14

BAB II

LANDASAN TEORI & HIPOTESIS

A. Peneliti Terdahulu

Penelitian oleh (Rinaldi, 2016) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Di Pemerintah

Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2013-2015”. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah

dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Dengan menggunakan

teknik analisis regresi linier berganda, Hasil penelitian menunjukkan bahwa

variabel PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja

Modal dan Variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatra

Selatan.

Penelitian oleh (Gerungan et al., 2017) yang berjudul “Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Dengan

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, Hasil penelitian

menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Belanja Modal, Variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap Belanja Modal dan Variabel DAK berpengaruh positif

15

dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten

dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian oleh (Hairiyah et al., 2017) yang berjudul “Pengaruh Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Kalimantan

Timur Tahun 2010-2015, Dengan menggunakan teknik uji asumsi klasik

dengan program SPSS dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

sebelum pemekaran Kalimantan Utara Variabel DAU berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap Belanja Modal, Variabel DAK berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Belanja Modal dan Variabel PAD berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Kalimantan

Timur. Setelah terjadi pemekaran variabel DAU berpengaruh negatif dan

tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Variabel DAK berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Belanja Modal dan Variabel PAD berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Kalimantan

Timur.

Penelitian oleh (Sundari, 2018) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian

Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2001-2016”. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada

16

Pemerintah Kota Cimahi, Dengan menggunakan teknik analisis regresi linier

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel PAD berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Variabel DAK

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah

Kota Cimahi.

Penelitian oleh (Annisa, 2020) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Di Kabupaten

dan Kota Se-Nusa Tenggara barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku

Utara, Papua dan Papua Barat Tahun 2014-2018”. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan daerah yang dipilih

meliputi Kabupaten dan Kota Se-Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara

Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap Belanja Modal dan variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Belanja Modal.

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

penelitian ini juga membahas variabel independen yang sama yaitu

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Alokasi Khusus (DAK) dan variabel dependen yang digunakan adalah belanja

modal. penelitian ini merupakan komparatif riset dan pengembangan riset,

yaitu ingin membandingkan hasil penelitian variabel Pendapatan Asli Daerah,

17

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan peneliti terdahulu dan

pengembangan terletak pada variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi

Umum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian

ini menggunakan periode tahun 2014-2018 dan lokasi penelitian yang berada

di Kabupaten yang ada di Pulau Madura.

B. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Otonomi merupakan pelimpahan wewenang/ urusan pemerintahan

kepada pemerintah daerah yang sifatnya operasional dengan tujuan

pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif

dan efisien (Widjaja, 2002). Dengan adanya otonomi diharapkan daerah

bisa lebih mandiri dalam mengurus seluruh kegiatannya dan pemerintah

pusat tidak terlalu aktif dalam mengatur daerah, Sehingga pemerintah

daerah bertanggung jawab terhadap peranan memajukan daerah dengan

melakukan identifikasi potensi sumber pendapatan didaerahnya (Widjaja,

2002).

Pemerintah daerah juga akan lebih akrab dengan masyarakat,

melalui aspirasi masyarakat dan pelayanan pemerintah dapat terealisasi

secara maksimal demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian pemerintah daerah memiliki wawasan yang lebih baik terhadap

potensi, daya unggul dan kebutuhan masyarakat di daerahnya di

bandingkan pemerintah pusat.

18

Dalam pasal 2 (UU Nomor 33 Tahun 2004) mengenai

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdapat

prinsip desentralisasi fiskal :

a. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

merupakan bagian dari Program Keuangan Negara sebagai

konsekuensi atas pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan

Daerah.

b. Pemberian Sumber Keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilaksanakan atas

penyerahan tugas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

dengan mengamati stabilitas dan keseimbangan fiskal.

c. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah adalah sebuah sistem yang menyeluruh dalam rangka

pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan.

2. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran oleh pemerintah

daerah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki

manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta menimbulkan biaya

pemeliharaan yang sifatnya rutin dengan tujuan memperpanjang manfaat

dan meningkatkan kualitas aset (PP Nomor 71 Tahun 2010). Menurut

klasifikasinya Belanja Modal terbagi menjadi 2 kelompok yakni pertama,

19

belanja publik adalah belanja yang dapat secara langsung dinikmati

manfaatnya oleh masyarakat. kedua, belanja aparatur adalah belanja yang

tidak dapat di nikmati manfaatnya oleh masyarakat secara langsung tetapi

dapat di nikmati secara langsung oleh aparatur.

b. Kategori Belanja Modal

Dalam (Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 101 Tahun

2011), Belanja Modal dapat dipergunakan dalam 6 kategori utama :

1). Belanja Modal Tanah

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam rangka

pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama,

pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah,

pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang sifatnya

administratif dan berhubungan dengan hak dan kewajiban atas

tanah hingga tanah tersebut siap di pakai.

2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran biaya yang di keluarkan untuk pengadaan

peralatan dan mesin, antara lain adalah anggaran pembelian,

anggaran pengangkutan, anggaran instalasi serta anggaran lainnya

hingga peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi siap di gunakan.

3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran biaya yang dikeluarkan dalam rangka

memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual meliputi

20

biaya pembelian, biaya konstruksi, biaya penerbitan dan

pengurusan IMB, biaya notaris dan pajak (secara kontraktual)

hingga gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap pakai.

4). Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran biaya untuk pengadaan jalan, irigasi dan

jaringan meliputi biaya konstruksi serta biaya lainnya hingga jalan,

irigasi dan jaringan tersebut siap di gunakan. Serta terdapat biaya

penambahan dan penggantian yang sifatnya dapat menambah

manfaat dan nilai aset.

5). Belanja Modal lainnya

Pengeluaran biaya dalam rangka pembentukan modal untuk

pengadaan/pembangunan Belanja Modal lainnya tidak bisa di

kategorikan dalam Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jaringan (jembatan, jalan irigasi dan lain-

lain). Yang dapat di kategorikan dalam Belanja Modal ini adalah

kontrak sewa, pengadaan barang kesenian, pengadaan barang

purbakala, pengadaan barang untuk museum, hewan ternak, buku-

buku dan jurnal ilmiah serta tidak ditujukan untuk di perjualbelikan

atau di serahkan pada masyarakat.

6). Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran biaya yang di gunakan untuk pengadaan/

perolehan/pembelian aset yang nantinya dapat menunjang

penyelenggaraan operasional BLU.

21

c. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran oleh pemerintah

daerah yang merupakan komponen dari belanja langsung dan bersifat

menambah aset tetap yang memberikan manfaat pada daerah lebih dari

dua belas bulan (satu periode akuntansi) digunakan untuk kepentingan

umum. Berdasarkan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Pengeluaran

daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah, Maka besar

kecilnya alokasi Belanja Modal sesuai dengan besar kecilnya pendapatan

daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

dan Dana Bagi Hasil). Sehingga, pada saat Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Perimbangan mengalami peningkatan maka diikuti dengan

meningkatnya Belanja Modal. Begitu juga sebaliknya ketika Pendapatan

Asli Daerah dan Dana Perimbangan menurun diikuti dengan penurunan

Belanja Modal.

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000) anggaran

pendapatan dan belanja daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari

APBN. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah. Sehingga

ketika Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Dana Perimbangan

meningkat maka Belanja juga akan meningkat.

22

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002). Menurut (UU Nomor 33 Tahun

2004) pasal 1 poin 18, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang di pungut berdasarkan peraturan setiap daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Kemampuan daerah dalam mengelola PAD kaitannya erat dengan

peningkatan kemandirian suatu daerah, salah satu tujuan adanya otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal adalah meningkatkan kemandirian suatu

daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah

pusat. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD,

semakin besar pula diskresi daerah dalam menggunakan PAD tersebut

sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan suatu

daerah (Mahmudi, 2010).

Menurut (Mardiasmo, 2002) menerangkan bahwa pembiayaan

kegiatan-kegiatan pelaksanaan asas desentralisasi bersumber dari APBD.

Sumber-sumber pokok dari keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus. Besarnya dana perimbangan akan

berkaitan dengan struktur serta proporsi pengeluaran dan penerimaan

23

APBD. Belanja Modal merupakan bagian dari kegiatan desentralisasi

yang pembiayaannya di biayai oleh belanja daerah. Sehingga ketika

sumber APBD yakni PAD dan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum

dan Dana Alokasi Khusus) meningkat akan diikuti pula peningkatan pada

Belanja Modal.

b. Klasifikasi pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah memiliki klasifikasi yang di

kelompokkan menjadi 4 (Halim, 2007) :

1). Pajak Daerah

Menurut (UU Nomor 28 Tahun 2009) Pajak Daerah yang

selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib orang atau

badan yang terutang kepada daerah dan bersifat memaksa

berdasarkan Perundang-Undangan, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk keperluan

daerah demi terciptanya kemakmuran rakyat.

Dalam (UU Nomor 28 Tahun 2009) Pasal 2 pajak daerah di

bagi menjadi 2 kelompok yakni pajak provinsi dan pajak

Kabupaten/Kota

a) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor

24

Pajak Air Permukaan

Pajak Rokok

b) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2). Retribusi Daerah

Menurut (UU Nomor 28 Tahun 2009) Retribusi Daerah

adalah pungutan daerah sebagai biaya atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang disediakan dan/ atau diberikan pemerintah

daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah berbeda dengan Pajak Daerah. Pajak

daerah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah ditujukan

kepada wajib pajak dan bersifat memaksa, Sedangkan Retribusi

Daerah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah ditujukan

25

kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang

disediakan oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 golongan

(Mahmudi, 2010):

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retibusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Pendidikan

dst

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Tempat Penginapan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

Retribusi Produksi Usaha Daerah

dst

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Izin Trayek

26

dst

3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan ini menurut objek pendapatannya dibagi

menjadi 3 (Halim, 2007):

a) Bagian Laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD)

b) Bagian Laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha

Milik Negara (BUMN)

c) Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan

swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendpatan Asli Daerah yang Sah adalah

penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain yang dimiliki

pemerintah daerah (Halim, 2007) :

Menurut (UU Nomor 33 Tahun 2004) Lain-lain PAD yang

sah meliputi :

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b) Jasa Giro

c) Pendapatan Bunga

27

d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing

e) Potongan, komisi atau bentuk lain atas penjualan atau

pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

4. Dana Alokasi Umum

a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut (UU Nomor 33 Tahun 2004) menyatakan bahwa dana

alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang digunakan

untuk mendanai kebutuhan daerah dan bertujuan untuk pemerataan

kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang bersifat Block Grant

yang artinya dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat diberikan

kepada pemerintah daerah. Dalam penggunaan dan pengalokasian dana

tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai

prioritas dan kebutuhan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi

Umum sendiri bertujuan sebagai penutup kesenjangan (fiscal gap) serta

melakukan pemerataan keuangan sehingga dapat menekan ketimpangan

fiskal antar daerah, Daerah yang memiliki tingkat ketimpangan tinggi

maka pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) akan lebih tinggi

dibandingkan dengan daerah yang tingkat ketimpangannya lebih rendah

begitupun juga sebaliknya.

28

Menurut (Nordiawan et al., 2007) menjelaskan bahwa Dana

Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana

Bagi Hasil) adalah salah satu bagian dari pendapatan daerah yang

penting, banyak pemerintah daerah yang masih menggunakan sumber

pendapatan ini akibat dari penerimaan PAD yang belum bisa mencukupi

untuk menutup anggaran belanja. Dana perimbangan digunakan untuk

membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sehingga dengan adanya Dana Perimbangan diharapkan dapat

meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat yang dialokasikan

melalui Belanja Modal.

b. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum

Terdapat ketentuan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum adalah:

(Nordiawan et al., 2007) :

1). Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26%

dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

2). Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/ kota dihitung dari

perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan provinsi dan kabupaten/ kota

3). Jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara

kuantitatif proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/ kota

ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%.(Nordiawan et al.,

2007)

29

Pengalokasian DAU di suatu daerah di dasarkan pada formula yang

terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih

antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar

dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah

(Nordiawan et al., 2007). Setiap Pemerintah Daerah dapat menggunakan

Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut untuk meningkatkan pelayanan

publik yang di realisasikan melalui Belanja Modal

Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah akan

mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih tinggi dan juga

sebaliknya, Sehingga DAU memiliki peranan distribusi dan alokasi yang

sama dengan PAD (Kolinug et al., 2015).

Untuk itu Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap

Belanja Modal, Semakin besar anggaran DAU suatu daerah maka

semakin besar juga alokasi terhadap Belanja Modalnya sehingga

pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal

terhadap masyarakat.

5. Dana Alokasi Khusus

a. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana dari pemerintah pusat yang

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di

alokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan memberikan

dana dalam pelaksanaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah

30

sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional (Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005). Sementara menurut Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang

berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan

untuk memberikan dana dalam kegiatan khusus suatu daerah sesuai

dengan prioritas nasional.

DAK berperan penting dalam perbaikan dan pengadaan sarana dan

prasarana di daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi

Khusus juga memiliki peranan penting dalam perkembangan

pembangunan sarana dan prasarana di daerah sesuai dengan prinsip

desentralisasi sebagai tanggung jawab dan akuntabilitas sebagai penyedia

pelayanan masyarakat yang dialihkan dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah (Saily, 2011). Selain itu, DAK juga dialokasikan

untuk membantu kebutuhan daerah berupa sarana dan prasarana dasar

yang menjadi prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, jalan,

irigasi, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan,

pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan

prasarana pedesaan serta perdagangan.(Halim, 2014).

b. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

. Besarnya perolehan Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah

di tentukan melalui perhitungan kriteria umum, kriteria khusus dan

kriteria teknis (Nordiawan et al., 2007):

31

1). Kriteria umum merupakan perumusan di dasarkan pada

kemampuan keuangan suatu daerah yang tercermin dalam

penerimaan umum APBD setelah dikurangi Belanja Pegawai

Negeri Sipil Daerah.

2). Kriteria khusus merupakan perumusan berdasarkan peraturan

perundang-undangan tentang penyelenggaraan otonomi khusus dan

karakteristik daerah berdasarkan indeks kewilayahan.

3). Kriteria teknis merupakan perumusan yang di dasarkan pada

indikator-indikator kegiatan khusus yang di danai oleh DAK,

dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

Perolehan besar atau kecilnya DAK bergantung pada kemampuan

keuangan daerah, Apakah daerah tersebut berhak atau layak menerima

DAK dari pemerintah pusat. Setiap daerah yang mendapatkan DAK

dalam APBD wajib menyediakan anggaran Dana Pendamping sekurang-

kurangnya 10% dihitung dari perolehan DAK, Maksud dari penyediaan

Dana Pendamping adalah dana yang nantinya akan di pergunakan untuk

pendanaan kegiatan fisik, Namun terdapat daerah dengan kemampuan

keuangan tertentu tidak di wajibkan untuk menyediakan anggaran Dana

Pendamping (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh lembaga SMERU menyatakan jika

DAK adalah salah satu sumber dana dari Belanja Modal, DAK berfungsi

sebagai menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan

memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

32

kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana dan lingkungan hidup

apabila DAK di kelola dengan baik yang secara khusus digunakan dalam

pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik, secara umum

dapat membantu perekonomian nasional agar semakin maju (Usman,

2008). Untuk itu DAK memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal,

Semakin besar anggaran DAK yang diterima suatu daerah maka semakin

besar juga alokasi terhadap Belanja Modalnya.

C. Kerangka Pikir

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebabkan terjadinya pergeseran

paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur

dan mengurus sendiri daerahnya. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan

sumber pendapatan daerah untuk melakukan pembangunan daerah melalui

alokasi Belanja Modal. Sumber pendapatan daerah sendiri terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah

yang sah.

Berdasarkan pendekatan empiris untuk penelitian sebelumnya

mengambil 5 peneliti terdahulu namun yang lebih identik yakni penelitian

oleh (Gerungan et al., 2017) dan (Hairiyah et al., 2017) yang memiliki

variabel yang sama dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam

Penelitian ini adalah bagaimana pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap

33

Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten di Pulau Madura, sehingga

diperoleh hipotesis di duga variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Untuk mengetahui

pengaruhnya digunakan analisis regresi data panel, sehingga dapat diketahui

dan di analisis bagaimana pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja

Modal pada pemerintah Kabupaten di Pulau Madura.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan bagan kerangka pikir, Maka Hipotesis sementara dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Di duga Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Belanja Modal pada Kabupaten di Pulau Madura tahun 2014-2018.