Click here to load reader

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Jalan …sosial.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2017/05/SOP-Pahlawan.pdf · SK Gubernur tentang Susunan Kepanitiaan Hari ... surat menyurat

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Jalan...

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Nomor SOP 3.1.06/2010

Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008

Tanggal Refisi 17 Mei 2010

Tanggal Evektif 1 Juni 2010

Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.

SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DANKEJUANGAN Nama SOP : Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.2. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahanLembaran Negara RI No. 4967).

3. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsisebagai Daerah Otonom.

4. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1999 tentangPanitia Negara Perayaan Hari Hari Nasional danPenerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional.

5. Surat Menteri/ Sekretaris Negara No: B-329/M-SESNEG/8/74, tanggal 12 Agustus 1974, PerihalPelimpahan Pimpinan Pengendalian Peringatan HariPahlawan.

6. Keputusan Menteri Sosial RI No : HUK.3-48/108, tahun1975, tanggal 14 Juni 1975, tentang PenyelenggaraanPeringatan Hari Pahlawan 10 Nopember yang pertamakali dilaksanakan oleh Dep. Sosial RI.

7. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendidikan dan Kebudayaan Menteri Sosial No. 11tahun 1975, No. 6/U/1975, No. HUK 3 1 26/ 56tentang ziarah ke TMP/ MPN/ Museum ABRI/ Sipilbagi Pelajar dan Pramuka.

8. Keputusan Menteri Sosial RI No. 22/HUK/1997,tanggal 13 Mei 1997, tentang Pembinaan NilaiKepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.

1

2

Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Pendidikan minimal SLTA.

Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/Sosial Politik dan Hukum.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.

2.

SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.

1.2.3.

Seperangkat Komputer.Alat Tulis kantor.Data

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:

a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b. Hambatan koordinasi.c. Hambatan Pembiayaan

1.

2.

Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.

No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output1. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan. Disposisi Surat 10 Disposisi Surat

2. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajaridan mengkaji jenis kegiatan yang akan dilaksanakanpada Peringatan Hari Pahlawan.

Data/Aturan/Disposisi/ petunjuk

2 hari Petunjuk/Disposisi

3. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menyiapkanDraf Surat Keputusan tentang Kepanitiaan PeringatanHari Pahlawan.

Dokumen 1 Hari Dokumen

4. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuanganmempersiapkan keperluan rapat panitia Peringatan HariPahlawan.

Aturan / Dokumen 4 hari Aturan/ dokumen

5. Pelaksanaan rapat panitia Peringatan Hari Pahlawandengan agenda susunan kepanitiaan.

Draf dokumen 1 hari Dokumen

6. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menyiapkanSurat Keputusan Gubernur tentang KepanitiaanPeringatan Hari Pahlawan. Dokumen 1 hari Dokumen

7. SK Gubernur tentang Susunan Kepanitiaan HariPahlawan. Dokumen 7 hari

Dokumen usulan

8. Rapat masing masing seksi kegiatan Data/Aturan/Disposisi/ petunjuk

1 hari Petunjuk/Disposisi

9. Rapat Pleno Panitia Peringatan Hari Pahlawan. Data/Aturan/Disposisi/ petunjuk

1 hari Petunjuk/Disposisi

Mulai

Proses

Proses

Dokumen

Dokumen

Proses

Dokumen

Proses

Proses

No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output10. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menyiapkan

surat menyurat dalam rangka upacara Bendera diHalaman Kantor Gubernur, Ziarah Nasional di TMP, danUpacara Tabur Bunga di Dermaga Pelabuhan Lembar.

Data/Aturan/Disposisi/ petunjuk

4 hari Petunjuk/Disposisi

11. Distribusi surat menyurat dalam rangka upacara Benderadi Halaman Kantor Gubernur, Ziarah Nasional di TMP,dan Upacara Tabur Bunga di Dermaga PelabuhanLembar.

Data/Aturan/Disposisi/ petunjuk

3 hari Petunjuk/Disposisi

12. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mericekpersiapan pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan .

Data/Aturan/Disposisi/ petunjuk

1 hari Petunjuk/Disposisi

13. Pelaksanaan upacara Bendera di Halaman KantorGubernur, Ziarah Nasional di TMP, dan Upacara TaburBunga di Dermaga Pelabuhan Lembar.

LanjutanDokumen

Proses

Selesai

Proses

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Nomor SOP 3.1.07/2010

Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008

Tanggal Refisi 17 Mei 2010

Tanggal Evektif 1 Juni 2010

Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.

SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DANKEJUANGAN Nama SOP : Pengusulan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU No. 5 Prps tahun 1964 tentang Pemberian

Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis PergerakanKebangsaan/ Kemerdekaan.

2. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahanLembaran Negara RI No. 4967).

3. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1959 tentangTanda Kehormatan Satyalencana Perintis PergerakanKemerdekaan.

4. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsisebagai Daerah Otonom.

1

2

Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Pendidikan minimal SLTA.

Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/Sosial Politik dan Hukum.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.

2.

SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.

1.2.3.

Seperangkat Komputer.Alat Tulis kantor.Data

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:

a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b. Data pendukung tidak lengkap.c. Sejarah Perjuangan tidak terarsip dengan baik.

1.

2.

Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.

No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output1. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima

usulan permohonan untuk diakui menjadi PerintisKemerdekaan Republik Indonesia dari masyarakatmelalui instansi sosial Kab/Kota dilengkapi rekomendasiBupati/Walikota.

Disposisi Surat 10 Disposisi Surat

2. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajari,meneliti dan mengkaji kelengkapan dokumen usulanpermohonan calon Perintis Kemerdekaan RepublikIndonesia.

Data/Aturan/Disposisi/ petunjuk

2 hari Petunjuk/Disposisi

3. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menyiapkansurat permohonan untuk mendapatkan RekomendasiGubernur

Dokumen 1 Hari Dokumen

4. Dinas Sosial Pencapil menyusun/ menyiapkanRekomendasi Gubernur sebagai kelengkapanpersyaratan usulan Calon Perintis Kemerdekaan RepublikIndonesia.

Aturan / Dokumen 1 hari Aturan/ dokumen

5. Rekomendasi Gubernur Draf dokumen 3 hari Dokumen

6. Dinas Sosial Pencapil membuat Surat Pengantar usulanCalon Perintis Kemerdekaan Repbulik Indonesia kepadaMenteri Sosial Dokumen 1 hari Dokumen

7. Dinas Sosial Pencapil mengirimkan usulan permohonanCalon Pahlawan Nasional kepada Menteri Sosial.

Dokumen usulan

Mulai

Proses

Proses

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Selesai

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Nomor SOP 3.1.08/2010

Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008

Tanggal Refisi 17 Mei 2010

Tanggal Evektif 1 Juni 2010

Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.

SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DANKEJUANGAN Nama SOP : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahanLembaran Negara RI No. 4967).

2. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsisebagai Daerah Otonom.

3. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan PanglimaAngkatan Bersenjata No. SKEP/B/337/V/1972 tentangPembinaan dan Pemeliharaan Taman MakamPahalwan.

4. Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No.KEP/09/III/1981 tentang Petunjuk SementaraPemakaman Jenazah di TMP.

5. Keputusan Menteri Sosial RI No. 5/HUK/1996 tentangPetunjuk Semantara Pemakaman Jenazah Warga Sipildi TMP.

6. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendidikan dan Kebudayaan Menteri Sosial No. 11tahun 1975, No. 6/U/1975, No. HUK 3 1 26/ 56tentang ziarah ke TMP/ MPN/ Museum ABRI/ Sipilbagi Pelajar dan Pramuka.

7. Keputusan Dirjen Bin Kesos No. 27/I/DIR/KPTS/VI/95tentang Petunjuk Pelaksanaan Ziarah Wisata di TMPdan MPN.

8. Keputusan Dirjen Bin Kesos No.45/DIR/KPTS/BKS/VIII/98 tentang PetunjukPelaksanaan Kegiatan mempercantik TMP/ MPN.

1

2

Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Pendidikan minimal SLTA.

Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/Sosial Politik, Hukum dll.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.

2.

SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.

1.2.3.4.

Seperangkat Unit Komputer.Alat Tulis kantor.DataAlat Pemakaman, alat kebersihan, alat penerangan, sound systemdll

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:

a. Hambatan Koordinasib. Hambatan Pembiayaan

1.

2.

Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.

No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output1. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima

usulan permohonan untuk pemeliharaan komponen-komponen Taman Makam Pahlawan.

Disposisi Surat 10 Disposisi Surat Pemeliharaan inidilaksanakansepanjang tahun

2. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajari,meneliti, mengkaji dan menganalisa kebutuhanpemeliharaan komponen Taman Makam Pahlawan.

Data/Aturan/Disposisi/ petunjuk

3 hari Petunjuk/Disposisi

3. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mericek atasusulan permohonan untuk pemeliharaan komponenTaman Makam Pahlawan dan membuat perioritisperbaikan/pemeliharaan.

Dokumen 1 Hari Dokumen

4. Dinas Sosial Pencapil menyetujui dan menetapkan jenis-jenis komponen Taman Makam Pahlawan yangmemerlukan perbaikan/pemeliharaan.

Aturan / Disposisi 1 hari Aturan/ disposisi

5. Pelaksanaan Pemeliharaan/perbaikan. Draf dokumen 3 hari Dokumen

Mulai

Proses

Dokumen

Selesai

Proses

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Nomor SOP 3.1.01/2010

Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008

Tanggal Refisi 17 Mei 2010

Tanggal Evektif 1 Juni 2010

Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.

SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DANKEJUANGAN Nama SOP : Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.2. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahanLembaran Negara RI No. 4967).

3. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsisebagai Daerah Otonom.

4. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1999 tentangPanitia Negara Perayaan Hari Hari Nasional danPenerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional.

5. Surat Menteri/ Sekretaris Negara No: B-329/M-SESNEG/8/74, tanggal 12 Agustus 1974, PerihalPelimpahan Pimpinan Pengendalian Peringatan HariPahlawan.

6. Keputusan Menteri Sosial RI No : HUK.3-48/108, tahun1975, tanggal 14 Juni 1975, tentang PenyelenggaraanPeringatan Hari Pahlawan 10 Nopember yang pertamakali dilaksanakan oleh Dep. Sosial RI.

7. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendidikan dan Kebudayaan Menteri Sosial No. 11tahun 1975, No. 6/U/1975, No. HUK 3 1 26/ 56tentang ziarah ke TMP/ MPN/ Museum ABRI/ Sipilbagi Pelajar dan Pramuka.

8. Keputusan Menteri Sosial RI No. 22/HUK/1997,tanggal 13 Mei 1997, tentang Pembinaan NilaiKepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.

1

2

Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Pendidikan minimal SLTA.

Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/Sosial Politik dan Hukum.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.

2.

SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.

1.2.3.

Seperangkat Komputer.Alat Tulis kantorSound System, dll.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:

a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b. Hambatan koordinasi.

1.

2.

Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.

No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output1. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima

surat permohonan/ izin untuk melaksanakan AKRS dariPanitia Peringatan Hari Besar.

Disposisi Surat 10 Disposisi Surat

2. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajaridan mengkaji maksud permohonan.

Data/Aturan/Disposisi/ petunjuk

1 hari Petunjuk/Disposisi

3. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan meyiapkanSurat Izin AKRS. Dokumen 1 Hari Dokumen

4. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuanganmengkoordinasikan dengan petugas makam. Aturan / disposisi 10 Aturan/ disposisi

5. Petugas makam mempersiapkan keperluan pelaksanaanAKRS.

Aturan / disposisi 1 hariAturan/ disposisi

6. Pelaksanaan AKRS oleh Panitia Peringatan Hari Besar.-- -- --

Mulai

Proses

Proses

Dokumen

Proses

Selesai

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Nomor SOP 3.1.02/2010

Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008

Tanggal Refisi 17 Mei 2010

Tanggal Evektif 1 Juni 2010

Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.

SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DANKEJUANGAN Nama SOP : Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU No. 5 Prps tahun 1964 tentang Pemberian

Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis PergerakanKebangsaan/ Kemerdekaan.

2. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa danTanda Kehormatan.

3. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahanLembaran Negara RI No. 4967).

4. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsisebagai Daerah Otonom.

5. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2010 tentangpelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar,Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

1

2

Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Pendidikan minimal SLTA.

Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 JurusanSejarah/ Sosial Politik, Hukum.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.

2.

SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.

1.2.3.

SeperangkatUnit Komputer.Alat Tulis kantor.Data

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:

a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b. Data pendukung tidak lengkap.c. Sejarah Perjuangan tidak terarsip dengan baik.

1.

2.

Subbag Umum dan Kepegawaian menerima danmendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengantujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip suratkeluar.

No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output1. Kasi Kepahlawanan Perintis dan

Kejuangan menerima usulanpermohonan untuk diangkat menjadipahlawan nasional dari masyarakatmelalui instansi sosial Kab/Kotadilengkapi rekomendasi Bupati/Walikota.

Disposisi Surat 10 Disposisi Surat

2. Kasi Kepahlawanan Perintis danKejuangan mempelajari kelengkapandokumen usulan permohonan calonpahlawan Nasional.

Data/Aturan/Disposisi/petunjuk

3 hari Petunjuk/Disposisi

3. Kasi Kepahlawanan Perintis danKejuangan menyusun rancangan seminarbersama Tim Peneliti dan Pengkaji GelarDaerah (TP2GD)

Data/Disposisi/petunjuk

10 Hari Konsep/Dokumen

4. Seminar tentang Calon PahlawanNasional oleh TP2GD

Data/AturanDisposisi/petunjuk/Dokumen

1 Hari Konsep/Dokumen

5. TP2GD menyusun hasil seminar tentangCalon Pahlawan Nasional

DokumenRekomendasi 3 Hari Konsep

Dokumen

6. Dinas Sosial Pencapil menyusun drafrekomendasi Gebernur untukmelengkapi usulan Calon PahlawanNasional berdasarkan hasil seminar

DokumenRekomendasi

2 hari Dokumen

7. Rekomendasi Gubernur Dokumen 3 Hari Dokumen

Mulai

Dokumen

Dokumen

Proses

Dokumen

Proses

Dokumen

No Urutan Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2

8. Dinas Sosial Pencapil membuat SuratPengantar usulan Calon PahlawanNasional kepada Menteri Sosial

Dokumen 1 Hari Doku men

9. Dinas Sosial Pencapil mengirimkanusulan permohonan Calon PahlawanNasional kepada Menteri Sosial.

Dokumenusulan

Arsip/Selesai

Lanjutan

Dokumen

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Nomor SOP 3.1.03/2010

Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008

Tanggal Refisi 17 Mei 2010

Tanggal Evektif 1 Juni 2010

Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.

SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DANKEJUANGAN Nama SOP : Pengusulan Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU No. 5 Prps tahun 1964 tentang Pemberian

Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis PergerakanKebangsaan/ Kemerdekaan.

2. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahanLembaran Negara RI No. 4967).

3. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1959 tentangTanda Kehormatan Satyalencana Perintis PergerakanKemerdekaan.

4. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsisebagai Daerah Otonom.

1

2

Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Pendidikan minimal SLTA.

Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/Sosial Politik dan Hukum.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.

2.

SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.

1.2.3.

Seperangkat Komputer.Alat Tulis kantor.Data

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:

a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b. Data pendukung tidak lengkap.c. Sejarah Perjuangan tidak terarsip dengan baik.

1.

2.

Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.

No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output1. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima

usulan permohonan limpahan Janda/ Duda PerintisKemerdekaan Republik Indonesia dari masyarakatmelalui instansi sosial Kab/Kota dilengkapi suratketerangan kematian Perintis Kemerdekaan RepublikIndonesia dari Instansi yang berwenang.

Disposisi Surat 10 Disposisi Surat

2. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajari,meneliti dan mengkaji kelengkapan dokumen usulanlimpahan janda/ Duda Perintis Kemerdekaan RepublikIndonesia.

Data/Aturan/Disposisi/ petunjuk

2 hari Petunjuk/Disposisi

3. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menyiapkanrekomendasi/ keterangan kebenaran dokumenlimpahann Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan RepublikIndonesia sebagai kelengkapan persyaratan usulankepada Menteri Sosial.

Dokumen 1 Hari Dokumen

4. Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Pencapil Aturan / Dokumen 1 hari Aturan/ dokumen

5. Dinas Sosial Pencapil mengirimkan usulan permohonanCalon Pahlawan Nasional kepada Menteri Sosial.

Dokumen usulan

Mulai

Proses

Proses

Dokumen

selesai

DIFINISI

1. Pahlawan Nasional adalah : Gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau

seseorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang

sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela

bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan

tindakan Kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya

yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan

Negara Republik Indonesia.

2. Perintis Kemerdekaan adalah : Mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia

kedepan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan

sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan

Menteri Sosial RI.

3. Janda/Duda Perintis Kemerdekaan adalah : Isteri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis

Kemerdekaan dan telah disahkan sebagai Janda/Duda Perintis

Kemerdekaan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI.

4. Taman Makam Pahlawan Nasional adalah : Suatu tempat atau lokasi yang diperuntukkan bagi

pemakaman para pahlawan dan pejuang yang memenuhi

syarat syarat tertentu.

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Nomor SOP 3.1.04/2010

Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008

Tanggal Refisi 17 Mei 2010

Tanggal Evektif 1 Juni 2010

Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.

SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DANKEJUANGAN Nama SOP : Kunjungan/ Ziarah ke TMP

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.2. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahanLembaran Negara RI No. 4967).

3. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsisebagai Daerah Otonom.

4. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1999 tentangPanitia Negara Perayaan Hari Hari Nasional danPenerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional.

5. Surat Menteri/ Sekretaris Negara No: B-329/M-SESNEG/8/74, tanggal 12 Agustus 1974, PerihalPelimpahan Pimpinan Pengendalian Peringatan HariPahlawan.

6. Keputusan Menteri Sosial RI No : HUK.3-48/108, tahun1975, tanggal 14 Juni 1975, tentang PenyelenggaraanPeringatan Hari Pahlawan 10 Nopember yang pertamakali dilaksanakan oleh Dep. Sosial RI.

7. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendidikan dan Kebudayaan Menteri Sosial No. 11tahun 1975, No. 6/U/1975, No. HUK 3 1 26/ 56tentang ziarah ke TMP/ MPN/ Museum ABRI/ Sipilbagi Pelajar dan Pramuka.

8. Keputusan Menteri Sosial RI No. 22/HUK/1997,tanggal 13 Mei 1997, tentang Pembinaan NilaiKepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.

1

2

Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Pendidikan minimal SLTA.

Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/Sosial Politik dan Hukum.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.

2.

SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.

1.2.3.

Seperangkat Komputer.Alat Tulis kantorSound System, dll.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:

a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b. Hambatan koordinasi.

1.

2.

Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.

No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output1. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima

surat permohonan/ izin untuk melaksanakan ziarah. Disposisi Surat 10 Disposisi Surat

2. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajaridan mengkaji maksud permohonan.

Data/Aturan/Disposisi/ petunjuk

1 hari Petunjuk/Disposisi

3. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan meyiapkanSurat Izin melaksanakan ziarah. Keputusan tentangKepanitiaan Peringatan Hari Pahlawan.

Dokumen 1 Hari Dokumen

4. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuanganmengkoordinasikan dengan petugas makam. Aturan / disposisi 10i Aturan/ disposisi

5. Petugas makam mempersiapkan keperluan pelaksanaanziarah.

Aturan / disposisi 1 hariAturan/ disposisi

6. Pelaksanaan Ziarah-- -- --

Mulai

Proses

Proses

Dokumen

Proses

Selesai

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Nomor SOP 3.1.06/2010

Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008

Tanggal Refisi 17 Mei 2010

Tanggal Evektif 1 Juni 2010

Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.

SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DANKEJUANGAN Nama SOP : Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU No. 5 Prps tahun 1964 tentang Pemberian

Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis PergerakanKebangsaan/ Kemerdekaan.

2. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa danTanda Kehormatan.

3. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahanLembaran Negara RI No. 4967).

4. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2010 tentangpelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar,Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

5. Keputusan Menteri Sosial RI No. 5/HUK/1996, tentangPetunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipildi TMP.

6. Keputusan PANGAB No. KEP. 03/IV/19989 tentangpetunjuk Sementara Pemakaman Jenazah AnggotaABRI/Purnawirawan di TMP dan TMB.

1

2

Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Pendidikan minimal SLTA.

Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 JurusanSejarah/ Sosial Politik, Hukum.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.

2.

SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.

1.2.3.4.5.

Seperangkat Unit Komputer.Alat Tulis kantor.Sound SystemPeralatan KebersihanPeralatan Pemakaman

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:

a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b. Hambatan Alam

1.

2.

Subbag Umum dan Kepegawaian menerima danmendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengantujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip suratkeluar.

No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu OutputKepala Dinas Sosial Kependudukan danCatatan Sipil Provinsi NTB menerimasurat permohonan untuk pemakamanjenazah dari Garnizun.

1. Kasi Kepahlawanan Perintis danKejuangan menerima surat permohonanuntuk pemakaman jenazah dari Garnizunbeserta disposisi Kepala Dinas.

Disposisi Surat 10 Disposisi Surat

2. Kasi Kepahlawanan Perintis danKejuangan koordinasi dengan petugasTMP.

Data/Aturan/Disposisi/petunjuk

3 hari Petunjuk/Disposisi

3. Petugas TMP menyiapkan keperluanpemakaman bersama dengan petugasdari Garnizun.

Data/Disposisi/petunjuk

10 Hari Konsep/Dokumen

4. Pelaksanaan Pemakaman. Data/AturanDisposisi/petunjuk/Dokumen

1 Hari Konsep/Dokumen

5. TP2GD menyusun hasil seminar tentangCalon Pahlawan Nasional

DokumenRekomendasi 3 Hari Konsep

Dokumen

6. Dinas Sosial Pencapil menyusun drafrekomendasi Gebernur untukmelengkapi usulan Calon PahlawanNasional berdasarkan hasil seminar

DokumenRekomendasi

2 hari Dokumen

7. Rekomendasi Gubernur Dokumen 3 Hari Dokumen

Mulai

Dokumen

Dokumen

Proses

Dokumen

Proses

Dokumen

3

No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output

No Urutan Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2

8. Dinas Sosial Pencapil membuat SuratPengantar usulan Calon PahlawanNasional kepada Menteri Sosial

Dokumen 1 Hari Doku men

9. Dinas Sosial Pencapil mengirimkanusulan permohonan Calon PahlawanNasional kepada Menteri Sosial.

Dokumenusulan

Arsip/Selesai

Lanjutan

Dokumen

SOP_2010_Peringatan Hari Pahlawan.pdf (p.1-3)SOP_2010_Perintis.pdf (p.4-5)SOP_2010_TMP.pdf (p.6-7)SOP_2010_AKRS.pdf (p.8-9)SOP_2010_Gelar Pahlawan.pdf (p.10-12)SOP_2010_Janda Perintis.pdf (p.13-15)SOP_2010_Kunjungan Ziarah.pdf (p.16-17)SOP_2010_Penyelenggaraan Pemakaman.pdf (p.18-21)