BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH … · daerah dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional. ... tersebut, peran Bappeda sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jendral Sudirman Km 5,5 Telpon : 0531-21254, Fax : 0531-30523, 30525 Kotak Pos 31S A M P I T

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA ------------------------------------------------------------i

DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------------------ii

BAB I PENDAHULUAN -------------------------------------------------------------------------1

1.1. Latar Belakang ----------------------------------------------------------------------------1

1.2. Landasan Hukum -------------------------------------------------------------------------2

1.3. Maksud dan Tujuan-----------------------------------------------------------------------4

1.4. Sistematika Penulisan --------------------------------------------------------------------4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA -------------------------------------------6

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi-------------------------------------------------7

2.1.1. Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur -------------------7

2.1.2. Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur ---------------------------8

2.1.3. Struktur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur ------------------------10

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur --------------------------13

2.2.1. Sumberdaya Aparatur ---------------------------------------------------------13

2.2.2. Sarana dan Prasarana ----------------------------------------------------------18

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur --------------------20

2.3.1. Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur--------------20

2.3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja -----------------------------------------------22

2.3.3. Kinerja Pelayanan Bappeda periode 2016-2021 ---------------------------28

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur--30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ---------33

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Kabupaten Kotawaringin Timur -------------------------------------------------------34

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih -----------------------------------------------------------------------------------39

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ----------------------------------------433.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis -----------------------------------------------------------------------------------453.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ------------------------------------------------------------52

i

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN ----54

4.1. Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur -------------------------------------54

4.1.1. Visi Kabupaten Kotawaringin Timur ---------------------------------------54

4.1.2. Misi Kabupaten Kotawaringin Timur ---------------------------------------56

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Kotawaringin

Timur ------------------------------------------------------------------------------------58

4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur ---------------62

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF -----------------66

5.1. Rencana Program -----------------------------------------------------------------------66

5.2. Rencana Kegiatan -----------------------------------------------------------------------68

5.3. Indikator Pencapaian Tujuan ----------------------------------------------------------70

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD -------------------------------------------------78

BAB VII PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------82

1.1. Kesimpulan ------------------------------------------------------------------------------82

1.2. Kaidah Pelaksanaan --------------------------------------------------------------------83

ii

B A P P E DA Jl. Jenderal Sudirman Km. 5,5Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit – Kalimantan Tengah

Rencana StrategisTahun 2016 – 2021

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana

disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi inilah yang dijadikan dasar dalam

merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala

daerah dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi

kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus

menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Rencana strategis Perangkat Daerah dimaksud memuat

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga

yang menentukan strategi atau arahan, serta pengambilan keputusan dengan

mengalokasikan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menyajikan

agenda utama pembangunan untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala yang belum

tertangani pada periode sebelumnya yang mana diperkirakan akan timbul sejalan dengan

dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan

yang dihadapi kedepan yang semakin kompleks. Arus globalisasi membawa keleluasaan

BAB I



2

BAB I

informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu

yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada

meningkatnya pemanfaatan berbagai sumberdaya alam yang memunculkan isu perubahan

iklim (climate change), lintas-batas antardaerah/antarnegara, masalah tenaga kerja dan

masalah lainnya.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus

dihadapi kedepan. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi

pemerintah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda yang diberi tugas

dalam perencanaan pembangunan di daerah. Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan

tersebut, peran Bappeda sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal

untuk menentukan arah pembangunan di daerah dengan mengoptimalkan sumberdaya dan

melibatkan para pelaku pembangunan. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan

arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotawaringin

Timur sebagai instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala

Daerah dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan berkewajiban menyusun Rencana Strategis

(Renstra) sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk periode 5

(lima) tahunan. Renstra Bappeda disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021

yang merupakan rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;



3

BAB I

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun

2005-2025;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotawaringin Timur Tahun 2015 –

2035;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin

Timur Tahun 2016-2021;



4

BAB I

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2016-2021 adalah untuk menggambarkan rencana pembangunan yang akan

dilaksanakan dan kondisi yang diinginkan lima tahun kedepan dalam rangka mendorong

pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi

Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas

perencanaan;

2. Menjaga konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan;

3. Memantapkan perencanaan pembangunan daerah agar terlaksana secara efektif dan

efisien, serta memudahkan dalam evaluasi dan pengendalian program pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN

TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

2.2. Sumberdaya Bappeda

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bappeda



5

BAB I

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Dokumen Perencanaan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program

5.2. Rencana Kegiatan

5.3. Indikator Pencapaian Tujuan

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP


8Rencana StrategisTahun 2016 – 2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANANBAPPEDA KABUPATEN

KOTAWARINGIN TIMUR

Adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) mendorong pemerintah

untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui penyelenggaraan

desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah

sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-

masing daerah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih

meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat. Aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah

adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan

berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bappeda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Kabupaten, bertugas membantu Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama bertanggungjawab

atas perencanaan pembangunan daerah. Kewenangan perencanaan tersebut dipertegas dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 219 ayat (1) huruf a dan d , dan Pasal 260

ayat (2) , bahwa Bappeda sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan

Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bappeda selalu berupaya untuk

meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dalam semua aspek

pembangunan termasuk penerapan good governance secara konsisten. Untuk mencapai visi

dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke depan, Bappeda

BAB II



BAB II

memprioritaskan pada peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik, serta efisiensi dan

efektifitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaannya serta kajian strategik

pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaan maupun

penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur Bappeda akan terus dipacu untuk meningkatkan

produk perencanaan yang dinamis, efektif, dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, tantangan

berupa perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal harus mampu diatasi oleh setiap

bidang di lingkungan Bappeda dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas

program/kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan, sehingga masyarakat,

stakeholders, maupun lembaga pemerintah lain akan lebih mudah untuk mengakses, mencari,

serta menggunakan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan

pembangunan. Bappeda akan berupaya secara kontinyu menjamin produk perencanaan dan

hasil kajian strategik pembangunan tidak hanya berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu

kebijakan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan masyarakat umum.

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur masih perlu penyempurnaan dalam menyusun

perencanaan pembangunan maupun dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi terdapat hal positif lainnya yaitu,

Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPPRA) yang telah dibentuk

sebagai upaya dalam pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran APBD Kabupaten

Kotawaringin Timur berhasil menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan

di Kotawaringin Timur.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

2.1.1.Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur



BAB II

Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kotawaingin Timur merupakan salah satu unsur penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Pada Bab III Pasal 5

huruf e dinyatakan bahwa Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan

melaksanakan 2 (dua) fungsi, yaitu :

1. fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan;

2. fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur,

menyebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok

membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pengendalian dan mengevaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.

2.1.2.Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah,

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur harus menjalankan fungsinya secara efektif

dan efisien sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai atau menyelenggarakan fungsi,

sebagai berikut :

1. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkatan dan tahapan

sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), jangka

menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD);

3. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

teknologi daerah;

4. Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi

sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah,

bidang infrastruktur dan permukiman serta bidang penelitian, pengembangan

teknologi dan inovasi.



BAB II

5. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan

daerah jangka menengah dalam bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan

permukiman serta penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi;

6. Pengoordinasian dan kerjasama program penelitian, pengembangan teknologi dan

inovasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan

penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

7. Pengoordinasian perencanaan antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan

pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain;

8. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka tahunan;

9. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Badan; dan

10. pengoptimalisasian kinerja Badan untuk mencapai visi dan misi daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang diuraikan di atas,

Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin,

membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata

kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan permukiman ,

penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok

dan fungsi Badan.

Mengacu pada uraian tugas dan fungsi, pelaksanaan pelayanan kinerja

Bappeda memiliki 3 (tiga) peran yang saling terkait, yaitu sebagai : (1) lembaga yang

mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan perencanaan

pembangunan daerah; (2) pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah, (3) penelitian dan pengembangan. Ketiga peran tersebut dijabarkan ke dalam

pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Bappeda sebagai penyusun rencana

pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun

tahunan (RKPD).

Untuk mendukung peran tersebut, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

mempunyai kewenangan:



BAB II

1) Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :

- perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten

- pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah Kecamatan.

2) Pelaksanaan :

- perencanaan pembangunan daerah Kabupaten:

memfasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dan

Kecamatan;

mengoordinasikan/memfasilitasi pelaksanaan rapat Forum Perangkat

Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten;

mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang

RKPD tingkat Provinsi;

mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang

Regional dan Musrenbang Nasional.

- pengoordinasian penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah dalam

rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;

- penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah serta kelembagaan

ilmu pengetahuan dan teknologi;

- pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten.

3) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi :

- pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan daerah skala Kabupaten;

- pelaksanaan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan daerah skala Kabupaten;

- pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan

antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan

luar negeri skala Kabupaten.

4) Monitoring dan evaluasi :

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala

Kabupaten;

- penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan / Desa;



BAB II

- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala

Kecamatan/Desa ;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan

antar daerah Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta,

dalam dan luar negeri skala Kabupaten.

5) Penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan :

- perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan bidang sosial dan pemerintahan ;

- perumusan kebijaksanaan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan ;

- perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan inovasi dan teknologi ;

- pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

teknologi skala Kabupaten ;

- penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan penelitian dan

pengembangan teknologi skala Kabupaten;

- pemberian rekomendasi ijin pelaksanaan penelitian dan pengembangan

teknologi skala Kabupaten.

2.1.3. Struktur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh 55 Pegawai

Negeri Sipil dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Sub Bagian Keuangan



BAB II

c. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

a) Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;

b) Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;

c) Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.

2. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

a) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam

b) Sub Bidang Sosial, Budaya, Kesehatan dan Pendidikan.

c) SubBidang Kependudukan dan Pemerintahan.

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

a) Sub Bidang Penyusunan Program

b) Sub Bidang Pendataan dan Informasi Pembangunan

c) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

4. Bidang Infrastruktur dan Permukiman.

a) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

b) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

c) Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

d. Kelompok jabatan fungsional



BAB II

STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SEKRETARISKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL PERENCANAAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

KEPALA BADAN

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG LITBANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SUB BIDANG LITBANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN

PERMUKIMAN

SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA

RUANG

SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

SUB BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DAN PERMUKIMAN

BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

SUB BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

SUB BIDANG SOSIAL, BUDAYA, KESEHATAN DAN

PENDIDIKAN

SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN

PEMERINTAHAN

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN DAERAH

SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BIDANG PENDATAAN DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN

EVALUASI



BAB II

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

2.2.1.Sumberdaya Aparatur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia/ Aparatur sebanyak 60

orang, terdiri dari 55 orang PNS dan 5 orang tenaga honorer/kontrak. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1Rekapitulasi Aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan Status Kepegawaian, 2010 – 2016

JUMLAHNo. STATUS

PEGAWAI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. PNS 67 67 58 54 58 55 54

2. Honorer / Kontrak 4 4 4 4 4 5 5

Jumlah 71 71 62 58 62 60 59Sumber :Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Kotim, 2010-2016

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi Sumber Daya

Manusia (SDM) pada Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur, berikut ini

distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan,

disiplin ilmu, dan diklat penjenjangan yang pernah diikuti.

a. Keadaan Aparatur Menurut Golongan Ruang

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 diketahui bahwa keadaan Aparatur di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun

2015 di dominasi oleh golongan III, yang berjumlah 36 orang atau 65,45%,

sedangkan golongan ruang terkecil adalah golongan I yang berjumlah 4 orang atau

7,27%. Untuk itu akan diupayakan peningkatan pangkat dan golongan ruang

khususnya bagi pegawai golongan I dengan penyesuaian tingkat pendidikan.



BAB II

Tabel 2.2Aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin TimurBerdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, 2011 – 2016

JUMLAH APARATURNO. PANGKAT/GOL/RUAN

G 2011 2012 2013 2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Golongan IV 9 8 8 8 9 9

2. Golongan III 45 37 35 37 36 35

3. Golongan II 11 11 9 9 6 6

4. Golongan I 2 2 2 4 4 4

JUMLAH 67 58 54 58 55 54Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Kotim, 2011-2016

Secara sederhana kondisi Aparatur Bappeda Kab. Kotim menurut golongan

ruang dapat lihat dalam Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Keadaan Golongan Ruang Aparatur BAPPEDA Kab. Kotim Tahun 2016

b. Keadaan Aparatur Menurut Jabatan/Eselonering

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin

Timur pada Tahun 2015 adalah : 1 (satu) orang Eselon II, 8 (delapan) orang Eselon III



BAB II

terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 7 (tujuh) orang kepala bidang, serta 17 orang

Eselon IV dan 29 orang non eselon.Tabel 2.3

Keadaan Aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin TimurBerdasarkan Jabatan/Eselon, 2011 – 2016

JUMLAH APARATURNO. JABATAN

2011 2012 2013 2014 2015 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Eselon II 1 1 1 1 1 1

2. Eselon III 8 8 8 8 8 8

3. Eselon IV 16 17 17 17 17 16

4. Fungsional Perencana 0 0 0 0 0 0

5. Staf/Pelaksana/Fungsional Umum 42 32 28 32 29 29


Secara sederhana gambaran Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur menurut

Jabatan/Eselon pada Tahun 2015 dapat lihat dalam Gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2 Keadaan Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Jabatan/Esselonering Tahun 2015



BAB II

c. Keadaan Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Sumberdaya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja

organisasi secara keseluruhan karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan

kegiatan. Suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh

sumberdaya manusia yang profesional sesuai dengan bidang masing-masing. Kualitas

dan kuantitas sumberdaya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi

terutama dalam menciptakan Bappeda sebagai center of knowledge dan learning

organization. Besarnya komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang

pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, diharapkan dapat memberi

andil yang cukup besar dalam pengembangan kualitas pelayanan Bappeda.

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh bahwa pendidikan Aparatur di lingkungan

Bappeda Kab. Kotim di dominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S1) yang

berjumlah 31 orang atau 56,36%.

Tabel 2.4Keadaan Aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2011 - 2016JUMLAH APARATUR

NO. PENDIDIKAN2011 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. S2 16 12 12 12 12 12

2. S1 36 30 29 32 31 30

3. D.III 3 3 3 3 2 2

4. SMU/SLTA Sederajat 10 11 8 8 7 7

5. SMP/SLTP Sederajat 1 1 1 1 1 1

6. SD/Sederajat 1 1 1 2 2 2


Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur cukup baik, yang mana pada Tahun 2015 dari

55 orang Aparatur Sipil Negara terdapat 43 orang atau 78,18% berpendidikan Sarjana,

baik S1 dan S2. Dari jumlah Aparatur tersebut, Bappeda Kabupaten Kotawaringin

Timur sangat kekurangan pegawai, yang mana di beberapa bidang masih banyak tenaga



BAB II

pelaksana atau staf yang kosong, sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan cukup

banyak memerlukan waktu. Oleh karena itu, dengan banyaknya waktu yang diperlukan

dalam menyelesaikan pekerjaan maka tidak menutup kemungkinan Aparatur bekerja

sampai lewat jam kerja.

Pada Tahun 2015 terdapat 12 orang bergelar Magister, serta 33 orang bergelar

Sarjana dan Diploma dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu. Beragamnya disiplin

ilmu Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kelebihan dalam

luasnya cakupan bidang pekerjaan pada Bappeda yang meliputi perencanaan seluruh

urusan wajib dan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Timur. Secara sederhana dapat dilihat Gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3 Tingkat Pendidikan ASN BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015

d. Keadaan Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Di samping pendidikan formal, pegawai Bappeda Kabupaten Kotawaringin

Timur juga mendapatkan pendidikan nonformal berupa diklat struktural maupun diklat

fungsional. Data pada Tabel 2.5 menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang

telah mengikuti pendidikan penjenjangan pada Tahun 2015 berjumlah 23 orang atau

41,82%. Bila dilihat dari seluruh pegawai yang telah memenuhi persyaratan sekiranya



BAB II

mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan atau mengikuti diklat baik

struktural maupun fungsional.

Tabel 2.5Keadaan Aparatur BAPPEDA berdasarkan Diklat Struktural yang Pernah Diikuti

JUMLAH APARATURNO. PENDIDIKAN

2011 2012 2013 2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Spala/Diklat PIM.II 1 1 1 1 1 1

2. Spama/Diklat PIM.III 4 4 4 5 6 6

3. Adum/Adumla/Diklat PIM.IV 28 25 17 17 16 17

JUMLAH33 30 22 23 23 24

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Kotim, 2011-2016

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan

dapat dilihat Gambar 2.4 berikut ini.

Gambar 2.4 Tingkat Pendidikan Penjenjangan ASN BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2016



BAB II

2.2.2.Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan anggaran yang dimiliki oleh Bappeda dari segi sarana dan

prasarana, sumberdaya yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

telah cukup memadai. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

Bappeda Kab. Kotim memiliki 1 (satu) gedung. Setiap ruangan kerja ASN dilengkapi

dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC), prasarana dan sarana kerja

berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, serta jaringan WiFi. Khusus untuk

pejabat struktural eselon II dan III, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional.

Berdasarkan pertimbangan kebutuhan, sampai saat ini Kantor Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Timur masih membutuhkan ruang rapat yang bersifat representatif, ruang

arsip, ruang perpustakaan dan ruang data center. Data sumberdaya sarana dan prasarana

secara umum yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat

dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6Fasiltas Pendukung Kinerja (Perlengkapan) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2015

No. Nama Barang Jumlah(Dalam Bidang/Unit/Buah)

1. Tanah ± 27.608 M2

2. Gedung Kantor 5 Unit

3. Listrik 2 Jaringan

4. Air 1 Sumur Bor

5. Telepon 5 Line

6. Area Parkir 1 Area

7. Ruang Rapat 5 Ruang

8. Ruang Arsip 2 Ruang

9. Koperasi 1 Buah

10. Kantin 1 Buah

11. Musholla 1 Buah

12. Toilet 10 Buah



BAB II

13. Kendaraan Roda 4 10 Unit

14. Kendaraan Roda 2 30 Unit

15. Meja Rapat 40 Set

16. Kursi Rapat 380 Buah

17. Komputer PC 24 Unit

18. Komputer Notebook 12 Unit

19. Laptop 14 Unit

20. Printer 41 Unit

21. Server 1 Unit

22. Meja Kerja 68 Buah

23. Kursi Kerja 68 Buah

24. Rak Arsip 38 Buah

25. LCD Projector 4 Buah

26. Jaringan Internet 5 Jaringan

27. Buku Perpustakaan 82 Buku

28. Area Taman Luar 1 Area

29. Lemari Arsip 40 Buah

30. Mesin Pemotong Rumput 3 Unit

31. Genset 1 Unit

32. AC Split 45 Unit

33. Kulkas 3 Buah

34. Dispenser 10 Buah

35. Mesin Tik 1 Buah

36. Mesin Tik Elektrik 1 Buah

37. Faximile 2 Buah Sumber : Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2014

tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Timur, sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappeda

Kabupaten Kotawaringin Timur cukup memadai dalam menunjang dan mendukung

suasana kerja yang efektif. Berkaitan dengan pengelolaan barang dan inventarisasi aset

(barang dan kendaraan), Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur tidak memiliki



BAB II

permasalahan dengan pengelolaan barang dan inventarisasi aset serta telah memenuhi

syarat pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam hal peningkatan perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi

menjadi hal yang penting bagi proses penyusunan produk-produk perencanaan,

pengendalian, evaluasi, serta kajian pembangunan di Bappeda. Berbagai sumber data

dan informasi telah digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rencana dan evaluasi

pembangunan daerah, diantaranya :

a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

b. Satuan kerja pada tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;

c. Lembaga pendidikan/perguruan tinggi; dan

d. Masyarakat (yang dilakukan melalui dialog publik).

Sumber data yang valid merupakan fondasi utama dalam penyusunan dokumen

perencanaan karena analisis kondisi daerah akan menentukan program-program yang

akan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang

ada.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

2.3.1.Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Dalam kurun waktu 2010-2015 Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur telah

menyelenggarakan pelayanan di bidang perencanaan secara umum sesuai tugas pokok

dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur untuk pencapaian dan perwujudan

pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah. Pencapaian suatu indikator kinerja pelayanan merupakan keberhasilan suatu

pembangunan. Tahun 2015 merupakan akhir periode RPJMD Kabupaten Kotawaringin

Timur, ada beberapa indikator yang melampaui target dan ada juga beberapa indikator

yang pencapaiannya tidak mencapai target. Hasil evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :



BAB II

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung

- Belanja pegawai 3.442.670 3.650.225 4.063.951 3.331.118 3.760.791 3.199.888 3.357.973 3.240.134 3.303.498 3.735.760 92,95 91,99 79,73 99,17 99,33

- Belanja bunga - - - - - - - - - - - - - - -

- Belanja subsidi - - - - - - - - - - - - - - -

- Belanja hibah - - - - - - - - - - - - - - -

- Belanja bantuan sosial - - - - - - - - - - - - - - -

- Belanja bagi hasil - - - - - - - - - - - - - - -

- Belanja tidak terduga - - - - - - - - - - - - - - -

Belanja Langsung

- Belanja pegawai 305.530 223.839 360.073 176.780 155.880 244.525 182.131 270.527 142.980 129.465 80,03 81,37 75,13 80,88 83,05

- Belanja barang dan jasa 3.149.930 3.419.085 3.680.248 4.503.522 3.974.206 2.821.918 2.815.535 3.033.882 3.651.727 3.624.006 89,59 82,35 82,44 81,09 91,19

- Belanja modal 251.675 241.225 1.020.557 880.575 41.050 196.350 209.682 906.285 781.857 35.520 78,02 86,92 88,80 88,79 86,53

Total 7.149.805 7.534.374 9.124.828 8.891.995 7.931.927 6.462.681 6.565.321 7.450.828 7.880.062 7.524.751 90,39 87,14 81,65 88,62 94,87

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Uraian

Anggaran pada Tahun ke- (Rp (000)) Realisasi pada Tahun ke- (Rp (000))

Tabel 2.7Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan penjabaran pada Tabel 2.7 dapat terlihat bahwa rasio antara realisasi

dengan pagu anggaran pada tahun akhir RPJMD mengalami peningkatan selama 2 (dua)

tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan pendanaan untuk keseluruhan program/kegiatan

mengalami kenaikan/peningkatan sebesar 3,28 persen, sedangkan tingkat penyerapan

anggaran mengalami peningkatan rata-rata 4,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa :

1. Sejak Tahun 2011 Bappeda berbenah untuk melengkapi sarana dan prasarana agar lebih

representatif dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;

2. Adanya target penyerapan anggaran perbulan dan pertriwulan;

3. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi

pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator

kinerja;

4. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk kegiatan Bappeda telah memperhitungkan

kebutuhan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan serta

penelitian dan pengembangan.



BAB II

2.3.2.Analisis Akuntabilitas Kinerja

Rincian evaluasi kinerja kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan

sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil interpretasi Tabel 2.8, diperoleh bahwa 65,45 persen kinerja Bappeda

Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai target yang telah ditetapkan. Artinya,

pencapaian akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011–

2015 dikatakan cukup baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

pengelolaan pendanaan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur adalah

prosedur/mekanisme yang semakin baik dan lancar serta kemajuan pelaksanaan program

yang terarah dengan percepatan dan pengendalian kegiatan APBD sebagaimana terlihat

pada Tabel 2.8.



27

BAB II

Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

70 2.257.569,85 70 2.784.093,90 70 2.435.317,47 70 2.659.534,40 70 2.418.700,55 90,79 2.049.576,8 83,50 2.324.850,7 87,07 2.120.401,0 86,35 2.296.446,5 92,40 2.234.907,4

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70 4.050 70 5.550 70 3.503,5 70 2.700 70 2.700 70 4.048 73,03 4.053 34,25 1.200 52,78 1.425 100,00 2.700

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

70 141.600 70 121.300,0 70 141.267 70 146.300 70 243.701,6 70 75.804,5 67,04 81.320,4 74,24 104.877,9 90,46 132.336,3 90,43 220.378,4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

75 16.416 75 18.216 75 23.712 75 69.755 75 100.268,8 75 16.416 92,33 16.818 89,33 21.181,5 72,66 50.684,0 74,67 74.871,3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50 194.300 50 208.639 50 241.010 50 176.780 50 158.880 50 165.605 81,58 170.210 84,79 204.352 80,88 142.980 83,34 132.415

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75 19.785 75 23.560 75 17.905,0 75 89.260,4 75 94.674,1 75 18.700 89,88 21.175 56,52 10.119,4 93,05 83.054,7 95,32 90.242,6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 70 6.450 70 6.450 70 6.450 70 5.950 70 4.149,8 70 6.442,5 100,00 6.450,0 33,33 2.150 47,39 2.820 86,33 3.582,5

Penyediaan Alat Tulis Kantor 70 107.182,7 70 99.986,7 70 95.948,7 70 74.670,2 70 74.568,0 70 96.459,3 93,18 93.165,5 88,69 85.096,3 96,49 72.050 95,92 71.525,1

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72 130.326,2 72 216.784,8 72 170.200,6 72 116.143,8 72 85.365,3 72 79.782,4 93,00 201.619,0 90,03 153.225,4 72,20 83.855 99,59 85.015

Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik / Penerangan Banguan Kantor

70 6.560 70 6.560 70 64.813,0 70 16.325 70 13.288,0 70 6.557 100,00 6.560 98,83 64.056,3 61,08 9.971,0 99,28 13.192

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan 30 42.660 30 49.500 30 36.030 30 39.600 30 43.345 30 37.020 82,06 40.620 88,18 31.770 97,27 38.520 99,94 43.320,0

Penyediaan Makanan dan Minuman 35 209.445 35 321.030,0 35 367.674 35 241.304 35 287.784 35 165.553 74,44 238.981 56,87 209.085 84,54 203.987,8 96,99 279.135,4

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 70 1.176.670 70 1.325.830,0 70 876.000 70 1.220.446 70 875.426 70 1.175.574,2 83,48 1.106.806,9 99,72 873.548,3 87,76 1.071.114,9 99,95 874.987,0

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 100 202.125 70 380.687,5 70 390.803,8 70 460.300 70 434.550 70 201.615 88,54 337.072 92,05 359.739 87,69 403.648 79,06 343.543

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

70 352.550,2 70 416.412,1 70 1.153.289,6 75 1.148.233,7 75 197.480,5 72,18 254.455,6 79,28 330.139,0 85,75 988.901,7 89,03 1.022.248,4 93,70 185.042,9

Pengadaan Mobil Jabatan 75 200.000 96,07 192.130,0

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 70 537.000 75 128.000 96,19 516.565,1 88,56 113.361,0

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75 3.175 75 40.285 75 38.500 75 250.275 75 36.410 100,00 3.175 86,46 34.830 97,99 37.725 77,46 193.856,1 92,31 33.609,0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 65 161.675 65 194.710 65 177.316,6 65 207.400,0 65 18.200 76,46 123.620 96,64 188.167 79,02 140.120 96,71 200.575 90,66 16.500

2011 2012 2013 2014 2015NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

2011

Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

2012

Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

2013 2014 2015

Tabel 2.8Review Ketercapaian Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur 2011-2015



28

BAB II

Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pengadaan Meubelair 70 68.500 70 60.000 91,90 62.950 79,17 47.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70 45.000 70 27.940 70 49.523 70 181.224 70 15.800 69,12 31.105 87,52 24.452 81,93 40.572 92,31 167.284 100,00 15.800

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 65 28.520 65 68.920 65 59.260 65 70.034,7 65 70.253,9 82,93 23.653 46,19 31.835 51,49 30.514,6 91,81 64.297,3 90,84 63.821,4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 65 89.180,2 65 84.557,1 65 52.450,0 65 17.300 65 16.200 60,63 54.072,6 60,14 50.855,0 76,94 40.355 63,87 11.050 91,05 14.750

Rehab Sedang/ Berat Gedung Berat 60 25.000 60 170.740 60 34.000 60 40.616,6 75,32 18.830,0 70,34 120.100,0 94,69 32.195,0 99,87 40.562,5

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 70 35.590 70 125.520 70 80.540 70 85.255 85,36 30.380 96,65 121.312,5 92,32 74.355,0 96,19 82.010,0

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 75 20.590 75 54.250 75 80.540 75 46.905 100,00 20.590 97,84 53.077,5 92,32 74.355,0 95,60 44.840,0

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 70 15.000 70 36.270 70 38.350 65,27 9.790 93,47 33.900 96,92 37.170,0

Pengadaan Pakaian KORPRI 70 35.000 98,10 34.335

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

70 249.750 70 408.500 70 386.600 70 410.950 70 364.450 98,08 244.953,1 90,61 370.159,3 84,44 326.426,7 66,07 271.505,4 94,79 345.477,4

Pendidikan dan Pelatihan Formal 70 249.750 70 408.500 70 386.600 70 410.950 70 364.450 98,08 244.953,1 90,61 370.159,3 84,44 326.426,7 66,07 271.505,4 94,79 345.477,4

VPROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

90 3.750 93,33 3.500

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

90 3.750 93,33 3.500

VI PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 80 133.365 80 55.758 80 86.170 80 146.868 80 38.750 88,34 117.815,7 88,73 49.473,0 75,82 65.332,5 87,30 128.223,0 91,96 35.636,4

Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan

80 12.000 80 18.000 80 13.125 80 18.750 99,00 11.880 50,00 9.000 0,00 0 88,00 16.500

Survei Sumber Energi Terbarukan Dan InventarisasiPotensi Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) DiKawasan Konservasi PT. Sarpatim

25 2.400 29,09 698,2

Publikasi Hasil Pembangunan 80 53.965 80 55.758 80 68.170 80 35.000 80 20.000 95,13 51.337,5 88,73 49.473 82,64 56.332,5 90,87 31.805,0 95,68 19.136,4



2011


2012


2013 2014 2015



29

BAB II

Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pengembangan Data Spasial Kab. Kotim 95 65.000 82,92 53.900

Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan 70 45.000 96,43 43.395,0

Inventarisasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur 70 53.743 98,66 53.023,0

VII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN

70 15.250 70 126.271,0 0,00 0 63,26 79.878,4

Lokakarya Manajemen Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-

70 15.250 0,00 0

Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

70 126.271,0 63,26 79.878,4

VIII PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

75 213.605 75 58.350 75 301.284 75 186.440 75 134.764,8 92,29 197.130 61,40 35.825 62,12 187.160 57,83 107.822 76,90 103.638,3

Pengembangan Partisipasi Masyarakat DalamPerumusan Program Dan Kebijakan Pelayanan Publik

50 72.025 80 33.350 80 27.050 80 28.950 99,96 71.995 36,06 12.025 10,67 2.885 0,00 0

Penyusunan Draft RPJMD Tahun 2011-2015 100 101.300 98,30 99.575

Penyusunan Rancangan RKPD 50 15.600 80 65.832,5 80 28.354 98,46 15.360 58,16 38.287,5 27,01 7.657,0

Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2011-2015 100 24.680 41,33 10.200

Revisi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 70 25.000 70 114.753,8 95,20 23.800 56,75 65.117,2

Forum ke-Bappedaan se-Kalimantan Tengah 70 93.647,5 86,36 80.870,7

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 70 82.420 75 94.405 87,49 72.108,0 84,72 79.977

Penetapan RKPD 70 46.716 75 40.359,8 60,06 28.057,0 58,63 23.661,3

IX PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

70 57.500 70 200.000 51,87 29.826 98,00 196.009

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis TataRuang

70 57.500 51,87 29.826

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup StrategisRPJMD

70 200.000 98,00 196.009

X PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

50 52.000 0,00 0

Penyusunan Indikator Dan Pemetaan Daerah RawanPangan

50 52.000 0,00 0



2011


2012


2013 2014 2015



30

BAB II

Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

XI PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 75 207.000 75 20.000 75 26.650 93,59 193.731,2 0,00 0,0 79,88 21.289

Penyusunan Strategi Penanggulangan KemiskinanDaerah

75 32.000 96,88 31.000

Sharing Pembelajaran Tentang Implementasi SinergitasAntara Perencanaan Dan Penganggaran

80 175.000 92,99 162.731,2

Penyusunan dan Penyeserasian Program KegiatanPenanggulangan Kemiskinan

75 20.000 0,00 0,0

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 75 26.650 79,88 21.289

XII PROGRAM PENELITIAN SUMBER DAYA DAN POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH

70 62.145 70 63.795 70 226.404 70 320.990 70 240.010 68,55 42.600 84,21 53.721 62,88 142.354 58,71 188.438 76,85 184.447

Publikasi Hasil Penelitian Dan PerencanaanPembangunan

70 62.145 70 48.795,1 70 62.865 70 83.100 70 104.770 68,55 42.600 79,35 38.721 76,35 48.000 77,52 64.420 75,17 78.751

Pengkajian Makanan Khas Kotim 70 15.000 100,00 15.000

Pengkajian Tarian Tradisional Khas Kotim 70 55.278,8 64,33 35.560

Pembentukan Jaringan Penelitian Pendidikan 70 39.230,0 65,42 25.664,0

Pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) 70 69.030 47,99 33.130

Kajian Penerapan Teknologi untuk PercepatanPembangunan Pedesaan

80 104.850 52,87 55.436,4

Penguatan Kelembagaan IPTEK 70 133.040 70 135.240 51,55 68.581,4 78,15 105.695,9

XIII PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN STATISTK

80 59.380 0,00 0

Penyusunan Buku-Buku Statistik KabupatenKotawaringin Timur

80 59.380 0,00 0

XIV PROGRAM MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

80 70.240 80 26.400 80 346.293 80 423.550 80 461.075 96,11 67.510 48,48 12.800 74,74 258.805 89,20 377.821 86,31 397.948

Evaluasi Dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan 80 33.400 80 8.100 80 44.606,3 80 62.950 80 84.100 98,05 32.750 12,96 1.050 62,32 27.800 86,67 54.557,3 77,26 64.972,2

Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan Di Kab. Kotim 80 19.080 80 126.402,5 80 162.150 80 139.475 98,85 18.860 88,16 111.440 96,91 157.140 92,09 128.440



2011


2012


2013 2014 2015



31

BAB II

Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000) Indikator

Rp (000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan 80 17.760 80 18.300 80 141.133,8 80 198.450 80 237.500 89,53 15.900 64,21 11.750 62,55 88.275 83,71 166.124,1 86,12 204.535,8

Sosialisasi dan Pengisian TEPPA 80 34.150,0 91,63 31.290

XV PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

100 80.000 100 80.000 84,28 67.421 84,28 67.421

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 100 40.000 100 40.000 94,05 37.621 94,05 37.621

Penyelenggaraan Pameran Investasi 100 40.000 100 40.000 74,50 29.800 74,50 29.800

XVI PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DANREALISASI INVESTASI

80 25.160 80 25.160 95,79 24.100 95,79 24.100

Sosialisasi Peraturan Dan Kebijakan Di Bidang Penanaman Modal

80 25.160 80 25.160 95,79 24.100 95,79 24.100

XVII PROGRAM PENGADAAN TANAH 70 4.000 64,65 2.586

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 70 4.000 64,65 2.586



2011


2012


2013 2014 2015



32

BAB II

2.3.3.Kinerja Pelayanan Bappeda periode 2016-2021

Dalam pelaksanaan kinerja dan pelayanan Bappeda, perlu dilihat indikator

yang terukur. Indikator tersebut harus dapat menjadi indikator utama dalam

pengukuran suatu organisasi. Dilihat dari kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Timur, dapat disimpulkan bahwa indikator utama Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Timur adalah persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan

berkelanjutan, meningkatnya mutu perencanaan pembangunan yang aspiratif dan

aplikatif, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung penyusunan dokumen

perencanaan, dan jumlah hasil kajian/penelitian sebagai dasar analisis perencanaan

pembangunan dan mendukung kebijakan pembangunan daerah.

a. Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan berkelanjutan

Fungsi dan peran Bappeda sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung

jawab terhadap perencanaan pembangunan. Kewenangan perencanaan dan

pengendalian tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bappeda

sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas

kepala daerah, mengemban 2 (dua) urusan wajib yang harus dilaksanakan, yaitu

urusan koordinasi penyelenggaran perencanaan pembangunan, dan urusan

penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan fungsi dan peran sebagaimana

disebut diatas, produk yang dihasilkan merupakan bagaimana terwujudnya rencana

pembangunan daerah yang berkualitas, dapat mencapai visi dan misi daerah baik di

dalam RPJPD maupun RPJMD.

Sinkronisasi antar dokumen perencanaan merupakan suatu keharusan agar

tercapainya tujuan dan sasaran baik dalam ketercapaian RPJMD, Renstra, dan

program tahunan. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan merupakan tugas

Bappeda sehingga ketercapaian visi dan misi baik pada RPJMD maupun Renstra

Perangkat Daerah dapat tercapai. Sinkronnya antar dokumen perencanaan sangat

diperlukan demi tercapainya perencanaan yang berkualitas. Dokumen perencanaan

yang menjadi acuan terhadap perencanaan yang berkualitas adalah dokumen



33

BAB II

perencanaan yang saling berhubungan langsung terhadap capaian masing-masing

dokumen, seperti RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja

Perangkat Daerah.

Selain itu, untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas, harus

didukung oleh aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kemampuan

dibidang perencanaan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih sedikit

memiliki perencana yang memiliki kemampuan dalam bidang perencana. Tentunya

kemampuan di bidang perencanaan dapat diperoleh melalui pendidikan dan

pelatihan tentang perencanaan.

b. Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif

Untuk memperoleh penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas,

dibutuhkan sprogram dan kegiatan penunjang sebagai dasar penyusunan kegiatan-

kegiatan perencanaan serta pengendalian program dan kegiatan. Program dan

kegiatan penunjang diharapkan akan menciptakan suatu kebijakan serta

rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan sehingga sinergitas sistem

perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dapat terwujud.

c. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung penyusunan

dokumen perencanaan.

Agar penyusunan dokumen perencanaan dapat disusun dengan baik dan

menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, diperlukan sarana dan

prasarana untuk menyusun dokumen perencanaan, salah satunya berupa data atau

informasi kondisi pembangunan daerah. Ketersediaan data yang akurat dan lengkap

serta dapat diakses dengan sistem online/elektronik akan memudahkan menyusun

perencanaan yang matang.



34

BAB II

d. Jumlah hasil kajian/penelitian sebagai dasar analisis perencanaan

pembangunan dan mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Ketersediaan data dan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam

penyusunan perencanaan. Ketersediaan data yang akurat akan memudahkan

menghitung perencanaan yang matang terhadap apa yang diinginkan pada periode

selanjutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur

diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, pengembangan dan

ketersediaan data statistik daerah yang berkualitas, salah satunya dengan

mengembangkan kerjasama dalam bentuk MoU dengan lembaga litbang,

pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan

kelitbangan dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Oleh karena

itu, jumlah kajian/penelitian sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan dapat

menjadi indikator pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin

Timur.

Tabel 2.9Ketersediaan Data Dasar pada BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

No. JENIS DATA KETERANGAN

1. Data dan Informasi Pembangunan Kab. Kotim Update Setiap Tahun

2. Data penyusunan RKPD Update Setiap Tahun

3. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Update Setiap Tahun

4. Data Bidang Sosial Budaya – Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Update Setiap Tahun

5. Buletin Mediasi Terbit tiap triwulan

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Kotawaringin

Timur memiliki berbagai permasalahan yang menghambat kinerja baik secara internal

maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang

sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan



35

BAB II

pelayanan, serta pencapaian pembangunan daerah. Seiring berjalannya waktu,

peningkatan kinerja merupakan “syarat mutlak” dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

di lembaga pemerintahan sehingga setiap permasalahan yang ada harus diselesaikan

sesuai dengan porsinya masing-masing.

Tantangan yang dihadapi kedepan adalah dinamika pembangunan daerah yang

terus bergerak cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor

kehidupan masyarakat. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan

berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Kebijakan tersebut akan berimplikasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dapat bersinergi dan

selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain itu,

tingginya sumberdaya serta sarana dan prasarana dalam mengawal pembangunan

daerah menuju Kabupaten Kotawaringin Timur yang “Demokratis, Adil, Maju,

Aman, Indah, Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”,(DAMAI dan MANTAP).

Dalam usaha pencapaian Kabupaten Kotawaringin Timur DAMAI dan MANTAP,

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki dinamika tantangan (Threat)

pembangunan sebagai berikut :

1. Inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan;

2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah

lain;

3. Perkembangan kawasan/wilayah Kabupaten tidak sebanding dengan dokumen

perencanaan yang dihasilkan;

4. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan;

Sementara untuk peluang (oppurtunity) yang dihadapi dalam pengembangan

pelayanan Bappeda Kab. Kotim yaitu :

1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kab. Kotim terhadap Bappeda dalam

melaksanakan pembangunan daerah;

2. Kebijakan otonomi daerah;



36

BAB II

3. Kewenangan dan peran Bappeda yang semakin kuat dan luas dalam

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan

pengendalian pembangunan;

4. Sinergitas perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;

5. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak;

6. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur

seperti e-planning, e-monev, e-proc dan sebagainya;

7. Pesatnya perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur di berbagai sektor

pembangunan;

8. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 4 (empat) Perguruan Tinggi dan Dewan

Riset Daerah (DRD);

9. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat

mendapat dukungan prioritas;

10. Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi Kabupaten

Kotawaringin Timur;

11. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan,

partisipatif dan akuntabel.

B A P P E DA Jl. Jenderal Sudirman Km. 5,5 Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit – Kalimantan Tengah


33

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan dinamika kehidupan

lingkungan yang strategis baik regional, nasional, maupun global. Isu-isu strategis menjadi pokok

bahasan yang selalu diperhatikan dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah

karena dengan berpedoman pada isu-isu strategis maka segala permasalahan yang “mungkin”

akan terjadi di masa mendatang dapat diantisipasi sedini mungkin.

Sebagai alat manajerial, perencanaan pembangunan bertujuan untuk memelihara

keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Kotawaringin

Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang

berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Sebagai koordinator, Bappeda Kotawaringin Timur

melakukan kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka

pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan, kualitas dan

kompetensi sumberdaya manusia perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hasil

analisa, telaahan, dan kajian pembangunan sehingga perumusan kebijakan pembangunan daerah

dapat tepat dan terarah. Selain itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan

antara perencanaan dan penganggaran yang ditunjukkan dengan peningkatan sinkronisasi antara

sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika

lingkungan strategis, memperhatikan kekuatan dan kelemahan Bappeda Kabupaten Kotawaringin

Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan

Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka permasalahan dan isu-isu strategis

penyelenggaraan tugas fungsi Bappeda menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan

kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan (2016-2021).

BAB III



34

BAB III

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Kabupaten Kotawaringin Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga perencanaan dan

pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral, dan waktu yang diharapkan dapat

mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara

menyeluruh. Secara normatif, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu

merumuskan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan

pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan

daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah

kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan

yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai

perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep

penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Kualitas penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan. Beberapa

indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan

tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat

partisipatif;

3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain:

DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa, organisasi

profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran; dan

5. Meningkatnya intensitas pendampingan penyusunan perencanaan ditingkat

kecamatan/kelurahan/desa oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan analisis dan lesson learned yang diperoleh dari perencanaan

pembangunan Kotawaringin Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai

berikut:



35

BAB III

1. Terbatasnya kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang perencanaan pembangunan

dan penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan

SDM aparatur pemerintahan. Terbatasnya kompetensi sumberdaya manusia perencana

pembangunan di Bappeda untuk melakukan perencanaan pembangunan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan secara baik dan akuntabel menjadi salah

satu permasalahan yang belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia

yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas

perencanaan pembangunan secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan

pembangunan yang lebih berkualitas, Bappeda masih harus berusaha mengembangkan

kualitas perencana yang dapat melakukan analisis dan kajian mendalam terkait

perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Aparatur pemerintah dituntut menjalankan tugas di bidang masing-masing

dengan lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, dan

menuju pada suatu efisiensi dalam mencapai tujuan daerah maupun nasional. Untuk

itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah dibidang perencanaan

merupakan keharusan mutlak agar dokumen perencanaan dapat disusun lebih

berkualitas dan komprehensif.

2. Belum tersedianya data dan informasi pembangunan yang valid dan berkualitas

Ketersediaan data/informasi yang mendukung perencanaan pembangunan

menjadi faktor penentuan dalam penyusunan Renstra SKPD. Kesiapan data/informasi

sangatlah penting dalam perumusan Renstra SKPD karena data/informasi perencanaan

pembangunan daerah diperlukan sebagai bahan kajian/analisis untuk merumuskan

rancangan Renstra SKPD. Untuk menghasilkan perencanaan yang ideal dan optimal,

maka setiap penyusunan perencanaan harus menggunakan data/informasi yang valid

dan terbaru.

Tanpa data/informasi yang akurat maka perencanaan yang disusun tidak

sepenuhnya tepat sasaran, kurang maksimal dalam pengambilan kebijakan, mengalami

pergeseran penentuan prioritas, dan rentan pemborosan anggaran. Pada akhirnya,

tujuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai

dengan efektif dan efisien.



36

BAB III

3. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang untuk merumuskan perencanaan

pembangunan berbasis kewilayahan (spasial).

Fungsi Bappeda sebagai Tim BKPRD mempunyai kewenangan dalam

perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah sebagai pengguna

dokumen RTRW.

Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang untuk merumuskan

perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan (spasial), menyebabkan kebijakan

pembangunan yang disusun kurang sesuai dengan kondisi dilapangan.

4. Belum optimalnya koordinasi antar bidang

Salah satu tujuan koordinasi adalah sinkronisasi antar bidang untuk

memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan dan layanan Perangkat

Daerah. Bidang-bidang harus saling bekerjasama dan mengoordinasikan setiap

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya menyamakan langkah dan persepsi

terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Kerjasama dan koordinasi harus

dilaksanakan secara efisien agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai sesuai

perencanaan. Apabila koordinasi tidak dilaksanakan oleh bidang-bidang, maka fungsi

bidang di Bappeda akan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan arah dalam

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

5. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan oleh masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan diupayakan untuk mendukung

pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini

dimaksudkan agar masyarakat sebagai objek pembangunan daerah harus dilindungi

dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi.

Perencanaan penting untuk dipahami oleh masyarakat agar masyarakat mengerti apa

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu sehingga

masyarakat dapat menuntut pemerintah daerah jika terdapat program dan kegiatan

pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat harus

berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan,

tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

6. Kurangnya koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan

Koordinasi adalah kerjasama untuk membina hubungan saling

pengertian/pemahaman dalam menjalankan setiap kegiatan sesuai bidangnya masing-

masing dengan tujuan yang sama. Pengendalian dan koordinasi perencanaan



37

BAB III

pembangunan bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan

yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Sistem perencanaan pembangunan

mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada

prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan

(stakeholder). Oleh karena itu, fungsi koordinasi dalam perencanaan sangat penting

dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas demi tercapainya target

pembangunan daerah. Belum efektifnya koordinasi dalam penyusunan program

pembangunan menjadi kendala utama yang harus segera ditangani oleh Bappeda agar

setiap tahapan penyusunan perencanaan menjadi efektif.

7. Belum terlaksananya perencanaan dan monev secara elektronik (eplanning dan e-

monev)

Informasi dan teknologi merupakan salah satu sumberdaya utama yang harus

dikelola dengan baik. Pendayagunaan informasi serta teknologi yang tepat dan sesuai

dengan peruntukannya akan sangat mempengaruhi suatu proses pengambilan

keputusan secara efektif dan mendukung proses perencanaan secara keseluruhan. Saat

ini Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur belum memiliki sistem informasi

perencanaan dan monev secara elektronik. Untuk itu diharapkan kedepan, Bappeda

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki sistem informasi perencanaan secara

elektronik mengingat optimalisasi sistem informasi perencanaan dan monev bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas perencanaan, dapat melakukan

pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data dan bukti melalui decision

supporting system.

8. Belum efektifnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan

Ketidakefektifan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan merupakan

salah satu ciri penyusunan dan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian

dimaksudkan untuk menjamin suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Monitoring bertujuan untuk mengamati/mengetahui

perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya

pemecahannya, sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian

kegiatan antara realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)

terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian,

monitoring, dan evaluasi pembangunan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana



38

BAB III

keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap periode pembangunan

daerah.

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 54 orang pegawai yang

terdiri dari 26 orang pejabat struktural, 29 orang staf dan belum memiliki tenaga

fungsional perencana dan peneliti. Komposisi pegawai tersebut telah sesuai dengan

beban kerja, namun dalam hal penempatan pegawai masih belum sesuai dengan

kebutuhan bidang keahlian yang memerlukan ketepatan metoda analisis, ketepatan

waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian juga dari ketersedian

peralatan pendukung dan pengelolaan aset masih sangat terbatas sehingga dapat

menghambat kinerja sesuai dengan harapan.

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut, kapasitas Bappeda sebagai lembaga

perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu diperkuat agar

dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Faktor

pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Bappeda yang terkait dengan

tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada

Tabel 3.1.Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

Faktor yang MemengaruhiAspek Kajian Kondisi Saat Ini Standar yang

Digunakan Internal Eksternal

Permasalahan Pelayanan

Bappeda

Perencanaan Pembangunan

Pengendalian Pembangunan

Belum optimalnyasinkronisasipenyusunanrencana kegiatanSKPD denganDokumen RPJMD

Belum optimalnyahasil evaluasi danpengendalianpembangunanuntuk dijadikanacuan di dalampenyusunanrencana kegiatan

Persentase SKPD yang menyusunrencana kegiatansesuai dengandokumen RPJMD

Persentase SKPD yang menyusunrencana kegiatan yangmengacu pada hasil evaluasi dan pengendalianpembangunan

Terbatasnya SDM perencana yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel

Motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas

Pemberian penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja

Terbatasnya kualitas sumberdaya aparatur di bidang perencanaan

Koordinasi dengan stakeholders di bidang data masih kurang

Adanya keinginan bersama antar SKPD dan pihak terkait dalam penyeragaman data

Belum tersedianya data dan informasi pembangunan yang valid dan berkualitas



39

BAB III

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah tersebut. Hasil identifikasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur tentang faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi

input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak hanya berdasarkan tinjauan terhadap

kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar

Faktor yang MemengaruhiAspek Kajian Kondisi Saat Ini Standar yang

Digunakan Internal Eksternal

Permasalahan Pelayanan

Bappeda

Kurangnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Tingginya tuntutanmasyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam setiap proses perencanaanpembangunan di daerah

Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan oleh masyarakat

Belum optimalnya peran aktif SKPD terhadap perencanaan

Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program pembangunan Kotawaringin Timur yang lebih baik

Kurangnya koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan

Aplikasi perencanaan yang belum ada

Keterbukaan informasi dan komunikasi

Belum terlaksananya perencanaan dan monev secara elektronik (eplanning dan e-monev)

Hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan pedoman dalam perencanaan yang akan datang

Ketersediaan media komunikasi elektronik yang dapat diakses kapan saja

Belum efektifnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan



40

BAB III

dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

2005-2025 (sesuai UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025)

merupakan kristalisasi komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Kotawaringin

Timur, yaitu:

“Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”

Visi Pembangunan tahun 2016-2021, yang merupakan Visi Bupati dan Wakil

Bupati Kotawaringin Timur terpilih adalah lanjutan visi misi periode 2010-2015. Dengan

mempertimbangkan kondisi daerah, potensi sumberdaya, kondisi sosial ekonomi

maupun kewilayahan, permasalahan pembangunan daerah maupun konflik internal-

eksternal, isu-isu strategis masa datang yang menjadi tantangan, dan setiap peluang

pembangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta tujuan dan sasaran

Pembangunan Jangka Menengah. Daerah disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan

kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang, maka visi dan misi Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam

Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”

Disingkat menjadi Motto : Manis Manasai.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan

dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat

lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di tingkat nasional, regional, maupun

global. Visi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

memiliki nilai strategis dalam pengembangan generasi mendatang. Visi tersebut diharapkan

akan mewujudkan keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten

Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, disusunlah misi

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan memperhatikan kondisi,

permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka

ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur

sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas,

terampil, sehat dan berakhlak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan

sumberdaya manusia (SDM) yang sehat, unggul, kreatif, inovatif,



41

BAB III

mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan humanis, berakhlak mulia,

dan berorientasi masa depan melalui pendidikan yang berkualitas dan

merata dalam rangka membangun Kotim sejahtera.

Misi Kedua : Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui

pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan,

pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan

sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. Hal ini bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan

ekonomi kerakyatan yang tangguh, mendorong aksesbilitas dan

konektivitas antarwilayah, penguatan ketahanan pangan yang berbasis

sumberdaya lokal, mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui

pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan.

Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal

Ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional,

dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta memberi pelayanan

publik yang prima, menciptakan kepastian hukum, dan akuntabilitas

publik.

Misi Keempat: Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan

jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya. Hal ini

bertujuan untuk menguatkan daya saing daerah melalui pengembangan

sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan

budaya yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif.

Penyediaan infrastruktur sebagai penekanan utama menjadi upaya penguatan ekonomi

masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan pembangunan di Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2016–2021 pada 9 (sembilan) prioritas, yaitu :

1. Infrastruktur

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan terpercaya

4. Ketahanan pangan

5. Penguatan pemerintahan desa

6. Pemberdayaan ekonomi

7. Pelestarian lingkungan hidup

8. Penanggulangan Bencana

9. Pariwisata dan Pelestarian Budaya



42

BAB III

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Bappeda

mempunyai peran dan tugas yang sangat krusial dan esensial dalam mendukung

terwujudnya cita-cita tersebut. Keterkaitan visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut terletak di

misi ketiga RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sehingga Bappeda

berusaha memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan

efisien.

Selanjutnya terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dianalisis faktor pendorong dan penghambat

pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap pencapaian visi dan misi

tersebut seperti pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan ProgramBupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021

Faktor Yang MemengaruhiMisi dan Program Bupati Permasalahan

Pelayanan Bappeda Penghambat Pendorong

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak

2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya

1. Terbatasnya data dan informasi dari Perangkat Daerah terkait

2. Belum memadainya kompetensi SDM perencana pada Perangkat Daerah dalam penyusunanrencana kegiatan

3. Masih terdapatnyaproporsi bidang tugas yang tumpang tindihantara fungsi utama dengan fungsi penunjangdan fungsi tambahan

4. Keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan, penganggaran,pelaksanaan danpengawasan belummaksimal

1. Masih tingginya egosektoral pada Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhipelaksanaan koordinasiyang dilakukan oleh Bappeda

2. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi pembangunan secara optimal, sehingga belum terjadi percepatanproses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan

3. Adanya kebijakan-kebijakan baru tidakterakomodir di dalamdokumen perencanaansehingga program yangtelah disepakati menjaditerabaikan

4. Terdapat kewenanganpenanganan urusanpemerintahan yangtumpang tindih

1. Adanya kegiatan Konsultasi Publik, forum Perangkat Daerah dan Musyawarah PerencanaanPembangunan yangmerupakan forum dalam mengakomodasipermasalahan-permasalahanpembangunan di tingkatmasyarakat

2. Telah tersusunnyadokumen RPJPD dan RPJMD Kab. Kotim sebagai produkBAPPEDA, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten

3. Adanya regulasi yangmemberikankewenangan BAPPEDA untuk menyusun dokumen perencanaan



43

BAB III

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, berbagai permasalahan dan tantangan

yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional semakin

berat. Dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global merupakan salah satu

kompleksitas tantangan Bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan.

Percepatan arus informasi dan modal akan berdampak pada meningkatnya

pemanfaatan berbagai sumberdaya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate

change), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit,

terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut

mencerminkan betapa rumitnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa Indonesia sehingga

menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang memiliki tugas dalam perencanaan

pembangunan nasional.

Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis karena perencanaan merupakan

landasan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui pengoptimalan

sumberdaya dan pelibatan para pelaku pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki

kemampuan dalam menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme kementerian/lembaga

(K/L) yang dapat menghambat percepatan target dan tujuan pembangunan nasional.

Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Sesuai

pedoman yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa penyusunan

Renstra Perangkat Daerah perlu memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga.

Untuk itu renstra Bappeda perlu melakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian

PPN/Bappenas.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan

utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu, terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan

RKP) yang berkualitas dan terlaksananya penugasan-penugasan lain dari

Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut



44

BAB III

dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan,

evaluasi, dan koordinasi; dan didukung dengan 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan

anggaran, sumberdaya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja.

Kementerian PPN/Bappenas memiliki Visi 2010-2014 yaitu :

”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang Andal, Kredibel dan Proaktif untuk

Mendukung Pencapaian Tujuan Berbangsa dan Bernegara”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga)

misi sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas, yaitu :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan

pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk

perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang;

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian

PPN/Bappenas.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Sasaran

Jangka Menengah yang akan dicapai 5 tahun ke depan, yaitu :

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu

dan antar fungsi pemerintahan maupun antara perncanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan;

2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan

kebijakan pembangunan nasional.

Terkait dengan sasaran jangka menengah Kementerian PPN/Bappenas tersebut,

terdapat beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Timur yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang saling

tumpang tindih, sehingga terjadi salah pemahaman dalam menerjemahkan dan

melaksanakan peraturan tersebut;

2. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat seperti new inisiative yang sering

mengabaikan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakannya.

Secara jelas identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

berdasarkan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas beserta faktor penghambat dan

pendorongnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.



45

BAB III

Tabel 3.3Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Sasaran Renstra K/L

dan Renstra Bappeda Provinsi

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentu perlu mendapat

dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Demikian

juga dengan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur harus memiliki tujuan untuk

mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan

pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan pembangunan yang

terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan

lingkungan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek

penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap

pada batas-batas kewajaran.

Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan wilayah, diperlukan

landasan utama pembangunan, yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan tata ruang yang ditujukan untuk pelindungan fungsi ruang dan pencegahan

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan

produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.

Faktor yang MemengaruhiSasaran Renstra Bappenas

Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Penghambat Pendorong

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang saling tumpang tindih, sehingga terjadi salah pemahaman dalam menerjemahkan dan melaksanakan peraturan tersebut

2. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat seperti new inisiative yang sering mengabaikan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakannya

1. Terbatasnya SDM perencana pembangunan yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel

2. Belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi dari instansi terkait terutama untuk wilayah kecil, termasuk data mikro

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, yang berimplikasi terhadap semakin besarnya peran BAPPEDA dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur

2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan SKPD

3. Adanya partisipasi aktif pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah



46

BAB III

Melalui instrumen ini, daya dukung lingkungan dari suatu wilayah menjadi pertimbangan

yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai

dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan

daerah kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (RTRW)

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun

2015.

Dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2035, telah dirumuskan

sistem perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal

promosi (PKLp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat

Pelayanan Lingkungan (PPL). Dengan Kota Sampit yang ditetapkan sebagai Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRWN dan RTRWP serta adanya kawasan strategis

provinsi di kabupaten, diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi kabupaten di

masa depan.

Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Timur didasarkan pada faktor-faktor

yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun

mikro wilayah (bersifat internal). Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah

Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini maupun di masa yang akan datang, dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

1. Potensi

a. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten terpenting di

Provinsi Kalimantan Tengah karena secara ekonomis merupakan kabupaten yang

relatif maju. Posisinya yang sangat strategis yaitu terletak di tengah-tengah Provinsi

Kalimantan Tengah;

b. Posisi strategis ini membuat Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi urat nadi serta

transit perekonomian dan perdagangan bagi kota-kota seperti Pangkalan Bun,

Sukamara, Lamandau, Kasongan, dan Palangkaraya. Hal ini akan menarik

perekonomian dari kabupaten yang ada di sekitar wilayah Kotawaringin Timur;

c. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki karakteristik geografis dan kedudukan

yang sangat strategis dengan keanekaragaman ekosistem dan potensi sumberdaya

alam;

http://kampoengue.blogspot.com/2012/05/kalimantan.html



47

BAB III

d. Potensi budaya yang beragam menjadi aset berharga bagi Kabupaten Kotawaringin

Timur untuk memperkaya khasanah seni dan budaya. Hal ini ditunjang oleh kondisi

topografi yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, dan perbukitan sehingga

memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.

2. Permasalahan

a. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam yang potensial dan pengendalian

pemanfaatan ruang;

b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, seperti masalah

kebakaran hutan atau lahan dan kabut asap yang setiap tahun terjadi di Kabupaten

Kotawaringin Timur;

c. Besarnya potensi pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Timur namun belum

didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta

kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

Berdasarkan kecenderungan tersebut diatas, maka penataan ruang wilayah Kabupaten

Kotawaringin Timur bertujuan :

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan

meliputi :

1. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan, melalui :

a. Memastikan dan menegaskan batas antara kawasan budidaya non hutan dengan

kawasan hutan untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan

investasi;

b. Mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait rencana program

pembangunan yang melewati atau berada dalam kawasan hutan;

c. Mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait pemanfaatan ruang atau

program pembangunan eksisting yang melewati atau berada dalam kawasan hutan;

“Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang bersinergi dengan kawasan hutan, dengan keseimbangan pemanfaatan ruang

berkelanjutan yang berbasiskan pengembangan pertanian, industri pengolahan dan pelayanan transportasi demi tercapainya

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam”.



48

BAB III

d. Memanfaatkan secara optimal ketentuan yang berlaku pada kawasan hutan

produksi agar bisa dikelola sendiri oleh masyarakat maupun pemerintah daerah

tanpa merusak dan merubah peruntukan hutan; dan

e. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka

pemulihan fungsi kawasan hutan terutama hutan lindung.

2. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dengan

mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian

sumberdaya alam, melalui :

a. Memastikan dan menegaskan batas antara kawasan yang mempunyai fungsi

lindung dan kawasan budidaya;

b. Memilih bentuk pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan kesesuaian lahan

dan kriteria teknis yang ditentukan;

c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang peruntukan budidaya yang telah ada dengan

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

d. Menjaga dan melestarikan kawasan lindung yang telah ditetapkan;

e. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian kerusakan dan

pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan; dan

f. Memilih penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan

pemanfaatan ruang.

3. Pengembangan pertanian dalam arti luas, melalui :

a. Meningkatkan penggunaan teknologi dan intensifikasi pertanian untuk

peningkatan produksi pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan;

b. Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan;

c. Menambah area baru untuk pengembangan pertanian dengan mengacu kesesuaian

lahan dan kriteria teknis yang ditentukan pada lahan-lahan yang belum

dibudidayakan dalam kawasan non hutan; dan

d. Menetapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan di Wilayah Kecamatan

Teluk Sampit dengan melengkapi fasilitas perdagangan, pusat koleksi distribusi,

dan infrastruktur pendukung.

4. Pengembangan industri pengolahan, melalui :

a. Mengembangkan variasi produksi olahan dari komoditas pertanian;

b. Membatasi pengiriman bahan baku mentah produk komoditas perkebunan dan

pertambangan keluar wilayah Kabupaten sebelum diolah menjadi bahan setengah

jadi atau bahan jadi;



49

BAB III

c. Menetapkan suatu kawasan industri di Bagendang dan mengalokasikan semua

kegiatan industri besar pada kawasan tersebut;

d. Membentuk perusahaan daerah atau bekerjasama dengan investor untuk

mengelola kawasan industri; dan

e. Memperlancar sirkulasi aliran barang dari kawasan perkebunan dan pertambangan

menuju kawasan industri.

5. Pengembangan pelayanan transportasi, melalui :

a. Memantapkan status dan peran Pelabuhan Sampit dan Pelabuhan Multipurpose

Bagendang sebagai pelabuhan utama di Provinsi Kalimantan Tengah;

b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Pelabuhan Sampit sebagai

pelabuhan penumpang;

c. Meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Multipurpose Bagendang sebagai

pintu gerbang keluar dan masuknya barang baik nasional maupun internasional;

d. Membangun sistem jaringan perkeretaapian dari kawasan perkebunan dan

pertambangan untuk mengangkut hasil produksi menuju kawasan industri

Bagendang;

e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Bandar Udara H. Asan Sampit;

f. Meningkatkan status dan peran Bandar Udara H. Asan Sampit dalam tatanan

kebandarudaraan di Provinsi Kalimantan Tengah;

g. Meningkatkan konektivitas pusat-pusat kegiatan dalam kabupaten secara hierarki

yaitu antara PKW–PKL–PPK–PPL; dan

h. Mengembangkan terminal penumpang tipe B (AKDP) di jalan lingkar utara

Sampit.

6. Pemanfaatan ruang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat, melalui :

a. Meningkatkan produktivitas dan nilai jual hasil komoditas masyarakat dengan

perluasan lahan pertanian dan pengembangan kawasan industri;

b. Mengakomodir pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan

ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c. Memperkuat pemasaran hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan

pertambangan melalui pengembangan kawasan industri dan agropolitan;

d. Melibatkan peran serta masyarakat lokal secara aktif dalam kegiatan pemanfaatan

ruang yang dilakukan, terutama oleh pelaku usaha;

e. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana; dan



50

BAB III

f. Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membuat regulasi dan terlibat

secara aktif terkait pemanfaatan ruang yang dapat meningkatkan pendapatan asli

daerah sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, melalui :

a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus

pertahanan dan keamanan;

b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar

kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;

c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di

sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan

tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan

d. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Tata ruang kewilayahan dalam pelaksanaan beberapa Perangkat Daerah yang

diformulasikan secara kewilayah yang diamanatkan dalam oleh Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi beberapa program :

1. Program pembentukan struktur ruang kota;

2. Program perkuatan system hirarki pusat pertumbuhan kota;

3. Program peningkatan berfungsinya kawasan lindung wilayah;

4. Program peningkatan berfungsinya kawasan budidaya wilayah;

5. Program peningkatan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kotawaringin Timur;

6. Program peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

sebagai pusat pengembangan agribisnis dan agriindustri serta jasa perdagangan tingkat

regional;

7. Program penyususnan rencana detail tata ruang kota;

8. Program peningkatan perijinan bangunan;

9. Program penyusunan rencana pengelolaaan dan pemantauan lingkungan hidup;

10. Program koordinasi penataan ruang dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi.

Dengan adanya dampak yang ditimbulkan maka kedepannya diperlukan RTRW

dan KLHS yang berhubungan dengan sistem perencanaan baik di daerah, provinsi bahkan

nasional sehingga dalam perencanan kajian lingkungan hidup strategis yang berkaitan

dalam konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup perlu mendapat dukungan secara

berkelanjutan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, didukung

dengan substansi program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana alam



51

BAB III

yang dikaitan dengan iklim global yang tidak menentu. Dengan memperhatikan kondisi

daerah khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur disamping adanya program diatas,

permasalahan ini tidak akan dapat diatasi tanpa adanya komitmen dari tingkat

Pemerintahan Pusat sampai dengan Pemerintahan Desa serta dukungan seluruh lapisan

masyarakat.

Dalam menanggulangi permasalahan di atas, selain komitmen dan partisipasi dari

semua pihak, dukungan dana juga sangat penting. Untuk itu, secara lintas perangkat daerah

kegiatan prioritas yang diprogramkan adalah :

1. Pemeliharaan saluran drainase Kota Sampit

2. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan

3. Penataan Ruang Terbuka Hijau

Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi yang

memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, akan berdampak kepada kerusakan lingkungan

hidup apabila tidak disertai dengan aturan-aturan yang memihak pada pelestarian

lingkungan hidup. Untuk itu, kegiatan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan

pembinaan dalam pelaksanaan AMDAl. UKL-UPL bagi semua kegiatan baik yang

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta mutlak dilaksanakan.

Secara lebih jelasnya keterkaitan permasalahan pelayanan Bappeda berdasarkan

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur beserta faktor

penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Faktor yang MemengaruhiRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.

Kotawaringin Timur


Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdapat di Kota Sampit, meliputi Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan Kecamatan Seranau

Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu

Kualitas aparatur perencana belum memadai

Potensi sebagai pusatperdagangan dan jasa,pusat pemerintah kabupaten serta sebagai kawasan pengembangan industri, pariwisata, kehutanan, perkebunan dan pertanian dan pertambangan

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) diarahkan pada Samuda, Parenggean, dan Simpang Sebabi

Tidak optimalnya koordinasi antar SKPD/Instansi sehinggakesesuaian rencana dengan implementasi masih rendah

Hasil pengendalian danevaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan perencanaan

Potensi sebagai pusatpengembangan perdagangan dan jasa, infrastruktur, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan



52

BAB III

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena

atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi

berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara

bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, memperhatikan hasil telaahan dan

analisis, serta mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda pada

masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, dapat dirumuskan isu-isu strategis Bappeda

Kabupaten Kotawaringin Timur :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana dan peneliti untuk

melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan dan

penelitian/pengembangan pembangunan daerah;

2. Optimalisasi kelembagaan perencanaan dan kelitbangan pembangunan melalui

peningkatan kapasitas;

3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan

daerah;

4. Konsistensi antar dokumen perencanaan;

5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak

sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang

membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

Faktor yang MemengaruhiRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.

Kotawaringin Timur


Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdapat di Bagendang, Ujung Pandaran, Bapinang, Kota Besi, Cempaka Mulia, Pundu, Tumbang Penyahuan, Tumbang Kalang, Kuala Kuayan, Tumbang Mangkup, dan Luwuk Sampun

Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu


Potensi sebagai pusatpengembangan perdagangan dan jasa, infrastruktur, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diarahkan ke Gunung Makmur, Beringin Agung, Lempuyang, Tangar, Bagendang Tengah, Pelantaran, Tumbang Sangai, dan Tumbang Batu

Belum optimalnyaperencanaan kewilayahan terpadu


Potensi sebagai pusatpengembangan faslitas pendidikan dan olah raga, infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa



53

BAB III

7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun

secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian

perencanaan pembangunan;

8. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan

aksesibel;

9. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program–program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

10. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi demi menghasilkan informasi dan

data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi; dan

11. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang, urusan

dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.



54

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi

Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab

sebelumnya, maka Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga

perencanaan pembangunan di daerah untuk mendukung perencanaan nasional, dituntut

untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana

pembangunan.

Perumusan visi dan misi jangka menengah merupakan salah satu tahap penting

dalam penyusunan dokumen Renstra. Visi dan misi tersebut akan menjadi fondasi awal

kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait bidang masing-masing

serta menjadi target-target kinerja untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Visi akan menjelaskan arah pembangunan daerah yang ingin dicapai di masa depan

(clarity of direction) yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai

target masa depan yang diharapkan akan mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan

dalam pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan misi adalah rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi sehingga tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil. Misi

yang harus diemban merupakan dasar dari sasaran pembangunan oleh pemerintah daerah

sekaligus mengawali penyusunan program/kegiatan dalam perencanaan kinerja

kelembagaan.

4.1.1.Visi Kabupaten Kotawaringin Timur

Melalui penyusunan rencana pembangunan daerah, Bappeda harus memberikan

kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan RKPD.

RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur sejalan dengan tahapan pembangunan ke-III,

maka Visi Pembangunan Tahun 2016-2021 adalah lanjutan visi misi periode 2010-2015.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah disesuaikan dengan kondisi

BAB IV



55

BAB IV

“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing

dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”

yang ada saat ini dan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang. Adapun visi dan

misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah :

Disingkat menjadi Motto : Manis Manasai.

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 diharapkan

dapat mewujudkan keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten

Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten

Kotawaringin Timur. Visi yang ingin dicapai adalah terwujudnya masyarakat yang

Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Relegius, Kebersamaan,

Aman dan Sejahtera. Terdapat penambahan kata “Kebersamaan” yang merupakan

keinginan Bupati dan Wakil Bupati dalam mengimplementasikan semboyan Kabupaten

Kotawaringin Timur yaitu Habaring-Hurung. Penjabaran Visi tersebut diatas adalah

sebagai berikut :

1. Madani adalah masyarakat yang maju, tercermin dari masyarakat yang beradab dan

mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-

prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

2. Dinamis adalah masyarakat yang mampu mengimbangi dan menyesuaikan diri dengan

kemajuan zaman secara cepat dan bijaksana dengan cara bekerja keras untuk

memenuhi kebutuhannya.

3. Mandiri dan Berdaya Saing memiliki arti bahwa masyarakat Kabupaten

Kotawaringin Timur akan berkembang dengan baik di masa depan dengan kekuatan

yang dimiliki dan tidak sepenuhnya tergantung pada daerah lain dan masyarakat yang

profesional, kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor, adanya kepastian hukum dan

iklim usaha yang kondusif bagi penanaman investasi berskala kecil, menengah dan

besar sehingga mampu bersaing.



56

BAB IV

Tabel 4.1Visi dan Misi Kepala Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tugas pokok dan fungsi dalam

perencanaan dan penelitian/pengembangan pembangunan, mempunyai peran dan posisi

strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana terlihat

pada Tabel 4.1 diatas.

Keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi

Kabupaten Kotawaringin Timur seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021. Untuk menjadikan Bappeda yang

visioner, banyak aspek yang harus menjadi perhatian karena hal ini berkaitan dengan

keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan dan

penelitian/pengembangan pembangunan serta menjadi lokomotif pembangunan di

Kabupaten Kotawaringin Timur.

4.1.2.Misi Kabupaten Kotawaringin Timur

Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dan berdasarkan perumusan misi, dapat dituangkan

melalui 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan

berakhlak;

2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur,

pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan

pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;

VISI MISI

1. Meningkatkan kalitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.

2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera

4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya



57

BAB IV

4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri

pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Untuk Bappeda sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya maka misi

yang diusung adalah misi yang ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

efektif dan efisien. Hubungan dari ketiga misi tersebut dalam mencapai visi Kabupaten

Kotawaringin Timur Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1 Hubungan Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur

“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak

Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan

pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata

dan budaya



58

BAB IV

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan

urusan sesuai dengan kewenangan daerah serta penjabaran dari visi dan misi RPJMD

Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Penetapan tujuan

dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dan

potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumberdaya dan potensi dalam

organisasi harus mempunyai core-competencies untuk mencapai tujuan dan sasaran

kelembagaan.

Tujuan merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis sehingga

perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun

waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga

merupakan effort dalam mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah seperti

yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Tujuan jangka menengah ditetapkan

dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan

misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang

ingin diraih pada masing-masing misi.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan Renstra

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan pada rincian

sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang efektif dan efisien, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur harus

meningkatkan efektifitas pada setiap progress perencanaan pembangunan sehingga

kualitas perencanaan tetap terjaga dan berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas

merupakan dasar yang harus diperkokoh agar sistem perencanaan pembangunan

menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, pembangunan yang dilakukan perlu

direncanakan dengan baik sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat menghasilkan

nilai tambah bagi masyarakat. Pembangunan daerah yang berlandaskan perencanaan

akan memiliki kelebihan jika dilaksanakan secara maksimal dengan sistem

pengendalian serta evaluasi yang optimal.



59

BAB IV

Tujuan dari elemen ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan yang berkelanjutan dalam lingkup pembangunan yang efektif terhadap

program/kegiatan yang direncanakan.

2. Meningkatnya Mutu Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Aplikatif

Seiring dengan adanya otonomi daerah dan semangat reformasi, perencanaan

pembangunan yang baik hendaknya berawal dari realitas sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat, serta harus aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam

kaitan ini, suatu proses perencanaan pembangunan hendaknya disusun dengan

melibatkan masyarakat yang terkait (stakeholders).

3. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Dalam tahapan perencanaan merupakan suatu rangkaian terpadu yang disusun

dengan mempertimbangkan segala hal teknis maupun non teknis hingga kuantitatif

maupun kualitatif. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana untuk menyusun dokumen

perencanaan, salah satunya adalah data atau informasi kondisi pembangunan daerah.

Data atau informasi merupakan acuan awal bagi setiap analisis yang berujung pada

pengambilan keputusan oleh Bappeda, berupa perencanaan pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, data atau informasi harus memiliki beberapa

persyaratan, antara lain valid, obyektif, uptodate, memiliki metodologi yang bisa

dipertanggungjawabkan, hingga sesuai dengan keadaan di lapangan. Pentingnya kualitas

data maupun informasi ini akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan baik

dari segi konten hingga target-target yang akan dicapai.

4. Menyediakan hasil kajian/penelitan yang aplikatif dan aspiratif bagi kebijakan

pembangunan daerah dan kegiatan penelitian sumberdaya dan potensi daerah.

Agar pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arah

kebijakan pembangunan daerah, diperlukan data yang tepat dan akurat baik untuk

pengukuran kondisi saat ini maupun keperluan proyeksi rencana dimasa yang akan

datang. Kebijakan yang disusun pemerintah hendaknya berdasarkan hasil penelitian atau

kajian ilmiah dalam seluruh aspek.

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Bappeda

dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari keempat tujuan Renstra

Bappeda, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan

spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan



60

BAB IV

pembangunan selanjutnya. Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. Tujuan pertama, “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan

Berkelanjutan” dapat dicapai dengan sasaran :

a. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan

indikator sebagai berikut :

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA;

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA;

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP;

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.

2. Tujuan kedua, “Meningkatnya Mutu Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan

Aplikatif” dapat dicapai dengan sasaran :

a. Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dengan indikator

sebagai berikut :

Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen

RKPD;

Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

b. Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan, dengan indikator sebagai berikut :

Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD;

Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra;

Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja.

3. Tujuan ketiga, “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Penyusunan

Dokumen Perencanaan”, dapat dicapai dengan sasaran :

a. Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan, dengan indikator sebagai

berikut :

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten;

Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 % ).

4. Tujuan keempat, “Menyediakan Hasil Kajian/Penelitian yang Aplikatif dan Aspiratif Bagi

Kebijakan Pembangunan Daerah serta Kegiatan Penelitian Sumberdaya dan Potensi Daerah”,

dapat dicapai dengan sasaran :

a. Terpublikasinya hasil kajian/penelitian, dengan indikator sebagai berikut :

Jumlah publikasi berkala yang diterbitkan.

b. Tersedianya hasil kajian/penelitian untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah,

dengan indikator sebagai berikut :

Jumlah dokumen hasil kajian/penelitian.



61

BAB IV

c. Memantapkan Kelembagaan IPTEK, dengan indikator sebagai berikut :

Hasil rekomendasi kelembagaan IPTEK untuk daerah.

d. Tersusunnya rumusan strategis dan rekomendasi kebijakan penguatan SIDa, dengan

indikator sebagai berikut :

Penetapan dan pengembangan klaster inovasi di Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA

Target Kinerja Pada Tahun No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERBUP

2perbup

2perbup

2 perbup

2 perbup

2 perbup

2perbu

p

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.

Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD

30% 50% 50% 50% 50% 50%

Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan

Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja PD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan

Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Persentase PD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 % )

95% 95% 95% 95% 95% 95%



62

BAB IV

4.

Menyediakan Hasil Kajian/ Penelitian yang Aplikatif dan Aspiratif bagi kebijakan pembangunan daerah dan kegiatan penelitian sumberdaya dan potensi daerah

Terpublikasinya hasil kajian/penelitian

Jumlah publikasi berkala yang diterbitkan

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Tersedianya hasil kajian/penelitian untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah

Jumlah dokumen hasil kajian/penelitian

0 2 2 2 2 2

Memantapkan Kelembagaan IPTEK

Hasil rekomendasi kelembagaan IPTEK untuk daerah

0 1 1 1 1 1

Tersusunnya rumusan strategis dan rekomendasi kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Kajian tentang penetapan dan pengembangan klaster inovasi di Kabupaten Kotawaringin Timur

0 0 1 1 1 1

Sumber : RPJMD Kab. Kotim 2016-2021

4.3. Strategi Dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda dalam rangka mewujudkan

keberhasilan pembangunan daerah, Bappeda harus memilik acuan agar pelaksanaan tugas

tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik

oleh aparatur maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu rencana pembangunan yang

berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan

pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur. Oleh karena itu penentuan strategi yang

tepat menjadi sangat penting.



63

BAB IV

Tabel 4.3Penentuan Alternatif Strategi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Analisis Lingkungan Eksternal Peluang (Opportunity - O) Tantangan (Threat – T)

Analisis Lingkungan Internal

1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;

2. Pesatnya perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur di berbagai sektor pembangunan;

3. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas.

1. Inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan;

2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain;

3. Perkembangan kawasan/wilayah Kabupaten tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;

4. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan;

Kekuatan (Strength - S) Strategi S - O Strategi S - T

1. Terlaksanakannya tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai;

2. Potensi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;

3. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai;

4. Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah mulai dibangun dan dikembangkan.

1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas;

2. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai partner pembangunan;

3. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Memberdayakan peran SDM aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan;

2. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi tuntutan masyarakat yang ingin 'instan' terhadap hasil pembangunan;

3. Menyusun dokumen perencanaan yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial

Kelemahan (Weakness - W) Strategi W - O Strategi W – T

1. Masih kurangnya SDM aparatur yang memiliki skill dan kompetensi sebagai perencana dan peneliti;

2. Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan;

3. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda disebabkan karena lemahnya pemahaman mengenai kebutuhan Perangkat Daerah.

1. Mengembangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang mengikuti diklat fungsional;

2. Mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan yang handal guna mendukung tingkat partisipasi dunia usaha dan investor dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk-produk perencanaan.

1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana dan peneliti untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan;

2. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untuk menerapkan standar pelayanan minimal yang belum tersedia;

3. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Sumber : RPJMD Kab. Kotim 2016-2021



64

BAB IV

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan

dari seluruh kebijakan dan program yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan

efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskanlah strategi dan arah

kebijakan Bappeda untuk tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Sasaran,

strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan guna

mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran pembangunan daerah adalah sebagai

berikut :

Tabel 4.4Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera

Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Strategi 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunanStrategi 2 : Mensinergikan antara perencanaan dan penganggaran

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan Strategi 3 : Mensinergikan

perencanaan pembangunan dengan tata ruang

Penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan


Strategi 4 : Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang; Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Strategi 5 : Mengakomodir program-program RPJMD ke dalam RKPD

Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan

Strategi 6 : Mengakomodir program-program RPJMD ke dalam Renstra PD

Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah

Meningkatnya Mutu Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Aplikatif

Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan

Strategi 7 : Mengakomodir program- program RKPD ke dalam Renja PD

Menjaga konsistensi perencanaan tahunan

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Penyusunan Dokumen Perencanaan


Strategi 8 : Melaksanakan monitoring capaian pembangunan

Peningkatan kualitas laporan pembangunan

Strategi 9 : Melaksanakan monev tepat waktu

Strategi 10 : Menyusun laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Peningkatan kualitas monev

Menyediakan Hasil Kajian/Penelitian yang Aplikatif dan Aspiratif bagi Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Penelitian Sumberdaya Potensi Daerah


Strategi 11 : Meningkatkan kualitas hasil kajian/penelitian yang dipublikasikan

Menyusun perencanaan kajian dan publikasi yang lebih aplikatif

Meningkatkan



65

BAB IV

partisipasi stakeholder terkait


Strategi 12 : Menyusun kajian yang aplikatif sesuai isu strategis yang berkembang

Melakukan identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat dan isu-isu lain berkaitan pembangunan daerahMeningkatkan kualitas SDM di bidang Litbang

Memantapkan kelembagaan IPTEK

Strategi 13 : Meningkatkan kegiatan IPTEK di masyarakat melalui lembaga Dewan Riset Daerah (DRD) dan Jaringan Penelitian (Jarlit)

Optimalisasi peran DRD dan Jarlit dalam menghasilkan kajian/penelitian yang bermanfaat bagi pembangunan daerah


Strategi 14 : Menyusun roadmap SIDa dan usulan rekomendasi kebijakan

Membangun sinergi antar stakeholder terkait dalam rangka pengembangan dan penguatan SIDa

Sumber : RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021



66

BAB VBAB V

RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Secara umum pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara

bertahap sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu,

dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana

strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan

visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, disusun

langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan

daerah kurun waktu lima tahun (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus

dijabarkan sesuai kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program

pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016- 2021.

Sebagai lembaga atau instansi perencanaan, penetapan rencana program dan kegiatan

prioritas beserta indikator kinerja Bappeda disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin

Timur periode 2016-2021. Penetapan program-program yang termuat dalam Renstra disesuaikan

dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundangan

terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda. Program dan kegiatan prioritas dimaksudkan untuk

mendukung pelaksanaan tugas utama Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam proses

perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

5.1. Rencana Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Program pembangunan

merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang mana semua muara

program akan mencapai tujuan pembangunan daerah. Rumusan kebijakan yang tepat

BAB V



67

BAB VBAB V

akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang

akan dihadapi dan diselesaikan oleh Bappeda dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama

maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah

pada “garis finish” yang sama yakni pembentukan Bappeda sebagai lembaga perencana

pembangunan daerah berkualitas.

Program-program yang disusun merupakan kumpulan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun berjalan secara

terpadu dan sistematis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut program-program Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang disusun untuk

mencapai visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur :

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

No. Strategi/Arah Kebijakan Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

S1: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan

1.Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD , yang telah ditetapkan dengan PERDA

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD , yang telah ditetapkan dengan PERDATersedianya dokumen perencanaan RKPD , yang telah ditetapkan dengan PERBUPPenjabaran program RPJMD kedalam RKPD

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

3.

Penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Tersedianya dokumen perencanaan sosial dan budaya

S3: Mensinergikan Perencanaan dengan Tata Ruang

4.Penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Tersedianya dokumen kajian perencanaan wilayah dan SDA

Sasaran Terpublikasinya Hasil Kajian/Penelitian untuk Mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah

S11: Meningkatkan Kualitas Hasil Kajian/Penelitian yang DipublikasikanS12: Menyusun Kajian yang Aplikatif Sesuai Isu Strategis yang Berkembang

5. Menyusun perencanaan kajian dan publikasi yang lebih aplikatif

Program Penelitian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan

Tata kelola pemerintahan yang efetif, demokratis dan terpercaya

Sasaran Terlaksananya Pembangunan Sesuai dengan Perencanaan

S8: Melaksanakan Monitoring Capaian Pembangunan

6. Peningkatan Kualitas Laporan Pembangunan

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Ketersediaan jenis data/informasi di bidang pembangunan



68

BAB VBAB V

5.2. Rencana Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Timur, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup :

A. Program dan Kegiatan yang terkait Perencanaan Pembangunan

Program ini merupakan program yang digunakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin

Timur dalam merencanakan pembangunan daerah.

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk mencapai visi dan misi

Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

Penyusunan Rancangan RPJMD;

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;

Penetapan RPJMD;

Penyusunan Rancangan RKPD;

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;

Penetapan RKPD;

Penyusunan Renstra;

Revisi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur;

Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan;

Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan;

Revisi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;

Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026;

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;

Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas; dan

Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional.

3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Kotawaringin Timur;

Koordinasi Perencanan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan;

Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Timur.



69

BAB VBAB V

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No.

1 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025.

5. Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah

Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan;

Penguatan Kelembagaan IPTEK;

Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah.

6. Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan;

Publikasi Hasil Pembangunan; dan

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan

Daerah (SIMPPD).

7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

B. Program dan Kegiatan Teknis/Manajerial Bersama

Program ini merupakan program yang dapat digunakan oleh setiap Perangkat Daerah

baik secara teknis maupun manajerial. Program dan kegiatan teknis atau manajerial yang

dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

Penyediaan Makanan dan Minuman;

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;



70

BAB VBAB V

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor;

Pengadaan Mobil Jabatan;

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

Pengadaan Meubelair;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair;

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; dan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.3. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat

berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan

meliputi sumberdaya manusia, dana, dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan akan tercapai dari suatu kegiatan

baik berupa produk jasa fisik maupun non fisik seperti produk perencanaan pembangunan,

hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan.

Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholders dan

masyarakat.



71

BAB VBAB V

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun

negatif akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya, pendapatan rumah tangga

meningkat (persen/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat

(persen), dan sebagainya.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh BAPPEDA

pada periode lima tahun kedepan adalah penekanan kepada indikator keluaran (output) dan

hasil (outcome) dari program dan kegiatan perencanaan serta kajian strategis pembangunan.

Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja,

indikator sasaran, dan pagu indikatif. Program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten

Kotawaringin Timur yang direncanakan pada periode Tahun 2016–2021 dapat dilihat pada

Lampiran Tabel 5.2 yang bersumber dari Tabel T-IV C.28.



72

BAB V

Tabel 5.2Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan Peratkat Daerah

Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanaan administrasi perkantoran dalam rangka pelaksanaan tupoksi

92.40% 85.00% 2,526,015,643 85.00% 2,034,187,500 85.00% 2,215,415,000.00 85.00% 2,182,129,850 85.00% 2,192,810,500 85.00% 2,192,742,450 85.00% 13,343,300,943 Bappeda Sampit

1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumalah surat bermaterai yang dilayani per tahun

Tidak dianggarkan 0 0 100 Buah 2,700,000 100 Buah 2,700,000.00 100 Buah 1,850,000 100 Buah 1,850,000 100 Buah 1,850,000 500 Buah 10,950,000 Bappeda Sampit

1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor pertahun

Terpenuhi 2 Jasa 321,971,882 2 Jasa 263,744,000 2 Jasa 341,500,000.00 2 Jasa 345,500,000 2 Jasa 345,520,000 2 Jasa 345,550,000 2 Jasa 1,963,785,882 Bappeda Sampit

1 06 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Tidak dianggarkan 0 0 2 Jasa 6,500,000 2 Jasa 7,500,000.00 2 Jasa 40,000,000 2 Jasa 40,000,000 2 Jasa 40,000,000 2 Jasa 134,000,000 Bappeda Sampit

1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan yang dipelihara

Terpenuhinya sesuai kebutuhan

33 kendaraan

roda dua dan 1 mobil

operasional

83,476,800 33 kendaraan roda dua

dan 1 mobil

operasional


dan 1 mobil

operasional

87,500,000.00 33 kendaraan roda dua

dan 1 mobil

operasional


dan 1 mobil

operasional


dan 1 mobil

operasional


dan 1 mobil

operasional

543,476,800 Bappeda Sampit

1 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu

Terpenuhi 24 Dokumen 158,640,000 24 Dokumen

95,000,000 24 Dokumen

110,500,000.00 24 Dokumen

180,000,000 24 Dokumen

180,000,000 24 Dokumen

180,250,000 24 Dokumen


1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan

Ada ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan

3.625 M² 106,262,646 2.845 M² 85,000,000 3.021 M² 105,000,000.00 3.062 M² 116,200,000 3.062 M² 116,200,000 3.062 M² 116,500,000 18.677 M² 645,162,646 Bappeda Sampit

1 06 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan

Pemeliharaan sesuai kebutuhan

3 Unit 3,089,830 3 Unit 25,000,000 3 Unit 25,000,000.00 3 Unit 3,200,000 3 Unit 3,200,000 3 Unit 3,260,000 18 Unit 62,749,830 Bappeda Sampit

1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah yang terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Adanya stock opname ATK

60 Pegawai 81,591,900 60 Pegawai

79,910,000 60 Pegawai

79,910,000.00 60 Pegawai

83,250,000 60 Pegawai

83,250,500 60 Pegawai

83,500,000 60 Pegawai


1 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan


300.000 Lembar

97,961,250 315.000 Lembar

79,525,000 365.000 Lembar

79,525,000.00 389.000 Lembar

99,000,000 400.000 Lembar

99,250,000 400.000 Lembar

99,250,000 2.169.000 Lembar


1 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah koponen instalasi listrik penerangan yang disediakan


10 Item 15,325,335 12 Item 19,900,200 13 Item 20,000,000.00 12 Item 16,000,000 11 Item 16,000,000 11 Item 16,000,000 69 Item 103,225,535 Bappeda Sampit

1 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Tidak ada kegiatan 0 0 0 5,500,000 3 Item 5,000,000.00 3 Item 5,350,000 3 Item 5,350,000 3 Item 5,350,000 12 Item 26,550,000 Bappeda Sampit

1 06 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

Tidak ada kegiatan 0 0 0 0 3 Item 10,000,000.00 3 Item 12,500,000 3 Item 12,520,000 3 Item 12,560,000 12 Item 47,580,000 Bappeda Sampit

1 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan


9.370 Ekseplar

59,400,000 9.370 Ekseplar

56,280,000 9.370 Ekseplar

56,280,000.00 9.370 Ekseplar

60,250,000 9.370 Ekseplar

60,250,000 9.370 Ekseplar

60,500,000 56.220 Ekseplar


Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

(4)

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (2016)

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

LokasiTahun-1 (2016) Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



73

BAB V

1 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk pegawai per tahun


60 Pegawai 306,600,000 60 Pegawai

150,000,000 60 Pegawai

150,000,000.00 60 Pegawai

290,250,000 60 Pegawai

290,000,000 60 Pegawai

290,500,000 60 Pegawai

1,477,350,000 Bappeda Sampit

1 06 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri


65 Kali 841,496,000 35 Kali 755,128,300 34 Kali 785,000,000.00 35 Kali 591,500,000 36 Kali 596,320,000 37 Kali 593,852,450 242 Kali 4,163,296,750 Bappeda Sampit

1 06 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri


23 Kali 450,200,000 50 Kali 300,000,000 50 Kali 350,000,000.00 20 Kali 249,779,850 20 Kali 255,600,000 20 Kali 256,320,000 126 Kali 1,861,899,850 Bappeda Sampit

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan Peratkat Daerah

Meningkatnya cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan tupoksi kelembagaan

93.70% 85.00% 2,406,631,882 85.00% 464,400,000 85.00% 382,940,000.00 85.00% 492,000,000 85.00% 477,700,000 85.00% 479,210,000 85.00% 4,702,881,882 Bappeda Sampit

1 06 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun

Tidak dianggarkan 0 0 2 buah gazebo

0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Bappeda Sampit

1 06 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang disediakan

Terpenuhi sesuai kebutuhan

7 Buah 1,610,000,000 1 buah 0 0 - 0 - 0 - 0 0 7 Buah 1,610,000,000 Bappeda Sampit

1 06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan

Tidak dianggarkan 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Bappeda Sampit

1 06 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah kelengkapan rumah jabatan/dinas yang disediakan


1 06 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan


6 Item 163,600,000 6 item 55,000,000 3 Item 5,500,000.00 4 Item 65,000,000 4 Item 65,050,000 5 Item 65,800,000 24 Item 419,950,000 Bappeda Sampit

1 06 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia


1 06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan yang dibeli



1 06 02 10 Pengadaan Mebeleur jumlah mebeleur yang dibeli


3 Item 131,500,000 5 Item 102,000,000 0 - 1 Item 15,000,000 0 - 0 0 7 Item 248,500,000 Bappeda Sampit

1 06 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas yang terpelihara

Tidak dianggarkan 0 0 0 0 5 Unit 55,000,000.00 5 Unit 25,000,000 5 Unit 25,000,000 5 Unit 25,000,000 5 Unit 130,000,000 Bappeda Sampit

1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Luas gedung kantor Terpenuhi sesuai kebutuhan

2.705 M² 172,000,000 2.705 M² 125,000,000 2.705 M² 125,000,000.00 2.705 M² 173,000,000 2.705 M² 172,500,000 2.705 M² 172,500,000 2.705 M² 940,000,000 Bappeda Sampit

1 06 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

Terpeliharanya mobil jabatan

2 Mobil Jabatan

76,031,882 9 Mobil Jabatan


76,540,000.00 9 Mobil Jabatan





1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Tidak dianggarkan 0 0 0 0 9 unit 10,500,000.00 8 Unit 11,250,000 8 Unit 11,500,000 8 Unit 11,500,000 8 Unit 44,750,000 Bappeda Sampit

1 06 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan yang dipelihara

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor


1 06 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan yang dipelihara

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

42 Unit 31,400,000 45 Unit 31,400,000 45 Unit 31,400,000.00 42 Unit 31,400,000 42 Unit 31,400,000 42 Unit 31,400,000 42 Unit 188,400,000 Bappeda Sampit

1 06 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah mebeleur yang dipelihara

Tidak dianggarkan 0 0 5 item 5,000,000 0 5,000,000.00 0 - 0 - 0 0 0 10,000,000 Bappeda Sampit

1 06 02 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang di rehabilitasi




74

BAB V


Meningkatnya cakupan pembinaan disiplin

Cakupan pembinaan disiplin aparatur

1 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatkan komitmen kebersamaan dalam penegakan disiplin aparatur

96.19% 85% 117,900,000 85% 63,000,000 85% 33,550,000.00 85% 63,000,000 85% 63,000,000 85% 63,000,000 85% 403,450,000 Bappeda Sampit

1 06 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Meningkatnya gairah kerja aparatur

Jumlah pakaian dinas berserta perlengkapannya yang disediakan

60 Stel 54,300,000 60 Stel 31,500,000 0 - 60 Stel 31,500,000 60 Stel 31,500,000 60 Stel 31,500,000 60 Stel 180,300,000 Bappeda Sampit

1 06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Meningkatnya gairah kerja aparatur

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan

60 Stel 63,600,000 60 Stel 31,500,000 60 Stel 33,550,000.00 60 Stel 31,500,000 60 Stel 31,500,000 60 Stel 31,500,000 60 Stel 223,150,000 Bappeda Sampit


Meningkatnya cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat sesuai tupoksinya dan jumlah aparatur yang telah memahami perUUan

1 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional

94.79% 80% 376,950,000 80% 280,000,000 80% 300,000,000.00 80% 256,000,000 80% 257,560,000 80% 258,630,000 80% 1,729,140,000 Bappeda Sampit

1 06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kemampuan teknis aparatur

Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan

29 Orang 376,950,000 15 Orang 280,000,000 15 Orang 300,000,000.00 13 Orang 256,000,000 13 Orang 257,560,000 14 Orang 258,630,000 99 Orang 1,729,140,000 Bappeda Sampit

1 06 Perencanaan Pembangunan



Tingkat integrasi data Perangkat Daerah dalam KOTIM dalam Data

1 06 15 Program Pengembangan Data/Informasi

Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, serta publikasi dan pemanfatan data melalui teknologi

91.96% 80% 247,500,000 80% 270,000,000 80% 85,000,000.00 80% 45,000,000 80% 45,000,000 80% 45,000,000 80% 737,500,000 Bappeda Sampit

Mengintegrasikan data-data pembangunan

1 06 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Adanya data informasi perencanaan yang sesuai perkembangan pembangunan

75 Buku 150 Buku 22,500,000 150 Buku 30,000,000 150 Buku 20,000,000.00 150 Buku 20,000,000 150 Buku 20,000,000 150 Buku 20,000,000 900 Buku 132,500,000 Bappeda Sampit

Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥76%)

1 06 15 06 Publikasi Hasil Pembangunan Penyajian hasil pembangunan Kab. Kotim

1 Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 40,000,000 1 Kegiatan 65,000,000.00 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 6 Kegiatan 205,000,000 Bappeda Sampit

1 06 15 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)

Data hasil monitoring dan evaluasi hasil pembangunan

0 1 Aplikasi 200,000,000 0 200,000,000 0 - 0 - 0 - 0 0 aplikasi e-monev


Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kualitas perencanaan pembangunan yang terpadu dan harmonis

86.60% 80% 1,732,807,000 80% 720,039,850 80% 842,073,625.00 80% 546,000,000 80% 546,440,600 80% 538,550,000 80% 4,925,911,075 Bappeda Sampit

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 06 21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya rancangan RPJMD

1 Dokumen 1 Dokumen 247,711,000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 1 Dokumen




75

BAB V

Tersedianya dokumen perencanan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP

1 06 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Terselenggaranya musrenbang RPJMD



Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

1 06 21 07 Penetapan RPJMD Tersedianya RPJMD 1 Kali Rapat 1 Kali Rapat 126,402,500 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 1 Kali Rapat



Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD

1 06 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya rancangan awal RKPD 2018

2 Dokumen 2 Dokumen 198,011,000 2 Dokumen

98,000,000 2 Dokumen

125,000,000.00 2 Dokumen

100,000,000 2 Dokumen

100,000,000 2 Dokumen

75,000,000 12 Dokumen


Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang

1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Rancangan RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 151,265,000 1 Dokumen

91,200,000 1 Dokumen

155,500,000.00 1 Dokumen

130,000,000 1 Dokumen

130,000,000 1 Dokumen

100,000,000 6 Dokumen


Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang aspiratif dan

Terwudnya sinergitas perencanaan pembangunan

Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD

1 06 21 10 Penetapan RKPD Rancangan akhir dan perubahan RKPD

2 Dokumen Perbup 2 Dokumen Perbup

117,552,500 1 Perkada 95,000,000 1 Perkada 95,600,000.00 1 Perkada 95,000,000 1 Perkada 95,000,000 1 Perkada 92,000,000 7 Dokumen Perbup

dan Perkada


Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra

1 06 21 15 Penyusunan Restra Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur



Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja

1 06 21 16 Revisi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur

Tersusunnya Perda RPJMD Kab. Kotim

0 0 0 0 1 Perda - 1 Perda 0 Bappeda Sampit

1 06 21 19 Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan

Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang akurat

1 Kali 1 Kali 134,160,000 1 Kali 102,120,200 1 Kali 125,973,625.00 1 Kali 86,000,000 1 Kali 86,440,600 1 Kali 86,550,000 1 Kali 621,244,425 Bappeda Sampit

1 06 21 20 Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur

Kualitas pembangunan fisik sesuai yang diharapkan

17 Kecamatan 17 Kecamatan

190,400,000 17 Kecamata

n

183,719,650 17 Kecamata

n

190,000,000.00 17 Kecamata

n

85,000,000 17 Kecamata

n

85,000,000 17 Kecamata

n

85,000,000 17 Kecamata

n


1 06 21 21 Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian kegiatan pembangunan

3 Kali Rapat 3 Kali Rapat 379,810,000 3 Kali Rapat

150,000,000 3 Kali Rapat

150,000,000.00 3 Kali Rapat

50,000,000 3 Kali Rapat

50,000,000 3 Kali Rapat

50,000,000 3 Kali Rapat


1 06 21 22 Revisi RPJPD Kabupaten Kotim Tahun 2005-2025

Tersusunnya Perda RPJPD Kab. Kotim

0 0 Bappeda Sampit

1 06 21 22 Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotim 2021-2026

Tersusunnya dokumen teknokratik RPJMD

0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 1 Dokumen

50,000,000 1 Dokumen


1 06 21 25 Sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui e-planning

sinergisitas dokumen perencanaan pembangunan

0 0 1 sistem 0 1 sistem - 1 sistem - 1 sistem - 1 sistem 0 1 sistem 0 Bappeda Sampit

1 06 21 26 Penyusuan Rancangan RKPD Perubahan

Tersusunnya perbup perubahan RKPD 2018

0 0 Dokumen RKPD

Perubahan

0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Bappeda Sampit



Tersedianya dokumen perencanaan ekonomi

1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

80% 31,480,000 80% 260,000,000 80% 45,000,000.00 80% 35,000,000 80% 30,000,000 80% 30,000,000 80% 431,480,000 Bappeda Sampit

1 06 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Laporan hasil koordinasi pembangunan bidang ekonomi

0 0 1 Laporan 30,000,000 1 Laporan 45,000,000.00 1 Laporan 35,000,000 1 Laporan 30,000,000 1 Laporan 30,000,000 6 Laporan 170,000,000 Bappeda Sampit

1 06 22 09 Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Terlaksananya forum diskusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

1 Dokumen 31,480,000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 1 Dokumen




76

BAB V

1 06 22 10 Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional

Dokumen kesepakatan dan rekomendasi peserta RAKONREG PDRB se-Kalteng

0 0 1 Dokumen

230,000,000 0 - 0 - 0 - 0 0 1 Dokumen




Tersedianya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)

1 06 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Dokumen perencanaan 79.80% 80% 57,075,000 80% 95,000,000 80% 95,000,000.00 80% 85,000,000 80% 85,500,000 80% 86,000,000 80% 503,575,000 Bappeda Sampit

1 06 23 11 Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Kotawaringin Timur

Dokumen SPKD dan LP2KD

LP2KD Tahun 2014, SPKD 2011-2015

0 0 1 Dokumen LP2KD, I Dokumen

SPKD

25,000,000 1 Dokumen

LP2KD

25,000,000.00 1 Dokumen

LP2KD

25,000,000 1 Dokumen

LP2KD

25,500,000 1 Dokumen

LP2KD

25,500,000 5 Dokumen

LP2KD


Tersedianya dokumen perencanaan pendidikan

1 06 23 12 Koordinasi Perencanan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah rapat dan FGD dengan mitra

NA 0 0 6 SKPD 25,000,000 6 SKPD 25,000,000.00 6 SKPD 25,000,000 6 SKPD 25,000,000 6 SKPD 25,000,000 30 SKPD 125,000,000 Bappeda Sampit

Tersedianya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)

1 06 23 13 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan

tersediaanya laporan pelaksanaan rakor penanggulangan kemiskinan

Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan

57,075,000 150 Orang 45,000,000 150 Orang 45,000,000.00 150 Orang 35,000,000 150 Orang 35,000,000 150 Orang 35,500,000 900 Orang 252,575,000 Bappeda Sampit

Tersedianya data pembangunan dibidang kependudukan dan pemerintahan

1 06 23 14 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan

Jumlah rapat koordinasi 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Bappeda Sampit

Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

1 06 23 15 Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Laporan Aksi PPK ke website UKP4 setiap triwulan

0 0 0 Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Bappeda Sampit



Tersedianya dokumen kajian PW dan SDA

1 06 24 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Dokumen kajian perencanaan wilayah dan sda

98% 85% 150,400,000 85% 48,500,000 85% 158,500,000.00 85% 500,000,000 85% 500,000,000 85% 500,000,000 85% 1,857,400,000 Bappeda Sampit

Tersedianya dokumen laporan hasil rapat telaahan tata ruang

1 06 24 08 Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKPRD

Laporan hasil rapat telaahan tata ruang

9 Dokumen 24 Dokumen 150,400,000 10 Dokumen

40,000,000 12 Dokumen

150,000,000.00 14 Dokumen

130,000,000 16 Dokumen

130,000,000 18 Dokumen

130,000,000 94 Dokumen


Tersedianys dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup

1 06 24 09 Kegiatan Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWK Kotim Tahun 2015-2035

Dokumen Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWK Kotim Tahun 2015-2035

NA 0 0 0 - 1 Dokumen

150,000,000 1 Dokumen

150,000,000 1 Dokumen

150,000,000 1 Dokumen




77

BAB V

1 06 24 10 Kegiatan Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 1 Tahun 2008 tentang RPJPD Kab. Kotim Tahun 2005-2025

Dokumen Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 1 Tahun 2008 tentang RPJPD Kab. Kotim Tahun 2005-2025

NA 0 0 1 Dokumen

8,500,000 1 Dokumen

8,500,000.00 1 Dokumen

220,000,000 1 Dokumen

220,000,000 1 Dokumen

220,000,000 1 Dokumen


Menyediakan hasil kajian/penelitian yang aolikatif dan aspiratif bagi kebijakan pembangunan daerah dan kegiatan penelitian sumberdaya dan potensi daerah


1 06 26 Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah

Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

76.85% 80% 282,575,000 80% 215,000,000 80% 337,150,000.00 80% 335,000,000 80% 305,000,000 80% 435,000,000 80% 1,909,725,000 Bappeda Sampit

Jumlah publikasi berkala yang diterbitkan

1 06 26 01 Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan

Bulliten penelitian dan perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur, tersebarnya informasi penelitian perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur ke masyarakat

2.000 Ekseplar 2.000 Ekseplar

150,620,000 2.000 Ekseplar

135,000,000 2.000 Ekseplar

187,150,000.00 2.000 Ekseplar

170,000,000 2.000 Ekseplar

140,000,000 2.000 Ekseplar

130,000,000 12.000 Ekseplar


Memantapkan kelembagaan IPTEK

Berfungsinya kelembagaan IPTEK

1 06 26 06 Penguatan Kelembagaan IPTEK Melaksanakan penelitian sumberdaya dan potensi pembangunan daerah serta berfungsinya kelembagaan IPTEK (kegiatan Dewan Riset Daerah dan kegiatan Jaringan Penelitian)

2 Kelembagaan 2 Kelembagaa

n

131,955,000 2 Kelembag

aan

80,000,000 2 Kelembag

aan

150,000,000.00 2 Kelembag

aan

125,000,000 2 Kelembag

aan

125,000,000 2 Kelembag

aan

110,000,000 12 Kelembag

aan



Berfungsinya SIDa 1 06 26 08 Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

1 Dokumen

1 Dokumen

25,000,000 1 Dokumen

25,000,000 1 Dokumen

180,000,000 4 Dokumen



Jumlah dokumen hasil kajian/penelitian

1 06 26 09 Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah

2 Kajian 2 Kajian 15,000,000 2 Kajian 15,000,000 2 Kajian 15,000,000 8 Kajian 45,000,000 Bappeda Sampit

06 26 10 Kajian Pembangunan Ekonomi Dokumen hasil

penelitian

06 26 11 Kajian Pembangunan Infrastruktur Daerah

Dokumen hasil

penelitian

1 23 Statistik 220,220,000

1 23 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Ketersediaan jenis data/informasi bidang pembangunan

85% 220,220,000

1 23 15 01 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Adanya data dan informasi (SIPD) pembangunan

2 Kegiatan 220,220,000

JUMLAH 8,149,554,525 4,450,127,350 4,494,628,625 4,539,129,850 4,503,011,100

Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan Kabupaten Kotawaringin



78

BAB VI

INDIKATOR KINERJABAPPEDA YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana

strategis suatu organisasi. Agar pencapaian kinerja dapat terealisir sesuai dengan rencana

strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis dan terjangkau.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan

pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk

memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Sistem tersebut menjadi bahan

monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya

sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah,

disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga

pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan alat atau media untuk

mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena

akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam

tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap pasca kegiatan

selesai dan berfungsi (ex post).

Penetapan indikator kinerja Bappeda untuk memberikan gambaran ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur, yang secara

khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang

berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator

kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan

BAB VI



79

BAB VI

Bappeda, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta

memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Bappeda kedepan baik

pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal). Penetapan indikator kinerja

merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam

menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja

yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2016–2021.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta

indikator kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi pendukung

terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja

untuk lima tahun kedepan 2016–2021 dapat diuraikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :



80

BAB VI

Tabel 6.1Indikator Kinerja

SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Target Capaian Setiap TahunNo. Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD Tahun (2015)

Tahun 1 (2016)

Tahun 2 (2017)

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Tahun 5 (2020)

Tahun 6 (2021)

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP

2 perbup 2 perbup 2 perbup 2 perbup 2 perbup 2 perbup 12 perbup 12 perbup

4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang Terakomodir dalam Dokumen RKPD

30% 30% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

6. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7. Tingkat Keselarasan RPJMD dengan RKPD 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8. Tingkat Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9. Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja PD 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10. Persentase Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala Kabupaten

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%



81

BAB VI

Target Capaian Setiap TahunNo. Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD Tahun (2015)

Tahun 1 (2016)

Tahun 2 (2017)

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Tahun 5 (2020)

Tahun 6 (2021)

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

11. Persentase SKPD yang Berkinerja Baik (realisasi kinerja ≥ 76 % )

90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

12. Jumlah Publikasi Berkala yang Diterbitkan 2.000 eksemplar

2.000 eksemplar

2.000 eksemplar

2.000 eksemplar

2.000 eksemplar

2.000 eksemplar

2.000 eksemplar 12.000 eksemplar

13. Jumlah Dokumen Hasil Kajian/Penelitian 0 0 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 10 dokumen

14. Hasil Rekomendasi Kelembagaa IPTEK untuk Daerah

0 01

rekomendasi

1 rekomenda

si

1 rekomenda

si

1 rekomenda

si

1 rekomenda

si5 rekomendasi

15. Kajian tentang Penetapan dan Pengembangan Klaster Inovasi di Kabupaten Kotawaringin Timur

0 0 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 5 kajian

Documents

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH … · daerah dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional. ... tersebut, peran Bappeda sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan