11

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1. Landasan Teori dan Peneliti Terdahulu

Dalam landasan teori ini dijabarkan teori–teori yang membantu penyusun

dalam analis hasil–hasil penelitian serta merupakan penjabaran teori dan

argumentasi yang disusun oleh penulis sebagai tuntunan dalam memecahkan

masalah penelitian.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tambunan (2009:40-41), pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan

bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya

kebutuhan ekonomi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka

dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran,

pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan

kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan

penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam

pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (ceteris paribus), yang

selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi

dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan

kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan

output agregat (barang dan jasa) atau PDB (Produk Domestik Bruto) yang

terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi

adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan PN (Pendapatan

Nasional). (Tambunan, 2009:40-41)

12

2.1.2. Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian

Dalam dinamika pengelolaan sistem perekonomian, pemerintah

mengembang fungsi pokok ekonomi, yaitu menggunakan kebijakan fiskal

guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas jangka

panjang serta menjinakkan berbagai ekses negatif siklus usaha seperti

inflasi dan pengganguran. Sebuah organisasi atau rumah tangga,

pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai

kegiatan–kegiatannya. Pengeluaran tersebut bukan saja untuk

menjalankan roda pemerintahan sehari–hari, akan tetapi juga untuk

membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut

berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerekkan dan

merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah harus merintis

dan menjalankan kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah harus

menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi yang masyarakat atau

kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya. Dalam kasus ini,

pemerintah memandang perlu untuk menangani sendiri berbagai kegiatan

ekonomi tertentu, yang menurut penilaiannya sebaiknya tidak dijalankan

oleh pihak swasta. (Mudrajat Kuncoro, 2004)

Menurut Mudrajat Kuncoro (2004), Di negara manapun, selalu ada

campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada

pemerintah yang dalam percaturan perekonomian negerinya berperan

semata-mata hanya sebagai wasit atau polisi, yang hanya berfungsi

membuat undang – undang dan peraturan, untuk kemudian menjadi

pelerai jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan.

Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil

untuk dicegah. Tidak ada perekonomian pun, termasuk di negara kapitalis

atau negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya. Yang ada ialah

perbedaan kadarnya. Di beberapa negara pemerintahnya terlibat erat

13

dalam perekonomian, sementara di negara – negara lain campur tangan

pemerintah pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2004), dalam perekonomian modern,

peranan pemerintah dapat dipilih dan ditelaah menjadi empat macam

kelompok peran, yaitu :

1. Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan

sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan

mendukung efisiensi produksi.

2. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan

sumber daya kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan

wajar.

3. Peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara

stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam

keadaan diequlibirium.

4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan

proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang

dan maju.

2.1.3. Pembangunan Ekonomi Daerah

Konsep dasar pembangunan daerah adalah proses pengarahan dan

pengendalian dalam upaya pemanfaatan sumberdaya daerah berdasarkan

kebutuhan dan kemampuan melalui kebijkan dan strategis terpadu secara

internal dan eksternal. Proses pengarahan yaitu mengidentifikasi potensi

dan merencanakan pemanfaatannya berdasarkan analisis kelayakan teknis,

ekonomis dan sosial. Prose pengarahan yaitu menggerakkan lembaga –

lembaga yang terlibat dalam upaya pemanfaatan sumberdaya melalui

aliansi strategis strategic alliance, kerjasama cooperative dan kemitraan

partnership. Proses pengendalian yaitu memantau dan mengevaluasi

14

untuk menber umpan balik bagi penyempurnaan. (Mudrajad Kuncoro,

2004)

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana

Pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada

dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor

swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dengan merangsang

perkembangan kegiatan ekonomi. Tolak ukur keberhasilan pembangunan

dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin

kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk (Mudrajat Kuncoro,

2004).

2.1.4. Kontribusi Sektor Infrastruktur Terhadap PDB (Produk Domestik

Bruto)

Menurut Robinson Tarigan (2004), pembangunan infranstruktur

merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan

keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Perannya sebagai penggerak

sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya

sektor–sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan

menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi

sebagai input untuk konsumsi. Di samping itu, selain berperan sebagai

pendorong berkembangnya sektor–sektor perekonomian, sektor

infrastruktur memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB,

walaupun jika dibandingkan dengan sektor pertanian, industri tanpa

migas, dan perdagangan, hotel, dan restoran.

Khusus subsektor telekomunikasi, sub sektor ini tidak mengalami

penurunan output saat indonesia mengalami krisis bahkan menunjukkan

nilai yang terus meningkat. Contohnya adalah bermunculnya televisi dan

operator telepon swasta yang meramaikan pertelekomunikasian di

indonesia setelah pemerintah melakukan deregulasi terhadap peran

15

sentralnya atas subsektor telekomunikasi. Iklim inilah yang direspon oleh

pihak swasta untuk berinvestasi di subsektor ini. Berdasarkan peran dan

fungsinya seperti yang telah diungkapkan di atas (sebagai pendorong

berkembangnya sektor – sektor terkait sebagai multipier dan pada

akhirnya akan menciptakan lapangan usaha barau dan memberikan output

hasil produksi sebagai input untuk konsumsi dan mampu memberikan

kontribusi terhadap PDB), maka dapat disimpulkan bahwa sektor

infranstruktur merupakan fundamental perekonomian di Indonesia. Oleh

karena itu, perlu kiranya dapat dikembangkan peran infrastruktur untuk

pembangunan Indonesia (Robinson Tarigan, 2004).

2.1.5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan

masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu

kenaikan seluruh nilai tambah added value yang terjadi. Pendapatan

wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor – faktor produksi yang

beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi),

yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah

tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai

tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi

transfer – payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar

wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Rahardjo

Adisasmita, 2005).

2.1.6. Teori Lokasi dan Aglomerasi

Masalah lokasi dari setiap kegiatan pembangunan baik secara

nasional maupun wilayah harus dipertimbangkan dan dipilih dengan tepat

agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara produktif dan efisien.

Teori lokasi sebenarnya sudah lama diintroduksikan oleh ahli-ahli

ekonomi, dimana pada waktu itu implikasi secara teoritis menunjukkan

16

bahwa faktor tata ruang space dan faktor jarak distance dampak sekunder

atau implisit dibandingkan dengan unsur waktu time dalam analisis

ekonomi. Perhatian terhadap teori lokasi telah menjadi semakin besar

terutama sekitar tujuh dasa warsa yang lalu bertepatan waktu pada

perencanaan tata ruang, dimana dimensi geografis dan lansekap ekonomi

economic landscape dimasukkan sebagai variabel tambahan yang penting

dalam kerangka teori pembangunan (Rahardjo Adisasmita, 2005).

2.1.7. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral menjelaskan pola geografis dan struktur

herarkis pusat-pusat kota atau wilayah-wilayah modal, tetapi tidak

menjelaskan bagaimana pola geografis tersebut terjadi secara gradual dan

bagaimana pola tersebut mengalami perubahan-perubahan pada masa

depan, atau dapat dikatakan tidak menjelaskan gejala-gejala

pembangunan. Teori tempat sentral bersifat positif karena berusaha

menjelaskan pola aktual arus pelayanan jasa, dan sebagian lagi bersifat

normatif karena berusaha menentukan pola optimal distribusi tempat-

tempat sentral (Rahardjo Adisasmita, 2005).

2.1.8. Aktivitas Transportasi

Menurut Salim (6 : 2008) transportasi sebagai dasar untuk

pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan

industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanaya

spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan

budaya, adat – istiadat suatu bangasa atau daerah.

Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan,

masyarakat pembangunan ekonomi, dan sosial politik suatu negara.

Pengangkutan merupakan sarana dan prasarana bagi pembangunan

17

ekonomi Negara yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi

(rate of growth).

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup

serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak

dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan usaha pengembangan

ekonomi suatu negara. Salim (1 : 2008).

Pengertian Transportasi

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum

1. Jalan tol adalah jalan Umum yang kepada para pemakaianya

dikenakan kewajiban membayar tol.

2. Jembatan adalah bangunan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi

diseberang saluran irigasi/pembuang atau untuk menghubungkan jalan

inspeksi dengan jalan umum atau untuk penyebrangan lalu lintas

(Kendaraan, manussia dan hewan).

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia

dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan

gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat

tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri (Nasution, 2004:15).

Dalam hubungan ini terlihat bahwa unsur-unsur pengangkutan meliputi 5

(lima) hal :

1. Ada muatan yang diangkut,

2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutnya,

3. Ada jalanan yang dapat dilalui,

4. Ada terminal asal dan terminaltujuan,

5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang

menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

18

Hubungan antara pembangunan ekonomi dengan jasa transportasi

sangat erat dan saling tergantung satu sama lain. Sebagaimana dikatakan

oleh Kamaluddin (1987) untuk membangun perekonomian perlu didukung

dengan perbaikan transportasi. Perbaikan dalam transportasi pada

umumnya berarti pengurangan ongkos perpindahan orang dan barang

dengan kecepatan yang lebih besar dan perbaikan dalam kualitas/sifat.

Selain itu, menurut Kamaluddin (2002), penyediaan transportasi akan

mempengaruhi :

1. Tersedianya barang-barang. Dengan tersedianya transportasi

memungkinkan tersedianya barang-barang bagi masyarakat yang

didatangkan atau berasal dari wilayah lain dimana barang tersebut

dihasilkan dengan biaya yang murah.

2. Stabilitas dan penyamarataan harga. Tersedianya sarana transportasi

dengan ongkos yang lebih murah akan memudahkan aliran barang ke

daerah yang produksinya sangat kekurangan.

3. Menaikkan nilai tambah. Daerah pertanian yang jauh dari pasar dan

ongkos transportasi yang mahal, dengan bantuan transportasi yang

baik dan murah, daerah tersebut dapat menghasilkan produksi

pertanian yang menguntungkan dengan perhitungan ongkos

transportasi yang menguntungkan. Dengan demikian nilai tambah

daerah yang terpencil dan jauh akan naik.

4. Meredusir harga. Transportasi yang mudah dan murah akan

menurunkan harga barang, karena turunnya ongkos produksi atau

biaya pengadaan barang-barang tersebut akibat penurunan ongkos

transportasi. Ini memungkinkan pula lebih banyak penjual yang dapat

masuk ke dalam pasar.

5. Menimbulkan urbanisasi. Transportasi yang mudah akan mendorong

timbulnya industri dan perdagangan. Kesemuannya itu cenderung

dilaksanankan di pusat kota, dengan demikian akan mengakibatkan

19

pertumbuhan kota serta urbanisasi penduduk, yaitu arus perpindahan

ke kota industri dan perdagangan.

2.1.9. Daya Tarik Pariwisata

Pengertian pariwisata nenurut Undang-Undang Nomor 9 tahun

1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di

bidang tersebut. Menurut Cooper dalam Heriawan (2004), pariwisata

adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan

atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai

tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk

bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang

dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat

tinggal semula. Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu:

perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan

berbagai aktivitas wisatanya.

Heriawan (2004) mengomentari uraian tersebut memiliki

pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari

suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata.

Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup

jauh dari segi jarak tentu bukan termasuk kategori wisatawan. Dengan

kata lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (leisure)

yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks,

yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek

yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek

psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya.

Diantara sekian banyak aspek tersebut, aspek yang mendapat perhatian

20

yang paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang

dianggap sangat penting adalah aspek ekonomisnya.

Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan

baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berperan atau ikut serta secara

aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berperan serta dalam

pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman

tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan

keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu,

masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang

diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.

Pembangunan di sektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan

cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi

kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan

ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan

devisa atau pendapatan asli daerah, memperluas dan memeratakan

kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat

setempat.

Menurut Hutabarat (1992), peranan pariwisata saat ini antara lain

adalah: pertama, peranan ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara;

kedua, peranan sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan

yang terakhir adalah peranan kebudayaan yaitu, memperkenalkan

kebudayaan dan kesenian. Ketiga point tesebut dapat dijelaskan, yaitu

sebagai berikut :

A. Peran Ekonomi

Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari

pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama

perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan

21

minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga,

mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan

sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang

tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya.

Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong

peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.

Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan

peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena

adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan

wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat

tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran,

warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan

memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan

sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang

kehidupan rumah tangganya

B. Peran Sosial

Semakin luasnya lapangan kerja. Sarana dan prasarana seperti

hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang

”padat karya”. Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh

dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang

berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di

Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan

menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata,

instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil.

Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung

berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.

22

2.1.10. Peranan Penduduk

Menurut Jhingan (2010) dalam teori ekonomi pembangunan,

dikemukakan ada enam karakteristik pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk

mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat.

2. Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat

adanya perbaikan teknologi dan kualitas input yang digunakan.

3. Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor

industri dan jasa.

4. Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke

daerah perkotaan (urbanisasi).

5. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju

dan adanya kekuatan hubungan internasional.

6. Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan

internasional.

Menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi adalah suatu

proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara

meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini menyimpulkan bahwa

pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting, yaitu : a) Suatu

proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, b) Usaha

untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan c) Kenaikan pendapatan

per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Krisnamurthi (1995) pembangunan ekonomi yang berhasil harus

memiliki empat dimensi pokok, yaitu pertumbuhan ekonomi,

pengurangan kemiskinan, perubahan atau transformasi struktur ekonomi

dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Sedangkan menurut

Jhingan (2010) pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai semata-mata

dengan menyingkirkan hambatan yang menghalangi kemajuan ekonomi.

23

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi ialah proses pertumbuhannya

harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri.

Analisis pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu

proses yang saling berkaitan dan berhubungan serta saling

mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pertumbuhan

ekonomi (Sukirno, 2000).

2.1.11. Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Perdagangan

Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui

kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan

perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam

meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat

daya saing Produk Dalam Negeri.

Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan

pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum

memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan

nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih

memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat

yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah

sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun

2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), dalam Bab I

(Ketentuan Umum), pasal 1 dari Undang-undang (UU) tersebut,

dinyatakan bahwa Usaha Mikro (UMI) adalah usaha produktif milik

orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi

kriteria UMI sebagai mana diatur dalam UU tersebut. Usaha Kecil (UK)

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

24

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau

Usaha Besar (UB) yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud

dalam UU tersebut. Usaha menengah (UM) merupakan usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK atau UB yang

memenuhi kriteria UM sebagaimana yang dimaksud UU tersebut.

Menurut Tambunan (2009: 51) sektor UMKM meliputi berbagai

sektor bisnis, seperti (a) Pertanian, (b) Pertambangan dan penggalian, (c)

Industri manufaktur, (d) Listrik, gas dan air bersih, (e) Bangunan, (f)

Perdagangan, hotel dan restoran, (g) Transportasi dan Telekomunikasi,

(h) Keuangan, penyewaan dan jasa, (i) serta jasa-jasa lainnya. Sektor

industri terbagi lagi menjadi beberapa bagian yakni makanan, minuman,

dan tembakau, tekstil, pakaian jadi kulit dan alas kaki, kayu dan produk-

produk kayu, kertas percetakan dan publikasi, serta kimia (termasuk

pupuk). Adapula produk-produk dari karet, semen dan produk-produk

mineral non logam, produk-produk dari besi dan baja, alat-alat

transportasi, mesin dan peralatannya, serta olahan lainnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2014 tentang perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang

terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan

melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas

Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

25

Pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 juga dijelaskan,

peraturan perundang-undangan tentang perdagangan dibuat dengan

tujuan :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

b. Meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;

c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan

pekerjaan;

d. Menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan

pokok dan Barang penting;

e. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;

f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha

mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;

g. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;

h. Meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor

nasional;

i. Meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;

j. Meningkatkan pelindungan konsumen;

k. Meningkatkan penggunaan SNI;

l. Meningkatkan pelindungan sumber daya alam; dan m. meningkatkan

pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

Pertumbuhan penting dalam kajian pengembangan regional

(Dawkins, 2003) dan pertumbuhan regional atau kawasan merupakan

bahagian dari pertumbuhan suatu negara. Dalam teori ekonomi, satu dari

berbagai faktor penentu pertumbuhan adalah perdagangan antar wilayah.

Dalam suatu wilayah, ada penduduk atau kegiatan yang

terkonsentrasi pada suatu tempat,yang disebut dengan berbagai istilah

seperti: kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan,

simpul distribusi, pusat permukiman, atau daerah modal. Sebaliknya,

26

daerah di luarpusat konsentrasi dinamakan: daerah pedalaman, wilayah

belakang (hinterland), daerah pertanian, atau daerah pedesaan (Tarigan,

2004).

Keuntungan bertempat di daerah terkonsentrasi adalah

terciptanya skala ekonomis economiesof scale dan economies of

agglomeration / economies of localization. Dikatakan economies of

scale, karena dalam berproduksi sudah berdasarkan spesialisasi,

sehingga produksi menjadi lebih besar dan biaya per unitnya menjadi

lebih efisien. Economies of agglomeration adalah keuntungan karena

ditempat tersebut terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat

digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan, seperti: jasa

perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air

bersih, tempat-tempat pelatihan keterampilan, media untuk

mengiklankan produk, dan lain sebagainya.