7

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur

2.1.1. Pengertian Prosedur

Menurut George R. Terry dalam Umam (2014:151) mengatakan bahwa

“prosedur dapat diartikan sebagai serangkaian tahapan pekerjaan kertas terpilih,

biasanya dikerjakan oleh lebih dari satu orang yang merupakan cara-cara yang

ditentukan dan dalam mengadakan keseluruhan fase utama dari aktivitas kantor”.

Menurut Allen dalam Solihin (2009:71) Prosedur (procedures) merupakan

“metode atau cara yang baku untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Prosedur

diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan menurut metode tertentu

sehingga diperoleh hasil yang seragam”.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:134) menyatakan bahwa

“prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga

menunjukan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus

ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas”. Adapun manfaat dari

prosedur kerja antara lain:

1. Sebagai suatu pola kerja yang merupakan penajabaran tujuan, sasaran, program

kerja, fungsi-fungsi dan kebijaksanaan ke dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan

yang nyata.

2. Dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan setepat-tepatnya.

3. Bermanfaat baik bagi para pelaksana maupun semua pihak yang

berkepentingan, untuk dijadikan sebagai pedoman kerja.

8

Menurut Hartatik (2014:35) dalam bukunya yang berjudul “Buku Pintar

Membuat SOP” yaitu SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah petunjuk

bagi pegawai untuk melaksanakan pekerjaan sesuatu dengan standar yang telah

ditetapkan. Bagi akademis, Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu

materi yang diberikan dosen kepada mahasiswa untuk dipelajari”.

2.1.2. Pengertian Standard Operasional Prosedures (SOP)

Istilah SOP sering kali digunakan untuk menyebut semua dokumen yang

mengatur kegiatan operasional organisasi. Misalnya seperti protocol, prosedur

tetap, instruksi kerja, diagram alir, dan lain sebagainya.

Dalam buku yang berjudul Standard Operasional Prosedures (SOP)

Istyadi Insani mengatakan bahwa SOP adalah pedoman pelaksanaan administrasi

peerkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan. Selanjutnya menurut Gareth

R. Jones dalam buku Organisational Teory, menyatakan bahwa SOP merupakan

bagian dari peraturan tertulis yang menbantu untuk mengontrol perilaku anggota

organisasi.

Adapun menurut Tjipto, SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi

pemerintah berdasarkan indicator-indikator teknis, administratif dan procedural

sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang

bersangkutan.

9

2.1.3. Unsur-unsur Standard Operating Procedures (SOP)

Sebagai pedoman yang penting bagi organisasi, unsur-unsur Standard

Operating procedures (SOP) sangat menentukan efektiftas pedoman SOP.

Mengabaikan unsur-unsur standar SOP sama saja dengan memulai penyusunan

SOP tanpa berharap Standard Operating Procedures (SOP) tidak saja bermanfaat

untuk menjadi rujukan penyusunan, tetapi juga sebagai control pelaksanaan

penyusunan SOP, yaitu untuk melihat apakah Standard Operating Procedures

(SOP) yang disusun telah lengkap atau tidak. Dalam SOP sendiri, unsur-unsur

tidak selalu merupakan urutan-urutan yang harus dipenuhi, karena format

penyusunan adalah hal yang sama sekali berbeda dengan rujukan dan kontrol

penyusunan. Peran unsur-unsur ini lebih kepada rujukan kontrol penyusunan.

Maka itu, gunakan unsur-unsur ini sebag acuan dalam melakukan observasi,

menyusun, dan mengimplementasikan Standard Operating Procedures (SOP).

Unsur-unsur Standard Operating Procedures (SOP) adalah tujuan,

kebijakan, petunjuk operasional, pihak yang terlibat, formulir, masukan, proses,

laporan, validasi, dan control. Tujuan merupakan unsur pertama yang dibutuhkan

dalam pembuatan SOP pada perusahaan, ini dikarenakan agar pembuatan SOP

memiliki arah yang sama dengan organisasi. Pernyataan tujuan dalam pembuatan

SOP tidak terlepas dari adanya kebijakan sebagai pedoman dan rujukan yang

harus ditaati dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Maka itu

SOP perlu di lengkapi dengan pernyataan kebijakan-kebijakan yang terkait, yang

mendukung pelaksanaan prosedur secara efektif dan efisien.

10

Pada unsur petunjuk operasional di dalam pembuatan SOP, ini bukan

menjelaskan tentang SOP yang telah dibuat melainkan tata cara pengguna dalam

membaca pedoman atau panduan prosedur operasional secara benar. Petunjuk

operasional ini sangat penting karena untuk mengarahkan pengguna dalam

memahami berbagai bentuk tampilan dan simbol-simbol yang digunakan. Suatu

prosedur yang dibuat akan melibatkan orang-orang atau pihak-pihak sebagai

pelaksananya dengan kapasitas dan tanggung jawab yang berbeda baik dalam hal

dimensi keputusan, pelaksanaan, ataupun kedua-duanya. Maka penjelasan tentang

pihak yang terlibat perlu dijelaskan secara rinci agar para pengguna memahami

tentang siapa-siapa dan fungsi-fungsi yang terlibat dalam sebuah prosedur.

2.1.4. Tujuan Standard Operating Procedures (SOP)

Menurut Hartatik (2014:38) dalam Buku Pintar Membuat SOP, ada beberapa

tujuan dibuatnya SOP:

a. Agar karyawan/pegawai dapat menjaga tingkat kinerja yang konsisten pada

unit kerjanya masing-masing.

b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam

organisasi.

c. Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari

karyawan/pegawai terkait.

d. Melindungi organisasi/unit kerja dan karyawan/pegawai dari malpraktek atau

kesalahan administrasi lain.

e. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefesiensi.

11

2.1.5. Manfaat Standard Operating Procedures (SOP)

Rudi M. Tambunan dalam Pedoman Standard Operating Procedures (2008

: 97 ), menyebutkan Manfaat SOP di dalam suatu organisasi adalah:

a. Manfaat SOP sebagai pedoman, SOP mempunyai peran untuk memberikan

acuan tentang semua kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam organisasi

secara efektif, sehingga membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya, baik

jangka pendek maupun jangka panjanng.

b. Manfaat Teknis SOP, yakni manfaat yang diterima atau dirasakan oleh para

pelaksana SOP, juga bagi organisasi, juga pihak-pihak luar yang menerima

dampak dari pelaksanaan SOP. Suatu organisasi harus menjalankan kegiatan-

kegiatan tersebut secara efektif dan efisien, agar daya saing dan kualitas

layanan meningkat. Cara paling tepat untuk mewujudkan efektifitas dan

efesiensi kegiatan, salah satunya adalah dengan menerapkan secara

menyeluruh prosedur-prosedur operasional atau SOP, dengan manfaat-manfaat

teknis yang jelas.

Secara rinci, manfaat yang diperoleh oleh organisasi dengan menyusun

dan menerapkan Standard Operating Procedures (SOP) adalah sebagai berikut:

a. Menjamin adanya standarisasi kebijakan

b. Menjamin adanya standarisasi pelaksanaan setiap Standard Operating

Procedures (SOP)

c. Menjamin adanya standarisasi penggunaan dan distribusi formulir, blanko, dan

dokumen dalam prosedur

12

d. Menjamin adanya standarisasi system administrasi (termasuk kegiatan

penyimpangan arsip dan system dokumentasi)

e. Menjamin adanya standarisasi validasi

f. Menjamin adanya standarisasi pelaporan

g. Menjamin adanya standarisasi control

h. Menjamin adanya standarisasi pelaksanaan evaluasi dan penilaian kegiatan

organisasi/perusahaan

i. Menjamin adanya standarisasi pelayanan dan tanggapan kepada pihak luar

organisasi

j. Menjamin adanya standarisasi keterpaduan dan keterkaitan diantara satu

prosedur dengan prosedur operasional lainnya dalam konteks dan kerangka

tujuan organisasi

k. Memastikan adanya acuan formal bagi anggota organisasi untuk menjalankan

kewajiban di dalam Standard Operating Procedures (SOP)

Standard Operating Procedures (SOP) yang baik akan menjadi pedoman

bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan

pekerjaan diselesaikan secara konsisten. Para pegawai akan lebih percaya diri

dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan. Standard

Operating Procedures (SOP) juga bisa digunakan sebagai salah alat training dan

bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. Oleh karena itu diperlukan

Standard Operating Procedures (SOP) sebagai acuan kerja secara sungguh-

sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional dan handal

sehingga dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan.

13

2.1.6. Isi Standard Operating Procedures (SOP)

Rudi M. Tambunan dalam Pedoman Standard Operating Procedures

(SOP) (2008 : 299), menyebutkan bagian-bagian SOP adalah:

a. Heading (kepala judul), merupakan format tampilan yang ditetapkan oelah

organisasi sebagai wadah atau tempat informasi yang penting bagi suatu SOP

b. Penjelasan terkait dengan isi prosedur secara langsung, termasuk peraturan dan

kebijakan yang berasal dari intern organisasi

c. Peraturan dan kebijakan ekstern terkait prosedur, bagian ini mencangkup

peraturan dan kebijakan-kebijakan ekstern yang berkaitan dengan SOP

d. Isi prosedur, adalah penerapan metode dan teknik penyusunan yang dapat

berupa teknik naratif, teknik bagan arus, atau penggabungan kedua teknik

tersebut

e. Lampiran-lampiran, bagian ini digunakan untuk menampilkan lampiran-

lampiran yang berkaitan dengan SOP

SOP disusun sesuai dan kondisi yang ada pada saat SOP disusun, tidak ada

format yang baku untuk SOP. Menurut Helmi Purwanti pada “Standar

Operasional Prosedur (2014 : 50), sistematika penyusunan isi SOP di

perpustakaan sebagai berikut:

a. Tujuan, menjelaskan apa tujuan dari kegiatan tersebut

b. Deskripsi, gambaran bagaimana proses kegiatan tersebut berlangsung

c. Ruang Lingkup, berada dimana kegiatan tersebut berada

d. Daftar Istilah dan definisi, daftar istilah-istilah yang ada pada kegiatan tersebut,

dijelaskan dengan definisinya

14

e. Referensi, untuk membuat SOP suatu kegiatan diperlukan buku petunjuk atau

buku sumber, untuk itu tulislah buku sumber yang diperlukan dalam kegiatan

tersebut

f. Prosedur dan tanggung jawab, deskripsikan prosedur dari kegiatan tersebut,

kalau dalam satu kegiatan ada sub-sub kegiatan maka harus ditulis dengan jelas

dan bagian apa yang bertanggung jawab dan setiap sub kegiatan tersebut

g. Keadaan khusus, bila ada hal-hal khusus dalam kegiatan tersebut yang kadang

muncul maka harus dituliskan

h. Dokumentasi, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan tersebut

i. Prosedur-prosedur terkait, prosedur atau unit yang terkait dengan kegiatan

tersebut baik eksternal maupun internal

j. Lampiran, tuliskan dokumen yang diperlukan untuk lampiran kegiatan tersebut

2.1.7. Pengertian Administrasi

Menurut Yuliati (2015) mengatakan bahwa, “Secara etimologi atau asal

usul katanya, administrasi berasal dari bahasa Latin ad artinya intensif dan

ministrare artinya melayani, membantu dan mengarahkan. Jadi pengertian

administrasi adalah melayani secara intensif.”

Menurut Yuliati (2015) mengatakan bahwa, Kata administrasi dalam artian

sempit berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata administratie, yang berarti

pekerjaan ketatausahaan dan kesekretariasan; yakni pekerjaan-pekerjaan yang

beerhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

15

a. Surat menyurat, menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan,

mengirim, dan menyimpan.

b. Dokumentasi

c. Pendaftaran atau registrasi

d. Kearsipan

e. Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan setiap usaha kerja sama yang

teratur untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Siagian dalam Yuliati (2015) mengatakan bahwa,

“Mendifinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua

orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut Widiyanti (2014) mengatakan bahwa, “Istilah administrasi

berasal dari bahasa latin yaitu “ad” dan “ministrate” yang artinya pemberian jasa

atau bantuan, yang dalam bahasa inggris disebut “administration” artinya “to

serve”, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya.”

Menurut Widiyanti (2014) mengatakan bahwa, “Dalam arti luas,

pengertian administrasi adalah proses kerja sama beberapa individu dengan cara

yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengertian administrasi

dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-

mencatat, surat-menyurat, pembukuan, dan pengarsipan surat serta ha-hal lainnya

yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah

memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.”

16

Handayaningrat dalam Yuliati (2015) membagi administrasi dalam 2

golongan, yaitu administrasi Negara dan administrasi swasta.

a. Administrasi Negara (Public Administration)

Yaitu kegiatan-kegiatan/proses/usaha di bidang kenegaraan. Definisi tentang

administrasi Negara adalah sebagai berikut.

1) Suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan negara (

Public Administration is a prosess concerned with carrying out public

policies; J.M. Pfiffner & Robert V. Presthus dalam buku Public

Administration).

2) Kegiatan Negara dalam melaksanakan kekuasaan/kewenangan politiknya

(Public administration the activity of the State the exercise of its political

power”; Dimock dalam buku Public Administration).

b. Administrasi Swasta/Niaga (Private Business Administration)

Yaitu kegiatan-kegiatan/proses/usaha yang dilakukan dibidang swasta/niaga.

Dalam hal ini, administrasi niaga (Business Administration) diartikan sebagai

kegiatan-kegiatan organisasi niaga dalam usahanya mencapai tujuan yaitu

mencari keuntungan (provit making).

Menurut Widiyanti (2014) mengatakan bahwa, Suatu kegiatan dapat

dikatakan sebagai administrasi apabila memiliki ciri-ciri pokok berikut ini.

1. Dilakukan oleh sekelompok orang, artinya kegiatan administrasi hanya terjadi

jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.

2. Adanya kerja sama, kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua

orang atau lebih bekerja sama. Kelompok kerja sama formal dan informal

17

dibentuk karena pemuasan kebutuhan (the statisfaction of needs), kedekatan

dan daya tarik (proximity and attraction), tujuan kelompok (group goals), dan

alasan ekonomi (economic reasons).

3. Adanya pembagian tugas, artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan

kerja sama biasas, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada

pembagian kerja yang jelas.

4. Memiliki kegiatan yang runtut dalam suatu proses, artinya kegiatan

administrasiberlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara

berkesinambungan.

5. Mempunyai tujuan, artinya adanya suatu yang ingin dicapai melalui kegiatan

kerja sama tersebut.

2.1.8. Ujian Nasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008 : 431), Ujian

Nasional adalah hasil memeriksa sesuatu (kepandaian, kemampuan, hasil belajar)

untuk kenaikan kelas diselenggarakan disekolah masing-masing dan bersifat

kebangsaan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar

Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha,

dan Program Paket C.

18

Pasal 69 ayat (2): Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya.

Pasal 69 ayat (3): Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti Ujian

Nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 59 tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan

Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.

2.1.8.1. Tujuan dan Manfaat Ujian Nasional

Adapun Tujuan dan Manfaat ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 32 Tahun 2013 Ujian Nasional yang dilansir oleh Kemendikbud sebagai

berikut:

1. Pemetaan mutu program pendidikan dan atau satuan pendidikan untuk

meningkatkan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing

2. Pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya

3. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk

pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan

4. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan hasil UN untuk melakukan pemetaan

pencapaian standar peserta didik, satuan pendidikan maupun wilayah. Dengan

begitu, baik pemda maupun sekolah bisa mempelajari letak kekurangan atau

19

kelemahan setiap sekolah di setiap daerah jika dibandingkan dengan perolehan

nasional

5. Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik

6. Mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan

sekolah/madrasah

7. Mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pendidikan secara nasional,

propinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, dan kepada masyarakat.

2.1.9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan ( 2016 : 2 ), Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang

didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM adalah suatu isntitusi yang

berbasis masyarakat (Community Based Institution). Terminology PKBM dari

masyarakat,berarti bahwa pendirian PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat

itu sendiri. Keinginan itu datang dari suatu kesadaran akan pentingnya

peningkatan mutu kehidupan melalui suatu proses transformasional dan

pembelajaran. Inisiatif ini dapat dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi akan

pentingnya PKBM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Kepada beberapa

anggota atau tokoh masyarakat setempat oleh pihak pemerintah ataupun oleh

pihak lain di luar komunitas tersebut. Oleh masyarakat, berarti bahwa

penyelenggaraan, pengembangan, dan keberlanjutan PKBM sepenuhnya menjadi

tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Ini juga bermakna adanya semangat

kebersamaan, kemandirian, dan kegotong royongan dalam pengelolaan PKBM

serta penyelenggaraan berbagai program pendidikan masyarakat pada lembaga

20

tersebut. Untuk masyarakat, berarti bahwa keberadaan kehidupan masyarakat

tempat lembaga tersebut berada. Eksistensi lembaga didasarkan pada pemilikan

program-prpgram yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan atau pemberdayaan

masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan anggota masyarakat di luar

komunitas tersebut ikut serta dalam berbagai program dan kegiatan yang

diselenggarakan oleh PKBM. Masyarakat bertindak sekaligus sebagai subjek dan

objek dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM.

PKBM sebagai akronim dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,

mempunyai makna yang strategis. Berbagai simbolis makna dari akronim PKBM

dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pusat, berarti bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terkelola dan

terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas

pencapaian tujuan, mutu penyelenggaraan program-program, efesiensi

pemanfaatan sumber-sumber, sinergitas antar berbagai program dan

keberlanjutan keberadaan PKBM itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan

kemudahan untuk dikenali dan diakses oleh seluruh anggota masyarakat untuk

berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik

yang berada di wilayah keberadaan PKBM tersebut, maupun dengan berbagai

pihak di luar wilayah tersebut misalnya pemerintah, lembaga nasional maupun

internasional, dan sebagainya.

2. Kegiatan, berarti bahwa di PKBM diselenggarakan berbagai kegaiatan-

kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat, serta PKBM

selalu dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan

21

yang positif bagi masyarakat setempat, kegiatan-kegiatan inilah yang

merupakan inti dari keberadaan PKBM, yang tentunya juga sangat tergantung

pada konteks kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat.

3. Belajar, berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di KB, harus

merupakan kegiatan yang mampu memberikan dan menciptakan proses

tranformasi peningkatan kapasitas serta perilaku anggota komunitas tersebut ke

arah yang lebih positif. Belajar dapat dilakukan oleh setiap orang selama

sepanjang hayat di setiap kesempatan yang dapat dilakukan dalam berbagai

dimensi kehidupan. Belajar dapat dilakukan dalam kehidupan kesenian,

beragama, berolahraga, adat istiadat dan budaya, ekonomi, sosial politik dan

sebagainya. Dengan demikian, PKBM merupakan suatu institusi terdepan yang

langsung berada di tengah-tengah masyarakat yang mengelola dan

mengimplementasikan konsep belajar hayat.

4. Masyarakat, berarti bahwa PKBM adalah usaha bersama masyarakat untuk

memajukan dirinya sendiri (self help) secara bersama-sama sesuai dengan

ukuran nilai dan norma masyarakat itu sendiri akan makna kehidupan . Dengan

demikian, ciri-ciri suatu masyarakat akan sangat kental mewarnai suatu PKBM

baik mewarnai tujuan, pilihan dan desain program, kegiatan yang

diselenggarakan, budaya yang dikembangkan dalam kepemimpinan dan

pengelolaan kelembagaannya, keberadaan penyelenggara maupun pengelola

PKBM haruslah mencerminkan peran dan fungsi seluruh anggota masyarakat

tersebut.

22

2.1.9.1 Komponen PKBM

Adapun komponen – komponen PKBM Menurut BNSP (2016 : 5 ) adalah:

1. Komunitas Binaan/Sasaran

Setiap PKBM memiliki komunitas yang menjadi tujuan atau sasaran

pengembangannya. Komunitas ini dapat dibatasi oleh wilayah geografis

tertentu ataupun komunitas dengan permasalahan dan kondisi sosial serta

ekonomi tertentu.

2. Peserta Didik

Peserta didik adalah bagian dari komunitas binaan atau dari komunitas

lainnya yang dengan kesadaran yang tinggi mengikuti satu atau lebih

program pembelajaran yang ada di lembaga

3. Pendidik/Tutor/Instruktur/Narasumber Teknis

Pendidik/tutor/instruktur/narasumber teknis adalah sebagian dari warga

komunitas tersebut ataupun dari luar yang bertanggung jawab langsung

atau proses pembelajaran mayarakat di lembaga.

4. Penyelenggara dan Pengelola

Penyelenggara PKBM adalah sekelompok warga masyarakat setempat

yang dipilih oleh komunitas yang mempunyai tanggung jawab atas

perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program di PKBM serta

bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program dan harta

kekayaan lembaga. Pengelola program kegiatan adalah mereka yang

ditunjuk melaksanakan kegiatan teknis operasional program tertentu yang

ada di PKBM.

5. Mitra PKBM

23

Mitra PKBM adalah pihak-pihak dari luar komunitas maupun lembaga-

lembaga yang memiliki agen atau perwakilan atau aktivitas atau

kepentingan atau kegiatan dalam komununitas tersebut yang dengan suatu

kesadaran dan kerelaan telah turut berpartisipasi dan berkontribusi bagi

keberlangsungan dan pengembangan suatu PKBM.