian di Tanjung Priuk.c. Tuduhan subversi terhadap Dharsono.d. Pengeboman beberapa gereja di Jawa Timur

1985 Pengadilan terhadap aktivis – aktivis Islam terjadi di berbagai tempat di Pulau Jawa.

1986 a. Pembunuhan terhadap peragawati Dietje di Kalibata. Pembunuhan di duga dilakukan oleh mereka yang memiliki akses senjata api dan berbau konspirasi kalangan elite.b. Pengusiran, perampasan, dan pemusnahan becak dari Jakarta.c. Kasus subversi terhadap Sanusi.d. Eksekusi beberapa tahanan G 30 S/PKI.

1989 a. Kasus tanah Kedung Ombo.b. Kasus tanah Cimacan, pembuatan lapangan golf.c. Kasus tanah Kemayoran.d. Kasus tanah Lampung, 100 orang tewas ole ABRI. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Talang Sari.e. Bentrokan antara aktivis Islam dan aparat di Bima.f. Badan Sensor Nasional dibentuk terhadap publikasi dan penerbitan buku. Anggotanya terdiri dari beberapa unsure intelijen dan ABRI.

1991 Pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap Pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya.

1992 a. Keluar keppres tentang monopoli perdagangan cengkeh oleh perusahaan Tomy Soeharto.b. Penangkapan Xanana Gusmao.

1993 Pembunuhan terhadap seorang aktivis buruh perempuan, Marsinah. Pada tanggal 8 Mei 1993

1994 Tempo, Editor, dan Detik dibredel, diduga sehubungan dengan pemberitaan kapal perang bekas oleh Habibie.

1995 a. Kasus tanah Koja.b. Kerusuhan di Flores.

c. Kasus pembunuhan terhadap aktivis buruh bernama Marsinah.1996 a. Kasus pembunuhan wartawan koran Bernas Yogyakarta, Fuad

Muhammad Syafruddin (Udin) pada tanggal 16 Agustus 1996b. Kasus tanah Balong.c. Sengketa antara penduduk setempat dengan pabrik kertas Muara Enim mengenai pencemaran lingkungan.d. Sengketa tanah Manis Mata.e. Kasus waduk Nipah di Madura.f. Kasus penahanan dengan tuduhan subversi Sri Bintang Pamungkas berkaitan dengan demo di Dresden terhadap Pak Harto.g. Kerusuhan Situbondo, puluhan gereja terbakar.h. Penyerangan dan pembunuhan terhadap pendukung PDI pro-Megawati pada tanggal 27 Juli 1996.i. Kerusuhan anti-Kristen di Tasikmalaya, pada tanggal 26 Desember 1996.j. Kerusuhan Sambas – Sangualedo, pada tanggal 30 Desember 1996.

1997 a. Kasus tanah Kemayoran.b. Kasus pembantaian orang yang diduga pelaku dukun santet di Jatim.

1998 a. Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus pada tanggal 13–15 Mei 1998.b. Pembunuhanterhadap beberapa mahasiswa Trisakti di Jakarta.c. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demonstrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Terjadi pada tanggal 13-14 Desember

1998 dikenal sebagai tragedy.

- Era Reformasi

Tahun Kasus Pelanggaran HAM

1999 a. Pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah dan di Aceh, pada tanggal 24 Juli 1999

b. Pembumihangusan Kota Dili, Timor Timur oleh militer Indonesia dan milisi prointegrasi, terjadi pada tanggal 24 Agustus 1999c. Pembunuhan terhadap seorang mahasiswa dan beberapa warga sipil dalam demonstrasi Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Terjadi pada tanggal 23-24 November 1999 dan dikenal dengan Peristiwa Semanggi 2.d. Penyerangan terhadap Rumah Sakit Jakarta oleh pihak keamanan. Terjadi pada tanggal 21 Oktober 1999.

2000 a. Kerusuhan di Poso.b. Ledakan bom di Kedubes Filipina dan Malaysia di Jakarta yang menyebabkan meninggal dan beberapa orang luka-luka termasuk Kedubes Filipina.

2001 a. Kekerasan antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan.b. Ledakan bom di kawasan Plaza Atrium.

2002 Ledakan bom di sebuah klub malam di daerah Pantai Kuta. Selain itu, ledakan bom juga terjadi di Pantai Sanur dan Manado, Sulawesi Utara, serta Mc. Donald’ Makassar yang menyebabkan tiga orang tewas dan sebelas luka.

2003 a. Pembicaraan damai antar pemerintah Indonesia dan GAM gagal. Akibatnya, militer Indonesia melakukan serangan ofensif ke kubu gerilya GAM.b. Terjadi ledakan bom di depan Hotel Mariott Jakarta.c. Kasus Bulukumba, yang berkaitan dengan keinginan PT London Sumatra untuk melakukan perluasan area perkebunan, tapi masyarakat menolak.

2004 a. Ledakan bom di Kedubes Australia di Jakarta.b. Pembunuhan aktivis HAM yang bernama Munir pada tanggal 7 Septemer 2004 di pesawat Garuda dalam perjalanan menuju Amsterdam.

2005 a. Tiga siswa SMU di Poso yang sedang berjalan ke sekolah dipenggal oleh orang tak dikenal.b. Ledakan bom kembali terjadi di Kota Palu.

2006 a. Insiden perbatasan Timor Timur.b. Aparat keamanan menembak mati seorang pelajar di Papua. Peristiwa ini diduga peristiwa ini diduga dengan pengungsian 43 warga papua ke Australia.c. Bentrokan dan penembakan saat aparat TNI, polisi, dan satpam PT Freeport Indonesia mengusir warga setempat yang melakukan pendulangan emas di Sungai Kabur Wanamon.d. Tiga petugas polisi dan seorang intel TNI meninggal, serta puluhan orang terluka akibat bentrokan terkait demonstrasi penolakan PT Freeport Indonesia di depan Universitas Cenderawasih, Jayapura.

2007 Insiden Alas Tlogo, Pasuruan. Akibat sengketa tanah antara militer dan petani

2008 Insiden Monas memicu aksi protes terhadap kekerasan secara nasional. 2009 Peledakan bom di Hotel J.W. Mariott Jakarta.

Bab IX Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, ras, kelompok etnis dan kelompok agama dengan cara seperti:

a) Membunuh anggota kelompok,

b) Mengakibatkan pendritaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok,c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan

secara fisik, baik seluruh atau sebagian,d) Merasakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok,

dane) Memindahkan anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Bab X Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan kemanusiaan, yaitu satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berupa:

1. Pembunuhan 2. Pemusnhan3. Perbudakan4. Pengusiran5. Perampasan6. Penyiksaan7. Pemerkosaan8. Penganiayaan9. Penghilangan10. Kejahtan apartheid

Bab XI Sanksi terhadap pelanggaran

- Kejahatan genosidaAkan di beri hukuman:1. Hukuman mati2. Pidana penjara seumur hidup3. Pidana penjara paling lama 25 tahun

4. Pidana penjara paling singkat 10 tahun

- Kejahatan kemanusiaanSanksinya berbeda-beda contohnya pada:

- Pembunuhan- Pemusnahan- Pengusiran- Perampasan - Kejahatan Aperteid- Perbudakan- Penyiksaan

Akan di beri hukuman:- pidana penjara paling lama 15 tahun - pidana penjara paling singkat 5 tahun

Kalau pada kejahatan Kemanusiaan:- Pemerkosaan- Penganiayaan- Penghilangan orang secar paksaAkan di beri sanksi : 1 Pidana penjara paling lama 20 tahun 2 Pidana penjara paling singkat 10 tahun

Bab XII Contoh bentuk-bentuk perlindungan dan penegakan HAM

A. Contoh positif bentuk – bentuk penegakan HAM di keluarga : a) Anak dinafkai dan dicukupi kebutuhan hidupnya oleh orang tua.b) Anak bebas dari tindakan kekerasan oleh orang tua/anggota keluarga lain.c) Anak berhak mendapat pendidikan.d) Anak diperlakukan sama dengan anak yang lain, tidak boleh dibeda-bedakan.e) Anak selalu patuh dan hrmat kepada orang tua.

B. Contoh positif bentuk – bentuk penegakan HAM di sekolah :a) Adanya kebebasan berpendapat dalam kegiatan belajar mengajar.b) Siswa mendapat pengajaran sebagaimana mestinya.c) Semua warga sekolah diperlakukan sama baik terhadap peraturan yang ada di

sekolah maupun hak dan kewajiban yang lain.

C. Contoh positif bentuk – bentuk penegakan HAM di masyarakat :a) Adanya kebebasan bagi setiap warga masyarakat untuk memeluk agama dan

beribadah menurut agamanya masing – masing.b) Adanya kebebasan memilih pekerjaan bagi setiap warga.c) Adanya kebebasan untuk berorganisasi.

D. Contoh positif bentuk – bentuk penegakan HAM di bangsa dan Negara :a) Hak menyatakan pendapat di muka umum.b) Hak memilih pemimpin dalam suatu Negara.c) Hak hidup di negara yang aman dan tentram.