of 21 /21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukasari Kota Bandung Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sukasari, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sukasari dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasari sebagai berikut : 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sukasari, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 70,86; 2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 47,13; 3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sukasari. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sukasari dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasari, sebagai berikut : 1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang disebabkan oleh beberapa factor anatara lain adalah belum terjalinnya komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi; 2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/08/RENSTRA... · 2016-09-28 · (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN...

  • BAB III

    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

    3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukasari Kota Bandung

    Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang

    dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang

    berkaitan dengan Tugas umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga)

    klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sukasari, yaitu

    permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis

    operasional.

    Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sukasari

    dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah

    Kecamatan Sukasari sebagai berikut :

    1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan

    Sukasari, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 70,86;

    2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan ditandai dengan

    nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 47,13;

    3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan

    pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga

    berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di

    Kecamatan Sukasari.

    Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada

    bagian/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sukasari dapat

    diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasari,

    sebagai berikut :

    1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat

    Kecamatan yang disebabkan oleh beberapa factor anatara lain

    adalah belum terjalinnya komunikasi yang efektif antara stakeholder

    dalam aktivitas partisipasi;

    2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;

  • 3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini

    dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang

    bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama

    kurun waktu 5 (lima) tahun;

    4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;

    5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;

    6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya

    pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam

    Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;

    7. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam

    penanganan kebencanaan masih rendah;

    8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang

    dan Jasa (metode swakelola).

    Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi

    dari pelayanan Kecamatan Sukasari sebagai berikut :

    1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan

    terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali

    overload;

    2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan

    program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung;

    3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam

    membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

    Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan

    Sukasari sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas

    pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang

    dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan

    otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan

    Sukasari, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan

    Sukasari Kota Bandung antara lain :

    1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan

    tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

  • 2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah

    mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;

    3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada

    peningkatan kinerja;

    4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata

    dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.

    Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja

    Pemerintahan Kecamatan Sukasari Kota Bandung adalah :

    1. Adanya multi interprestasi terhadap pelimpahan kewenangan

    kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan

    dalam penyelenggaraan pemerintahan;

    2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah belum

    sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.

    Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara

    umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan

    Sukasari Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 - 2018, adalah

    sebagai berikut :

    1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

    Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang

    sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

    sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang

    berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak

    dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara

    terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan

    dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan

    perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

    daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa

    mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus

    dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah

  • dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan

    kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

    2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

    Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan

    prima (services excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang

    mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme

    aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman

    terhadap manajemen strandar pelayanan minimal public services and

    public complaint. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis

    dalam kerangka perwujudan good govermance. Kata kunci dalam

    penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang

    lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali

    paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber

    daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan

    fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

    kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen

    pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan

    efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-

    sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

    nepotisme (KKN).

    Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukasari

    dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia

    (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,

    penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen

    secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan

    kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara

    terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector

    penyelenggara Negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan

    good governance.

  • 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

    Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

    governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata

    kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas

    dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik.

    Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh

    unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan

    penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem

    penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai

    dengan tuntutan perkembangan jaman.

    Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini

    terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD

    dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai

    stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga

    Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder.

    Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik

    perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih

    menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya,

    melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali

    pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system,

    perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

    4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

    Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu

    modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh

    karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu

    hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan

    pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah

    lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya

    diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih

    berorientasi kinerja (performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy

    Budget).

  • System manajemen keuangan daerah (financial

    management system) merupakan bagian penting dalam rangka

    mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian

    lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran

    dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan

    internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar

    pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for

    money sehingga tercipta akuntabilitas public (public accountability).

    Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu:

    perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian

    (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

    Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan

    asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada

    masyarakat melalui legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai

    daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

    (1) terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah,

    menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan

    barang daerah dan system pelaporan; (2) terciptanya efisiensi dan

    efektivitas penggunaan barang daerah; (3) pengamanan barang daerah;

    (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang

    daerah.

    3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

    Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun

    2014 – 2018 yaitu:

    “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG

    UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”

  • Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :

    Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota

    Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan

    dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811

    hingga sekarang.

    Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi

    daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan

    dan kesejahteraan warga kota Bandung.

    Nyaman adalah terciptanya suatu kondisi mana kualitas lingkungan

    terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan

    kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu

    kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah,

    air dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk

    ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya

    responsive terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

    Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada

    pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia

    dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi.

    Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan

    kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan

    lingkungan sebagai dasar pengokohan social masyarakat.

    Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah

    dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.

    Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup

    yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi

    tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani,

    akal dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling

    berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan

    makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah

    sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna.

    Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk

    kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk

  • mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi

    teladan bagi kota lainnya.

    Misi Kota Bandung Tahun 2014 - 2018 merupakan

    penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005 - 2025

    dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III

    tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-

    langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi.

    Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan

    misi ini adalah : Manusia Yang Berdaya Saing, Ekonomi Kokoh, Tata

    Kelola Pemerintah Yang Baik, Infrastruktur Berkelanjutan, serta

    Kokohnya Interaksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Kota

    Bandung.

    Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang

    akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang

    pembangunan di Kota Bandung. Adapun misi tersebut terdiri dari :

    1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan

    infrastruktur dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable)

    dan nyaman.

    2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan

    melayani.

    3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya

    saing.

    4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.

    Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung

    2014-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari

    Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam

    penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

  • Tabel 3.1

    Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

    NO ASPEK INDIKATOR

    1. BANDUNG SEHAT 1. Asuransi kesehatan

    2. Ambulance gratis 3. Santunan kematian Rp. 2 juta/jiwa

    4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24

    jam

    2. BANDUNG RESIK 1. Bebas sampah dalam 2 tahun 2. Bebas banjir dalam 3 tahun

    3. Jalan mulus dan caang dalam 3 tahun

    4. Bebas macet dalam 4 tahun

    3. BANDUNG NYAMAN 1. Sarana olahraga/taman berbain disetiap RW

    2. Penyediaan sarana air bersih

    3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni

    4. Bantuan 100 juta/RW/tahun

    5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun

    6. Bantuan 100 juta / karang taruna

    kelurahan/tahun

    4. BANDUNG SEJAHTERA 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan

    pekerjaan baru

    3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa

    per tahun

    4. Bantuan keuangan untuk guru

    honorer, guru madrasah dan tempat ibadah.

    5. Subsidi harga sembako dan gas 3 kg

    Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

  • Gambar 3.1

    Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

    Bandung Resik

    2014 2015 2016 2017 2018

    Bandung Sehat

    Asuransi kesehatan

    Ambulance gratis

    Santunan kematian

    Rp.2juta/jiwa

    Puskesmas gratis dan pelayanan

    24 jam

    Bandung Nyaman

    Sarana olahraga/ taman

    bermain disetiap RW

    Penyediaan sarana air bersih

    Perbaikan 10.000 rumah tidak

    layak huni

    Bantuan 100 juta/RW/tahun

    Bantuan 100 juta PKK/

    kelurahan /tahun

    Bantuan 100 juta / karang

    taruna kelurahan/tahun

    Bandung Sejahtera

    Menciptakan 100.000

    wirausahawan

    Menciptakan 250.000 lapangan

    pekerjaan baru

    Bantuan 100.000 beasiswa

    untuk siswa SD, SMP, SMU dan

    mahasiswa per tahun

    Bantuan keuangan untuk guru

    honorer, guru madrasah dan

    tempat ibadah

    Subsidi harga sembako dan gas

    3 kg Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

    Bebas Banjir : 3 thn

    Bebas Sampah : 2 thn

    Jalan mulus dan caang : 3 thn

    Bebas macet : 4 thn

  • Sukasari bersama stakeholder untuk turut

    mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah

    Kecamatan Sukasari untuk mengawal janji-janji politik Walikota

    Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi

    bersama dengan stakeholder di lingkungan Kecamatan Sukasari dan

    Kota Bandung pada umumnya.

    Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung nomor

    002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi

    Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 kelompok kerja

    meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) program/ kegiatan untuk

    mewujudkan Bandung juara atau unggul dibandingkan dengan

    Pemerintah kota/ Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang

    tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan

    Sukasari Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung

    Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana

    terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung

    Juara adalah sebagai berikut:

    Tabel 3.2

    Rencana Aksi Menuju Bandung Juara

    NO KELOMPOK KERJA JUMLAH KEGIATAN/

    RENCANA AKSI

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    Kelompok Kerja Kemacetan Bandung

    Kelompok Kerja Pedagang Kaki Lima

    Kelompok Kerja Sampah Bandung

    Kelompok Kerja Bandung Hijau

    Kelompok Kerja Bandung Aman (Masalah

    Sosial)

    Kelompok Kerja Banjir Bandung

    Kelompok Kerja Kota Kreatif Bandung

    Kelompok Kerja Bandung Kota Budaya

    Kelompok Kerja Bandung Smart City

    Kelompok Kerja Kolaborasi Bandung

    Kelompok Kerja Kampung Juara

    Kelompok Kerja Revitalisasi Bandung

    Kelompok Kerja Reformasi Pendidikan

    Kelompok Kerja Pariwisata Bandung

    24

    11

    18

    30

    11

    7

    16

    15

    13

    22

    21

    15

    14

    14

  • 15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    Kelompok Kerja Reformasi Pasar Bandung

    Kelompok Kerja Taman Tematik

    Kelompok Kerja Bandung Kota Musik/ Film

    Kelompok Kerja Bandung Kota Desain

    Kelompok Kerja Index Kebahagiaan (Index Of

    Happinnes) Bandung

    Kelompok Kerja Public Relation Bandung

    Kelompok Kerja Reformasi Dekranasda

    Bandung

    Kelompok Kerja Reformasi Pkk Bandung

    Kelompok Kerja Kesehatan

    Kelompok Kerja Bandung To Wtp

    6

    21

    12

    15

    7

    5

    8

    9

    6

    15

    JUMLAH 335

    Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013

    3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

    Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

    Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

    Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya system politik yang demokratis,

    Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang

    berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipasif, dengan

    didukung sumber daya aparatur yang professional dalam wadah Negara

    Kesatuan Republik Indonesia”.

    Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-

    2014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi

    Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya:

    a. Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan system

    politik dalam negeri yang demokratis;

    b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

    umum;

    c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

    pemerintahan yang desentralistik;

    d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar

    daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam

    pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

  • e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan

    masyarakat dalam aspek ekonomi, social dan budaya; serta

    f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan

    berwibawa.

    3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

    Hidup Strategis

    Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata

    ruang yang aman, nyaman, produktif, afektif, efisien, berkelanjutan dan

    berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industry kreatif

    yang bertaraf nasional. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

    Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan,

    kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

    Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai :

    a. Penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Provinsi dan Kota;

    serta

    b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah

    dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun

    program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang

    kota.

    Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

    a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota dan rencana sektoral

    lainnya;

    b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

    c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar

    sector, antar daerah dan antar pemangku kepentingan;

    d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

    e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

    Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang

    sebagaimana dimaksud terdiri atas :

    a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;

  • b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan

    c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota

    Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas :

    a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien

    dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota

    perdaganagan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam

    lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa

    Barat dan Nasional;

    b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan

    prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu

    dan terkendali; dan

    c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan

    prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

    Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota

    yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota

    sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industry kreatif

    dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa

    Barat dan Nasional meliputi :

    a. Mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan

    wilayah Bandung Timur;

    b. Membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani

    oleh 1 (satu) SPK;

    c. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

    d. Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan

    sesuai skala pelayanannya; dan

    e. Menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan

    dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

    Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas

    pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi

    publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

    a. Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sector privat dan

    masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

  • b. Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

    c. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan

    pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta

    menghilangkan gangguan sisi jalan;

    d. Memprioritaskan pengembangan system angkutan umum masal

    yang terpadu;

    e. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan

    pusat-pusat kegiatan;

    f. Mengembangkan system terminal dalam kota serta membangun

    terminal dibatas kota dengan menetapkan lokasi yang

    dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan

    g. Mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan system

    transportasi kota.

    Kebijakan pola ruang kota terdiri atas :

    a. Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

    b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

    Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi

    kawasan lindung meliputi :

    a. Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khusunya di

    Kawasan Bandung Utara;

    b. Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan

    hutan kota;

    c. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air

    atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin

    ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta

    melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

    d. Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam

    bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi dan jalur

    kereta api;

    e. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak

    member ijin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan

    ruang terbuka hijau;

  • f. Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya

    yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur,

    bentuk dan wujud arsitektural;

    Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan

    dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan

    tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan

    dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan-kebijakan struktur ruang

    kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien

    dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan

    dan jasa yang didukung industry kreatif dalam lingkup kawasan

    perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengmebangan Bandung

    sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

    Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi

    Jawa Barat berdasarkan kesepakatan bersama antara Gubernur dengan

    Bupati/ Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010,

    bahwa dalam pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama

    Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya

    termasuk dalam kota dengan tema pengmebangan jasa perdagangan dan

    industry kreatif.

    3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Sukasari Kota Bandung

    Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah

    Kecamatan Sukasari Kota Bandung dituntut lebih responsive, kreatif

    dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat

    local, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya

    selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin

    dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan

    pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi

    dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah

    pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

    Memperhatikan isu - isu dan permasalahan pembangunan

    yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggara pemerintahan menuju

  • good governance and clean government sehingga akan berdampak pada

    kualits pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah

    pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sukasari Kota Bandung

    pada tahun 2014-2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahandan

    isu pembangunan Kota Bandung.

    Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi

    antara lain:

    1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima.

    2) Adanya tuntutan akntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

    3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat

    SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

    4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

    TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

    5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam meyelenggarakan

    Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

    Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara

    komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan

    dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arah pemanfaatan ruang,

    indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan

    program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas

    pokok dan fungsi Kecamatan Sukasari Kota Bandung, sebagai berikut :

    1) Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat,

    efisien dan transparan.

    2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

    TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

    3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan

    Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

    4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan

    penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

    5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang

    sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada

    Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis

    dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

  • Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD

    adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang

    signifikan bagi SKPD dimasa dating. Suatu kondisi/ kejadian yang

    menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi

    akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

    hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

    meningkatkan layanan masyarakat dalam jangka panjang.

    9 (Sembilan) isu strategis pembangunan adalah sebagai

    berikut :

    1. Isu Lingkungan hidup

    - Pencemaran lingkungan

    - Banjir cileuncang

    - Penimbunan sampah

    - Penyediaan RTH

    2. Isu Infrastruktur

    - Kemacetan lalu lintas

    - Ketersediaan transportasi umum

    - Buruknya drainage lingkungan

    - Kualitas jalan

    3. Isu pendidikan dan kebudayaan

    4. Isu kesehatan – belum optimalnya layanan kesehatan bagi

    penduduk miskin

    5. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran

    6. Isu Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga

    7. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif

    8. Isu perkembangan teknologi dan informasi

    9. Isu Reformasi Birokrasi

    Isu strategis tersebut secara fungsional saling

    berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu

    isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya

    penanganan isu strategis lainnya.

    Berdasarkan hasil analisis isu strategis Pemerintah

    Kecamatan Sukasari Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal

    sebagai berikut :

  • Tabel 3.3

    Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

    Kecamatan Sukasari Kota Bandung Dan Dinamika Lingkungan Strategis

    Tupoksi Isu Strategis

    Kecamatan mempunyai

    tugas pokok melaksanakan

    sebagian kewenangan

    pemerintahan yang

    dilimpahkan Walikota

    kepada Camat untuk

    menangani sebagian urusan

    otonomi daerah.

    Kecamatan mempunyai

    fungsi :

    - Mengkoordinasikan

    kegiatan pemberdayaan

    masyarakat;

    - Mengkoordinasikan upaya

    penyelenggaraan

    ketentraman dan

    ketertiban umum;

    - Mengkoordinasikan

    penerapan dan penegakan

    peraturan perundang-

    undangan;

    - Mengkoordinasikan

    pemeliharaan prasarana

    dan fasilitas pelayanan

    umum;

    - Mengkoordinasikan

    penyelenggaraan

    pemerintahan di tingkat

    kecamatan

    - Membina penyelenggaraan

    pemerintahan kelurahan

    - Melaksanakan pelayanan

    ketatausahaan kecamatan

    1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

    Tuntutan Warga Kota terhadap kebutuhan

    pelayanan prima (services excellent) perlu diimbangi

    dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi

    yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur,

    penguasaan komunikasi dan presentasi serta

    pemahaman terhadap manajemen standar

    pelayanan minimal public services and public

    complaint. Sumber daya aparatur merupakan asset

    strategis dalam kerangka perwujudan good

    governance. Kata kunci dalam penataan sumber

    daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang

    lebih menekankan kepada semangat kerja dan

    menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai

    „pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber daya

    aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas

    pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,

    pembangunan dan kemasyarakatan, yang

    menekankan pada transparansi, manajemen

    pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas

    dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada

    upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh

    terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi,

    kolusi dan nepotisme (KKN).

    Pendayagunaan aparatur pemerintah

    Kecamatan Sukasari dalam makna lain adalah juga

    pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

    pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,

    penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan

    pengendalian manajemen secara terencana,

    bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan

    kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui

    kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil

    langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara

    (public service reform) dalam rangka mewujudkan

    good governance.

    2. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

    Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang

    baik (good governance) diperlukan upaya-upaya

    penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi.

    Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak

    terlepas dari daya dukung penyelenggaraan

  • manajemen public yang baik. Penataan

    kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan

    seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan

    Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen

    public lebih kepada menata pada system

    penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif

    dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan

    jaman.

    Factor kunci keberhasilan penataan

    kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan

    aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD di

    lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan

    masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK,

    karang taruna dan lain-lain Lembaga

    Kemasyarakatan tingkat kecamatan sebagai

    shareholder.

    Jika demikian halnya, maka pengelolaan

    pelayanan public perlu melakukan perubahan

    menuju profesionalisme birokrasi dan lebih

    menekankan langkah-langkah efisiensi dan

    efektifitas birokrasinya, melalui penataan system

    dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan

    pegawai, memperbaiki reward and punishment

    system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta

    mengubah kultur organisasi.

    3. Pengelolaan Keuangan dan Barang

    Keuangan dan barang daerah merupakan

    salah satu modal utama dalam penyelenggaraan

    pemerintah Kecamatan, oleh akrena itu manajemen

    keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal

    yang strategis dalam menunjang pencapaian

    keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan

    dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan

    kepada entreupreneurnal management yang pada

    intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan

    barang daerah yang lebih berorientasi kinerja

    (performance budget), bukan pada kebijakan (policy

    budget).

    System manajemen keuangan daerah

    (financial management system) merupakan bagian

    penting dalam rangka mendukung terciptanya good

    governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang

    sama pentingnya adalah menata perencanaan

    penganggaran dan pengeluaran, pemahaman

    akuntansi serta system pengawasan internal

    pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan

    pembaharuan system keuangan tersebut adalah

    agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan

    mendasarkan konsep value for money sehingga

    tercipta akuntabilitas public (public accountability).

    Manajemen barang daerah meliputi beberapa

  • tahap yaitu: perencanaan kebutuhan,

    penganggaran, pengadaan, pendistribusian

    (termasuk penyimpanan), penggunaan,

    pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap mulai

    dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan

    asset daerah harus diketahui dan

    dipertanggungjawabkan kepada masarakat melalui

    legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai

    daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah,

    antara lain adalah : (1) terwujudnya tertib

    administrasi mengenai kekayaan daerah,

    menyangkut barang inventarisasi tanah dan

    bangunan, penghapusan barang daerah dan system

    pelaporan; (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas

    penggunaan barang daerah; (3) pengamanan barang

    daerah; (4) tersedianya data dan informasi yang

    akurat mengenai jumlah barang daerah.