39
PERIJINAN DAN PENETAPAN KELAS RS DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN BALIKPAPAN, 24 NOPEMBER 2014

Perijinan Dan Klasifikasi RS

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perijinan Dan Klasifikasi RS

Citation preview

Page 1: Perijinan Dan Klasifikasi RS

PERIJINAN DAN PENETAPAN KELAS RS

DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKANBALIKPAPAN, 24 NOPEMBER 2014

Page 2: Perijinan Dan Klasifikasi RS

DASAR HUKUM

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit,

Page 3: Perijinan Dan Klasifikasi RS

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG UPAYA KESEHATAN

PEMERINTAH PUSAT

PEMDA PROVINSI PEMDA KABUPATEN/KOTA

Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitaspelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.

Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.

Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.

Page 4: Perijinan Dan Klasifikasi RS

KEBIJAKAN

PERUMAHSAKITAN

Page 5: Perijinan Dan Klasifikasi RS

RUMAH SAKIT

Rumah sakitRumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Page 6: Perijinan Dan Klasifikasi RS

UU No.44 / 2009

ttg Rumah Sakit

UU No.44 / 2009

ttg Rumah Sakit

Permenkes Nomor : 659/2009 Tentang RS Indonesia Kelas DuniaPermenkes Nomor : 659/2009 Tentang RS Indonesia Kelas Dunia

Permenkes Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RSPermenkes Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS

Permenkes Nomor : 012/2012 Tentang Akreditasi Rumah SakitPermenkes Nomor : 012/2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit

SK Menteri Kesehatan Nomor: 428/2012 Tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi RS di Indonesia

SK Menteri Kesehatan Nomor: 428/2012 Tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi RS di Indonesia

KEBIJAKAN KEMENKES TERKAIT RS

Permenkes Nomor :755/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite MedikPermenkes Nomor :755/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik

Permenkes Nomor :001/2012 Tentang Sistem Rujukan Perseorangan Permenkes Nomor :001/2012 Tentang Sistem Rujukan Perseorangan

Permenkes Nomor 1438/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran

Permenkes Nomor 1438/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran

Permenkes Nomor 1691/2011 Tentang Keselamatan Pasien di RSPermenkes Nomor 1691/2011 Tentang Keselamatan Pasien di RS

SK Menteri Kesehatan Nomor: 238/2013 Formularium NasionalSK Menteri Kesehatan Nomor: 238/2013 Formularium Nasional

Permenkes 856/2009 tentang Standar IGDPermenkes 856/2009 tentang Standar IGD

Permenkes 519/2011 tentang Ijin Praktik AnestesiPermenkes 519/2011 tentang Ijin Praktik Anestesi

Permenkes 411/2010 tentang Laboratorium KlinikPermenkes 411/2010 tentang Laboratorium Klinik

Kepmenkes 834/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan HCUKepmenkes 834/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan HCU

Kepmenkes 1178/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan ICU di RS

Kepmenkes 1178/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan ICU di RS

Kepmenkes 834/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan HCUKepmenkes 834/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan HCU

Kepmenkes 382/2007 tentang Pedoman PPI di RS dan Fasyankes Lain

Kepmenkes 382/2007 tentang Pedoman PPI di RS dan Fasyankes Lain

Kepmenkes 1204/2004 tentang Persyaratan Kesling RSKepmenkes 1204/2004 tentang Persyaratan Kesling RS

Page 7: Perijinan Dan Klasifikasi RS

Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2/V/PB/2013 dan Nomor 38 tahun 2013 tentang RS Perguruan Tinggi Negeri

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2/V/PB/2013 dan Nomor 38 tahun 2013 tentang RS Perguruan Tinggi Negeri

Lanjutan….

Page 8: Perijinan Dan Klasifikasi RS

JUMLAH RS BERDASARKAN KEPEMILIKAN, JENIS DAN KELAS RS

Sumber Ditjen BUK 19 November 2014

Kategori KepemilikanRS

UmumRS

KhususTotal

RS PUBLIK

Pemerintah 772 94 866

Kemkes 14 19 33

Pemda Propinsi

52 45 97

Pemda Kabupaten

457 9 466

Pemda Kota 80 12 92

Kementerian Lain

5 3 8

TNI 121 6 127

POLRI 43 0 43

Swasta Non Profit

539 201 740

RS PRIVAT

SWASTA 470 251 721

BUMN 59 7 66

TOTAL : 1,840 553 2,393

JENIS RS

Kelas RS A B C DNon

KelasTotal

RS PUBLIK

Kemkes 25 7 1 0 0 33

Pemprop 20 43 20 3 11 97

Pemkab 0 70 235 115 41 466

Pemkot 2 47 34 6 3 92

Organisasi Non Profit

1 58 244 203 220 726

T N I 1 12 10 15 89 127

Polri 1 2 13 5 22 43

Kementerian Lain

0 1 1 1 5 8

RS PRIVAT

Swasta/ Lainnya

4 49 113 102 129 397

Perusahaan 3 13 73 50 114 253

Perorangan 1 1 19 21 29 71

BUMN 2 6 21 13 2466

TOTAL : 58 306 768 529 659 2,393

Page 9: Perijinan Dan Klasifikasi RS

BENTUK RUMAH SAKIT

Berdasarkan bentuknya, Rumah Sakit dibedakan menjadi: Rumah Sakit menetap; Rumah Sakit bergerak; dan Rumah Sakit lapangan.

Page 10: Perijinan Dan Klasifikasi RS

Bentuk Rumah Sakit

Rumah Sakit menetap• rumah sakit yang didirikan secara permanen untuk

jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Rumah Sakit bergerak• Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara

dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.

• # ContohBus, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, atau kontainer.

Page 11: Perijinan Dan Klasifikasi RS

Bentuk Rumah Sakit

Rumah Sakit lapangan• Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu

selama kondisi darurat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana atau selama masa tanggap darurat bencana.

• Rumah Sakit lapangan dapat berbentuk tenda di ruang terbuka, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai Rumah Sakit.

Page 12: Perijinan Dan Klasifikasi RS

KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT

Rumah Sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh:

a.Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah; dan

c.swasta.

Page 13: Perijinan Dan Klasifikasi RS

RUMAH SAKIT PEMERINTAH

Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan unit pelaksana teknis dari instansi Pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan ataupun instansi Pemerintah lainnya.

Instansi Pemerintah lainnya meliputi:

a.Kepolisian;

b.Tentara Nasional Indonesia; dan

c.Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian

Page 14: Perijinan Dan Klasifikasi RS

RUMAH SAKIT SWASTA

• Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.

• Badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan Dikecualikan bagi Rumah Sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

Sifat Nirlaba dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Page 15: Perijinan Dan Klasifikasi RS

PERIZINAN RUMAH SAKIT

Rumah sakit wajib memiliki izin

Izin Mendirikan Rumah Sakit• izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi

Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit

Izin Operasional Rumah Sakit

• izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang berlaku

Page 16: Perijinan Dan Klasifikasi RS

PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL

Page 17: Perijinan Dan Klasifikasi RS

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN RUMAH SAKIT SWASTA

Undang-Undang No.44 tahun 2009

tentang Rumah Sakit

Pasal 26 ayat (1)

Izin Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi.

Page 18: Perijinan Dan Klasifikasi RS

PENDELEGASIAN WEWENANG

• Menteri mendelegasikan pemberian Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas B penanaman modal dalam negeri kepada pemerintah daerah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

• Menteri mendelegasikan pemberian Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D penanaman modal dalam negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Page 19: Perijinan Dan Klasifikasi RS

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM

Page 20: Perijinan Dan Klasifikasi RS

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS

Page 21: Perijinan Dan Klasifikasi RS

Pengajuan mendirikan RS

Izin mendirikan

Izin operasional sementara

Penetapan kls RS

Izin operasional

tetap

Akreditasi

Perpanjangan izin

registrasi

Peningkatan kelas

PROSES PERIZINAN RUMAH SAKIT SEBELUM DITETAPKANNYA

PERMENKES NO.56 TAHUN 2014

1 Tahun 5 Tahun

Page 22: Perijinan Dan Klasifikasi RS

RS Kelas A dan RS PMA/PMDN RS Kelas B

RS Kelas C dan RS Kelas D

Rekomendasi Dinkes Provinsi

Rekomendasi Dinkes Kab/Kota

Rekomendasi Dinkes Kab/Kota

MENTERI Pemda ProvinsiPemda

Kabupaten/Kota

Rekomendasi BKPM RS PMA/PMDN

Izin pendirian akan sangat terkait dengan kewengan yang dimiliki oleh sektor lain, mis :

Kantor Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dll.

Page 23: Perijinan Dan Klasifikasi RS

IZIN MENDIRIKAN

Page 24: Perijinan Dan Klasifikasi RS

IZIN MENDIRIKAN

Izin Mendirikan diberikan untuk mendirikan bangunan baru atau mengubah fungsi bangunan lama untuk difungsikan sebagai Rumah Sakit.

Pendirian bangunan dan pengalihan fungsi bangunan harus dimulai segera setelah mendapatkan Izin Mendirikan.

Page 25: Perijinan Dan Klasifikasi RS

PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN

1. fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

2. studi kelayakan;

3. master plan;

4. Detail Engineering Design;

5. dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

Page 26: Perijinan Dan Klasifikasi RS

Lanjutan..

6. izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO);

7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);9. rekomendasi dari pejabat yang berwenang di

bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.

10.fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;

Page 27: Perijinan Dan Klasifikasi RS

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali;

2. profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;

3. isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;

4. gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;

5. izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;

Page 28: Perijinan Dan Klasifikasi RS

Lanjutan..

6. dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;

7. daftar sumber daya manusia;

8. daftar peralatan medis dan nonmedis;

9. daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;

10. berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan

11. dokumen administrasi dan manajemen.

Page 29: Perijinan Dan Klasifikasi RS

Lanjutan ...Dokumen administrasi dan manajemen meliputi:

1.badan hukum atau kepemilikan;

2.peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);

3.komite medik;

4.komite keperawatan;

5.satuan pemeriksaan internal;

6.standar prosedur operasional

7.surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;

Page 30: Perijinan Dan Klasifikasi RS

KETENTUAN IZIN OPERASIONAL

Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir dan pemilik Rumah Sakit belum mengajukan perpanjangan Izin Operasional, Rumah Sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan gawat darurat dan pasien yang sedang dalam perawatan inap.

Apabila Rumah Sakit tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa Izin Operasional, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 31: Perijinan Dan Klasifikasi RS

ALUR DAN BATAS WAKTU PENERBITAN IZIN

Page 32: Perijinan Dan Klasifikasi RS

IZIN OPERASIONAL

Page 33: Perijinan Dan Klasifikasi RS

ALUR DAN BATASAN WAKTU IZIN OPERASIONAL

Tim visitasi melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan operasional Rumah Sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penugasan.

Tim visitasi harus menyampaikan laporan hasil visitasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi dilakukan.

Rekomendasi diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan tim visitasi diterima.

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi diterima, Menteri, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan Izin Operasional.

Page 34: Perijinan Dan Klasifikasi RS

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

pemberi izin menerbitkan Izin Operasional berupa surat keputusan dan sertifikat yang memuat kelas Rumah Sakit dan jangka waktu berlakunya izin.

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

RUMAH SAKIT _______

SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM/KHUSUS KELAS A/B/C/D

Page 35: Perijinan Dan Klasifikasi RS

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL

Setiap Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Operasional dapat mengajukan permohonan perubahan Izin Operasional secara tertulis apabila terjadi perubahan.

1.kepemilikan;

2.jenis Rumah Sakit;

3.nama Rumah Sakit; dan/atau

4.kelas Rumah Sakit.

Page 36: Perijinan Dan Klasifikasi RS

KEBIJAKAN ALOKASI TEMPAT TIDUR

Pelayanan rawat inap harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut: jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah;jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta;jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta

Page 37: Perijinan Dan Klasifikasi RS

PENAMAAN RUMAH SAKIT

Penamaan Rumah Sakit tidak boleh menggunakan kata internasional, international, kelas dunia, world class, global dan/atau yang disebut nama lainnya yang bermakna sama.

Penamaan Rumah Sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah dilarang menggunakan nama orang yang masih hidup.

Penamaan Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika

Page 38: Perijinan Dan Klasifikasi RS

REGISTRASI DAN AKREDITASI&

KETERBUKAAN INFORMASI

Setiap Rumah Sakit yang telah mendapakan Izin Operasional harus diregistrasi dan diakreditasi. •Registrasi dan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional dan perubahan kelas.

Sebagai ketebukaan informasi bagi Masyarakat maka, Sertifikat Izin Operasional Rumah Sakit harus dipasang di ruang yang mudah terlihat oleh masyarakat.

Page 39: Perijinan Dan Klasifikasi RS

PENUTUP

1. Akses terhadap Fasilitas Pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Dengan demikian untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan kepastian layanan bagi masyarakat, dilakukan penyempurnaan terhadap sistem perizinan dan klasifikasi rumah sakit.

3. Perizinan, Klasifikasi dan Akreditasi RS harus mengikuti Peraturan yg berlaku.

4. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Propinsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

5. Belum semua RS yang digunakan sebagai pendidikan profesi kedokteran ditetapkan sebagai RS pendidikan sesuai KMK 1069 tahun 2008 perlu upaya untuk mendorong RS segera mengajukan penetapan RS pendidikan