of 38 /38
D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 1 - PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG WALIKOTA TANGERANG, Menimbang : a. bahwa dalam pasal 21 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kota dinyatakan bahwa rincian tugas unit kerja pada Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota; b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang tentang Organisasi Dan Tata kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e w w w . d o c u - t r a c k . c o m

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PERATURAN WALIKOTA TANGERANGNOMOR TAHUN 2008TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJABADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADUKOTA TANGERANG

Citation preview

Page 1: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 1 -

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KOTA TANGERANG

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam pasal 21 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Lembaga TeknisDaerah Kota dinyatakan bahwa rincian tugas unit kerja pada LembagaTeknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang tentang OrganisasiDan Tata kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan KotamadyaDaerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan ProvinsiBanten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 2: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 2 -

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4018);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, DanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang PedomanOrganisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayaan Terpadu Di Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Kota Tangerang;

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentangPembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 3: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 3 -

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANANPERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kota Tangerang;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;

c. Walikota adalah Walikota Tangerang;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Tangerang;

e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang;

f. Peraturan adalah Peraturan Walikota Tangerang tentang Organisasi DanTata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang;

g. Badan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang;

h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KotaTangerang;

i. Tim Teknis adalah Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perijinan TerpaduKota Tangerang;

j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai NegeriSipil yang menduduki jabatan fungsional-jabatan fungsional dilingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian PertamaSusunan Organisasi

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Badan adalah:

a. Kepala Badan;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 4: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 4 -

b. Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;

d. Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;

e. Bidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat;

f. Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan;

g. Tim Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan ini.

Bagian KeduaTugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas

Paragraf 1Kepala Badan

Pasal 3

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatanpenyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan visi, misi danprogram Walikota di bidang pelayan perijinan di Daerah.

(2) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1)pasal ini, Kepal;a Badan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsiBadan;

b. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, Rencana Kerja,kinerja, dan anggaran tahunan Badan;

c. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perijinan di bidangperekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat, danpemerintahan;

d. Penyelenggaraan pengendalian perijinan di bidang perekonomian,pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pemerintahan;

e. Pengendalian dan pengkoordinasian seluruh kegiatan kedinasantiap-tiap unit kerja di lingkungan Badan;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 5: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 5 -

f. Perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, dan rehabilitasiprasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Badan;

g. Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kemampuanberprestasi para pegawai di lingkungan Badan;

h. Pengawasan terhadap pelaksanaan program, Rencana Kerja, sertapenggunaan anggaran tahunan Badan;

i. Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Rincian tugas Kepala Badan adalah:

a. Menetapkan Rencana Strategis Badan untuk menjabarkan visi, misidan program Walikota di bidang penyelenggaraan pelayananperijinan di Daerah;

b. Menetapkan usulan program, Rencana Kerja, kinerja, serta anggarantahunan Badan sesuai dengan Rencana Strategis Badanberdasarkan masukan dari Sekretariat dan para Kepala Bidang yangdibawahkannya untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota;

c. Memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan kedinasandalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

d. Menjabarkan kebijakan strategis serta merumuskan kebijakan teknisdi bidang penyelenggaraan pelayanan perijinan di Daerah;

e. Mengkaji bahan-bahan penetapan peraturan, prosedur dan ataupedoman-pedoman yang diperlukan dalam rangka mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

f. Menetapkan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan kedinasanBadan;

g. Mempelajari dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan olehWalikota;

h. Menetapkan program pendayagunaan para pejabat fungsional dilingkungan Badan;

j. Merumuskan kebijakan pembangunan, pengadaan, dan rehabilitasiprasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Badan;

k. Menyelenggarakan pengusulan pembentukan Tim Teknis;

l. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) di lingkungan Badan;

m. Membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasan melekatterhadap Sekretaris serta para Kepala Bidang yang dibawahkannyadalam rangka meningkatkan kinerja dan produktifitas kerja,akuntabilitas serta pengembangan karier;

n. Membangun jaringan koordinasi di antara seluruh unit kerja dilingkungan Badan dalam rangka mewujudkan integrasi, sinkronisasidan sinergi dalam seluruh aktifitas masing-masing unit kerja dilingkungan Badan;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 6: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 6 -

o. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjukpelaksanaannya kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang yangdibawahkannya;

p. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan manajerialyang dihadapi oleh Badan guna mencarikan jalan keluar atausolusinya;

q. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitaspenggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Badan;

r. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan pelaporanmengenai pelaksanaan atau realisasi program, Rencana Kerja, kierja,serta penggunaan anggaran tahunan Badan;

s. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinasyang diajukan oleh Sekretaris;

t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam hal-halyang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan;

u. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat dan naskah-naskahdinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

v. Mengupayakan terwujudnya tertib administrasi umum, administrasikeuangan, administrasi kepegawaian, serta perencanaan dilingkungan Badan;

w. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)yang berkenaan dengan Badan;

x. Memberikan laporan tentang hal-hal yang berkenaan denganpelaksanaan kegiatan kedinasan atau perkembangan dan situasiaktual yang menyangkut bidang penyelenggaraan pelayananperijinan di Daerah, baik diminta ataupun tidak diminta, kepadaWalikota;

y. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangtugasnya.

Paragraf 2Sekretariat

Pasal 4(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian pelaksanaankebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sertamenyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan,kepegawaian, dan perencanaan.

(2) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dananggaran tahunan Sekretariat;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 7: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 7 -

b. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, Rencana Kerja,kinerja, dan anggaran tahunan Badan;

c. Penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian danadministrasi keuangan;

d. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian yangdibawahkannya;

e. Pelaporan.

(3) Rincian tugas Sekretaris adalah:

a. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan olehKepala Badan;

b. Mengkoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknispenyelenggaraan tugas dan fungsi Badan oleh Bidang-Bidang dilingkungan Badan;

c. Mempersiapkan konsep Rencana Strategis Badan;

d. Menyelenggarakan penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dananggaran tahunan Sekretariat berdasarkan masukan dari paraKepala Sub Bagian yang dibawahkannya;

e. Menyelenggarakan penyusunan usulan program, Rencana Kerja,kinerja, dan anggaran tahunan Badan;

f. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi terhadap realisasi ataupelaksanaan program, Rencana Kerja, kinerja, serta penggunaananggaran tahunan Badan;

g. Menyusun laporan mengenai realisasi atau pelaksanaan program,Rencana Kerja, kinerja, serta penggunaan anggaran tahunan Badan;

h. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan;

i. Menyelenggarakan pembinaan ketatalaksanaan di lingkup tugasBadan;

j. Menyelenggarakan pengadaan serta pemeliharaan/perawatanperalatan dan barang-barang inventaris perkantoran Badan;

k. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan perlengkapankantor;

l. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan;

m. Menyelenggarakan kegiatan protokoler dan kehumasan;

n. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan di bidang kepegawaian;

o. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan anggaran Badan;

p. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan barang daerah di lingkuptugas Badan;

q. Menyelenggarakan penyusunan konsep laporan keuangan Badan;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 8: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 8 -

r. Menyelenggarakan penyusunan rancangan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum,administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasiperencanaan untuk selanjutnya dimintakan persetujuanpenetapannya kepada Kepala Badan;

s. Menyelenggarakan dan membina tertib administrasi umum,administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasiperencanaan di lingkungan Badan;

t. Menyelenggarakan penyusunan rancangan naskah perjanjian kerjasama antara Badan dengan pihak lain;

u. Menyelenggarakan pembangunan, pengadaan, atau peningkatankualitas prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Badan;

v. Menyelenggarakan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan;

w. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjukpelaksanaannya kepada Kepala Sub Bagian Umum DanKepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala SubBagian Perencanaan yang dibawahkannya;

x. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadapKepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Kepala Sub BagianKeuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan yangdibawahkannya dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan di bidangadministrasi umum, administrasi keuangan dan administrasikepegawaian serta perencanaan;

y. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kedinasan Sub Bagian yangdibawahkannya;

z. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinasyang diajukan oleh Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian,Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaanyang dibawahkannya;

aa. Menyelenggarakan program pendayagunaan para pejabat fungsionaldi lingkungan Badan;

bb. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitaspenggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat;

cc. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknismanajerial yang dihadapi oleh Sekretariat guna mencarikan jalankeluar atau solusinya;

dd. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkaitdalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasanSekretariat dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Badan;

ee. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalamhal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi umum,administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, sertaadministrasi perencanaan di lingkungan Badan;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 9: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 9 -

ff. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkunganBadan dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum,administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, sertaadministrasi perencanaan;

gg. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskahdinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

hh. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepadaKepala Badan;

ii. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaantugas kedinasan Sekretariat dalam rangka penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaandengan Badan;

jj. Menyelenggarakan penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Badan;

kk. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangtugasnya.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugasdan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasikepegawaian.

(2) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1)pasal ini, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyaifungsi:

a. Penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanSub Bagian Umum Dan Kepegawaian;

b. Pelaksanaan urusan-urusan ketatausahaan, kearsipan,kepegawaian, kerumahtanggaan serta perlengkapan perkantoran;

c. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unit kerjadi lingkungan Badan;

d. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yangmembantunya;

e. Pelaporan.

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian adalah:

a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh Sekretaris;

b. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanSub Bagian Umum Dan Kepegawaian;

c. Melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk;

d. Melaksanakan pengendalian dan pengiriman surat keluar;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 10: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 10 -

e. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;

f. Melaksanakan pembinaan tata naskah dinas di lingkup tugas Badan;

g. Melaksanakan dan membina kegiatan kearsipan;

h. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hubunganmasyarakat, keprotokolan dan penerimaan tamu;

i. Menyediakan pelayanan kebutuhan akomodasi para pegawai Badan;

j. Mengupayakan terpeliharanya kebersihan serta kerapihan ruangankantor di lingkup Badan;

k. Memelihara keamanan di lingkup kantor Badan;

l. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan listrik, air, faksimili,dan telpon kantor Badan;

m. Melaksanakan pembangunan, pengadaan, atau rehabilitasiprasarana dan sarana fisik di lingkup tugas Badan;

n. Mengumpulkan dan mengolah data mengenai kebutuhanperlengkapan kantor di lingkungan Badan;

o. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor di lingkunganBadan;

p. Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan Badan;

q. Melaksanakan penyimpanan perlengkapan kantor di lingkunganBadan;

r. Mengendalikan distribusi perlengkapan kantor di lingkungan Badan;

s. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan perawatan/perbaikangedung/ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor, danbarang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh Badan;

t. Menyusun rencana kebutuhan perawatan/perbaikan gedung/ruangankantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan barang-barangdaerah lainnya yang dikuasai oleh Badan;

u. Melaksanakan perawatan/perbaikan gedung/ruangan kantor,kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan barang-barang daerahlainnya yang dikuasai oleh Badan;

v. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan bahan bakarkendaraan dinas Badan;

w. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan bahan bakarkendaraan dinas Badan;

x. Melaksanakan distribusi bahan bakar kendaraan dinas Badan;

y. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyusunanrancangan naskah perjanjian kerja sama antara Badan dengan pihaklain;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 11: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 11 -

z. Melaksanakan penyusunan konsep rancangan naskah perjanjiankerja sama antara Badan dengan pihak lain;

aa. Mengumpulkan dan mengolah data mengenai kebutuhan pegawai dilingkungan Badan;

bb. Menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkungan Badan;

cc. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pengajuan permohonanpembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Kartu AsuransiKesehatan dan Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri parapegawai di lingkungan Badan;

dd. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pengajuan permohonan danusulan yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai, kenaikanpangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan,pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasakepada para pegawai di lingkungan Badan;

ee. Mengelola sarana atau upaya peningkatan disiplin, etos kerja dankesejahteraan pegawai;

ff. Melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) danmengurus Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) parapegawai di lingkungan Badan;

gg. Menyusun dan melaksanakan program pendayagunaan para pejabatfungsional di lingkungan Badan;

hh. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabatfungsional yang ada di lingkungan Badan;

ii. Melaksanakan pengurusan terhadap arsip-arsip yang berkenaandengan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

jj. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjukpelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;

kk. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadappelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;

ll. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yangmembantunya;

mm. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinasyang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleholeh Sekretaris yang berhubungan dengan tugas kedinasan SubBagian Umum Dan Kepegawaian;

nn. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinasyang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;

oo. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitaspenggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Sub BagianUmum Dan Kepegawaian;

pp. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknisyang dihadapi oleh Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian gunamencarikan jalan keluar atau solusinya;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 12: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 12 -

qq. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkaitdalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan SubBagian Umum Dan Kepegawaian dengan persetujuan atausepengetahuan Sekretaris;

rr. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Sub Bagian UmumDan Kepegawaian;

ss. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian lainnya yangada di lingkungan Sekretariat dalam rangka mendukung pelaksanaantugas kedinasan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;

tt. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskahdinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

uu. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepadaSekretaris;

vv. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaantugas kedinasan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dalam rangkapenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) yang berkenaan dengan Badan;

ww. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangtugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3) pasalini, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dibantu oleh:

a. Petugas Kerumahtanggaan;

b. Petugas Perlengkapan Kantor;

c. Petugas Kepegawaian;

d. Petugas Administrasi Barang;

e. Bendaharawan Barang;

f. Pengendali surat;

g. Petugas Administrasi Umum;

h. Operator Komputer;

i. Pramu Kantor;

j. Pramu Acara;

k. Pengetik;

l. Pengemudi;

m. Caraka.

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 13: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 13 -

Pasal 6

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yangmempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsiSekretariat di bidang administrasi keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat(1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanSub Bagian Keuangan;

b. Penyusunan usulan anggaran tahunan Badan beserta perubahandan perhitungannya;

c. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan Badan;

d. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yangmembantunya;

e. Pelaporan.

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah:

a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh Sekretaris;

b. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanSub Bagian Keuangan;

c. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan usulan anggaran tahunanBadan;

d. Menyusun usulan anggaran tahunan Badan;

e. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan usulan anggaranperubahan Badan;

f. Menyusun usulan anggaran perubahan Badan;

g. Mengumpulkan bahan-bahan perhitungan anggaran tahunan Badan;

h. Melaksanakan perhitungan anggaran tahunan Badan;

i. Melaksanakan pengelolaan anggaran Badan;

j. Melaksanakan kegiatan verifikasi;

k. Mempersiapkan Surat Perintah Membayar;

l. Melaksanakan kegiatan akuntansi Badan;

m. Menyusun laporan keuangan Badan;

n. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Badan;

o. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan terhadapBendaharawan yang ada di lingkungan Badan;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 14: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 14 -

p. Mengadministrasikan dan melayani kebutuhan perjalanan dinas parapegawai di lingkungan Badan;

q. Melaksanakan pengurusan terhadap arsip-arsip yang berkenaandengan administrasi keuangan;

r. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjukpelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;

s. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadappelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;

t. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yangmembantunya;

u. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinasyang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleholeh Sekretaris yang berhubungan dengan tugas kedinasan SubBagian Keuangan;

v. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinasyang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;

w. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitaspenggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Sub BagianKeuangan;

x. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknisyang dihadapi oleh Sub Bagian Keuangan guna mencarikan jalankeluar atau solusinya;

y. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkaitdalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan SubBagian Keuangan dengan persetujuan atau sepengetahuanSekretaris;

z. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Sub BagianKeuangan;

aa. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian lainnya yangada di lingkungan Sekretariat dalam rangka mendukung pelaksanaantugas kedinasan Sub Bagian Keuangan;

bb. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskahdinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

cc. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepadaSekretaris;

dd. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaantugas kedinasan Sub Bagian Keuangan dalam rangka penyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yangberkenaan dengan Badan;

ee. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangtugasnya.

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 15: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 15 -

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3) pasalini, Kepala Sub Bagian Keuangan dibantu oleh:

a. Petugas Penyusunan Anggaran;

b. Petugas Administrasi Keuangan;

c. Bendaharawan Rutin/Gaji;

d. Pengetik/Operator Komputer;

e. Pengelola Pembukuan;

f. Pembuat Daftar Gaji;

g. Pembayar Gaji

h. Petugas Verifikasi.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagianyang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsiSekretariat di bidang perencanaan.

(2) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1)pasal ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanSub Bagian Perencanaan;

b. Penyusunan usulan program, Rencana Kerja, dan kinerja tahunanBadan;

c. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi perencanaan;

d. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yangmembantunya;

e. Pelaporan.

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah:

a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh Sekretaris;

b. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanSub Bagian Perencanaan;

c. Mengadakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan konsepRencana Strategis dan usulan program Badan;

d. Mengadakan analisis dan pengkajian atas bahan-bahan penyusunankonsep Rencana Strategis dan usulan program Badan;

e. Melaksanakan penyusunan konsep Rencana Strategis dan usulanprogram Badan;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 16: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 16 -

f. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan usulanRencana Kerja tahunan Badan;

g. Melaksanakan penyusunan usulan Rencana Kerja tahunan Badan;

h. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan usulanRencana Kerja tambahan dalam rangka penyusunan anggaranperubahan Badan;

i. Melaksanakan penyusunan usulan Rencana Kerja tambahan dalamrangka penyusunan anggaran perubahan Badan;

j. Mengadakan pengumpulan data dan bahan dalam rangka evaluasipelaksanaan Program, Rencana Kerja, dan kinerja tahunan Badan;

k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerjatahunan Badan;

l. Memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan usulan RencanaKerja tahunan dan Rencana Kerja tambahan oleh unit-unit kerja dilingkungan Badan;

m. Melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkunganBadan;

n. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjukpelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;

o. Memmbimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadappelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;

p. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yangmembantunya;

q. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinasyang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleholeh Sekretaris yang berhubungan dengan tugas kedinasan SubBagian Perencanaan;

r. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinasyang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;

s. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitaspenggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Sub BagianPerencanaan;

t. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknisyang dihadapi oleh Sub Bagian Perencanaan guna mencarikan jalankeluar atau solusinya;

u. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkaitdalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan SubBagian Perencanaan dengan persetujuan atau sepengetahuanSekretaris;

v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Sub BagianPerencanaan;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 17: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 17 -

w. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian lainnya yangada di lingkungan Sekretariat dalam rangka mendukung pelaksanaantugas kedinasan Sub Bagian Perencanaan;

x. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskahdinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

y. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepadaSekretaris;

z. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaantugas kedinasan Sub Bagian Perencanaan dalam rangkapenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) yang berkenaan dengan Badan;

aa. Melaksanakan penghimpunan bahan-bahan yang diperlukan dalamrangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Badan dari seluruh unitkerja di lingkungan Badan;

bb. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Badan;

cc. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangtugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3) pasalini, Kepala Sub Bagian Perencanaan dibantu oleh:

a. Petugas Pengumpulan Data Program Dan Perencanaan;

b. Petugas Pengolah Data;

c. Petugas Perencanaan;

d. Petugas Administrasi Perencanaan;

e. Petugas Evaluasi Program Dan Perencanaan;

f. Petugas Penyusunan LAKIP;

g. Operator Komputer/Pengetik.

Paragraf 3Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian

Pasal 8

(1) Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dipimpin oleh seorangKepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengaturpelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan denganpenyelenggaraan pelayanan perijinan di bidang perekonomian.

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 18: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 18 -

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1)pasal ini, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian mempunyaifungsi:

a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanBidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;

b. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perijinan di bidangperekonomian;

c. Penyelenggaraan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratanperijinan di bidang perekonomian;

d. Penyelenggaraan pengendalian pelayanan perijinan di bidangperekonomian;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis PerijinanPerekonomian;

f. Penyelenggaraan distribusi Surat Perijinan di bidang perekonomian;

g. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yangmembantunya;

h. Pelaporan.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian adalah:

a. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan olehKepala Badan;

b. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanBidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;

c. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi yang menyangkutperijinan di bidang perekonomian;

d. Menyelenggarakan penerimaan berkas-berkas permohonan perijinandi bidang perekonomian;

e. Menyelenggarakan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapansyarat-syarat perijinan di bidang perekonomian dalam berkaspermohonan perijinan;

f. Menyelenggarakan penilaian dan penetapan mengenailengkap/tidaknya syarat-syarat perijinan yang diajukan olehPemohon;

g. Menyelenggarakan penyerahan kembali berkas-berkas permohonanperijinan di bidang perekonomian kepada Pemohon dalam hal tidaktidak lengkapnya syarat-syarat perijinan yang diajukan olehPemohon;

h. Menyelenggarakan penerimaan kembali berkas-berkas permohonanperijinan di bidang perekonomian dari Pemohon dalam hal telahdilakukannya koreksi terhadap ketidaklengkapan syarat-syaratperijinan oleh Pemohon;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 19: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 19 -

i. Menyelenggarakan pemberian informasi mengenai hak dankewajiban Pemohon sesudah berkas permohonan diterima atauditolak oleh Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;

j. Menyelenggarakan pengendalian terhadap distribusi berkaspermohonan perijinan di bidang perekonomian kepada Tim Teknismenurut jenis perijinan yang diajukan oleh Pemohon;

k. Menyelenggarakan pendistribusian berkas-berkas permohonanperijinan di bidang perekonomian kepada Tim Teknis menurut jenisperijinan yang diajukan oleh Pemohon;

l. Menyelenggarakan pemeriksaan teknis terhadap syarat-syaratperijinan yang diajukan oleh Pemohon;

m. Menyelenggarakan penyusunan rencana peninjauan lapangan dalamrangka pemeriksaan fisik terhadap barang atau obyek yang terkaitdengan permohonan perijinan yang diajukan oleh Pemohon;

n. Menyelenggarakan pengendalian terhadap penugasan danpelaksanaan tugas Tim Teknis dalam rangka peninjauan lapangan;

o. Menyelenggarakan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian fisikterhadap barang atau obyek yang terkait dengan permohonanperijinan yang diajukan oleh Pemohon;

p. Menyelenggarakan penyusunan Berita Acara Peninjauan Lapangan;

q. Menyelenggarakan pembahasan terhadap hasil peninjauan lapanganbersama-sama dengan Tim Teknis dan atau pihak-pihak terkait;

r. Menyelenggarakan penyusunan Berita Acara Pembahasan HasilPeninjauan Lapangan;

s. Menyelenggarakan penetapan mengenai dapat tidaknya pemrosesanterhadap permohonan perijinan dilanjutkan berdasarkan hasilpemeriksaan teknis dan atau Berita Acara Peninjauan Lapangan danBerita Acara Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan;

t. Menyelenggarakan pemberitahuan secara lisan atau melalui “ SuratPemberitahuan Penolakan Permohonan Perijinan ” kepada Pemohonmengenai ditolaknya permohonan perijinan;

u. Menyelenggarakan penyusunan konsep “ Surat PemberitahuanPenolakan Permohonan Perijinan ” bagi perijinan yang memerlukanpemeriksaan fisik, dengan mencantumkan alasan-alasan penolakandi dalamnya;

v. Mempersiapkan pengajuan “ Surat Pemberitahuan PenolakanPermohonan Perijinan ” kepada Kepala Badan untuk mendapatkanpersetujuan dan penandatanganan;

w. Menyelenggarakan pembuatan konsep Surat Perijinan bagipermohonan perijinan yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasilpemeriksaan teknis dan atau Berita Acara Peninjauan Lapangan danBerita Acara Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan;

x. Menyelenggarakan penghitungan besarnya Retribusi Daerah yangharus dibayar oleh Pemohon;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 20: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 20 -

y. Mempersiapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untukpelaksanaan pembayaran Retribusi Daerah oleh Pemohon ke KasDaerah;

z. Menyusun konsep “ Surat Pemberitahuan Diterimanya PermohonanPerijinan “ dengan mencantumkan tanggal pengambilan SuratKetetapan Retibusi Daerah (SKRD) oleh Pemohon;

aa. Mempersiapkan pengajuan “Surat Pemberitahuan DiterimanyaPermohonan Perijinan ” kepada Kepala Badan untuk mendapatkanpersetujuan dan penandatanganan;

bb. Mempersiapkan pengajuan konsep Surat Perijinan kepada KepalaBadan untuk mendapatkan persetujuan dan penandatanganan;

cc. Menyelenggarakan pendistribusian Surat Perijinan kepada Pemohon;

dd. Menyelenggarakan pendokumentasian dan pengadministrasianseluruh proses dan berkas yang terkait dengan perjinan di bidangperekonomian;

ee. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruhproses pelayanan perijinan di bidang perekonomian dalam rangkapemenuhan standar pelayanan yang berlaku;

ff. Menyelenggarakan penanganan terhadap pengaduan masyarakatyang terkait dengan pelayanan perijinan di bidang perekonomian;

gg. Menyelenggarakan analisis dan pengkajian dalam rangka menyusunkonsep penyempurnaan pelayanan perijinan di bidangperekonomian;

hh. Menyelenggarakan penyusunan konsep penyempurnaan pelayananperijinan di bidang perekonomian;

ii. Menyelenggarakan penyusunan konsep pembentukan Tim Teknis;

jj. Menyelenggarakan pengajuan usulan pengangkatan ataupenggantian Anggota Tim Teknis;

kk. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjukpelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;

ll. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadappelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;

mm. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yangmembantunya;

nn. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinasyang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleholeh Kepala Badan yang berhubungan dengan tugas kedinasanBidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;

oo. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinasyang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 21: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 21 -

pp. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitaspenggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk BidangPelayanan Perijinan Perekonomian;

qq. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknismanajerial yang dihadapi oleh Bidang Pelayanan PerijinanPerekonomian guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;

rr. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi ataupelaksanaan Rencana Kerja, kinerja, dan penggunaan anggarantahunan Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;

ss. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalamhal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Bidang PelayananPerijinan Perekonomian;

tt. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya yang ada dilingkungan Badan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugaskedinasan Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;

uu. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskahdinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

vv. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepadaKepala Badan melalui Sekretaris;

ww. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaantugas kedinasan Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dalamrangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Badan;

xx. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangtugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasalini, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dibantu oleh:

a. Petugas Informasi Pelayanan Perijinan Perekonomian;

b. Petugas Penyusunan Jadwal Peninjauan Lapangan;

c. Petugas Penyusunan Berita Acara Peninjauan Lapangan;

d. Petugas Penyusunan Berita Acara Pembahasan Hasil PeninjauanLapangan;

e. Petugas Pendistribusian Surat Perijinan;

f. Petugas Perhitungan Retribusi Daerah;

g. Petugas Administrasi Pelayanan Perijinan Perekonomian;

h. Petugas Dokumentasi;

i. Petugas Pengetikan;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 22: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 22 -

Paragraf 4Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan

Pasal 9

(1) Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan dipimpin oleh seorangKepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengaturpelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan denganpenyelenggaraan pelayanan perijinan di bidang pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1)pasal ini, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan mempunyaifungsi:

a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanBidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;

b. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perijinan di bidangpembangunan;

c. Penyelenggaraan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratanperijinan di bidang pembangunan;

d. Penyelenggaraan pengendalian pelayanan perijinan di bidangpembangunan;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis;

f. Penyelenggaraan distribusi Surat Perijinan di bidang pembangunan;

g. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yangmembantunya;

h. Pelaporan.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan adalah:

a. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan olehKepala Badan;

b. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanBidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;

c. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi yang menyangkutperijinan di bidang pembangunan;

d. Menyelenggarakan penerimaan berkas-berkas permohonan perijinandi bidang pembangunan;

e. Menyelenggarakan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapansyarat-syarat perijinan di bidang pembangunan dalam berkaspermohonan perijinan;

f. Menyelenggarakan penilaian dan penetapan mengenailengkap/tidaknya syarat-syarat perijinan yang diajukan olehPemohon;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 23: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 23 -

g. Menyelenggarakan penyerahan kembali berkas-berkas permohonanperijinan di bidang pembangunan kepada Pemohon dalam hal tidaktidak lengkapnya syarat-syarat perijinan yang diajukan olehPemohon;

h. Menyelenggarakan penerimaan kembali berkas-berkas permohonanperijinan di bidang pembangunan dari Pemohon dalam hal telahdilakukannya koreksi terhadap ketidaklengkapan syarat-syaratperijinan oleh Pemohon;

i. Menyelenggarakan pemberian informasi mengenai hak dankewajiban Pemohon sesudah berkas permohonan diterima atauditolak oleh Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;

j. Menyelenggarakan pengendalian terhadap distribusi berkaspermohonan perijinan di bidang pembangunan kepada Tim Teknismenurut jenis perijinan yang diajukan oleh Pemohon;

k. Menyelenggarakan pendistribusian berkas-berkas permohonanperijinan di bidang pembangunan kepada Tim Teknis menurut jenisperijinan yang diajukan oleh Pemohon;

l. Menyelenggarakan pemeriksaan teknis terhadap syarat-syaratperijinan yang diajukan oleh Pemohon;

m. Menyelenggarakan penyusunan rencana peninjauan lapangan dalamrangka pemeriksaan fisik terhadap barang atau obyek yang terkaitdengan permohonan perijinan yang diajukan oleh Pemohon;

n. Menyelenggarakan pengendalian terhadap penugasan danpelaksanaan tugas Tim Teknis dalam rangka peninjauan lapangan;

o. Menyelenggarakan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian fisikterhadap barang atau obyek yang terkait dengan permohonanperijinan yang diajukan oleh Pemohon;

p. Menyelenggarakan penyusunan Berita Acara Peninjauan Lapangan;

q. Menyelenggarakan pembahasan terhadap hasil peninjauan lapanganbersama-sama dengan Tim Teknis dan atau pihak-pihak terkait;

r. Menyelenggarakan penyusunan Berita Acara Pembahasan HasilPeninjauan Lapangan;

s. Menyelenggarakan penetapan mengenai dapat tidaknya pemrosesanterhadap permohonan perijinan dilanjutkan berdasarkan hasilpemeriksaan teknis dan atau Berita Acara Peninjauan Lapangan danBerita Acara Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan;

t. Menyelenggarakan pemberitahuan secara lisan atau melalui “ SuratPemberitahuan Penolakan Permohonan Perijinan ” kepada Pemohonmengenai ditolaknya permohonan perijinan;

u. Menyelenggarakan penyusunan konsep “ Surat PemberitahuanPenolakan Permohonan Perijinan ” bagi perijinan yang memerlukanpemeriksaan fisik, dengan mencantumkan alasan-alasan penolakandi dalamnya;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 24: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 24 -

v. Mempersiapkan pengajuan “ Surat Pemberitahuan PenolakanPermohonan Perijinan ” kepada Kepala Badan untuk mendapatkanpersetujuan dan penandatanganan;

w. Menyelenggarakan pembuatan konsep Surat Perijinan bagipermohonan perijinan yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasilpemeriksaan teknis dan atau Berita Acara Peninjauan Lapangan danBerita Acara Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan;

x. Menyelenggarakan penghitungan besarnya Retribusi Daerah yangharus dibayar oleh Pemohon;

y. Mempersiapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untukpelaksanaan pembayaran Retribusi Daerah oleh Pemohon ke KasDaerah;

z. Menyusun konsep “ Surat Pemberitahuan Diterimanya PermohonanPerijinan “ dengan mencantumkan tanggal pengambilan SuratKetetapan Retibusi Daerah (SKRD) oleh Pemohon;

aa. Mempersiapkan pengajuan “Surat Pemberitahuan DiterimanyaPermohonan Perijinan ” kepada Kepala Badan untuk mendapatkanpersetujuan dan penandatanganan;

bb. Mempersiapkan pengajuan konsep Surat Perijinan kepada KepalaBadan untuk mendapatkan persetujuan dan penandatanganan;

cc. Menyelenggarakan pendistribusian Surat Perijinan kepada Pemohon;

dd. Menyelenggarakan pendokumentasian dan pengadministrasianseluruh proses dan berkas yang terkait dengan perjinan di bidangpembangunan;

ee. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruhproses pelayanan perijinan di bidang pembangunan dalam rangkapemenuhan standar pelayanan yang berlaku;

ff. Menyelenggarakan penanganan terhadap pengaduan masyarakatyang terkait dengan pelayanan perijinan di bidang pembangunan;

gg. Menyelenggarakan analisis dan pengkajian dalam rangka menyusunkonsep penyempurnaan pelayanan perijinan di bidangpembangunan;

hh. Menyelenggarakan penyusunan konsep penyempurnaan pelayananperijinan di bidang pembangunan;

ii. Menyelenggarakan penyusunan konsep pembentukan Tim Teknis;

jj. Menyelenggarakan pengajuan usulan pengangkatan ataupenggantian Anggota Tim Teknis;

kk. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjukpelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;

ll. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadappelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 25: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 25 -

mm. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yangmembantunya;

nn. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinasyang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleholeh Kepala Badan yang berhubungan dengan tugas kedinasanBidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;

oo. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinasyang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;

pp. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitaspenggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk BidangPelayanan Perijinan Pembangunan;

qq. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknismanajerial yang dihadapi oleh Bidang Pelayanan PerijinanPembangunan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;

rr. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi ataupelaksanaan Rencana Kerja, kinerja, dan penggunaan anggarantahunan Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;

ss. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalamhal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Bidang PelayananPerijinan Pembangunan;

tt. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya yang ada dilingkungan Badan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugaskedinasan Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;

uu. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskahdinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

vv. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepadaKepala Badan melalui Sekretaris;

ww. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaantugas kedinasan Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan dalamrangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Badan;

xx. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangtugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasalini, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan dibantu oleh:

a. Petugas Informasi Pelayanan Perijinan Pembangunan;

b. Petugas Penyusunan Jadwal Peninjauan Lapangan;

c. Petugas Penyusunan Berita Acara Peninjauan Lapangan;

d. Petugas Penyusunan Berita Acara Pembahasan Hasil PeninjauanLapangan;

e. Petugas Pendistribusian Surat Perijinan;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 26: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 26 -

f. Petugas Perhitungan Retribusi Daerah;

g. Petugas Administrasi Pelayanan Perijinan Pembangunan;

h. Petugas Dokumentasi;

i. Petugas Pengetikan;

Paragraf 5Bidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 10

(1) Bidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat dipimpin olehseorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin danmengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan denganpenyelenggaraan pelayanan perijinan di bidang kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1)pasal ini, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyatmempunyai fungsi:

a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanBidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat;

b. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perijinan di bidangkesejahteraan rakyat;

c. Penyelenggaraan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratanperijinan di bidang kesejahteraan rakyat;

d. Penyelenggaraan pengendalian pelayanan perijinan di bidangkesejahteraan rakyat;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis;

f. Penyelenggaraan distribusi Surat Perijinan di bidang kesejahteraanrakyat;

g. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yangmembantunya;

h. Pelaporan.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyatadalah:

a. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan olehKepala Badan;

b. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanBidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat;

c. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi yang menyangkutperijinan di bidang kesejahteraan rakyat;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 27: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 27 -

d. Menyelenggarakan penerimaan berkas-berkas permohonan perijinandi bidang kesejahteraan rakyat;

e. Menyelenggarakan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapansyarat-syarat perijinan di bidang kesejahteraan rakyat dalam berkaspermohonan perijinan;

f. Menyelenggarakan penilaian dan penetapan mengenailengkap/tidaknya syarat-syarat perijinan yang diajukan olehPemohon;

g. Menyelenggarakan penyerahan kembali berkas-berkas permohonanperijinan di bidang kesejahteraan rakyat kepada Pemohon dalam haltidak tidak lengkapnya syarat-syarat perijinan yang diajukan olehPemohon;

h. Menyelenggarakan penerimaan kembali berkas-berkas permohonanperijinan di bidang kesejahteraan rakyat dari Pemohon dalam haltelah dilakukannya koreksi terhadap ketidaklengkapan syarat-syaratperijinan oleh Pemohon;

i. Menyelenggarakan pemberian informasi mengenai hak dankewajiban Pemohon sesudah berkas permohonan diterima atauditolak oleh Bidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat;

j. Menyelenggarakan pengendalian terhadap distribusi berkaspermohonan perijinan di bidang kesejahteraan rakyat kepada TimTeknis menurut jenis perijinan yang diajukan oleh Pemohon;

k. Menyelenggarakan pendistribusian berkas-berkas permohonanperijinan di bidang kesejahteraan rakyat kepada Tim Teknis menurutjenis perijinan yang diajukan oleh Pemohon;

l. Menyelenggarakan pemeriksaan teknis terhadap syarat-syaratperijinan yang diajukan oleh Pemohon;

m. Menyelenggarakan penyusunan rencana peninjauan lapangan dalamrangka pemeriksaan fisik terhadap barang atau obyek yang terkaitdengan permohonan perijinan yang diajukan oleh Pemohon;

n. Menyelenggarakan pengendalian terhadap penugasan danpelaksanaan tugas Tim Teknis dalam rangka peninjauan lapangan;

o. Menyelenggarakan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian fisikterhadap barang atau obyek yang terkait dengan permohonanperijinan yang diajukan oleh Pemohon;

p. Menyelenggarakan penyusunan Berita Acara Peninjauan Lapangan;

q. Menyelenggarakan pembahasan terhadap hasil peninjauan lapanganbersama-sama dengan Tim Teknis dan atau pihak-pihak terkait;

r. Menyelenggarakan penyusunan Berita Acara Pembahasan HasilPeninjauan Lapangan;

s. Menyelenggarakan penetapan mengenai dapat tidaknya pemrosesanterhadap permohonan perijinan dilanjutkan berdasarkan hasil

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 28: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 28 -

pemeriksaan teknis dan atau Berita Acara Peninjauan Lapangan danBerita Acara Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan;

t. Menyelenggarakan pemberitahuan secara lisan atau melalui “ SuratPemberitahuan Penolakan Permohonan Perijinan ” kepada Pemohonmengenai ditolaknya permohonan perijinan;

u. Menyelenggarakan penyusunan konsep “ Surat PemberitahuanPenolakan Permohonan Perijinan ” bagi perijinan yang memerlukanpemeriksaan fisik, dengan mencantumkan alasan-alasan penolakandi dalamnya;

v. Mempersiapkan pengajuan “ Surat Pemberitahuan PenolakanPermohonan Perijinan ” kepada Kepala Badan untuk mendapatkanpersetujuan dan penandatanganan;

w. Menyelenggarakan pembuatan konsep Surat Perijinan bagipermohonan perijinan yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasilpemeriksaan teknis dan atau Berita Acara Peninjauan Lapangan danBerita Acara Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan;

x. Menyelenggarakan penghitungan besarnya Retribusi Daerah yangharus dibayar oleh Pemohon;

y. Mempersiapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untukpelaksanaan pembayaran Retribusi Daerah oleh Pemohon ke KasDaerah;

z. Menyusun konsep “ Surat Pemberitahuan Diterimanya PermohonanPerijinan “ dengan mencantumkan tanggal pengambilan SuratKetetapan Retibusi Daerah (SKRD) oleh Pemohon;

aa. Mempersiapkan pengajuan “Surat Pemberitahuan DiterimanyaPermohonan Perijinan ” kepada Kepala Badan untuk mendapatkanpersetujuan dan penandatanganan;

bb. Mempersiapkan pengajuan konsep Surat Perijinan kepada KepalaBadan untuk mendapatkan persetujuan dan penandatanganan;

cc. Menyelenggarakan pendistribusian Surat Perijinan kepada Pemohon;

dd. Menyelenggarakan pendokumentasian dan pengadministrasianseluruh proses dan berkas yang terkait dengan perjinan di bidangkesejahteraan rakyat;

ee. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruhproses pelayanan perijinan di bidang kesejahteraan rakyat dalamrangka pemenuhan standar pelayanan yang berlaku;

ff. Menyelenggarakan penanganan terhadap pengaduan masyarakatyang terkait dengan pelayanan perijinan di bidang kesejahteraanrakyat;

gg. Menyelenggarakan analisis dan pengkajian dalam rangka menyusunkonsep penyempurnaan pelayanan perijinan di bidang kesejahteraanrakyat;

hh. Menyelenggarakan penyusunan konsep penyempurnaan pelayananperijinan di bidang kesejahteraan rakyat;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 29: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 29 -

ii. Menyelenggarakan penyusunan konsep pembentukan Tim Teknis;

jj. Menyelenggarakan pengajuan usulan pengangkatan ataupenggantian Anggota Tim Teknis;

kk. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjukpelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;

ll. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadappelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;

mm. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yangmembantunya;

nn. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinasyang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleholeh Kepala Badan yang berhubungan dengan tugas kedinasanBidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat;

oo. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinasyang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;

pp. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitaspenggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk BidangPelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat;

qq. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknismanajerial yang dihadapi oleh Bidang Pelayanan PerijinanKesejahteraan Rakyat guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;

rr. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi ataupelaksanaan Rencana Kerja, kinerja, dan penggunaan anggarantahunan Bidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat;

ss. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalamhal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Bidang PelayananPerijinan Kesejahteraan Rakyat;

tt. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya yang ada dilingkungan Badan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugaskedinasan Bidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat;

uu. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskahdinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

vv. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepadaKepala Badan melalui Sekretaris;

ww. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaantugas kedinasan Bidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyatdalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Badan;

xx. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangtugasnya.

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 30: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 30 -

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasalini, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat dibantuoleh:

a. Petugas Informasi Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat;

b. Petugas Penyusunan Jadwal Peninjauan Lapangan;

c. Petugas Penyusunan Berita Acara Peninjauan Lapangan;

d. Petugas Penyusunan Berita Acara Pembahasan Hasil PeninjauanLapangan;

e. Petugas Pendistribusian Surat Perijinan;

f. Petugas Perhitungan Retribusi Daerah;

g. Petugas Administrasi Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat;

h. Petugas Dokumentasi;

i. Petugas Pengetikan;

Paragraf 6Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan

Pasal 11(1) Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengaturpelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan denganpenyelenggaraan pelayanan perijinan di bidang pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1)pasal ini, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan mempunyaifungsi:

a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanBidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan;

b. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perijinan di bidangpemerintahan;

c. Penyelenggaraan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratanperijinan di bidang pemerintahan;

d. Penyelenggaraan pengendalian pelayanan perijinan di bidangpemerintahan;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis;

f. Penyelenggaraan distribusi Surat Perijinan di bidang pemerintahan;

g. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yangmembantunya;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 31: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 31 -

h. Pelaporan.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan adalah:

a. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan olehKepala Badan;

b. Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunanBidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan;

c. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi yang menyangkutperijinan di bidang pemerintahan;

d. Menyelenggarakan penerimaan berkas-berkas permohonan perijinandi bidang pemerintahan;

e. Menyelenggarakan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapansyarat-syarat perijinan di bidang pemerintahan dalam berkaspermohonan perijinan;

f. Menyelenggarakan penilaian dan penetapan mengenailengkap/tidaknya syarat-syarat perijinan yang diajukan olehPemohon;

g. Menyelenggarakan penyerahan kembali berkas-berkas permohonanperijinan di bidang pemerintahan kepada Pemohon dalam hal tidaktidak lengkapnya syarat-syarat perijinan yang diajukan olehPemohon;

h. Menyelenggarakan penerimaan kembali berkas-berkas permohonanperijinan di bidang pemerintahan dari Pemohon dalam hal telahdilakukannya koreksi terhadap ketidaklengkapan syarat-syaratperijinan oleh Pemohon;

i. Menyelenggarakan pemberian informasi mengenai hak dankewajiban Pemohon sesudah berkas permohonan diterima atauditolak oleh Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan;

j. Menyelenggarakan pengendalian terhadap distribusi berkaspermohonan perijinan di bidang pemerintahan kepada Tim Teknismenurut jenis perijinan yang diajukan oleh Pemohon;

k. Menyelenggarakan pendistribusian berkas-berkas permohonanperijinan di bidang pemerintahan kepada Tim Teknis menurut jenisperijinan yang diajukan oleh Pemohon;

l. Menyelenggarakan pemeriksaan teknis terhadap syarat-syaratperijinan yang diajukan oleh Pemohon;

m. Menyelenggarakan penyusunan rencana peninjauan lapangan dalamrangka pemeriksaan fisik terhadap barang atau obyek yang terkaitdengan permohonan perijinan yang diajukan oleh Pemohon;

n. Menyelenggarakan pengendalian terhadap penugasan danpelaksanaan tugas Tim Teknis dalam rangka peninjauan lapangan;

o. Menyelenggarakan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian fisikterhadap barang atau obyek yang terkait dengan permohonanperijinan yang diajukan oleh Pemohon;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 32: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 32 -

p. Menyelenggarakan penyusunan Berita Acara Peninjauan Lapangan;

q. Menyelenggarakan pembahasan terhadap hasil peninjauan lapanganbersama-sama dengan Tim Teknis dan atau pihak-pihak terkait;

r. Menyelenggarakan penyusunan Berita Acara Pembahasan HasilPeninjauan Lapangan;

s. Menyelenggarakan penetapan mengenai dapat tidaknya pemrosesanterhadap permohonan perijinan dilanjutkan berdasarkan hasilpemeriksaan teknis dan atau Berita Acara Peninjauan Lapangan danBerita Acara Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan;

t. Menyelenggarakan pemberitahuan secara lisan atau melalui “ SuratPemberitahuan Penolakan Permohonan Perijinan ” kepada Pemohonmengenai ditolaknya permohonan perijinan;

u. Menyelenggarakan penyusunan konsep “ Surat PemberitahuanPenolakan Permohonan Perijinan ” bagi perijinan yang memerlukanpemeriksaan fisik, dengan mencantumkan alasan-alasan penolakandi dalamnya;

v. Mempersiapkan pengajuan “ Surat Pemberitahuan PenolakanPermohonan Perijinan ” kepada Kepala Badan untuk mendapatkanpersetujuan dan penandatanganan;

w. Menyelenggarakan pembuatan konsep Surat Perijinan bagipermohonan perijinan yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasilpemeriksaan teknis dan atau Berita Acara Peninjauan Lapangan danBerita Acara Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan;

x. Menyelenggarakan penghitungan besarnya Retribusi Daerah yangharus dibayar oleh Pemohon;

y. Mempersiapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untukpelaksanaan pembayaran Retribusi Daerah oleh Pemohon ke KasDaerah;

z. Menyusun konsep “ Surat Pemberitahuan Diterimanya PermohonanPerijinan “ dengan mencantumkan tanggal pengambilan SuratKetetapan Retibusi Daerah (SKRD) oleh Pemohon;

aa. Mempersiapkan pengajuan “Surat Pemberitahuan DiterimanyaPermohonan Perijinan ” kepada Kepala Badan untuk mendapatkanpersetujuan dan penandatanganan;

bb. Mempersiapkan pengajuan konsep Surat Perijinan kepada KepalaBadan untuk mendapatkan persetujuan dan penandatanganan;

cc. Menyelenggarakan pendistribusian Surat Perijinan kepada Pemohon;

dd. Menyelenggarakan pendokumentasian dan pengadministrasianseluruh proses dan berkas yang terkait dengan perjinan di bidangpemerintahan;

ee. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruhproses pelayanan perijinan di bidang pemerintahan dalam rangkapemenuhan standar pelayanan yang berlaku;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 33: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 33 -

ff. Menyelenggarakan penanganan terhadap pengaduan masyarakatyang terkait dengan pelayanan perijinan di bidang pemerintahan;

gg. Menyelenggarakan analisis dan pengkajian dalam rangka menyusunkonsep penyempurnaan pelayanan perijinan di bidang pemerintahan;

hh. Menyelenggarakan penyusunan konsep penyempurnaan pelayananperijinan di bidang pemerintahan;

ii. Menyelenggarakan penyusunan konsep pembentukan Tim Teknis;

jj. Menyelenggarakan pengajuan usulan pengangkatan ataupenggantian Anggota Tim Teknis;

kk. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjukpelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;

ll. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadappelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;

mm. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yangmembantunya;

nn. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinasyang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleholeh Kepala Badan yang berhubungan dengan tugas kedinasanBidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan;

oo. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinasyang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;

pp. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitaspenggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk BidangPelayanan Perijinan Pemerintahan;

qq. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknismanajerial yang dihadapi oleh Bidang Pelayanan PerijinanPemerintahan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;

rr. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi ataupelaksanaan Rencana Kerja, kinerja, dan penggunaan anggarantahunan Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan;

ss. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalamhal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Bidang PelayananPerijinan Pemerintahan;

tt. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya yang ada dilingkungan Badan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugaskedinasan Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan;

uu. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskahdinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

vv. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepadaKepala Badan melalui Sekretaris;

ww. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaantugas kedinasan Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan dalam

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 34: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 34 -

rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Badan;

xx. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangtugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasalini, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan dibantu oleh:

a. Petugas Informasi Pelayanan Perijinan Pemerintahan;

b. Petugas Penyusunan Jadwal Peninjauan Lapangan;

c. Petugas Penyusunan Berita Acara Peninjauan Lapangan;

d. Petugas Penyusunan Berita Acara Pembahasan Hasil PeninjauanLapangan;

e. Petugas Pendistribusian Surat Perijinan;

f. Petugas Perhitungan Retribusi Daerah;

g. Petugas Administrasi Pelayanan Perijinan Pemerintahan;

h. Petugas Dokumentasi;

i. Petugas Pengetikan;

Paragraf 7Tim Teknis

Pasal 12

(1) Pada Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian, Bidang PelayananPerijinan Pembangunan, Bidang Pelayanan Perijinan KesejahteraanRakyat, dan Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan dibentuk sebuahTim Teknis.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri darisejumlah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari berbagai PerangkatDaerah yang secara fungsional melaksanakan pembinaan teknisterhadap perijinan-perijinan yang diselenggarakan oleh Badan.

(3) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Tim Teknissebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan menurutintensitas pelayanan perijinan yang bersangkutan.

(4) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iniadalah:

a. Melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap keabsahan/kebenaranterhadap pemenuhan syarat-syarat perijinan oleh Pemohon;

b. Mengusulkan jadwal dan melaksanakan peninjauan lapangan dalamrangka pemeriksaan fisik terhadap barang/obyek yang terkait denganpemberian perijinan kepada Pemohon sepanjang hal tersebutdiperlukan berdasarkan prosedur pelayanan perijinan yang berlaku;

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 35: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 35 -

c. Melaksanakan pengumpulan data hasil peninjauan lapangan;

d. Melaksanakan pembahasan terhadap data hasil peninjauanlapangan;

e. Memberikan rekomendasi teknis mengenai dapat atau tidaknyaperijinan diberikan kepada Pemohon berdasarkan hasil pemeriksaanteknis dan atau data hasil peninjauan lapangan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan keanggotaannyadalam Tim Teknis.

(5) Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dalampelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi Kepala BidangPelayanan Perijinan Perekonomian, Kepala Bidang Pelayanan PerijinanPembangunan, Bidang Pelayanan Perijinan Kesejahteraan Rakyat, danBidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan.

(6) Pengangkatan, pemberhentian, dan masa tugas Tim Teknis ditetapkandengan Keputusan Walikota.

Paragraf 8Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

(1) Jabatan Fungsional pada Badan adalah:

a. Pranata Komputer;

b. Arsiparis.

(2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepadaKepala Badan.

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf b pasal ini dipangku oleh lebih dari seorang Pegawai,maka dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)pasal ini dipimpin oleh Pegawai yang paling senior.

(5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasalini ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kebutuhan danbeban kerja Badan.

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 36: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 36 -

B A B IIIT A T A K E R J A

Bagian PertamaU m u m

Pasal 14

(1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi Badan serta unit-unit kerja dilingkungan Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan.

(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan secara operasionaldiselenggarakan oleh Kepala Badan, Sekretariat, Bidang-Bidang, TimTeknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasmasing-masing.

(3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakantugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasidan simplifikasi.

(4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memimpin danmemberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepadabawahan.

Bagian KeduaP e l a p o r a n

Pasal 15

(1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnyasecara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melaluiSekretaris Daerah.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib mengikuti,mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkunganBadan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahanpertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepadabawahan.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannyaberpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KetigaHal Mewakili

Pasal 16

(1) Dalam hal berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untukmewakilinya.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuksalah seorang Kepala Bidang berdasarkan senioritas kepangkatannya.

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 37: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 37 -

B A B IVK E P E G A W A I A N

Pasal 17

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulSekretaris Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur ProvinsiBanten.

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikanPejabat yang berwenang berdasarkan pelimpahan kewenangan dariWalikota.

B A B VP E M B I A Y A A N

Pasal 18

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Badan dibiayai dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang serta sumber lain yangsah.

B A B VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 19Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenaiteknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan dan atauperaturan yang mengatur organisasi dan tata kerja Badan PelayananPerijinan Terpadu Kota Tangerang serta bertentangan dengan Peraturanini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di T a n g e r a n g Pada tanggal 2008

WALIKOTA TANGERANG

H. WAHIDIN HALIM

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com

Page 38: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

D:\Bahan work Shop\draft tupoksi SKPD baru 2009\INSPEKTORAT.doc - 38 -

Click t

o buy NOW!

PDF-XChange

www.docu-track.com Clic

k to buy N

OW!PDF-XChange

www.docu-track.com