BAB III - ppid.bandung.go.id · BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ... 3. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan lingkungan ... tingkat capaian SPM/Renstra/RPJMD

Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018

19 Renstra

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsi Pelayanan BPLH Kota Bandung

ugas pokok Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota

Bandung yaitu melaksanakan sebagian kewenangan daerah

Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPLH Kota Bandung

mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air

tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi ini antara lain :

a. Masih adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup

yang belum disusun diantaranya berkaitan dengan Perwal dari

Perda yang telah ditetapkan.

b. Masih adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup

yang perlu dilakukan perbaikan karena sudah tidak sesuai

dengan kondisi daerah.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah

lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan

energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.

Permasalahan pokok yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi ini antara lain :

a. Keterbatasan alokasi anggaran urusan wajib bidang

lingkungan hidup khususnya untuk BPLH Kota Bandung.

b. Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam kerangka

sinkronisasi implementasi program pembangunan yang

bersifat lintas sektoral.

T



20 Renstra

c. Kurangnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan

stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi lingkungan

hidup yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan lingkungan

hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi

lingkungan hidup;

Permasalahan yang sering timbul kepermukaan berkaitan dengan

tugas pokok dan fungsi ini antara lain :

a. Masyarakat dan pelaku usaha kurang memperhatikan atau

mengacuhkan peraturan perundang-undangan terkait

pengelolaan lingkungan hidup.

b. Adanya dampak pencemaran lingkungan hidup ikutan karena

Kondisi geografis Kota Bandung yang dikelilingi pemerintah

daerah lainnya seperti Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan

Kabupaten Bandung Barat.

c. Keterbatasan jumlah sumber daya baik sumber daya aparatur

maupun sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan

tupoksi.

d. Penghargaan dan pemberian hukuman (reward and

punishment) bagi aparatur dan pemangku kepentingan

lingkungan hidup belum memadai.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Tidak terdapat permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan

tugas pokok dan fungsi ini.


Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018 21 Renstra

Tabel III A. 1-1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BPLH Kota Bandung

Provinsi Jawa Barat

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan Internal Eksternal

Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pengen dalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi LH.

Adanya Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup (LH) belum diterbitkan Peraturan Walikotanya (Perwal).

Kemampuan SDM dalam memahami dan menter jemahkan peraturan per undang-undangan masih kurang memadai.

Politik anggaran atas urusan wajib Bidang LH masih kurang men dukung.

Kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan Perda tersebut tdk dpt diselengga rakan apabila Perwalnya belum diterbitkan sehingga dapat dipastikan akan mem pengaruhi tingkat capaian SPM/Renstra/RPJMD

Adanya Perda yang perlu dilakukan perbaikan/revisi karena sudah tidak sesuai dengan kondisi daerah saat ini.

Perubahan peraturan pemerintah

Kegiatan pelayanan terkait Perda yg sudah tidak sesuai kondisi daerah saat ini menjadi tidak optimal jika Perda tersebut belum direvisi sehingga dikhawatir kan akan mempengaruhi tingkat capaian SPM/Renstra/RPJMD

Pemberian dukungan atas penye lenggaraan pemerintah daerah lingkup perencanaan LH,

pengendalian pencemaran dan kerusakan LH, pengelolaan air tanah & energi serta rehabilitasi LH.

Alokasi anggaran urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup khususnya yang

menjadi kewenangan BPLH masih kurang optimal.

Kebutuhan anggaran BPLH sebagaimana tercantum Renstra 2009-2013.

Kemampuan perencana an anggaran dan kinerja para pelaksana kegiatan

masih kurang.

Kemampuan koordinasi para pelaksana kegiatan masih kurang.

Politik anggaran atas urusan wajib Bidang LH masih kurang mendukung.

Komitmen SKPD terkait terhadap urusan wajib Bidang LH masih lemah

Komitmen masyarakat, pelaku usaha & stake holder LH lainnya thd

permasalahan LH masih rendah.

.

Terdapat beberapa kegiatan pelaynan yg membutuhkan dana relatif besar karena sifat dan target kinerjanya

sehingga apabila tidak mendapatkan alokasi dana sesuai kebutuhan maka dikhawatirkan akan mem pengaruhi tingkat capaian SPM/Renstra/RPJMD.

Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam kerangka

sinkronisasi implementasi program pembangunan yang bersifat lintas sektoral.

Target kinerja program lintas sektoral dalam

RPJMD Pemerintah Kota Bandung 2009-2013

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan koordinasi antar

sektor yang lebih solid dan intens sehingga jika tidak dipenuhi maka dikhawatirkan akan mempengaruhi tkt capaian SPM/Rensra/ RPJMD.

Kurangnya partisipasi dari masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lingkungan hidup lainnya dalam upaya

pencegahan pencemaran & perusakan LH, dan

Tingkat pencemaran ter hadap lingkungan hidup Kota Bandung cenderung meningkat yg disebabkan kelalaian masyarakat, pelaku usaha dan

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yg membutuhkan partisipasi relatif tinggi dari masyarakat, pelaku usaha & stakeholder lainnya sehing ga jika

terjadi kekurangan dikhawatirkan akan mem pengaruhi tingkat capaian atas



22 Renstra

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan Internal Eksternal

rehabilitasi LH yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan.

stakeholder lingkungan hidup lainnya.

SPM/Renstra/RPJMD.

Pembinaan dan pelaksanaan

lingkup perencanaan

lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.

Masyarakat & pelaku usaha

kurang memperhatikan atau

mengacuhkan peraturan per undang-undangan terkait pengelolaan LH

Kondisi kualitas LH Kota

Bandung yang cenderung

menurun salah satu sebabnya yaitu kurangnya ketaatan terhadap per aturan perundang-undang an mengenai LH.

Mekanisme pengelolaan

LH yang baik masih

belum diterapkan secara menyeluruh.

Sumber daya (aparatur dan sarana/prasarana belum dimanfaatkan secara optimal.

Komitmen atas pemberi an penghargaan dan hukuman kpd aparatur belum memadai.

Komitmen masyarakat &

pelaku usaha terhadap

upaya pencegahan dan rehabilitasi LH masih rendah.

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan

yg membutuhkan ketaatan masyarakat

dan pelaku usaha terhadap peraturan mengenai pengelolaan LH sehingga jika terjadi kurangnya ketaatan di khawatirkan mempengaruhi tingkat capai an SPM/Renstra/RPJMD

Adanya dampak pencema ran LH ikutan pada sungai-sungai di Kota Bandung karena kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya seperti Kab. Bandung, Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat.

Kondisi kualitas LH yang berada di hilir lebih baik dibandingkan dengan yang berada di hulu.

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yg berkaitan dgn pengelolaan air sungai terkena dampak pencemaran ikutan yang lebih besar jika tdk ditangani bersama-sama dgn Pemda lainnya sehingga mempengaruhi tingkat capai an SPM/Renstra/RPJMD

Ketersediaan sumber daya (aparatur, sarana dan prasarana) dalam rangka pelaksanaan tupoksi

terbatas

Kebutuhan SDM & sarana dan prasarana dalam dokumen anggaran tahunan.

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yg membutuhkan ketersediaan sumber daya yang cukup sehingga apabila tidak dipenuhi dikhawatirkan akan

mempengaruhi tingkat capaian atas SPM/Renstra/ RPJMD

Penghargaan dan pemberian hukuman bagi aparatur dan pemangku kepentingan LH belum memadai

Renstra BPLH Kota Bandung Tahun 2013-2018

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yg membutuhkan penghargaan dan pemberian hukuman yang memadai bagi aparatur & pemangku kepentingan LH lainnya sehingga jika tidak dipenuhi dikhawatirkan akan mem pengaruhi tingkat capaian SPM/Renstra/RPJMD



B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH

encana Strategis BPLH Kota Bandung 2013-2018 ini sangat

terkait dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah khususnya Misi Pertama yaitu

mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang,

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang

yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai

Visi “Kota Bandung Yang Nyaman”. Misi ini akan diimplementasikan

beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung termasuk oleh

BPLH Kota Bandung.

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada misi pertama

yang menjadi tanggung jawab BPLH Kota Bandung berada dalam

lingkup sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” terdiri

dari :

1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara

7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan

9. Program Pengelolaan Bidang Air Tanah

R



Tabel III B.1-1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPLH Kota Bandung

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera

No. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

Terpilih Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Misi 1 :

Mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas & berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai Visi “Kota Bandung Yang Nyaman”.

Program :

1. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Sumber Daya Alam

2. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya

Alam

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

5. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

6. Peningkatan Pengendalian Polusi Udara

7. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam & LH

8. Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Energi dan Ketenagalistrikan

9. Pengelolaan Bidang Air Tanah

Terdapat kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan

Perda yg belum diterbitkan Perwalnya.

Terdapat kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan Perda yang belum dilakukan revisi sesuai kondisi daerah saat ini.

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan dana relatif besar belum mendapatkan alokasi dana yang memadai.

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang

membutuhkan koordinasi lintas dan antar sektor kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan partisipasi relatif tinggi dari masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan ketaatan masyarakat dan pelaku

usaha thd peraturan kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang

membutuhkan ketersediaan sumber daya yg cukup belum optimal penyediannya.

Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan penghargaan dan pemberian hukuman bagi aparatur dan pemangku kepentingan lainnya belum diimplementasikan secara optimal.

Perilaku sebagian masyarakat dan

pelaku usaha sumber pencemar kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.

Kondisi tersebut merupakan faktor penghambat terbesar dalam pelaya nan BPLH dimasa mendatang. Beberapa upaya perlu segera dilakukan sehingga perilaku negatif tersebut bisa dikurangi bahkan jika bisa dihilangkan.

Kuantitas dan kualitas aparatur masih kurang dalam menyeleng garakan pelayanan prima.

Kondisi ini juga merupakan faktor penghambat dari pelayanan di lingkungan BPLH. Dengan kurangnya kuantitas dan kualitas

personil yang menyelenggarakan pelayanan dapat menyebabkan kurang optimalnya pencapaian target kinerja dll.

Kuatnya komitmen pimpinan terhadap

permasalahan LH Kota Bandung.

Kondisi tersebut merupakan faktor pendorong yang besar bagi penyelesaian permasala han pelayanan dimasa men datang. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan masukan yang relatif besar akan dapat dipenuhi atau membutuh kan koordinasi dan kerjasama dengan inter atau lintas sektor lebih mudah dilaksanakan.

Dukungan dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pusat-pusat studi yang bergerak di Bidang LH.

Kondisi ini juga merupakan faktor pendorong penyelesaian permasalahan

pelayanan yang akan dihadapi BPLH seperti rendahnya tingkat partisipasi, kurangnya ketaatan thd per aturan perundang-undangan, kerjasama dll.



C. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra

BPLH Provinsi Jawa Barat

erujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54

Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah

No. 8 Thn 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, bahwa telaahan Renstra dilakukan terhadap Renstra

Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra BPLHD Provinsi Jawa

Barat terutama berkaitan dengan capaian kinerja sasaran strategis

sebagaimana tergambarkan dalam indikator kinerja sasarannya.

Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam Renstra Tahun 2010-2014

telah menetapkan sasaran umum dan sasaran khusus Pembangunan

Lingkungan Hidup. Sasaran umum yang hendak diwujudkan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk kurun waktu 2010-2014

yaitu mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup, dan

pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan

prinsip pembangunan berkelanjutan, sedangkan sasaran khusus yang

hendak dicapai adalah :

a. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai,

danau, pesisir dan laut serta air tanah;

b. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati

dan ekosistem hutan;

c. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3);

d. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup terintegrasi

Indikator kinerja atas sasaran-sasaran Kementerian Lingkungan Hidup

RI tersebut meliputi :

Persentase jumlah sumber air yang dipantau dan diinformasikan

status mutu airnya

Penurunan beban pencemar

Penurunan emisi kendaraan bermotor

Tingkat kualitas udara kota/kab

Registrasi B3

Rehabilitasi sumberdaya alam dan pengelolaan kehati

Inventarisasi kerusakan data kawasan pesisir dan laut

M



26 Renstra

Pengurangan beban pencemar pada industri kecil

Jumlah industri telah menerapkan program lingkungan

Jumlah komisi AMDAL Daerah yang berlisensi

Jumlah kasus sengketa lingkungan yang terfasilitasi Tingkat ketersediaan sarana sistem informasi lingkungan

Sedangkan Renstra BPLHD Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013

memiliki 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 31 (tiga puluh satu)

indikator kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas status mutu air sungai di 7 DAS

1.1. Kondisi kualitas mutu air sungai di 7 DAS

1.2. DAS yang dipantau dan diinformasikan status mutu airnya

1.3. Peta potensi sumber pencemaran berbasis DAS

1.4. Tim Pemantau Pencemaran Air berbasis masyarakat

1.5. Sumber-sumber pencemaran air yang terpantau

2. Meningkatnya kualitas udara di wilayah perkotaan di Jawa Barat

2.1. Tingkat kualitas udara perkotaan di Jawa Barat

2.2. Sistem pemantauan pencemaran udara di wilayah perkotaan

2.3. Jumlah kendaraan lulus uji emisi

2.4. Jumlah lokasi car free day di wilayah perkotaan

3. Menurunnya luasan lahan yang tercemar limbah padat dan B3

3.1. Tingkat pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3

4. Meningkatnya kinerja laboratorium lingkungan terakreditasi dalam

pengendalian lingkungan

4.1. Jumlah laboratorium lingkungan di daerah sudah

praakreditasi

5. Mendorong upaya pelestarian dan pemanfaatan sumerdaya alam

dan keanekaragaman hayati

5.1. Jumlah fasilitasi kegiatan konservasi sumberdaya alam dan

pengelolaan kehati di Jawa Barat

6. Mendorong upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut

6.1. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan

kawasan pesisir dan laut Jawa Barat



27 Renstra

7. Tersedianya kebijakan teknis pengelolaan pembangunan

berkelanjutan di Jawa Barat sebagai acuan pemberian izin

lingkungan

7.1. Jumlah kajian dan rekomendasi lingkungan hidup strategis

8. Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna dan ramah

lingkungan di Jawa Barat

8.1. Tingkat penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

dalam pengelolaan lingkungan di daerah

9. Tercapainya penerapan program EPCM dan Proper di kalangan

dunia usaha dan industri

9.1. Jumlah personil industri yang bersertifikat EPCM

9.2. Jumlah industri Jawa Barat yang menerapkan program

lingkungan

10. Terwujudnya sertifikasi Komisi AMDAL kab/kota se Jawa Barat

10.1. Jumlah Komisi AMDAL Daerah yang berlisensi

11. Terbitnya rekomendasi AMDAL hasil penilaian Komisi AMDAL

11.1. Jumlah rekomendasi AMDAL yang diterbitkan

12. Tersedianya instrumen ekonomi lingkungan yang mendukung

keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup

12.1. Jumlah pedoman dan kebijakan instrumen ekonomi

lingkungan

13. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap

bencana di Jawa Barat

13.1. Frekuensi sosialisasi terkait kebencanaan dan perubahan

iklim

14. Meningkatnya kemampuan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap

dampak perubahan iklim di Jawa Barat

14.1. Jumlah pedoman dan kajian terkait perubahan iklim

14.2. Mainstreaming perubahan iklim dalam Renstra sektor

15. Meningkatnya kerjasama pengendalian lingkungan hidup melalui

kemitraan dengan seluruh pelaku pengelola lingkungan hidup

15.1. Jumlah kemitraan dengan berbagai stakeholder

15.2. Tingkat kesadaran seluruh stake holders dalam pengelolaan

lingkungan



28 Renstra

16. Tercapainya berbagai upaya terobosan program dalam rangka

peningkatan kepedulian lingkungan

16.1. Jumlah program - program pengelolaan lingkungan di daerah

16.2. Jumlah peraih penghargaan lingkungan

17. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat

mengenai upaya penanganan dan penyelesaian sengketa

lingkungan

17.1. Jumlah pengaduan masyarakat terkait permasalahan

lingkungan

18. Terfasilitasinya sengketa lingkungan hidup yang terjadi sesuai

dengan kebijakan lingkungan hidup

18.1. Jumlah kasus sengketa lingkungan yang terfasilitasi

19. Tersedianya data base informasi lingkungan

19.1. Tingkat ketersediaan informasi lingkungan hidup

20. Mengembangkan sistem balai kliring lingkungan hidup

20.1. Tingkat ketersediaan sistem informasi lingkungan

Perbandingan capaian kinerja Renstra BPLH Provinsi Jawa Barat,

Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH Kota Bandung dapat

digambarkan dalam tabel berikut ini :



Tabel III-C.1-1

Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPLH Kota Bandung Terhadap Sasaran Renstra BPLHD Provinsi Jawa Barat

dan Kementerian Lingkungan Hidup

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra BPLH

Kota Bandung

Capaian Sasaran Renstra BPLH

Provinsi Jawa Barat

Capaian Sasaran Renstra

Kementerian Lingkungan Hidup

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Masyarakat telah dapat melaksanakan teknis pengelolaan sampah skala rumah tangga

619 rumah tangga Tidak ditargetkan dalam Renstra Tidak ditargetkan dalam Renstra

2. Kualitas air sungai memenuhi baku mutu sesuai SK. Gubernur Jabar No. 39 Th. 2000

Belum ada sungai utama yang kualitas air sungainya memenuhi baku mutu Tidak ditargetkan dalam Renstra

Penurunan beban pencemar 2,5% pertahun

3. Kualitas udara indoor dan roadside memenuhi baku mutu udara ambient

Kualitas udara pada titik pantau 94,79% dari baku mutu

Tidak ditargetkan dalam Renstra 37 peraturan perundangan

36 kota dievaluasi

4. Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan adm. dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tanah

12 pelaku usaha memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tanah

Tidak ditargetkan dalam Renstra

Penurunan beban pencemaran 50

juta ton

1000 registrasi B3

Pengurangan 80% beban pencemar

pada industri kecil

5. Jumlah pengaduan masyarakat atas permasalahan lingkungan yang telah di

tangani dan terselesaikan

100% pengaduan masyarakat berkaitan dengan permasalahan lingkungan telah

ditangani dan dapat diselesaikan 100% pengaduan ditangani

100% pengaduan ditangani

Terlaksananya kepastian hukum dan

penyelesaian konflik

250 rang PPLHD dan 500 PPNS

6. Jumlah sumur resapan dari tahun ke tahun meningkat 38.491 sumur resapan Tidak ditargetkan dalam Renstra Tidak ditargetkan dalam Renstra

7. Jumlah pohon pelindung dan pohon produktif dari tahun ke tahun meningkat

1.741.518 pohon (pohon produktif sebanyak 857.371 pohon + pohon pelindung 884.147)

Tidak ditargetkan dalam Renstra Rehabilitasi 500.000 ha pertahun



30 Renstra

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra BPLH

Kota Bandung Capaian Sasaran Renstra BPLH

Provinsi Jawa Barat Capaian Sasaran Renstra

Kementerian Lingkungan Hidup

(1) (2) (3) (4) (5)

8. Jumlah sekolah dengan status Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)

12 sekolah telah ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata Tidak ditargetkan dalam Renstra Tidak ditargetkan dalam Renstra

9. Status Lingkungan Hidup Daerah terinformasikan ke publik

2 media yakni media internet dan buku status lingkungan hidup Tidak ditargetkan dalam Renstra

Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup

10. Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan pengujian emisi

92,87% kendaraan bermotor yang dilakukan pengujian memenuhi emisi bersih kendaraan

Tidak ditargetkan dalam Renstra Penurunan emisi kendaraan bermotor

11. Persentase jumlah sumber air yang dipantau dan diinformasikan status mutu airnya

16 Sungai utama (indikator ini tidak ditetapkan untuk dicapai tetapi dilakukan pemantauan dan terinformasikan status mutunya)

7 DAS status mutu airnya cemar sedang 70% terpantau

13 DAS prioritas di 119 kota/kab



D. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bandung

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama

lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan

pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Berikut ini hasil telaahan RTRW dan KLHS Kota Bandung :

Tabel III D.1-1

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung

No. Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur

Ruang Terhadap

Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

Ket :

- Kolom 2 diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang direncanakan di wilayah

Kota Bandung berupa Rencana Bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyebrangan, terminal, stasiun kereta, jaringan jalan primer/sekunder, jaringan

prasarana air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi.

- Kolom 3 diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang telah ada di wilayah Kota

Bandung berupa Rencana Bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyebrangan, terminal, stasiun kereta, jaringan jalan primer/sekunder, jaringan

prasarana air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi.

- Kolom 4 diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana tata ruang



32 Renstra

- Kolom 5 diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, lakukan identifikasi pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD.

Jika ada identifikasi bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan dan lokasinya.

- Kolom 6 diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil kolom 5. Daftar ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung

perwujudan struktur ruang wilayah

Tabel D.1-2

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Bandung

No. Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang Periode

Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola

Ruang Terhadap

Kebutuhan Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan Pelayanan

SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

Ket :

- Kolom 2 diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang direncanakan di wilayah Kota Bandung.

- Kolom 3 diisi dengan daftar Pusat daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang telah ada di wilayah Kota Bandung.

- Kolom 4 diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana pola ruang.

- Kolom 5 diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, lakukan identifikasi pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD.

Jika ada identifikasi bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan dan lokasinya.

- Kolom 6 diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil kolom 5. Daftar ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung

perwujudan pola ruang wilayah.



33 Renstra

Tabel III D.2-1 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kota Bandung

BPLH Kota Bandung

No. Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap Pelayanan

SKPD

Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan

SKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Pencemaran

Udara - Data AQMS berdasarkan ISPU kualitas udara

cenderung menurun pada posisi sedang.

- Keberadaan Tol Cipularang berimplikasi pada

penurunan kualitas udara kota Bandung

khususnya di gerbang tol Pasteur dan jembatan

Cikapayang.

- Laju pertumbuhan kendaraan di Kota Bandung

tergolong tinggi berkisar antara 12-21%/tahun.

- Kontribusi pencemaran udara dari sektor industri

masih 15%.

- RTH masih minim, tingginya pencemaran udara dari aktivitas penduduk berkontribusi

meningkatkan iklim mikro.

- Dengan menurunnya kualitas

udara perlu segera dilakukan

upaya pencegahan dan

pengendalian terhadap sumber-

sumber pencemar baik yang

bergerak maupun tidak bergerak.

- Peningkatan pengendalian polusi udara melalui

berbagai kegiatan antara lain kegiatan pembinaan

dan pengendalian pencemaran udara, kampanye

langit biru dan pengujian emisi bersih kendaraan

bermotor, pengadaan sarana dan prasarana

pemantau kualitas udara dll.

2. Sumber Daya

Air

- Baru 25% Rumah Tangga yang terlayani PDAM

sedangkan sisanya sebesar 75% mengakses sumber

air lain.

- Terjadi peningkatan pengambilan air tanah secara

illegal.

- Hingga bulan Agustus tercatat 887 titik

pengambilan air tanah dengan pengambilan air

tanah sebessr 1.074.351 m3/bulan.

- Hampir seluruh daerah kota bandung tergolong

kategori I (kritis) dan II (rawan);

- Dengan adanya kecenderungan

pengambilan air tanah yang

berlebihan berpengaruh kepada

ketersediaan air. Untuk itu perlu

segera dilakukan upaya pengendalian dan perlindungan

serta konservasi sumber-sumber

air yang mengalami kerusakan.

- Optimalisasi pengelolaan bidang air tanah melalui

kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan air

tanah, pengawasan pemanfaatan air tanah,

pengembangan model teknologi konservasi air

tanah, dll.

- Melakukan upaya perlindungan dan konservasi

SDA melalui kegiatan konservasi air tanah dan

mata air, konservasi sungai dan anak sungai,

pembangunan sumur resapan dangkal pada

daerah tangkapan air, pembuatan lubang biopori dll.



34 Renstra


SKPD Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan

SKPD

3. Pencemaran Air - Sebagian besar sungai utama tercemar berat.

- Kualitas air sungai yang merupakan sumber air baku PDAM Kota Bandung tidak dapat digunakan

sebagai bahan baku air minum karena berada pada

status tercemar ringan sampai dengan berat.

- IPAL terpusat di Bojongsoang hanya melayani 15%

dari penduduk Kota Bandung.

- Separuh sumur gali dan sumur pompa tidak memenuhi syarat sebagai air bersih.

- Hampir semua sumur gali dan sumur pasak sudah

tercemar bakteri coli.

- Dengan kualitas air sungai yang

tercemar ringan sampai dengan berat tentu berdampak kepada

menurunnya tingkat ketersediaan

air baku dan air bersih. Untuk itu

perlu segera dilakukan upaya

pengendalian pencemaran dan

perusakan sumber-sumber air.

- Optimalisasi pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup melalui kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup, pemantauan

kualitas air sungai dan air limbah dari sumber

pencemar, penanganan pengaduan kasus

lingkungan hidup, penerapan dan fasilitasi

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dll.

4. Bencana Banjir - 68 titik rawan genangan bajir di Kota Bandung.

- Peningkatan koefisien run off, tahun 1960 (Otto

Soemarwoto-2002) kira-kira 40% dan Bandung Utara 25%, saat ini diperkirakan 75% dan di

Kawasan Bandung Utara 60%.

- Tingginya koefisien run off sangat

mempengaruhi tingkat penyediaan

air tanah sebagai sumber air baku maupun air bersih.

- Melakukan upaya perlindungan dan konservasi

SDA melalui kegiatan pembangunan sumur

resapan dangkal pada daerah tangkapan air, pembuatan lubang biopori dll.

5. Volume dan

Pengelolaan

Sampah

- Tingkat pelayanan sampah pada tahun 2012 baru

sebesar 85%.

- Produksi sampah Kota Bandung semakin

meningkat sebagian besar adalah sampah

perumahan dan fasilitas umum.

- Jumlah sampah yang diangkut sebanyak 1000-

1100 ton sampah/hari dari 164 TPS.

- Sekitar 3% atau 135 ton/hari timbunan sampah

telah dikelola dengan sistem 3R di 5 lokasi TPS 3R

milik PD Kebersihan dan 7% atau sekitar 105 ton/hari timbunan sampah dikelola dengan sistem

3R secara mandiri oleh masyarakat.

- Terdapat 70 bank sampah di 70 RW dari 1560 RW

di Kota Bandung.

- Belum seluruh sampah yang

diproduksi dapat ditangani tentu

berdampak kepada kurang

optimalnya tingkat pelayanan

BPLH.

- Melakukan upaya pengembangan kinerja

pengelolaan sampah antara lain melalui kegiatan

penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan,

pelatihan pengelolaan sampah pola 3R, sosialisasi

pembentukan dan pengelolaan bank sampah sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank

sampah, sosialisasi pengelolaan persampahan

skala RW, pengawasan dan pengendalian

pembangunan dan operasional tempat pengolahan

sampah berbasis teknologi ramah lingkungan

pembentukan model kawasan pengelolaan

sampah terpadu, pembangunan sarana percontohan waste to energy (Biogas), penyediaan

prasarana dan sarana pengelolaan persampahan,

pembangunan model tempat penampungan



35 Renstra


SKPD Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan

SKPD

- Pembuangan sampah ke TPA masih menjadi

alternatif utama pengelolaan sampah Kota Bandung.

- Tidak adanya sistem pengolahan dan pengelolaan

yang baik, serta pengurangan sumber sampah

melalui kebijakan publik dan masih kurangnya

kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah.

sementara sampah ramah lingkungan dll.



E. Isu-Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup

ermasalahan lingkungan hidup yang menjadi isu-isu strategis

di lingkungan Kota Bandung antara lain berkaitan dengan

permasalahan air, udara, limbah padat, dan tata guna lahan.

Simpulan tersebut berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Kota Bandung 2010 dan Status Lingkungan Hidup

Daerah (SLHD) Kota Bandung Tahun 2011 dan 2012.

1. Isu Air

Permasalahan lingkungan yang timbul berkaitan dengan isu air

yaitu rendahnya kualitas air sungai, rendahnya kualitas air tanah,

dan penurunan muka air tanah.

1.1. Rendahnya Kualitas Air Sungai

Kualitas air permukaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi

alami sungai tapi sangat dipengaruhi oleh kegiatan

antropogenik (aktivitas manusia). Sungai yang melintas di Kota

Bandung seperti sungai di kota-kota lainnya umumnya

memiliki tekanan yang besar, berkaitan dengan jumlah

penduduk yang terus berkembang serta fungsi sungai yang

beraneka ragam, mulai dari sumber air baku, tempat

pembuangan aktivitas domestik maupun industri, tempat

rekreasi dan lain-lain.

P

Pencemaran Sungai Cikapundung



37 Renstra

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang

dilakukan secara kontinyu setiap tahun dapat digambarkan

kondisi sungai-sungai di Kota Bandung sebagai berikut :

a. Mengalami hambatan self purification akibat pencemaran

secara kontinu di sepanjang bantaran sungai. Pada

dasarnya badan air mempunyai kemampuan untuk

melakukan pemurnian diri sendiri (self purification)

terhadap zat-zat pencemar yang masuk ke dalam air dalam

setiap badan air atau sering disebut juga daya assimilasi

(assimilative capacity).

b. Daya asimilasi (assimilative capacity) yaitu kemampuan

badan air untuk menerima beban limbah cair tanpa terjadi

pencemaran telah mengalami penurunan, bahkan di

beberapa sungai yang melewati wilayah padat bisa

dikatakan tidak ada. Kemampuan ini tergantung dari debit

(kapasitas) dan kandungan pencemar didalamnya. Semakin

besar debit aliran dan semakin rendah kandungan

polutannya maka akan semakin besar daya asimilasi badan

air tersebut.

c. Terjadi pendangkalan sungai akibat erosi dan sampah padat

yang terbawa aliran air hujan/drainase atau yang sengaja

dibuang masyarakat ke sungai.

d. Kelas mutu sungai tidak dapat digunakan sebagai bahan

baku air minum, dan sudah berada pada status tercemar

ringan sampai dengan tercemar berat dibandingkan dengan

PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air dan SK. Gubernur Jawa

Barat no. 39 Tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku

Mutu Air pada Sungai Citarum dan Anak-Anak Sungainya

di Jawa Barat.

Parameter Fisika

Dari hasil pemeriksaan kualitas air sungai di Laboratorium

menunjukan kualitas air sungai di semua ruas sungai di

wilayah Kota Bandung baik hulu sampai hilir kota Bandung



38 Renstra

belum memenuhi syarat baku mutu golongan B, C, D

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No : 39

tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air

pada Sungai Citarum dan Anak-Anak Sungainya di Jawa

Barat. Dari hasil analisa kualitas air yang dilakukan selama

kurun waktu September – Oktober dan November 2007 oleh

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung di 40 titik

pantau menunjukkan parameter fisik (DHL, Kekeruhan,

TDS, suhu dan warna) menunjukan penurunan kualitas dari

hulu ke hilir dan berada diatas baku mutu.

Parameter Kimia

Kualitas kimia sungai secara langsung dipengaruhi oleh

adanya pencemaran air yang terjadi pada sungai. Semakin

berat pencemaran berlangsung maka dapat dipastikan

bahwa kondisi kualitas sungai akan menurun. Kandungan

senyawa organik pada beberapa sungai-sungai di Kota

Bandung cukup tinggi mulai dari hulu, tengah sampai hilir

didasarkan pada nilai parameter BOD dan COD, MBAS, DO

dan E. Coli yang terukur, di 40 titik pemantauan, yaitu di

Sungai Cikapundung, S. Cikapundung Kolot, S. Cicadas, S.

Citepus, S.Cibuntu, S. Cikendal, S. Ciparumpung, S.

Cidurian, S. Cipamokolan, S. Cisaranteun, S. Cipanjalu, S.

Cinambo, dan S. Cihalarang. Hampir seluruh kualitas air

sungai di Kota Bandung telah melebihi golongan B, C, dan D

berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 39

tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air

pada Sungai Citarum dan Anak-Anak Sungainya di Jawa

Barat.

Kandungan senyawa organik yang tinggi menjadikan

konsumsi oksigen dalam air menjadi lebih banyak dan

konsentrasi oksigen terlarut akan berkurang yang pada

akhirnya berdampak pada kehidupan biota perairan.

Kandungan Nitrogen pada air sungai yang terukur dengan

senyawa ammonia (NH3), nitrat (N03), dan nitrit (N02)

terdeteksi ada pada sungai-sungai di Kota Bandung. Hampir



39 Renstra

seluruh sungai di wilayah Kota Bandung memiliki

kandungan senyawa amonia di luar baku mutu kelas I (PP

82/2001). Tingginya senyawa amonia ini menyebabkan

proses oksidasi yang lebih banyak sehingga dapat

mempengaruhi kandungan oksigen terlarut dalam air.

Sebagai hasil oksidasi, besarnya kandungan senyawa nitrit

dan nitrat memang tergantung dari besarnya senyawa

amonia yang terdapat dalam air. Namun demikian

keberadaan senyawa nitrit yang cukup tinggi dapat

membahayakan kesehatan makhluk hidup. Dari seluruh

sungai yang diteliti hampir semua memiliki kandungan

senyawa nitrit diluar baku mutu yang telah ditetapkan (0,06

mg/l). Sedangkan keberadaan senyawa nitrat pada air lebih

banyak menimbulkan kondisi eutrofikasi pada sungai,

selain dapat tereduksi menjadi nitrit. Pada seluruh sungai

yang diteliti di Kota Bandung tersebut tidak ada sungai yang

memiliki kandungan nitrat diluar baku mutu kelas I.

Kandungan unsur logam yang terdapat pada sungai-sungai

di Kota Bandung didominasi oleh logam-Iogam yang secara

alami terdapat pada sungai yaitu Mn, Tembaga (Cu), Pb

(timbal), Merkuri (Hg), Chromium (Cr) berada diatas baku

mutu. Hal ini menandakan adanya pencemaran berat oleh

terkait dengan kegiatan industri domestik yang masuk

kedalam perairan, air sungai tidak lagi jernih, berwarna dan

berbau.

Kandungan senyawa minyak dan lemak pada seluruh

sungai di Kota Bandung terdeteksi pada kisaran < 1 mg/L .

Berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan untuk

kandungan minyak dan lemak adalah Nihil. Kandungan

minyak/lemak dan deterjen pada air sungai seringkali

diindikasikan sebagai akibat dari adanya pencemaran

limbah domestik (grey water).

Parameter Mikrobiologi

Secara biologi, kualitas sungai terukur dengan parameter

coliform total dan coliform faecal pada air. Pada umumnya



40 Renstra

nilai parameter ini ada sebagai akibat adanya pencemaran

Iimbah domestik yang masuk kedalam sungai. Berdasarkan

hasil pengujian yang telah dilakukan, parameter mikrobiologi

di semua titik pantai Sungai di Kota Bandung melebihi baku

mutu yang disyaratkan.

Parameter Lain

Profil kadar parameter dari hulu sampai ke hilir

menunjukkan beberapa indikasi sebagai berikut :

Perubahan kadar parameter Nitrat pada semua lokasi dan

semua musim tidak signifikan dan tidak menunjukkan

adanya pencemaran

Kadar Nitrit pada musim kemarau menunjukkan indikasi

pencemaran hanya pada beberapa lokasi di hulu dan di

hilir waduk namun tidak menunjukkan trend

berakumulasi. Terdapat fenomena yang tidak jelas, justru

di musim hujan pada bulan Oktober di semua lokasi hulu

waduk terdapat peningkatan pencemaran Nitrit, yang

melebihi kadarnya di musim kemarau.

Kadar Sulfida menunjukkan adanya pencemaran, namun

berdasarkan data yang ada hanya terjadi pada bulan Juni

pada semua lokasi di hulu waduk. Terdapat Sulfida pada

beberapa lokasi di musim hujan namun tidak signifikan.

Kadar Chlorine tidak menunjukkan pencemaran pada

semua lokasi dan semua periode.

Kadar Sianida tidak menunjukkan pencemaran pada


Kadar Fluorida tidak menunjukkan pencemaran pada


Kadar logam berat As, Hg, Cu, Co, Ni dan Pb tidak

menunjukkan pencemaran pada semua lokasi dan semua

periode. Logam Seng menunjukkan indikasi pencemaran

pada lokasi di hulu waduk, namun hanya berdasarkan

data pada bulan Juni. Pada periode lainnya terjadi

pencemaran Seng hanya di Sapan pada bulan Agustus.



41 Renstra

Kandungan bakteri Fecal Coliform dan Total Coliform

menunjukkan tingkat pencemaran berat pada semua

lokasi dan pada semua periode musim.

Grafik Mutu Air dengan Metode STORET PP No. 82/ 2001 Kelas IV

Sumber: Badan pengelola Lingkungan Hidup, 2012

Hampir semua sungai tergolong dalam katagori tercemar

sedang, kecuali Sungai Cikapundung Hulu, Sungai

Cikapundung Tengah dan Sungai Ciparungpung Hulu

tergolong dalam katagori tercemar ringan.

1.2. Rendahnya Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah sangat tergantung kepada komposisi kimia

batuan pembentuk akuifer, yang dilarutkan selama air tanah

mengalir, serta pencemaran yang terjadi disekitarnya. Unsur

kimia batuan sangat tergantung kepada batuan asal dan

proses terjadinya batuan tersebut. Sampai kedalaman 40 m

dari permukaan tanah yang ditutupi batuan hasil Endapan

Danau Bandung Purba, umumnya mengandung kadar besi (Fe)

dan Mangan (Mn) tinggi. Kadar kimia air pada air tanah ini,

terlihat pada air tanah sumur penduduk cukup tinggi dan

melebihi batas ambang untuk air minum yang distandarkan

oleh Departemen Kesehatan, seperti air berwarna kuning dan

bau besi. Lokasi yang mempunyai kualitas ini terutama

tersebar di daerah Ujungberung, Antabaru/Arcamanik, dan

Gambar 4. Mutu Air dengan Metode STORET PP No. 82 Tahun 2001 Kelas IV

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Cik

apun

dung

Hul

u

Cik

apun

dung

Ten

gah

Cik

apun

dung

Hili

r

Cik

apun

dung

Klt

Hul

u

Cik

apun

dung

Klt

Ten

gah

Cik

apun

dung

Klt

Hili

r

Cite

pus

Hul

u

Cite

pus

Ten

gah

Cite

pus

Hili

r

Cip

arun

gpun

g H

ulu

Cip

arun

gpun

g T

enga

h

Cip

arun

gpun

g H

ilir

Cid

uria

n H

ulu

Cid

uria

n H

ilir

Cik

iley

Hul

u

Cik

iley

Hili

r

Sko

r

Skor

Cemar Berat

Cemar Sedang

Cemar Ringan



42 Renstra

Batununggal. Pada daerah yang ditutupi oleh batuan hasil

kegiatan gunung api, seperti di daerah bagian selatan Bandung

serta pada akuifer yang kedalamannya lebih dari 40 m

umumnya baik dan memenuhi standar untuk keperluan air

minum dan industri.

Berdasarkan pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Bandung,

separuh dari sumur gali dan sumur pompa di Kota Bandung

tidak memenuhi syarat sebagai air bersih. Dari analisis sampel

yang diambil dari 52 kelurahan, secara bakteriologi hanya 37

% yang memenuhi syarat. Tercemarnya berbagai sumber air

bersih oleh limbah industri maupun domestik telah

mengakibatkan penurunan ketersediaan air per kapita

pertahun.

Pencemaran lingkungan sangat cepat pengaruhnya terutama

terhadap air tanah dangkal. Sumber utama berasal dari limbah

industri dan rumah tangga seperti tinja (septic tank). Di daerah

pemukiman hampir semua air yang berasal dari sumur gali

dan sumur pasak sudah tercemar bakteri coli tinja dengan

konsentrasi sudah mencapai 2400 JPT/100 ml, sedangkan

disaratkan dalam PermenKes untuk air minum tidak boleh ada

coli jenis apapun. Penyebab utama karena sanitasi kurang

baik. Berdasarkan penelitian WHO, bakteri coli tersebut akan

mati jika sudah mengalir dalam tanah minimal sejara 10 m.

Oleh karenanya disarankan pembuatan sumur yang baik

harus berjarak minimal 10 m dari septik tank dan tempat

pembuangan air kotor.

1.3. Penurunan Muka Air Tanah

Penyebab adanya penurunan muka air tanah di Kota Bandung

lebih disebabkan pengambilan air tanah yang berlebihan.

Permasalahan penyediaan air bersih di Kota Bandung saat ini

tidak saja hanya mencakup kualitas tapi juga kuantitas.

Dimana secara kuantitas kebutuhan air bersih untuk berbagai

keperluan terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan

kemampuan PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih

masih terbatas, dan kondisi Tahun 2005 cakupan pelayanan



43 Renstra

baru mampu memenuhi sekitar 53 % dari penduduk Kota

Bandung dengan kapasitas produksi air bersih adalah sekitar

3.750 liter/detik.

Mengingat dengan keterbatasan penyediaan air bersih oleh

PDAM, pengambilan air tanah melalui sumur bor terus

meningkat. Pada tahun 1970 jumlah pengambilan air tanah

melalui sumur bor mencapai 10,5 juta m3/tahun, pada tahun

1985 dan 1995 meningkat masing masing menjadi 38,6 juta

m3 / tahun dan 66,9 juta m3/tahun (Dedi Hernandi dkk,

2006).

Sementara jumlah sumur bor pada tahun 1970 yang semula

hanya sekitar 500 buah, pada tahun 1985 meningkat menjadi

sekitar 1500 buah dan pada tahun 1995 mencapai sekitar

2.200 buah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

pengambilan air tanah di Kota Bandung dan daerah sekitarnya

tahun 1996 cukup meningkat yaitu mencapai 76,8 juta

m3/tahun (sekitar 92% diantaranya dipergunakan untuk

usaha industri dan usaha komersil lainnya) dengan total

jumlah sumur bor mencapai 2.628 buah). Jumlah sumur bor

sebenarnya diperkirakan lebih banyak karena banyak

diantaranya yang tidak didaftarkan.

Sementara itu berdasarkan hasil IWACO/ International

Workshop on Aliasing, Confinement and Ownership, (DHV dan

IWACO,1989) memproyeksikan kebutuhan air bersih di Kota

Bandung dan Daerah sekitarnya pada tahun 2015 akan naik

dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 1996, yaitu menjadi

sekitar 4.372 l/detik.

Pesatnya peningkatan aktivitas industri, mall dan hotel, telah

menyebabkan pengambilan air tanah semakin tinggi dan tidak

terkendali, sementara daerah resapan air semakin sempit.

Akibat meningkatnya jumlah kebutuhan air dan meningkatnya

jumlah sumur bor secara signifikan berdampak terhadap

penurunan muka air tanah. Penurunan muka air tanah di

Kota Bandung dan sekitarnya yang didasarkan pada analisis

data Automatic Water Level Recorder (AWLR) terpasang pada



44 Renstra

sumur pantau periode Juli 1996 sampai Juli 2005 (Dedi

Hernandi dkk, 2006) diketahui, mencapai minus 0,01 – 1,20 m

per bulan.

Sementara data dari Pusat Lingkungan Geologi menunjukkan

bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir penurunan

muka air tanah mencapai 80 m. Variasi laju penurunan

pertahun berkisar antara 0,01 – 6,26. Tingginya pengambilan

air tanah di Bandung dan sekitarnya, telah mengakibatkan

beberapa daerah mengalami amblasan, seperti di Leuwigajah,

Kota Cimahi (Turun 52 cm), Rancaekek (turun 42 cm),

Dayeuhkolot (turun 46 cm) dan di daerah Kopo.

Menurut Direktorat Tata Lingkungan dan Pertambangan,

hingga 2002 muka air tanah di Bandung berada sekitar 100 m

di bawah muka air tanah. Selain terjadinya penurunan muka

air tanah, juga telah terjadi penurunan laju produksi rata-rata

air sumur dari 0,1 juta m3 / tahun sebelum tahun 1970

menjadi 0,03 juta m3/tahun pada tahun 1995 (Muhammad,

1997). Laporan pada tahun 1999, menunjukkan bahwa laju

produksi air sumur dalam hanya 0,01 juta m3/tahun.

Tingginya penggunaan air tanah di Kota Bandung dan

sekitarnya telah menyebabkan beberapa daerah tergolong

kritis air tanah. Bila mengacu pada peta konservasi air tanah

daerah Bandung dan sekitarnya, hampir seluruh daerah Kota

Bandung tergolong kategori I (kritis) dan II (rawan). Kategori I

tergolong daerah kritis, dan di daerah ini tidak diperbolehkan

lagi adanya pengambilan air tanah untuk semua peruntukkan

kecuali hanya untuk air minum dan rumah tangga. Sementara

kategori II pada dasarnya pengambilan air tanah disarankan

tidak diperkenankan untuk industri dan jasa. Namun

demikian disayangkan, pada beberapa tempat di zona kategori

I masih ada pengambilan air tanah untuk kebutuhan bukan

air minum dan rumah tangga.

Perkembangan Pengambilan Air Tanah pada Akuifer Tengah

dan Dalam dapat dilihat pada Gambar berikut :



45 Renstra

Gambar 2. Perkembangan pengambilan air tanah pada akuifer tengah (40 - 150) m bmt

dan akuifer dalam (>150 m bmt)

0.5 1.63.2

4.6 4.96.3 7.3

10.5

18.7

38.6

45.8 46.848.1

50

61

66.9

76.8

50.1

41.7

45.4 46.6 46.6 47.4

50.6

58.5

51.4

5 15 30 42 45 58 78 96

300

686

821

971

1327

1666

1978

2225

2628

2484

2154

2237

2258

2252

2484

2397

24012387

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1976 1985 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Vo

lum

e P

eng

amb

ilan

(ju

ta m

3)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Jum

lah

Su

mu

r

Volume Pengambilan Jumlah Sumur

Grafik. Perkembangan Pengambilan Air Tanah pada Akuifer Tengah dan Dalam

Sumber : Geologi Tata Lingkungan, 2009

Penurunan muka air tanah sangat signifikan terutama pada

akuifer dalam. Seperti diuraikan di atas, sumber air tanah ini

berasal dari daerah resapan air yang lokasinya jauh dan

pengalirannya sampai ke daerah pengambilan air tanah

memerlukan waktu lama sampai ratusan tahun bahkan air

tanah di Cekungan Bandung-Soreang berumur ribuan tahun.

Penurunan muka air tanah pada akuifer dangkal tidak separah

pada akuifer dalam, karena air tanah ini lebih cepat terisi

kembali oleh air permukaan disekitarnya, terutama dari air

hujan dimusim penghujan.

Penurunan muka air tanah yang drastis terjadi terutama sejak

tahun delapan puluhan, seiring dengan pesatnya

perkembangan industri dan pemukiman penduduk, yang

notabenya kebutuhan air bersih dan air baku diambil dari air

tanah. Oleh karenanya penurunan muka air tanah paling

parah terjadi di daerah industri dan pemukiman, seperti

daerah sekitar Jalan Mohamad Toha, Ujungberung, Cicaheum,

dan Kiaracondong, lihat Gambar 2.5 Di daerah pemukiman

dan perumahan terjadi penurunan terutama pada muka air

tanah dangkal, terlihat dari sulitnya mendapatkan air tanah

dari sumur penduduk. Tabel 2.1 menguraikan data tentang

daerah di Kota Bandung yang mengalami penurunan muka air

tanah.



46 Renstra

Tabel III E.1-2

Penurunan Muka Air Tanah di Kota Bandung

No Lokasi Penurunan Muka Air Tanah (mm/tahun)

1. Husein 1,27 – 4,32

2. Cijerah 1,27 – 4,32

3. Arjuna 1,27 – 4,32

4. Garuda 1,27 – 4,32

5. Buah Batu 1,27 – 4,32

6. Cibuntu 1,27 – 4,32

7. Maleber 1,27 – 4,32

8. Kebon waru 1,61 – 3,10

9. Kiaracondong 1,61 – 3,10

10. Gedebage 1,63 – 2,12

11. Cipadung 1,63 – 2,12

12. Ujungberung 1,63 – 2,12

13. Cicaheum 1,63 – 2,12

Sumber : Geologi Tata Lingkungan, 2009

2. Isu Udara

Permasalahan lingkungan berkaitan dengan isu udara yaitu emisi

gas, dan kualitas udara ambien.

2.1. Emisi Gas

Sumber pencemaran udara dominan adalah kegiatan

transportasi, industri, pemukiman, dan persampahan

(sudomo, 2001). Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada

tahun 1992 di 5 (lima) kota, yaitu Bandung, Jakarta,

Surabaya, Semarang, dan Medan, transportasi merupakan

kegiatan yang secara umum mengemisikan polutan tertinggi.

Di Kota Bandung, sektor transportasi merupakan kontributor

utama emisi CO, NOx, Hidrokarbon. Sementara sektor industri

merupakan kontributor utama emisi SOx, dan permukiman

merupakan kontributor utama emisi debu.



47 Renstra

Tabel III E.2-1 Distribusi Emisi Pencemar Udara di Kota Bandung

Emisi

(Ton/Tahun)

Transportasi

(%)

Pemukiman

(%)

Persampahan

(%)

Industri

(%)

CO 97.300,00 97,4 0,1 2,4 0,1

NOx 2.800,00 56,3 11,1 3 29,6

SOx 2.092,00 12,6 18,8 0,7 68

Hidrokarbon 2.270,00 78,5 2,2 17,5 1,8

Debu 1.121,10 27,4 33,2 19,4 20

Parameter

Sumber : Sudomo, 2001

Data Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tahun 2001 total

kendaraan bermotor 501.885 unit, tahun 2005 meningkat

menjadi 821.562 unit, peningkatan terbesar terjadi pada

sepeda motor dari 283.936 unit pada tahun 2001 menjadi

544.660 unit pada tahun 2005. Meningkatnya pencemaran

udara di Kota Bandung juga dipicu adanya kemudahan akses

memasuki Kota Bandung, khususnya dari Jakarta. Hasil

penelitian Departemen Teknik Lingkungan ITB Desember

2006, menunjukan bahwa kebeadaan tol Cipularang telah

berimplikasi terhadap kualitas udara. Di Titik masuk Kota

Bandung seperti gerbang tol Pasteur dan jembatan Cikapayang

kandungan CO rata-rata pada hari Jumat dan Sabtu

meningkat sekitar 38% (di hari normal sekitar 1,800 menjadi

2,500 kg/hari pada Jumat dan Sabtu), sedangkan NOx

meningkat 59% dan HC meningkat 50%. Meningkatnya

pencemaran udara di Kota Bandung juga dipengaruhi oleh

tidak terawatnya mesin kendaraan. Data BPLH Kota Bandung

menunjukan bahwa berdasarkan hasil uji emisi gas buang

kendaraan bermotor tahun 2002 – 2005 lebih dari 60%

kendaran berbahan bakar solar tidak memenuhi baku mutu

emisi, sementara untuk yang berbahan bakar bensin

berfluktuasi dari sekitar 10 % hingga 52%. Sementara Dinas

Perhubungan Kota Bandung mengemukakan bahwa angkutan

kota adalah penyumbang polusi udara yang paling besar.

Meningkatnya pencemaran udara tersebut akan berdampak

terhadap penurunan derajat kesehatan. Berdasarkan data

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2006, jumlah



48 Renstra

balita penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Kota

Bandung merupakan nomor empat terbanyak di Jawa Barat.

Sedangkan menurut Puji Lestari tahun 2004 yang melakukan

penelitian terhadap 500 anak SD di Kota Bandung, terdeteksi

bahwa dalam darah 6 (enam) dari 10 (sepuluh) anak yang

diteliti, memiliki kandungan Pb di atas 10 mikrogram/ del.

Kemudian pada tahun 2005 Puji Lestari melakukan penelitian

kembali terhadap 400 anak dengan hasil menunjukkan bahwa

Pb dalam darah anak-anak di Kota Bandung berkisar antara

2,5-60 mikrogram/dcl (rata-rata 14,13 mikrogram/dcl),

padahal toleransinya 10 mikrogram /dcl. Bila tidak ada upaya

penanggulangan, diprediksi bahwa kadar polutan pada tahun

2020 akan terakumulasi empat kali lipat.

Dalam kaitanya dengan daya dukung dan daya tampung,

kemampuan sumber daya udara khususnya kualitasnya

sangat sulit diprediksi daya dukung dan daya tampungnya.

Namun demikian tanda-tanda semakin menurunnya daya

tampung kualitas udara dapat dilihat dengan jelas yaitu dari

semakin banyaknya wilayah di Kota Bandung yang udaranya

mengalami pencemaran dan beberapa parameter

konsentrasinya telah melampaui Baku Mutu (BM). Mengingat

saat ini sumber pencemar udara terbesar adalah dari

kendaraan bermotor, dan laju pertumbuhan kendaraan di Kota

Bandung tergolong tinggi berkisar antara 12 - 21% pertahun,

maka apabila hal ini dibiarkan berlanjut diperkirakan dalam

kurun waktu 10-20 tahun mendatang hampir semua wilayah

Kota Bandung kualitas udaranya akan melampaui Baku Mutu

yang pada gilirannya akan menurunkan kesehatan warga Kota

Bandung. Di samping persoalan pertumbuhan kendaraan

bermotor, sektor industri pun perlu diperhatikan. Walaupun

kontribusi pencemaran udara dari sektor industri hanya

sekitar 15%, namun apabila tidak ada pengendalian dimasa

datang, potensial menurunkan kualitas udara, mengingat

penggunaan batu bara di sektor industri terus meningkat

sebagai dampak dari kenaikan BBM pada tahun 2005.



49 Renstra

2.2. Kualitas Udara Ambien

Dari hasil sampling kualitas udara ambien di Kota Bandung

yang dilakukan tahun 2012 pada 16 titik sampling udara sisi

jalan (roadside) dan 10 titik sampling udara dalam ruang

(indoor) didapatkan hasil untuk parameter CO, 03, S02, CO,

NO2, TSP, HC, dan Pb yang hampir semuanya masih dibawah

baku mutu kecuali kebisingan. Kondisi ini diperkirakan karena

waktu pemantauan yang dilakukan pada saat musim hujan

atau baru selesai hujan turun. Sumber emisi partikulat di

udara berasal dari tersuspensinya tanah partikel halus ke

udara dari aktivitas kendaraan/transportasi dan akibat tiupan

angin. Besarnya konsentrasi partikulat selain disebabkan oleh

kedua hal tersebut di atas juga dipengaruhi oleh tata guna

lahan di lokasi pengukuran. Dan dari hasil sampling diatas

dapat diperkirakan besarnya partikulat di lokasi cenderung

berasal dari aktifitas transportasi kendaraan bermotor.

Tabel E.2-2 Hasil Pengukuran kualitas udara Roadside



50 Renstra

Tabel E.2-3

Hasil Pengukuran kualitas udara Indoor

3. Isu Limbah Padat

Permasalahan lingkungan berkaitan dengan isu limbah padat yaitu

tekanan terhadap persampahan, tingginya jumlah perusahaan yang

belum mengelola Limbah B3nya dengan baik, pembangunan

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

3.1. Tekanan terhadap persampahan

Saat ini di Kota Bandung selain ada pengelolaan sampah secara

formal oleh Dinas Kebersihan, juga berkembang pengelolaan

sampah oleh para pelaku informal seperti para Laskar Mandiri

(pemulung), lapak, bahkan bandar dan lapak. Disamping itu,

upaya pengomposan yang telah banyak dilakukan di Kota

Bandung juga diperhitungkan sebagai usaha mereduksi sumber

sampah.

Hasil uji komposisi menunjukkan adanya potensi untuk menekan

beban pengelolaan bila sampah organik compostable dapat

dikomposkan di sumber. Dari observasi di lapangan, diperkirakan

95% sampah organik merupakan sampah yang dapat

dikomposkan.

Upaya pengurangan (reduksi) yang sudah berlangsung sampai

saat ini baru merupakan pengurangan akibat pengambilan barang

lapak oleh pemulung. Para pemulung melakukan kegiatan

pemulungan atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup, bukan atas



51 Renstra

pertimbangan pengurangan beban bagi pengelolaan sampah. Dari

observasi terhadap proses pemulungan barang potensi daur ulang

diperkirakan besarnya pemulungan mencapai 5,6% terhadap

timbulan sampah total.

Observasi di lapangan menginformasikan bahwa sampai saat ini

masih banyak warga yang memiliki kebiasaan membuang sampah

ke sungai atau selokan, dan membuang sampah di lahan kosong

terlantar. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pelayanan

pengelolaan sampah pada warga Kota Bandung belum optimal.

a. Operasi Pengumpulan

Operasi pengumpulan sampah yang dijalankan di Kota

Bandung dibedakan atas 3 pola operasi pengumpulan yaitu :

individu langsung (Door to Door), individual tidak langsung,

dan Komunal langsung.

Individu langsung (Door to Door)

Sampah dari sumber sampah dikumpulkan, dan langsung

diangkut oleh kendaraan pengangkut sampai ke TPA.

Lokasi yang menggunakan sistem ini diantaranya adalah

kawasan industri, perkantoran, komersil, dan pemukiman

terutama pemukiman teratur/real estate.

Individual tidak langsung

Pengumpulan dari sumber oleh gerobak, dibawa ke TPS

dan diangkut ke TPA oleh kendaraan pengangkutan. Pada

pola ini terdapat dua jenis kendaraan pengumpulan yang

umum dipergunakan yaitu :

a). Gerobak besar volume (1 - 1,5) M3, kapasitas kerja 3

RW/gerobak atau 800 KK/gerobak, dengan frekuensi 3

rit/minggu (2-3 hari sekali).

b). Gerobak besar volume (0,2 – 0,3) M3, kapasitas kerja 8

KK/gerobak, dengan frekuensi 6 rit/minggu.

Komunal langsung

Penimbul sampah mengumpulkan sampahnya sendiri ke

suatu tempat (bak atau lahan terbuka), sampah yang

terkumpul akan diangkut oleh Dinas kebersihan pada



52 Renstra

waktu tertentu. Pola ini dilaksanakan di wilayah dengan

ketersediaan lahan TPS, dengan partisipasi masyarakat

yang cukup tinggi

b. Pengangkutan

Pelayanan persampahan di Kota Bandung dibagi menjadi 4

(empat) wilayah operasional yaitu wilayah operasional Bandung

Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Timur.

Pengangkutan sampah menggunakan 2 (dua) jenis kendaraan

yaitu Arm roll/LH dan Dump truck dengan kapasitas 10 M3

dan 6 M3. Total jumlah armada tersebut adalah 113 buah

untuk seluruh wilayah operasional.

c. Operasi Pembuangan

Sejak bulan Februari 2006, Kota Bandung tidak lagi memiliki

tempat pembuangan akhir sampah yang dapat menampung

timbulan sampah yang ada. Berdasarkan perhitungan

timbulan sampah, total timbulan sampah Kota Bandung tahun

2007 adalah 6.860 M3/hari dengan sumber timbulan sampah

terbesar dari perumahan dan fasilitas umum. Tempat

penampungan sampah sementara (TPS) yang digunakan di

Kota Bandung berjumlah 202 buah. Volume sampah yang

dapat diangkut pada tahun 2007 adalah 2.231 M3 hari.

Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah milik PD Kebersihan

Kota Bandung pada saat ini terdapat di lima lokasi, yaitu TPA

Pasir Impun, Leuwigajah, Cicabe, Cieunteung, dan Jelekong.

TPA Pasir Impun, Cieunteung, dan Cicabe telah ditutup, begitu

juga dengan TPA Leuwigajah dan Jelekong. TPA Leuwigajah

mempunyai kapasitas 3.187.409 M3, menggunakan sistern

Open DumpIng, sedangkan TPA Jelekong, dengan kapasitas

650.490 M3, menggunakan sistem Control Landfill, namun

semua TPA tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Saat ini

TPA yang digunakan untuk mengatasi sampah Kota Bandung

adalah TPA Sarimukti di desa Sarimukti di Kecamatan Cipatat

Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan sistem open

dumping.



53 Renstra

Rendahnya kinerja pengelolaan sampah di kabupaten ini

berdampak secara langsung terhadap kualitas lingkungan dan

sanitasi masyarakat. Penumpukan dan pembuangan sampah

ilegal kerap ditemukan di saluran, sungai, tanah kosong, serta

tempat lainnya sehingga menimbulkan berbagai gangguan

kesehatan, kenyamanan, dan estetika.

3.2. Tingginya jumlah perusahaan yang belum mengelola Limbah

B3nya dengan baik

Untuk mendeteksi jumlah Limbah B3 yang dihasilkan oleh

kegiatan di suatu daerah dan statusnya, termasuk aktivitas

pemindahan atau pengangkutannya, perkiraan data minimum

yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan penghasil limbah B3, jenis limbah dan

volumenya

b. Perusahaan yang mendapat izin untuk penyimpanan,

pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan pemusnahan

(Land fill) limbah B3.

c. Perusahaan yang mendapat rekomendasi dan izin dari

perhubungan untuk pengangkutan limbah B3.

Timbulan limbah B3 dari seluruh sektor di Kota Bandung terus

mengalami kenaikan dari tahun 2000 sampai 2009 seperti

yang terlihat pada Tabel 2.8.

Sejalan dengan aktifitas masyarakat Kota Bandung, selain

sampah limbah padat domestik dan limbah cair, juga

dihasilkan limbah yang dapat dikategorikan sebagai limbah

B3. Limbah tersebut dihasilkan dari hasil usaha atau kegiatan

pembakaran batu bara (fly ash dan bottom ash), oli bekas, aki

bekas, rumah sakit (infeksius) dan sludge hasil pengolahan

limbah cair.

3.3. Pembanguna Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

PLTSa adalah Pemusnah sampah (incinerator) modern yang

dilengkapi dengan peralatan kendali pembakaran dan sistem

monitor emisi gas buang yang kontinu, dan menghasilkan



54 Renstra

energi listrik. PLTSa lebih ditujukan untuk memusnahkan

sampah dari pada menghasilkan listrik.

PLTSa Gedebage merupakan salah satu PLTSa yang akan

dibangun di Bandung Timur yang pembangunannya bertujuan

untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Bandung.

Dalam pelaksanaannya, PLTSa Gedebage mendapat berbagai

respon negatif dari warga sekitar, khususnya warga

Perumahan Griya Cempaka Arum Gedebage yang memiliki

lokasi tak jauh dari lokasi PLTSa Gedebage. Tidak hanya

warga, beberapa ahli lingkungan juga memberikan respon

negatif terhadap PLTSa Gedebage karena PLTSa ini dianggap

tidak bisa menuntaskan masalah persampahan kota, sehebat-

hebatnya hanya mengurangi sebagian besar sampah kota,

sisanya mungkin saja menumpuk lagi, bahkan besar

kemungkinan kejadian-kejadian yang lebih buruk bisa terjadi.

Kemudian tinjauan teknologi tepat guna dan letak geografis

Bandung. Indonesia sangat minim pengalaman mengenai

tekhnologi incenerasi (pembakaran), bahkan beberapa bahan

berbahaya yang sementara ini harus diincenarasi saja tidak

semua dijalani. Jadi AMDAL dalam hal ini tidak bisa secara

optimal memberikan study kelayakan yang obyektif, semua

studi bukan khayalan harus berdasarkan perhitungan real

yang teruji. Penerapan teknologi tidak bisa coba-coba atau

prediksi tetapi berdasarkan pengalaman yang sekali lagi sudah

teruji. Terakhir mengenai lokasi PLTSa mutlak harus jauh dari

permukiman penduduk untuk menghindari besarnya

kemungkinan dampak negatif pada masyarakat. Permasalahan

yang menjadi pemicu konflik, antara lain :

a. Ketidaksetujuan masyarakat Griya Cempaka Arum tentang

lokasi rencana PLTSa Gedebage yang berada di dekat

perumahan mereka.

b. Sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah dan swasta

masih kurang menggambarkan rencana pembangunan itu.



55 Renstra

c. Berkurangnya debit air di kawasan perumahan cempaka

Arum karena pengolahan sampah menjadi sumber energy

membutuhkan air dalam jumlah yang sangat banyak.

d. Adanya rasa tidak percaya masyarakat terhadap keberjalan

program tersebut yang ramah lingkungan.

Dioxin adalah nama sekelompok senyawa kimia beracun yang

terbentuk sebagai hasil pembakaran sampah dan bahan bakar.

Membakar senyawa berbahan dasar chlorine, seperti plastik

PVC, menghasilkan senyawa dioxin yang paling berbahaya.

Chlorine terdapat dalam berbagai jenis plastik, sehingga saat

plastik ini dibakar, maka chlorine dilepas dan dengan cepat

bereaksi dengan senyawa lain dan membentuk dioxin. Dioxin

merupakan senyawa yang sangat tahan lama, sebab senyawa

ini tidak mudah terurai di alam. Kalaupun seandainya

pembentukan dioxin dapat dihentikan saat ini juga, dioxin

tetap akan berada di lingkungan selama bertahun-tahun

mendatang. Karena dioxin tidak terurai, baik di alam maupun

di dalam tubuh, senyawa ini akan terakumulasi.

Ini berarti bahwa tubuh akan menerima dioxin dan

menyimpannya. Seiring perjalanan waktu, paparan dalam

jumlah sedikit pun akan menumpuk – sampai berpengaruh

terhadap kesehatan. Saat terlepas ke udara, dioxin dapat

menempuh jarak yang cukup jauh. Di air, dioxin dapat

menumpuk pada tanah sungai, sehingga menempuh

perjalanan lebih jauh ke hilir atau masuk ke tubuh ikan.

Kebanyakan paparan dioxin yang kita alami terjadi melalui

makanan.

Dioxin yang terlepas ke atmosfer, menumpuk pada tanaman

yang kemudian akan dimakan oleh hewan. Pada makhluk yang

berada di bagian akhir rantai makanan, tentu penumpukan

dioxin lebih tinggi. Karnivora, seperti manusia, mengakumulasi

jumlah dioxin tertinggi, karena dioxin menumpuk dalam

jaringan lemak. Bahkan, faktanya, pada sebagian besar orang

95% dioxin yang dikonsumsi berasal dari lemak hewani.



56 Renstra

Masalah kesehatan terbesar adalah bahwa dioxin dapat

menyebabkan kanker pada orang dewasa. Pekerja yang

terpapar dioxin dalam jumlah besar di tempat kerja mereka

selama bertahun-tahun, memiliki risiko yang jauh meningkat

untuk mengalami kanker. Jika dioxin menembus plasenta

pada kehamilan, meski dalam jumlah kecil, ini dapat

menyebabkan efek terhadap reproduksi atau perkembangan,

seperti keguguran, kemandulan, dan kelainan bawaan saat

lahir – deformitas tungkai, efek neurologis dan perubahan

terhadap sistem imun. Anak-anak daripada sejumlah wanita di

Jepang dan Taiwan yang mengonsumsi minyak goreng yang

terkontaminasi dioxin, menunjukkan berbagai jenis kelainan

fisik saat lahir dan kemampuan intelegensia yang rendah saat

dites.

Asal logam berat dalam abu PLTSA

Timbal (Pb): pewarna plastik, baterai, accu, lapisan glossy,

keramik, bungkus kabel, timah solder, zat pelapis anti

bocor, patri untuk kaca, pembalans roda, amunisi,

campuran material bantalan, bahan pelapis seng, pemberat

pancing, pelindung radiasi, mainan anak, gelas kristal, PVC,

bahan cat, bahan keramik, pelumas, katoda tabung TV,

Mercury (Hg): termometer, baterai Mercury - Oxide, lampu

neon, tambal gigi (amalgam), saklar elektonik, lampu,

barometer.

Cadmium (Cd): baterai NiCad, PVC, pewarna plastik, pelapis

permukaan (plating & coating), perhiasan perak, sel surya.

Chromium (Cr): bahan kulit, pengawet kayu, cat, pewarna

tekstil, baja tahan karat, pelapis logam (plating & coating),

bahan refractory.

Documents

BAB III - ppid.bandung.go.id · BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ... 3. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan lingkungan ... tingkat capaian SPM/Renstra/RPJMD