12

Bab II

Kajian Pustaka

A. Landasan Teoritis

1. Makroekonomi

Dalam buku Pengantar Teori Makroekonomi oleh Sadono Sukirno (2004:3)

dijelaskan bahwa analisis-analisis dalam teori makroekonomi lebih global atau lebih

menyeluruh sifatnya. Dalam makroekonomi yang diperhatikan adalah tindakan

konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha dan

perubahan-perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi. Menurut Menurut

Makroekonomi tidak hanya mempelajari satu pasar saja, melainkan terdiri dari empat

pasar besar yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu (1) Pasar Barang; (2) Pasar

Uang; (3) Pasar Tenaga Kerja dan (4) Pasar Luar Negeri.

Masalah-masalah makroekonomi yang umumnya dihadapi dalam suatu negara

seperti yang dijelaskan oleh Sadono Sukirno (2004:9) adalah sebagai berikut:

a. Masalah pertumbuhan ekonomi

b. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi

c. Masalah pengangguran

d. Masalah kenaikan harga-harga (inflasi)

e. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran

2. Teori Uang

a. Pengertian Dan Fungsi Uang

Uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk

melakukan pembayaran barang, jasa maupun hutang (Nopirin, 1987). Uang juga

merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem perekonomian modern.

13

Kehadiran uang sudah sedemikian melembaga dalam masyarakat, sehingga sadar

atau tidak hamper semua kegiatan masyarakat dipengaruhi, diukur, dan banyak

ditentukan oleh uang. Dalam bukunya yang berjudul Teori Moneter (1988), Sri

Mulyani menyatakan bahwa memang peranan uang sangat penting, baik dilihat dari

fungsinya maupun dari peranannya dalam meningkatkan efisiensi kegiatan

ekonomi masyarakat.

Untuk melihat peranan uang dan pengaruhnya terhadap perekonomian,

pembahasannya tidak terlepas dari teori-teori ekonomi yang berhubungan dengan

peranan uang dari zaman klasik hingga zaman modern. Perkembangan teori

moneter sudah sedemikian pesatnya dan sangat menarik untuk diikuti.

(1) Pengertian Uang

Menurut Mulyani (1988), uang diartikan sebagai suatu alat/komoditi yang

memiliki beberapa fungsi, yaitu :

i. sebagai alat tukar (medium of exchange),

ii. sebagai satuan pengukur (unit if account),

iii. sebagai penyimpan nilai atau penyimpan daya beli (stor of value),

iv. sebagai ukuran/standar pembayaran yang dapat ditangguhkan (standard for

deffered payment).

Sementara itu, komoditi yang dimasukkan dalam kategori uang dapat berbeda-

beda, tergantung pada definisi uang yang digunakan. Definisi yang sangat lazim

antara lain :

i. M1, yang sering disebut sebagai uang dekat (near money), meliputi uang kartal

(uang logam; uang kertas) dan uang giral (demand deposit).

14

ii. M2, yang sering disebut sebagai uang dalam arti luas (broad money), yaitu M1

ditambah time deposit.

(2) Fungsi Uang

Dalam buku yang berjudul Ekonomi Makro: Teori, Analisis dan Kebijakan (2001),

secara prinsip uang memiliki 3 fungsi yang melekat sebagai kesatuan yaitu:

i. Penyimpan Nilai (Store of Value)

Uang disini berfungsi sebagai sarana transfer daya beli dari waktu sekarang

untuk besok. Orang bekerja dan memperoleh pendapatan dalam bentuk uang yang

dapat dipergunakan untuk konsumsi sekarang atau besok. Dengan demikian disini

uang berfungsi sebagai penyimpan nilai pekerjaannya.

ii. Satuan Hitung (Unit of Account)

Uang dipergunakan untuk istilah ‘harga’. Misalkan saja dua barang memiliki

harga relative maka harga relative tersebut dihitung dalam satuan uang.

iii. Alat Tukar (Medium of exchange)

Uang dipakai sebagai alat untuk membeli barang dan jasa. Jika kita

mempergunakan cara barter maka diperlukan dua kepentingan yang sama (double

coincidence of wants) yang mungkin sulit dipertemukan dalam satu waktu yang

sama.

b. Teori Permintaan Uang

Permintaan uang diartikan permintaan untuk saldo riil (demand for real

balance), dimana orang memegang uang karena keperluan untuk daya beli

(purchasing power). Jika terjadi kenaikan tingkat harga (inflasi) maka keperluan

15

uang akan naik agar daya beli tetap atau tidak berkurang. Secara teoritis ada 2

pendekatan terhadap permintaan uang yaitu, teori permintaan uang secara klasik

(Teori Kuantitas) dan teori permintaan uang menurut Keynes (Teori Keynes).

(1) Permintaan Uang Secara Klasik (Teori Kuantitas)

Teori Kuantitas (The Quantity Theory of Money) beranalogi bahwa orang

memegang uang untuk melakukan transaksi. Di dalam setiap transaksi selalu ada

pembeli dan penjual. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli harus sama

dengan jumlah uang yang diterima oleh penjual. Hal ini berlaku pula untuk seluruh

perekonomian: di dalam suatu periode tertentu nilai dari barang/jasa yang dibeli

harus sama dengan nilai dari barang/jasa yang dijual. Nilai dari barang/jasa yang

dijual sama dengan volume transaksi dikalikan harga rata-rata dari barang tersebut.

Dilain pihak, nilai dari barang yang ditransaksikan ini harus pula sama dengan

volume uang yang ada didalam masyarakat dikalikan berapa kali rata-rata uang

bertukar dari tangan satu ke tangan yang lain, atau disebut juga rata-rata perputaran

uang dalam periode tersebut.

Irving Fisher

Permintaan atau kebutuhan akan uang dari masyarakat adalah suatu proporsi

tertentu dari nilai transaksi. Fisher mengatakan bahwa permintaan akan uang timbul

dari penggunaan uang dalam proses transaksi. Setiap perekonomian dalam setiap

tahap pertumbuhannya mempunyai suatu sistem kelembagaan yang menentukan

sifat dari proses transaksi. Besar-kecilnya perputaran uang di masyarakat ditentukan

oleh sifat proses transaksi yang berlaku di masyarakat dalam suatu periode. Sistem

kelembagaan ini mencakup faktor-faktor misalnya tingkat “monetisasi” sector-

sektor ekonomi (masyarakat agraris tradisional memerlukan uang yang lebih kecil

16

untuk setiap volume transaksi daripada masyarakat industry/perdagangan),

kebiasaan memberikan kredit perdagangan oleh supplier kepada pembeli juga bisa

mengakibatkan menurunnya kebutuhan akan uang, perbaikan-perbaikan dalam

komunikasi dan jaringan perbaikan yang memungkinkan dana bisa dikirim antar

daerah secara cepat dan mengakibatkan kebutuhan akan uang menurun.

Teori Cambridge (Marshall – Pigou)

Teori Cambridge, seperti halnya dengan teori Fisher dan teori klasik lainnya,

berpokok pangkal pada fungsi uang sebagai alat tukar umum (means of exchange).

Karena itu, teori-teori klasik melihat kebutuhan uang atau permintaan uang dari

masyarakat sebagai kebutuhan akan alat likuid untuk tujuan transaksi.

Perbedaan utama antara teori Cambridge dan teori Fisher, terletak pada tekanan

teori permintaan akan uang Cambridge pada perilaku individu dalam

mengalokasikan kekayaannya antara berbagai kemungkinan bentuk kekayaan, yang

salah satunya bisa berbentuk uang. Perilaku ini dipengaruhi oleh pertimbangan

untung-rugi dari pemegangan kekayaan dalam bentuk uang. Teori Cambridge

mengatakan bahwa kegunaan dari pemegangan kekayaan dalam bentuk uang adalah

karena uang berbeda dengan bentuk kekayaan lain, uang mempunyai sifat likuid

sehingga dengan mudah bisa ditukarkan dengan barang lain. Uang dipegang atau

diminta oleh seseorang karena sangat mempermudah transaksi atau kegiatan-

kegiatan ekonomi lain dari orang tersebut.

Berdasarkan pendekataan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Ekonom yang

menganut pendekatan Cambridge sependapat dengan pendekatan Fisher bahwa

tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap money demand dalam jangka

pendek (Mishkin, 2016)

17

(2) Permintaan Uang Menurut Keynes (Teori Keynes)

Permintaan Uang menurut Keynes didasarkan pada 3 motif yaitu: transaksi;

berjaga-jaga; dan spekulatif. Adapun penjelasan tiga motif tersebut ialah sebagai

berikut.

(a) Motif transaksi (Transaction Motive)

Motif transaksi adalah motif yang mendasari permintaan uang untuk keperluan

aktivitas sehari-hari dari unit ekonomi. Pada awalnya Keynes menyetujui

permintaan uang nominal untuk motif transaksi merupakan proporsi konstan dari

tingkat pendapatan tetap. Dengan terjadinya perubahan interval penerimaan dan

pembayaran maka proporsi ini akan berubah pula. Permintaan uang cenderung akan

naik (dalam hal ini M1) jika pola pembayaran yang regular meningkat. Uraian lebih

lanjut mengenai permintaan uang dengan motif transaksi dikemukakan oleh

William Baumol (1952), yang mempergunakan konsep teori inventory untuk

mencari niai rata-rata uang yang optimal.

(b) Motif Berjaga-jaga (Precautionary Motive)

Motif berjaga-jaga adalah motif yang mendasari permintaan uang untuk

mengantisipasi fluktuasi dari aktivitas ekonomi disamping juga untuk menutupi jika

misalnya terjadi kerugian karena motif spekulasi. Esensi dari motif ini adalah

adanya faktor ketidakpastian (uncertainty) di masa datang. Jika motif spekulasi

berkenaan dengan ekspektasi tingkat bunga di masa yang akan datang dari obligasi

atau saham yang dimiliki, maka motif berjaga-jaga ditujukan untuk mengantisipasi

jika perkiraan memperoleh keuntungan dari motif spekulasi ini tidak terealisasi. Hal

ini karena memegang uang memang tidak menghasilkan keuntungan, tetapi juga

tidak mengandung resiko.

18

(c) Motif Spekulasi (Liquidity Preference)

Keyness mempertegas teori Cambridge, bahwa ketidakmenentuan di masa

datang mempengaruhi masyarakat untuk meminta uang. Uang bersifat sebagai

penyimpan kekayaan, dan masyarakat kadangkala akan menggunakan uang untuk

kepentingan spekulasi. Biaya imbangan dari seseorang memegang uang adalah

tingkat suku bunga dan interest jika dananyadisimpan dalam bentuk portofolio.

Dalam hal ini beliau memfokuskan pada variabel ekonomi, tingkat suku bunga di

masa yang akan datang, yielddari obligasi di masa yang akan datang. Jika tingkat

suku bunga sangat rendah, maka tiap individu dalam perekonomian akan

berekspektasi bahwa suku bunga akan meningkat di masa yang akan datang.

Sehingga mereka lebih senang untuk memegang uang berapapun penawarannya.

Dalam keadaan ini, permintaan agregat dari uang akan elastis sempurna terhadap

tingkat suku bunga (Sriram, 1999). Keadaan ekonomi demikian disebut dengan

liquidity trap.

c. Konsep Uang Beredar

Pengertian uang beredar yang umum digunakan di Indonesia dapat dibedakan

dalam dua kategori, yaitu uang beredar dalam arti sempit atau disebut juga narrow

money (M1) dan uang beredar dalam arti luas atau broad money (M2). M1 terdiri

atas semua uang kartal yang beredar di masyarakat (tidak termasuk uang kartal

yang ada di bank) ditambah dengan uang giral. M2 merupakan penjumlahan dari

M1 ditambah tabungan dan deposito berjangka atau disebut juga uang kuasi (quasy

money). Perkembangan uang beredar di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor,

antara lain: sector luar negeri, sector pemerintah, sector swasta domestik, dan sector

lainnya. Transaksi-transaksi dari sector-sektor tersebut dicatat dalam neraca sistem

19

moneter yang memperlihatkan besarnya jumlah uang beredar dan faktor-faktor

yang memperngaruhi perubahannya.

Strategi pengendalian uang beredar dirumuskan berdasarkan penyesuaian

instrument kebijakan moneter, antara lain: operasi pasar terbuka, penyesuaian

ketentuan likuditas wajib minimum (reserve requirement), dan fasilitas diskonto.

Pelaksanaan penyesuaian tersebut diharapkan agar nilai yang ditargetkan terhadap

tujuan akhir ekonomi makro, misalnya tingkat pertumbuhan dan tingkat inflasi

akan tercapai. Di negara-negara industry, pengendalian uang beredar dilakukan

dengan menggunakan besaran-besaran moneter, seperti jumlah uang beredar atau

tingkat bunga jangka panjang sebagai target antara (intermediate target). Besaran-

besaran moneter tersebut terletak diantara besaran target operasional (operational

target), seperti agregat cadangan atau tingkat bunga jangka pendek, dengan tujuan-

tujuan akhir ekonomi makro. Besaran-besaran target operasional tersebut dapat

dikendalikan oleh otoritas moneter dengan menggunakan instrument kebijakan

moneter. Permasalahan yang krusial atas penggunaan strategi pengendalian

moneter adalah memilih besaran moneter yang ada serta target antara mana yang

bisa digunakan dalam pengendalian moneter di masa yang akan datang dalam

situasi yang penuh ketidakpastian.

Dalam dunia ketidakpastian, maka gerak-gerik besaran tujuan akhir menjadi

tidak pasti dan sangat bergantung pada tingkah laku besaran target antara tertentu.

Dalam kondisi tersebut, pilihan besaran target antara menjadi sangat penting karena

penggunaan besaran target antara yang satu mungkin memberikan hasil yang lebih

baik daripada yang lain, tergantung situasi ekonomi yang sedang dihadapi oleh

suatu perekonomian. Agregat atau besaran-besaran moneter yang mungkin dapat

20

dipertimbangkan untuk dipilih sebagai target antara dapat digolongkan dalam dua

kelompok, yaitu:

(1) Jumlah uang beredar, kredit perbankan, dan uang primer

(2) Penghasilan yang diperoleh dari agregat moneter, seperti tingkat bunga

pinjaman bank atau surat berharga pemerintah.

Sementara itu, sejak Indonesia menggunakan target antara dalam pengendalian

moneter maka variabel agregat moneter yang digunakan adalah jumlah uang

beredar yang meliputi uang primer (M0), M1 dan M2. Alasan kenapa jumlah uang

beredar lebih disukai daripada suku bunga jangka panjang sebagai target karena

dalam jangka pendek tingkat output-lah yang terutama dipengaruhi oleh jumlah

uang beredar. Tetapi dalam jangka panjang, tingkat pertumbuhan uang beredar

terutama akan menentukan tingkat inflasi.

3. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali

dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronis yang bersifat non

tunai. Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan

nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleksnya transaksi dan perkembangan

teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari commodity money sampai fiat

money, sementara sistem pembayaran non tunai berkembang dari yang berbasis warkat

(cek, bilyet, giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan

electronic money). Dengan perkembangan tersebut, peran sistem pembayaran menjadi

semakin penting dalam perekonomian.

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan

dan perbankan suatu Negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang

21

perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya risiko ketidaklancaran atau

kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara

keseluruhan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka sistem pembayaran perlu

diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga, dan umumnya

dilakukan oleh bank sentral.

Sistem pembayaran yang aman dan lancar merupakan salah satu prasyarat bagi

pencapaian stabilitas moneter dan keuangan yang merupakan tujuan utama dari bank

sentral. Oleh karena itu, bank sentral pada umumnya terlibat dalam penyelenggaraan

sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan peraturan, penyelenggara,

serta pengawasan dalam rangka mengontrol risiko, baik yang diakibatkan oleh

transaksi harian, seperti risiko likuiditas dan risiko kredit, maupun risiko yang bersifat

sistemik.

Disadari atau tidak, sistem pembayaran sangat dekat dengan kehidupan kita

sehari-hari. Setiap orang yang melakukan transaksi, misalnya dalam jual beli,

menyimpan uang di bank, mengirim uang, membayar telepon, listrik, dan banyak lagi

kegiatan ekonomi, dapat dilakukan karena adanya sebuah sistem yang mengatur.

Seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 2.1, sistem pembayaran sangatlah

penting dalam memfasilitasi interaksi pertukaran barang dan jasa dalam perekonomian

(Benjamin Friedman & Michael Woodford, 2011).

22

Gambar 2.1

Alur Kegiatan Transaksi

Sumber : (Friedman & Woodford, 2011)

a. Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran terdiri atas dua kata yakni “sistem” dan “pembayaran”.

Kata “sistem” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sekelompok

bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Atau

bisa juga diartikan sebagai cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan kata “pembayaran” lazim diartikan sebagai perpindahan nilai

antara dua belah pihak. Secara sederhana, kedua belah pihak dimaksud adalah

pihak pembeli dan pihak penjual. Dengan pengertian ini, maka dalam setiap

kegiatan ekonomi, dimana terjadi perpindahan barang atau jasa, pasti melibatkan

apa yang disebut dengan proses pembayaran. Melalui definisi per kata tersebut

dapat dipahami bahwa Sistem Pembayaran merupakan kerja yang teratur dari

berbagai bagian dalam rangka perpindahan nilai di antara dua belah pihak yang

melakukan transaksi (Pohan, 2013).

Untuk memahami lebih jauh mengenai sistem pembayaran, kita lihat

beberapa definisi sistem pembayaran sebagai berikut :

CPSS Glossary, March 2003

“A payment system consists of a set of instruments, banking procedures and,

typically, interbank funds transfer systems that ensure the circulation of money”.

Money (Payment System)

Goods

PEMBELI

(Buyer)

PENJUAL

(Seller)

23

Bruce Summers, 1994

“The payment system which consists of the set of rules, institutions, and technical

mechanisms for the transfer of money, is an integral part of any monetary system

and is especially important in a market economy”

UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia

“Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang

digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.

Dari semua definisi diatas, intinya adalah bila berbicara mengenai

sistem pembayaran adalah bicara tentang alat pembayaran, prosedur perbankan

sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antarbank yang

dipakai dalam proses pembayaran. Jika ditarik garis besar dari seluruh definisi

diatas, Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan

kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk

penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan

kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai”

antarperorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestic maupun cross border

(Pohan, 2013).

Sesuai dengan pengertian sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas,

dalam pelaksanaan diperlukan adanya komponen sistem pembayaran yang

memadai, antara lain :

(1) Institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran;

(2) Instrument yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan

kewajiban keuangan peserta pembayaran;

24

(3) Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrument sistem

pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi, dan aturan lainnya untuk

menjamin terlaksananya sistem pembayaran secara hukum; dan

(4) Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik kebijakan umum

maupun operasional, yang mendasari pengembangan sistem pembayaran.

Dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seluruh komponen tersebut di atas

saling berkaitan.

Gambar 2.2

Komponen Sistem Pembayaran

Sumber : Bank Indonesia (2013)

b. Evolusi Sistem Pembayaran

Dikutip dari buku The Economics of Money, Banking and Financial Markets

(Mishkin, 2016), evolusi sistem pembayaran melalui tahap sebagai berikut:

(a) Uang Komoditas

Kebijakan

Seperangkat Aturan /

Ketentuan

InfrastrukturKelembagaan

Instrumen

25

Dimulai pertama kali menggunakan uang komoditas seperti emas dan perak

yang digunakan beberapa ratus tahun lalu. Namun kelemahan sistem pembayaran

ini adalah susah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, maka sistem

pembayaran mulai beralih ke uang fiat.

(b) Uang Fiat

Uang fiat adalah sistem pembayaran berbasis kertas dikeluarkan oleh

pemerintah sebagai legal tender1 namun tidak dapat dikonversi menjadi emas atau

perak. Keuntungan menggunakan kertas adalah lebih ringan jika dipindahkan tetapi

kelemahannya mudah dicuri dan memakan biaya yang mahal jika diangkut dalam

jumlah yang besar, sistem pembayaran kemudian berkembang dengan hadirnya

cek.

(c) Cek

Pengenalan cek adalah inovasi yang meningkatkan efisiensi dalam sistem

pembayaran karena tidak melibatkan perpindahan uang yang banyak serta dapat

dituilis pada setiap jumlah sesuai dengan jumlah yang ada dalam akun tabungan.

Kelemahannya adalah proses perpindahan dana cukup memakan waktu dan

mengeluarkan biaya yang mahal.

(d) Pembayaran Elektronik

Perkembangan komputer dan internet membuat pembayaran elektronik

menjadi lebih efisien. Tidak hanya menghemat biaya, usaha yang dibutuhkan juga

kecil. Cukup dengan log on dan klik beberapa kali kemudian pembayaran tagihan

secara otomatis diambil dari akun bank. Sistem ini telah umum dilakukan di

Amerika Serikat.

26

(e) Uang Elektronik

Terdapat tiga bentuk uang elektronik. Pertama adalah store value card,

contohnya seperti prepaid phone card. Bentuk lebih canggih dari store value card

adalah smart card. Ini terdiri dari chip komputer yang mengandung uang tunai

digital dari pemilik. Kartu ini dapat diisi di mesin ATM atau komputer

menggunakan smart card reader. Bentuk lainnya adalah e-cash yang biasa

digunakan di internet untuk pembelian barang dan jasa. Konsumen bisa

mendapatkan e-cash ini dengan mengatur akun bank yang mempunyai link dengan

internet lalu e-cash ditransferkan ke komputer.

Evolusi sistem pembayaran di Indonesia dapat dilihat dari Gambar 2.3 dimana

uang yang digunakan pertama kali sebagai media pertukaran.

Gambar 2.3

Evolusi Sistem Pembayaran

Sumber : Bank Indonesia (2015)

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau

kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem

Uang

Paper Based

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Electronic Base

Perkembangan Sistem Pembayaran Terkini

Barter

27

barter antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen.

Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai

pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi

salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat

pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat

pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper

based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran

paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu

(card-based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).

c. Prinsip Dasar Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran hadir karena berkembangnya kebutuhan manusia dalam

bertransaksi. Inovasi-inovasi yang muncul dalam transaksi pembayaran

membutuhkan suatu sistem yang mendukung transaksi dapat berjalan dengan baik.

Lagi pula, Sistem Pembayaran bukanlah sistem yang berdiri sendiri. Ia sangat erat

kaitannya dengan sistem moneter, stabilitas sistem keuangan, perbankan dan

perekonomian. Dan jangan dilupakan, transaksi pembayaran punya tali temali yang

kuat dengan budaya.

Transaksi pembayaran dapat berjalan dengan baik, apabila semua komponen

yang terlibat menjalankan perannya secara optimal dan saling mendukung satu

sama lain. Sistem pembayaran harus di kelola oleh sebuah lembaga khusus yang

akan mengatur bagaimana sistem dapat berjalan dengan sempurna. Dan dibanyak

Negara, bank sentral-lah yang memiliki peran dalam menetapkan kebijakan Sistem

Pembayaran. Demikian pula halnya di Indonesia.

28

Penetapan kebijakan Sistem Pembayaran umumnya mengacu pada prinsip-

prinsip dasar yang berlaku secara umum. Dikutip dari buku Sistem Pembayaran

(Pohan, 2013), ada 4 prinsip dasar yang dipegang oleh lembaga yang

mengendalikan Sistem Pembayaran.

(1) Risk Reduction

Prinsip pertama adalah berkaitan dengan bagaimana meminimalisasi risiko

(risk reduction). Sistem pembayaran yang terkendali dengan baik akan dapat

mengurangi berbagai risiko yang mungkin timbul. Terdapat berbagai jenis risiko

yang dapat terjadi dalam Sistem Pembayaran. Mulai dari risiko operasional, risiko

likuiditas, risiko kredit dan risiko sistemik.

(2) Efisiensi

Prinsip kedua yang harus dipegang dalam implementasi Sistem pembayaran

adalah bagaimana sebuah Sistem Pembayaran dapat meningkatkan efisiensi. Dalam

mewujudkan perekonomian nasional yang efisien, diperlukan dukungan dari sistem

keuangan dan perbankan yang efisien (Pohan, 2013). Sistem keuangan dan

perbankan yang efisien tidak akan terwujud tanpa Sistem Pembayaran yang efisien

mengingat Sistem Pembayaran merupakan sarana yang digunakan dalam

melakukan segala aktivitas keuangan maupun perbankan secara nasional.

(3) Kesetaraan Akses

Prinsip ketiga adalah kesetaraan. Pemberian akses yang equal baik kepada

peserta di dalam Sistem Pembayaran maupun kepada masyarakat luas sebagai

pengguna. Sebuah Sistem Pembayaran belum sesuai dengan prinsip dasarnya

apabila dalam pengaturan dan operasionalnya tidak dapat melindungi dan

29

memenuhi hak-hak dari peserta Sistem Pembayaran dan masyarakat luas sebagai

pengguna secara equal.

(4) Consumer Protection

Prinsip keempat adalah prinsip perlindungan konsumen (consumer protection).

Sistem pembayaran harus dapat memastikan masyarakat luas dapat memeperoleh

jasa Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal.

d. Jenis-jenis Sistem Pembayaran

(a) Retail Payment

Sistem pembayaran ini digunakan untuk memproses transaksi ekonomi

nilai kecil yang dikhususkan untuk bayar membayar tanpa menggunakan

sepeser uang (kartal). Jenis instrumen retail payment yang dikenal saat ini

adalah : Using Payment Cards (ATM/Debet and Credit Card) dan Electronic

Money.

(b) Batch System

Sistem ini memungkinkan dilakukannya pembacaan data dari instrument

paper-based kemudian memproses seluruh batches dari instrument paper-

based secara elektronik. Bank atau nasabah bank dapat menyiapkan langsung

instrumen paper-based tersebut dan menyerahkannya pada clearing house

melalui bank. Pembayaran dilakukan melalui sistem ini, termasuk ke

dalamnya adalah instrument cen dan credit remittance (dan bentuk instrument

paper-based lainnya), electronic direct debit payments dan electroninc credit

payments, standing orders, dan lain-lain.

30

(c) Wholesale Payment

Wholesale Payment Systems adalah pemrosesan transaksi khusus yang

bernilai besar dan bersifat penting yang muncul dari transaksi treasury,

dealing, trade finance dan operasi lainnya di bank-bank yang tersentralisasi.

Faktor utama yang membedakan sistem ini selain dari nilai pembayarannya,

adalah bahwa setiap pembayaran diproses secara individual. Karena

Wholesale Payment Systems dapat mengurangi tingkat systemic risk yang

mungkin timbul, Bank Indonesia bermaksud mengembangkan dan memantau

pengembangan sistem ini.

Sejak tahun 2000, Bank Indonesia memperkenalkan kepada stakeholder,

yakni perbankan nasional apa yang disebut real time gross settlement

(RTGS). BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement)

pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Melalui

mekanisme BI-RTGS ini rekening peserta dapat di-debet dan di-kredit

berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan

pembayaran.

(d) Payment versus Payment (PvP)

Saat ini proses penyelesaian transaksi FX USD/IDR antarbank di

Indonesia dilakukan secara terpisah antara settlement dana IDR dan USD

karena adanya perbedaan zona waktu. IDR dan USD, dimana dana IDR

diselesaikan melalui RTGS sistem pada siang hari waktu Indonesia,

sedangkan dana USD diselesaikan melalui kliring di New York pada malam

hari waktu Indonesia. Hal ini menimbulkan settlement risk yang dikenal

sebagai Herstatt Risk. Dengan PvP settlement, penyelesaian IDR dan USD

31

dilakukan secara simultan melalui lembaga kliring pada zona waktu yang

sama di wilayah Asia.

(e) Cross Border Payment System

Seluruh komponen operasional Sistem Pembayaran nasional harus dapat

digunakan untuk fasilitas pembayaran cross border yang efisien dan

terkontrol untuk mendukung perkembangan perdagangan Indonesia. Hal ini

dilakukan dengan menghilangkan hambatan baik teknis maupun

internasional, melalui pembayaran elektronik yang efisien, dan pertukaran

dokumen perdagangan lainnya secara elektronik pula. Untuk itu

pengembangan Sistem Pembayaran nasional dilakukan dengan standar

internasional dan dilaksanakan dengan baik, untuk memenuhi kewajiban

internasional seperti yang diungkapkan dalam perjanjian APEC, AFTA,

ASEAN, MEA dan perjanjian internasional lainnya.

e. Karakteristik Sistem Pembayaran yang Efektif

Efektifitas dari suatu sistem pembayaran telah menjadi unsur yang sangat

penting dalam perekonomian sekarang ini. Sistem pembayaran yang paling

mendekatinya adalah sistem pembayaran elektronik. Berikut ini merupakan kriteria

umum efisiensi sebuah sistem pembayaran dapat dikatakan tercapai (Listfield dan

Montes-Negret 1994 dalam Zainal, 2006).

(2) Kecepatan pembayaran. Setiap transaksi pembayaran memerlukan transfer dana

yang efektif dan seketika, sebab kini waktu telah menjadi biaya yang sangat

berpengaruh juga dalam transaksi pembayaran. Keterlambatan yang terjadi

32

membuat ketidakpastian dalam penyelesaian transaksi, transfer dana, serta

biaya imbangan dari penginvestasian modal untuk kegiatan perekonomian lain.

(3) Kepastian pembayaran (certainty payments). Para pengguna suatu alat

pembayaran harus yakin, bahwa pembayaran yang dilakukannya akan sampai

pada tangan yang berhak. Jika keyakinan ini tidak ada maka mereka akan

kembali pada sistem pembayaran tunai menggunakan uang koin dan uang fiat,

daripada menggunakan sistem pembayaran non-tunai.

(4) Keselamatan dan keamanan. Para pengguna suatu alat pembayaran harus

merasa aman dalam melakukan transaksi. Hal yang harus mendapat perhatian

dalam menjaga keselamatan dan keselamatan suatu transaksi adalah sebagai

berikut :

(a) Pengawasan dari penggelapan

Sistem pembayaran harus didesain sedemikian rupa dengan adanya

pengawasan yang cukup untuk menjamin dari adanya penggelapan dan akses

yang tak resmi terhadap data sistem pembayaran.

(b) Pengawasan resiko kredit

Dalam beberapa kejadian sehari-hari, sering kali ditemukan kasus adanya

pengguna kartu kredit over limit dan gagal bayar (default). Keadaan ini terjadi

karena pihak penerima pembayaran (retailer, dsb) tidak mengetahui apakah

pihak pembayar (pemilik kartu kredit) memiliki rekening yang cukup untuk

membayar barang dan jasa yang ditransaksikan. Seharusnya resiko kredit harus

diantisipasi semenjak awal.

33

(c) Kepercayaan

Masyarakat luas harus percaya bahwa data sistem pembayaran terlindungi

dan tidak akan diakses informasinya oleh sumber yang tidak resmi. Data

tersebut seharusnya terlindungi baik selama transaksi mapun sesudahnya.

(d) Kenyamanan

Suatu sistem pembayaran harus membuat para pengguna menjadi lebih

nyaman, baik untuk memegang maupun melakukan transaksi dengan alat

pembayaran tersebut. Dengan kata lain, apabila ada biaya transaksi dan biaya

waktu (berupa keterlambatan) dalam penggunaan jasa keuangan, hal ini akan

kontraproduktif dalam perekonomian dengan perekonomian di negara

berkembang.

(e) Biaya

Perekonomian membutuhkan sistem pembayaran yang memiliki biaya

paling rendah pada semua aspek.

4. Sistem Pembayaran Non-tunai

Alat pembayaran non tunai adalah alat pembayaran yang menggunakan

paper-based instrument dan card-based instrument guna memenuhi kewajiban

dalam transaksi ekonomi. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang transaksi pembayarannya

dilakukan dengan menggunakan kartu (card) dengan pembayaran yang langsung

dengan memotong dana dari tabungan ataupun dengan pembayaran yang dilakukan

diakhir periode tertentu.

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) ini terdiri dari

kartu kredit, kartu debet, dan ATM. Bank atau lembaga non bank yang

34

menerbitkan APMK disebut dengan penerbit. Bank atau lembaga non bank

yang melakukan kerjasama dengan pedagang disebut dengan acquirer.

Sedangkan prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan

sistem dan/atau jaringan antar anggotanya (Direktorat Jendral Akunting dan

Sistem Pembayaran, Bank Indonesia).

Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran non tunai yang dapat

digunakan untuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pembayaran

dengan menggunakan kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit kartu

kredit tersebut, dan pengguna kartu kredit tersebut berkewajiban untuk mengganti

pembayaran tersebut kepada penerbit pada periode yang telah ditentukan.

Kartu ATM merupakan kartu debet yang dapat digunakan dalam

transaksi ekonomi. Penerbit kartu debet/ATM adalah pihak bank yang telah

mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk menerbitkan kartu debit/ATM.

Untuk dapat memiliki kartu debet/ATM, konsumen diwajibkan memiliki

rekening tabungan pada bank penerbit.

Emoney merupakan alat pembayaran non tunai yang bersifat prepaid

product atau stored product, yang artinya alat pembayaran dengan penyimpanan

sejumlah uang diawal da lam suatu media elektronik bernama chip.

B. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh sistem pembayaran non

tunai terhadap permintaan uang (kartal). Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

35

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti Metodologi Hasil Penelitian

1. Irma AIdilia Putri

(2015)

Kointegrasi,

ECM

Cashless transaction belum bisa

mengurangi jumlah kebutuhan uang

tunai masyarakat Indonesia.

2. Vemby Ikrima

Nofianda (2015)

Kointegrasi,

ECM

E-money berpengaruh signifikan, akan

tetapi memiliki hasil yang negative

terhadap Money Multiplier.

3. Lasondy Istanto,

Syarief Fauzie

(2014)

Kointegrasi,

ECM

Sistem pembayaran non tunai

memiliki pengaruh (+) terhadap

permintaan uang (M1).

4. Tina Hirmawati

(2013)

Kointegrasi,

ECM Penggunaan Kartu ATM/Debet

memiliki pengaruh (+) trhadap

permintaan uang (M1)

Inflasi memiliki pengaruh (-)

terhadap permintaan uang (M1)

SBI memiliki pengaruh (-)

terhadap permintaan uang (M1)

5. Tiara Nirmala,

Tri Widodo

(2011)

VECM GDP (+) terhadap peningkatan

pembayaran non tunai

CPI (-) terhadap peningkatan

pembayaran non tunai

M1 (-) terhadap peningkatan

pembayaran non tunai

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Variabel Alat Pembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang

Menurut Promono et al (2006), pembayaran non tunai menggunakan kartu

berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan uang tunai (kartal).

Peningkatan pengguna alat pembayaran non tunai akan menurunkan kepemilikan

uang tunai (Nirmala dan Widodo, 2011).

Dari paparan diatas dapat diajukan hipotesis berikut:

H1 : Terdapat pengaruh negatif transaksi alat pembayaran non tunai terhadap

permintaan uang (kartal) di Indonesia.

36

2. Pengaruh Variabel Inflasi Terhadap Permintaan Uang

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum dalam periode yang lama.

Inflasi akan mempengaruhi keinginan masyarakat dalam berbelanja. semakin tinggi

perkiraan tingkat inflasi (expected rate of inflation), semakin besar keinginan

masyarakat untuk mensubtitusikan uang dengan barang sehingga permintaan uang

menjadi berkurang (Hirmawati, 2013)

Dari paparan diatas dapat diajukan hipotesis berikut:

H2 : Terdapat pengaruh negatif tingkat inflasi terhadap permintaan uang

(kartal) di Indonesia.

3. Pengaruh Variabel Suku Bunga Terhadap Permintaan Uang

Suku Bunga juga memiliki Pengaruh terhadap permintaan uang. Pergerakan

suku bunga akan mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memegang uang

tunai. Dalam jangka pendek suku bunga memiliki hubungan negatif dan tidak

signifikan terhadap permintaan uang, sedangkan dalam jangka panjang, suku bunga

memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia

(Setiadi, 2013). Hal ini dapat di ilustrasikan, semakin tinggi tingkat bunga, makin

tinggi pula biaya memengang uang tunai, karena akan menghilangkan kesempatan

mendapatkan pendapatan yang didapat dengan menyimpan uang pada lembaga

keuangan dan perbankan.

Dari paparan diatas dapat diajukan hipotesis berikut:

H3 : Terdapat pengaruh negatif tingkat SBI terhadap permintaan uang (kartal)

di Indonesia.

37

4. Pengaruh Variabel Kurs Terhadap Permintaan Uang

Variabel kurs Dollar Amerika Serikat memiliki hubungan yang signifikan

positif terhadap permintaan uang di Indonesia. Berarti setiap terjadi depresiasi

rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat maka akan meningkatkan permintaan uang

di Indonesia, demikian juga sebaliknya. Hal ini disebabkan ketika nilai rupiah

terdepresiasi maka harga barang-barang impor menjadi lebih mahal sehingga

diperlukan rupiah yang lebih banyak guna untuk membeli barang impor tersebut

(Prasojo, 2003).

Dari paparan diatas dapat diajukan hipotesis berikut:

H4 : Terdapat pengaruh negatif nilai tukar terhadap permintaan uang (kartal) di

Indonesia.

Berdasarkan teori di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini diterangkan

dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.4

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

(-)

(-)

Alat Pembayaran

Non Tunai

Permintaan

Uang

Inflasi

SBI

Kurs

(-)

(-)

38

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah serta tujuan penelitian, maka penulis

mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. H1 : Terdapat pengaruh negatif transaksi alat pembayaran non tunai terhadap

permintaan uang (kartal) di Indonesia.

2. H2 : Terdapat pengaruh negatif tingkat inflasi terhadap permintaan uang (kartal) di

Indonesia.

3. H3 : Terdapat pengaruh negatif tingkat SBI terhadap permintaan uang (kartal) di

Indonesia.

4. H4 : Terdapat pengaruh negatif nilai tukar terhadap permintaan uang (kartal) di

Indonesia.