PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

  • Upload
    edho

  • View
    237

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    1/25

    PERENCANAAN TAMBANG

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    2/25

    Maksud dokumen perencanaan tambang :

    1. Mengetahui jumlah cadangan yang akan

    ditambang.

    2. Melakukan studi kelayakan atas usaha

     pertambangan yang akan dilakukan.

    3. Mengetahui investasi total yang harusditanamkan.

    4. Sebagai pegangan untuk dasar memperoleh kredit

    (bila masih diperlukan) dan sebagai dasar 

    mengelola perusahaan untuk memasok pasar 

    (permintaan).

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    3/25

    Tujuan dokumen perencanaan tambang adalah:

    1. Membuat urutan pekerjaan yang sehingga

    diharapkan akan tercipta hubungan kerja yang

    harmonis bagi pencapaian tujuan bersama.

    2. Mengidentifikasi rencana kegiatan yang ada

    sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinyadampak yang merugikan selama kegiatan

     penambangan berlangsung dan setelah

     penambangan selesai.

    3. Secara khusus, mempunyai tujuan untuk 

    memenuhi persyaratan pasar.

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    4/25

    4. Mengetahui besarnya investasi yang diperlukan

    sebagai dasar memperoleh pinjaman modal dan

     biaya operasi.

    5. Mengetahui proses pengurusan perijinan seperti :

    - Izin Usaha Penambangan

    - Peminjaman modal dan biaya operasi- Permohonan AMDAL

    - Pembebasan lahan

    6. Menentukan metode dan sistem penambangan,

    tata letak, ukuran jenjang dan arah penambangan,

     pemilihan alat operasi dan sasaran produksi.

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    5/25

    Studi kelayakan mencakup:

    1. Mengolah data geologi dan eksplorasi

    2. Mengolah data geoteknik 

    3. Menentukan rencana penambangan

    4. Mengolah data hidrologi dan hidrogeologi

    5. Menguji kualitas dan cara pengolahan

    6. Menentukan sistem pengangkutan

    7. Menentukan kelayakan lingkungan, kesehatan dan

    keselamatan kerja8. Menentukan kelayakan organisasi dan tenaga

    kerja

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    6/25

    9. Menentukan kelayakan pemasaran

    10.Menentukan rencana  mine closure

    11.Menentukan kelayakan ekonomi (investasi

    dan analisis kelayakan)

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    7/25

    Dasar hukum yang harus diketahui :

    1. Undang-undang Republik Indonesia No 4

    tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan

     batubara

    2. Peraturan Menteri

    a. Permen ESDM no. 1 tahun 2014 tentangnilai tambah

     b. Permen ESDM no. 7 tahun 2014 tentang

    reklamasi dan pasca tambangc. Permen ESDM no. 38 tahun 2014 tentang

    manajemen keselamatan

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    8/25

    2. Peraturan Daerah tentang :

    a. Retribusi usaha pertambangan. b. Baku mutu lingkungan

    c. Tata ruang wilayah

    3.Undang  – 

      Undang RI No. 32 Tahun 2009,tentang perlindungan dan pengelolaan

    lingkungan hidup

    4.Peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun1999, tentang Analisis Mengenai Dampak 

    Lingkungan

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    9/25

    5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012

    tentang izin lingkungan

    6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 

     Negara Republik Indonesia No. PER-05/

    MBU/ 2007 tentang kemitraan badan usaha

    milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan

    7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

     Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usahadan atau kerugian yang wajib dilengkapi

    dengan AMDAL.

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    10/25

    8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

     Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman

    Penyusunan Dokumen UKL dan UPL.

    9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik 

    Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik 

    Indonesia No. 13/ MENKES/ PB/ II/2009 dan No. 12 tahun 2009 tentang pedoman tarif 

     pelayanan kesehatan bagi peserta PT. ASKES

    dan anggota keluarganya di PUSKESMAS

    10. Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur 

    11. Peraturan Bupati

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    11/25

    PERIJINAN

    Menurut UU Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4

    Tahun 2009, IUP terdiri atas dua tahap:

    •   IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan

    umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;•   IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi,

     penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta

     pengangkutan dan penjualan.

    Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP OperasiProduksi dapat melakukan sebagian atau seluruh

    kegiatan.

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    12/25

    IUP diberikan oleh:

    a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu

    wilayah kabupaten/kota;

     b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah

    kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah

    mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikotasetempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

    undangan; dan

    c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah

     provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

    gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan

    ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    13/25

    IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam

    Pasal 36 ayat (1), wajib memuat ketentuan

    sekurang-kurangnya:

    1. Nama perusahaan

    2. Lokasi dan luas wilayah

    3. Rencana umum tata ruang

    4. Jaminan kesungguhan

    5. Modal investasi

    6. Perpanjangan waktu tahap kegiatan

    7. Hak dan kewajiban pemegang IUP

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    14/25

    8. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan

    9. Jenis usaha yang diberikan

    10. Rencana pengembangan dan pemberdayaan

    masyarakat di sekitar wilayah pertambangan

    11. Perpajakan

    12. Penyelesaian perselisihan13. Iuran tetap dan iuran eksplorasi

    14. Amdal.

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    15/25

    IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam

    Pasal 36 ayat (1) wajib memuat ketentuan sekurang-

    kurangnya:1. Nama perusahaan

    2. Luas wilayah

    3. Lokasi penambangan

    4. Lokasi pengolahan dan pemurnian

    5. Pengangkutan dan penjualan

    6. Modal investasi

    7. Jangka waktu berlakunya IUP8. Jangka waktu tahap kegiatan

    9. Penyelesaian masalah pertanahan

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    16/25

    10. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca

    tambang

    11. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang12. Perpanjangan IUP

    13. Hak dan kewajiban pemegang IUP

    14. Rencana pengembangan dan pemberdayaan

    masyarakat di sekitar wilayah pertambangan

    15. Perpajakan

    16. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas

    iuran tetap dan iuran produksi17. Penyelesaian perselisihan

    18. Keselamatan dan kesehatan kerja

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    17/25

    19. Konservasi mineral atau batubara

    20. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi

    dalam negeri

    21. Penerapan kaidah keekonomian dan

    keteknikan pertambangan yang baik 

    22. Pengembangan tenaga kerja Indonesia23. Pengelolaan data mineral atau batubara; dan

    24. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan

    teknologi pertambangan mineral atau batubara.

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    18/25

    IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat

    diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun,

    sedangkan IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5

    (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-

    masing 5 (lima) tahun. WIUP batuan diberikan kepada

     badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana

    dimaksud dalam Pasal 37.

    Sedangkan pada Pasal 58 berisi tentang:

    a. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP denganluas paling sedikit 5 (Lima) hektare dan paling banyak 

    5.000 (Lima ribu) hektare.

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    19/25

     b.Pada wilayah yang telah diberikan IUP

    Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada

     pihak lain untuk mengusahakan mineral lain

    yang keterdapatannya berbeda.

    c. Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada

    ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

    Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi

    WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu)hektare.(Pasal 59)

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    20/25

    Tata cara peijinan :

    a. Surat ijin perdagangan

    Surat ijin ini diajukan ke Departemen Perdagangandengan melampirkan akte notaris tentang

    PERUSAHAAN yang telah disahkan oleh badan

    kehakiman dan dalam jangka waktu 1 bulan surat ijin ini

    sudah dapat diberikan. Surat ijin ini menerangkan tentang barang dagangan yang akan dijual

     b. Surat ijin tempat usaha

    Surat ijin ini diperoleh dengan cara mengisi Formulir 

    Permohonan yang telah disediakan oleh BagianKetertiban Setwilda Tingkat I. Permohonan disetujui dan

    diketahui Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan Camat

    Kepala Wilayah setempat.

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    21/25

    c. Perijinan pemakaian lahan

    Perijinan pemakaian lahan berupa perjanjian sewa

    lahan yang dihitung tiap m2 selama masa penambangan

    d. Surat Ijin pengangkutan dan pemakaian jalan raya

    Surat ijin ini diajukan ke Kepala Dinas Lalu Lintas

    dan Angkutan Jalan Raya. Permohonan tersebut berisi

    tentang pengaturan penggunaan jalan bagi kendaraan

    terhadap penyimpangan rute perjalanan. Dalam hal

    ini pemegang ijin harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    22/25

    e. Surat-Surat Wajib Pajak 

    Adapun surat-surat wajib pajak yang harus dipenuhi adalah

    sebagai berikut:- Pajak penjualan

    - Iuran tetap

    - Pajak bumi dan bangunan

    - Pajak pertambahan nilai

    - Pajak penghasilan

    - Pajak produksi

    f. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

    Permohonan ijin mendirikan bangunan diperlukan untuk 

    mendirikan bangunan-bangunan perkantoran dan fasilitas-fasilitas lainnya. Permohonan tersebut diajukan kepada Kantor 

    Pelayanan Perijinan Satu Atap (KPPSA) yang ada pada Kantor 

    Kabupaten.

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    23/25

    g. Surat pernyataan ketertiban lingkungan dan ijin

    tetangga

    Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhiketentuan-ketentuan bangunan, tata ruang dan

     prasarana utilitis sesuai dengan ketentuan yang

     berlaku. Diajukan kepada masyarakat sekitar lokasi

     penambangan

    h. Surat keterangan persetujuan tetangga

    Surat keterangan persetujuan tetangga dapat

    diperoleh dengan cara mengajukan kepadamasyarakat sekitar dan merupakan surat yang

    menyatakan persetujuan dari masyarakat sekitar 

    lokasi penambangan atas pendirian bangunan

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    24/25

    i. Surat ijin perusahaan

    Tempat Usaha dapat diperoleh dengan cara mengajukan

     permohonan kepada Kepala Daerah. Permohonan tersebut berisi formulir tentang usaha yang dilaksanakan dan

    sarana akan disediakan adalah bangunan untuk kantor,

    gudang penyimpanan, jalan masuk, dan alat-alat berat

    yang digunakan disesuaikan dengan sistem dan metode penambangan.

     j. Ijin Tenaga Kerja

    Permohonan ini ditujukan ke Departemen Tenaga Kerja

    daerah setempat dengan tembusan ditujukan kepadaKepala Daerah setempat. Disamping itu pula diperlukan

    ijin dari pihak keamanan setempat (Kejaksaan,

    KORAMIL, KODIM, Kepolisian).

  • 8/19/2019 PERENCANAAN TAMBANG PERIJINAN

    25/25

    k. Surat ijin mendirikan perusahaan

    Surat ijin ini diajukan kepada Dirjen Aneka Industri,

    Departemen Perindustrian melalui Kanwil DinasPerindustrian setempat. Surat permohonan ini

    disetujui oleh Kanwil tersebut jika perusahaan telah

    mempunyai prasyarat-prasyarat yang telah

    ditentukan.