BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN ...ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/05/BAB-III-2016.pdfBerdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu

2014-2018

28

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung yang berkaitan dengan

Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi

permasalahan pelayanan Kecamatan Buahbatu, yaitu permasalahan pada

tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Buahbatu dapat

didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan

Buahbatu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada SKPD termasuk

Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2015 = 82.30.

2. Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan

nilai AKIP Kecamatan Tahun 2015 sebesar 64.

3. Belum optimalnya opini keuangan SKPD, dengan penilaian WDP (Wajar

Dengan Pengecualian)

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian /

Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Buahbatu dapat

diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Buahbatu,

sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tertib adminsitrasi Kelurahan

2. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan

maklumat pelayanan

3. Belum optimalnya Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik

dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan


2014-2018

29

4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat

Kecamatan

5. Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarkat sebesar (data tahun

2015 = Rp. 102.335.000.00.-)

6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

7. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008

8. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

9. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan

10. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam

penanganan kebencanaan masih rendah

11. Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode

swakelola)

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari

pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program

dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung

3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam

membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan

Buahbatu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas

pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan

Buahbatu, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan

Buahbatu Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan

tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.


2014-2018

30

3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan

kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam

suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja

Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah :

1. pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah tidak sepenuhnya

didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan,

pembiayaan dan dokumentasi (P3D).

2. Kurang SDM di tingkat kewilayahan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-

isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota

Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat

menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak

dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus

menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di

masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan

perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa

mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di

tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah

peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang

bersih dari KKN.


2014-2018

31

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima

(services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai

kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur,

penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap

manajemen standar pelayanan minimal public services and public

complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam

kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan

sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih

menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali

paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber

daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan

efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-

sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Buahbatu dalam

makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan,

penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana,

bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh

aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna

mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public

service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata

kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas


2014-2018

32

dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh

unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem

peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai

dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada

pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder,

LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan

tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu

melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih

menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya,

melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali

pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system,

perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama

dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu

manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang

strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan

kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada

pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja

(Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)

merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good

governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya

adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman


2014-2018

33

akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau

pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut

adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan

konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public

accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu :

perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian

(termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan

aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah

dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1)

Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut

barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah

dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan

barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan

informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018

yaitu :

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota

Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG

UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”


2014-2018

34

batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga

sekarang.

Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi

daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan

kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas

lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran

dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu

kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air,

dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta

ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap

berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada

pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat

memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan

kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan

sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.Masyarakat sejahtera

tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan

juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati

adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan

seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi

dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan

mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah,

adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah

adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna.

Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri

yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas

kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.

Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari

Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari


2014-2018

35

sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun

dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan

dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan

dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing,

ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur

berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan

kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang

garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana

memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri

dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan

nyaman.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan

melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2014-

2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan

Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut


2014-2018

36

Tabel 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No. Aspek Indikator

1 BANDUNG RESIK 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun

2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun

3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun

4. Bebas Macet dalam 4 Tahun

2 BANDUNG NYAMAN 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW

2. Penyediaan sarana air bersih

3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni

4. Bantuan 100 juta/RW/tahun

5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun

6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

3 BANDUNG SEHAT 1. Asuransi Kesehatan

2. Ambulance gratis

3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

4 BANDUNG SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan

2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru

3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun

4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah

5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013


2014-2018

37

Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan

Buahbatu bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya,

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Buahbatu

untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota

2014 2015 2016 2017 2018

Asuransi Kesehatan

Ambulance gratis

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

Sarana olahraga/taman bermain di

setiap RW

Penyediaan sarana air bersih

Perbaikan 10.000 rumah tidak layak

huni

Bantuan 100 juta/RW/tahun

Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun

Bantuan 100 juta/karang taruna

kelurahan/tahun

Menciptakan 100.000

wirausahawan

Menciptakan 250.000 lapangan

pekerjaan baru

Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun

Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah

Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Sehat

Bandung Nyaman

Bandung Sejahtera

Bandung Resik

Bebas Sampah : 2 thn

Bebas Banjir : 3 thn

Jalan Mulus & Caang : 3 thn

Bebas Macet : 4 thn


2014-2018

38

Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di

lingkungan Kecamatan Buahbatu dan Kota Bandung pada umumnya.

Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002

Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju

Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335

(tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan

Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota /

Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota

Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang

digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir,

adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rencana Aksi Menuju Bandung Juara

No. KELOMPOK KERJA JUMLAH KEGIATAN / RENCANA

AKSI

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16 17

18

19

20

21 22

23

KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG

KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA

KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG

KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU

KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL)

KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG

KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG

KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA

KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY

KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA

KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG

KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN

KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG

KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK

KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM

KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN

KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF

HAPINNES) BANDUNG

KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA

BANDUNG

24

11

18

30

11 7

16

15

13

22

21 15

14

14

6

21 12

15

7

5

8 9

6


2014-2018

39

24 KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG

KELOMPOK KERJA KESEHATAN

KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

15

Jumlah 335

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-

2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah

”Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang

Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014

yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam

negeri yang demokratis;

b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

yang desentralistik;

d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan

antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan

pembangunan secara berkelanjutan;

e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat

dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta

f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.


2014-2018

40

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang

aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan

lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf

nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi

perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai :

a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan

masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun

program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang

kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor,

antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud terdiri atas:

a. kebijakan dan strategi struktur ruang;

c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam

menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan

jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan


2014-2018

41

Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;

b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan

prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan

terkendali; dan

c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan

prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif

dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota

perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan

Nasional meliputi:

a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan

wilayah Bandung Timur

b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1

(satu) SPK;

c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai

skala pelayanannya; dan

e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan

fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan

sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang

terpadu dan terkendali meliputi:

a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan

masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan

pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta

menghilangkan gangguan sisi jalan;

d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang

terpadu;


2014-2018

42

e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-

pusat kegiatan;

f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun

terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan

dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan

g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi

kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan

lindung meliputi:

a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di

Kawasan Bandung Utara;

b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan

kota;

c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau

kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan

sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari

bahaya longsor dan erosi;

d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam

bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel

kereta api;

e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi

izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang

terbuka hijau;

f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya

yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur,

bentuk, dan wujud arsitektural;

g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.


2014-2018

43

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan

perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan

diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan

dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk

mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam

menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa

yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan,

perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai

kota jasa menjadi perhatian penting.

Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat

berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan

Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010,

bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama

Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam

kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah

Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan

inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal,

regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu

memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi

kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan

menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan

perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan

sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang

dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju

good governance and clean government sehingga akan berdampak pada

kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah

pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung


2014-2018

44

pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan

isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan

yang dihadapi antara lain :

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM

untuk meningkatkan kemampuannya.

4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam

RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang,

indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan

program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, sebagai berikut :

1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien,

dan transparan.

2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai

dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada

Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi

yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD


2014-2018

45

dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah

Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal

sebagai berikut :

Tabel 3.1

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

dan Dinamika Lingkungan Strategis

No. Tupoksi Isu Strategis

1.

2.

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat

menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah

peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima

(services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Buahbatu dalam


2014-2018

46

3.

4.

makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform)

dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure

pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui

penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama

dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya

adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan

internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Documents

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN ...ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/05/BAB-III-2016.pdfBerdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh