BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN …

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG Jln. Guna Baru - Rangkang

BENGKAYANG

Laporan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

Tahun 2020

i

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan

ketentuan, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai salah

satu bahan acuan/rujukan dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Bengkayang tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bengkayang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional

di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang dalam rangka pencapaian visi

dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang serta sebagai alat umpan

balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dimasa yang

akan datang.

Harapan kami Laporan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bengkayang ini berguna sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta

peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada

masyarakat.

Laporan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

Tahun 2020

iii

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

A. Gambaran Umum ................................................................................................... 1 1. Pendahuluan ................................................................................................... 1 2. Susunan Organisasi ................................................................................................... 5 3. Sumber Daya Aparatur (SDA) ................................................................................................... 7 4. Sumber Daya Keuangan ................................................................................................... 9 B. Permasalahan Utama

................................................................................................... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................... 12 A. Rencana Strategis BAPPEDA

Kabupaten Bengkayang ................................................................................................... 12

1. Visi ................................................................................................... 12 2. Misi ................................................................................................... 13 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

beserta Indikator Kinerja Utama ................................................................................................... 13

B. Perjanjian Kinerja (PK) 2020 BAPPEDA Kabupaten Bengkayang

................................................................................................... 16

C. Rencana Aksi Tahun 2020 BAPPEDA Kabupaten Bengkayang

................................................................................................... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................... 18 A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................................... 18 1. Membandingkan antara Target

dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

................................................................................................... 18

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020 dan Target Kinerja Tahun 2021

................................................................................................... 22

B. Realisasi Anggaran

................................................................................................... 25

BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 30 A. Kesimpulan ................................................................................................... 30 B. Saran

................................................................................................... 31

LAMPIRAN TABEL

LLaappoorraann KKiinneerrjjaa TTaahhuunnaann

BBaaddaann PPeerreennccaannaaaann PPeemmbbaanngguunnaann DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn BBeennggkkaayyaanngg

TTaahhuunn 22002200

1

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk

menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan

efektif. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemeirntah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bengkayang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan pada

setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan

membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal

ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang. Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bengkayang sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Bupati, DPRD dan

masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang

telah dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan



TTaahhuunn 22002200

2

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang disampaikan kepada Bupati

melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang

selambat-lambatnya akhir bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan

terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien,

efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja

yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5

(lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah

pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja

selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran

strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1

(satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang

mendukung pecapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan

sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja

dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan

oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/

http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7Cinstansi%2520pemerintah&t=1&did=1&uid=0&type=bl&subid=893_1&rkw=instansi+pemerintah&rurl=http%3A%2F%2Fpemerintah.net%2Fsistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah%2F&domain=pemerintah.net&lnktype=10&v=0.126&browser=Firefox_33&country=ID&_=1457323872987



TTaahhuunn 22002200

3

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan

penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja

mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial,

data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi

kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan

kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran

strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang

memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang

disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh

Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah

direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan

evalusi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi

pemerintah.

1.1 Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim

1.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak disebelah

utara Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang terletak di

0⁰33’00’’ Lintang Utara sampai 1⁰30’00’’ Lintang Utara dan 108⁰39’0’’ Bujur Timur

110⁰10’00’’ Bujur Timur.

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai

berikut :

➢ Utara : Kabupaten Sambas

Serawak (Malaysia Timur)

➢ Selatan : Kabupaten Mempawah

➢ Timur : Kabupaten Landak

http://pemerintah.net/



TTaahhuunn 22002200

4

Kabupaten Sanggau

➢ Barat : Kota Singkawang

Laut Natuna

1.1.2 Topografi dan Sungai

Ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi

alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini termasuk dalam

wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.

Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala,

Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti

Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Jagoi Babang dan Siding.

1.1.3 Luas Wilayah

Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.396,30

km₂

atau sekitar 3,68% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2018,

daerah pemerintahan Kabupaten Bengkayang dibagi menjadi 17 kecamatan. Dari sejumlah

kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang dibagi lagi menjadi 2 kelurahan dan 122 desa

definitif.

Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan

yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km₂ atau

sekitar 12,14 % dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah

terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km₂ atau hanya sekitar

0,86% dari total luas Kabupaten Bengkayang.

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten di

Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh,

yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya.

1.1.4 Jenis Tanah

Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Bengkayang adalah

jenis tanah pedsolet merah kuning, yaitu sebesar 3.223,47 km₂ dan yang paling sedikit adalah

jenis OGH, yaitu sebesar 67 km₂.



TTaahhuunn 22002200

5

Dilihat dari persebaran lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang

masuk pada kelas lereng 15-40% dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam kelas lereng

lebih dari 40%. Selanjutnya, dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian masuk dalam tekstur

sedang, yaitu sebesar 3.430,23 km₂. Luas wilayah tergenang di Kabupaten Bengkayang hanya

sebesar 360,20 km₂ dan luas wilayah yang tidak tergenang adalah sebesar 5.036,10 km₂.

1.1.5 Pulau-pulau

Walaupun hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang yang merupakan

wilayah perairan laut, Kabupaten Bengkayang juga memiliki sejumlah pulau yaitu sebanyak

12 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sebanyak 6 pulau masih belum berpenghuni dan 6

pulau sudah berpenghuni. Semua pulau yang ada terletak di wilayah perairan Laut Natuna.

Pulau terbesar yang berpenghuni adalah Pulau Lemukutan dan Pulau Kabung.

2. Susunan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang

dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No.137 Tahun 1999 mengacu pada

KEPRES No.27 Tahun 1980 Jo.KEPMENDAGRI No.185 Tahun 1980 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA TK.I dan BAPPEDA TK.II. Selanjutnya sejalan

dengan semangat OTDA yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan

Peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah maka BAPPEDA TK.II Bengkayang direstrukturisasi menjadi

Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (BAPEDALBANG) Kabupaten

Bengkayang melalui PERDA Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Struktur

Organisasi Daerah TK.I dan TK.II dan direvisi kembali menjadi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang Revisi

Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah serta diatur kembali dalam Perubahan pertama

kali Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkayang, dan dalam rangka menyesuaikan serta mempedomani Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bengkayang dan diperjelas lagi dalam Peraturan Bupati Bengkayang

Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.



TTaahhuunn 22002200

6

Adapun susunan organisasi BAPPEDA Kabupaten Bengkayang berdasarkan

PERBUP Nomor 48 Tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala BAPPEDA

b. Sekretariat BAPPEDA

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Dua Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

c. Bidang Ekonomi

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (Tiga) Sub Bidang terdiri dari :

1. Sub Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan

2. Sub Bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian Perdagangan

3. Sub Bidang Sumber Daya Alam

d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan


1. Sub Bidang Sosial Budaya

2. Sub Bidang Pemerintahan

3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Fisik dan Tata Ruang


1. Sub Bidang Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi

2. Sub Bidang Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan

3. Sub Bidang Tata Ruang.

f. Bidang Pengendalian, Statistik dan Litbang




TTaahhuunn 22002200

7

1. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan

2. Sub Bidang Data dan Litbang

3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) hingga saat ini belum terisi atau belum

difungsikan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang hingga saat ini belum terisi atau belum difungsikan

dan sedang direncanakan untuk diadakan, difungsikan/diisi. Hal ini disebabkan, belum

ada PNS yang memilih Jabatan Fungsional terutama Jabatan Fungsional Perencanaan.

3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 29 orang

dan 13 orang tenaga honorer. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan

dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.A.4 berikut ini :

Tabel 1.A.4

Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin

NO STATUS / GOL. I GOL. II GOL. III GOL. IV JUMLAH



TTaahhuunn 22002200

8

JENIS

KELAMIN a b c d a b c d a b c d a b c d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

L - - - - - 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1 - 17

I PNS

P - - - - - 1 - 1 1 4 2 3 - - - - 12

JUMLAH PNS - - - - - 2 1 2 5 5 3 8 1 1 1 - 29

L - - - - - - - - - - - - - - - - -

II CPNS

P - - - - - - - - - - - - - -- - - -

JUMLAH CPNS - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH TOTAL - - - - - 2 1 2 5 5 3 8 1 1 1 - 29

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 29 orang dan tenaga honorer sebanyak 13 orang

yang tersedia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang tahun

2020 yang terdiri dari :

❖ Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan

- Golongan IV 3 Orang

- Golongan III 21 Orang

- Golongan II 5 Orang

Jumlah 29 Orang

❖ Jumlah Pegawai menurut Eselon

- Eselon II 1 Orang

- Eselon III 4 Orang

- Eselon IV 14 Orang

- Staf Non Eselon 10 Orang

Jumlah 29 Orang

❖ Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

- Doktor (S3) 1 Orang

- Pasca Sarjana (S2) 7 Orang



TTaahhuunn 22002200

9

- Sarjana (S1) / Diploma IV 15 Orang

- Diploma D3 2 Orang

- SLTA/SMK 4 Orang

- Lainnya 0 Orang

Jumlah 29 Orang

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kab. Bengkayang 2020

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus

dilakukan upaya-upaya penambahan jumlah aparatur di BAPPEDA Kabupaten Bengkayang

dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Bengkayang.

4. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun

2020, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 2.519.789.425,00 sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.213.356.467,00.

Tabel 1.A.4

Sumber Daya Keuangan BAPPEDA Kabupaten Bengkayang

Tahun Anggaran 2020

B. PERMASALAHAN UTAMA

Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan) disusun untuk memenuhi berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

No Jenis Belanja Sebelum

Perubahan (Rp)

Setelah

Perubahan (Rp) Selisih (Rp) %

1 Belanja Tidak Langsung 2.762.197.859,00 2.519.789.425,00 (242.408.434,00) (91,22)

- Belanja Pegawai 2.762.197.859,00 2.519.789.425,00 (242.408.434,00) (91,22)

2 Belanja Langsung 5.265.102.260,00 4.213.356.467,00 (1.051.745.793,00) (80,02)

- Belanja Pegawai 1.127.160.000,00 1.102.760.000,00 (24.400.000,00) (97,84)

- Belanja Barang dan Jasa 4.852.617.632,00 2.986.771.467,00 (1.865.846.165,00 (61,55)

- Belanja Modal 54.325.000,00 123.825.000,00 69.500.000,00 43,87

Jumlah 8.796.300.491,00 6.733.145.892,00 (2.063.154.599,00) (76,55)



TTaahhuunn 22002200

10

Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB NO. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Tahunan (LKj

Tahunan). Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan) merupakan bagian integral dari siklus

akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi

Tahunan (LKj Tahunan) disusun dengan maksud adalah sebagai pelaporan atas pelaksanaan

dokumen rencana daerah sesuai dengan ketentuan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan

dan tujuan adalah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil pelaksanaan misi BAPPEDA

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik.

Adapun isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten

Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Infrastruktur Kabupaten Bengkayang baik dalam hal kualitas dan kuantitas

berpengaruh pada kurang optimalnya implementasi program kegiatan yang direncanakan, baik

pada pelaksanaan maupun outcome yang dihasilkan;

2. Keterbatasan sumberdaya berimplikasi pada belum optimalnya pelayanan kesehatan dan

pendidikan di Kabupaten Bengkayang, mengingat masih terdapat beberapa daerah yang

kekurangan sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang kesehatan dan pendidikan;

3. Terkait dengan kategori wilayah, Kabupaten Bengkayang memiliki beberapa daerah yang

termasuk dalam kategori khusus, diantaranya termasuk dalam wilayah perbatasan, daerah

tertinggal, pesisir, terpencil dan kepulauan terluar;

4. Pendapatan perkapita dan Perekonomian Masyarakat, sebagian besar masyarakat Kabupaten

Bengkayang masih mengandalkan sektor primer berupa pertanian, perkbunan, peternakan,

kehutanan dan perikanan sebagai penghasilan utama;

Sebagian besar pemanfaatan sumber daya sektor primer tersebut masih bersifat pemanfaatan

bahan baku yang memiliki nilai tambah yang kecil;

5. Terjadinya perubahan iklim dan komposisi penutupan lahan di Kabupaten Bengkayang telah

mengakibatkan peningkatan potensi terjadinya bencana alam di beberapa daerah di Kabupaten

Bengkayang;

6. Sumber pendapatan APBD Kabupaten Bengkayang terus mengalami peningkatan, namun

demikian trend peningkatan pada Belanja Tak Langsung lebih tinggi daripada peningkatan

APBD, sehingga alokasi penganggaran untuk Belanja Langsung justru mengalami penurunan;

Pendapatan APBD yang bersumber dari PAD masih sangat kecil kontribusinya dibandingkan



TTaahhuunn 22002200

11

yang bersumber dari dana perimbangan, meskipun setiap tahun PAD Kabupaten Bengkayang

meningkat tetapi belum signifikan dibandingkan pembiayaan-pembiayaan pembangunan yang

diperlukan.



TTaahhuunn 22002200

12

A. RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA) KABUPATEN BENGKAYANG

RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Bengkayang disusun dalam rangka mewujudkan Visi

dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021. RENSTRA BAPPEDA Kabupaten

Bengkayang tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten

Bengkayang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam

RENJA BAPPEDA Kabupaten Bengkayang dimuat program dan kegiatan prioritas yang

diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

VISI DAN MISI

Untuk dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan

serta berorientasi masa depan. BAPPEDA Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1. VISI

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh

pimpinan dan seluruh staf BAPPEDA Kabupaten Bengkayang. Visi yang ditetapkan harus

mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas,

mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreativitas

dalam pelaksanaannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh pimpinan dan staf;

b. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable) oleh pimpinan dan staf;

c. Memungkinkan untuk dicapai ( achievable);

d. Terfokus pada permasalahan utama;

e. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 20 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;

f. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholders.

Berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ada maka ditetapkan Visi BAPPEDA

Kabupaten Bengkayang adalah :



TTaahhuunn 22002200

13

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG

BERKUALITAS, PARTISIPATIF DAN VISIONER,”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

a. Perencanaan pembangunan daerah yang Berkualitas adalah perencanaan pembangunan

daerah yang efisien, efektif (tepat sasaran) dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan);

b. Perencanaan pembangunan daerah yang Partisipatif adalah perencanaan pembangunan

yang berasal dari keinginan (want) dan kebutuhan (need) masyarakat;

c. Perencanaan pembangunan daerah yang Visioner adalah berwawasan jauh kedepan (future

oriented) dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan

memperhatikan aspek sinergitas.

2. MISI

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan

seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan

semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja.

Pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi

tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk

mengarahkan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Bengkayang. Jadi untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Bengkayang menetapkan misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan kualitas perencanaan kabupaten yang berkelanjutan.

b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan.

c. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan

diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima

tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih



TTaahhuunn 22002200

14

dari itu, perumusan tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan

misi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah

ditetapkan.

Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Bengkayang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang

menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan

dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan

sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi

sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis

dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang serta lebih menjamin

suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang terkait dengan masing-

masing misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : “Mewujudkan kualitas perencanaan kabupaten yang berkelanjutan”

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

T u j u a n S a s a r a n

1. Meningkatkan kualitas perencanaan,

pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah.

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang

komprehensif dan implementatif.

2. Terwujudnya konsistensi antara dokumen

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Indikator Kinerja Utamanya adalah :

a. Adanya dokumen perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah yang ditetapkan

dengan PERBUP/PERDA (RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, KUA

PPAS, RTRW);

b. Terlaksananya penyelenggaraan forum perencanaan interaktif dan penjaringan aspirasi

masyarakat;

c. Meningkatnya persentase program/kegiatan Renja SKPD yang terakomodir dalam RKPD;

d. Terwujudnya pelaksanaan program/kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran.



TTaahhuunn 22002200

15

e. Adanya hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral/bidang.

f. Cakupan Rencana Rinci terhadap RTRW.

Misi Kedua : “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi

pembangunan”

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah :


1. Meningkatkan ketersediaan jenis

data/informasi bidang pembangunan.

2. Meningkatkan informasi pembangunan dan

data kelitbangan.

1. Tersedianya data/informasi

pembangunan yang akurat.

2. Meningkatnya efektivitas informasi

pembangunan dan data kelitbangan.


a. Ketersediaan jenis data/informasi bidang pembangunan.

b. Jenis informasi pengelolaan informasi pembangunan dan data kelitbangan.

Misi Ketiga : “Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan”

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah :


1. Membina dan mengembangkan SDM perencana

yang berkualitas.

2. Meningkatkan pelayanan prima.

1. Meningkatnya kualitas dan

profesionalisme SDM Perencana.

2. Meningkatnya fasilitas pendukung

perencanaan pembangunan


a. Tersedianya PNS BAPPEDA yang telah memiliki kemampuan teknis perencanaan;

b. Peningkatan jenjang pendidikan formal;



TTaahhuunn 22002200

16

c. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan;

d. Tersedianya dan terimplementasikannya SOP.

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

KABUPATEN BENGKAYANG

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan

berdasarkan RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, yang

akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2020.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai

dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan

serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator input, output,

outcome, benefit dan impact. Dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi mengenai

keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat

kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran

yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya

dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

BAPPEDA Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019 telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja

yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021. Adapun Perjanjian

Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 yang diturunkan kedalam program

kegiatan tercantum dalam tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA



TTaahhuunn 22002200

17

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Terwujudnya Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah

yang Berkualitas

1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Baik 4 Dokumen

2 Jumlah Dokumen RENJA OPD yang

Berkualitas Baik 20 OPD

2 Terwujudnya Penelitian dan

Pengembangan yang

Termanfaatkan

1 Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang

dapat Termanfaatkan 2 Penelitian

C. RENCANA AKSI TAHUN 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG

Rencana aksi ini menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan bagaimana

Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut dari sektor yang bersangkutan akan diterapkan dan

dicapai dalam periode tertentu, atau bagaimana proses dan tahapan atau mekanisme penerapan dan

pencapaian SPM. Kegunaan dan manfaat dari rencana aksi adalah sebagai :

1. Alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM;

2. Pedoman dan arahan dalam perencanaan atau penyusunan rencana tahunan penerapan dan

pencapaian SPM termasuk dalam penganggaran tahunannya;

3. Pedoman dan arahan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;

4. Pedoman dan arahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;

5. Pedoman dan arahan bagi pelaporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM serta

memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya;

6. Pedoman dan arahan untuk memudahkan pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke

dalam mekanisme dan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Adapun Penyusunan Rencana Aksi BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

tercantum dalam tabel 2.C.1 (lampiran Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020).



TTaahhuunn 22002200

18

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban

secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan SKPD. Instrument pertanggungjawaban tersebut

antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan

yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui hasil capaian kinerja pada suatu organisasi SKPD dapat dilakukan dengan analisis

capaian kinerja untuk beberapa hal berikut ini :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No Sasaran Strategis IKU Target Realisasi %

1. 2 3 4 5 6

1.

Terwujudnya Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Daerah yang Berkualitas

1. Jumlah Dokumen

Perencanaan yang Baik

4 Dokumen 4 Dokumen 78,82%

2. Jumlah Dokumen RENJA

OPD yang Berkualitas Baik

20 OPD 20 OPD 94,84%

2. Terwujudnya Penelitian dan

Pengembangan yang

Termanfaatkan

1. Jumlah Penelitian dan

Pengembangan yang dapat

Termanfaatkan

2 Penelitian 2 Penelitian 96,11%

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 1 : Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah yang Berkualitas.

Tersedianya Dokumen RKPD Setiap Tahun; Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan yang bersumber dari DAK, TP & UB; dan tersedianya Dokumen Rancangan

Teknokratik RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2025 dimana merupakan Panduan dalam

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap



TTaahhuunn 22002200

19

sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian

kinerja 78,82%.

Adapun program kegiatan di tahun 2020 yang mendukung Sasaran 1 diatas adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang

2) Fasilitasi Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan

3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) dan Urusan

Bersama (UB)

4) Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkayang

5) Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2025

b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Fasilitasi Pengendalian Investasi Kabupaten Bengkayang

2) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi

3) Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Koperasi UKM dan Perindag

c. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

2) Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

3) Fasilitasi Bidang Pemerintahan dan RANHAM

4) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Fasilitasi Kawasan Perdesaan

di Kabupaten Bengkayang

d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1) Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan

2) Koordinasi Perencanaan Cipta Karya, Perumahan Permukiman, Lingkungan Hidup dan

Energi

3) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan

e. Program Perencanaan Tata Ruang

1) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang

2) Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan PERDA Revisi PERDA Kabupaten Bengkayang

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang 2014-

2034



TTaahhuunn 22002200

20

Sasaran 2

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 2 : Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang

Termanfaatkan.

Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Geospasial Database Infrastruktur Kabupaten Bengkayang,

Tersedianya Layanan Informasi tentang Pemerintah Daerah yang Terhubung & Terintegrasinya

berbasis Elektronik dan Dokumen Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun program kegiatan di tahun 2020 yang mendukung Sasaran 2 diatas adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Data/Informasi

1) Fasilitasi Kelitbangan dan Tata Kelola Data

2) Pengembangan Sistem Informasi Database Infrastruktur berbasis Geospasial Kabupaten

Bengkayang

3) Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

4) Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian kinerja masing-masing sasaran

hampir tercapai tetapi belum optimal. Belum optimalnya pencapaian sasaran di atas antara lain

disebabkan beberapa hambatan/kendala dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu sebagai berikut :

1. Pandemi Covid 19 mengakibatkan mekanisme pelaksanan kegiatan perlu di rescedule ulang;

2. Pelaksanaan kegiatan setelah RKA, DPA, RKAP dan DPPA, efeknya kegiatan berjalan tidak

maksimal mengingat waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat;

3. Adanya refocusing anggaran kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak maksimal

dijalankan akibat kendala anggaran yang terbatas;

4. Untuk kegiatan SIPD, khususnya pengelolaan e-database, kendala yang dialami antara lain :

sistem yang sering mengalami maintenance, kadang sulit diakses operator, OPD yang sulit

menyajikan data berdasarkan indikator kinerja dari Kemendagri sehingga masih banyak data yang

tidak terisi oleh OPD;

5. Untuk kegiatan Penyusunan Profil dan Analisa Pembangunan Daerah, kendala yang dihadapi

sebagian besar adalah dalam pengumpulan data-data profil pembangunan baik di Kabupaten

maupun di Kecamatan, sulitnya mendapatkan data sektoral dari OPD, waktu dan biaya yang

terbatas untuk melaksanakan survey ke Kecamatan terkait pengumpulan data untuk mendukung

analisa;

6. Untuk kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Database Infrastruktur berbasis Geospasial,

kendala yang dihadapi adalah waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat, yaitu setelah DPA



TTaahhuunn 22002200

21

perubahan dimana dari awal direncanakan akan mengembangkan sistem aplikasi dengan

menambah menu baru pada sistem, OPD tertentu penyedia data diajak sebagai operator dalam

penginputan data, namun karena terjadinya rasionalisasi anggaran, kegiatan hanya sampai pada

perawatan sistem GIS dalam ruang lingkup BAPPEDA saja;

7. Sumber Daya Manusia (SDM) di OPD sangat kurang;

8. Data aset yang belum akurat antara data dan riil barang, banyak yang tidak atau belum tercatat

dalam SIMBADA.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada

masa mendatang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang akan

menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan dengan situasi Pandemi Covid 19, schedule kegiatan disusun dengan detail,

berasumsi pandemi belum berakhir tetapi kegiatan tetap dijalankan sampai mencapai target yang

diinginkan;

2. Sebaiknya kegiatan dimulai dari awal tahun pada DPA murni supaya kegiatan dapat dilaksanakan

dengan waktu yang maksimal;

3. Ketika terjadi perubahan anggaran, target capaian juga diubah dengan menyesuaikan besaran

anggaran sehingga perubahan anggaran tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;

4. Peningkatan jaringan internet di OPD, inventarisasi data sektoral OPD dengan mengarahkan OPD

untuk menyusun kegiatan yang terkait pemenuhan database OPD;

5. Inventarisasi data sektoral di OPD dengan mengarahkan OPD untuk menyusun kegiatan terkait

pemenuhan indikator kinerja e-database SIPD;

6. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari awal tahun pada DPA murni, penambahan anggaran untuk

survey lapangan dalam pengumpulan data spasial, penambahan menu pada sistem disesuaikan

dengan besarnya anggaran yang ada;

7. Pengajuan penambahan ASN di OPD sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) dapat bekerja

maksimal dan optimal;

8. Melaksanakan inventarisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tersedia data aset yang

akurat dan akuntabel khususnya bagi Pengurus dan Penyimpan Barang dalam pengelolaan Barang

dan Aset BAPPEDA Kabupaten Bengkayang.



TTaahhuunn 22002200

22

Dari seluruh sasaran, kebijakan dan program yang telah diuraikan di atas, sasaran yang

ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2020 adalah meliputi 2 (dua) sasaran, 6 (enam)

program utama dan 5 (lima) program pendukung serta 21 (dua puluh satu) kegiatan pembangunan,

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020 dan Target Kinerja

Tahun 2021

No. Sasaran Strategis IKU Realisasi Target

2021 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Terwujudnya dokumen

perencanaan

pembangunan daerah yang

berkualitas dan akuntabel

1 Tersedianya dokumen RPJPD Ada Ada - -

2 Tersedianya dokumen RTRW Ada Ada - -

3 Tersedianya dokumen RPJMD Ada Ada - -

4 Tersedianya dokumen RKPD setiap

tahun Ada Ada - -

5

Persentase sasaran RPJMD yang

dijabarkan pada sasaran RENSTRA

SKPD 98,41% 98,74% - -

6

Persentase tujuan dan sasaran RPJMD

yang selaras dengan isu strategis

pemerintah daerah 98,92% 43,45% - -

7 Persentase aspirasi masyarakat yang

terakomodir dalam RKPD 93,02% 92,89% - -

1.2 Terwujudnya perencanaan

pembangunan daerah yang

berkualitas

1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang

Baik - - 4

dokumen

4

dokumen

2 Jumlah Dokumen RENJA OPD yang

Berkualitas Baik - - 20 OPD 20 OPD

2. Terwujudnya Penelitian

dan Pengembangan yang

Termanfaatkan

1 Jumlah Penelitian dan Pengembangan

yang dapat Termanfaatkan - - 2

penelitian

2

penelitian

3. Terwujudnya Konsistensi

antara Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

1. Persentase Program RPJMD yang

Tertuang pada RKPD 82,54% 90,03% - -

2. Persentase Program dan Kegiatan

RKPD yang Tertuang pada APBD 93,72% 91,47% - -

4. Meningkatnya

Pengendalian Perencanaan

Daerah

1 Persentase SKPD yang mampu

mencapai Target Sasaran RPJMD

96,63% 97,80% - -

5. Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam

Perencanaan

Pembangunan

1

Persentase usulan masyarakat melalui

musrenbang yang diakomodir dalam

perencanaan pembangunan 98,38% - - -

6. Meningkatnya Kualitas

Data Informasi

Pembangunan

1 Persentase data dan informasi

pembangunan yang update - 98,49% - -



TTaahhuunn 22002200

23

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018, 2019, 2020 dan Target Kinerja tahun 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 1 terjadi revisi berupa perampingan pada Indikator Kinerja

Utama (IKU) dari 7 (tujuh) menjadi 2 (dua) dalam Sasaran Strategis dengan kaitan dalam ketepatan

capaian RENSTRA dan RPJMD : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang

Berkualitas.

Pola pembangunan berjangka digunakan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, dengan target dan

realisasi kinerja mulai tahun 2018 dan 2019 yaitu :

1 Tersedianya Dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator

sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan 2019 yaitu tersedianya

dokumen tersebut.

Capaian kinerja ini berdasarkan adanya dokumen RPJPD yang didukung dengan kegiatan

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkayang dengan persentase capaian

93,92%.

2. Persentase Sasaran RPJMD yang dijabarkan pada Sasaran RENSTRA SKPD


sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah 100%

dari target <85%.

3. Persentase Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Selaras dengan Isu Strategi Pemerintah Daerah



dari target <85%.

4. Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam RKPD



dari target >50%.

Sedangkan pada pola pembangunan berjangka revisi Sasaran Strategis digunakan 2 (dua) indikator

kinerja sasaran, dengan target dan realisasi kinerja mulai tahun 2020 dan 2021 yaitu :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Baik


sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu 4 dokumen (78,82%).



TTaahhuunn 22002200

24

2. Jumlah Dokumen RENJA OPD yang Berkualitas Baik


sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu 20 OPD (94,84%).

Sasaran 2

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 2 : Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang

Termanfaatkan.

Pola pembangunan berjangka digunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan target dan


1. Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dapat Termanfaatkan


sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu 2 penelitian (96,11%).

Sasaran 3

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 3 : Terwujudnya Konsistensi antara Dokumen Perencanaan

dan Penganggaran.

Pola pembangunan berjangka digunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, dengan target dan


1. Persentase Program RPJMD yang tertuang pada RKPD


sasaran tersebut pada tahun 2018 dan tahun 2019 menghasilkan capaian kinerja 100% dari

taget 85%.

2. Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang Tertuang pada APBD


sasaran tersebut pada tahun 2018 dan tahun 2019 menghasilkan capaian kinerja 100% dari

target 85%.

Sasaran 4

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 4 : Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Daerah.

Pola pembangunan berjangka digunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan realisasi kinerja

mulai tahun 2018 dan 2019 yaitu :

1. Persentase SKPD yang mampu mencapai Target Sasaran RPJMD




TTaahhuunn 22002200

25

sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 100% dari

target <50%.

Sasaran 5

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 5 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam

Perencanaan Pembangunan.

Pola pembangunan berjangka digunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan realisasi kinerja

mulai tahun 2018 dan 2019 yaitu Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang

Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut

diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja pada tahun

2018 dan tahun 2019 adalah 100%.

1. Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan

Pembangunan


sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Badan Perencanan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Bengkayang berupa anggaran dan belanja pada tahun 2020. Anggaran belanja untuk Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

Target Dan Realisasi Anggaran

Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

Tahun Anggaran 2020

No Jenis Belanja Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)

Realisasi Setelah

Perubahan (Rp) Selisih (Rp)

1 Belanja Operasi 6.609.320.892 6.152.884.543 (456.436.349)

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

3.622.549.425

2.986.771.467

3.383.330.336

2.769.554.207

(239.219.089)

(217.217.260)

2 Belanja Modal 123.825.000 123.231.500 (593.500)

- Belanja Peralatan dan Mesin 123.825.000 123.231.500 (593.500)

Jumlah 6.733.145.892 6.276.116.043 (457.029.849)



TTaahhuunn 22002200

26

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai akhir tahun 2020 tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut :

No Nama Program Kegiatan Anggaran Setelah

Perubahan (Rp) Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Tidak Langsung 2.519.789.425,00 2.415.380.336,00 95,86%

- Gaji dan Tunjangan 1.777.139.892,00 29 Orang 1.746.245.436,00 98,26%

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 487.097.533,00 1 Tahun 459.436.900,00 94,32%

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

Obyektif Lainnya 255.552.000,00 7.920 OH 209.698.000,00 82,06%

2 Belanja Langsung 4.213.356.467,00 3.860.735.707,00 91,63%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6 Jenis 6.000.000,00 100,00%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 92.472.000,00 3 Jenis 79.710.233,00 86,20%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Kendaraan Dinas/Operasional 7.350.000,00 1 Tahun 4.058.600,00 55,22%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 196.280.000,00 38 Orang 181.522.000,00 92,48%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.008.007,00 26 Jenis 20.002.000,00 99,97%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.292.700,00 34 Jenis 87.291.860,00 99,999%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 69.507.100,00

6 Jenis

Barang 66.122.700,00 95,13%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 5.800.000,00 3 Jenis 5.705.000,00 98,36%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.825.000,00 12 Jenis 1.820.000,00 99,73%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 11.340.000,00

7 Surat

Kabar 11.270.870,00 99,39%

Penyediaan Makanan dan Minuman 45.230.000,00 45 Orang 45.230.000,00 100,00%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 158.122.060,00 45 Orang 157.324.943,00 99,50%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah 82.927.528,00 45 Orang 82.785.000,00 99,83%

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis

Perkantoran 350.774.087,00 11 Orang 336.235.586,00 95,86%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 36.500.000,00 3 Jenis 36.277.000,00 99,39%

Pengadaan Mebeleur 31.000.000,00 6 Jenis 30.959.500,00 99,87%

Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 54.500.000,00 3 Jenis 54.175.000,00 99,40%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 111.000.000,00 2 Unit 111.000.000,00 100,00%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 85.915.000,00 13 Unit 72.106.600,00 83,93%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.150.000,00 9 Unit 3.110.000,00 98,73%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

18.000.000,00 12 Unit 14.562.000,00 80,90%



TTaahhuunn 22002200

27

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 6.375.000,00 1 Laporan 6.075.000,00 95,29%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.375.000,00 1 Laporan 6.075.000,00 95,29%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.375.000,00 1 Laporan 6.375.000,00 100,00%

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD 9.375.000,00 1 Laporan 9.075.000,00 96,80%

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) SKPD 9.375.000,00 1 Laporan 9.375.000,00 100,00%

Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA-SKPD 10.725.000,00 1 Laporan 10.725.000,00 100,00%

Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja 6.375.000,00 1 Laporan 6.375.000,00 100,00%

Program Optimalisasi Penatausahaan dan

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran di

Lingkungan SKPD 6.375.000,00 1 Laporan 6.375.000,00 100,00%

Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun di

Lingkungan SKPD 6.375.000,00 1 Laporan 5.925.000,00 92,94%

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan

dan Pemerintahan

Publikasi dan Pemberitaan Melalui Media Massa 44.600.000,00 5 Kali 36.750.000,00 82,40%

Program Pengembangan Data/Informasi

Fasilitasi Kelitbangan dan Tata Kelola Data 52.548.500,00

Informasi

Kelitbangan

& Tata

Kelola Data

50.624.999,00 96,34%

Pengembangan Sistem Informasi Database Infrastruktur

Berbasis Geospasial Kabupaten Bengkayang 53.940.000,00

Updating

Sistem

Aplikasi GIS

Infrastruktur

Tahun 2020

49.420.000,00 91,62%

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD) 185.557.500,00 100% 182.246.800,00 98,22%

Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan

Pembangunan 77.600.000,00

Cakupan

Data yang

Dianalisa

72.982.000,00 94,05%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang 372.480.000,00

1 Dokumen

RKPD 323.090.800,00 86,74%

Fasilitasi Bidang Pengendalian Perencanaan

Pembangunan 32.005.000,00 100% 28.675.000,00 89,60%

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari

Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP)

dan Urusan Bersama (UB)

121.690.000,00

OPD

Penerima

DAK, TP &

UB serta 17

Kecamatan

90.471.090,00 74,35%

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Bengkayang 88.811.941,00

SKPD di

Kabupaten

Bengkayang

64.873.000,00 73,05%

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten

Bengkayang 2021-2025

289.220.000,00 1 Kegiatan 205.600.000,00 71,09%



TTaahhuunn 22002200

28

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Fasilitasi Pengendalian Investasi Kabupaten

Bengkayang 122.284.000,00 20 Jilid 105.331.600,00 86,14%

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi 45.025.000,00 1 Laporan 29.855.000,00 66,31%

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Koperasi

UKM dan Perindag 63.805.000,00 1 Laporan 58.770.850,00 92,11%

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial

Budaya 81.650.000,00

Sektor

Pendidikan

dan

Kesehatan

74.477.767,00 91,22%

Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 56.992.000,00

Dapat

Terfasilitasi 45.929.998,00 80,59%

Fasilitasi Bidang Pemerintahan dan RANHAM 91.579.000,00 Tepat Waktu 83.650.236,00 91,34%

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

dan Fasilitasi Kawasan Perdesaan di Kabupaten

Bengkayang

56.412.000,00 30 Buku 55.537.000,00 98,45%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Bina Marga,

Sumber Daya Air dan Perhubungan 70.160.000,00 Kegiatan 70.159.675,00 99,999%

Koordinasi Perencanaan Cipta Karya, Perumahan

Permukiman, Lingkungan Hidup dan Energi 86.966.000,00

Optimalnya

Pelaksanaan

Fasilitasi

Sektor

86.966.000,00 100,00%

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Ketahanan Pangan 70.340.000,00 1 Tahun 65.850.000,00 93,62%

Program Perencanaan Tata Ruang

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang 131.972.044,00 12 Bulan 131.972.000,00 99,999%

Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan PERDA

Revisi PERDA Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten


475.000.000,00 1 Kegiatan 473.858.000,00 99,63%

Jumlah 4.213.356.467,00 3.860.735.707,00 91,63%



TTaahhuunn 22002200

29

❖ Belanja Modal

Belanja Modal dalam tahun 2020 digunakan untuk pembelian peralatan kantor yang terdiri dari :

No Jenis Peralatan Anggaran Realisasi % Jumlah

1 2 3 4 5 6

1. GPS Rp. 7.500.000,- Rp. 7.500.000,- 100 1 unit

2. Pengadaan Alat Dapur Rp. 1.825.000,- Rp. 1.820.000,- 99,73 2 jenis

3. Mesin Rumput Rp. 1.500.000,- Rp. 1.496.000,- 99,73 1 unit

4. Air Conditioner (AC) Rp. 7.500.000,- Rp. 7.481.000,- 99,75 1 unit

5. Proyektor + Tiang Penyangga Rp. 20.000.000,- Rp. 19.800.000,- 99,00 1 unit

6. Kursi Rapat, Kursi Besi Tunggu &

Kursi Tamu

Rp. 14.500.000,- Rp. 14.465.000,- 99,75 3 jenis

7. Meja Rapat & Wastafel Kayu Rp. 16.500.000,- Rp. 16.494.500,- 99,96 2 unit

8. Komputer PC, UPS 600 VA &

Perangkat Jaringan

Rp. 35.000.000,- Rp. 34.705.000,- 99,16 1 unit

9. Printer Rp. 13.100.000,- Rp. 13.090.000,- 99,92 2 unit

10. Harddisk Rp. 6.400.000,- Rp. 6.380.000,- 99,69 5 buah

Jumlah Rp. 123.825.000,- Rp. 123.231.500,-

Belanja Modal pada tahun 2020 dengan pagu anggaran Rp. 123.825.000,- terealisasi Rp. 123.231.500,-

atau 99,52%.



TTaahhuunn 22002200

30

A. KESIMPULAN

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya

meningkatkan kreativitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur sehingga meningkatkan

kualitas penyelenggaraan APBD khususnya dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan

selain itu juga mewujudkan perencanaan pembangunan dan kebijakan yang responsif, antisipatif dan

konsisten.

Kedua Sasaran Strategis termasuk dalam kategori Berhasil, dimana Sasaran Strategis tersebut

adalah :

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas baik;

- Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran;

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

- Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang serta dukungan dan partisipasi dari

seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bengkayang.

Namun demikian, capaian diatas dirasakan belum optimal, baik pelaksanaan program dan

kegiatan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan,

hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Pandemi Covid 19 mengakibatkan mekanisme pelaksanan kegiatan perlu di rescedule ulang.

2. Pelaksanaan kegiatan setelah RKA, DPA, RKAP dan DPPA, efeknya kegiatan berjalan tidak

maksimal mengingat waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat.

3. Adanya refocusing anggaran kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak maksimal

dijalankan akibat kendala anggaran yang terbatas.

4. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan.



TTaahhuunn 22002200

31

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi

pada masa mendatang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang akan

menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara dalam penyusunan laporan keuangan yang

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dengan mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang

ketentuan yang berlaku.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional terutama pada sistem dan jaringan

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

3. Meningkatkan intensifikasi pembinaan terkait Pengelola Keuangan dari Pengguna Anggaran,

Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara

Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus dan Penyimpan Barang dalam

pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

4. Melaksanakan inventarisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tersedia data aset

yang akurat dan akuntabel khususnya bagi Pengurus dan Penyimpan Barang dalam pengelolaan

Barang dan Aset BAPPEDA Kabupaten Bengkayang.

5. Penyesuaian target capaian pada saat terjadi perubahan anggaran dengan menyesuaikan besaran

anggaran sehingga perubahan anggaran tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

6. Peningkatan jaringan internet di OPD, inventarisasi data sektoral OPD dengan mengarahkan

OPD untuk menyusun kegiatan yang terkait pemenuhan database OPD.

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bengkayang Tahun 2020. Diharapkan agar laporan ini dapat memberikan kontribusi positif

didalam peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 5 6 7 8 9 11

1. Pengembangan Sistem

Informasi Database

Infrastruktur berbasis

Geospasial Kabupaten

Bengkayang

Terbangunnya Sistem

Informasi Geospasial

Infrastruktur Kabupaten

Bengkayang

1 Sistem

Aplikasi

Database

Infrastruk

tur

terupdate

dengan

Aplikasi

Data di

OPD

Aplikasi Sistem

Informasi

Geospasial Database

Infrastruktur

Kabupaten

Bengkayang

53,940,000 Sub Bidang Data &

Litbang

√ √ √ √ √ APBD

Murni

2. Pengelolaan Sistem

Informasi

Pembangunan Daerah

(SIPD)

Terciptanya Efektivitas &

Efisiensi Manajemen

Pelayanan PEMDA melalui

Sistem Informasi yang Saling

Terhubung Tata Kelola

Pemerintah yang Akuntabel,

Efektif & Efisien

1

Informasi

Pemerinta

h Daerah

berbasis

Elektronik

Layanan Informasi

tentang Pemerintah

Daerah yang

Terhubung &

Terintegrasi berbasis

Elektronik


Litbang

√ √ √ √ √ √ APBD

Murni

3. Penyusunan & Analisis

Data Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Tersedianya Data untuk

Kebutuhan untuk Perencanaan

Pembangunan Daerah

1

Dokumen

Dokumen Analisa

Data Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


Litbang

√ √ √ √ √ √ √ √ APBD

Murni

1. Penyusunan RKPD

Kabupaten Bengkayang

Peraturan Bupati Bengkayang

tentang RKPD Kabupaten

Bengkayang TA 2021

1

Dokumen

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Kabupaten

Bengkayang TA 2021

372,480,000 Sub Bidang

Pengendalian

Perencanaan

Pembangunan

√ √ √ √ √ √ APBD

Murni

2. Terwujudnya

Penelitian dan

Pengembangan yang

Termanfaatkan

1. Jumlah Penelitian

dan

Pengembangan

yang Dapat

Termanfaatkan

>80% 2. Penyusunan

Rancangan Teknokratik

RPJMD Kabupaten


Tersedianya Gambaran Arah

Pembangunan Kabupaten

Bengkayang dalam

Penyusunan Dokumen RPJMD

periode berikutnya

1

Dokumen

Dokumen

Rancangan

Teknokratik RPJMD

Kabupaten

Bengkayang periode

berikutnya


Pengendalian

Perencanaan

Pembangunan

√ √ √ √ APBD

Murni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 5 6 7 8 9 11

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Kinerja

Sasaran

Program & KegiatanIndikator Kegiatan

Target

KegiatanRencana Aksi

Program Kegiatan

KetTR1 TR2 TR3 TR4

20 OPDJumlah Dokumen

RENJA OPD yang

Berkualitas Baik

2.

10

Anggaran (Rp.) Penanggung Jawab

Jadwal Kegiatan

Indikator KegiatanTarget

KegiatanProgram Kegiatan

1 2 4

1. Program

Pengembangan

Data/Informasi

Terwujudnya

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Daerah yang

Berkualitas

1.

2. Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

4

Dokume

n

Jumlah Dokumen

Perencanaan yang

Baik

1.

Ket

1 2 4 10

Rencana Aksi Anggaran (Rp.) Penanggung Jawab

Jadwal Kegiatan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Kinerja

Sasaran

Program & KegiatanTR1 TR2 TR3 TR4

3. Program

Perencanaan

Sosial & Budaya

1. Penyusunan Rencana

Pembangunan

Kawasan Perdesaan &

Fasilitasi Kawasan

Perdesaan di


Dokumen RPKP Kabupaten

Bengkayang sebagimana

dimaksud dapat menjadi

acuan yang memprioritaskan

pada pengembangan potensi

kawasan perdesaan yang akan

ditetapkan

30 Buku Dokumen RPKP

Kabupaten

Bengkayang


Pemerintahan

√ √ √ √ √ APBD

Murni

4. Program

Perencanaan Tata

Ruang

1. Penyusunan Materi

Teknis & Rancangan

PERDA Revisi PERDA


Nomor 7 Tahun 2014

tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah


2014-2034

Terlaksananya Kegiatan Revisi

Penyusunan Materi Teknis &

RAPERDA RTRW Kabupaten

Bengkayang Nomor 7 Tahun

2014-2023

2

Dokumen

Dokumen Materi

Teknis & Draf

RAPERDA Revisi

RTRW

475,000,000 Sub Bidang Tata

Ruang

√ APBD

Murni

NIP. 19700905 200003 1 005

Kepala BAPPEDA Kab. Bengkayang

Dr. YAN, S.Sos, M.SiPembina Utama Muda

Documents

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN …