57
BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang : a. bahwa guna mendorong kinerja birokrasi Pemerintahan Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya dukungan regulasi yang jelas tentang persyaratan operasional, prosedur perijinan serta standar biaya yang pasti; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal serta untuk mendukung akselerasi perijinan yang memiliki persyaratan operasional maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan di Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung yang dituangkan dalam Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

BUPATI TULUNGAGUNG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN

PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa guna mendorong kinerja birokrasi Pemerintahan

Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan

berkualitas menuju citra pelayanan prima pada

masyarakat perlu adanya dukungan regulasi yang jelas

tentang persyaratan operasional, prosedur perijinan serta

standar biaya yang pasti;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas

dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman

Modal serta untuk mendukung akselerasi perijinan yang

memiliki persyaratan operasional maka perlu menyusun

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan di

Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

Kabupaten Tulungagung yang dituangkan dalam

Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Page 2: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9

Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 05 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 02

Tahun 2009 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas

(ANDALIN) Penataan Kawasan (Lembaran Daerah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 01 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Lokasi

(lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009

Nomor 04 Seri C);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6

Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar

Traditional dan Penataan serta Pengendalian Pasar

Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12

Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan

Kelautan di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 02 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2012

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012

Nomor 1 Seri B);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2010 Nomer 01 Seri C);

Page 3: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Ganguan

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010

Nomor 05 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3

Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2011 Nomor 03 Seri C);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di

Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2011 Nomor 05 Seri C);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6

Tahun 2012 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 9 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012

Nomor 7 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8

Tahun 2012 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 10

Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13

Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah

Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

2012 Nomor 5 Seri C);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2014 Nomor 03 Seri D);

25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 39);

26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2014

tentang Fungsi dan Tata kerja Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN DAN

PENANAMAN MODAL KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;

Page 4: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Tulungagung;

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;

4. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal yang

selanjutnya disingkat BP2PM adalah Badan Pelayanan Perijinan

dan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung;

5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP

adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai

proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah;

6. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan

kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu

bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari

keuntungan;

7. Izin Gangguan adalah pemberian ijin usaha/kegiatan kepada

orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat

menimbulkan bahaya, kerugian dan ganguan, Tidak termasuk

tempat usaha/Kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah

pusat atau pemerintah daerah;

8. Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan

ruang yang di berikan kepada perseorangan atau perusahaan

untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka

penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan

hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan

usaha penanaman modalnya;

9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah

perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk

bangunan fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik

bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung

sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis

yang berlaku;

10. Pasar Traditional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan

Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta

dengan tempat usaha berupa toko, kios, toko los dan tenda yang

dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya

masyarakat atau koperasi dengan koperasi usaha skala kecil,

modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan

dengan tawar menawar;

11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri

(swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik

berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store,

Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan;

12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tetentu yang terdiri dari

satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal

maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku

usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan

perdagangan barang;

Page 5: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

13. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat

Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern yang selanjutnya

disebut IUP2t, IUPP dan IUTM adalah ijin untuk dapat

melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Traditional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah;

14. Tanda daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP

adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang

telah didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1982;

15. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah

tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut

telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana

distribusi yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk;

16. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah ijin

usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan

industri;

17. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP

adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha

perdagangan;

18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat

TDUP adalah Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada perusahaan untuk

dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata di daerah;

19. Tim Teknis terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang

terdiri dari Pejabat Struktural dari Satuan Kerja Perangkat

Daerah terkait yang mempunyai kewenangan memberikan

pertimbangan terhadap proses perijinan;

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1) SOP bertujuan untuk :

a. menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses

perijinan;

b. memudahkan pekerjaan;

c. memperlancar pelaksanaan pekerjaan;

d. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur

pelaksana,dilingkup Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman

Modal Kabupaten Tulungagung.

(2) Manfaat SOP :

a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam

menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan

kelalaian;

b. meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan

mendokumentasikan hasil dalam melaksanakan tugas;

c. menciptakan ukuran standart kinerja yang akan memberikan

pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu

mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.

Page 6: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

BAB III

JENIS PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 3

Jenis Pelayanan Perijinan pada BP2PM adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha

1. Ijin Lokasi

2. Ijin Gangguan (HO)

3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB dan IMB Penertiban)

4. Ijin Kursus dan Ijin Bimbingan Belajar

B. Bidang Penanaman Modal

1. Ijin Prinsip Penanaman Modal

2. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

3. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

4. Ijin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal

C. Bidang Pelayanan Perijinan Usaha

C1. Perijinan Jasa Usaha

1. Ijin Usaha Industri (IUI)

2. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP )

3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

4. Ijin Pemakaian Aset dan kekayaan Daerah

5. Ijin Penggilingan Padi (Huller) dan Penyosohan Beras

6. Ijin Menggunakan Lapangan Olah Raga Milik Pemerintah

Daerah

7. Ijin Usaha Peternakan

8. Ijin Pemasangan Reklame

9. Ijin Pemutaran/Penayangan Film, Usaha Rental dan Media

Elektronik

10. Ijin Budidaya Ikan

11. Ijin Penangkapan Ikan

12. Ijin Pengolahan Ikan

13. Ijin Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor

14. Ijin Menempati Rumah Dinas

15. I(jin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah

16. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)

17. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

18. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

19. Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

20. Ijin Usaha Rumah Kost (Dengan kamar lebih dari 10)

C2. Non Perijinan Jasa Usaha

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

2. Tanda Daftar Industri (TDI)

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Page 7: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 4

1. SOP Pelayanan Perijinan pada BP2PM terdiri dari :

a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan

Perijinan pada BP2PM;

b. Tabel Biaya/Retribusi Pelayanan Perijinan pada BP2PM;

c. Tabel Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Perijinan

pada BP2PM.

2. SOP Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Tulungagung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standart Operating

Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal 11 Agustus 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 11 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2015 Nomor 28

Page 8: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

LA

MPIR

AN

:

PE

RA

TU

RA

N B

UPA

TI T

ULU

NG

AG

UN

G

NO

MO

R

: 2

8 T

AH

UN

2015

TA

NG

GA

L

: 1

1 A

gu

stu

s 2

015

SO

P S

urat Ijin

Pem

utaran

/Pen

ayang

an F

ilm d

an U

saha R

ental M

edia E

lektron

ik

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 3 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan P

enomoran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin U

saha P

emu

taran/P

enayan

gan

F

ilm d

an R

ekaman

Vid

eo :

1. Mengisi form

ulir permohonan

. 2. F

otokopi KT

P pem

ilik/direktur/ penanggungjawab

. 3. F

otokopi NP

WP

. 4. P

as photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

5. Rekom

endasi organisasi usaha perfilman

(PE

RB

IKI).

Persyaratan

Ijin U

saha R

ental M

edia E

lektron

ik : 1. M

engisi formulir perm

ohonan.

2. Fotokopi K

TP

pemilik/direktur/penanggungjaw

ab.

3. Fotokopi N

PW

P.

4. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lem

bar. 5. R

ekomendasi perusahaan pengedar rekam

an video.

Page 9: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Gan

gg

uan

(HO

)

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

No

n U

saha

Sekretariat

Tim

Tekn

is K

epala

Hari

Biaya

M

aksimal 9 hari kerja

I. IND

US

TR

I BE

RA

T

Luas (m²)

<500 R

p.3.600,00 500s/d1.000 R

p.3.150,00 1.001s/d2.000R

p.2.700,00 >

2.000 Rp.1.800,00

II. IN

DU

ST

RI S

ED

AN

G

Luas (m²)

<500 R

p.2.700,00 500s/d1.000 R

p.2.250,00 1.001s/d2.000R

p.2.160,00 >

2.000 Rp.1.350,00

III. IN

DU

ST

RI R

ING

AN

Luas (m

²) <

500 Rp.1.800,00

500s/d1.000 Rp.1.440,00

1.001s/d2.000Rp.1.080,00

>2.000 R

p. 720,00

IV. IN

DU

ST

RI R

UM

AH

TA

NG

GA

(H

OM

E IN

DU

ST

RI)/

IND

US

TR

I KE

CIL

Luas (m²)

<100 R

p. 900,00 100s/d500 R

p. 630,00 501s/d1.000 R

p. 360,00 >

1.000 Rp. 270,00

V

. Toko B

ahan Bangunan, T

oko B

ahan Kim

ia, Toko M

akanan

Ternak, dan lain usaha

sejenisnya Luas (m

²) <

50 Rp. 1.800,00

50 s/d 100 Rp. 1.440,00

101 s/d 500 Rp. 1.080,00

>500 R

p. 720,00

VI. T

oko Onderdil K

endaraan B

ermotor, T

oko Elektronik,

Toko T

ekstil dan Sandang,

Apotik dan T

oko Obat, dan

lain usaha sejenis Luas (m

²) <

50 Rp. 1.400,00

50 s/d 100 Rp. 1.100,00

101 s/d 500 Rp. 800,00

Pengajuan B

erkas

Perm

ohonan

Pengecekan B

erkas

Pengecekan dan

Paraf K

abid

Tanda T

angan Ijin

Survey T

im T

eknis (dan rapat jika perlu)

Bendahara P

enerima

Pem

bayaran Retribusi

Paraf K

abid

Pengetikan U

ndangan

Tim

Teknis

Penom

oran dan Paraf

Sekretaris

Tanda T

angan Undangan

Pengetikan dan P

enomoran

Pengecekan

dan Paraf

Sekretaris

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir.

2. Fotokopi K

TP

berlaku/akta pendirian usaha

.

3. Fotokopi surat / sertifkat tanah disahkan desa / kelurahan.

4. Surat pernyataan tidak keberatan tetangga berm

aterai.

5. Perjanjian sew

a atau pernytaan tidak keberatan dan fotokopi

KT

P pem

ilik jika tanah bukan milik pem

ohon.

6. Fotokopi akta pendirian usaha.

7. Denah lokasi usaha

8. AM

DA

L/UK

L/UP

L/SP

PL.

9. Ijin lokasi jika diperlukan.

10. Rekom

endasi Lanud Isw

ahyudi khusus untuk tower.

Lengkap

Tidak lengkap

Pem

beritahuan

Penolakan

Penolakan m

enyebutkan alasan

Proses disetujui

Pem

beritahuan Pem

ohon

Pengecekan K

uitansi dan P

enyerahan Ijin

Pem

beritahuan Kuitansi

dan Penerim

aan Ijin

Pem

bayaran dan Penerim

aan Bukti P

embayaran

Penyebaran U

ndangan

Page 10: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

>500 R

p. 500,00

VII. T

oko Buku dan A

lat Tulis,

Toko K

elontong, Toko S

erba A

da, Toko S

walayan dan

usaha lain sejenisnya Luas (m

²) <

50 Rp. 630,00

50 s/d 100 Rp. 450,00

101 s/d 500 Rp. 270,00

>500 R

p. 180,00

VIII. D

iskotek, Karaoke, B

ilyard dan lain usaha sejenisnya

Luas (m²)

<50 R

p. 1.800,00 50 s/d 100 R

p. 1.440,00 101 s/d 500 R

p. 1.080,00 >

500 Rp. 720,00

IX

. Hotel, K

olam R

enang, Tem

pat P

ertunjukan dan Perm

ainan dan usaha lain sejenisnya

Luas (m²)

<50 R

p. 1.800,00 50 s/d 100 R

p. 1.440,00 101 s/d 500 R

p. 1.080,00

>500 R

p. 720,00

X. R

umah M

akan, Toko dan

Persew

aan Kaset dan V

ideo dan usaha lain sejenisnya

Luas (m²)

<50 R

p. 810,00 50 s/d 100 R

p. 630,00 101 s/d 500 R

p. 450,00 >

500 Rp. 270,00

XI.

BK

IA,

Rum

ah S

akit, Laboratorium

Medis, R

umah

Bersalin, P

erbankan, Poliklinik

dan usaha lain sejenisnya Luas (m

²) <

500 Rp.1.260,00

500s/d1.000 Rp. 990,00

1.001s/d5.000 Rp. 720,00

>5.000 R

p. 450,00

XII.G

udang, Bengkel K

endaraan B

ermotor, G

arasi MP

U, M

obil P

engangkat Barang dan

usaha lain sejenisnya Luas (m

²)

Page 11: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

<500 R

p.1.260,00 500s/d1.000 R

p. 990,00 1.001s/d5.000 R

p. 720,00 >

5.000 Rp. 450,00

X

III.Wartel, T

elepon Um

um

Tunggu, B

iro Perjalanan,

Warnet dan usaha lain

sejenisnya Luas (m

²) <

25 Rp. 900,00

25 s/d 50 Rp. 630,00

51 s/d 100 Rp. 360,00

>100 R

p. 270,00

XIV

.Ternak B

abi, Ternak A

yam,

Ternak S

api Perah dan usaha

lain sejenisnya Luas (m

²) <

100 Rp. 450,00

100s/d500 Rp. 360,00

501s/d1.000 Rp. 270,00

>1.000 R

p. 180,00

XV

. Menara B

ergenzet Luas (m

²) <

50 Rp. 1.800,00

50 s/d 100 Rp. 1.440,00

101 s/d 500 Rp. 1.080,00

>500 R

p. 720,00

Page 12: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Usah

a Ind

ustri (IU

I)/Tan

da D

aftar Ind

ustri (T

DI)

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 3 hari kerja T

anpa Biaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Survey

Verifikasi

Pengecekan dan

Sekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Pengetikan dan

Penom

oran

Persyaratan

: In

du

stri Men

eng

ah d

an B

esar 1. M

engisi formulir.

2. Fotokopi K

TP

berlaku pemilik/direktur/penanggung jaw

ab.

3. Fotokopi N

PW

P bagi yang berbadan usaha.

4. Fotokopi ijin H

O bagi yang dipersyaratkan

.

5. Mem

iliki Analisis M

engenai Dam

pak Lingkungan (AD

MA

L)

atau Upaya P

engelolaan Lingkungan Hidup (U

PL).

6. Fotocopy IM

B

7. Fotocopy A

kta Pendirian atau P

erubahan (bila ada) bagi

yang berbadan usaha

8. Khusus bagi P

T harus ada peng

esahan dari Menteri H

ukum

dan HA

M.

9. P

as photo ukuran 4x6 cm.

Ind

ustri K

ecil 1. M

engisi formulir berm

aterai Rp. 3000

2. Fotokopi K

TP

berlaku pemilik/direktur/penanggung jaw

ab.

3. Fotokopi N

PW

P bagi yang berbadan usaha.

4. Fotokopi

ijin H

O

bagi yang

berpotensi m

enimbulkan

gangguan, bahaya dan kerugian.

5. Fotocopy A

kta Pendirian atau P

erubahan (bila ada) bagi

yang berbadan usaha

6. Khusus bagi P

T harus ada pengesahan dari M

enteri Hukum

dan HA

M.

7. P

as photo ukuran 4x6 cm.

Page 13: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Su

rat Ijin U

saha P

erdag

ang

an (S

IUP

) Kecil-B

aru

Pem

oh

on

F

ron

t Office

Bid

ang

Pelayan

an

Perijin

an U

saha

Sekretariat

Kep

ala H

ari B

iaya

Maksim

al 3 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan

Penom

oran

Verifikasi

Pengecekan dan

Sekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir.

2. Fotokopi K

TP

berlaku pemilik/direktur/penanggung jaw

ab.

3. Fotokopi akta P

T/K

operasi/CV

/Firm

a.

4. Fotokopi N

PW

P bagi yang berbadan usaha

.

5. Pengesahan kem

enterian bagi PT

.

6. Pendaftaran di pengadilan negeri bagi C

V/F

irma.

7. Fotokopi ijin H

O b

agi yang dipersyaratkan.

8. Fotokopy IM

B

9. Neraca aw

al perusahaan.

10. Fotokopi T

DP

kantor pusat bagi perusahaan cabang.

11. Pas photo ukuran 4x6 cm

.

12. Surat K

eterangan Kepala D

esa/Kelurahan.

13. Fotokopi S

IUP

kantor pusat bagi peperusahaan cabang.

14. Fotokopi

dokumen

pembukaan

kantor cabang

bagi

perusahaan cabang.

15. Surat keterangan kepala w

ilayah tentang lokasi usaha bagi perusahaan cabang.

Page 14: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P S

urat Ijin

Usah

a Perd

agan

gan

(SIU

P) M

enen

gah

Besar - B

aru

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 3 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Survey

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Pengetikan dan P

enomoran

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir.

2. Fotokopi K

TP

berlaku pemilik/direktur/penanggung jaw

ab.

3. Fotokopi akta P

T/K

operasi/CV

/Firm

a.

4. Fotokopi N

PW

P bagi yang berbadan

usaha.

5. Pengesahan kem

enterian bagi PT

.

6. Pendaftaran di pengadilan negeri bagi C

V/F

irma.

7. Fotokopi ijin H

O bagi yang dipersyaratkan

.

8. Fotokopy IM

B

9. Neraca aw

al perusahaan.

10. Fotokopi T

DP

kantor pusat bagi perusahaan cabang.

11. Pas photo ukuran 4x6 cm

.

12. Surat K

eterangan K

epala Desa/K

elurahan.

13. Fotokopi S

IUP

kantor pusat bagi peperusahaan cabang.

14. Fotokopi

dokumen

pembukaan

kantor cabang

bagi perusahaan cabang.

15. Surat keterangan kepala w

ilayah tentang lokasi usaha bagi perusahaan cabang.

Page 15: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

SIU

P P

end

aftaran U

lang

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 3 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan P

enomoran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

: 1. S

IUP

Asli.

2. Neraca perusahaan tahun terakhir khusus P

T.

3. Fotokopi Ijin H

O bagi yang dipersyarakan

.

Page 16: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

SIU

P P

ergan

tian

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 3 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan

Penom

oran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

SIU

P P

ergan

tian K

arena H

ilang

: 1. S

urat permohonan

.

2. Surat keterangan kehilangan kepolisian

.

3. Fotokopi S

IUP

lama (apabila ada).

4. Pas photo 4x6 cm

sebanyak 2 lembar.

Persyaratan

SIU

P P

ergan

tian

Karen

a Ru

sak: 1. S

urat permohonan.

2. SIU

P asli.

3. Pas photo 4x6 cm

sebanyak 2 lembar.

Page 17: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

SIU

P P

erub

ahan

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a

Sekretariat

Kep

ala H

ari B

iaya

Maksim

al 3 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan P

enomoran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

: 1. S

urat Perm

ohonan.

2. SIU

P A

sli.

3. Neraca perusahaan tahun terakhir khusus P

T.

4. Data pendukung perubahan

.

5. Pas photo 4x6 cm

.

Page 18: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Su

rat Ijin P

emakaian

Gu

dan

g (S

IPG

)/Tan

da D

aftar Gu

dan

g (T

DG

)

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a

Sekretariat

Kep

ala H

ari B

iaya

Maksim

al 4 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Survey

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Pengetikan dan

Penom

oran

Persyaratan

SIP

G :

1. Mengisi form

ulir permohonan

. 2. F

otokopi NP

WP

. 3. F

otokopi KT

P pem

ilik/direktur/penanggung jawab.

4. Fotokopi surat pengesahan badan hukum

khusus P

T atau akta pendirian khusus koperasi.

5. Fotokopi Ijin G

angguan bagi yang dipersyaratkan. 6. F

otokopi IMB

pendirian gudang. 7. F

otokopi SIU

P.

8. Berita A

cara Pem

eriksaan (BA

P) dan S

urat Tugas

Pem

eriksaan. 9. P

as photo pemilik/direktur/penanggung jaw

ab 4x6 sebanyak 3 lem

bar. 10. F

otokopi perjanjian pemakaian atau penguasaan

gudang dengan pemilik, jika bukan m

ilik sendiri.

Page 19: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Tan

da D

aftar Peru

sahaan

(TD

P)

Pem

oh

on

F

ron

t Office

Bid

ang

Pelayan

an

Perijin

an U

saha

Sekretariat

Kep

ala H

ari B

iaya

Maksim

al 3 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan P

enomoran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir.

2. Fotokopi K

TP

berlaku pemilik/direktur/penanggung jaw

ab.

3. Fotokopi akta P

T/K

operasi/CV

/Firm

a.

4. Fotokopi N

PW

P bagi yang berbadan usaha

.

5. Pengesahan kem

enterian bagi PT

.

6. Pendaftaran di pengadilan negeri bagi C

V/F

irma.

7. Fotokopi ijin H

O bagi yang dipersyaratkan

.

8. Neraca aw

al perusahaan.

9. Fotokopi T

DP

kantor pusat bagi perusahaan cabang.

10. Pas photo ukuran 4x6 cm

.

11. Surat K

eterangan Kepala D

esa/Kelurahan.

12. Fotokopi S

IUP

kantor pusat bagi peperusahaan cabang.

13. Fotokopi

dokumen

pembukaan

kantor cabang

bagi

perusahaan cabang.

14. Surat kete

rangan kepala wilayah tentang lokasi usaha bagi

perusahaan cabang.

Page 20: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Su

rat Ijin P

eng

gilin

gan

Pad

i (HU

LL

ER

) dan

Pen

yoso

han

Beras

Pem

oh

on

F

ron

t Office

Bid

ang

Pelayan

an

Perijin

an U

saha

Sekretariat

Kep

ala H

ari B

iaya

Maksim

al 3 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Survey

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Pengetikan dan

Penom

oran

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir perm

ohonan.

2. Fotokopi K

TP

berlaku pemilik/direktur/penanggung jaw

ab.

3. Fotokopi Ijin G

angguan / HO

.

4. Fotokopy IM

B

5. Fotokopi Ijin M

endirikan Bangunan / IM

B.

Page 21: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Men

gg

un

akan

Lap

an

gan

Ola

h R

ag

a M

ilik P

em

erin

tah

Daera

h

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 2 hari kerja

Lap

an

ga

n O

lah

Ra

ga K

ecam

ata

n

Kau

ma

n

1. K

esenia

n (tid

ak d

ipungut b

iaya

) 30.0

00,-

/hari

2. K

esenia

n (d

ipungun b

iaya

) 40.0

00,-/h

ari

3. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (b

ers

ifat la

tihan) 4

.000,-/h

ari

4. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (d

ilom

bakan) 1

0.0

00,-

5. S

epak B

ola

a

. Perta

ndin

gan (tid

ak d

ipungut

bia

ya) 1

0.0

00,-

b. P

erta

ndin

gan a

nta

r klu

b d

ala

m K

ab.

Tulu

ngagung (d

ipungut b

iaya

masuk)

25.0

00,-

c. P

erta

ndin

gan ya

ng m

engik

ut s

erta

kan

klu

b d

ari lu

ar K

ab. T

ulu

ngagung (d

ipungut

bia

ya m

asuk) 5

0.0

00,-

Lap

ora

n O

lah

R

ag

a S

am

ar

Kecam

ata

n

Pag

erw

ojo

1. K

esenia

n (tid

ak d

ipungut b

iaya

) 20.0

00,-

/hari

2. K

esenia

n (d

ipu

ng

un

bia

ya) 4

0.0

00

,-/hari

3. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (b

ers

ifat la

tihan) 4

.000,-/h

ari

4. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (d

ilom

bakan) 1

0.0

00,-

Lap

ora

n

Ola

h

Rag

a

Pem

a

Kecam

ata

n

Ng

un

ut

1. K

esenia

n (tid

ak d

ipungut b

iaya

) 20.0

00,-

/hari

2. K

esenia

n (d

ipungun b

iaya

)

a. S

iang h

ari 7

5.0

00,-

b. S

ehari s

em

ala

m 1

00.0

00,-

3. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (b

ers

ifat la

tihan) 4

.000,-/h

ari

4. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (d

ilom

bakan) 1

0.0

00,-

5. S

epak B

ola

a. P

erta

ndin

gan (tid

ak d

ipungut

bia

ya) 5

.000,-

b. P

erta

ndin

gan a

nta

r klu

b d

ala

m K

ab.

Tulu

ngagung (d

ipungut b

iaya

masuk)

15.0

00,-

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan

Penom

oran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Penyerahan

Dokum

en Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin P

eng

gu

naan

Lap

ang

an P

emd

a : 1. M

engisi formulir perm

ohonan.

2. Fotokopi K

TP

.

Page 22: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

c. P

erta

ndin

gan ya

ng m

engik

ut s

erta

kan

klu

b d

ari lu

ar K

ab. T

ulu

ngagung

(dip

ung

ut b

iaya

ma

su

k) 3

0.0

00,-

Lap

an

ga

n O

lah

Ra

ga B

oy

ola

ng

u

Kecam

ata

n B

oyo

lan

gu

1. K

esenia

n (tid

ak d

ipungut b

iaya

) 20.0

00,-

/hari

2. K

esenia

n (d

ipungun b

iaya

) a

. Sia

ng h

ari 5

0.0

00,-

b. S

ehari s

em

ala

m 8

0.0

00,-

3. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (b

ers

ifat la

tihan) 5

.000,-/h

ari

4. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (d

ilom

bakan) 1

0.0

00,-

5. S

epak B

ola

a. P

erta

ndin

gan (tid

ak d

ipungut

bia

ya) 5

.000,-

b. P

erta

ndin

gan a

nta

r klu

b d

ala

m K

ab.

Tulu

ngagung (d

ipungut b

iaya

masuk)

15.0

00,-

c. P

erta

ndin

gan ya

ng m

engik

ut s

erta

kan

klu

b d

ari lu

ar K

ab. T

ulu

ngagung

(dip

un

gut b

iaya

masuk) 3

0.0

00,-

Lap

an

ga

n O

lah

Ra

ga W

on

okro

mo

K

ecam

ata

n G

on

da

ng

1. K

esenia

n (tid

ak d

ipungut b

iaya

) 20.0

00,-

/hari

2. K

esenia

n (d

ipungut b

iaya

)

a. S

iang h

ari 5

0.0

00,-

b. S

ehari s

em

ala

m 8

0.0

00,-

3. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (b

ers

ifat la

tihan) 5

.000,-/h

ari

4. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (d

ilom

bakan) 1

0.0

00,-

5. S

epak B

ola

a. P

erta

ndin

gan (tid

ak d

ipungut

bia

ya) 5

.000,-

b. P

erta

ndin

gan a

nta

r klu

b d

ala

m K

ab.

Tulu

ngagung (d

ipungut b

iaya

masuk)

15.0

00,-

c. P

erta

ndin

gan ya

ng m

engik

ut s

erta

kan

klu

b d

ari lu

ar K

ab. T

ulu

ngagung

(dip

ung

ut b

iaya

ma

su

k) 3

0.0

00,-

Lap

an

ga

n

Ola

h

Rag

a

Ban

jare

jo

Kecam

ata

n R

ejo

tan

ga

n

1. K

esenia

n (tid

ak d

ipungut b

iaya

) 20.0

00,-

/hari

2. K

esenia

n (d

ipungun b

iaya

) a

. Sia

ng h

ari 5

0.0

00,-

Page 23: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

b. S

ehari s

em

ala

m 8

0.0

00,-

3. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (b

ers

ifat la

tihan) 5

.000,-/h

ari

4. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (d

ilom

bakan) 1

0.0

00,-

5. S

epak B

ola

a. P

erta

ndin

gan (tid

ak d

ipungut

bia

ya) 5

.000,-

b. P

erta

ndin

gan a

nta

r klu

b d

ala

m K

ab.

Tulu

ngagung (d

ipungut b

iaya

masuk)

15.0

00,-

c. P

erta

ndin

gan ya

ng m

engik

ut s

erta

kan

klu

b d

ari lu

ar K

ab. T

ulu

ngagung

(dip

ung

ut b

iaya

ma

su

k) 3

0.0

00,-

Lap

an

ga

n

Ola

h

Ra

ga

Su

mb

erd

ad

ap

K

ecam

ata

n P

uca

ng

lab

an

1. K

esenia

n (tid

ak d

ipungut b

iaya

) 10.0

00,-

/hari

2. K

esenia

n (d

ipungun b

iaya

) a

. Sia

ng h

ari 5

0.0

00,-

b. S

ehari s

em

ala

m 8

0.0

00,-

3. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (b

ers

ifat la

tihan) 5

.000,-/h

ari

4. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (d

ilom

bakan) 1

0.0

00,-

5. S

epak B

ola

a. P

erta

ndin

gan (tid

ak d

ipungut

bia

ya) 5

.000,-

b. P

erta

ndin

gan a

nta

r klu

b d

ala

m K

ab.

Tulu

ngagung (d

ipungut b

iaya

masuk)

15.0

00,-

c. P

erta

ndin

gan ya

ng m

engik

ut s

erta

kan

klu

b d

ari lu

ar K

ab. T

ulu

ngagung

(dip

ung

ut b

iaya

ma

su

k) 3

0.0

00,-

Lap

an

ga

n

Ola

h

Rag

a

Su

mb

erd

ad

i K

ecam

ata

n S

um

berg

em

po

l 1. K

esenia

n (tid

ak d

ipungut b

iaya

) 20.0

00,-

/hari

2. K

esenia

n (d

ipungun b

iaya

) a

. Sia

ng h

ari 5

0.0

00,-

b. S

ehari s

em

ala

m 8

0.0

00,-

3. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (b

ers

ifat la

tihan) 5

.000,-/h

ari

4. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (d

ilom

bakan) 1

0.0

00,-

5. S

epak B

ola

a. P

erta

ndin

gan (tid

ak d

ipungut

bia

ya) 5

.000,-

b. P

erta

ndin

gan a

nta

r klu

b d

ala

m K

ab.

Tulu

ngagung (d

ipungut b

iaya

masuk)

15.0

00,-

Page 24: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

c. P

erta

ndin

gan ya

ng m

engik

ut s

erta

kan

klu

b d

ari lu

ar K

ab. T

ulu

ngagung

(dip

ungut b

iaya

masuk) 3

0.0

00,-

Lap

an

ga

n O

lah

Ra

ga S

tad

ion

Keta

no

n

Kecam

ata

n K

ed

on

gw

aru

1. K

esenia

n (tid

ak d

ipungut b

iaya

) 20.0

00,-

/hari

2. K

esenia

n (d

ipungut b

iaya

) a

. Sia

ng h

ari 5

0.0

00,-

b. S

ehari s

em

ala

m 8

0.0

00,-

3. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (b

ers

ifat la

tihan) 5

.000,-/h

ari

4. A

tletik

, senam

(ola

h ra

ga s

eje

nis

) (d

ilom

bakan) 1

0.0

00,-

5. S

epak B

ola

a. P

erta

ndin

gan (tid

ak d

ipungut

bia

ya) 5

.000,-

b. P

erta

ndin

gan a

nta

r klu

b d

ala

m K

ab.

Tulu

ngagung (d

ipungut b

iaya

masuk)

15.0

00,-

c. P

erta

ndin

gan ya

ng m

engik

ut s

erta

kan

klu

b d

ari lu

ar K

ab. T

ulu

ngagung

(dip

ung

ut b

iaya

ma

su

k) 3

0.0

00,-

Lap

an

ga

n W

ira M

an

dala

Tu

lun

gag

un

g

1. K

esenia

n (tid

ak d

ipungut b

iaya

) 20.0

00,-

/hari

2. K

esenia

n (s

eje

nis

) (dip

ungun b

iaya

) a

. Sia

ng h

ari 1

00.0

00,-

b. S

ehari s

em

ala

m 1

80.0

00,-

Pan

gg

un

g K

ese

nia

n L

ap

an

ga

n W

ira

Man

dala

1. T

idak d

ipungut b

iaya

masuk 1

00.0

00,-

/hari

2. D

ipungut b

iaya

masuk 2

50.0

00,-/h

ari

Lap

an

ga

n T

en

is P

en

do

po

Kab

up

ate

n

Tu

lun

gag

un

g d

an

Sara

na K

rida

Rejo

ag

un

g

1. U

ntu

k la

tihan p

em

akaia

n s

atu

lap

an

ga

n

sem

inggu s

ekali d

ala

m 1

bula

n

Pagi :(p

ukul 0

6.0

0 s

/d 1

0.0

0)

Rp 2

.000,0

0 / ja

m

Sia

ng :(p

ukul 1

4.0

0 s

/d 1

8.0

0)

Rp 2

.000,0

0 / ja

m

Mala

m:(p

ukul 1

8.0

0 s

/d 2

2.0

0)

Rp 3

.000,0

0 / ja

m

Page 25: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

2.U

ntu

k p

erta

ndin

gan a

nta

r klu

b s

atu

la

pa

nga

n

Pagi :(p

ukul 0

6.0

0 s

/d 1

0.0

0)

Rp 1

0.0

00,0

0 / ja

m

Sia

ng :(p

ukul 1

4.0

0 s

/d 1

8.0

0)

Rp 7

.500,0

0 / ja

m

Mala

m:(p

ukul 1

8.0

0 s

/d 2

2.0

0)

Rp 1

5.0

00,0

0 / ja

m

Page 26: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Usah

a Ru

mah

Ko

s (den

gan

kamar leb

ih d

ari 10)

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 4 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan P

enomoran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin U

saha H

otel :

1. Mengisi form

ulir permohonan

2. Fotokopi S

urat Ijin G

angguan / HO

. 3. F

otokopi Ijin Lokasi. 4. D

okumen A

MD

AL (diatas 200 kam

ar) 5. D

okumen U

KLdan U

PL (dibaw

ah 200 kamar)

6. Fotokopi IM

B.

7. Fotokopi Laik S

ehat rumah kos dari D

inas K

esehatan. 8. F

otokopi pemilik/direktur/penanggungjaw

ab. 9. P

as photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

Page 27: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Ijin U

saha T

oko

Mo

dern

(IUT

M)

Pem

oh

on

F

ron

t Office

Bid

ang

Pelayan

an

Perijin

an U

saha

Sekretariat

Kep

ala H

ari B

iaya

Maksim

al 7 hari kerja

Bia

ya

adm

inis

trasi

pendafta

ran bara

ng (L

istin

g

fee)

hanya

untu

k

pro

duk

baru

dengan

besara

n

sebagai b

erik

ut:

1.K

ate

gori

Hyp

erm

ark

et

palin

g

ban

yak

Rp.

150.0

00,0

0

(sera

tus

lima

pulu

h

ribu

rupia

h)

untu

k setia

p je

nis

pro

duk s

etia

p

gera

i dengan b

iaya

palin

g

ban

yak

R

p.

10.0

00.0

00,0

0

(sepulu

h

juta

ru

pia

h)

untu

k

setia

p

jenis

pro

duk

di

sem

ua

gera

i; 2.K

ate

gori

Superm

ark

et

palin

g

ban

yak

Rp.

75.0

00,0

0

(tuju

h

pulu

h

lima

ribu

rupia

h)

untu

k setia

p je

nis

pro

duk s

etia

p

gera

i dengan b

iaya

palin

g

ban

yak R

p. 1

0.0

00.0

00,0

0

(sepulu

h ju

ta ru

pia

h) u

ntu

k setia

p

jenis

pro

duk

dis

em

ua g

era

i; 3.K

ate

gori M

inim

ark

et p

alin

g

ban

yak R

p. 5

.000,0

0 (lim

a

ribu

rupia

h)

untu

k

setia

p

jenis

pro

duk

setia

p

gera

i dengan

bia

ya

palin

g

ban

yak R

p.

20.0

00.0

00,0

0 (d

ua pulu

h

juta

ru

pia

h)

untu

k

setia

p

jenis

pro

duk

di

sem

ua

gera

i.

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian

Agenda

Pengetikan dan

Penom

oran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin U

saha T

oko

Mo

dern

: 1. M

engisi formulir perm

ohonan 2. F

otokopi KT

P penanggung jaw

ab. 3. F

otokopi Ijin Lokasi. 4. F

otokopi Ijin Gangguan / H

O

5. Fotokopi Ijin M

endirikan Bangunan / IM

B.

6. Rencana kem

itraan dengan UM

KM

/Koperasi.

7. Surat pernyataan kebenaran alam

at perusahaan. 8. F

otokopi NP

WP

. 9. P

as photo ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.

10. Surat pernyataan kesanggupan m

elaksanakan dan m

ematuhi peraturan yang berlaku.

Page 28: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Ijin P

emasan

gan

dan

Pen

emp

atan R

eklame In

siden

til/Biasa

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 2 hari kerja

Berdasarkan

Perbup

Nom

or 39 Tahun 2014

tentang P

enyelenggaraan

Reklam

e

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan,

Penom

oran, P

enghitungan

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Penyerahan D

okumen

Ijin dan Paraf

Reklam

e

Penerim

aan Dokum

en Ijin dan R

eklame

Pem

bayaran Pajak

ke Kas D

aerah

Persyaratan

Ijin R

eklame In

sid

entil/B

iasa :

1. Mengisi form

ulir permohonan

. 2. F

otokopi KT

P rangkap 1.

3. Bukti P

embayaran P

ajak.

4. Denah lokasi pem

asangan reklame.

Page 29: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

Penerim

aan D

okumen Ijin

SO

P Ijin

Pem

asang

an d

an P

enem

patan

Reklam

e Perm

anen

- Berko

ntru

ksi

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat T

im T

eknis

Kep

ala H

ari B

iaya

M

aksimal 7 hari kerja

B

erdasarkan P

erbup N

omor 39 T

ahun 2014 tentang P

enyelenggaraan R

eklame

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan

Berkas

Penyebaran U

ndangan

Pengecekan dan P

araf Kabid

Tanda T

angan Ijin

Survey dan R

apat T

im T

eknis

Penyerahan D

okumen

Ijin

Paraf K

abid

Pengetikan U

ndangan

Tim

Teknis

Penom

oran dan Paraf

Sekretaris

Tanda T

angan Undangan

Pengetikan dan P

enomoran

Pengecekan

dan Paraf

Sekretaris

Persyaratan

Ijin R

eklame P

erman

en :

1. Mengisi form

ulir permohonan

. 2. F

otokopi KT

P rangkap 1.

3. Denah lokasi pem

asangan reklame.

4. Gam

bar dan perhitungan kontruksi. 5. F

otokopi IMB

. 6. B

ukti pembayaran retribusi sew

a lahan. 7. B

ukti pembayara

n pajak.

Page 30: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Men

dirikan

Ban

gu

nan

(IMB

) Pen

ertiban

dan

Ru

mah

Tin

gg

al

Pem

oh

on

F

ron

t Office

Bid

ang

PP

NO

N

US

AH

A

Sekretariat

Kep

ala H

ari B

iaya

Maksim

al 7 hari kerja

Perh

itungan besar

keciln

ya

retrib

usi s

ura

t ijin d

itentu

kan

ole

h :

1. L

uas b

angunan

2. M

anfa

at

fungsi

bangunan

3. L

eta

k b

angunan

S

esuai P

era

tura

n D

aera

h

Kabupate

n T

ulu

ngagung

No 1

7 T

ahun 2

010

Harg

a S

atu

an (T

arif)

Retrib

usi Ijin

Mendirik

an

Bangunan G

edung

a. R

etrib

usi p

em

bin

aan

pen

yele

ngara

an

bangunan

1.

Bangunan

Gedung

Rp.4

.000,- / m

2 2. K

onstru

ksi p

em

bata

s/

penahan/p

engam

an

- Pagar

Rp.1

.000,-/m

² - T

anggul/re

train

ing

wall R

p.1

.000,-/m

² - T

ura

p b

ata

s

kavelin

g/p

ers

il R

p.1

.000,-/m

² 3. K

onstru

ksi p

enanda

masuk

- Gapura

Rp.1

.000,-/m

² - G

erb

ang

Rp.1

.000,-/m

²

Pengecekan B

erkas

Agenda

Penghitungan

Pengetikan dan P

enomoran

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Pengecekan dan P

araf Kabid

Bendahara

Penerim

a

Pem

bayaran Retribusi

Tidak lengkap

Lengkap

Pem

beritahuan P

emohon

Pengecekan K

uitansi dan P

enyerahan Ijin

Pem

beritahuan K

uitansi dan

Penerim

aan Ijin

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir perm

ohonan.

2. Gam

bar dena

h dan

situasi

skal 1:100

disertai

penjelasan

dan

penggunaan

rangkap 2

.

3. Fotoko

pi surat/sertifkat tanah ra

ngkap 1.

4. Fotoko

pi KT

P pe

moh

on rangkap

1.

5. Surat

pernyata

an b

ahwa

bangun

an d

ibuat se

belum

ta

hun 2000

(untuk banguna

n dibuat sebelum

tahun 20

00), ditandata

ngani K

epala

Desa / K

elurahan.

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Page 31: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Men

dirikan

Ban

gu

nan

(IMB

) Baru

Fasu

m K

om

ersil

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

No

n U

saha

Sekretariat

Tim

Tekn

is K

epala

Hari

Biaya

M

aksimal 7 h

ari kerja

Perhitungan besar kecilnya

retribusi surat ijin

ditentukan oleh :

4. Luas bangunan 5. M

anfaat fungsi bangunan

6. Letak bangunan S

esuai Peraturan D

aerah

Kabupaten T

ulungagung

No 17 T

ahun 2010

Harga S

atuan (Tarif)

Retribusi Ijin M

endirikan

Bangunan G

edung

a. Retribusi pem

binaan

penyelengaraan bangunan

1. Bangunan G

edung

Rp.4.000,- / m

2

2. Konstruksi pem

batas/

penahan/pengaman

- Pagar

Rp.1.000,-/m

²

- Tanggul/retraining w

all

Rp.1.000,-/m

²

- Turap batas

kaveling/persil Rp.1.000,-

/m²

3. Konstruksi penanda

masuk

- Gapura

Rp.1.000,-/m

²

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Penyebaran U

ndangan

Pengecekan dan P

araf Kabid

Tanda T

angan Ijin

Survey T

im T

eknis (dan rapat jika perlu)

Bendahara P

enerima

Pem

bayaran Retribusi

Paraf K

abid

Pengetikan U

ndangan

Tim

Teknis

Penom

oran dan Paraf

Kabag S

eretaris

Tanda T

angan Undangan

Pengetikan dan P

enomoran

Pengecekan dan P

araf

Kabag S

ekretaris

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir.

2. Surat pe

nyataan sanggup m

enerima

sanksi bila terjadi pe

langgaran,

bermatera

i Rp 6.000,-.

3. Fotoko

pi surat/sertifkat tanah lega

lisir desa/kelurah

an.

4. Fotoko

pi KT

P/a

kta perusa

haan pemohon rangkap 2.

5. Gam

bar banguna

n dimoho

nkan dan disahkan dinas tekn

is.

6. Surat

keterangan

perubah

an sta

tus ta

nah “s”

ke “d”,

bila

sudah

sesuai R

UT

RK

tidak diperlukan.

7. Surat pern

yataan p

ersetujuan

tetangga

untuk ba

ngunan b

ertingkat,

bermatera

i Rp 6.000,-

8. Perhitun

gan konstruksi rangka baja dan lebih dari 2 tingka

t.

9. Surat

pernyataan

dan fotoko

pi K

TP

pemilik

tanah,

bagi

pemohon

yang tanah bukan miliknya

.

10. F

otokopi N

PW

P

Lengkap

Tidak lengkap

Pem

beritahuan

Penolakan

Penolakan m

enyebutkan

alasan

Proses disetujui

Pem

beritahuan Pem

ohon

Pengecekan K

uitansi dan P

enyerahan Ijin

Pem

beritahuan Kuitansi

dan Penerim

aan Ijin

Pem

bayaran dan Penerim

aan Bukti P

embayaran

Page 32: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

- Gerbang

Rp.1.000,-/m

²

4. Konstruksi P

erkerasan

- Jalan Rp.1.000,-/m

²

- Lapangan parkir

Rp.1.000,-/m

²

- Lapangan upacara

Rp.1.000,-/m

²

- Lapangan Olahraga

Terbuka R

p.1.000,-/m²

- Penim

bunan barang, dll

Rp.1.000,-/m

²

5. Konstruksi P

enghubung

- Jembatan

Rp.1.000,-/m

²

- Box culvert

Rp.1.000,-/unit

- Dueker,gorong-gorong

saluran / drainase

Rp.1.000,-/m

²

6. Konstruksi

kolam/reservoir baw

ah

tanah

- Kolam

renang

Rp.3.500,-/m

³

- Kolam

pengolahan air

Rp.3.500,-/m

³

- Reservoir baw

ah tanah

Rp.3.500,-/m

³

- Waste w

ater treatment

plant Rp.3.500,-/m

³

- Saluran air R

p.1.500,-/m²

Page 33: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

7. Konstruksi m

enara

- Menara antena

Rp.100.000,-/m

- Menara reservoir

Rp.7.000,-/m

³

- Cerobong

Rp.7.000,-/m

8. Konstruksi m

onument

- Tugu

Rp.3.500,-/m

- Patung

Rp.3.500,-/m

9. Konstruksi instalasi

- Instalasi listrik dan

jaringan listrik bawah tanah

Rp.4.000,-/m

- Instalasi

telekomunikasi dan

jaringan telkom baw

ah

tanah Rp. 25.000,- /m

²

- Instalasi pengolahan

Rp.4.000,-/m

²

- Instalasi bahan bakar

Rp.4.000,-/m

²

- Jaringan gas bawah

tanah Rp.4.000,-/m

²

- Konstruksi pondasi

mesin diluar bangunan

Rp.14.000,-/m

²

- Jembatan atau lift

(service kendaraan diluar

bangunan) Rp.14.000,-/m

²

Page 34: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

10.Konstruksi reklam

e

- Billboard/B

ando

Rp.25.000,-/m

²

- Papan Iklan

Rp.25.000,-/m

²

- Papan nam

a (berdiri

sendiri atau berupa tembok

pagar) Rp.15.000,-/m

²

b. Retribusi P

enyediaan

Adm

inistrasi IMB

(Pem

ecahan dokumen

IMB

, pembuatan duplikat

atau copy dokumen yang

dilegalisirkan sebagai

pengganti dokumen IM

B

yang hilang atau rusak,

pemuthakhir an data atas

permohonan pem

ilik

bangunan gedung, dan

/atau perubahan non teknis

lainnya) Rp. 25.000,-

c. Retribusi penyediaan

formulir perm

ohonan IMB

termasuk biaya

pendaftaran Rp.5.000,-

Page 35: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Usah

a Perikan

an

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 2 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin B

aru:

1. Mengisi form

ulir permohonan

. 2. F

otokopi KT

P pem

ilik/direktur/ penanggungjawab

. 3. F

otokopi NP

WP

. 4.F

otokopy IMB

5. P

as photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

Persyaratan

Ijin L

ama :

1. Mengisi form

ulir permohonan

. 2. F

otokopi KT

P pem

ilik/direktur/ penanggungjawab

. 3. F

otokopi ijin lama.

Page 36: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Tan

da D

aftar Usah

a Pariw

isataan (T

DU

P)

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 3 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan

penomoran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin U

saha K

epariw

isataan (b

aru) :

1. Mengisi form

ulir permohonan

. 2. F

otokopi Ijin Gangguan.

3. Fotokopi IM

B.

4. Fotokopi K

TP

Pem

ilik/penanggung jawab 1 lem

bar. 5. F

otokopi NP

WP

. 6. P

as photo 4x6 3 lembar.

Persyaratan

Daftar U

lang

: 1. M

engisi formulir perm

ohonan. 2. F

otokopi KT

P pem

ilik/penanggung jawab 1 lem

bar.

3. Fotokopi ijin lam

a 1 lembar.

Page 37: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Ijin T

emp

at Pen

itipan

Ken

daraan

Berm

oto

r

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 4 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Survey

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Pengetikan dan

Penom

oran

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir.

2. Fotokopi K

TP

berlaku pemilik/direktur/penanggung jaw

ab.

3. Fotokopi

sertifikat tanah

atau perjanjian

sewa

jika lokasi

lahan bukan miliknya.

4. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lem

bar.

5. Surat pernyataan tidak keberatan tetangga disahkan kepala

wilayah.

6. Fotokopi Ijin G

angguan / HO

.

7. Fotokopi Ijin M

endirikan Bangunan / IM

B.

8. Fotokopi N

PW

P.

9. Fotokopi akta pendirian usaha bila berbadan hukum

.

10. Gam

bar denah lokasi.

Page 38: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Ijin U

saha Jasa K

on

truksi (IU

JK)

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 7 hari kerja

Tanpa B

iaya

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Survey

Penghitungan

Pengetikan dan P

enomoran

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Pengecekan dan P

araf Kabid

Tidak lengkap

Lengkap

Tolak m

enyebutkan alasan P

roses disetujui

Pem

beritahuan P

emohon

Penerim

aan ijin

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir perm

ohonan. 2. F

otokopi tanda terima pengam

bilan formulir.

3. Fotokopi sertifikat badan usaha.

4. Fotokopi S

IUP

. 5. F

otokopi TD

P.

6. Fotokopi A

kta Pendirian P

erusahaan. 7. F

otokopi NP

WP

. 8. S

urat keterangan domisili dari desa/kelurahan.

9. Surat

pernyataan bukan

PN

S/T

NI/P

olri, berm

aterai R

p 6000,-. 10. S

urat pernyataan

direktur tidak

menjabat

di perusahaan lain berm

aterai Rp 6.000,-.

11. Mengisi daftar pengurus perusahaan, form

at L-1.2.

12. Fotokopi ijazah dan K

TP

pengurus. 13. M

engisi daftar tenaga non teknis perusahaan sesuai form

at L-1.3. 14. F

otokopi ijazah dan KT

P tenaga non teknis.

15. Mengisi daftar tenaga teknis, form

at L-1.4.

16. Fotokopi ijazah, K

TP

dan Sertifikat T

enaga Teknik.

17. Surat

pernyataan tenaga

teknik tugas

penuh perusahaan berm

aterai Rp 6.000,- form

at L-1.5. 18. D

aftar pengalam

an tenaga

teknik tugas

penuh perusahaan, form

at L-1.6.

19. Daftar peralatan perusahaan, form

at L-1.7.

20. Fotokopi bukti kepem

ilikan/sewa alat perusahaan.

21. Neraca

badan usaha

ditandatangani direktur

bermaterai R

6.000,- format L-1.8.

22. Daftar pengalam

an perusahaan format L

-1.9. 23. G

ambar denah lokasi kantor perusahaan.

24. Pas photo berw

arna direktur 3x4 cm, 2 lem

bar. 25. F

oto papan nama perusahaan

Page 39: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Lo

kasi

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

No

n U

saha

Sekretariat

Tim

Tekn

is K

epala

Hari

Biaya

M

aksimal 14 hari kerja

Tanpa B

iaya

Pengajuan B

erkas

Perm

ohonan P

engecekan Berkas

Penyebaran U

ndangan

Pengecekan dan

Paraf K

abid

Tanda T

angan Ijin

Survey T

im T

eknis (dan rapat jika perlu)

Penerim

aan Ijin

Paraf K

abid

Pengetikan U

ndangan T

im T

eknis

Penom

oran dan Paraf

Sekretaris

Tanda T

angan Undangan

Pengetikan dan P

enomoran

Pengecekan

dan Paraf

Sekretaris

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir.

2. Fotokopi K

TP

berlaku/akta pendirian usaha

. 3. F

otokopi NP

WP

. 4. Jenis kegiatan usaha berupa proposal pem

anfaatan lahan.

5. Letak dan luas lahan rekomendasi B

PN

. 6. P

eta lokasi berdasarkan tata gunan lahan.

7. AM

DA

L/UK

L/UP

L (sesuai yang dipersyaratkan). 8. P

ernyataan persetujuan tetangga

. 9. G

ambar site plan tam

pak denah dan lokasi. 10. R

ekomendasi instasi teknis (m

is: SP

BE

dari Pertam

ina).

11. Surat kuasa pem

ohon apabila diwakilkan.

Lengkap

Tidak lengkap

Pem

beritahuan P

enolakan

Penolakan m

enyebutkan alasan

Proses disetujui

Pem

beritahuan Pem

ohon

Page 40: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Pem

akaian K

ekayaan D

aerah

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 2 hari kerja

Tin

gkat

penggunaan

jasa

retrib

usi

pem

akaia

n

keka

yaan

daera

h

diu

kur

berd

asark

an

jenis

, lu

as,

frekuensi

dan

jangka

waktu

pem

akaia

n

ke

kaka

yaan

daera

h.

Tarif R

etrib

usi P

em

akaia

n K

ekaya

an

Daera

h

I. Pem

akaia

n T

anah

1.U

ntu

k u

saha b

erju

ala

n d

an u

saha

lain

nya

, yakni :

1.1

usaha b

erju

ala

n :

a.P

erk

ota

an 1

50,-/m

²/hari

b.P

edesaan 1

25,-/m

²/hari

c.P

egunungan 7

5,-/m

²/hari

1.2

pele

ngkap u

saha :

a.P

erk

ota

an 7

5,-/m

²/hari

b.P

edesaan 6

0,-/m

²/hari

c.P

egunungan 5

0,-/m

²/hari

2.U

ntu

k p

em

ukim

an / ru

mah ta

ngga

a.P

erk

ota

an 1

.000,-/m

²/tahun

b.P

edesaan 7

50,-/m

²/ tahun

c.P

egunungan 5

00,-/m

²/ tahu

n

3.U

ntu

k S

PB

U, S

PB

E d

an u

saha

seje

nis

nya

beserta

sara

na d

an p

rasara

na

pendukungn

ya, ya

kni :

3.1

untu

k S

PB

U

a.P

erk

ota

an 1

25.0

00,-/m

²/tahun

b.P

edesaan 1

00.0

00,-/m

²/tahun

c.P

egunungan75.0

00,-/m

²/tahun

3.2

untu

k s

ara

na p

endukung (h

ala

man)

a.P

erk

ota

an 5

0.0

00,-/m

²/tahun

b.P

edesaan 3

5.0

00,-/m

²/tahun

c.P

egunungan25.0

00,-/m

²/tahun

4. U

ntu

k u

saha p

erta

nia

n d

an p

erik

anan

pada :

4.1

Lahan P

roduktif :

a.P

erk

ota

an 4

00,-/m

²/tahun

b.P

edesaan 3

00,-/m

²/tahun

c.P

egunungan200,-/m

²/tahun

4.2

Lahan n

on P

roduktif :

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan P

enomoran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Penyerahan

Dokum

en Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin P

eng

gu

naan

Lap

ang

an P

emd

a : 1. M

engisi formulir perm

ohonan.

2. Fotokopi K

TP

.

Page 41: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

a.P

erk

ota

an 2

50,-/m

²/tahun

b.P

edesaan 2

00,-/m

²/tahun

c.P

egunungan150,-/m

²/tahun

5. U

ntu

k p

erk

anto

ran :

a.P

erk

ota

an 3

0.0

00,-/m

²/tahun

b.P

edesaan 2

0.0

00,-/m

²/tahun

c.P

egunungan10.0

00,-/m

²/tahun

6.T

anah s

tren p

ada ja

ringan irig

asi u

ntu

k :

6.1

Perta

nia

n ya

ng b

isa d

ialiri a

ir 400,-

/m²/ta

hun

6.2

Perta

nia

n ya

ng tid

ak b

isa d

ialiri a

ir

200,-/m

²/tahun

6.3

Pem

akaia

n ta

nah u

ntu

k p

erik

anan 3

00,-

/m²/ta

hun

6.4

Pem

asangan p

apan re

kla

me 5

0.0

00,-

/m²/ta

hun

6.5

Tem

pat je

mura

n a

tau p

enim

bangan

bara

ng 1

00,-/m

²/tahun

II.Pem

akaia

n G

edung/B

angunan /R

uangan

1. U

ntu

k p

esta

besar/g

ath

erin

g 7

50.0

00,-

/hari

2. U

ntu

k ra

pat ya

ng d

isele

nggara

kan o

leh

insta

nsi p

em

erin

tah b

aik

sip

il, polri

maupun T

NI, O

rganis

asi S

osia

l ata

u

Politik

, Lem

baga P

endid

ikan ,

Keagam

aan d

an s

eje

nis

nya

250.0

00,-

/hari

3. U

ntu

k p

ertu

nju

kan/p

am

era

n/ k

om

ers

il 3

.1 U

ntu

k p

ertu

nju

kan lo

kal

750.0

00,-/h

ari

3.2

Untu

k p

ertu

nju

kan re

gio

nal

1.5

00.0

00,-/h

ari

3.3

Untu

k p

ertu

nju

kan n

asio

nal

3.0

00.0

00,-/h

ari

4.U

ntu

k ja

sa u

saha / k

anto

r / insta

nsi /

rum

ah d

inas

4.1

Luas b

angunan <

15 m²

-Perk

ota

an 3

.500,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

.700,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 2

.200,-/m

²/bula

n

4.2

Luas b

angunan >

15m²-30m

² -P

erk

ota

an 3

.750,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

.900,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 2

.350,-/m

²/bula

n

4.3

Luas b

angunan >

30m²-45m

²

Page 42: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

-Perk

ota

an 4

.000,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 3

.150,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 2

.500,-/m

²/bula

n

4.4

Luas b

angunan >

45m²-6

0m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

15.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

80.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan155.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 1

90.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

55.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan130.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 1

65.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

30.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan105.0

00,-/m

²/bula

n

4.5

Luas b

angunan >

60m²-7

5m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

45.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

10.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan185.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 2

20.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

85.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan160.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 1

95.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

60.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan135.0

00,-/m

²/bula

n

4.6

Luas b

angunan >

75m²-9

0m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

75.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

40.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan215.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 2

50.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

15.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan19

0.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 2

25.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

90.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan165.0

00,-/m

²/bula

n

4.7

Luas b

angunan >

90m²-1

00m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 3

05.0

00,-/m

²/bula

n

Page 43: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

-Pedesaan 2

70.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan245.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 2

80.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

45.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan220.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 2

55.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

20.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan195.0

00,-/m

²/bula

n

4.8

Luas b

angunan >

100m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

.750,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

.400,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 2

.150,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 2

.500,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

.150,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 1

.900,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 2

.250,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

.900,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 1

.750,-/m

²/bula

n

5.U

ntu

k ru

mah ta

ngga

5.1

Luas b

angunan <

15 m²

-Perk

ota

an 3

.500,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

.700,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 2

.200,-/m

²/bula

n

5.2

Luas b

angunan >

15m²-30m

² -P

erk

ota

an 3

.750,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

.900,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 2

.350,-/m

²/bula

n

5.3

Luas b

angunan >

30m²-45m

² -P

erk

ota

an 4

.000,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 3

.150,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 2

.500,-/m

²/bula

n

5.4

Luas b

angunan >

45m²-6

0m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 1

85.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

50.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan125.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edan

g

-Perk

ota

an 1

60.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

25.0

00,-/m

²/bula

n

Page 44: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

-Pegunungan100.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 1

35.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

00.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 7

5.0

00,-/m

²/bula

n

5.5

Luas b

angunan >

60m²-7

5m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

15.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

80.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan155.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 1

90.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

55.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan130.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

ban

gunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 1

65.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

30.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan105.0

00,-/m

²/bula

n

5.6

Luas b

angunan >

75m²-9

0m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

45.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

10.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan185.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 2

20.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

85.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan160.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 1

95.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

60.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan135.0

00,-/m

²/bula

n

5.7

Luas b

angunan >

90m²-1

00m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

75.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

40.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan215.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 2

50.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

15.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegununga

n190.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 2

55.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

90.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan165.0

00,-/m

²/bula

n

5.8

Luas b

angunan >

100m²

Page 45: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

.500,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

.150,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 1

.900,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 2

.250,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

.900,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 1

.650,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 2

.000,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

.650,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 1

.400,-/m

²/bula

n

6.P

em

anfa

ata

n ta

nah d

i sekita

r gedung/b

angunan

6.1

Untu

k ja

sa u

saha

a.P

erk

ota

an 2

.500,-/m

²/bula

n

b.P

edesaan 2

.150,-/m

²/bula

n

c.P

egunungan 1

.900,-/m

²/bula

n

6.2

Untu

k b

angunan s

em

i perm

anen

a.P

erk

ota

an 2

.250,-/m

²/bula

n

b.P

edesaan 1

.900,-/m

²/bula

n

c.P

egunungan 1

.650,-/m

²/bula

n

6.3

Untu

k ta

nam

an/ta

man

a.P

erk

ota

an 2

.000,-/m

²/bula

n

b.P

edesaan 1

.650,-/m

²/bula

n

c.P

egunungan 1

.400,-/m

²/bula

n

6.4

Untu

k h

ala

man/ta

nah k

osong

a.P

erk

ota

an 1

.750,-/m

²/bula

n

b.P

edesaan 1

.400,-/m

²/bula

n

c.P

egunungan 1

.150,-/m

²/bula

n

III.Pem

akaia

n K

endara

an/M

esin

/ Ala

t Bera

t :

1. H

and R

olle

r (600 k

g) 1

8.5

00,-/ja

m

2. W

alle

s M

ini (2

-3 to

n) 2

2.5

00,-/ja

m

3. W

alle

s (6

-8 to

n) 3

6.5

00,-/ja

m

4. B

uld

ozer (D

3 G

)123.5

00,-/ja

m

Page 46: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Ijin U

saha P

usat P

erbelan

jaan (IU

PP

)

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 7 hari kerja B

iaya

adm

inis

trasi

pendafta

ran b

ara

ng (L

istin

g

fee)

hanya

untu

k

pro

duk

baru

dengan

besara

n

sebagai b

erik

ut:

1. k

ate

gori

Hyp

erm

ark

et

palin

g

ban

yak

Rp.

150.0

00,0

0

(sera

tus

lima

pulu

h

ribu

rupia

h)

untu

k

setia

p je

nis

pro

duk s

etia

p

gera

i dengan b

iaya

palin

g

ban

yak

R

p.

10.0

00.0

00,0

0

(sepulu

h

juta

ru

pia

h)

untu

k

setia

p

jenis

pro

duk

di

sem

ua

gera

i; 2. K

ate

gori

Superm

ark

et

palin

g

ban

yak

Rp.

75.0

00,0

0

(tuju

h

pulu

h

lima

ribu

rupia

h)

untu

k setia

p je

nis

pro

duk s

etia

p

gera

i dengan b

iaya

palin

g

ban

yak

Rp.

10.0

00.0

00,0

0

(sepulu

h

juta

ru

pia

h)

untu

k

setia

p

jenis

pro

duk

dis

em

ua

gera

i; 3.K

ate

gori

Min

imark

et

palin

g

ban

yak

Rp.

5.0

00,0

0 (lim

a rib

u ru

pia

h)

untu

k setia

p je

nis

pro

duk

setia

p g

era

i dengan b

iaya

palin

g b

an

yak R

p.

20.0

00.0

00,0

0 (d

ua p

ulu

h

juta

ru

pia

h)

untu

k

setia

p

jenis

pro

duk

di

sem

ua

gera

i.

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan P

enomoran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin U

saha P

usat P

erbelan

jaan :

1. Mengisi form

ulir permohonan

2. Fotokopi K

TP

penanggung jawab.

3. Fotokopi Ijin Lokasi.

4. Fotokopi Ijin G

angguan / HO

5. F

otokopi Ijin Mendirikan B

angunan / IMB

. 6. R

encana kemitraan dengan U

MK

M/K

operasi. 7. S

urat pernyataan kebenaran alamat perusahaan.

8. Fotokopi N

PW

P.

9. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 3 lem

bar. 10. S

urat pernyataan kesanggupan melaksanakan

dan mem

atuhi peraturan yang berlaku.

Page 47: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Ijin P

rinsip

Pen

anam

an M

od

al

Pem

oh

on

F

ron

t Office

Bid

ang

Pen

anam

an

Mo

dal

Sekretariat

Kep

ala H

ari B

iaya

Maksim

al 7 hari kerja

Tanpa B

iaya

Pengecekan B

erkas

Agenda

Penghitungan

Pengetikan dan P

enomoran

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Pengecekan dan P

araf Kabid

Pem

beritahuan P

emohon

Penyerahan Ijin

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir perm

ohonan.

2. Keleng

kapan data

pemohon.

3. Keteranga

n rencana keg

iatan.

4. Rekom

endasi

dari K

eme

ntrian/Lem

baga

Pem

bina

apabila

di persyaratan sesuai ketentuan b

idang usaha.

5. Perm

ohonan

ditandatang

ani d

i ata

s m

ateria

l cu

kup o

leh

direksi/pimpinan.

6. Perm

ohonan

yang

tidak di

sampa

ikan

secara

langsung o

leh

pemoh

on ke

PT

SP

di

bidang P

enanam

an M

odal,

harus

dilam

piri

surat kuasa asli berm

aterai.

Lengkap T

idak lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Page 48: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Ijin P

rinsip

Perlu

asan P

enan

aman

Mo

dal

Pem

oh

on

F

ron

t Office

Bid

ang

Pen

anam

an

Mo

dal

Sekretariat

Kep

ala H

ari B

iaya

Maksim

al 7 hari kerja

Tanpa B

iaya P

engecekan B

erkas

Agenda

Penghitungan

Pengetikan dan P

enomoran

Pengecekan dan

Paraf S

ekrataris

Tanda T

angan

Pengecekan dan P

araf Kabid

Lengkap T

idak lengkap

Pem

beritahuan P

emohon

Penyerahan Ijin

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir perm

ohonan.

2. Rekam

an

Izin P

rinsip/Izin

P

rinzip P

erluasan/Izin U

saha

dan

perubahann

ya bila ada.

3. Rekam

an akta p

endirian peru

sahaan d

an perubahann

ya dilengkapi

dengan pe

ngesaha

nnya an

ggaran

dasar peru

sahaan

dan

persetujuan / p

emberitahu

an perubahan

, apabila ad

a, dari Me

nteri

Hukum

dan H

am serta N

PW

P peru

sahaan.

4. Keteranga

n rencana keg

iatan (untu

k Industri/untu

k sector jasa).

5. Dalam

h

al terjad

i p

enyertaan

dalam

moda

l p

erseroan

yang

menga

kibatkan

terjadin

ya perubahan pre

sentasi saha

m antara asing

dan Indone

sia dala

m m

odal p

erseroan; d

an / atau.

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Page 49: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Prin

sip P

erub

ahan

Pen

anam

an M

od

al

Pem

oh

on

F

ron

t Office

Bid

ang

Pen

anam

an

Mo

dal

Sekretariat

Kep

ala H

ari B

iaya

Maksim

al 7 hari kerja

Tanpa B

iaya P

engecekan B

erkas

Agenda

Penghitungan

Pengetikan dan P

enomoran

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Pengecekan dan P

araf Kabid

Lengkap T

idak lengkap

Pem

beritahuan P

emohon

Penyerahan Ijin

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir perm

ohonan.

2. Rekam

an Izin Prin

sip/Izin Prin

sip Perluasan/Izin P

rinsip/Izin P

rinsip

Perubahan

yang tercantu

mka

n loka

si pro

yek da

n atau

alamat

perusahaan yan

g dimohon

kan untuk diubah.

3. Rekam

an A

kta Pendirian p

erusahaan

dan perub

ahannya

dilengkapi

dengan penge

sahan A

nggaran DA

sar Perusa

haan dan persetujua

n /

pemberitahu

an peru

bahan,

apabila

ada,

dari M

enteri H

ukum

dan

HA

M serta N

PW

P peru

sahaan

4. Tanda terim

a penyam

paian LK

PM

dari BK

PM

, PD

PP

M, d

an LKP

M

periode terakhir

5. Hasil pe

meriksa

an lapang

an

6. Perm

ohonan

ditand

atangani

di atas

materai

cukup o

leh

direksi/pimpinan p

erusahaan

sebagai pem

ohon;

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Page 50: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

Ijin

Prin

sip P

eng

gab

un

gan

Pen

anam

an M

od

al

Pem

oh

on

F

ron

t Office

Bid

ang

Pen

anam

an

Mo

dal

Sekretariat

Kep

ala H

ari B

iaya

Maksim

al 7 hari kerja

Tanpa B

iaya P

engecekan B

erkas

Agenda

Penghitungan

Pengetikan dan P

enomoran

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Pengecekan dan P

araf Kabid

Lengkap T

idak lengkap Pem

beritahuan P

emohon

Penyerahan Ijin

Persyaratan

: 1. M

engisi formulir perm

ohonan.

2. Dari m

asing-ma

sing peru

sahaan yang aka

n bergabun

g

a. Rekam

an izin Prin

sip dan Izin U

saha dan/atau perubah

annya; b. R

ekaman a

kta pendirian perusah

aan dan perub

ahannya d

i lengkap

i dengan

pengesa

han An

ggaran D

asar Perusa

haan dan persetujuan

/pem

beritahuan

perubah

an, a

pabila ad

a, dari

Men

teri H

ukum

dan

H

AM

serta NP

WP

perusaha

an; c. K

esepakata

n peng

gabungan

perusahaa

n ya

ng dituan

gkan dala

m

bentuk kesepakatan peru

bahan kepe

milikan saham

dalam

persero

an

yang ditua

ngkan da

lam

bentuk R

isalah

Rapat

Um

um

Pe

mega

ng

Saham

(RU

PS

)/Keputu

san S

irkuler S

eluruh

Pem

egang

Saha

m atau

A

kta Peruba

han dalam

bentuk pernyataan K

eputusan R

apat/B

erita

Acara R

UP

S;

d. Tanda terim

a penya

mpaian LK

PM

dari B

KP

M, P

DP

PM

atau PD

KP

M

dan LKP

M period

e terakhir

3. Izin Prinzip P

enggabu

ngan Peru

sahaan seb

agaimana d

ima

ksud pa

da ayat (1), diterbitkan terp

isah untu

k sector Industria da

n selain sector industria

4. R

ekapitulasi

data pro

yek sebe

lum

dan sesudah

penggabu

ngan

perusahaan

sesuai den

gan lampiran

formu

lir perm

ohonan

Izin Prin

sip

Penggab

ungan P

erusahaan

5. P

ermohon

an ditandatangani di atas m

aterai cuku

p oleh direksi/p

imp

inan

perusahaan

yang m

eneruskan

kegiatan

dan

stempel

perusaha

an, sebag

ai pem

ohonan

6. P

ermohon

an yang tidak disampa

ikan se

cara langsung oleh pem

ohon

harus dilamp

iri surat kuasa asli bermatera

i cukup dalam B

ab IX B

agian

Kesatu P

eraturan ini.

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Page 51: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Men

emp

ati Ru

mah

Din

as

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 2 hari kerja

Tin

gkat

pen

ggunaan

jasa

retrib

usi

menem

pati

rum

ah

din

as

diu

kur

berd

asark

an

jenis

, lu

as,

frekuensi

dan

jangka

waktu

pem

akaia

n

ke

kaka

yaan

daera

h.

1.U

ntu

k ru

mah d

inas

1.1

Luas b

angunan <

15 m²

-Perk

ota

an 3

.500,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

.700,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 2

.200,-/m

²/bula

n

1.2

Luas b

angunan >

15m²-30m

² -P

erk

ota

an 3

.750,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

.900,-/m

²/bula

n

-Pegunu

ngan 2

.350,-/m

²/bula

n

1.3

Luas b

angunan >

30m²-45m

² -P

erk

ota

an 4

.000,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 3

.150,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 2

.500,-/m

²/bula

n

1.4

Luas b

angunan >

45m²-6

0m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

15.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

80.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan155.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 1

90.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

55.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan130.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 1

65.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

30.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan105.0

00,-/m

²/bula

n

1.5

Luas b

angunan >

60m²-7

5m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

45.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

10.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan185.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 2

20.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaa

n 1

85.0

00,-/m

²/bula

n

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan P

enomoran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Penyerahan

Dokum

en Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin P

eng

gu

naan

Lap

ang

an P

emd

a : 1. M

engisi formulir perm

ohonan.

2. Fotokopi K

TP

.

3. Bukti pem

bayaran sewa dari A

sset / BP

KA

D.

Page 52: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

-Pegunungan160.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 1

95.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

60.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan135.0

00,-/m

²/bula

n

1.6

Luas b

angunan >

75m²-9

0m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

75.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

40.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan215.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 2

50.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

15.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan190.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 2

25.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

90.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan165.0

00,-/m

²/bula

n

1.7

Luas b

angunan >

90m²-1

00m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 3

05.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

70.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan245.0

00,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 2

80.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

45.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan220.0

00,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 2

55.0

00,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

20.0

00,-/m

²/bula

n

-Pegunungan195.0

00,-/m

²/bula

n

1.8

Luas b

angunan >

100m²

a.J

enis

bangunan m

ew

ah

-Perk

ota

an 2

.750,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

.400,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 2

.150,-/m

²/bula

n

b.J

enis

bangunan s

edang

-Perk

ota

an 2

.500,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 2

.150,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 1

.900,-/m

²/bula

n

c.J

enis

bangunan s

ederh

ana

-Perk

ota

an 2

.250,-/m

²/bula

n

-Pedesaan 1

.900,-/m

²/bula

n

-Pegunungan 1

.750,-/m

²/bula

n

Page 53: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P ijin

Ku

rsus d

an Ijin

Bim

bin

gan

Belajar

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

No

n U

saha

Sekretariat

Tim

Tekn

is K

epala

Hari

Biaya

M

aksimal 14 hari kerja

Tanpa B

iaya P

engajuan Berkas

Perm

ohonan P

engecekan Berkas

Penyebaran U

ndangan

Pengecekan dan P

araf Kabid

Tanda T

angan Ijin

Survey T

im T

eknis (dan rapat jika perlu)

Penerim

aan Ijin

Paraf K

abid

Pengetikan U

ndangan

Tim

Teknis

Penom

oran dan Paraf

Sekretaris

Tanda T

angan Undangan

Pengetikan dan P

enomoran

Pengecekan

dan Paraf

Sekretaris

Persyaratan

:

1. Mengisi form

ulir. 2. F

otokopi akta pendirian 3. K

eterangan Status Lem

baga Pendidikan

4. Fotokopi bukti pem

ilikan tempat penyelenggaraan kursus

5. Daftar S

arana dan Prasarana K

ursus

6. Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidikan baik tetap

maupun tidak tetap

7. Program

dan kurikulum kursus

8. Rekom

endasi dari Polres T

ulungagung 9. R

ekomendsi dari dinas P

endidikan Kab. T

ulungagung

10. Pasfoto 3x4 berw

arna 2 lembar

11. Fotokopi surat ijin kursus dan bim

bingan belajar yang lama

Lengkap

Tidak lengkap

Pem

beritahuan P

enolakan P

enolakan menyebutkan

alasan

Proses disetujui

Pem

beritahuan Pem

ohon

Page 54: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Ijin U

sah

a P

en

gelo

laan

Pasar T

rad

isio

nal

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 7 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan

Penom

oran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin U

saha P

usat P

erbelan

jaan :

1. Mengisi form

ulir permohonan

2. Fotokopi K

TP

penanggung jawab.

3. Fotokopi Ijin Lokasi.

4. Fotokopi Ijin G

angguan / HO

5. F

otokopi Ijin Mendirikan B

angunan / IMB

. 6. R

encana kemitraan dengan U

MK

M/K

operasi. 7. S

urat pernyataan kebenaran alamat perusahaan.

8. Fotokopi N

PW

P.

9. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 3 lem

bar. 10. S

urat pernyataan kesanggupan melaksanakan

dan mem

atuhi peraturan yang berlaku.

Page 55: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Usah

a Perd

agan

gan

Min

um

an B

eralkoh

ol

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 3 hari kerja

Tanpa B

iaya

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Survey

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Pengetikan dan

Penom

oran

Persyaratan

: 1.

Mengisi form

ulir.

2. F

otokopi KT

P berlaku pem

ilik/direktur/penanggung jawab

.

3. F

otokopi akta PT

/Koperasi/C

V/F

irma

.

4. F

otokopi NP

WP

bagi yang berbadan usaha.

5. P

engesahan kementerian bagi P

T.

6. P

endaftaran di pengadilan negeri bagi CV

/Firm

a.

7. F

otokopi ijin HO

bagi yang dipersyaratkan.

8. N

eraca awal perusahaan.

9. F

otokopi TD

P kantor pusat bagi perusahaan cabang.

10. Pas photo ukuran 4x6 cm

.

11. Surat K

eterangan Kepala D

esa/Kelurahan.

12. Fotokopi S

IUP

kantor pusat bagi peperusahaan cabang.

13. Fotokopi

dokumen

pembukaan

kantor cabang

bagi perusahaan cabang.

14. Surat keterangan kepala w

ilayah tentang lokasi usaha bagi perusahaan cabang.

Page 56: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

SO

P Ijin

Pem

akaia

n T

an

ah

Milik

Pem

erin

tah

Daera

h

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 2 hari kerja

1.P

em

anfa

ata

n ta

nah M

ilik P

em

erin

tah

Daera

h

1.1

Untu

k ja

sa u

saha

a.P

erk

ota

an 2

.500,-/m

²/bula

n

b.P

edesaan 2

.150,-/m

²/bula

n

c.P

egunungan 1

.900,-/m

²/bula

n

1.2

Untu

k b

angunan s

em

i perm

anen

a.P

erk

ota

an 2

.250,-/m

²/bula

n

b.P

edesaan 1

.900,-/m

²/bula

n

c.P

egunungan 1

.650,-/m

²/bula

n

1.3

Untu

k ta

nam

an/ta

man

a.P

erk

ota

an 2

.000,-/m

²/bula

n

b.P

edesaan 1

.650,-/m

²/bula

n

c.P

egunungan 1

.400,-/m

²/bula

n

1.4

Untu

k h

ala

man/ta

nah k

osong

a.P

erk

ota

an 1

.750,-/m

²/bula

n

b.P

edesaan 1

.400,-/m

²/bula

n

c.P

egunungan 1

.150,-/m

²/bula

n

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohona

n

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan dan P

enomoran

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Penyerahan

Dokum

en Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin P

eng

gu

naan

Lap

ang

an P

emd

a : 1. M

engisi formulir perm

ohonan.

2. Fotokopi K

TP

.

Page 57: BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya

S

OP

Ijin U

saha P

eternakan

Pem

oh

on

F

ron

t Office

B

idan

g P

elayanan

P

erijinan

Usah

a S

ekretariat K

epala

Hari

Biaya

Maksim

al 2 hari kerja

BU

PA

TI T

ULU

NG

AG

UN

G,

ttd

SY

AH

RI M

ULY

O

Lengkap T

idak Lengkap

Pengajuan B

erkas P

ermohonan

Pengecekan B

erkas

Bagian A

genda

Pengetikan

Verifikasi

Pengecekan dan

Paraf S

ekretaris

Tanda T

angan

Paraf K

abid

Pem

berian D

okumen Ijin

Penerim

aan D

okumen Ijin

Persyaratan

Ijin B

aru:

1. Mengisi form

ulir permohonan

. 2. F

otokopi Ijin Gangguan / H

O.

3. Fotokopy IM

B

4. Blanko identitas usaha peternakan.

5. Fotokopi K

TP

pemilik 1 lem

bar. P

ersyaratan Ijin

Lam

a : 1. F

otokopi KT

P pem

ilik. 2. F

otokopi ijin usaha peternakan lama.

3. Rekom

endasi dinas peternakan.