PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU · 1 pemerintah kabupaten malinau peraturan daerah kabupaten malinau nomor 6 tahun 2010 tentang tata cara pelayanan perijinan dengan rahmat tuhan yang

1

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PERIJINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten

Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, dipandang perlu

mengatur Tata Cara Pelayanan Perijinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelayanan

Perijinan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389 );

5. Undang-Undang Nomor 32..........................

2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2005 Nomor 105,

Tambahan lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman

Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil,

Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4866);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112


9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98,


11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008

Nomor 1);

12. Peraturan Menteri Nomor 24 /2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Tehnis Transparansi dan

Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN .....................

3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAYANAN

PERIJINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure

Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Malinau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.

5. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah.

6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau yang

selanjutnya disebut Sekretaris Daerah.

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau.

8. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau.

BAB II

BIDANG DAN JENIS PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 2

Bidang dan jenis pelayanan perijinan yang diatur dalam Peraturan ini terdiri dari:

a. Bidang Tata Pemerintahan terdiri dari:

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

b. Bidang Kesehatan dengan jenis pelayanan perijinan terdiri dari:

1. Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi.

2. Izin Toko Obat.

3. Izin Apotik.

4. Izin Akufuntur…………………..

4

4. Izin Akufuntur dan Refleksionis.

5. Izin Pengobatan Tradisional, Shines dan Tabib.

6. Izin Tukang Gigi.

7. Izin Optical.

8. Surat Izin Kerja ( SIK ) Apotiker.

9. Surat Izin Kerja ( SIK ) Asisten Apoteker.

10. Surat Izin Kerja ( SIK ) Apoteker Pengganti dan Pendamping.

11. Surat Izin Kerja ( SIK ) Perawat.

12. Surat Izin Kerja ( SIK ) Perawat Gigi.

13. Surat Izin Kerja ( SIK ) Bidan.

14. Izin Kesehatan Warung dan Restoran.

15. Izin Kesehatan Jasa Boga dan Catering.

16. Izin Penjamah Makanan Restoran.

17. Izin Pusat Kebugaran.

18. Izin Salon.

19. Izin Pengecer Pestisida.

20. Izin Depo Air Minum.

c. Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dengan jenis perijinan terdiri dari:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

3. Izin Usaha Industri ( IUI ).

4. Tanda Daftra Industri ( TDI ).

5. Izin Perluasan ( IP ).

6. Izin Usaha Huller Atau Penggilingan Padi.

7. Izin Molding.

d. Bidang Perhubungan dengan jenis perijinan terdiri dari:

1. Retribusi Izin Pemanfaatan Sungai.

2. Izin Angkutan Barang Dijalan.

3. Izin Trayek.....................

5

3. Izin Trayek.

e. Bidang Perkebunan dengan jenis perijinan :

1. Izin Usaha Perkebunan.

f. Bidang Pekerjaan Umum dengan jenis perijinan :

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

g. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan jenis perijinan terdiri dari:

1. Izin Usaha Hotel Berbintang dan Melati.

2. Izin Usaha Rumah Makan.

3. Izin Usaha Hiburan.

h. Bidang Pertambangan dan Energi dengan jenis perijinan terdiri dari:

1. Izin Penyedikan Umum.

2. Izin KP. Eksplorasi.

3. Izin KP. Eksploitasi.

4. Izin Usaha Pertambangan dan Pengangkutan.

5. Izin Usaha Pertambangan dan Penjualan.

6. Izin Penggalian dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C.

7. Izin Kuasa Pertambangan meliputi :

a. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP).

b. Surat Izin Bekerja.

i. Bidang Tata Kota dengan jenis perijinan :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

j. Bidang Kehutanan dengan jenis perijinan terdiri dari:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK).

2. Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

k. Bidang Pertanahan dengan jenis perijinan terdiri dari:

1. Izin Lokasi atas Tanah.

2. Izin Memakai Tanah Negara.

3. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

l. Bidang Sosial………………..

6

l. Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Jenis perijinan :

1. Surat Izin Tenaga Kerja Asing.

m. Bidang Perekonomian :

1. Izin SPBU ( Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ).

2. Izin Pengecer BBM.

n. Bidang Bapedalda :

1. Izin Gangguan atau HO.

o. Bidang Dispenda :

1. Izin Reklame.

BAB III

KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 3

(1) Bupati Malinau berwenang menandatangani izin sesuai kewenangan yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Kabupaten Malinau.

(2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Daerah

sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib mempunyai izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pejabat Lain di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malinau untuk dan atas nama Bupati menandatangani

keputusan perizinan.

(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA DAN PROSES PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini,

pemohon wajib menandatangani surat permohonan dengan meterai secukupnya dan

ditujukan kepada Bupati Malinau melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dengan

melampirkan syarat-syarat yang diwajibkan.

(2) Apabila………………..

7

(2) Apabila permohonan sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak lengkap, Kepala

Kantor Pelayanan Terpadu segera menyampaikan kepada pemohon untuk melengkapi

persyaratan, dan menyatakan permohonan tidak dapat ditindaklanjuti.

(3) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu setelah menerima berkas permohonan dari pemohon

dengan syarat administratif lengkap, wajib dan segera menyampaikan kepada Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi tugas pokok untuk

mendapatkan syarat teknis.

(4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah segera setelah menerima permohonan dari

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, wajib memberikan keterangan dan kesimpulan

yang berisikan setuju atau tidak setuju untuk diberikan izin terhadap permohonan

sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

(5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum memberikan keterangan dan

kesimpulan dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

Pasal 5

(1) Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai mana dimaksud Pasal 4 ayat

(3) memberikan keterangan dan dalam kesimpulannya setuju untuk dikeluarkan izin,

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu segera melanjutkan proses perijinan.

(2) Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat

(3) memberikan keterangan dan dalam kesimpulannya tidak setuju untuk dikeluarkan

izin, dan dalam keterangannya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memerlukan

syarat teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu segera menyampaikan kepada pemohon bahwa izin

yang dimohonkan harus memenuhi syarat teknis lain tersebut dengan menunjukan

ketentuan dimaksud.

(3) Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat

(3) memberikan keterangan dan dalam kesimpulannya tidak setuju untuk dikeluarkan

izin, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu segera menyampaikan kepada pemohon izin

bahwa izin yang dimohonkan tidak disetujui dengan menyertai alasannya.

BAB V

PERSYARATAN DAN BIAYA RETRIBUSI IJIN

Pasal 6

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Surat Izin Tempat Usaha

( SITU ) dengan melampirkan :

a. Surat Keterangan Persetujuan Tidak Keberatan dari Tetangga sekitarnya atau

tetangga yang berbatasan langsung dengan diketahui oleh Ketua RT/RW dan

Kepala Kelurahan/Kepala Desa.

b. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai peruntukan tempat usaha.

c. Fotocopy Surat.....................

8

c. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi

permohonan di atas tanah/bangunan milik sendiri atau surat perjanjian

kontrak/sewa menyewa dari Kepala Desa bagi permohonan di atas tanah/bangunan

yang dikontrak/sewa.

d. SITU bagi pemohon yang pernah memiliki izin atau untuk pengurusan SITU

perubahan/perubahan usaha.

e. Surat Keterangan dari Camat.

f. Surat Keterangan Domisili dari Camat.

g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

h. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

i. Surat Ketetapan Pajak Fiskal Daerah (SKPD) dari Dinas Pendapatan Asli Daerah.

j. Surat Keterangan Fiskal Daerah dari Dinas Pendapatan Daerah.

k. Fotocopy Salinan Akte Notaris untuk badan usaha yang bersangkutan; dan

l. Mengisi formulir 01 yang telah disediakan.

m. Surat Keterangan Laik Sehat dari Dinas Kesehatan (Khusus Izin Usaha Bidang

Kesehatan).

n. Khusus Usaha Pangkalan Pengecer BBM melampirkan :

1. Surat Keterangan dari Agen BBM.

2. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) permohonan SITU khusus BBM dari

Kecamatan.

(2) Biaya Retribusi Izin :

a. SITU yang diterbitkan oleh orang / perorangan biaya sebesar Rp. 150.000,00.

b. SITU yang diterbitkan oleh Badan Usaha seperti CV, Koperasi, Kongsi, Firma,

Persekutuan, Perkumpulan serta bentuk Badan Usaha lainnya dikenakan biaya

sebesar Rp. 250.000,00.

c. SITU yang diterbitkan bagi PT dan Usaha Milik Negara dengan nama dan atau

bentuk apapun dikenakan biaya sebesar Rp. 350.000,00.

Pasal 7

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Surat Izin Praktek Dokter Umum,

Dokter Spesialis dan Dokter Gigi dengan melampirkan:

a. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir.

b. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR).

c. Fotocopy Surat…………………..

9

c. Fotocopy Surat Penugasan (SP).

d. Fotocopy Surat Sumpah/Janji Dokter/Dokter Gigi.

e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

f. Pas Foto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 2 lembar.


a. Dokter Umum Rp. 150.000,00

b. Dokter Spesialis Rp. 150.000,00

c. Dokter Gigi Rp. 150.000,00

Pasal 8

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Toko Obat dengan

melampirkan:

a. Fotocopy Ijazah Asisten Apoteker selaku Penanggung Jawab Toko Obat.

b. Fotocopy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker selaku penanggung jawab Toko Obat.

c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

d. Fotocopy NPWP.

e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Toko Obat.

f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asisten Apoteker.

g. Pas Foto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 2 lembar pemilik Toko Obat.

h. Surat Pernyataan dari Asisten Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis Toko

Obat.

i. Denah bangunan toko obat.

j. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk Akte hak

milik/sewa/kontrak.

k. Surat Perjanjian Kerjasama antara pemilik sarana Toko Obat dengan Asisten

Apoteker penanggung jawab Toko Obat.

(2) Biaya Retribusi Toko Obat sebesar Rp. 75.000,00

Pasal 9

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Apotik dengan

melampirkan :

a. Fotocopy Ijazah………………..

10

a. Fotocopy Ijazah terakhir Penanggung Jawab Apotik yang telah dilegalisir.

b. Fotocopy Surat Rekomendasi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI).

c. Fotocopy Surat Registrasi Uji Kompetensi Apoteker.

d. Fotocopy Surat Izin Kerja Apoteker (SIK).

e. Fotocopy Surat Penugasan Apoteker.

f. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

g. Fotocopy NPWP.

h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik apotik.

i. Pas Foto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 2 lembar pemilik apotik.

j. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab apotik.

k. Denah bangunan apotik.

l. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak.

m. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan

Nomor Surat Izin Kerja.

n. Daftar perincian alat kelengkapan apotik.

o. Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotik bahwa tidak bekerja

tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab

Apotik di Apotik lain.

p. Surat Izin dari atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri).

q. Akte perjanjian kerjasama apoteker penanggung jawab apotik dengan pemilik

sarana apotik.

r. Surat pernyataan pemilik saranan tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang obat.

(2) Biaya Retribusi Izin Apotik sebesar Rp.250.000,00

Pasal 10

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Surat Izin Kerja ( SIK ) Apoteker

dengan melampirkan :




d. Fotocopy Surat Penugasan (SP).

e. Fotocopy Surat……………………

11

e. Fotocopy Surat Sumpah/Janji Apoteker.

f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

g. Pas Foto warna terbaru 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSU Pemerintah.

i. Surat Pernyataan melaksanakan tugas sebagai Apoteker dari Pimpinan unit kerja.

(2) Biaya Retribusi Izin Kerja Asisten Apoteker sebesar Rp.50.000,00

Pasal 11

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Surat Izin Kerja ( SIK ) Asisten

Apoteker dengan melampirkan :


b. Fotocopy Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA).

c. Fotocopy Surat Sumpah/Janji Asisten Apoteker.

d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

e. Pas Foto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSU Pemerintah.

g. Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Kefarmasian atau Apoteker Penanggung

Jawab yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan.

(2) Biaya Retribusi Izin Praktek Asisten Apoteker sebesar Rp. 50.000,00

Pasal 12

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Surat Izin Akufuntur dan

Reffaksionis dengan melampirkan:

a. Fotocopy Ijazah Pendidikan Refraksionis Optisien yang telah dilegalisir.

b. Fotocopy Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) yang masih berlaku.

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

d. Pas Foto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

e. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSU Pemerintah.

f. Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan

tanggal mulai bekerja sebagai Refraksionis Optisien.

(2) Biaya Retribusi Izin…………….

12

(2) Biaya Retribusi Izin Akufuntur dan Izin Refleksionis sebesar Rp.50.000,00

Pasal 13

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Pengobatan Tradisional,

Shines dan Tabib dengan melampirkan :

a. Mengisi Formulir A.

b. Mengisi Formulir B.

c. Fotocopy KTP.

d. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.

e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

f. Fotocopy Izasah Pengobatan Tradisional.

g. Surat Pengantar Puskesmas Setempat.

h. Pasphoto Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar.

i. Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten.

(2) Biaya / Retribusi :

a. Izin Pengobatan Tradisional Rp.50.000,00

b. Izin Shines/Tabib Rp.50.000,00

Pasal 14

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Tukang Gigi dengan

melampirkan:

a. Fotocopy Ijasah Pendidikan Perawat Gigi.

b. Fotocopy SIPG.

c. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter.

d. Pas Fhoto 4 x 6 sebanyak 2 Lembar.

e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

(2) Biaya Retribusi Izin Tukang Gigi sebesar Rp.50.000,00

Pasal 15

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Surat Izin Kerja ( SIK ) Asisten

Apoteker dengan melampirkan :

a. Fotocopy Ijazah.........................

13









(2) Biaya Retribusi Izin Surat Ijin Kerja ( SIK ) Asisten Apoteker sebesar Rp.50.000,00

Pasal 16

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Optikal dengan

melampirkan :

a. Memiliki Ahli Repraksionis Opfisien yang berizasah Depkes.

b. Memiliki Ruang Kerja Optikal Sendiri.

c. Memiliki Ruang Pemeriksaan.

d. Memiliki Ruang Tamu.

e. Memiliki Ruang Laboratorium.

f. Fotocopy Akta Pendirian.

g. Fotocopy KTP.

h. Surat Keterangan Dokter Sehat Jasmani dan Rohani.

(2) Biaya Retribusi Izin Optikal sebesar Rp.100.000,00

Pasal 17






d. Fotocopy Surat Penugasan (SP).

e. Fotocopy Surat…………...........

14

e. Fotocopy Surat Sumpah/Janji Apoteker.

f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

g. Pas Foto warna terbaru 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSU Pemerintah.

i. Surat Pernyataan melaksanakan tugas sebagai Apoteker dari Pimpinan unit kerja.

(2) Biaya Retribusi Surat Izin Kerja ( SIK ) Apoteker sebesar Rp.50.000,00

Pasal 18


Pengganti dan Pendamping, dengan melampirkan:






f. Surat Keterangan Berban dan Sehat dari RSU Pemerintah.




a. Surat Ijin Kerja ( SIK ) Apoteker Pengganti Rp.50.000,00

b. Surat Ijin Kerja ( SIK ) Apoteker Pendamping Rp.50.000,00

Pasal 19

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Surat Izin Kerja ( SIK ) Perawat

dan Perawat Gigi, dengan melampirkan:






f. Surat Keterangan...........................

15





a. Surat Izin Kerja ( SIK ) Apoteker Pengganti Rp.50.000,00

b. Surat Izin Kerja ( SIK ) Apoteker Pendamping Rp.50.000,00

Pasal 20

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Surat Izin Kerja ( SIK ) Bidan

dengan melampirkan:










a. Surat Izin Kerja ( SIK ) Apoteker Pengganti Rp.50.000,00

b. Surat Izin Kerja ( SIK ) Apoteker Pendamping Rp.50.000,00

Pasal 21

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Rumah Makan dan Restoran

dengan melampirkan:

a. Surat Permohonan .

b. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sesuai dengan fungsi usahanya.

c. Salinan Izin Tempat Usaha (SITU) HO.

d. Data-data Fasilitas kegiatan usaha yang bersangkutan.

e. Salinan Fiskal/NPWP yang masih berlaku.

f. Akte pendirian.....................

16

f. Akte pendirian perusahaan.

g. Surat keterangan kepemilikan dari pemerintah kelurahan/desa setempat.

h. Salinan KTP.

i. Pas photo warna 4x6 (dua) lembar.

j. Surat Laik Sehat Dari Dinas Kesehatan.

1. Untuk mendaftar ulang Izin Usaha Rumah Makan, selain surat permohonan

sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus melampirkan:

a. Izin Usaha yang telah dimilki sebelumnya.

b. Laporan Perkembangan Usaha.


a. Izin Warung Makan Rp. 50.000,00

b. Izin Restoran Rp.150.000,00

Pasal 22

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Kesehatan Jasa Boga dan

Catering dengan melampirkan:


b. Fotocopy KTP.

c. Pas photo warna 3x4 (dua) lembar.

d. Salinan Izin Tempat Usaha (SITU, SIUP).

e. SP ( Sertifikat Penyuluhan ).

f. Daftar Pegawai ( KIR Kesehatan Pegawai, Ijazah Keahlian ).

g. Pernyataan Penanggungjawab Catering.

h. SPPL.

i. Surat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan.

(2) Biaya Retribusi Ijin Jasa Boga dan Catering Sebesar Rp. 100.000,00

Pasal 23

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Penjamah Makanan Restoran

harus melampirkan:

a. Surat Permohonan............................

17


b. Fotocopy KTP.


d. Daftar Pegawai ( KIR Kesehatan Pegawai, Ijazah Keahlian ).

e. Surat Laik Sehat Dari Dinas Kesehatan.

(2) Biaya Retribusi Izin Penjamah Makanan dan Restoran Sebesar Rp.25.000,00

Pasal 24

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Pusat Kebugaran dengan

melampirkan:

a. Fotocopy KTP .

b. Peralatan Sarana dan Prasarana yang digunakan.

c. Surat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan.

(2) Biaya Retribusi Izin Pusat Kebugaran sebesar Rp.100.000,00

Pasal 25

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Usaha Rumah Makan dengan

melampirkan:


b. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sesuai dengan fungsi usahanya.

c. Salinan Izin Tempat Usaha (SITU) HO.

d. Data-data Fasilitas kegiatan usaha yang bersangkutan.

e. Salinan Fiskal/NPWP yang masih berlaku.

f. Akte pendirian perusahaan.

g. Surat keterangan kepemilikan dari pemerintah kelurahan/desa setempat.

h. Salinan KTP.

i. Pas photo warna 4x6 (dua) lembar.

j. Surat Laik Sehat Dari Dinas Kesehatan.

DAFTAR ULANG :

1. Izin usaha yang telah dimilki sebelumnya.

2. laporan perkembangan…………….

18

2. laporan perkembangan Usaha.


a. Garpu 3 (50 Kursi keatas) Rp. 350.000,00

b. Garpu 2 (30 -49 Kursi ) Rp. 200.000,00

c. Garpu 1 (29 Kursi kebawah) Rp. 100.000,00

Pasal 26

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Salon dengan melampirkan:


b. Fotocopy KTP.


d. SITU / Izin Gangguan ( IG ).

e. Denah Lokasi.

f. Daftar Pegawai ( KIR Kesehatan Pegawai, Ijazah Keahlian ).

g. Daftar Alat / Bahan Kosmetik.

h. Surat Laik Sehat Dari Dinas Kesehatan.

(2) Biaya Retribusi Izin Salon Sebesar Rp.50.000,00

Pasal 27

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Pengecer Pestisida dengan

melampirkan:


b. Fotocopy KTP.


d. SITU / SIUP.

e. Denah Lokasi.

f. Daftar Karyawan / KIR Kesehatan Pegawai.

g. Daftar Nama – nama produk yang disalurkan.

h. Surat Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan.

(2) Biaya Retribusi………………..

19

(2) Biaya Retribusi Izin Pengecer Pestisida Sebesar Rp.75.000,00

Pasal 28

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Depo Air Minum dengan

melampirkan:


b. Fotocopy KTP.


d. SITU / Izin Gangguan ( IG ).

e. Denah Lokasi.

f. KIR Kesehatan Pegawai.

g. SPPL.

h. Surat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan.

(2) Biaya Retribusi Izin Depo Air Minum Sebesar Rp.150.000,00

Pasal 29

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) dengan melampirkan:

a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas :

1. Foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan.

2. Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman

bagi Perseroan Terbatas.

3. Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemilik / Direktur Utama / Penanggung

jawab Perusahaan.

4. Copy NPWP Perusahaan.

5. Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) dari Pemerintah Daerah setempat bagi

Kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan

Undang-undangan Gangguan ( HO ).

6. Neraca Awal Perusahaan.

b. Perusahaan Berbentuk Koperasi :

1. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari

instansi berwenang.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pimpinan / Penanggung jawab Koperasi.

3. Copy NPWP……………..

20

3. Copy NPWP Perusahaan.

4. Copy Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU ) dari Pemerintah Daerah setempat bagi

kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan

Undang-undang Gangguan ( HO ).

5. Neraca Awal Perusahaan.

d. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :

1. Perusahaan Persekutuan :

a. Copy Surat Akta Pendirian Perusahaan / Akta Notaris yang telah

didaftarkan pada Pengadilan Negeri.

b. Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pemilik / Penanggung jawab

Perusahaan.

c. Copy NPWP Perusahaan.

d. Copy Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU ) dari Pemerintah Daerah setempat

bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan

ketentuan Undang-undang Gangguan ( HO ).

e. Neraca Awal Perusahaan.

2. Perusahaan Perorangan :

a. Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pemilik / Penanggung jawab

Perusahaan.

b. Copy NPWP Perusahaan.

c. Copy Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU ) dari Pemerintah Daerah setempat

bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan

ketentuan Undang-undang Gangguan ( HO ).

d. Neraca Awal Perusahan.


I. Besarnya Retribusi ditentukan sebagai Berikut :

a. SIUP Kecil Rp.100.000,00

b. SIUP Menengah Rp.150.000,00

c. SIUP Besar Rp.300.000,00

Pasal 30

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) dengan melampirkan:

1. Perusahaan berbentuk..................

21

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT):

a. Fotocopy Akte Pendirian diketahui oleh Departemen Kehakiman.

b. Fotocopy Akte Perubahan Pendirian Perseroan (bila ada).

c. Asli dan Fotocopy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.

d. Fotocopy KTP atau Paspor, Direktur Utama atau Penanggung Jawab.

e. Fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu

yang diterbitkan oleh instansi teknis.

f. Fotocopy HO.

2. Perusahaan berbentuk Koperasi :

a. Fotocopy Akte Pendirian Koperasi.

b. Fotocopy KTP Pengurus.

3. Perusahaan berbentuk CV :

a. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan.

b. Fotocopy KTP atau Paspor Penanggung Jawab/Pengurus.

c. Fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu


d. Fotocopy HO.

4. Perusahaan berbentuk FA:

a. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan.




d. Fotocopy HO.

5. Perusahaan berbentuk Perseorangan :

a. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.




6. Bentuk Perusahaan lain :

a. Surat Keterangan......................

22

a. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;




d. Fotocopy HO.


a. PT Rp. 500.000,00

b. CV Rp. 250.000,00

c. Firma Rp. 250.000,00

d. PO Rp. 100.000,00

e. Koperasi Rp. 100.000,00

f. PA Rp.1.000.000,00

g. Bentuk Perusahaan Lain (BPL) Rp. 250.000,00

Pasal 31

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Tanda Daftar Industri (TDI)


a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 5 lembar.

b. Fotocopy NPWPD sebanyak 5 lembar.

c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha sebanyak 5 lembar.

d. Fotocopy Laik Sehat sebanyak 5 lembar.

e. Fotocopy Rekomendasi dari Kehutanan 5 lembar.

f. Neraca Perusahaan 5 lembar.

g. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

h. Materai 6000 sebanyak 3 lembar.

i. Membawa stempel perusahaan industri.

(2) Biaya Retribusi Ijin :

I. Untuk TDI :

a. TDI Kecil Rp.150.000,00

b. TDI Menengah......................

23

b. TDI Menengah Rp.200.000,00

c. TDI Besar Rp.250.000,00

II. Untuk Perubahan dan Memperbaharui TDI :

a. TDI Kecil Rp.100.000,00

b. TDI Menengah Rp.150.000,00

c. TDI Besar Rp.200.000,00

Pasal 32

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin

Perluasan ( IP ) harus melampirkan:


b. Fotocopy NPWPD sebanyak 5 lembar.


d. Fotocopy Laik Sehat sebanyak 5 lembar.

e. Fotocopy Rekomendasi dari Kehutanan 5 lembar.

f. Neraca Perusahaan 5 lembar.

g. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

h. Materai 6000 sebanyak 3 lembar.


I. Untuk IUI :

a. IUI Kecil Rp.250.000,00

b. IUI Menengah Rp.350.000,00

c. IUI Besar Rp.450.000,00

II. Untuk Perubahan atau Memperbaharui IUI :

a. IUI Kecil Rp.200.000,00

b. IUI Menengah Rp.300.000,00

c. IUI Besar Rp.400.000,00

III. Untuk Ijin Perluasaan Industri IUI

a. Perluasaan Industri Kecil.......................

24

a. Perluasaan Industri Kecil Rp. 500.000,00

b. Perluasaan Industri Menengah Rp. 750.000,00

c. Perluasaan Industri Besar Rp.1.000.000,00

Pasal 33

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Usaha Huller Atau

Penggilingan Padi harus melampirkan:


b. Fotocopy NPWPD/Fiskal sebanyak 3 lembar.


d. Fotocopy SIUP sebanyak 3 lembar.

e. Neraca Perusahaan 3 lembar.

f. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

g. Materai 6000 sebanyak 3 lembar.


I. Untuk Izin Huller atau Penggilingan Padi Rp. 250.000,-

Pasal 34

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Usaha Molding harus

melampirkan:









I. Untuk Izin Usaha Molding : Rp.500.000,-

Pasal 35………………..

25

Pasal 35

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Pemanfaatan Sungai dengan

melampirkan :

a. Bukti Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan atau Izin Usaha Pemanfaatan.

b. Hasil Hutan Kayu dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu

(IUPHHK).

c. Laporan hasil pendataan lapangan untuk pembuatan tempat penumpukan kayu

gelondongan/lonpond, pengangkutan barang menggunakan ponton, kios terapung

dan bangunan tepi sungai untuk usaha.

d. Peta / sket lokasi.

e. Rekomendasi dari Dinas teknis.

f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


a. Penumpukan Kayu Glondongan Rp.10.000,00/M2 per tahun.

b. Pengangkutan Barang Mengunakan Ponton

Setiap Kali Keluar Masuk Daerah Rp.500,00/M2 Luas Ponton.

c. Kios Terapung Rp.1000,00/M2 per tahun.

d. Bangunan Tepi Sungai untuk Usaha Rp.1000,00/M2 per tahun.

Pasal 36

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Trayek dengan melampirkan:

1. Izin Trayek dan / atau Kartu Pengawasan Baru.

a. Surat Permohonan Trayek yang dimaksud.

b. Foto copy KTP/Tanda Jati Diri Pemilik Kendaraan.

c. Data Kendaraan meliputi : Nomor Mesin, Nomor Chasis, Merek/Type, Jenis

Kendaraan dan Tahun Pembuatan.

2. Perpanjangan Izin Trayek dan/atau Kartu Pengawasan :

a. Izin Trayek dan / atau Kartu Pengawasan yang asli.


c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

d. Buku Uji Kendaraan...................

26

d. Buku Uji Kendaraan Bermotor.

e. Foto copy Izin Usaha Angkutan.

f. Foto copy Kartu Tanda Anggota Organda.

3. Peremajaan Angkutan Penumpang Umum :

a. Surat Permohonan peremajaaan angkutan penumpang umum.


c. Izin Trayek dan Kartu Pengawasan yang asli.

d. Berita Acara Penilaian Teknis Kendaraan yang akan diremajakan.

e. Surat Keterangan Pencabutan STNK dan BPKB dari Polri.

f. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang akan diremajakan.

g. Data kendaraan pengganti yang diremajakan.


a. Izin Trayek Penumpang Umum s/d 8 Org Rp.1.500.000,00

b. Izin Trayek Mobil Bus Umum 9 s/d 15 Org Rp.2.000.000,00

c. Izin Trayek Mobil Bus Umum 16 s/d 25 Org Rp.2.500.000,00

d. Izin Trayek Angkutan Khusus Lebih dr 26 Org Rp.3.500.000,00

Pasal 37

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Angkutan Barang di Jalan


a. Fotocopy NPWP.

b. Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum.

c. Fotocopy KTP.

d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

e. Fotocopy Izin Tempat Usaha.

f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan pool kendaraan.

g. Fotocopy surat-surat kendaraan yang sesuai peruntukkannya.

h. Syarat-syarat lain yang ditentukan sesuai dengan jenis dan klasifikasi muatan.


a. Izin Angkutan Barang.......................

27

a. Izin Angkutan Barang Dijalan Rp. 1.500.000,00

Pasal 38

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Usaha Perkebunan dengan

melampirkan:

a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

(NPWPD).

c. Surat Keterangan Domisili.

d. Rencana kerja usaha perusahaan.

e. Rekomendasi lokasi dari Dinas Pertanahan Kabupaten Malinau.

f. Pertimbangan teknis ketersediaan dan status lahan dari Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Malinau serta rekomendasi teknis kesesuaian lahan.

g. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya

didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR.

h. Belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

i. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam Akte

Notaris.

j. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 50.000 (untuk keluasan usaha perkebunan 5.000

Ha – 20.000 Ha) dan skala 1 : 100. 000 (untuk keluasan Usaha Perkebunan

dibawah 5.000 Ha).

k. Surat Persetujuan dari komisi AMDAL Daerah Kabupaten Malinau melakukan

penilaian terhadap dokumen AMDAL.

l. Mempresentasikan Rencana Kerja Usaha Perkebunan atau penyampaian rencana

detail Pembangunan Perkebunan kepada Pemerintah Kabupaten Malinau.

m. Pernyataan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal di atas materai Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah).

n. Pernyataan kesediaan mendirikan kantor di Ibu Kota Kabupaten Malinau di atas

materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

o. Pernyataan tidak melakukan penyimpangan dari pemohon Ijin Usaha Perkebunan

(IUP) dari pemohon diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

(2) Biaya Retribusi Izin Usaha Perkebunan sebesar Rp.50.000,- dikalikan Luas Areal IUP

(Ha).

Pasal 39…………………

28

Pasal 39

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi

( IUJK ) dengan melampirkan:

a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.

b. Foto copy Data Perusahaan : NPWP, Fiskal, TDP, SKPD, SKPP.

c. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

d. Foto copy Surat Izin Pemasangan Reklame.

e. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur dan Wakil Direktur.

g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Teknis.

h. Foto copy Ijazah Tenaga Teknik yang dilegalisir.

i. Pas foto Direktur ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar latar belakang biru.

j. Pas foto Tenaga teknik ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar latar belakang biru.

k. Foto copy Daftar Pengurus Perusahaan.

l. Daftar Tenaga Teknik Perusahaan.

m. Daftar Tenaga Non teknik Tugas Penuh Perusahaan.

n. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh.

o. Daftar Pengalaman Kerja Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan.

p. Daftar Pengalaman Perusahaan.

q. Neraca Keuangan Perusahaan bermaterai.

r. Daftar Peralatan Perusahaan (dilampirkan data kepemilikan).

s. Foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Kontruksi/Konsultasi.

t. Foto copy KTA Asosiasi Jasa Pelaksnaan Kontruksi/Konsultasi.


a. Biaya Pengambilan Formulir dan Register Rp. 300.000,00

b. Biaya Ijin Usaha Jasa Konstruksi ditentukan Sbb :

1. Untuk Kwalifikasi : K Rp. 600.000,00

2. Untuk Kwalifikasi : B Rp. 750.000,00

3. Untuk Konsultan Rp. 500.000,00

Pasal 40………………………..

29

Pasal 40

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Usaha Hotel Berbintang dan

Melati dengan melampirkan:

a. Formulir permohonan.

b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pariwisata.

c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ).

d. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ).

e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ).

f. Fotocopy Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO).

g. Fotocopy Pemilikan Tanah.

h. Surat Rekomendasi mengenai Hygiene dan Sanitasi dari Dinas Kesehatan.

i. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha.


a. Ijin Hotel Berbintang Rp. 300.000,00

b. Ijin Hotel Melati Rp. 150.000,00

Pasal 41

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Usaha Hiburan dengan

melampirkan:









a. Ijin Usaha Hiburan : Rp. 300.000,-

Pasal 42………………………

30

Pasal 42

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin PenyidikanUmum, Izin KP

Eksplorasi, Izin KP. Eksploitasi, Izin Usaha Pertambangan dan Pengangkutan, Izin

Usaha Pertambangan dan Penjualan, SKIP dengan melampirkan:

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Eksplorasi harus

dilampiri dengan :

a. Peta wilayah pertambangan yang menunjukan batas-batas titik koordinat secara

jelas.

b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan.

2. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi harus dilampiri dengan :

a. Peta wilayah pertambangan yang menujukan batas-batas titik koordinat secara

jelas.

b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan.

c. Proposal pembinaan masyarakat disekitar lokasi tambang.

d. Dokumen AMDAL dan UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Dokumen AMDAL harus memuat pertimbangan mengenai sifat dan besarnya

endapan bahan galian serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun

dari segi keuangan.

(2) Selain surat permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini,

untuk mendapatkan Ijin Kuasa Pertambangan harus melampirkan:

1. Surat Keterangan Izin Peninjauan ( SKIP ) :

a. Surat Permohonan.

b. Peta Wilayah dari UPIPWP.

c. Daftar Tenaga Ahli.

2. Surat Izin Bekerja :


b. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

3. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ( pemohon baru ) :



c. Akta Pendirian…………………

31

c. Akta Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya

menyebutkan berusaha dibidang Pertambangan dan telah disyahkan oleh

Departemen Kehakiman.

d. Tanda Bukti Pelunasan Uang Pencadangan Wilayah / Pemblokiran Wilayah.

e. Tanda Bukti Pelunasan Uang Jaminan Kesungguhan.

f. Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir

yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama.

g. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap.

h. Tanda Bukti Deposito / Rekening Giro Jaminan.

4. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :



c. Laporan Lengkap Penyelidikan Umum.

d. Rencana Kerja Biaya.

e. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap.

5. Kuasa Pertambangan Eksplorasi ( sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan

Penyelidikan Umum :



c. Laporan Lengkap Penyelidikan Umum.

d. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap.

e. Rencana Kerja dan Biaya yang dimuat antara lain :

1. Kegiatan Teknis :

a) Hasil study Literatur ( hasil penyelidikan sebelumnya ).

b) Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan.

c) Lokasi dilengkapi dengan peta daerah sasaran kegiatan : Geofisika /

geokimia, Sumur Uji, Penerowongan, Pengeboran, Peta Geologi, dan

lain-lain.

d) Pelaksanaan ( oleh pemegang KP sendiri atau yang dikontrakkan ).

e) Jadwal Kegiatan.

f) Lain-lain yang dianggap perlu.

2. Penggunaan Tenaga..................

32

g) Penggunaan Tenaga Kerja;

h) Penggunaan Peralatan ( Logistik );

i) Pembiayaan;

j) Umum atau lain-lain.

6. Kuasa Pertambangan Ekplorasi khusus untuk Koperasi / KUD penduduk setempat :



c. Anggaran Dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha

dibidang Pertambangan dan telah disyahkan oleh instansi yang berwenang.


7. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Ekplorasi termasuk untuk Koperasi / KUD:



c. Laporan Lengkap Kegiatan Ekplorasi.


e. Rencana Kerja dan Biaya yang dimuat antara lain :


a) Hasil study Literatur ( hasil penyelidikan sebelumnya ).

b) Jenis Kegiatan yang akan dilakukan.

c) Lokasi dilengkapi dengan peta daerah sasaran kegiatan .

d) Metode penyelidikan yang akan dilakukan misalnya : Geofisika /

geokimia, Sumur Uji, Parit Uji, Penerowongan, Peta Geologi, dan

lain-lain.

2. Penggunaan Tenaga Kerja.

3. Penggunaan Peralatan ( Logistik ).

4. Pembiayaan.

5. Umum atau lain-lain.

8. Kuasa Pertambangan Eksploitasi ( sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan

Eksplorasi ) termasuk Koperasi / KUD penduduk setempat :


b. Peta Wilayah……………

33


c. Laporan Lengkap Kegiatan Ekplorasi.

d. Laporan Study Kelayakan.

e. Laporan Analisis mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ), kerangka

acuannya telah mendapat persetujuan dari komisi AMDAL atau UKL dan UPL.

f. Tanda Bukti Pembayaran Iuran Tetap.

g. Melampirkan Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama / Akta Notaris dengan

pihak kedua untuk melakukan reklamasi, revegetasi dan jaminan reklamasi.

h. Mengangkat Kepala Teknik Tambang.

i. Peninjauan Lokasi yang ditandai oleh pengurus dan anggota Koperasi,

penduduk setempat dan instansi terkait.

9. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi termasuk untuk Koperasi / KUD

penduduk setempat :



c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Produksi.

d. Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi.

e. Rencana Kerja dan Biaya yang memuat antara lain :


a) Jenis Kegiatan yang dilakukan.

b) Lokasi dilengkapi dengan peta daerah sasaran kegiatan .

c) Metode Penambangan yang akan dilakukan.

d) Pelaksanaan ( oleh Pemegang KP sendiri atau yang dikontrakkan ).

e) Jadwal Kegiatan.

f) Lain-lain yang dianggap perlu.

2. Penggunaan Tenaga Kerja;

3. Penggunaan Peralatan ( Logistik );

4. Pembiayaan;

5. Lain-lain.


I. Biaya UPIPWP, untuk Kegiatan :

a. Penelusuran Informasi………………….

34

a. Penelusuran Informasi :

1) Wilayah Bebas.

2) Tarif Rp. 150.000,00.

3) Tarif Kelebihan Waktu Setiap 5 Mnt Rp.75.000,00.

b. Pencandangan (Pemblokiran Wilayah) :

1) Tarif Rp. 15.000.000,00/blok/lokasi.

2) Khusus PSK dan Perorangan- Rp.7.500.000,00/blok/lokasi.

c. Pencetakan Peta :

1) Ukuran A1 sebesar Rp. 2.000.000,00

2) Ukuran A3 sebesar Rp. 1.000.000,00

3) Ukuran A4 sebesar Rp. 500.000,00

d. Pencetakan Peta sebagai bahan Lampiran Peningkatan IUP :

1) Tarif Rp. 2.000.000,00/blok/lokasi.

2) Khusus PSK dan Perorangan Rp.1.000.000,00

e. Tarif Deposito/Rekening Giro Jaminan Kesungguhan :

1) s/d 5.000 ha Rp. 10.000,00

2) diatas 5.000 ha Rp 20.000,00

II. Biaya Administrasi KP/KK/PKP2B:

a. Penyidikan Umum Rp. 500.000,00

b. Ekplorasi Rp. 500.000,00

c. Eksploitasi Rp. 600.000,00

d. Pengolahan dan Pemurnian Rp. 500.000,00

e. Pengangkuatan Rp. 400.000,00

f. Penjualan Rp. 750.000,00

III. Biaya Administrasi PSK dan Perorangan

a. Ekplorasi Rp. 300.000,00

b. Eksploitasi Rp. 400.000,00

c. Pengolahan dan…………………

35

c. Pengolahan dan Pemurnian Rp. 300.000,00

d. Pengangkutan Rp. 300.000,00

e. Penjualan Rp. 600.000,00

IV. Biaya Proses Perijinan dan Rekomendasi:

a. Perijinan Rp. 350.000,00

b. Rekomendasi Rp. 300.000,00

c. Pengesahan Rp. 300.000,00

Pasal 43

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Penggalian dan Pengolahan

Bahan Galian Golongan C dengan melampirkan:

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.

b. Surat Pernyataan / surat-surat tanah lokasi yang dimohon.

c. Rekomendasi Lurah / Kepala Desa setempat.

d. Rekomendasi Camat setempat.

e. Rekomendasi dari Instansi terkait.

f. Uraian singkat rencana penambangan.

g. Peta lokasi yang jelas dan lengkap dengan skala 1 : 1.000.

h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

(NPWPD).

i. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

j. Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum.

k. Dokumen UKL, UPL atau AMDAL.

l. Membayar biaya pendaftaran SIPD.

m. Berkas disampaikan dalam rangkap 3 (tiga).


I. Biaya Pendaftaran dan Uang Jaminan / Garansi Bank:

a. Biaya Pendaftaran Rp.200.000,00

b. Uang Jaminan / Garansi Bank Rp. 2.500,00/M3

II. Biaya Administrasi………………

36

II. Biaya Administrasi Pengurusan SIPD Bahan Galian Gol. C:

Luasan (Ha) Biaya Administrasi

a. 0,1 – 0,5 Rp. 300.000,00

b. 0,6 – 1,0 Rp. 400.000,00

c. 1,1 – 2,0 Rp. 500.000,00

d. 2,1 – 3,0 Rp. 600.000,00

e. 3,1 – 4,0 Rp. 700.000,00

f. 4,1 – 5,0 Rp. 800.000,00

g. 5,1 – Seterusnya Rp.1.000.000,00

(3) Selain surat permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), untuk mendapatkan

Perpanjangan Ijin Penggalian dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C harus

melampirkan:

1. Menyampaikan Surat Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

Bahan Galian Golongan C Kepada Bupati Malinau, melalui Kepala Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau diatas kertas bermaterai Rp.6000,-

2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian

Golongan C dengan melampikan :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.

b. Fotocopy SIPD yang masih berlaku.

c. Rekomendasi Lurah / Kepala Desa setempat.

d. Rekomendasi camat setempat.

e. Rekomendasi dari instansi terkait.

f. Surat pernyataan/ surat-surat tanah lokasi yang dimohon.

g. Uraian singkat rencana penambangan.

h. Peta lokasi yang jelas dan lengkap dengan skala 1 : 1.000.

i. Fotocopy Bukti pembayar pajak bahan galian golongan C.

j. Nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).

k. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

l. Fotocopy Laporan Produksi.

m. Dokumen UKL, UPL.

Apabila SIPD………………

37

n. Apabila SIPD sudah habis masa berlakunya maka permohonan dianggap baru;

p. Membayar biaya perpanjangan SIPD;

o. Berkas disampaikan dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 44

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

dengan melampirkan:

a. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dari Pemilik Bangunan.

b. Sertifikat Tanah ( Foto Copy ).

c. Gambar Bangunan / Sket Lokasi.

d. PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ) ( Foto Copy ).

e. Surat Keterangan Tidak Keberatan Tetangga ( HO ).

f. Surat Keterangan Membangun dari Kepala Desa Setempat.

g. Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dari Kecamatan.

h. Surat Perintah Pemeriksaan Bangunan dari Kecamatan.

i. Berita Acara Pemeriksaan Bangunan dari Kecamatan.

j. Foto Copy KTP ( 2 lembar ).


a. Biaya Administrasi Rp.100.000,00.

b. Sesuai Bab V Retribusi Izin Bangunan (Perda Kab.Malinau No.5 Thn 2001).

Pasal 45

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Pengambilan Hasil Hutan

Ikutan dengan melampirkan:

a. Surat pernyataan sipemohon mengenai jenis-jenis hasil hutan yang akan diambil

dan lokasi yang dikelola tidak dalam keadaan sengketa;

b. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat.

c. Rekomendasi dari Camat setempat.

d. Advis teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau.

e. Advis teknis dari Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Malinau.

f. Foto copy peta..........................

38

f. Foto copy peta lokasi Goa – goa yang dikelola/yang dimohonkan serta dilegalisir

oleh Camat setempat (khusus untuk ijin pengambilan sarang burung walet).

(2) Biaya Retribusi Izin Pendaftaran Hasil Hutan Ikutan sebesar Rp.200.000,00

Pasal 46

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IPK) dengan melampirkan:

a. Fotocopy KTP (untuk perorangan).

b. Akta Pendirian (untuk Koperasi, BUMD, BUMN dan BUMSI).

c. Izin Peruntukan Penggunaan lahan oleh Bupati/Walikota.

d. Peta lokasi yang dimohon;

e. Keterangan kebenaran Status/fungsi APL atau KBNK oleh Kadishut Kab/Kota.

f. Proposal penggunaan lahan.

(2) Biaya Retribusi Izin Per Hektar sebesar Rp. 50.000,-

Pasal 47

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Lokasi Atas Tanah dengan

melampirkan:

a. Akta Pendiriaan Perusahaan.

b. SITU dan SIUP.

c. NPWP.

d. Peta Lokasi Skala 1 : 150.000.

e. Proposal Rencana Pembangunan Perkebunan.


a. Untuk Kegiatan Non pertanian sebesar 2% (Dua Persen) dari nilai tanah didasarkan

pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

b. Untuk Kegiatan Pertanian :

1. Luas 25-200 Ha sebesar Rp.10.000,- per hektar.

2. Luas 101-1000 Ha sebesar Rp. 7.000,-per hektar.

3. Luas 1.001-5000 Ha sebesar Rp. 3.000,-per hektar.

4. Lebih dari 5000.....................

39

4. Lebih dari 5000 Ha sebesar Rp. 1.500,-per hektar

Pasal 48

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Memakai Tanah Negara

dengan melampirkan:

1. Permohonan Izin Memakai Tanah Negara diajukan secara tertulis.

2. Permohonan Izin Memakai Tanah Negara memuat :

a. Keterangan mengenai diri pemohon :

1. nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya.

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data fisik :

1. Letak tanah dan perkiraan luas tanahnya.

2. Jenis tanah.

3. Rencana pengusahaan tanah.

4. Keterangan lain yang dianggap perlu.

3. Permohonan Izin Memakai Tanah Negara dilampiri dengan :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akte pendirian badan

hukum .

b. Rencana pengusahaan tanah.

c. Pernyataan bersedia mengembalikan surat ijin yang telah diterbitkan pada

Pemeriah Kabupaten apabila pemerintah menentukan rencana lain;

d. Sket Lokasi.


1. Sesuai pada Perda No.13 Tahun 2005 Bab IV ( Biaya Perizinan).

Pasal 49

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Peruntukan Penggunaan

Tanah dengan melampirkan:

1. Permohonan Izin Memakai Tanah Negara diajukan secara tertulis.

2. Permohonan Izin Memakai Tanah Negara memuat :

a. Keterangan mengenai diri pemohon :

1. nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya.

b. Keterangan mengenai.....................

40

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data fisik :

1. Letak tanah dan perkiraan luas tanahnya.

2. Jenis tanah.

3. Rencana pengusahaan tanah.

4. Keterangan lain yang dianggap perlu.

3. Permohonan Izin Memakai Tanah Negara dilampiri dengan :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akte pendirian badan

hukum .

b. Rencana pengusahaan tanah.

c. Pernyataan bersedia mengembalikan surat ijin yang telah diterbitkan pada

Pemeriah Kabupaten apabila pemerintah menentukan rencana lain.

d. Sket Lokasi.


a. Sesuai Terlampir Dalam Perda No 18 Tahun 2001 Pada Bab X (Struktur dan

Besarnya Tarif Retribusi Pasal 15).

Pasal 50

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Surat Izin Tenaga Kerja Tenaga

Asing dengan melampirkan:

a. Kitas yang Lama.

b. Pasport.

c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

d. Pasfoto 4 x 6 Sebanyak 3 Lembar.

e. Permohonan dari Perusahaan.

f. Asuransi.

g. Daftar Pendamping WNI ( Jaminan Bagi TKA).

(2) Biaya Retribusi Izin Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang sebesar U$ 100,00

Orang/Bulan.

Pasal 51

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Stasiun Pengisian Bahan

Bakar Umum ( SPBU ) dengan melampirkan:

a. Surat Permohonan........................

41

a. Surat Permohonan tertulis bermaterai.

b. Rekomendasi Kepala Desa – Kelurahan.

c. Rekomendasi dari Camat.

d. Rekomendasi dari Bapeldada.

e. Rekomendasi Surat Kepemilikan Lahan.

f. Rekomendasi Surat Dukungan Masyarakat.

g. Foto Copy KTP.

h. Pas Foto Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.


a. Biaya Administrasi Rp. 200.000,00.

b. Ijin SPBU.

Pasal 52

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Pengecer BBM dengan

melampirkan:








h. Surat Pernyataan dan Domisili.

i. Stempel Perusahaan.

Pasal 53

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Gangguan ( IG ) dengan

melampirkan:


b. Foto copy KTP.

c. Surat Perjanjian………………

42

c. Surat Perjanjian Kontrak/Sewa ( bila bukan tempat sendiri).

d. Foto copy IMB tempat usaha.

e. Sket lokasi tempat usaha.

f. Akte Pendirian Pusat/Cabang untuk usaha berbadan Hukum.

g. SITU asli, khusus untuk :

1) perubahan alamat.

2) pergantian pimpinan.

3) perubahan/penambahan usaha.

4) perpanjangan izin.

h. Peninjauan lokasi dan Berita Acara.

i. Foto copy lunas PBB.


a. Biaya Administrasi Rp. 150.000,00

b. Izin Gangguan.

Pasal 54

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Izin Reklame dengan

melampirkan:


b. Reklame yang akan dipasang ditepi protokol/jalan raya harus ada rekomendasi dari

Dari DPU.

c. Yang Memasang di Halaman Kantor Pemerintah/di rumah Perorangan harus ada

rekomendasi dari pemilik Kantor/rumah tersebut.

d. Untuk reklame Spanduk/Selebaran dibawah Ke Kantor Pelayanan Terpadu Kab.

Malinau untuk mendapat pengesahan atau diporposi.

(2) Biaya Retribusi Izin………………….

43


Pajak Reklame Sejenis Papan/Billboard/Megatron,Melekat/Stiker/Selebaran dan

Udara, Per-m2 / Sudut Pandang

Lokasi

Reklame

Harian

( Rp )

Mingguan

( Rp )

Bulanan

( Rp )

Triwulan

( Rp )

Semester

( Rp )

Tahunan

( Rp )

Kws.Khusus

Kws. Umum

6.000

4.500

30.000

24.000

78.000

60.000

120.000

105.000

300.000

270.000

450.000

420.000

Pajak Reklame Sejenis Kain/Layar/Spanduk dan Berjalan

Termasuk pada Kendaraan, Per-m2 / Sudut Pandang

Kws.Khusus

Kws. Umum

9.000

7.500

45.000

42.000

90.000

75.000

240.000

210.000

450.000

420.000

600.000

540.000

Pajak Reklame Sejenis Berwujud Per Sudut Pandang Media

Kws.Khusus

Kws. Umum

2.700

1.700

19.000

12.000

81.000

48.000

135.000

120.000

350.000

320.000

540.000

380.000

Pajak Reklame Sejenis Peragaan / Film / Slide

Lokasi Sewa Reklame

Detik

( Rp )

Menit

( Rp )

Jam

( Rp )

Kws.Khusus

Kws. Umum

15.000

10.000

76.000

74.000

325.000

315.000

Pajak Reklame Sejenis Suara

Lokasi Sewa Reklame

Detik

( Rp )

Menit

( Rp )

Jam

( Rp )

Kws.Khusus

Kws. Umum

6.000

4.000

36.000

33.000

155.000

140.000

Masa Berlaku Izin Reklame :

Masa berlaku Izin Reklame maksimal 1 ( satu ) tahun dan dapat diperpanjang selambat-

lambatnya 1 ( satu ) Minggu sebelum berlaku izinnya habis.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 55

Segala beban biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang

mengatur Tata Cara Pelayanan Perijinan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum

diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII………………….

44

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabuputen Malinau.

Ditetapkan di Malinau

pada tanggal 15 Juni 2010.

BUPATI MALINAU,

MARTHIN BILLA

Diundangkan di Malinau

pada tanggal 15 Juni 2010.

SEKRETARIS DAERAH,

DJALUNG MERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2010 NOMOR 6.

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU · 1 pemerintah kabupaten malinau peraturan daerah kabupaten malinau nomor 6 tahun 2010 tentang tata cara pelayanan perijinan dengan rahmat tuhan yang