BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/05/3-RENSTRA...pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

Tahun 2013-2018

36

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang berkaitan dengan

Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan

pelayanan Kecamatan Kiaracondong, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan,

Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong dapat

didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan

Kiaracondong sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada SKPD termasuk

Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 70,08.

2. Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai

AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 48,21

3. Belum optimalnya opini keuangan SKPD, dengan penilaian WDP (Wajar

Dengan Pengecualian)

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja

di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong dapat diidentifikasi

permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tertib adminsitrasi Kelurahan

2. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat

pelayanan

3. Belum optimalnya Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan

non fisik hasil musrenbang Kecamatan

4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat

Kecamatan


Tahun 2013-2018

37

5. Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarkat sebesar (data tahun 2013 =

Rp. 13.000.000.000)

6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

7. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008

8. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

9. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan

10. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam

penanganan kebencanaan masih rendah

11. Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola)

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan

Sekretariat Daerah, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan

kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung

3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu

kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kiaracondong

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam

melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota

kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah factor

internal dan eksternal Kecamatan Kiaracondong, masalah internal yang

mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan

belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan

tidak maksimalnya hasil koordinasi.

3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu

sistem yang terpadu, efektif dan efesien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah :


Tahun 2013-2018

38

1. pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah tidak sepenuhnya didukung

oleh pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan

dokumentasi (P3D).

2. Kurang SDM di tingkat kewilayahan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu

strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan

berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi

birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa

harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan

berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan

dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa

mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat

Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan

pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services

excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi

yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan

presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal

public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset

strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam

penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih

menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma

aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga


Tahun 2013-2018

39

diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada

transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan

peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang

sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kiaracondong dalam

makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada

hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban,

pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota,

melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan

sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan

good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance)

diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi.

Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung

penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi

menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan

kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata

pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif

sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada

pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM,

PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan

sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan

perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-

langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan


Tahun 2013-2018

40

prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and

punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur

organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam

penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan

dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang

pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan

aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada

intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih

berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)

merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good

governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah

menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi

serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan

pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran

dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta

akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan

kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan),

penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari

perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis

yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara

lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah,

menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang

daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan

barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan

informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.


Tahun 2013-2018

41

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 yaitu :

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung

dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas

tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi

daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan

warga Kota Bandung.

Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan

terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi

penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai

kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik

sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur

pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan

kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri

sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di

Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga

dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.Masyarakat

sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan

juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah

keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk

memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal,

dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG

UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”


Tahun 2013-2018

42

melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara

sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera

yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk

kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai

kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.

Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Misi

Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang

akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka

mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan

visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah :

Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang

baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya

dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan

besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang

pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur,

dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018

adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota

terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,

yaitu sebagai berikut


Tahun 2013-2018

43

Tabel 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No. Aspek Indikator

1 BANDUNG RESIK 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun

2 BANDUNG NYAMAN 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna

kelurahan/tahun

3 BANDUNG SEHAT 1. Asuransi Kesehatan 2. Ambulance gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

4 BANDUNG SEJAHTERA 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan

baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD,

SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru

madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013


Tahun 2013-2018

44

Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Kiaracondong

bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan

fungsi Pemerintah Kecamatan Kiaracondong untuk mengawal janji-janji politik

Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi

bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Kiaracondong dan Kota

Bandung pada umumnya.

2014 2015 2016 2017 2018

Asuransi Kesehatan

Ambulance gratis

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

Sarana olahraga/taman bermain di

setiap RW

Penyediaan sarana air bersih

Perbaikan 10.000 rumah tidak layak

huni

Bantuan 100 juta/RW/tahun

Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun

Bantuan 100 juta/karang taruna

kelurahan/tahun

Menciptakan 100.000

wirausahawan

Menciptakan 250.000 lapangan

pekerjaan baru

Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun

Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah

Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Sehat

Bandung Nyaman

Bandung Sejahtera

Bandung Resik

Bebas Sampah : 2 thn

Bebas Banjir : 3 thn

Jalan Mulus & Caang : 3 thn

Bebas Macet : 4 thn


Tahun 2013-2018

45

Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013

tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah

mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima)

Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan

dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan

Kiaracondong Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung

Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana

terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rencana Aksi Menuju Bandung Juara

No. KELOMPOK KERJA JUMLAH

KEGIATAN / RENCANA AKSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

24 11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7 5 8 9 6 15

Jumlah 335

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013


Tahun 2013-2018

46

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010

Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya sistem

politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah

yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan

didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu

Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan dalam upaya :

a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri

yang demokratis;

b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang

desentralistik;

d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar

kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara

berkelanjutan;

e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam

aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta

f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman,

nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan,

berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi

kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai :


Tahun 2013-2018

47

a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan

masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program

pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar

daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud

terdiri atas:

a. kebijakan dan strategi struktur ruang;

c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam

menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa

yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan

Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;

b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana

transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan

c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana

kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan

efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan

dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan

Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:

a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah

Bandung Timur


Tahun 2013-2018

48

b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1

(satu) SPK;

c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala

pelayanannya; dan

e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi

dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana

dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan

terkendali meliputi:

a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat

dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran

jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi

jalan;

d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang

terpadu;

e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat

kegiatan;

f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di

batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan

Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan

g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung

meliputi:

a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan

Bandung Utara;

b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;


Tahun 2013-2018

49

c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau

kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya

air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan

erosi;

d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur

hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin

alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang

telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan

wujud arsitektural;

g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan

tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan,

sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam

kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota

yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota

perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan

Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung

sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat

berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota di

Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010, bahwa dalam Pendekatan

Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat

dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa

perdagangan dan industri kreatif.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan

Kiaracondong Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam

menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan


Tahun 2013-2018

50

permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah

pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu

diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah

pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi

diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and

clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa

dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara

umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk

meningkatkan kemampuannya.

4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI

untuk mewujudkan komitmen.

5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif

melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung

yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang

dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya

terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kiaracondong Kota

Bandung, sebagai berikut :

1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan

transparan.

2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI

untuk mewujudkan akuntabilitas.

3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat.


Tahun 2013-2018

51

4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan

potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota

Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan

kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang

menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan

Kiaracondong Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

dan Dinamika Lingkungan Strategis

No. Tupoksi Isu Strategis

1.

2.

3.

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan

berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu

diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas


Tahun 2013-2018

52

No. Tupoksi Isu Strategis

4. pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kiaracondong dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Documents

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/05/3-RENSTRA...pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan