13

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Implementasi

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu cara agar kebijakan

yang telah dibuat sedemikian rupa dapat tercapai tujuannya. Menurut George

(1980) dalam mengkaji implementasi kebijakan ada 2 hal penting dalam

implementasi, yaitu prakondisi-prakondisi apa saja yang diperlukan sehingga

suatu implementasi kebijakan dapat berhasil mencapai tujuannya, dan hambatan

apa saja yang memungkinkan kegagalan suatu implementasi kebijakan. Terdapat

4 (empat) aspek dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu

sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan

dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Implementasi yang efektif

apabila para pembuat kebijakan telah mengetahui apa yang akan mereka

kerjakan. Terdapat tiga faktor untuk mengukur keberhasilan suatu

komunikasi, yaitu:

a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan

suatu implementasi yang baik pula. Misscommunication salah satu

yang menjadi hambatan dalam keberhasilan komunikasi.

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan

harus jelas dan tidak ambigu dalam penyampaiannya.

14

c. Konsistensi; perintah yang diberikan atasan dalam melaksanakan

suatu komuniasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan karena,

jika perintah yang diberikan atasan sering berubah-ubah, maka

akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek kedua yang penting dalam

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Indikator

sumber daya terdiri dari beberapa elemen, sebagai berikut:

a. Staf; sumber daya utama dalam keberhasilan atau kegagalan suatu

kebijakan adalah staf. Tidak jarang staf merupakan salah satu yang

sering menjadi kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan,

hal ini dikarenakan staf adalah suatu elemen yang memiliki

keahlian dalam menjalankan suatu kebijakan.

b. Informasi; informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama

informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan

saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data

kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi

pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui

apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

patuh terhadap hukum.

c. Wewenang; wewenang merupakan suatu otoritas atau legitimasi

bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

15

ditetapkan. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para

implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat

menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas; Implementor mungkin memiliki staf yang cukup,

mengerti apa yang harus dilakukan, tetapi hal itu juga harus

didukung dengan adanya fasilitas pendukung (sarana dan

prasarana).

3. Disposisi

Disposisi menjadi aspek ketiga yang mempengaruhi keberhasilan

atau kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal-hal penting

yang harus diperhatikan dalam disposisi sebagai berikut:

a. Pengangkatan Birokrasi; disposisi atau sikap pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap

implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemilihan dan

pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang

memiliki dedikasi yang tinggi pada kebijakan yang ditetapkan.

b. Insentif; salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi

masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan

memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang

bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka

memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi

tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah

keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor

16

pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi

kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Aspek terakhir yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Meskipun suatu organisasi

memiliki 3 aspek diatas, kemungkinan kebijakan tidak dapat dilaksanakan

karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Ketika struktur

birokrasi tidak kondusif pada suatu kebijakan, maka hal ini dapat

menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat

keberhasilan suatu kebijakan.

2.1.2 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Freeman (1984) dalam Mainarders (2011) menjelaskan teori stakeholder

bahwasannya sebuah organisasi atau instansi harus memperhatikan kepentingan

stakeholder, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan stakeholder adalah

auditor, masyarakat, pengguna laporan keuangan, organisasi profesi akuntansi,

akademis, anggota legislatif, bupati dan sebagainya. Setiap penelitian

mendefinisikan teori stakeholder berbeda-beda, namun pada prinsipnya sama,

yaitu perusahaan atau organisasi/instansi harus mempertimbangkan kebutuhan,

kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi

atau dipengaruhi oleh kebijakan yang berlaku.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) teori stakeholder merupakan teori

yang menyatakan bahwa organisasi/instansi bukanlah entitas yang hanya

17

beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada

seluruh stakeholder. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan

pertimbangan bagi setiap organisasi/instansi dalam mengungkapkan atau tidak

suatu informasi di dalam laporan keuangan organisasi/instansi tersebut.

Menurut Bovaird (2005), Frey (2003) dalam Sukmaningrum (2012)

mengidentifikasi sembilan stakeholder dalam pemerintahan, yaitu:

1. Masyarakat

2. Bisnis

3. Administrasi Publik Lain

4. Politisi

5. Parlemen dan Lembaga Peradilan

6. Non Governmental Organization (NGO), International Organization

(IO) dan Asosiasi

7. Media

8. Pihak Luar Negeri, dan

9. Tenaga Kerja

Menurut Deegan (2004) dalam Ramadhan (2019) menyatakan bahwa teori

stakeholder adalah teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder memiliki hak

atas informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan stakeholder. Para stakeholder juga bisa memilih untuk

menggunakan atau tidak menggunakan informasi yang diberikan

perusahaan/instansi/organisasi.

18

2.2 Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintah didefinisikan sebagai

sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan

sosial, ekonomi, dan politik suatu negara suatu atau bagian-bagiannya atau

sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas untuk

menggunakan kekuasaan. Maka dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa

pemerintahan Negara Indonesia dibentuk dalam rangka pencapaian yang

tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan

menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.

Selain itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.3 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi

yang belum lama ini berkembang di Indonesia. Di seluruh negara secara umum

perkembangan akuntansi pemerintahan juga sudah berkembang meskipun

perkembangannya tidak sepesat akuntansi bisnis. Pengertian akuntansi

pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum.

Menurut Bachtiar & Muchlis (2002) mendefinisikan akuntansi pemerintah

sebagai suatu aktivitas pemberian jasa yang menyediakan informasi keuangan

19

pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran

suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi tersebut.

Jenis akuntansi pemerintahan yang dicatat adalah transaksi keuangan pemerintah

yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dalam akuntansi bisnis.

2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan regulasi yang

dibentukoleh sebuah Komite SAP. SAP yang berlaku saat ini adalah SAP

Berbasis Akrual yang ditetapkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, yang menggantikan SAP berbasis Kas Menuju Akrual

menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, sebagai pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) dan

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. SAP merupakan sebuah

kemajuan dalam sistem akuntansi pemerintahan. Dengan terbitnya SAP, maka

Indonesia memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan

Negara (Bastian, 2006).

Komite SAP bertugas menyiapkan konsep Rancangan Peraturan

Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pusat dan pemerintah daerah.

Pengembangan program-program akuntabilitas dan manajememen adalah tujuan

KSAP dalam mengembangkan SAP.

Komite SAP terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite

konsultatif bertugas memberikan saran atau pendapat dalam rangka perumusan

konsep Rancangan Pertaturan Pemerintah tentang SAP. Berbeda dengan komite

kerja yang bertugas menyiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan

20

Peraturan Pemerintah tentang SAP, dan dalam melaksanakan tugasnya dapat

membentuk kelompok kerja.

Dengan demikian, Komite SAP memiliki tujuan untuk mengembangkan

program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan

pemerintahan, termasuk mempromosikan penerapan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

adalah salah satu produk pengembangan dari Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Kas Menuju Akrual yang dikembangkan oleh KSAP.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan Laporan

Operasional (LO), beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial

berbasis akrual serta mengakui pendapatan Laporan Realisasi Anggara (LRA),

belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksaan anggaran berdasarkan basis

yang telah ditetapkan dalam anggaran negara/daerah. Pada lampiran PP Nomor 71

Tahun 2010 ini disajikan kerangka konseptual dan 12 PSAP, sebagai berikut :

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

2. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan

3. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas

4. PSAP 03 : Laporan Arus Kas

5. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan

6. PSAP 05 : Akuntansi Persediaan

7. PSAP 06 : Akuntansi Investasi

8. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap

9. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

21

10. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban

11. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,

Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

12. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian dan

13. PSAP 12 : Laporan Operasional (LO)

2.5 Basis Akuntansi

Basis akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang

timbul dari transaksi keuangan. Perbedaan metode pencatatan basis akan

berpengaruh terhadap proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan.

Menurut Mu’am (2011) basis akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam

akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran

suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan.

Dalam akuntansi dikenal adanya dua basis, yaitu basis kas dan basis

akrual. Selanjutnya, penjelasan dari masing-masing basis dalam akuntansi adalah

sebagai berikut :

1. Basis Akuntansi Kas (Cash Basis of Accounting)

Akuntansi berbasis kas (PSAP 01 Paragraf 8) adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Menurut Bastian (2006)

dalam Wibowo (2018) akuntansi berbasis kas mampu menyediakan

informasi yang penting dan obyektif. Tetapi disisi lain, informasi

pendapatan dan modal serta biaya operasionasl selama periode tertentu

22

tidak dapat dimunculkan. Keuntungan dan kerugian merupakan hal yang

penting bagi organisasi baik sektor publik maupun sektor swasta.

Menurut Weygandt dan Warfield (2008) basis akuntansi kas murni

dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya

diakui pada saat kas dibayarkan. Di Indonesia basis kas pada praktiknya

digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti

bahwa pendapatan diakui saat pada kas diterima oleh Rekening Kas

Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Menurut Bastian (2005) basis kas

adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima

atau dibayarkan. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan

pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat. Dari pengertian tersebut

maka dapat disimpulkan bahwa basis kas dianggap kurang tepat dalam

melakukan pengukuran dan pencatatan atas berbagai aktivitas didalam

akuntansi dan pelaporan dana pemerintah.

Akuntansi berbasis kas ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas ini adalah Laporan Keuangan

yang memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-

sumber kas, mudah dijelaskan, mudah dimengerti oleh pembaca, pembuat

Laporan Keuangan pun tidak membutuhkan pengetahuan yang mendalam

tentang akuntansi. Sementara itu, kekurangan-kekurangan akuntansi

berbasis kas adalah hanya berfokus pada arus kas dalam periode laporan

yang sedang berjalan saja, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang

23

mungkin bisa berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk

meyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat

mendatang, laporan posisi keuangan (neraca) pun tidak dapat disajikan

karena tidak terdapat pencatataran secara double entry, tidak dapat

menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (cost of service)

sebagai alat untuk penetapan harga, kebijakan kontrak publik, untuk

kontrol dan evaluasi kinerja (Mustofa, 2008).

2. Basis Akrual (Accrual Basis)

Dasar umum IAS dan IPSAS adalah basis akrual murni, yaitu

proses akuntansi berbasis akrual sehingga menghasilkan Laporan

Keuangan tanpa modifikasi apapun. Pendapatan diakui saat saat transaksi

terjadi tanpa perlu memperhatikan penerimaan kas terlebih dahulu, dan

beban diakui saat terjadinya transaksi tanpa perlu memperhatikan

pembayarannya (dibayar dimuka, biaya saat tunai, atau biaya timbul

walaupun belum dibayar). Menurut Kieso (2008) basis akuntansi akrual

(accrual basis) adalah dimana pendapatan dan beban diakui saat transaksi

terjadi, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas.

Menurut Ahyani (2007) dan Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa

aplikasi berbasis akrual dalam sektor publik pada dasarnya adalah

menentukan biaya pelayanan dan harga pelayanan publik, yaitu untuk

mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan

pelayanan publik serta menentukan harga pelayanan yang akan

24

dibebankan kepada publik. Penerapan dasar akrual memberikan hasil yang

lebih baik dan memberikan keuntungan sebagai berikut :

1. Memberikan ketelitian dalam penyajian Laporan Keuangan

pemerintah daerah dan memungkinkan untuk melakukan

penilaian secara lengkap terhadap kinerja pemerintah.

2. Lebih akurat dalam melaporkan nilai aset, kewajiban, maupun

pembiayaan pemerintah.

3. Memungkinkan dilakukan pemisahan suatu periode Laporan

Keuangan dengan periode yang lain (cut off) secara lebih

sempurna dan menginformasikan nilai-nilai ekonomis yang

terkandung dalam suatu periode tertentu.

4. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan

pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik.

Adapun kekurangan dari akuntansi berbasis akrual menurut IFAC,

(2003) sebagai berikut :

1. Biaya untuk penilaian aset.

2. Biaya untuk persiapan kebijakan akuntansi.

3. Biaya membangun sistem akuntansi termasuk memberikan

sarana dan prasana untuk mendukung penerapan sistem

akuntansi berbasis akrual.

4. Biaya untuk menyiapkan sumber daya yang kompeten untuk

menangani masalah akuntansi berbasis akrual.

25

Pengimplementasian akuntansi berbasis akrual pada sektor

pemerintah bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan, dan tidak berjalan

mulus tanpa hambatan dalam penerapannya. Banyak kekurangan yang

masih diperdebatkan oleh para pembuat Laporan Keuangan berbasis akrual

ini. Menurut Faradillah (2013) kompleksitas dalam penerapan basis akrual

membutuhkan sistem yang lebih terpadu dan didukung teknologi informasi

yang mumpuni, tentu saja hal ini membutuhkan biaya dan waktu yang

tidak sedikit untuk dapat mewujudkannya.

Mardiasmo (2009) menambahkan bahwa negara yang telah

berhasil dalam mengimplementasikan akuntansi akrual secara penuh

adalah Selandia Baru yang telah diberlakukan sejak tahun 2001. Akuntansi

berbasis akrual di Selandia Baru terbukti memberikan kontribusi yang

besar dalam menghasilkan informasi yang lebih komprehensif

dibandingkan dengan sistem akuntansi berbasis kas dalam hal kuantitas

dan kualitasnya. Namun, beberapa negara seperti Italia menunjukan hasil

yang kurang dalam menerapkan basis akrual. Oleh karena itu, untuk dapat

menerapkan basis akrual dengan berhasil tidak dapat dilakukan secara

radikal. Aspek Sumber Daya Manusia perlu dipersiapkan serta komitmen

dan dukungan politik dari para pengambil keputusan pada pemerintahan

mutlak diperlukan, agar penerapan basis akrual secara penuh dapat

berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih besar

(Yamamoto, 1997 dalam Mardiasmo, 2009).

26

2.6 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual

(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)

Pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah RI

dalam hal ini Departemen Keuangan mendirikan Komiter Standar Akuntansi

Pemerintahan (KSAP) dengan Keputusan Presiden RI Nomor 84 tahun 2004

tentang Keanggotaan KSAP untuk memenuhi undang-undang Keuangan Negara

tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah NKRI lahir

untuk pertama kali pada bulan juni 2005 yang merupakan anak tangga menuju

cita-cita sebuah standar akrual paripurna tahun 2008 sesuai amanat UU

Keuangan Negara. Standar tersebut dikenal dengan Standar Akuntansi menuju

Akrual (Hoesada, 2016).

Weygandt dan Warfield (2008) mengemukakan definisi dasar kas yang

telah dimodifikasi adalah campuran antara dasar kas dengan dasar akrual.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah standar akuntansi

pemerintahan berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) yang pertama

kali diterbitkan oleh KSAP pada 13 Juni 2005. PP Nomor 24 Tahun 2005 berisi

Toward Accrual dan Full Accrual bagi yang mampu melaksanakannya. Pada PP

Nomor 24 tersebut, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) berisi dua

mazhab akuntansi atau dua basis akuntansi, yakni yang pertama adalah anak

tangga menuju akrual penuh, dan yang kedua adalah mazhab akrual penuh (bagi

yang mampu melaksakannya yang telah diizinkan dan digunakan oleh PP Nomor

24).

27

Pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sering disebut sebagai pemicu

dari reformasi keuangan dan akuntansi pemerintahan. Ada 3 fase perjalanan

manajemen keuangan, 1) era sebelum otonomi daerah, 2) era transisi otonnomi

(reformasi tahap 1), dan 3) era pascatransisi (reformasi tahap 2).

Selanjutnya menurut Simanjuntak (2012) pada periode lama, output yang

dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat,

terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam

mengambil keputusan. Namun, ada beberapa faktor penting yang menjadi

pendorong tumbuh pesatnya perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia,

antara lain adalah :

1. Ditetapkannya tiga paket UU yang mengatur Keuangan Negara Pasal

32 (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang

perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 184

ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

3. Profesi akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah lama

menginginkan adanya standar akuntansi di sektor publik sebagai hal

28

yang paralel dengan telah adanya lebih dahulu standar akuntansi di

sektor komersil. Keterlibatan IAI nampak dari dorongan oleh IAI

untuk terbentuknya suatu komite standar di sektor publik,

keikutsertaan Ketua Umum DPN IAI dalam Komite Konsultatif

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, keikutsertaan anggota IAI

dalam Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintah,

dibentuknya IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik, dan bebagai

seminar, diskusi dan workshop yang diselenggarakan oleh IAI

Kompartemen Akuntansi Sektor Publik.

4. Birokrasi, Pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus pemakai

yang sangat berkepentingan akan adanya suatu akuntansi pemerintahan

yang handal. Ketua asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,

masing-masing secara ex officio ikut duduk sebagai anggota Komite

Konsultatif Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Masyarakat (LSM dan wakil rakyat), Masyarakat melalui LSM dan

wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD juga menaruh perhatian

terhadap praktik good governance pada pemerintahan di Indonesia.

6. Sektor Swasta, Perhatian dari sektor swasta mungkin tidak terlalu

signifikan karena akuntansi pemerintahan tidak terlalu berdampak

secara langsung atas kegiatan dari sektor swasta. Namun, penggunaan

teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis

akuntansi akan mendorong sebagian pelaku bisnis di sektor swasta

untuk ikut menekuninya.

29

7. Akademisi, Akademisi terutama di sektor akuntansi menaruh perhatian

yang cukup besar atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi

pemerintahan. Perhatian ini sangat erat kaitannya dengan penyiapan

SDM yang menguasai kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan

untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional dan manajer akuntansi

di pemerintahan. Beberapa anggota Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan saat ini berasal dari perguruan tinggi. Di samping itu,

jurusan akuntansi pada perguruan tinggi sudah lama memberikan

kepada mahasiswa S1 mata kuliah akuntansi pemerintahan. Beberapa

perguruan tinggi juga sudah mulai menawarkan spesialisasi akuntansi

sektor publik pada program magister akuntansinya.

8. Dunia Internasional (lender dan investor), World Bank, ADB, dan

JBIC, merupakan lembaga internasional (lender), yang ikut

berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sektor publik yang

baik di Indonesia. Perkembangan akuntansi tadi diharapkan dapat

meningkatkan transparansi dan akuntanbilitas dari proyek

pembangunan yang didanai oleh lembaga tersebut. Lembaga ini, baik

langsung maupun secara tidak langsung, ikut berperanan dalam

mendorong terwujudnya standar akuntansi pemerintahan yang

menopang perubahan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), UU No. 17 tahun 2003 dan UU

No. 15 tahun 2004 menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN dan APBD diperiksa oleh BPK. Untuk dapat

30

memberikan opininya, BPK memerlukan suatu standar akuntansi

pemerintahan yang diterima secara umum. Perhatian BPK terhadap

pengembangan akuntansi pemerintahan sangat besar antara lain

ditandai dengan partisipasi dari lembaga ini dalam pembahasan tiga

paket UU dengan DPR, keikutsertaan BPK dalam berbagai workshop

dan seminar tentang akuntansi pemerintahan, dan dibentuknya tim

teknis yang dibentuk oleh Ketua BPK untuk mendiskusikan aspek

teknis standar akuntansi pemerintahan dengan Komite Kerja Komite

Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, pasal 32 (2) UU No. 17

tahun 2003 mengamanatkan bahwa standar akuntansi pemerintahan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu

mendapat pertimbangan dari BPK. Untuk penyusunan draf standar

akuntansi pemerintahan yang saat ini sedang dalam proses penetapan

peraturan pemerintahnya, BPK telah memberikan pertimbangan

kepada pemerintah melalui surat Ketua BPK yang ditujukan kepada

Presiden pada tanggal 17 Januari 2005 yang isinya meminta Presiden

agar segeramengesahkan Standar Akuntansi Pemerintah.

10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, (APIP), APIP yang meliputi

Bawasda, Irjen, dan BPKP merupakan auditor internal pemerintah

yang berperan untuk membantu pimpinan untuk terwujudnya sistem

pengendalian intern yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan

kinerja instansi pemerintah sekaligus mencegah praktik-praktik KKN.

Akuntansi pemerintahan sangat erat kaitan dan dampaknya terhadap

31

sistem pengendalian internal sehingga auditor internal mau tidak mau

harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi pemerintahan sehingga

dapat berperan untuk mendorong penerapan akuntansi pemerintahan

yang sedang dikembangkan.

2.7 Komponen Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2015

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual pada PP

Nomor 24 Tahun 2005 merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan

yang digunakan pada pemerintah daerah sebelum akuntansi berbasis akrual

diberlakukan. Basis akuntansi kas digunakan untuk pengakuan pendapatan,

belanja, transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset,

kewajiban dan ekuitas dana. Komponen laporan keuangan dalam PP Nomor 24

Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periode laporan. Unsur-unsur yang dicakup dalam

LRA adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

b. Belanja

c. Transfer

d. Pembiayaan

32

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal

tertentu. Adapun pos-pos pada neraca sebagai berikut :

a. Kas dan Setara Kas

b. Investasi jangka pendek

c. Piutang pajak dan bukan pajak

d. Persediaan

e. Investasi jangka panjang

f. Aset tetap

g. Kewajiban jangka pendek

h. Kewajiban jangka panjang

i. Ekuitas dana

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan

aktivitas operasional, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan

transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

KK-19 pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama

periode tententu.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau

perincian dari angka yang terteran dalam Laporan Realisasi Anggaran,

33

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Adapun CaLK mengungkapkan hal-hal

sebagai berikut :

a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi

makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/APBD, dan

kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun

pelaporan.

c. Meyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan

dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan

atas transaksi-transaksi dari kejadian-kejadian penting.

d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan sebeum disajikan pada lembar muka (on

the face).

2.7 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)

Dewasa ini tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik di daerah

maupun di pusat menjadi fenomena dalam perkembangan sektor publik di

Indonesia. Penerapan basis akrual bukan merupakan kesukarelaan semata, ini

merupakan amanat dari undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara,

sehingga basis akrual pada akhirnya harus diterapkan bagi seluruh pemerintah

daerah maupun pusat.

34

SAP Berbasis Akrual merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 dari pasal 36 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 dari pasal 70 ayat 2, sehingga PP 24 tahun 2005 harus diganti.

2.8 Komponen Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan basis

akuntansi dari basis kas menuju akrual menuju basis akrual penuh yang digunakan

saat ini berpengaruh dalam perubahan komponen laporan keuangan pemerintahan,

baik itu dalam pelaksanaan anggaran, dan laporan finansial, sehingga seluruh

komponennya menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,

dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah pusat

atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggara dan

realisasinya dalam satu periode pelaporan keuangan. Laporan Realisasi

Anggaran menyajikan unsur-unsur :

a. Pendapatan LRA

b. Belanja

c. Transfer

d. Surplus/defisit LRA

e. Pembiayaan

f. Penerimaan pembiayaan sisa lebih/kurang

35

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan ini merupakan salah satu laporan yang sebelumnya tidak

ada dalam laporan keuangan pokok pada basis kas. Pos-pos dalam SAL

sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih awal

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

c. SiLPA/SiKPA tahun berjalan

d. Koreksi kesalahan pembukuan periode sebelumnya

e. Saldo Anggaran Lebih akhir

f. Lain-lain

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menunjukan kinerja

suatu entitas dalam satu periode. Unsur-unsur yang ada didalam laporan

operasional adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Laporan Operasional

b. Beban dari kegiatan Operasional

c. Surplus/defisit dari kegiatan non-operasional

d. Pos luar biasa

e. Surplus/defisit Laporan Operasional

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas yang dimana

36

laporan tahun berjalan dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya.

Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas sebagai berikut :

a. Ekuitas awal

b. Surplus/defisit Laporan Operasional pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenaik aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur

yang disajikan dalam neraca sebagai berikut :

a. Aset, sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang

b. Kewajiban, utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk/keluar untuk

pemerintah

c. Ekuitas, kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih dari

aset dikurangi kewajiban pemerintah

6. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang kas yang

berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan

transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran,

dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah dalam periode tertentu.

Unsur-unsur yang dicakup dalam laporan arus kas sebagai berikut :

37

a. Arus kas dari aktivitas operasi

b. Arus kas dari aktivitas investasi

c. Aruskas dari aktivitas pendanaan

7. CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan interpretasi dari

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Peruabahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh suatu entitas. CaLK

mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengungkapkan informasi umum terkait entitas pelaporan dan

entitas akuntansi.

b. Menyajikan informasi terkait kebijakan fiskal/keuangan dan

ekonomi makro.

c. Menyajikan informasi tentang dasar dalam penyusunan laporan

keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk

diterapkan.

d. Menjelaskan perincian masing-masing pos pada lembar muka

laporan keuangan.

e. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang

belum dilaporkan dalam lembar muka laporan keuangan.

38

2.9 Akuntabilitas

Pertanggungjawaban akuntabilitas pada organisasi sektor publik

khususnya organisasi pemerintah sangatlah diperlukan kepada masyarakat.

Karena, organisasi pemerintah pada dasarnya merupakan suatu organisasi yang

berorientasi kepada masyarakat/publik.

Pengertian akuntabilitas menurut simbolon (2006) dalam Taufan (2016)

sebagai berikut :

“akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan

kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan

kolektif atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.”

Menurut Henry dalam Wicaksono (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas

merupakan refleksi dari pemerintah yang memiliki misi yang jelas dan menarik

serta berfokus pada kebutuhan masyarakat. Sedangkan Menurut Mardiasmo

(2010) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang

amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada masyarakat yang memiliki hak untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah juga

menjadi salah satu pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan

39

transparansi dan akuntabilitas karena adanya kewajiban dan tekanan yang kuat

dari pemerintah pusat. Dipertegas lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan untuk

memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masyakarat yang telah

diundang-undangkan dalam Lembaran Daerah.

2.10 Transparansi

Untuk mewujudkan Good Governance yang baik salah satu cara yang

dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan prinsip transparansi. Dengan

adanya transparansi masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang akan diambil

dan telah diambil oleh pemerintah. Masyarakat juga dapat memberikan feedback

atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi adalah salah satu bentuk

transparansi kepada masyarakat terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan.

Transparansi adalah suatu proses demokrasi yang esensial dimana setiap

warga negara dapat melihat segala aktivitas dari pemerintah mereka secara

terbuka (Katz, 2004). Menurut Mardiasmo (2004) pemerintah memiliki kewajiban

untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya guna untuk

pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak yang

berkepentingan. Salah satu informasi keuangan yang digunakan untuk

pengambilan keputusan salah satunya berupa laporan keuangan.

40

Selain dari pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

yang baik, yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah adalah transparansi

pemerintah dalam melaporkan informasi baik keuangan atau non keuangan

kepada publik. Sehingga publik dapat mengetahui dan memantau program-

program yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya publik

dapat memberikan kritik dan saran, serta mengevaluasi kinerja pemerintah agar

pemerintah dapat lebih berhati-hati dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Menurut BAPPENAS (2007) ada beberapa perangkat pendukung indikator

transparansi, yaitu :

1. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi.

2. Pusat informasi

3. Website

4. Iklan layanan masyarakat

5. Media cetak dan media elektronik

6. Papan pengumuman

7. Pameran pembangunan/pameran keuangan daerah

Dengan adanya transparansi dari pemerintah daerah/pusat kepada publik

maka publik akan memahami situasi dan kondisi yang ada pada instansi

pemerintah, dan akan mendorong publik untuk berpartisipasi aktif dalam

pengelolaan kinerja yang dilakukan instansi pemerintah. Publik menjadi lebih

kritis dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah, dan instansi

pemerintah pun akan lebih waspada dengan adanya transparansi.

41

2.11 Kebijakan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Dandi (2016) kebijakan akuntansi pemerintahan daerah adalah

prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan

akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran dan

pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta penyajian dalam laporan keuangan.

Para pemakai laporan keuangan membutuhkan informasi terkait kebijakan

pemilihan kebijakan akuntansi sebagai pertimbangan membuat penilaian, dan

keputusan keuangan, serta keputusan lain. Para pemakai laporan keuangan tidak

dapat membuat keputusan apabila laporan keuangan tidak mengungkapkan

dengan jelas kebijakan akuntansi apa yang dipilih dalam penyusunan laporan

keuangan.

Dalam penelitian ini, kebijakan akuntansi sangat relevan terkait dengan

aspek akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Kebijakan

akuntansi yang digunakan para pembuat laporan keuangan akan membantu para

pembaca laporan keuangan untuk memahami informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan. Apabila tidak ada pengungkapan kebijakan akuntansi

dalam komponen laporan keuangan maka akan berdampak pada kesalahpahaman

pembaca dalam mengidentifikasi laporan keuangan.

42

2.12 Hubungan Akuntansi Pemerintahan Dengan Akuntabilitas dan

Transparansi Pengelolaan Keuangan

Menurut Hadi dalam Erwinton dan Lastria (2013) hubungan antara

akuntabilitas dengan pelaporan keuangan yakni pemberian informasi keuangan

kepada stakeholder sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk

menilai pertanggungjawaban entitas pemerintah atas semua aktivitas yang

dilakukan, bukan hanya dari segi keuangan, dan dapat membantu pemakai laporan

keuangan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Harun dalam Erwinton dan Lastria (2013) penerapan akuntansi

berbasis akrual diyakini sebagai suatu teknologi informasi untuk menciptakan

transparansi yang lebih besar atas aktivitas entitas pemerintah. Menurut

Mardiasmo (2002) Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi pemerintah

bertujuan untuk menentuan cost of service dan charging for serive, yakni untuk

mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan

publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini

berbeda dengan tujuan sektor swasta yang berorientasi untuk memaksimalkan

laba.

2.13 Komunikasi

Menurut George (1980) ada beberapa variable yang mempengaruhi

keberhasilan proses implementasi, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi

kebijakan yang efektif merupakan peran dari para pelaksana kebijakan

mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini terkait proses penyampaian

informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.

43

Komunikasi memegang peranan penting dalam penerapan SAP berbasis

akrual. Hal ini sejalan dengan pendapat Warsino (2009) yang menyatakan bahwa

dengan adanya komunikasi yang baik, maka seluruh komponen dalam organisasi

akan dapat bekerja secara sistematis untuk mengingkatkan produktivitas

khususnya dalam pengelolaan keuangan.

2.14 Sumber Daya Manusia

Salah satu hal yang sangat berperan penting dalam proses penyusunan

laporan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah sumber daya manusia.

Menurut Ida Ayu Enny Kiranayanti (2016) sumber daya manusia adalah

seseorang atau individu yang memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan.

Salah satu hal yang sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan

keuangan pemerintah yang berkualitas adalah sumber daya manusia.

Menurut Soimah (2014) kegagalan yang dialamin oleh sumber daya

manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki

dampak pada output laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan

keuangan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari

pengertian diatas maka semakin baik kualitas sumber daya manusia maka semakin

baik pula kualitas laporan keaungan pemerintah daerah.

Mengingat sulitnya pembuatan laporan keuangan berbasis akrual

dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas, maka dari segi sumber daya manusia

harus memiliki kapasitas dan profesionalisme yang tinggi agar pemerintah daerah

mampu menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

44

2.15 Komitmen

Menurut Robbins & Judge (2002) komitmen organisasi adalah keadaan

seseorang memihak pada suatu organisasi, serta berniat untuk memelihara

keanggotanya dalam organisasi tersebut. Menurut Luthans (2012) komitmen

organisasi diartikan sebagai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota

organisasti tententu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan visi dan misi

organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

Dengan kata lain, komitmen organisasi merupakan sikap dari anggota organisasi

yang merefleksikan kesetiaan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana

anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan

keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.

2.16 Struktur Birokrasi

Menurut Robbins (1996) struktur organisasi memiliki tiga komponen,

yaitu:

1. Kompleksitas, kompleksitas merupakan tingkat pembagian kerja yang

ada di dalam suatu organisasi baik secara hirarki maupun unit-unit

organisasi yang tersebar luas secara geografis. Kompleksitas adalah

sejumlah perbedaan pekerjaan atau aktivitas fungsi yang dilaksanakan

oleh organisasi, semakin komplek suatu organisasi maka akan semakin

sulit dalam mengelola pekerjaan manajerial karena terdapat

ketidaksamaan dalam pekerjaan.

2. Formalisasi, ialah penggungaan peraturan dan prosedur yang tertulis

sebagai standarirasii operasi organisasi. Formalisasi mengacu pada

45

aturan-aturan, dan kebijakan-kebijakan perilaku yang diharapkan dan

dinyatakan dalam bentuk tertulis.

3. Sentralisasi, merupakan letak dari pusat pengambilan keputusan dalam

suatu organisasi. Sentralisasi mencakukp pada hal partisipasi dan

otonomi yang dalam praktiknya sulit untuk dikenali karena keputusan

dapat diubah oleh setiap individu dalam organisasi.

2.17 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan SAP Berbasis

Akrual. Peneliti mengambil penelitian terdahulu dari penelitian Indrawati (2017)

yang bertujuan untuk mengalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berbasis Akrual atas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo,

dimana Tahun Anggaran 2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Deskriptif Studi Kasus.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan SAP Basis Akrual atas

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo sudah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun, terdapat beberapa faktor

yang menjadikan Laporan Keuangan Kota Probolinggo belum sesuai dengan PP

Nomor 71 Tahun 2010 secara penuh. Diantaranya yaitu: terdapat kesalahan

pencatatan dalam Laporan Keuangan yang disajikan seperti Neraca, Laporan

Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Kurangnya

Tenaga Ahli Akuntansi dalam penanganan pada bidang Keuangan dan Pelaporan.

Diperlukan adanya pelatihan basis akrual terhadap semua OPD agar lebih terlatih

46

lagi dan memberikan pegetahuan yang cukup untuk penyajian Laporan Keuangan

selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan Syrienda Yanni, Hasan Basri (2018) yang

berjudul “Problematika Penerapa Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah Aceh Tengah” bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam

penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Kemudian

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah strategis yang dilakukan

pemerintah daerah dalam mengatas masalah penerapan akuntansi berbasis akrual

dengan mengambil studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Hasil penelitian

menunjukan bahwa dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada Pemda

Kabupaten Aceh Tengah telah didukung dengan adanya peraturan Bupaten Aceh

Tengah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem prosedur SAP Kabupaten Aceh

Tengah. Permasalahan yang terjadi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang

kurang memadai baik dari segi pengalaman maupun dari latarbelakang pendidikan

pada Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian langkah

strategis yang dilakukan Pemda Kabupaten Aceh Tengah dalam mengatasi

permasalahan SAP berbasis akrual melalui pelatihan khusus, pendanaan biaya

yang sudah dianggarkan dan teknologi dan sistem informasi yang mendukung.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiawati (2015) yang berjudul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Pada Pemerintah Daerah Kalimantan Barat menunjukan hasil bahwa yang paling

berperan dalam keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual di pemerintah

47

Kalimantan Barat, yaitu komitmen, sumber daya manusia yang berkualitas, dan

alat dukungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dandi (2016) yang berjudul Implementasi

Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada DPKAD

Kabupaten Sleman) menunjukan hasil bahwa DPKAD Kabupaten Sleman telah

menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat dari PP

Nomor 71 Tahun 2010. Penemuannya mengatakan bahwa dalam menjalankan

basis akrual, DPKAD Kabupaten Sleman menghadapi kendala yaitu, sumber daya

manusia, komitmen organisasi, IT, serta regulasi terkait akuntansi berbasis

akrual. Dan aspek yang mendukung keberhasilan dalam menjalankan SAP

berbasis akrual adalah membangun komitmen, pengembangan SDM, merumuskan

kebijakan akuntansi, dan sistem akuntansi yang berbasis teknologi.

Penelitian yang dilakukan Widiprana (2017) bertujuan untuk

mendeskripsikan implementasi kebijakan pelaporan pemerintah berbasis akrual

pada LKPP-KPPN Malang. Dengan Teori Implementasi Kebijakan dari Edrward

(1980) sebagai alat analisis faktor pendukung dan penghambat implementasi dari

internal KPPN Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan model penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian menujukan bahwa

dalam implementasi kebijakan, KPPN Malang melakukan langkah-langkah:

persiapan (pembentukan tim rekonsiliasi dan penyusun LKPP, sosialiasi

kebijakan), pengukuran (pencocokan saldo hasil rekonsiliasi dan lintas seksi

internal KPPN) dan pelaporan (penyajian laporan, analisa laporan dan penyusunan

CaLK). Faktor pendukung implementasi berasal dari komunikasi dan sumber daya

48

finansial, sedangkan faktor yang menjadi penghambat berasal dari sumber daya

manusia, sumber daya peralatan, disposisi dan struktur birokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tirta Yuningsih (2018) bertujuan untuk

mengetahui evaluasi dan tantangan Poltekkes Makassar dalam menerapkan

akuntansi berbasis akrual sebagai wujud pencapaian Good Governance. Penelitian

ini berlokasi di Politeknik Kesehatan yang berada di Kota Makassar dengan jenis

penelitian kualitatif, menggunakan teknik wawancara, studi pustaka, studi

dokumentasi, dan internet searching. Hasil penelitian menunjukan bahwa

penerapan SAP berabsis akrual di Poltekkes Makassar sudah cukup efektif. Hal

tersebut ditandai dengan penyusunan laproan keuangan yang telah sesuai dengan

peraturan pemerintah nomo 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah

berbasis akrual. Tantangan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual

ditinjau dari sistem pengendalian internal yang diterapkan di instansi tersebut

yaitu diantaranya lingkungan pengendalian yang mengatur tentang peningkatan

kompetensi SDM khsusnya dalam penerapan regulasi tersebut. Poltekkes

Makassar telah medukung perubahan SAP berasis akrual dengan adanya regulasi

yang jelas yakni sistem, prosedur, dan kebijakan akuntansi yang berhubungan

degnan pengelolaan keuangan. Sistem akuntansi dan IT serta kelengkapan saran

dan prasarana sudah tersedia dan memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Septia (2013) Penelitian dilakukan dengan

tujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi full accrual basic pada laporan

keuangan dinas pendidikan kabupaten kubu raya tahun 2011 jika mengacu pada

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan strategi-strategi apa yang dilakukan

49

Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dalam penerapan penyajian laporan

keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 serta faktor-

faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi

pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pendidikan

Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

deskriptif dengan objek penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada perbedaan jenis laporan keuangan yang

disajikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam penyajian laporan

keuangan dan perbedaan perlakuan untuk pos-pos yang diakrualkan seperti

belanja yang masih harus di bayar, belanja di bayar di muka, pendapatan yang

masih harus di terima, pendapatan di terima di muka, penyusutan dan penyisihan

piutang tak tertagih serta adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan

basis akrual dalam penyajian laporan keuangan yaitu kualitas sumber daya

manusia, informasi teknologi, komitmen dari organisasi, komunikasi antara

pemerintah pusat dan daerah serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi.

Kesimpulan dari penelitan-penelitan terdahulu yang telah dilakukan,

penelitian terkait implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual di

pemerintah daerah masih belum banyak dilakukan di Indonesia. Kebanyakan

penelitian yang sudah dilakukan hanya melihat dari sudut pandang kesiapan

pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan penelitian

yang dilakukan peneliti saat ini lebih melihat dalam sudut pandang kendala-

kendala apa saja yang terjadi atau kendala-kendala apa saja yang muncul ketika

50

SAP berbasis akrual ditetapkan mengingat tahun 2015 merupakan suatu

kewajiban bagi entitas pemerintah yang ada di Indonesia untuk menjalankan SAP

berbasis akrual. Mengingat baru tiga tahun semenjak tahun anggaran 2015 laporan

keuangan harus menggunakan basis akrual hingga saat ini bukanlah waktu yang

lama untuk menjadi acuan bahwa SAP berbasis akrual berhasil atau tidak dalam

pelaksanaannya.