of 27 /27
1.IZIN LOKASI DASAR HUKUM a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah. d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. h. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal. i. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan dibidang Pertanahan dan Penataan Ruang. j. Perda Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 tahun 2003 Tentang RT RW Kabupaten Bekasi 2003- 2013. k. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi. l. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi. PERSYARATAN a. Surat Permohonan b. Foto copy Persetujuan Prinsip Lokasi c. Foto copy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab d. Foto copy Aspek Tata Guna Lahan e. Proposal Proyek

Persyaratan Perijinan Pemerintah Daerah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

perlengkapan administrasi

Citation preview

1

1.IZIN LOKASIDASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah.

d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

h. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan dibidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

j. Perda Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 tahun 2003 Tentang RT RW Kabupaten Bekasi 2003- 2013.

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

PERSYARATAN

a. Surat Permohonan

b. Foto copy Persetujuan Prinsip Lokasi

c. Foto copy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

d. Foto copy Aspek Tata Guna Lahan

e. Proposal Proyek

f. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan

g. Foto copy NPWP

h. Foto copy Surat Tanah/Akte Jual beli/Akte Pengikat

i. Foto copy Gambar Sketsa Lokasi.

j. Foto copy Rekomendasi Bupati khusus untuk sarana sosial, pendidikan dan kesehatan

k. Foto copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir

l. Foto copy Surat Keterangan dari DPD REI untuk Pembangunan Perumahan

m. Foto copy surat Persetujuan Presiden untuk Perusahaan dengan fasilitas PMA / PMDN.

n. Foto copy Persetujuan Prinsip dari Dinas Teknis bagi Non PMA/ PMDN.

BIAYANo.Jenis PeruntukanTarif Restribusi

1.Industri, Kawasan Industri, Pertokoan, Perdagangan dan Jasa0,35 % x Luas Tanah x NJOP

2.Perumahan

a. Perumahan Sederhana0,05 % x Luas Tanah x NJOP

b. Real Estate / Rumah Mewah0,25 % x Luas Tanah x NJOP

3.Home Industri dan Kepentingan Sosial bersifat komersial0,10 % x Luas Tanah x NJOP

4.Pariwisata0,20 % x Luas Tanah x NJOP

5.Pertanian (Perkebunan, perikanan, peternakan dan sejenisnya)0,025 % x Luas Tanah x NJOP

3. Izin Mendirikan Bangunan 3.1 IMB ( perusahaan atau industri )DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri

d. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

i. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

j. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

PERSYARATANa. Surat Permohonan;

b. Fotocopy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi;

c. Fotocopy Surat Izin Lokasid. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

e. Fotocopy akta pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan hukum /badan usaha, atau Fotocopy anggaran dasar yang disyahkan bagi koperasi;

f. Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan dilakukan oleh pemohon sendiri;

g. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;

h. Fotocopy tanda bukti pelunasan PBB tahun terakhir;

i. Surat pernyataan pe-mohon tentang ke-sanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai deng-an pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum serta garis sepadan jalan, koefisien dasar bangu-nan dan koefisien lantai bangunan yang ditetapkan pemerintah Daerah.

j. Fotocopy rencana tata bangunan dan pra-sarana kawasan in-dustri yang disetujui Bupati kepala daerah dengan menunjukan lokasi kavling untuk bangunan yang ber-sangkutan bagi pe-rusahaan industri yang berada dikawasan industri.

Catatan : Berkas Asli diperlihatkan

3.1. IMB ( Rumah tinggal tunggal )DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industri .

d. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

i. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

j. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.PERSYARATAN

a. Fotocopy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi

b. Fotocopy sertifikasi Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanahc. Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan PBBd. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

e. Fotocopy gambar rencana tapak bangunanf. Fotocopy gambar bangunang. g. Fotocopy perhitungan konstruksi bangunan apabila bangunan bertingkatCatatan : Berkas Asli diperlihatkan3.2. IMB ( Bangunan Perumahan Realestate )DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industri .

d. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

h. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

i. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

PERSYARATANa. Surat Permohonan

b. Foto copy Izin Lokasic. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaane. Foto copy peil banjif. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah Atau Bukti Perolehan Tanaha. Foto copy tanda bukti pelunasan PBBb. Foto copy Aspek Guna Tanahc. Fotocopy gambar rencana tapak bangunand. Foto copy gambar bangunane. Foto copy perhitungan konstruksi bangunan apabila bangunan bertingkat.

Catatan : Berkas Asli diperlihatkan

3.3. IMB ( Bangunan Rumah susun dan sejenisnya )DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industri .

d. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

i. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

j. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

PERSYARATAN

a. Surat Permohonan

b. Foto copy rencana pengarahan lokasic. Foto copy Izin Lokasid. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

e. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.f. Foto copy peil banjirg. Sertifikat Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanahh. Foto copy Tanda Bukti pelunasan PBB tahun terakhiri. Foto copy Aspek Tata guna Tanah.j. Foto copy gambar situasi letak tanahk. Foto copy gambar rencana tapak bangunana. Foto copy gambar arsitektur, memuat denah, tampak, potongan yang menunjukan dengan jelas batasan secara vertikat dan horizontal dari satuan rumah susun.

3.4. IMB (Bangunan Pertokoan, Perkantoran, Mal Dan Swalayan )DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industri .

d. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

h. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

a. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.PERSYARATANa Surat Permohonan

b Fotocopy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi.

c Foto Copy Izin Lokasid Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

e Foto copy Akte Pendirian Perusahaaf. Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah Atau Bukti Perolehan Tanahg Foto copy tanda bukti pelunasan PBBh Foto copy Aspek Guna Tanahi Fotocopy gambar rencana tapak bangunanj Fotocopy gambar bangunan.k Fotocopy perhitungan konstruksi bangunanCatatan : Berkas Asli diperlihatkan3.5.IMB (Bangunan Rumah Toko, Rumah Kantor)

DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industri .

d. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

i. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

a. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi

PERSYARATAN

a. Surat Permohonan

b. Foto copy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi.

c. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanah.d. Fotocopy Tanda Bukti pelunasan PBB tahun terakhire. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

f. penandatanganan pemohong. Fotocopy gambar rencana tapak bangunanh. Fotocopy perhitungan konstruksiCatatan : Berkas Asli diperlihatkan3.6.IMB (Pergudangan,Industri,Kecil, Bengkel Dan Sejenisnya)

DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industry.

a. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

h. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

i. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.PERSYARATANa Surat Permohonan

b Fotocopy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi

c Fotocopy Izin Lokasid Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanah.e Fotocopy Tanda Bukti pelunasan PBB tahun terakhirf Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

g Fotocopy Gambar rencana tapak bangunan.h Fotocopy Akte Pendirian perusahaan i Fotocopy Aspek Tata Guna Tanahj. Fotocopy perhitungan konstruksi

Catatan : Berkas Asli diperlihatkan3.7.IMB (Bangunan Berjangka)DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industri.

a. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

h. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;i. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.PERSYARATANa. Surat Permohonan

b. Foto copy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi

c. Foto copy sertifikasi Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanahd. Foto copy tanda bukti pelunasan PBB e. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

f. Fotocopy gambar rencana tapak bangunang. Fotocopy gambar rencana tapak bangunan3.8.IMB (Bangunan Berjangka)DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industry.

a. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

i. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

j. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.PERSYARATAN

a. Surat Permohonan

b. Foto copy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi

c. Foto copy sertifikasi Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanahd. Foto copy tanda bukti pelunasan PBB e. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

f. Fotocopy gambar rencana tapak bangunang. Foto copy surat sewa tahan/kontrak tanahh. Foto copy peil banjiri. Fotocopy gambar bangunanj. Fotocopy perhitungan konstruksi bangunan apabila bangunan bertingkat.Catatan :BerkasAsli diperlihatkan.3.9.IMB(Bangunan umum,seperti pasar, terminal, stadion dan sejenisnya)DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industry.

d. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

i. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

j. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

PERSYARATAN

a. Surat Permohonan

b. Fotocopy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi

c. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanah.d. Fotocopy Tanda Bukti pelunasan PBB tahun terakhire. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

f. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan g. Fotocopy Aspek Tata Guna Tanahh. Fotocopy Gambar rencana tapak bangunan.i. FotoCopy gambar bangunanj. FotoCopy perhitungn konstruksi bangunan apabila bangunan bertingkatCatatan : Berkas Asli diperlihatkan 3.10.IMB ( bangunan pemerintah )DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

c. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

h. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

i. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

3.11.IMB (Bangunan rumah perkapling)DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

c. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

h. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

i. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

PERSYARATAN

a. Surat Permohonan

b. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

c. Fhotocopy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi.

d. Fotocopy sertifikasi Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanahe. Fotocopy tanda bukti pelunasan PBB f. Fotocopy aspek tataguna tanah.g. Foto copy peil banjirh. Fotocopy Gambar rencana tapak bangunani. Fotocopy gambar bangunanj. Fotocopy perhitungan konstruksi bangunan apabila bangunan bertingkat.Catatan : Berkas Asli diperlihatkan3.12.IMBBangunan Sosial (sekolah, puskesmas, rumah sakit, balai pertemuan & sejenisnya )DASAR HUKUMa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

c. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

h. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

i. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

PERSYARATANa. Surat Permohonan

b. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

c. Fotocopy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi

d. Fotocopy sertifikasi Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanahe. Fotocopy tanda bukti pelunasan PBB f. Fotocopy aspek tataguna tanah.g. Foto copy peil banjirh. Fotocopy Gambar rencana tapak bangunani. Fotocopy gambar bangunanj. Fotocopy perhitungan konstruksi bangunan apabila bangunan bertingkat.Catatan : Berkas Asli diperlihatkan

3.13.IMB (Bangunan sarana ibadah )DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

PERSYARATANa. Surat Permohonan

b. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

c. Fotocopy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi

d. Fotocopy sertifikasi Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanahe. Fotocopy surat persetujuan warga yang diketahui Kepala Desa/Lurahf. Surat persetujuan dari kepala Desa/Lurahg. Surat Persetujuan dari Camath. Fotocopy Gambar rencana tapak bangunanj. Fotocopy perhitungan konstruksi bangunan apabila bangunan bertingkat.Catatan : Berkas Asli diperlihatkan

3.14.IMB (pengurugan lahan bangunan )DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industri.

Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

PERSYARATANSurat Permohonan

Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

Fotocopy rekomendasi petunjuk teknis urugan tanahFotocopy Izin LokasiFotocopy sertifikasi Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanahFoto copy jaminan kerusakan jalan, trotoar, saluran,, jembatan dan lain-lainnya akibat pengurugan lahan dari instansi yang berwenang.

Catatan :

Berkas Asli diperlihatkan

3.15.IMB (Galian dan penanaman istalasi dan sanitasi )

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industri.

Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;

PERSYARATAN

Surat Permohonan

Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

Fotocopy rekomendasi Bupati Kepala DaerahFoto copy jaminan kerusakan jalan, trotoar, saluran,, jembatan dan lain-lainnya akibat galian dan penanaman instalasi dan sanitasi dari instansi yang berwenang.

Catatan :

Berkas Asli diperlihatkan3.16.IMB (panggung Reklame )DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industri

Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

PERSYARATANSurat Permohonan

Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawab

Foto copy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi

Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanah.Fotocopy Akte pendirian perusahaan

Fotocopy gambar rencana tapak bangunan reklame

Fotocopy Gambar bangunan reklame.

Fotocopy perhitungan konstruksi bangunan reklame.

Catatan : Berkas Asli diperlihatkan3.17.IMB (Bangunan menara, antena trasmisi dan sejenisnya)DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industriKeputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.PERSYARATAN

a. Surat Permohonanb. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawabc. Foto copy fatwa rencana pengarahan lokasi / Persetujuan Prinsip Lokasid. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanah.e. Foto copy tanda bukti pelunasan PBBf. Foto copy Izin tetangga diketahui Kepala Desa dan Camat.g. Fotocopy gambar rencana tapak bangunana Fotocopy gambar bangunanh. Foto copy perhitungan konstruksi bangunan.Catatan : Berkas Asli diperlihatkan.3.18.IMB (Bangunan yang ketinggiannya melebihi 30 m atau 7 lantai )DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industrid. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.k. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.l. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.m.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.n. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.o. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.p.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.PERSYARATAN a. Surat Permohonanb. Fotocopy KTP / Identitas Diri Pemilik/ Penaggung jawabc. Foto copy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasid. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanah.e. Foto copy tanda bukti pelunasan PBBf. Foto copy KTP atau Tanda Bukti Dirig. Foto copy Izin tetangga diketahui Kepala Desa dan Camat.h. Fotocopy gambar rencana tapak bangunani. Fotocopy gambar bangunanj. Foto copy perhitungan konstruksi bangunank. Foto copy kajian teknis dari Dirjen Perhubungan udara Departemen Perhubungan RIl. Foto copy rekomendasi batas ketinggian dari komandan Pangkalan TNI-AU Halim Perdana Kusuma.Catatan : Berkas Asli diperlihatkanBIAYABesaran Tarif Restribusi Izin Mendirikan BangunanBiaya Pendaftaran sebesar 1 % dari Nilai Restribusi BangunanLuas Bangunan x Standar Harga Bangunan / M2 x Koefisien Lantai Bangun x Prosentase Guna Bangunan Biaya Pemeriksaan Gambar/Koreksi Gambar (kontruksi dan Arsitektur) sebesar 6 % dari Nilai Restribusi BangunanBiaya Pengawasan sebesar 10 % dari nilai restribusi bangunanBiaya Sempadan sebesar 1 % dari nilai restribusi bangunanPenetapan Koefisien Lantai bangunanNo.Tingkat BangunanKoefisienNo.Tingkat BangunanKoefisien

1.Lantai Basement1,206.Lantai V1,162

2.Lantai Dasar1,007.Lantai VI1,19657

3.Lantai II\1,0908.Lantai VII1,236

4.Lantai III 1,1209.Lantai VIII 1,265

5.Lantai IV1,135 10.Setiap kenaikan 1 (satu) lantai+ 0,030

Penetapan Koefisien Lantai bangunan No.Guna BangunanProsentase (%)No.Guna BangunanProsentase (%)

1.Bangunan Perdagangan Jasa2,008Bangunan Sosial0,50

2.Bangunan Perindustrian2,009Bangunan Sarana Olah Raga1,00

3.Bangunan Perumahan1,0010.Bangunan Campuran1,50

4.Bangunan Rumah Tinggal1,0011.Bangunan-Bangunan2,00

5.Bangunan Pemerintah1,00 12.Bangunan Khusus0,50

6.Bangunan Umum2,00 13.Bangunan Rekreasi2,00

7.Bangunan Pendidikan1,00 14.Bangunan lain-Lain1,00