74

PERIJINAN DAN TIPE RS.ppt

  • Upload
    tius

  • View
    102

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

  • *

  • DASAR HUKUM PERIZINAN RSUU NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATANPERMENKES 920/1986 UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIKPERMENKES NO 159b/1988 TENTANG RUMAH SAKITKEPMENKES NO 1333/ 1999 TENTANG STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKITKEPMENKES NO 1165A/2004 TENTANG KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

  • SE MENKES NO 725/2004 TENTANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIKPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007

    TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPERMENKES NOMOR 741/MENKES/PER/VI/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTAKEPMENKES NOMOR 922/MENKES/SK/X/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNISPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

  • PENGERTIAN RSRUMAH SAKIT ADALAH SARANA UPAYA KESEHATAN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK PENDIDIKAN TENAGA KESEHATN DAN PENELITIAN (PERMENKES 159B/1988). RUMAH SAKIT ADALAH SUATU FASILITAS PELAYANAN PERORANGAN YANG MENYEDIAKAN RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG YANG TERDIRI DARI OBSERVASI, DIAGNOSTIK, TERAPEUTIK DAN REHABLITATIF UNTUK ORANG-ORANG YANG MENDERITA SAKIT,CIDERA DAN MELAHIRKAN. (PERMENKES 1045/2006).RUMAH SAKIT ADALAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN SECARA PARIPURNA YANG MENYEDIAKAN PELAYANAN RAWAT INAP, RAWAT JALAN, DAN GAWAT DARURAT (RUU RS)

    *

  • TUGAS RSMELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN MENGUTAMAKAN KEGIATAN PENYEMBUHAN PENDERITA DAN PEMULIHAN KEADAAN CACAT BADAN DAN JIWA YANG DILAKSANAKAN SECARA TERPADU DENGAN UPAYA PENINGKATAN (PROMOTIF) DAN PENCEGAHAN (PREVENTIF) SERTA MELAKSANAKAN UPAYA RUJUKAN

    *

  • FUNGSI RS1. MENYEDIAKAN DAN MENYELENGGARAKAN: a. PELAYANAN MEDIK b. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK d. PELAYANAN PERAWATAN e. PELAYANAN REHABILITASI f. PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN

    2. SEBAGAI TEMPAT PENDIDIKAN/ PELATIHAN TENAGA KESEHATAN.

    3. SEBAGAI TEMPAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KESEHATAN

    *

  • KEPEMILIKAN1. RS DAPAT DIMILIKI DAN DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA.

    2. RS PEMERINTAH DIMILIKI DAN DISELENGGARAKAN : a. DEPARTEMEN KESEHATAN b. PEMERINTAH DAERAH c. TNI/POLRI d. BUMN e. DEPARTEMEN LAIN

    3. RS SWASTA DAPAT DIMILIKI DAN DISELENGGARAKAN : a. YAYASAN b . PT c. PMA/PMDN d. BADAN HUKUM LAINNYA

    *

  • JENIS DAN KLASIFIKASI

    JENIS :

    1. RUMAH SAKIT UMUM2. RUMAH SAKIT KHUSUS

    KLASIFIKASIRS PEMERINTAH KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D

    RS SWASTAUTAMAMADYAPRATAMA

    *

  • KLASIFIKASIPERMENKES 1045/2006RS UMUMRSU KELAS ARSU KELAS B PENDIDIKANRSU KELAS B NON-PENDIDIKANRSU KELAS CRSU KELAS DRS KHUSUSRSK KELAS ARSK KELAS BRSK KELAS C

    *

  • PENGERTIAN(1)RUMAH SAKIT UMUM ADALAH RUMAH SAKIT YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN SEMUA BIDANG DAN JENIS PENYAKIT.RUMAH SAKIT KHUSUS ADALAH RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN UTAMA PADA SATU BIDANG ATAU SATU JENIS PENYAKIT TERTENTU, BERDASARKAN DISIPLIN ILMU, GOLONGAN UMUR, ORGAN, JENIS PENYAKIT ATAU KEKHUSUSAN LAINNYA

    *

  • PENGERTIAN(2)RUMAH SAKIT KELAS A MEMPUNYAI KEMAMPUAN DAN FASILITAS PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK LEBIH DARI 11 (SEBELAS) MACAM DAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK LANJUT / SUB SPESIALISTIK LUAS;RUMAH SAKIT KELAS B MEMPUNYAI KEMAMPUAN DAN FASILITAS PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK OPTIMAL SEKURANG-KURANGNYA 11 (SEBELAS) MACAM DAN BEBERAPA PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK LANJUT / SUB SPESIALISTIK TERBATAS;

    *

  • PENGERTIAN (3)RUMAH SAKIT KELAS C MEMPUNYAI KEMAMPUAN DAN FASILITAS PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK MINIMAL 4 (EMPAT) MACAM YAITU PENYAKIT DALAM, BEDAH, KEBIDANAN, KESEHATAN ANAK SERTA PELAYANAN PENUNJANG MEDIKRUMAH SAKIT KELAS D MEMPUNYAI KEMAMPUAN DAN FASILITAS PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK KURANG DARI 4 (EMPAT) SPESIALISASI DAN PELAYANAN MEDIK DASAR.

    *

  • PENGERTIAN(4)RSU SWASTA PRATAMA MEMPUNYAI KEMAMPUAN MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIK BERSIFAT UMUMRSU SWASTA MADYA MEMPUNYAI KEMAMPUAN MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIK BERSIFAT UMUM DAN SPESIALISTIK DALAM 4(EMPAT) CABANGRSU SWASTA UTAMA MEMPUNYAI KEMAMPUAN MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIK BERSIFAT UMUM SPESIALISTIK DAN SUBSPESIALISTIK.

    *

  • TEMPAT TIDUR (RS SWASTA) RS UMUM PRATAMA : 50 TT RS UMUM MADYA : 100 TT RS UMUM UTAMA : 200 TT RS KHUSUS MADYA : 25 TT RS KHUSUS UTAMA : 75 TT

    *

  • PENETAPAN KELAS RS MANAJEMEN RSPELAYANAN MEDIKPELAYANAN KEPERAWATANPELAYANAN PENUNJANG MEDIKPELAYANAN PENUNJANGPENDIDIKAN DAN PENELITIAN

    *

  • KETENAGAANRS HARUS MEMPUNYAI TENAGA : TENAGA MEDIS TENAGA KEPERAWATAN TENAGA KEFARMASIAN TENAGA GIZI TENAGA KETEKNISIAN MEDIK TENAGA NON KESEHATAN

    TENAGA KESEHATAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN, JENIS DAN KELAS RS.

    *

  • SARANA DAN PRASARANASETIAP RS HARUS MEMPUNYAI RUANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP, GAWAT DARURAT, PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK.SETIAP RS HARUS MEMPUNYAI PERALATAN MEDIK DAN NON MEDIK SESUAI DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN MEDIK YANG ADASETIAP RS DILENGKAPI DENGAN TENAGA LISTRIK, PENYEDIAAN AIR BERSIH, SISTEM PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN ATAU AIR KOTOR , ALAT KOMUNIKASI DAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN SERTA PERALATAN RUMAH TANGGA.SETIAP RS HARUS MENYEDIAKAN BERBAGAI JENIS DAN BAHAN OBAT-OBATAN SEKURANG-KURANGNYA SAMA DENGAN YANG DITENTUKAN DALAM DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL.

    *

  • PELAYANAN DAN RUJUKANSETIAP RS HARUS MENYELENGGARAKAN PELAYANAN GAWAT DARURAT.PELAYANAN RS DILAKSANAKAN 24 (DUAPULUH EMPAT) JAM PER HARI TERUS MENERUS DAN SELALU MEMPUNYAI DOKTER JAGA. PELAYANAN RUJUKAN KESEHATAN RS DILAKSANAKAN SECARA BERJENJANG DARI PUSKESMAS SAMPAI DENGAN RS DAN ATAU SEBALIKNYA.SETIAP RS HARUS MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIAL.AKREDITASI RS DILAKUKAN SEKURANG-KURANGNYA SETIAP 3 TAHUN SEKALI.

    *

  • PELAYANAN DAN RUJUKANTINDAKAN PELAYANAN HARUS SESUAI DENGAN INDIKASI MEDIK DAN KEBUTUHAN MEDIS BERDASARKAN STANDAR PROFESI.SETIAP TINDAKAN MEDIK HRS ADA INFORMED CONSENTRS HARUS MENYELENGGARAKAN REKAM MEDIKRS HARUS MEMPUNYAI PERATURAN INTERNAL TENAGA KESEHATAN TERTENTU YANG MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RS HARUS MEMILIKI IZIN

    *

  • TARIFKOMPONEN PELAYANAN KONSULTASI MEDIS ADMINISTRASI RS RUANG PERAWATAN PENUNJANG DIAGNOSTIK TINDAKAN MEDIS OPERATIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF RADIOTERAPI REHABILITASI MEDIS FARMASI PERAWATAN JENAZAH AMBULANS DAN JASA RS LAINNYA.

    *

  • Ditjen YanmedIzin Mendirikan RS*Izin Penyelenggaraan RS*Izin lokasi/SITUIzin Mendirikan Bangunan (IMB)Izin Penggunaan Bangunan (IPB)Izin Pemakaian LiftIzin Pemakaian BoilerIzin Pemakaian DieselIzin Instalasi ListrikAMDAL/UKL/UPLIzin berdasarkan U.U Gangguan

    Izin penggunaan bahan radioaktif/radiologiRekomendasi Dinas Pemadam KebakaranIzin Instalasi petirIzin Deepwell (khusus DKI)SIP Praktik/Izin Kerja tenaga

    kesehatanIzin kerja tenaga asing

    *

  • Ditjen YanmedIZIN MENDIRIKANIZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAANIZIN UJI COBA/SEMENTARAIZIN TETAPIZIN TETAPPERPANJANGAN

    IMB & IPB Izin Lokasi/SITU AMDAL/UKL/UPL UU Gangguan/HO

    Izin DeepwellIzin Pemakaian lifIzin gensetIzin boiler Izin radiologiIzin penangkal

    petirIzin instalasi listrikInstalasi kebakaran

    *

  • PERIJINANSETIAP RS HARUS MEMILIKI IZIN

    IZIN TERDIRI DARI:IZIN MENDIRIKAN

    DIBERIKAN DINKES KAB/KOTAIZIN PENYELENGGARAANIZIN PENYELENGGARAAN

    SEMENTARA DIBERIKAN KEPALA DINKES PROVINSIIZIN PENYELENGGARAAN

    TETAP DIBERIKAN DIRJEN YANMED

    *

  • PERSYARATAN IZIN MENDIRIKANREKOMENDASI DARI KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSISTUDI KELAYAKAN DAN MASTER PLANSALINAN/FOTOCOPY YANG SAH AKTE NOTARIS BADAN HUKUM SALINAN/FOTOCOPY YANG SAH SERTIFIKAT TANAH ATAU PNUNJUKAN LOKASI ATAS NAMA PEMOHONIJIN LOKASI DARI PEMDASURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI BAHWA PEMOHON AKAN TUNDUK PADA PERATURAN YANG BERLAKUUKL/UPL/AMDAL SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

    *

  • IZIN MENDIRIKAN (1)IZIN INI DIBERIKAN UNTUK MENDIRIKAN/

    MEMBANGUN RS.

    LAMA BERLAKUNYA IZIN 2 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG 1 KALI/ 1 TAHUN.PERPANJANGAN UNTUK MEMENUHI:UKL DAN UPL/AMDALMASTER PLANBANGUNAN, PERALATAN, TENAGA

    KESEHATAN DLL.IZIN DIBERIKAN OLEH KADINKES KAB/KOTA.

    *

  • IZIN MENDIRIKAN (2)RS HARUS MULAI DIBANGUN SELAMBAT- LAMBATNYA 1 TAHUN SETELAH IZIN MENDIRIKAN DITERIMA.

    APABILA MASA BERLAKU IZIN MENDIRIKAN BELUM HABIS, RS TELAH MEMENUHI PERSYARATAN, PEMILIK RUMAH SAKIT DAPAT MENGAJUKAN IZIN PENYELENGGARAAN.

    *

  • BERAKHIRNYA IZIN MENDIRIKAN MASA BERLAKU IZIN BERAKHIR. IZIN DICABUT KADINKES KAB/KOTA

    DENGAN ALASAN : PEMBANGUNAN RS DLM WAKTU 1 THN

    BELUM DILAKSANAKAN, PEMBANGUNAN RS TDK ADA KEMAJUAN

    WALAUPUN TELAH BERJALAN 2 THN.

    PEMOHON MENYATAKAN TDK MENERUSKAN

    PROSES PENDIRIAN RS. BADAN HUKUM PEMILIK BUBAR.

    *

  • PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAANISIAN DATA RSHASIL BERITA ACARA PEMERIKSAAN DARI DINKES PREOVINSI SETEMPATSURAT PERMOHONAN DARI PEMILIKSURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI BAHWA PEMOHON AKAN TUNDUK PADA PERATURAN YANG BERLAKU SALINAN/FOTOCOPY YANG SAH AKTE NOTARIS BADAN HUKUM SALINAN/FOTOCOPY YANG SAH SERTIFIKAT TANAH ATAU PNUNJUKAN LOKASI ATAS NAMA PEMOHON

    *

  • PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAANSTRUKTUR ORGANISASI RSDATA KETENAGAAN DIREKTUR RSDAFTAR DAN DATA TENAGA KESEHATANDATA PERALATAN MEDIS, PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDISDENAH BANGUNAN, JARINGAN LISTRIK, AIR DAN LIMBAH DENGAN SKALA 1:200HASIL PEMERIKSAAN AIR MINUMJ 6 BULAN TERAKHIRDAFTAR TARIF RUMAH SAKIT

    *

  • PERMOHONAN I ZIN PENYELENGGARAAN

    DIAJUKAN PEMILIK KEPADA DIRJEN YANMED MELALUI KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI.IZIN PENYELENGGARAAN SEMENTARA

    DIBERIKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SELAMA 2 TAHUN, APABILA BARU MEMENUHI PERSYARATAN MINIMAL OPERASIONALIZIN PENYELENGGARAAN TETAP APABILA TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN, DIBERIKAN 5 TAHUN OLEH DIRJEN PELAYANAN MEDIK

    IZIN PENYELENGGARAAN

    *

  • Ditjen YanmedPERLUASAN BANGUNAN MASIH DI DALAM RS PERSETUJUAN DINKES PROPINSI/KAB/KOTA, TDK PERLU IZIN BARUPERLUASAN BANGUNAN DI LUAR RS MASIH DALAM KOTA IZIN BARUPENAMBAHAN CABANG DI LUAR LOKASI RS IZIN BARU

    *

  • Ditjen YanmedRS KHUSUS MENJADI RS KHUSUS LAINNYA, MISALNYA RSB MENJADI RSIARS KHUSUS MENJADI RS UMUM

    PERLU PERUBAHAN IZIN

    *

  • Ditjen YanmedPERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM MELAPORKAN KE PEJABAT YG MENERBITKAN IZIN TIDAK PERLU PERUBAHAN IZIN.PERUBAHAN KEPEMILIKAN DARI SATU BADAN HUKUM KE BADAN HUKUM LAIN PERUBAHAN IZIN; MENGAJUKAN PERMOHONAN DNG MELAMPIRKAN AKTE BADAN HUKUM LAMA & BARU, BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET, SERTIFIKAT TANAH, FOTO COPY SK IZIN YG MASIH BERLAKUPERUBAHAN NAMA PERLU PERUBAHAN IZIN. MENGAJUKAN PERMOHONAN DNG LAMPIRAN AKTE BADAN HUKUM DAN SK IZIN YG MASIH BERLAKU

    *

  • PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN DIAJUKAN KEPADA

    DIRJEN YANMED MELALUI KADINKES PROVINSI SETEMPAT.

    PERMOHONAN DIAJUKAN 6 BULAN

    SEBELUM IZIN PENYELENGGARAAN HABIS MASA BERLAKUNYA.

    BERDASARKAN HASIL BERITA ACARA

    PEMERIKSAAN KADINKES PROVINSI, DALAM WAKTU 75 HR DIRJEN DAPAT MENERIMA/ MENOLAK PERPANJANGAN IZIN.

    *

  • PERIJINAN SARANA KESEHATAN DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENERIMA DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR YANG TERDIRI DARI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONALPERIZINAN RUMAH SAKIT TERDIRI ATAS :IZIN MENDIRIKAN RSDIBERIKAN UNTUK MENDIRIKAN/MEMBANGUN RUMAH SAKIT, LAMA BERLAKU 2 (DUA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG 1 (SATU) KALI DENGAN LAMA BERLAKU 1 (SATU) TAHUN.IZIN PENYELENGGARAAN RSDIBERIKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN RS, DIBERIKAN SELAMA RS MELAKSANAKAN KEGIATANNNYA DAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN, MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG LAGI SETELAH HABIS MASA BERLAKUNYA.

  • Pembagian Rumah Sakit :A.BERDASARKAN KEPEMILIKAN :1)RS PEMERINTAH :a) DEPKES : RS VERTIKALb) NON DEPKES : PEMDA (PROPINSI, KABUPATEN /KOTA, TNI/POLRI, BUMN, DEPARTEMEN LAIN.

    2) RS SWASTA : PT, YAYASAN, PMDN, PMA, DLL.B.KLASIFIKASI : 1)RS UMUM PEMERINTAH DAN SWASTA : KELAS A, B PENDIDIKAN DAN B NON PENDIDIKAN, C DAN D2)RS KHUSUS :a) PEMERINTAH DAERAH : KELAS A DAN Bb) PEMERINTAH PUSAT DAN SWASTA : KELAS A, B DAN C

  • PP NOMOR 38 TAHUN 2007PERIJINAN SARANA KESEHATAN DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENERIMA DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR YANG TERDIRI DARI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONALPERIZINAN RUMAH SAKIT TERDIRI ATAS :IZIN MENDIRIKAN RSDIBERIKAN UNTUK MENDIRIKAN/MEMBANGUN RUMAH SAKIT, LAMA BERLAKU 2 (DUA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG 1 (SATU) KALI DENGAN LAMA BERLAKU 1 (SATU) TAHUN.

    IZIN PENYELENGGARAAN RSDIBERIKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN RS, DIBERIKAN SELAMA RS MELAKSANAKAN KEGIATANNNYA DAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN, MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG LAGI SETIAP HABIS MASA BERLAKUNYA..

    *

  • RUMAH SAKIT KELAS A, RS KHUSUS KELAS A, RS B PENDIDIKAN, RS PMA/PMDN, RS BERGERAKPEMERINTAH PENETAPAN IZIN MENDIRIKAN PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN MONTORING DAN EVALUASI PEMDA PROVINSIREKOMENDASI IZIN MENDIRIKANREKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMDA KAB/KOTA REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI

  • RUMAH SAKIT PEMERINTAH KELAS B NON PENDIDIKAN, RUMAH SAKIT KHUSUS, RUMAH SAKIT SWASTA SERTA SARANA KESEHATAN PENUNJANG YANG SETARA

    PEMERINTAH REKOMENDASI IZIN MENDIRIKANREKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAANPEMBINAAN DAN PENGENDALIANPEMDA PROVINSIPENETAPAN IZIN MENDIRIKAN, SETELAH MENDAPAT REKOMENDASI DEPARTEMEN KESEHATANPEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN, PENGAWASANPEMDA KAB/KOTAUSULAN IZIN MENDIRIKAN MONITORING DAN EVALUASI

    *

  • RUMAH SAKIT PEMERINTAH KELAS C, KELAS D, RUMAH SAKIT SWASTA YANG SETARAPEMERINTAH PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

    PEMDA PROVINSIREKOMENDASI IZIN MENDIRIKANREKOMENDASI ZIN PENYELENGGARAANPENGAWASAN

    PEMDA KAB/KOTA PENETAPAN IZIN MENDIRIKANPENETAPAN IZIN PENYELENGGARAANMONITORING DAN EVALUASI

    *

  • STANDAR PELAYANAN RS(1)PELAYANAN MEDISPELAYANAN GAWAT DARURATPELAYANAN PERINATAL RESIKO TINGGIPELAYANAN KEPERAWATANPELAYANAN ANESTESI DAN REANIMASIPELAYANAN RADIOLOGIPELAYANAN FARMASIPELAYANAN LABORATORIUMPELAYANAN REHABILITASI MEDIKPELAYANAN GIZIADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

    *

  • STANDAR PELAYANAN RS(2)12. REKAM MEDIK DAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN13. PELAYANAN KESEHATAN, KEBAKARAN DAN KEWASPADAAN BENCANA.14. KAMAR OPERASI.15. PELAYANAN INTENSIF.16. PENGENDALIAN INFEKSI DI RS.17. PELAYANAN STERILISASI SENTRAL18. PEMELIHARAAN SARANA19. PELAYANAN LAIN20. PERPUSTAKAAN

    *

  • STANDARFALSAFAH DAN TUJUANADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN STAF DAN PIMPINANFASILITAS DAN PERALATANKEBIJAKAN DAN PROSEDURPENGEMBANGAN STAF DAN

    DAN PROGRAM PENDIDIKAN7. EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU.

    *

  • AKREDITASI(1) AKREDITASI DILAKSANAKAN SEKURANG-

    KURANGNYA SETIAP 3 TAHUN SEKALI. AKREDITASI DILAKSANAKAN OLEH KARS

    TUJUAN AKREDITASI UMUM

    MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN RS

    KHUSUS MEMBERIKAN JAMINAN, KEPUASAN DAN

    PERLINDUNGAN KPD MASYARAKAT

    *

  • AKREDITASI(2) MEMBERIKAN PENGAKUAN KEPADA RS

    YANG TELAH MENERAPKAN STANDAR YANG DITETAPKAN. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN INTERN RS

    YANG KONDUSIF UNTUK PENYEMBUHAN DAN PENGOBATAN PASIEN SESUAI STANDAR STRUKTUR, PROSES DAN HASILMANFAAT SBG ALAT BAGI PEMILIK DAN PENGELOLA

    UNTUK MENGUKUR KINERJA RS.

    *

  • AKREDITASI(3) MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PELAYANAN

    SUB STANDAR. MENINGKATKAN CITRA RUMAH SAKIT DAN

    KEPERCAYAAN MASYARAKAT.PENYELENGGARAAN AKREDITASI AKREDITASI RS DIKELOLA DAN DILAKSANAKAN

    OLEH KARS. SURVEIOR AKREDITASI DIREKRUT DARI

    DAERAH2 DAN DIPILIH SESUAI KUALIFIKASI PERAN DINKES PROV. MELAKUKAN PEMBINAAN

    PASCA SURVEI UNTUK MEMPERTAHANKAN HASIL AKREDITASI SCR BERKESINAMBUNGAN

    *

  • TUGAS DAN FUNGSI KARS(1)TUGAS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN DI BIDANG AKREDITASI RS.FUNGSI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN TATA

    LAKSANA AKREDITASI RS. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI

    AKREDITASI RS. MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN

    SURVEIOR.

    *

  • TUGAS DAN FUNGSI KARS(2)MENETAPKAN STATUTA KARS DAN ATURAN INTERNAL PELAKSANAAN SURVEI AKREDITASI.PENETAPAN STATUS AKREDITASI DAN

    PENERBITAN SERTIFIKAT AKREDITASI.PENYELENGGARAAN DIKLAT DI BIDANG

    AKREDITASI DAN MUTU LAYANAN RS.PELAKSANAAN LITBANG AKREDITASIPELAKSANAAN PEMBINAAN DAN KOORDINASI

    DENGAN INSTITUSI LAIN.PELAKSANAAN DOKUMENTASI, INFORMASI,

    SOSIALISASI DAN PEMASARAN AKRED.PENYELENGGARAAN KERJASAMA

    INTERNASIONAL

    *

  • TINGKAT AKREDITASI(1)1. TINGKAT DASAR ( 5 PELAYANAN ) ADMINITRASI DAN MANAJEMEN PELAYANAN MEDIS PELAYANAN GAWAT DARURAT PELAYANAN KEPERAWATAN REKAM MEDIK

    2. TINGKAT LANJUT ( 12 PELAYANAN ) ADMINITRASI DAN MANAJEMEN PELAYANAN MEDIS PELAYANAN GAWAT DARURAT PELAYANAN KEPERAWATAN REKAM MEDIK PELAYANAN KAMAR OPERASI

    *

  • TINGKAT AKREDITASI(2) PELAYANAN LABORATORIUM PELAYANAN RADIOLOGI PELAYANAN FARMASI PELAYANAN K3 PENGENDALIAN INFEKSI PELAYANAN PERINATAL RESIKO TINGGI,

    3. TINGKAT LENGKAP ( 16 PELAYANAN )ADMINITRASI DAN MANAJEMEN PELAYANAN MEDIS PELAYANAN GAWAT DARURAT PELAYANAN KEPERAWATAN REKAM MEDIK

    *

  • TINGKAT AKREDITASI(3)

    REKAM MEDIK PELAYANAN LABORATORIUM PELAYANAN RADIOLOGI PELAYANAN FARMASI PELAYANAN K3 PENGENDALIAN INFEKSI PELAYANAN PERINATAL RESIKO TINGGI PELAYANAN DARAH PELAYANAN REHABILITASI MEDIK PELAYANAN GIZI

    *

  • TATA CARA AKREDITASIRS MENYUSUN POA DAN ATAU RS MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DI SURVEI KE DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK C.Q KARS DAN DINAS KESEHATAN SETEMPAT.BERDASARKAN POA DAN PERMOHONAN RS,KARS MENYUSUSN JADWAL SURVEI, MENETAPKAN SURVEIOR, MEMBUAT SURAT TUGAS DAN SURAT IZIN ATASAN LANGUSNG SURVEIOR SERTA MENGINFORMASIKAN JADWAL TSB KE RS DAN DINKES SETEMPAT.2(DUA) MINGGU SEBELUM SURVEI DILAKSANAKN RS WAJIB MENGIRIMKAN HASIL SELF ASSESMENT KE KARS DAN BIAYA SURVEI.

    *

  • TATA CARA AKREDITASISEBELUM MELAKUKAN SURVEI , TIM SURVEI MEMBAHAS HASIL SELF ASSESMENT DAN MENYUSUN RENCANA KERJA SURVEIOR (TERMASUK RENCANA KEBERANGKATAN) KEMUDIAN MENYERAHKAN KE SEKRETARIAT KARS.SEKRETARIAT KARS MENGINFORMASIKAN KE RS RENCANA KERJA SURVEIOR, JUMLAH SURVEIOR DAN LAMA SURVEI. JML SURVEIOR 3-5 ORG DAN LAMA SURVEI 3-5 HR TERGANTUNG KELAS RS, JUMLAH TT, JML PELAYANAN YANG DI SURVEI.RS MENYIAPKAN AKOMODASI SURVEIOR , TRANSPORT, RUANGAN TEMPAT KERJA SURVEIOR DAN DOKUMEN AKREDITASI.

    *

  • TATA CARA AKREDITASISURVEIOR AKAN MELAKUKAN SURVEI DENGAN CARA MELIHAT DOKUMEN, OBSERVASI KEGIATAN DAN WAWANCARA DENGAN DIREKTUR RS DAN STAF RSDIAKHIR SURVEI, SURVEIOR AKAN MELAKSANAKAN EXIT CONFERENCE DAN MEMBERIKAN SARAN PERBAIKAN KEPADA RS.PALING LAMBAT 2 MINGGU SETELAH SURVEI, SURVEIOR WAJIB MEMBERIKAN LAPORAN KE KARS SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.BERDASARKAN LAPORAN SURVEI DIRJEN PELAYANAN MEDIK MENETAPKAN STATUS AKREDITASI MELALALUI SURAT KEPUTUSAN.

    *

  • BIAYA SURVEI5 PELAYANANRS PEMERINTAH DENGAN TT < 150TTRp. 8.850.000,-RS MILIK BUMN, BLU, PT,YAYASANRp. 12.800.000,-12 PELAYANAN RS PEMERINTAH DENGAN TT < 150TTRp. 11.100.000,- RS MILIK BUMN, BLU, PT,YAYASANRp. 14.800.000,-16 PELAYANANRS PEMERINTAH DENGAN TT < 150TT Rp. 13.150.000,-RS MILIK BUMN, BLU, PT,YAYASANRp. 17.200.000,-

    BIAYA BELUM TERMASUK TRANSPORTASIDAN AKOMODASI SURVEIORSUDAH TERMASUK FEE UNTUK SURVEIOR

    *

  • BIMBINGAN AKREDITASI RSTUJUAN MENINGKATKAN KINERJA MANAJEMEN RS MENGHADAPI AKREDITASIMENGHILANGKAN PERBEDAAN PERSEPSI TENTANG STANDAR DAN PARAMETERMEMBERIKAN WAWASAN LEBIH LUAS TENTANG PROGRAM AKREDITASIMEMBERIKAN ARAHAN DALAM MEMPERSIAPKAN AKREDITASI

    *

  • BIMBINGAN AKREDITASI RSBIMBINGAN AKAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN BIDANG PELAYANAN YANG DIPILIH OLEH RS. PADA DASARNYA KEGIATAN PEMBIMBING ADALAH:MEMBERIKAN PENJELASAN TENTANG AKREDITASI DAN BIDANG PELAYANAN YANG AKAN DIBIMBING SECARA UMUM.MELAKUKAN ANALISA SITUASI SEHINGGA DIPEROLEH GAMBARAN PEMAHAMAN RS TERHADAP STANDAR DAN INSTRUMEN SELF ASSESMENT DAN SEBERAPA JAUH STANDAR DAN INSTRUMEN TSB TELAH DIPENUHI OLEH RS.MEMBERIKAN SARAN/PETUNJUK LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN RS DAN DOKUMEN YANG PERLU DISEDIAKAN UNTUK AKREDITASI.

    *

  • JENIS DAN JUMLAH KUNJUNGANRS DAPAT MENETAPKAN JUMLAH HARI KUNJUNGAN YANG DIINGINKAN UNTUK TIAP BIDANG PELAYANAN:RS PEMERINTAH DENGAN TT < 150TTRp. 1.000.000,-/PELAYANAN/HARI RS MILIK BUMN, BLU, PT,YAYASANRp. 1.500.000,-/PELAYANAN/HARI

    BIAYA BELUM TERMASUK TRANSPORTASIDAN AKOMODASI PEMBIMBINGSUDAH TERMASUK FEE UNTUK PEMBIMBING

    *

  • SURVEI AKREDITASI(1)FASE PERSIAPANPADA FASE PERSIAPAN RUMAH SAKIT MELAKUKAN SELF ASSESSMENT. BIMBINGAN DAN ARAHAN DAPAT DILAKUKAN OLEH KARS ATAU OLEH DINAS KESEHATAN PROPINSI SETEMPAT ATAU MERUPAKAN KOMBINASI KEDUANYA. KARS AKAN MENUGASKAN PEMBIMBING UNTUK MELAKUKAN BIMBINGAN PRA AKREDITASI.

    *

  • SURVEI AKREDITASI (2)

    2. FASE PELAKSANAANSURVEI DILAKUKAN OLEH 3 5 ORANG SURVEYOR DENGAN KOMPOSISI SURVEIOR DAERAH (70%) DAN SURVEIOR PUSAT (30%). KOMBINASI SURVEIOR PUSAT DAN DAERAH MASIH DIPERLUKAN UNTUK MENJAGA OBYEKTIVITAS.SURVEI DILAKUKAN SELAMA 3 - 4 HARI, TERGANTUNG BESAR KECILNYA RUMAH SAKIT. DALAM MELAKUKAN SURVEI METODE YANG DIGUNAKAN ADALAH WAWANCARA, OBSERVASI DAN MELIHAT DOKUMENTASI.

    *

  • SURVEIOR(1)SURVEIOR ADMINISTRASI ADMINITRASI DAN MANAJEMEN REKAM MEDIK PELAYANAN FARMASI PELAYANAN K3 PELAYANAN DARAH

    2. SURVEIOR MEDIS PELAYANAN MEDIS PELAYANAN GAWAT DARURAT PELAYANAN LABORATORIUM PELAYANAN RADIOLOGI PELAYANAN KAMAR OPERASI PELAYANAN INTENSIF

    *

  • SURVEIOR(2)3. SURVEIOR KEPERAWATAN

    PELAYANAN KEPERAWATAN PELAYANAN PERINATAL RESIKO TINGGI PENGENDALIAN INFEKSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK PELAYANAN GIZI

    TENAGA SURVEIOR: TENAGA MEDIS (S2)PERAWAT/BIDAN(D3,S1,S2)TENAGA KESEHATAN LAINNYA(S2)PENGALAMAN DI RS : 3 TAHUN

    *

  • HASIL STATUS AKREDITASI(1)1. TIDAK TERAKREDITASI ( GAGAL ) BELUM MAMPU MEMENUHI STANDAR ADA 1 (SATU)ATAU LEBIH PELAYANAN YANG

    MEMPEROLEH SKOR KURANG DARI 60 % ATAU PENILAIAN RATA-RATA DARI SEMUA KEGIATAN HANYA 65% ATAU KURANG. 2. AKREDITASI BERSYARATSTATUS INI DIBERIKAN BILA RUMAH SAKIT TELAH DAPAT MEMENUHI PERSYARATAN MINIMAL TETAPI BELUM CUKUP UNTUK MENDAPATKAN AKREDITASI PENUH KARENA ADA BEBERAPA KRITERIA/STANDAR YANG DIBERI REKOMENDASI KHUSUS.

    *

  • HASIL STATUS AKREDITASI(2)

    SKOR RATA-RATA DARI SEMUA KEGIATAN PELAYANAN YANG DINILAI MENCAPAI DIATAS 65 % AKAN TETAPI MASIH DIBAWAH 75 %, DENGAN CATATAN TIDAK ADA SATUPUN KEGIATAN PELAYANAN YANG MEMPEROLEH SKOR KURANG DARI 60 %.

    AKREDITASI BERSYARAT INI BERLAKU UNTUK SATU TAHUN DALAM MASA SATU TAHUN ITU RUMAH SAKIT DAPAT MENGAJUKAN UNTUK DISURVEI ULANG SETELAH MERASA SIAP.

    PENILAIAN ULANG TERFOKUS DILAKUKAN KHUSUS UNTUK BIDANG PELAYANAN YANG SKORNYA KURANG DARI PEROLEHAN 75 %.

    *

  • HASIL STATUS AKREDITASI(3)BILA RUMAH SAKIT TERSEBUT DAPAT MEMENUHI STANDAR SETELAH SURVEI ULANG, RUMAH SAKIT MENDAPAT TAMBAHAN DUA TAHUN LAGI SEHINGGA SELURUHNYA MENJADI TIGA TAHUN (AKREDITASI PENUH).

    SETELAH DILAKUKAN SURVEI ULANG, BILA MASIH TIDAK BERHASIL MENCAPAI SKOR YANG DIPERSYARATKAN MAKA RUMAH SAKIT DINYATAKAN TIDAK TERAKREDITASI DAN STATUS AKREDITASI BERSYARAT YANG DIPEROLEH SEBELUMNYA MENJADI GUGUR.

    *

  • HASIL STATUS AKREDITASI(4)STATUS AKREDITASI PENUH DIBERIKAN UNTUK JANGKA WAKTU 3 TAHUN KEPADA RUMAH SAKIT YANG TELAH DAPAT MEMENUHI STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT. TOTAL SKOR MINIMAL 75 % DAN MASING-MASING BIDANG PELAYANAN SKOR TIDAK ADA YANG KURANG 60 %. SETELAH MASA TIGA TAHUN, RUMAH SAKIT YANG BERSANGKUTAN DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DI AKREDITASI PADA PERIODE BERIKUTNYA, YAITU TIGA BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA STATUS AKREDITASI BERAKHIR. 3. AKREDITASI PENUH

    *

  • HASIL STATUS AKREDITASI(5)4. AKREDITASI ISTIMEWAUNTUK RUMAH SAKIT YANG MENUNJUKKAN PEMENUHAN STANDAR SECARA ISTIMEWA SELAMA TIGA PERIODE BERTURUT-TURUT, AKAN MENDAPATKAN STATUS AKREDITASI UNTUK MASA 5 TAHUN.

    *

  • STATUSAKREDITASI1996/19971997/19981998/199919992000PENUH26521045669BERSYARAT56728GAGAL30634TOTAL34581176181

    *

  • STATUSAKREDITASI20012002200320042005PENUH4879234350BERSYARAT30143GAGAL3241-TOTAL5481284853

    *

  • STATUSAKREDITASI20062007TOTALPENUH3669654BERSYARAT34 46GAGAL-1 31TOTAL3773731

    *

  • RS TERAKREDITASI SAMPAI TAHUN 2008

    5 YAN12 YAN16 YANJUMLAH507RS159RS94RS760RS58,8%JUMLAH

    RS1.292 RSTARGET TAHUN 2009 75%

  • PEMBINAAN DAN PENGAWASAN(1)PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT DILAKUKAN OLEH MENTERI, KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI DAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN BIDANG TUGAS MASING-MASING.

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERSEBUT DENGAN MENGIKUTSERTAKAN ORGANISASI PROFESI BIDANG KESEHATAN DAN PERUMAHSAKITAN.

    *

  • PEMBINAAN DAN PENGAWASAN(2)MENTERI, KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI DAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DAPAT MENGENAKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP RUMAH SAKIT SWASTA YANG MELANGGAR KETENTUAN DALAM PERATURAN INI.

    TINDAKAN ADMINISTRATIF TERSEBUT MULAI DARI TEGURAN LISAN, TEGURAN TERTULIS SAMPAI DENGAN PEMBERHENTIAN KEGIATAN DAN ATAU PENCABUTAN IJIN.

    *

  • *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *