BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 … · BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 ... evaluasi RKPD tahun 2013, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015

Pemerintah Kabupaten Probolinggo II / 1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013 menguraikan tentang hasil

evaluasi RKPD tahun 2013, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD

dan dokumen RKPD tahun berjalan (2014) sebagai bahan acuan. Sementara

itu capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang

kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan,

dan permasalahan pembangunan.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk

wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°40’ s/d 8°10’ Lintang

Selatan dan 111°50’ s/d 113°30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16

km², termasuk didalamnya kawasan Pulau Gili Ketapang dengan luas wilayah

0,6 km².

Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang

membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung

Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah kabupaten Probolinggo terletak

pada ketinggian 0 - 2500 m diatas permukaan laut, tanahnya berupa tanah

vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung

berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang

berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 - 2500 m diatas

permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada

ketinggian 150 - 750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke

Timur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok

untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat dan buah lainnya,

contoh di kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil.



2.1.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Luas wilayah kabupaten probolinggo lebih kurang 1.696,16 km², terdiri

atas :

a). Pemukiman : 147,74 km²

b). Persawahan : 373,13 km²

c). Tegal : 513,80 km²

d). Perkebunan : 32,81 km²

e). Hutan : 426,46 km²

f). Tambak/Kolam : 13,99 km²

g). Lain-lain : 188,23 km²

Sementara Luas wilayah kabupaten probolinggo ditinjau dari luas 24

kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.sebagai berikut :

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Per Kecamatan

No. Kecamatan Luas (Ha) Persen (%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Sukapura

Sumber

Kuripan

Bantaran

Leces

Tegalsiwalan

Banyuanyar

Tiris

Krucil

Gading

Pakuniran

Kota Anyar

Paiton

Besuk

Kraksaan

Krejengan

Pajarakan

Maron

Gending

Dringu

Wonomerto

10.208,53

14.188,13

6.674,76

4.212,83

3.680,97

4.173,56

4.569,63

16.566,69

20.252,66

14.684,64

11.385,00

4.258,00

5.327,94

3.503,63

3.779,75

3.442,84

2.134,35

5.139,27

3,.61,48

3.113,54

4.566,84

6,02

8,36

3,94

2,48

2,17

2,46

2,69

9,77

11,94

8,66

6,71

2,51

3,14

2,06

2,23

2,03

1,26

3,03

2,16

1,84

2,69



No. Kecamatan Luas (Ha) Persen (%)

22.

23.

24.

Lumbang

Tongas

Sumber Asih

9.271,00

7.795,20

3.025,41

5,46

4,61

1,78

Jumlah 169.616.65 100%

Sumber :Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2013

Letak geografis daerah berbatasan dengan :

- Utara : Selat Madura

- Timur : Kabupaten Situbondo

- Barat : Kabupaten Pasuruan

- Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember

Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota

Probolinggo.

2.1.1.2. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang

menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada

bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi

pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah

yang berbeda.

Sedangkan bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di

klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas

permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai

dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan

b) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan

laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan

Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan

c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan

laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan

Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro.

2.1.1.3. Hidrologi

Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten

Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km,

sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 km

saja.



Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut

sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim

kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali

sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus

sepanjang tahun.

Tabel 2.2

Sungai di Kabupaten Probolinggo

No. Nama Sungai Panjang Lebar Debit Air

Baku

Lahan

(Km) (M) (Minimum) (Ha)

1 K. Rondoningo 95,20 26,00 ± 200 3.36

2 K. Pandan Laras 43,50 26,00 ± 1.300 2.85

3 K. Kertosono 39,70 25,00 ± 100 570.00

4 K. Kandang Jati 8,00 8,00 ± 100 507.00

5 K. Besuk 13,20 8,00 ± 100-200 173.00

6 K. Jabung 20,50 8,00 ± 300 465.00

7 K. Pancarlagas 85,70 50,00 ± 200 3.30

8 K. Legundi 12,50 6,00 - -

9 K. Paiton 18,00 20,00 ± 100 454.00

10 K. Kresek 24,50 25,00 ± 100 786.00

11 K. Taman 24,10 12,00 ± 5-10 240.00

12 K. Curah Manjangan 5,00 9,00 ± 50 34.00

13 K. Klumprit 12,50 12,00 ± 50 53.00

14 K. Lumbang/Bayeman 17,50 13,00 ± 75 125.00

15 K. Blibis 20,00 15,00 - -

16 K. Blabo 10,00 10,00 ± 50 213.00

17 K. Besi 15,50 15,00 ± 5-10 183.00

18 K. Patalan 22,50 18,00 ± 50 72.00

19 K. Kedung Galeng 38,00 35,00 ± 100 564.00

20 K. Banyubiru 11,00 18,00 ± 300 697.00

21 K. Gending 20,00 20,00 ± 300 -

22 K. Klaseman 11,00 15,00 ± 100-200 -

23 K. Pekalen 35,10 35,00 ± 3.300 6.98

24 Afour Bujel 2,00 5,00 - -

25 K. Lawean 16,70 25,00 ± 200 369.00

Sumber : Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo



Selain sungai di Kabupaten Probolinggo juga terdapat danau/ranu yaitu

Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas dan Ranu Gedong yang

belum didayagunakan sebagaimana mestinya. Lokasi semua danau tersebut

berada di Kecamatan Tiris, sedang lokasi desanya dapat dilihat pada Tabel.

2.3. berikut :

Tabel. 2.3

Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo

No Nama Danau Luas

(Ha) Lokasi

1. Ranu Segaran* 30.000 Desa Segaran, Kec. Tiris

2. Ranu Agung*

Segaran Agung 20.813 Desa Ranuagung, Kec. Tiris

3.

Ranu Segaran

Duwas* 23.000 Desa Tlogoargo, Kec. Tiris

4. Ranu Merah* 18.000 Desa Andungsari, Kec. Tiris

5. Ranu Gedang* 10.000 Desa Andung Sari, Kec. Tiris

Ranu Citakan* - Desa Andung Sari, Kec. Tiris

Ranu Kembar* - Desa Andung Sari, Kec. Tiris

Ranu Bintaro* - Desa Andung Sari, Kec. Tiris

6. Danau Ronggojalu 2.5 Kecamatan Tegalsiwalan

Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2013

Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan

beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m.

Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat

dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor yang

merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m.

Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar,

sebagian untuk kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya

diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian

besar daerah mengalami kekeringan.

Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah

Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 %

kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 %

mempunyai kedalaman air tanah < 60 m.



2.1.1.3. Klimatologi

Seperti juga daerah tropis lainnya, iklim yang ada berupa iklim tropis

dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada

umumnya musim kemarau jatuh pada bulan Juli hingga bulan Oktober,

sedangkan musim hujan terjadi antara bulan November hingga bulan Juni.

Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai

dengan Maret. Curah hujan selama tahun 2013 berkisar antara 1.100–1.700

mm untuk dataran rendah, dan berkisar 1.700–5.700 mm untuk dataran

tinggi dengan rata-rata intensitas hujan sebesar 24,211 mm/hari. Jumlah

curah hujan rata-rata dalam setahun di Kabupaten Probolinggo sebesar 1.713

mm/tahun dengan hari hujan rata-rata 75.41 hari. Suhu udara beragam rata-

rata antara 27C hingga 32C pada bagian Utara, sedangkan di wilayah

pegunungan Argopuro dan Tengger, yaitu di Kecamatan Tiris, Krucil, Sumber

dan Sukapura suhu udaranya berkisar antara 5C hingga 15C.

2.1.1.4. Jenis Tanah

Jenis tanah penting untuk diketahui terutama usaha pengembangan

budidaya pertanian. Dilihat dari tekstur tanahnya, maka jenis tanah yang

mendominasi adalah tanah latosol yang berasal dari tanaman perkebunan,

sawah dan hutan tropika. Jenis tanah lainnya adalah alluvial, regosol, andosol,

mediteran dan gromossol.

2.1.1.5. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya

alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Klasifikasi kawasan

budidaya meliputi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, dengan

berbagai jenis peruntukan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha)

No Peruntukan Luas Persen

1. Hutan 55.796,68 32,89

2. Tegal 52.801,95 31,13

3. Sawah 38.509,00 22,70

4. Perkampungan/Permukiman 12.904,04 7,60

5. Perkebunan Swasta/Rakyat 2.009,30 1,18

6. Tanah Rusak/Padang Rumput 2.413,96 1,42



No Peruntukan Luas Persen

7. Tambak 1.320,06 0,77

8. Kebun Campur 1.186,57 0,69

9. Industri 866,56 0,51

10. Hutan Rakyat 625,32 0,37

11. Danau/Rawa 138,00 0,08

12. Lain-lain 1.045,36 0,66

Jumlah 169.616,80 100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

Dari tabel 2.4 terlihat bahwa peruntukan lahan di Kabupaten

Probolinggo didominasi oleh hutan (32,89 %), tegalan (31,13 %), serta

persawahan (22,70 %). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan

kawasan terbangunnya hanya meliputi 7,60 % dari seluruh luas lahan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Probolinggo Tahun

2010-2029, rencana peruntukan kawasan budidaya yang ditetapkan dapat

dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Luas Kawasan Budidaya (Ha)

No Kawasan Budidaya Luas Kawasan Persen

1. Kawasan Hutan Produksi 28.829,10 17,00

2. Kawasan Pertanian & Peternakan 40.081,07 23,63

3. Kawasan Perkebunan 38.649,00 22,79

4. Kawasan Perikanan 3.227,00 1,90

5. Kawasan Pariwisata 1.700,00 1,00

6. Kawasan Permukiman 18.248,00 10,76

7. Kawasan Perindustrian 3.272,00 1,93

8. Kawasan Pertambangan 10,00 0,01

9. Kawasan Khusus 1.550,00 0,91

10. Luas Kawasan Budidaya 135.566,17 79,93

Jumlah 169.616,80 100

Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

2.1.1.6. Kawasan Lindung

Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan yang

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup



yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta

budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan

adalah kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah

ditetapkan sesuai dengan arahan RTRW Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya

pemantapan kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan

melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada

umumnya. Perlindungan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka

margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah

pengungsian satwa. Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan

kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu

pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu

pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi

menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka

alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jenis kawasan lindung di

Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan dalam 5 tahun kedepan

antara lain kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan

sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo

sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Luas Kawasan Lindung

No Jenis Kawasan Lindung Luas Kawasan Persen

1. Kawasan Suaka Alam 5.859,50 16,25

2. Hutan Lindung 25.998,53 72,08

3. Sempadan Sungai 3.585,00 9,94

4. Sempadan Pantai 625,00 1,73

Jumlah 36.068,03 100

Sumber :RTRW Kabupaten Probolinggo

2.1.1.7. Kawasan Rawan Bencana

Penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi manusia dan

kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak

langsung oleh perbuatan manusia meliputi kawasan gerakan tanah, rawan

letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, dan rawan angin topan. Wilayah

rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan

atau mempunyai potensi bencana alam, seperti letusan gunung berapi, Angin



Gending, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Beberapa wilayah

rawan bencana di Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi diantaranya,

sebagai berikut:

aa.. LLeettuussaann GGuunnuunngg BBeerraappii

Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif

mempunyai potensi disamping sebagai obyek wisata, juga dapat

menimbulkan bencana letusan gunung berapi. Wilayah-wilayah yang masih

berada dalam jangkauan letusan gunung berapi seperti Kecamatan

Sukapura dan Kecamatan Sumber perlu mewaspadai aktifitas yang terjadi

di kawah Gunung Bromo.

Kabupaten Probolinggo memiliki 2 buah gunung berapi yang berpotensi

menimbulkan bencana yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan.

Gunung Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa

letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan

berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling

kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir. Ancaman hujan abu lebat tidak

lebih dari jarak 6 Km dari kawah Gunung Bromo.

bb.. GGeerraakkaann TTaannaahh ((LLoonnggssoorr))

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo berupa tanah

longsor terdapat di berbagai kecamatan. Wilayah yang peka terhadap

bahaya ini adalah wilayah yang memiliki tingkat erosi tinggi, kawasan

pantai dan tanah-tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan

yang mempunyai kelerengan tanah lebih dari 40 %. Berdasarkan Studi

identifikasi kawasan rawan bencana Kabupaten Probolinggo tahun 2007,

kawasan dengan tipologi gerakan tanah tertinggi adalah Kecamatan Gading,

Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Kota Anyar dan Tiris.

cc.. BBaannjjiirr

Kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai perlu

mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir. Demikian pula perluasan

kawasan permukiman di perkotaan akan mengurangi luas wilayah resapan

air, sehingga tanpa sistem drainase yang baik akan dapat menimbulkan

banjir. Wilayah yang potensial terhadap bahaya banjir adalah Perkotaan

Gending, Dringu, Kraksaan, Tongas, Sumberasih, Krejengan dan Kotaanyar.



dd.. DDaaeerraahh RRaawwaann AAbbrraassii PPaannttaaii

Kabupaten Probolinggo memiliki panjang kawasan pesisir sekitar

71,893 Km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga memiliki masalah

dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai.

Ada banyak faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami

abrasi, dari sekian faktor yang mempengaruhi ada satu faktor yang sangat

dominan yaitu ketahanan pantai itu sendiri dalam menghadapi gelombang

air laut. Ketahanan pantai akan tercipta dengan sendirinya jika ekosistem

di kawasan tersebut masih terjaga, salah satu ekosistem pantai yang

berperan penting dalam menciptakan ketahanan pantai adalah

keberadaaan hutan mangrove atau rawa di wilayah pantai tersebut.

Dari beberapa hal di atas, maka deliniasi kawasan rawan abrasi pantai

dicari dengan menganalisa kawasan pantai yang tidak mempunyai vegetasi

rawa atau mangrove di pesisirnya. Dari hasil analisa spasial pada peta tata

guna lahan didapatkan distribusi kawasan rawan abrasi pantai meliputi

Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Kraksaan, Gending, Pajarakan

dan Paiton.

Tabel 2.7

Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah

No. Kemiringan Luas Kawasan (Ha) Persen

1 0 - 2 % 48.070,55 28,34

2 2 – 15 % 41.721,36 24,59

3 15 – 40 % 20.968,52 12,36

4 > 40 % 58.856,22 34,69

Jumlah 169.616,65 100

Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2013 (Diolah)

Dari tabel 2.7 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan

tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %)

dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang

memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di

Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan

Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %).

2.1.1.8. Potensi pengembangan wilayah

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Probolinggo, penetapan kawasan

strategis Kabupaten Probolinggo dan skenario pengembangan wilayah, maka

ditetapkan rencana pengembangan kawasan strategis prioritas, yaitu:



a. Prioritas I : Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata, dan

Industri guna mendukung pengembangan wilayah barat.

Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat mempunyai potensi yang

besar karena terdapat beberapa kawasan strategis Kabupaten Probolinggo

antara lain:

Kawasan agropolitan bagian barat yang terdiri dari Kecamatan Tongas,

Lumbang, Sukapura, Sumber.

Jalur Pariwisata Nasional - Internasional Tanaman Nasional Bromo

Tengger Semeru,

Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tongas.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan

ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di

Kabupaten Probolinggo bagian barat merupakan prioritas I pengembangan.

Pengembangan kawasan strategis bagian barat ini diarahkan pada

pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata dan industri.

b. Prioritas II : Pengembangan Kawasan Strategis pada Sistem Perkotaan

Pendukung

Sistem perkotaan pendukung merupakan kawasan Perkotaan Kraksaan

dan kawasan pusat-pusat pelayanan. Pengembangan kawasan ini

merupakan prioritas pengembangan karena kawasan sistem perkotaan

pendukung ini fungsinya sebagai sentra-sentra pengembangan, simpul

distribusi pelayanan dan simpul penarik keterkaitan antar wilayah.

Pengembangan kawasan ini diarahkan sesuai dengan fungsi dan perannya

seperti telah dirumuskan rencana struktur ruang Kabupaten Probolinggo.

c. Prioritas III : Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata, dan

Industri guna mendukung pengembangan wilayah timur.

Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian timur mempunyai potensi

pengembangan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain:

Kawasan agropolitan bagian timur yang terdiri dari Kecamatan Tiris,

Krucil, Gading.

Kawasan wisata Pegunungan Argopuro/Dataran Tinggi Hyang, arung

jeram Sungai Pekalen,

Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Paiton.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan

ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di

Kabupaten Probolinggo bagian timur merupakan prioritas III



pengembangan. Sama halnya dengan kawasan bagian timur,

pengembangan kawasan strategis bagian timur ini diarah pada

pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata dan industri.

d. Prioritas IV: Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan

Selain potensi pertanian, industri dan pariwisata, Kabupaten Probolinggo

mempunyai potensi yang besar di sektor perikanan. Potensi perikanan

meliputi perikanan laut di sekitar laut Pantai Utara dan perikanan darat

berupa budidaya tambak. Potensi perikanan tersebut juga telah didukung

oleh sentra-sentra pengolahan tetapi potensi perikanan kurang

diperhatikan terutama untuk perikanan laut, sehingga kawasan perikanan

laut dan kawasan tambak di sekitar Pantai Utara banyak yang mengalami

alih fungsi ke industri, permukiman dan perdagangan. Oleh karena itu

pengembangan kawasan strategis minapolitan berupa pengembangan

sentra-sentra perikanan sangat diperlukan dan menjadi prioritas

pengembangan. Pengembangan kawasan strategis minapolitan meliputi:

Pengembangan kawasan tambak di sekitar Kecamatan Tongas,

Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.

Pengembangan kawasan budidaya laut tersebar di Kecamatan Tongas,

Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.

2.1.2 Aspek Demografi

Menurut hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo

Tahun 2013 tercatat 1.191.784 jiwa, yang tersebar di 24 kecamatan. Dengan

rincian jumlah laki-laki sebanyak 589.556 jiwa dan perempuan 602.228 jiwa.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Tiris

sebanyak 72.952 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk

paling sedikit adalah Kecamatan Sukapura yaitu sebanyak 20.588 jiwa

sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel. 2.8

Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo

berdasarkan hasil registrasi Tahun 2013

KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

SUKAPURA 10,176 10,412 20,588

SUMBER 12,996 13,348 26,344

KURIPAN 15,385 16,259 31,644

BANTARAN 21,486 22,711 44,197

LECES 29,894 30,389 60,283

BANYUANYAR 27,914 29,000 56,914

TIRIS 36,617 36,335 72,952

KRUCIL 30,502 29,763 60,265



GADING 27,167 27,456 54,623

PAKUNIRAN 22,664 23,346 46,010

KOTAANYAR 18,776 19,521 38,297

PAITON 34,343 34,236 68,579

BESUK 24,533 25,801 50,334

KRAKSAAN 34,692 35,233 69,925

KREJENGAN 20,467 20,987 41,454

PAJARAKAN 17,151 17,494 34,645

MARON 33,403 34,314 67,717

GENDING 21,306 21,707 43,013

DRINGU 27,340 27,311 54,651

TEGALSIWALAN 18,152 19,204 37,356

SUMBERASIH 32,154 32,518 64,672

WONOMERTO 22,551 23,255 45,806

TONGAS 33,967 35,047 69,014

LUMBANG 15,920 16,581 32,501

JUMLAH 589,556 602,228 1,191,784 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo bisa dilihat dari

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM)

di Kabupaten Probolinggo. Mengenai IPM di Kabupaten Probolinggo dapat

dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.9

Besarnya Nilai IPM dan Komponennya

Indeks 2010 2011 2012 2013**

Indeks Kesehatan 60,22 60.70 61,17 61,46

Indeks Pendidikan 64.98 66.52 66,82 67,15

Indeks Daya Beli 63.79 64.29 65,09 65,76

IPM 62.99 63.84 64,35 64,79

Sumber : BPS Propinsi Jatim ** Angka Sementara

Sedangkan mengenai sebaran rumah tangga miskin di Kabupaten Probolinggo

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Kabupaten Probolinggo

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012

KECAMATAN

Jumlah Rumah Tangga

JUMLAH Kelompok

1

Kelompok

2

Kelompok

3

SUKAPURA 806 761 724 2.291

SUMBER 1.670 1.389 1.377 4.436

KURIPAN 2.559 1.664 1.587 5.810

BANTARAN 1.629 1.873 2.518 6.020

LECES 1.571 1.964 3.141 6.676



KECAMATAN

Jumlah Rumah Tangga

JUMLAH Kelompok

1

Kelompok

2

Kelompok

3

TEGALSIWALAN 1.706 1.569 1.769 5.044

BANYUANYAR 3.393 2.825 2.647 8.865

TIRIS 4.855 3.899 3.936 12.690

KRUCIL 5.284 2.944 1.965 10.193

GADING 3.784 2.549 2.472 8.805

PAKUNIRAN 3.444 2.106 1.606 7.156

KOTAANYAR 4.401 1.748 1.217 7.366

PAITON 3.783 2.833 2.294 8.910

BESUK 3.178 2.710 2.782 8.670

KRAKSAAN 2.930 2.354 2.453 7.737

KREJENGAN 2.955 1.950 2.017 6.922

PAJARAKAN 1.537 1.370 1.588 4.495

MARON 4.543 3.631 3.157 11.331

GENDING 2.149 1.872 1.779 5.800

DRINGU 1.709 1.762 2.069 5.540

WONOMERTO 1.860 1.862 1.857 5.579

LUMBANG 1.896 1.807 2.170 5.873

TONGAS 4.001 3.385 3.409 10.795

SUMBERASIH 2.841 2.655 2.947 8.443

Jumlah Total 68.484 53.482 53.481 175.447

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir

ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, terdiri dari kondisi makro

ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial.

A. PDRB

Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir peningkatan PDRB

Kabupaten Probolinggo baik berdasarkan harga berlaku maupun harga

konstan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa

yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas dasar

harga berlaku dari sebesar Rp. 11,834.2 Milyar pada tahun 2008, pada

tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 13,196.2 Milyar, pada tahun 2010 sebesar

Rp. 14,896.3 Milyar, pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,761.96 Milyar, pada

tahun 2012 sebesar Rp. 18,865.23 Milyar dan pada tahun 2013 (angka

sementara) sebesar Rp. 21,368.68 Milyar. Kenaikan PDRB ini

mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara

makro khususnya produksi barang dan jasa mengalami peningkatan.

Pencapaian PDRB Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan cukup berhasil

seiring dengan usaha penguatan ekonomi rakyat melalui pembinaan

terhadap usaha kecil/wirausaha baru dan penguatan ekonomi melalui

sektor yang lain.



B. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo

dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, artinya kondisi

perekonomian di Kabupaten Probolinggo tetap dapat memberikan

pertumbuhan yang positif. Mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 tingkat

pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu sebesar 5,72% pada

tahun 2009, sedangkan pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang cukup

signifikan mencapai 6,19%. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Probolinggo tahun 2011 sebesar 6,23%, pada tahun 2012 sebesar 6,55%

dan pada tahun 2013 (angka sementara) sebesar 6,58%. Kondisi ini

tentunya cukup menggembirakan dan menandakan bahwa perkembangan

perekonomian di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah mulai kembali pada

jalur yang sesuai dengan harapan. Namun demikian masih diperlukan

upaya-upaya yang lebih baik di dalam upaya percepatan pertumbuhan

ekonomi di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi sejak 2009 -

2013 adalah sebagaimana pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.1

5.726.19 6.23

6.55 6.58

5.48

6.35.93

5.63

6.28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 2010 2011 2012 2013**

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kab.Probolinggo (%)

Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur ** Angka Sementara

C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting penting untuk

mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya

dengan kemajuan sektor ekonomi adalah PDRB per kapita yang



biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat.

Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga

Berlaku, karena PDRB Perkapita selain dipengaruhi faktor produksi juga

dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun demikian gambaran

tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan

ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh

inflasi sangat dominan baik dalam pembentukan PDRB maupun

pendapatan regional.

Adapun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun

2009 adalah sebesar Rp. 11.022.140,09,-, Tahun 2010 sebesar Rp.

12.336.674,37,- sedangkan pada Tahun 2011 PDRB Per Kapita Atas Dasar

Harga Berlaku sebesar Rp. 13.818.944,20,-, pada tahun 2012 sebesar Rp.

15.466.340,56,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 17.290.777,98,- (angka

sementara).

D. Laju Inflasi

Kabupaten Probolinggo cukup berhasil dalam menekan laju inflasi.

Pada tahun 2009 inflasi Kabupaten Probolinggo sebesar 5,48 kemudian

meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar 6,30% antara lain

diakibatkan oleh kondisi iklim ekstrim dan tidak menentu atau anomali

cuaca, kenaikan harga bahan makanan yang disebabkan banyaknya

kegagalan panen menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas.

Sedangkan pada tahun 2011 inflasi tercatat sebesar 5,93%, pada tahun

2012 sebesar 5,62 % dan pada tahun 2013 (angka sementara) 6,28 %.

Tabel 2.11

Inflasi Kabupaten Probolinggo 2009 – 2013 (%)

Sektor 2009 2010 2011 2012 2013**

PERTANIAN 6,74 6,43 8,28 8,47 6,64

PERTAMBANGAN DAN

PENGGALIAN 3,45 3,47 5,17 4,13 3,33

INDUSTRI PENGOLAHAN 6,34 8,41 6,52 6,49 5,69

LISTRIK, GAS DAN AIR

BERSIH 1,06 2,54 1,11 1,17 2,29

BANGUNAN 5,14 7,61 7,50 2,80 7,28

PERDAG, HOTEL,

RESTORAN 4,05 5,11 3,44 2,79 6,30

PENGANGKUTAN DAN

KOMUNIKASI 2,96 2,91 1,24 1,66 6,23

KEU. PERSEWAAN DAN

JASA PERUSH 4,25 5,05 4,66 4,88 5,71



JASA-JASA 6,20 4,97 5,32 5,38 4,41

INFLASI KAB.

PROBOLINGGO 5,48 6,30 5,93 5,62 6,28

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur * Angka Sementara

E. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan

alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap

pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.

Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif,

sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang

lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Data

kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;

2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;

3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk

memperbaiki posisi mereka.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo secara resmi

menggunakan data Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan

Individu yang merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial

(PPLS) Tahun 2011 oleh BPS Kabupaten Probolinggo. Angka RT Kelompok 1

(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan

10% terendah di Indonesia) sejumlah 68.484 KK, RT Kelompok 2 (Rumah

Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20%

terendah di Indonesia) sejumlah 53.482 KK dan RT Kelompok 3 (Rumah

Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21% - 30%

terendah di Indonesia) sejumlah 53.481 KK, sehingga jumlah RTS di

Kabupaten Probolinggo adalah 175.447 KK. Dokumen Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010

yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Probolinggo merekomendasikan

hal-hal sebagai berikut:

Tahap pertama (2010-2012) diprioritaskan pada sektor yang mampu

menjadi landasan dalam memerangi kemiskinan, peningkatan

kesempatan kerja, pengembangan layanan dan kualitas pendidikan,

pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas kesehatan.



Tahap kedua (2012-2014) diprioritaskan pada kegiatan peningkatan

kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan

kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat pada arus mikro,

pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, serta percepatan

pengembangan wilayah.

Tahap ketiga (2014-2015) dititikberatkan pada kegiatan yang bersifat

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun-tahun

sebelumnya.

Tabel 2.12

Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Probolinggo

Hasil Sensus Tahun 2008 – 2012

No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Penduduk Miskin (000)

305,07 280,10 276,60 259,23 245,88

2 Jumlah Penduduk Miskin (%)

29,23 27,69 25,22 23,48 22,1

3 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)

178.717 225.151 255.757 280.101 306.762

Sumber : BPS Jawa Timur ** Angka Sementara

Adapun jumlah pengangguran dan angkatan kerja di Kabupaten

Probolinggo pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13

TPT Kabupaten Probolinggo

No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013**

1 Pengangguran 15.686 12.190 18.218 12.356 20.211

2 Angkatan Kerja 604.247 603.228 569.592 623.537 608.278

3 TPT 2,60 2,02 3,20 1,98 3,32

Sumber : BPS Jatim ** Angka Sementara

F. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan

salah satu prioritas dalam mewujudkan stabilitas penyelenggaraan

pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat

terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa

aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan

masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan

kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh

aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan angka



kriminalitas pada tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 2.14. sebagai

berikut :

Tabel 2.14

Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Probolinggo

Tahun 2009 - 2013

NO Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 2013

1 Perjudian Kasus 93 121 80 55 86

2 Pembunuhan Kasus 4 9 5 7 4

3 Penipuan Kasus 45 44 75 48 61

4 Narkoba Kasus 31 39 36 - 37

5 Pencurian biasa Kasus 44 32 53 33 14

6 Penadahan Kasus 9 13 15 13 4

7 Penculikan Kasus - 0 0 - -

8 Ganda Uang Kasus - 0 1 - 3

9 Aniaya Biasa Kasus 5 79 70 125 17

10 Pemerasan Kasus 6 42 42 4 2

11 KDRT Kasus 15 13 30 27 26

12 C a b u l Kasus 1 7 6 6 2

13 Perkosaan Kasus 8 10 5 15 3

14 Perampasan Kasus 5 4 6 2 2

Jumlah Kasus 266 413 424 335 265 Sumber : Polres Probolinggo tahun 2013

Matrik mengenai gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian

kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun

terakhir ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat lainnya secara rinci

dapat diliihat pada tabel 2.15 berikut ini:

Tabel 2.15

Matrik Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Probolinggo tahun 2009 – 2013

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/

Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah

Capaian kinerja SKPD Penanggung

Jawab 2009 2010 2011 2012 2013

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1.1 PDRB ADHB 13,196,22

M

14.896,38

M 16.761,96

M

18.865,23

M

21.368,68

M **

BPS

1.2 Laju inflasi 5,48 6,30 5,93 5,63 6,28 ** BPS

1.3 PDRB per kapita 11,02 jt 12,34 jt 13,82 jt 15,47 jt 17,29 jt ** BPS

Fokus Kesejahteraan Sosial

1 Pendidikan

1.1 Angka melek huruf 77.97 82,06 81,73 82,94 85,94 Dinas Pendidikan



1.2 Angka rata-rata lama sekolah

(SD s/d SMA) 12,97 12,78 12,17 12,09 12,03 Dinas Pendidikan

1.3 Angka partisipasi kasar

1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI/Paket A 98,63 98,77 98,91 99,05 99,20 Dinas Pendidikan


SMP/MTs/Paket B 79,88 80,16 80,44 80,72 81,37 Dinas Pendidikan


SMA/SMK/MA/Paket C 51,75 52,11 52,47 52,83 53,47 Dinas Pendidikan

1.4 Angka Partisipasi Murni

1.4.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A 81,82 82,18 82,52 82,87 83,04 Dinas Pendidikan

1.4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B 66,42 67.69 67,96 68,23 69,37 Dinas Pendidikan

1.4.3 Angka Partisipasi Murni (APM))

SMA/SMK/MA/Paket C 27,37 28,09 28,97 29,05 31,58 Dinas Pendidikan

2 Kesehatan

2.1 Angka kelangsungan hidup bayi

per 1000 KH 993,53 987,31 988,29 987,57 988,96 Dinas Kesehatan

2.2 Angka usia harapan hidup 60,85 61,13 61,42 61,70 61,87 ** Dinas Kesehatan

2.3 Persentase balita gizi buruk 2,23 3,36 2,3 2,8 2,21 Dinas Kesehatan

3 Ketenagakerjaan

3.1 Rasio penduduk yang bekerja 0,974 0,979 0,968 0,980 0,967 Disnakertrans

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1 Kebudayaan

1.1 Jumlah Grup Kesenian 62 73 83 90 98 Disbudpar

1.2 Jumlah Gedung 0 0 0 0 3 Disbudpar

2 Olah raga

2.1 Jumlah klub olahraga 82 88 98 117 133 Kanpora

2.2. Jumlah gedung olahraga 1 1 1 1 1 Kanpora

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir ditinjau dari aspek

pelayanan umum, terdiri dari fokus urusan layanan kewenangan wajib dan

kewenangan pilihan pemerintah daerah, sesuai dengan SKPD yang mempunyai

tupoksi kewenangan masing-masing.

Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel

2.16 berikut ini:



Tabel 2.16 Data Gambaran Umum Kondisi Daerah

terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2009 – 2013

Aspek Pelayanan Umum

No



Daerah

Capaian kinerja SKPD

Penanggungjawab Satuan 2009 2010 2011 2012 2013

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Pelayanan Urusan Wajib

1 Pendidikan

1.1 Pendidikan dasar

1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/

penduduk usia sekolah % 119,45 119,20 119,18 119,25 119,47 Diknas

1.1.3 Rasio Guru terhadap murid 1:… 1:8 1:8 1:7 1:10 1:10 Diknas

1.1.4 Rasio guru/murid per kelas rata

rata 1:…. 22 21 23 24 23 Diknas

1.3 Fasilitas Pendidikan:

1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI

kondisi bangunan baik % 86,47 85,79 85,95 87,54 93,43 Diknas

1.3.2

Sekolah pendidikan SMP/MTs

dan SMA/SMK/MA kondisi

bangunan baik

% 70,69 71,44 71,69 71,94 72,19 Diknas

1.4 Pendidikan Anak Usia Dini

1.4.1 Rasio Juml Siswa Paud/Juml

Anak usia 2- 4 Tahun % 21,83 22,58 22,83 23,04 23,29 Diknas

1.5 Angka Putus Sekolah

1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS)

SD/MI % 0,051 0,09 0,02 0,041 0,06 Diknas


SMP/MTs % 2,24 2,11 0,023 1,93 0,16 Diknas


SMA/SMK/MA % 1,02 0,97 0,03 0,72 0,48 Diknas

1.6 Angka Kelulusan

1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 94,97 99,54 99,99 99,98 100 Diknas

1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 97,34 98,95 98,78 98,98 98,88 Diknas

1.6.3 Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA % 98,17 98,65 98,68 98,86 99,73 Diknas

1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari

SD/MI ke SMP/MTs % 80,21 80,73 91,85 92,17 95,71 Diknas

1.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 69,80 70,08 70,98 71,24 86,44 Diknas

1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi

S1/D-IV % 56,17 57,64 57,89 58,06 60,61 Diknas



2 Kesehatan

2.1 Rasio posyandu per satuan balita /1.000 13,55 14,43 14,43 14,43 14,43 Dinkes

2.2 Rasio puskesmas, poliklinik,

pustu per satuan penduduk /100.000 0,0121 0,0120 0,0121 0,0449 0,0450 Dinkes

2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan

penduduk /100.000 0,046 0,045 0,055 0,055 0,053 Dinkes

2.4 Rasio dokter per satuan

penduduk /100.000 0,057 0,063 0,05 0,05 0,05 Dinkes

2.5 Rasio tenaga medis per satuan

penduduk /100.000 0,073 0,085 0,087 0,087 0,087 Dinkes

2.6 Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani % 86,66 60,59 80,61 97,53 112,94 Dinkes

2.7

Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

% 94,68 97,50 97,37 87,23 87,11 Dinkes

2.8

Cakupan Desa/kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI)

% 91,52 95,45 92,73 98,79 97,88 Dinkes

2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 Dinkes

2.10

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

TBC BTA

% 81,62 73,38 85,27 80,12 72,65 Dinkes

2.11

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

DBD

% 100 100 100 100 100 Dinkes

2.12

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat

miskin

% 100 198,34 5,80 5,38 3,53 Dinkes

2.13 Cakupan kunjungan bayi % 89,66 93,81 97,19 96,77 98,25 Dinkes

3 Pekerjaan Umum

3.1 Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik % 82.44 68.26 74,62 73,10 77,07

DPU Bina

Marga

3.2 Rasio Jaringan Irigasi 22,50 22,50 - 18,67 18,67 DPU

Pengairan

3.3 Jumlah tempat ibadah Buah 9,927 9,579 9,925 9,945 9,930 Bagian Kesra

3.4 Persentase rumah tinggal

bersanitasi % 45% 45% 46% 52,45 55,59

DPU

Ciptakarya

3.5

Rasio tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan

penduduk

0,788 m3/th

0,86 m3/th 0,86

m3/th

0,86

m3/th 0,14 m3/th BLH

3.6 Rasio permukiman layak huni % 38% 38% 38% - - DPU Ciptakarya

3.7 Panjang jalan dilalui Roda 4 Km 785,819 785,819 785,819 785,819 785,819 DPU

Binamarga

3.8

Jalan Penghubung dari ibukota

kecamatan ke kawasan

pemukiman penduduk (minimal

dilalui roda 4)

km 86,972 92,836 91,230 86,635 109,188 DPU

Binamarga

3.9 Panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 90,42 86,38 90,56 89,76 -

DPU

Binamarga



3.10

Panjang jalan yang memiliki

trotoar dan drainase/saluran

pembuangan air ( minimal 1,5

m)

km 56,375 56,375 56,375 56,375 56,375 DPU

Binamarga

3.11

Sempadan jalan yang dipakai

pedagang kaki lima atau

bangunan rumah liar

km 4,791 5,312 6,342 7,858 - DPU

Binamarga

3.12 Sempadan sungai yang dipakai

bangunan liar % 0,054 0,052 0,051 0,051 0,050

DPU

Pengairan

3.13

Drainase dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak

tersumbat

km 12,124 15,233 18,671 23,575 - DPU

Binamarga

3.14 Luas irigasi Kabupaten dalam

kondisi baik % 92,00 92,00 92,00 92,00 92,30

DPU Pengairan

4 Perumahan

4.1 Rumah tangga pengguna air

bersih (PDAM) % 66,95 83,01 87,44 85,92 87,87

DPU

Ciptakarya

4.2 Rumah tangga pengguna listrik % 84,38 83,97 83,55 83,76 - DPU Ciptakarya

4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi % 45% 36% - 59,03 59,38 DPU Ciptakarya

4.4 Rumah layak huni % 65% 65% - 93,42 93,88 DPU Ciptakarya

5 Penataan Ruang

5.1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per

Satuan Luas Wilayah ber

HPL/HGB

% - - - 3,44 9,46 DPU

Ciptakarya

5.2 Rasio bangunan ber- IMB per

satuan bangunan 0,16 0,14 0,14 0,15 0,15

DPU

Ciptakarya

6 Perencanaan Pembangunan

6.1

Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD yg telah

ditetapkan dgn PERDA

Ada/Tida

k ADA ADA ADA ADA ADA Bappeda

6.2

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RPJMD yg telah

ditetapkan dgn

PERDA/PERKADA

Ada/Tida


6.3

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD yg telah

ditetapkan dgn PERKADA

Ada/Tida


6.4 Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD

Ada/Tida


7 Perhubungan

7.1 Rasio ijin trayek 747/jml

pnduduk

404/jml

pnduduk

250/jml

pnduduk

103/jml

pnduduk 111/jml

pnduduk

Dinas

Perhubungan

7.2 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 1.195 1.287 1.392 1.502 1.914 Dinas Perhubungan

7.3 Jumlah Pelabuhan

Laut/Udara/Terminal Bis Buah 3 3 3 3 3

Dinas

Perhubungan

7.4 Angkutan darat Buah 5.368 5.547 5.756 5.980 6.196 Dinas

Perhubungan

7.5 Kepemilikan KIR angkutan

umum Buah 1.195 1.287 1.392 1.502 1.914

Dinas

Perhubungan



7.6 Lama pengujian kelayakan

angkutan umum (KIR) Jam 15 menit 10 menit 10 menit 10 menit 15 menit

Dinas

Perhubungan

7.7 Biaya pengujian kelayakan

angkutan umum Rp 41.000 41.000 41.000 41.000 90,000

Dinas

Perhubungan

7.8 Pemasangan Rambu-rambu % 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Perhubungan

8 Lingkungan Hidup

8.1 Persentase penanganan sampah % 0,788 1.38 1,58 1,58 0,37 BLH

8.2 Persentase Penduduk berakses

air minum % 11,222 11,819 - - -

PU Cipta Karya

8.3 Pencemaran status mutu air 40 59,10 82,60 83,3 32 BLH

8.4 Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan amdal. % 100 100 100 100 100 BLH

8.5 Tempat pembuangan sampah

(TPS) per satuan penduduk 0.60 0,77 0.8 0,78 0,04 BLH

8.6 Penegakan hukum lingkungan % 100 100 85 66,6 100 BLH

9 Pertanahan

9.1 Penyelesaian izin lokasi % 100 100 100 100 100 Kantor

Perijinan

10 Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1 Rasio bayi (penerbitan) berakte

kelahiran Org 47,207 19,700 11,901 11,642 17,518

Dispenduk

capil

10.2 Kepemilikan (penerbitan) KTP % 20,78 13,18 12,62 77,79 88,68 Dispenduk

capil

10.3 Ketersediaan database

kependudukan skala kabupaten Ada/Tida

k Ada Ada Ada Ada Ada

Dispenduk

capil

11 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

11.1

Persentase partisipasi

perempuan di lembaga

pemerintah

% 3,939 3,939 3,939 14,5 14,7 BPP & KB

11.2 Partisipasi perempuan di

lembaga swasta % 29,6 32,7 35,6 37,9 38,6 BPP & KB

11.3 Rasio KDRT % 0,81 0,81 1,11 1,58 1,33 BPP & KB

11.4 Persentase jumlah tenaga kerja

dibawah umur % 3,04 3,07 3,07 3,09 2,85 BPP & KB

11.5 Partisipasi angkatan kerja

perempuan % 27 19,61 16,65 21,04 22,5 BPP & KB

11.6

Penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan

% 65 77 96 96 96 BPP & KB

12 Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

12.1 Rata-rata jumlah anak per

keluarga % 79,68 110,78 105,82 80,96 81,22 BPP & KB

12.2 Rasio akseptor KB % 14,76 14,76 17,20 16,74 16,67 BPP & KB

12.3 Cakupan peserta KB aktif % 72,94 72,95 75,64 73,39 75,54 BPP & KB



12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I % 54,64 54,64 59,27 47,92 57,99 BPP & KB

13 Sosial

13.1

Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi

67 82 96 102 122 Dinsos

13.2 Total PMKS (yg memperoleh

bantuan sosial) 3% 3,47% 3,62% 3,71% 17,20% Dinsos

13.3 Penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial 0,0042 0,0059 0,0058 0,0058 0,18 Dinsos

14 Ketenagakerjaan

14.1 Angka angkatan kerja Jiwa 604.247 603.228 569.592 623.537 608.278 Disnakertrans

14.2 Tingkat partisipasi angkatan

kerja % 74,08 73,28 70,02 75,31 72,84 Disnakertrans

14.3 Pencari kerja yang terdaftar Jiwa 7,138 3,657 3,445 3,025 3.677 Disnakertrans

14.4 Tingkat pengangguran terbuka % 2,60 2,02 3,20 1,98 3,32 Disnakertrans

14.5 Keselamatan dan Perlindungan % - 24,79 32,34 33,66 9 Disnakertrans

15 Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah

15.1 Persentase koperasi aktif % 37 50 64,70 70,50 75 Dinkop dan

UKM

15.3 Usaha Mikro dan Kecil % 4,81 4,90 5,10 5,60 6 Dinkop dan

UKM

16 Penanaman Modal

16.1 Jumlah investor berskala

nasional (PMDN/PMA) 22 21 22 12 15

Kantor

Perijinan dan Penanaman Modal

16.2 Jumlah nilai investasi berskala

nasional (PMDN/PMA) 52.840 M 52.921 M 52.936 M 53.751 M 90.342 M

Kantor

Perijinan dan Penanaman Modal

17 Kebudayaan

17.1 Penyelenggaraan festival seni

dan budaya Kali 8 12 17 19 20 Disbudpar

17.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar

Budaya yang dilestarikan Buah 0 0 0 0 3 Disbudpar

18 Kepemudaan dan Olahraga

18.1 Jumlah organisasi pemuda 1.057 1.081 1.096 1.014 1.042 Kanpora

18.2 Jumlah organisasi olahraga

(kab/kecamatan) 63 63 63 66 66 Kanpora

18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan 10 10 10 10 11 Kanpora

18.6 Lapangan olahraga 64 65 65 65 24 Kanpora

19 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

19.1

Kegiatan pembinaan terhadap

LSM, Ormas dan OKP (jumlah

orsospol)

1 1 4 4 4 Bakesbangpol

19.2 Kegiatan Pembinaan Politik

Daerah 18 19 2 2 2 Bakesbangpol



20

Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja

per 10.000 penduduk Rasio 1.91 2.22 3.46 3,35 3,22

Kantor Satpol

PP

20.2 Jumlah Linmas Orang 15.869 15.439 15.990 18.584 13.615 Bakesbangpol

20.3 Rasio Pos Siskamling per jumlah

desa/kelurahan Rasio 15,27 14,62 14,62 14,1 17,83 Bakesbangpol

20.4 Pertumbuhan ekonomi % 5.72 6.19 6,23 6,55 6,58 Bid. Ekonomi

Bappeda

20.5 Kemiskinan (RTM) KK 112.095 112.095 112.095 - - Bid. Ekonomi

Bappeda

20.6

Sistem informasi Pelayanan

Perijinan dan adiministrasi

pemerintah

Ada/Tdk Ada Ada Ada Ada Ada

Kantor

Perijinan dan

Penanaman

Modal

20.7 Penegakan PERDA % 100 100 100 100 100 Kantor Satpol

PP

20.8

Petugas Perlindungan

Masyarakat (Linmas) di

Kabupaten

Orang 15.869 15.439 15.990 18.584 13.615 Bakesbangpol

20.9 Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten % - 10,39 10,39 10,39 20,78

Kantor Satpol PP

20.10

Cakupan sarana prasarana

perkantoran pemerintahan desa

yang baik

% 92.30 97.23 97.23 97.5 97.5 Bagian

Pemerintahan

20.11 Sistim Informasi Manajemen

Pemda Ada/Tdk Ada Ada Ada Ada Ada

Bagian

Kominfo

21 Ketahanan Pangan

21.1 Ketersediaan pangan utama Ton 173,287 177,053 179,498 183,802 191,391 BKP & PPP

22 Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

22.1 LPM Berprestasi Klp 3 3 3 3 3 Bapemas

22. Kelompok LPM Klp 330 330 330 330 330 Bapemas

22.2 PKK aktif % 100 100 100 100 100 Bapemas

22.3 Posyandu aktif % 100 100 100 100 100 Bapemas

22.4 Kader Posyandu Aktif % 88 88 93,13 93,13 93,13 Bapemas

22.5

Swadaya Masyarakat terhadap

Program pemberdayaan

masyarakat

% 10,26 10,49 10,53 10,67 10,70 Bapemas

23 Statistik

23.1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada/Tida

k ADA ADA ADA ADA ADA

Bid. Dalap

Bappeda

23.2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada/Tida

k ADA ADA ADA ADA ADA

Bid. Dalap

Bappeda

24 Kearsipan

24.1 Pengelolaan arsip secara baku/

Laporan data Kearsipan (SKPD) % 55 68 73 76 81

Kantor Arsip

daerah

24.2 Peningkatan SDM pengelola

kearsipan (SKPD) orang 30 48 77 82 85

Kantor Arsip

daerah



25 Komunikasi dan Informatika

25.1 Jumlah surat kabar

nasional/lokal Buah 10 10 10 12 12

Bagian

Kominfo

25.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Buah 14 12 9 11 11 Bagian Kominfo

25.3 Web site milik pemerintah

daerah Buah 1 1 1 1 1

Bagian Kominfo

25.4 Pameran/expo Kali 1 1 1 1 1 Bagian Kominfo

26 Perpustakaan

26.1 Jumlah perpustakaan

(sekolah/Ponpes/Desa) Buah 132 227 259 265 257

Kantor Perpustakaan daerah

26.2 Jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun Orang 47.037 62.789 31.463 10.035 9.023


26.3 Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah Buku 5.350 3.229 2.426 2.366 2.646


Fokus Layanan Urusan Pilihan

1 Pertanian

1.1

Produktivitas padi atau bahan

pangan utama lokal lainnya per

hektar

% 56,83 56,50 51,40 55,00 54,03 Diperta/Dibu

nhut

1.2

Kontribusi sektor

pertanian/perkebunan terhadap

PDRB ADHK

% 36,10 35,09 33,77 32,49 31,25** Diperta/Dibu

nhut

1.3 Kontribusi sektor pertanian

(palawija) terhadap PDRB ADHK % 21,56 20,71 19,78 18,86 17,95**

Diperta/Dibu

nhut

1.4

Kontribusi sektor perkebunan

(tanaman keras) terhadap PDRB

ADHK

% 4.34 4,25 4,10 3,99 3,73** Dibunhut

1.5 Kontribusi sektor peternakan

terhadap PDRB ADHK % 4,23 4,21 4,08 3.45 3,82** Disnak

1.6 Cakupan bina kelompok petani % 39.40 42.68 57.30 - 23 Diperta

2 Kahutanan

2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan

kritis % 6.06 9.79 49.10 25,00 10 Disbunhut

2.3 Kontribusi sektor kehutanan

terhadap PDRB ADHK % 1,16 1,12 1,08 1,11 1,04** Disbunhut

3 ESDM

3.1 Pertambangan tanpa ijin % 15 45 38 55 0 PU Pengairan

4 Pariwisata

4.1 Kunjungan wisata Orang 76.840 87.028 183.979 194.940 270.258 Disbudpar

4.2 Kontribusi sektor pariwisata

(hotel) terhadap PDRB ADHK % 0.41 0.41 0.41 0.43 0,47** Disbudpar

5 Kelautan dan Perikanan

5.1 Produksi perikanan % 100,19 102,01 100,93 103,19 104,84 Dinas

Perikanan dan Kelautan



5.2 Konsumsi ikan kg/kapita

/th 17,91 18,23 18,75 19,13 19,34

Dinas Perikanan dan Kelautan

5.3 Cakupan bina kelompok nelayan % 33,33 37,50 68,00 39,34 31,34 Dinas

Perikanan dan Kelautan

5.4 Produksi perikanan kelompok

nelayan % 9,6 9,5 12,10 13,90 3,5

Dinas Perikanan dan Kelautan

6 Perdagangan

6.1 Kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB ADHK % 20,9 21,78 22,56 24,84 24,03** Disperindag

6.2 Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal 0.8 0.9 0.9 0.9 0.98 Disperindag

7 Perindustrian

7.1 Kontribusi sektor Industri

terhadap PDRB ADHK % 18.25 17.98 18.01 19.23 18,17** Disperindag

7.2 Pertumbuhan Industri. % 4.18 4.17 4.65 6.41 7.06 Disperindag

7.4 Cakupan bina kelompok

pengrajin 0.8 0.10 0.12 0.12 0.18 Disperindag

8 Ketransmigrasian

8.1 Transmigran swakarsa % 0 71,03 0 0 0 Disnakertrans

2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir ditinjau dari aspek

daya saing daerah, terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas

wilayah, iklim investasi dan sumberdaya manusia. Data dari matrik gambaran

pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.17. berikut ini:

Tabel 2.17

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Probolinggo tahun 2009 – 2013 Aspek Daya Saing Daerah

No



Daerah

Capaian kinerja SKPD

penanggungjawab 2009 2010 2011 2012 2013

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1.1 Pengeluaran konsumsi rumah

tangga per kapita 54,22 58,58 57,56 55,59 - BPS

1.2 Pengeluaran konsumsi non

pangan perkapita 45,78 41,42 42,44 44,41 - BPS



2 Pertanian

2.1 Nilai tukar petani 98,19 98,74 102,62 103,28 104,85 Diperta

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

1 Perhubungan

1.1 Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan 0,175 0,108 0,192 0,175 0,160 Dinas Perhubungan

1.2

Jumlah orang/barang melalui

dermaga/bandara/ terminal per

tahun

53.220 58.100 38.100 38.750 39.100 Dinas Perhubungan

2 Penataan Ruang

2.1 Ketaatan terhadap RTRW 100 100 100 100 100 DPU CIPTA KARYA

2.2 Luas wilayah produktif 139,079.

8 139,079.8 139,079.8

139,079.

8 139,079.8 Disperta

2.3 Luas wilayah industri 79.006 79.006 79.006 79.006 - DPU CIPTA KARYA

2.4 Luas wilayah kebanjiran 1.461,07 1.461,07 1.461,07 1.461,07 - DPU PENGAIRAN

2.5 Luas wilayah perkotaan 4.715,23 4.715,23 4.715,23 4.715,23 4.715,23 DPU CIPTA KARYA


Persandian

3.3

3.3.1

Jenis, kelas, dan jumlah

Restoran 5 7 2 14 13 Dispenda

3.3.2 Rumah Makan 76 60 69 55 31 Dispenda

3.4 Jenis, kelas, dan jumlah

penginapan/ hotel

3.4.1 Hotel Melati Satu 2 2 10 12 10 Dispenda

3.4.2 Hotel Melati Dua 4 4 4 5 4 Dispenda

3.4.3 Hotel Melati Tiga 10 11 2 3 4 Dispenda

3.5 Jenis, Kelas Jumlah Reklame

3.5.1 Reklame Papan / Billboard /

Videotron / Megatron 303 290 269 321 324 Dispenda

3.5.2 Reklame Kain 92 98 85 67 84 Dispenda

3.6 Jenis dan Jumlah Air Tanah

3.6.1 Air Tanah - - 70 80 90 Dispenda

3.7 Jenis dan Jumlah Parkir

3.7.1 Parkir 8 8 9 11 12 Dispenda

3.8 Jenis dan Jumlah Hiburan

3.8.1 Hiburan Permanen 8 8 11 11 13 Dispenda

3.8.2 Hiburan Insidentil 42 50 19 21 46 Dispenda

4 Lingkungan Hidup

4.1 Persentase Rumah Tangga (RT)

yang menggunakan air bersih 66,95 83,01 87,44 67,61 70,52 PU Ciptakarya

5 Komunikasi dan Informatika

5.1 Rasio ketersediaan daya listrik 1 :

3.188,8

1 :

1.274,37

1 :

1.154,7 - - PLN



5.2 Persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik 84,38 83,97 83,55 83,76 - PLN

Fokus Iklim Berinvestasi


Persandian

1.4 Jumlah dan macam pajak dan

retribusi daerah

1.4.1 Pajak Daerah 6 7 7 9 9 Dispenda

1.4.2 Retribusi Daerah 26 26 23 29 29 Dispenda

1.5 Jumlah Perda yang

mendukung iklim usaha 1 3 4 4 5

Kantor Perijinan dan

Penanaman Modal

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

Guna mengetahui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

2013, maka berikut adalah kesimpulan hasil evaluasi program dan kegiatan

berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten

Probolinggo Tahun 2013, yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi

Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

a. Pertanian

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian pada tahun 2012 menunjukkan

bahwa jumlah produksi padi naik dibandingkan tahun 2011 mencapai

316.423 ton sedangkan sebelumnya hanya 309.069 ton atau naik 2,38%.

Pada tahun 2013 jumlah produksi padi mencapai 329.391 ton atau naik

4,10% dari tahun 2012.

Produksi jagung tahun 2012 mencapai 322.921 ton atau naik 0,73% dari

tahun 2011 dan pada tahun 2013 produksi jagung mencapai 294.977

ton atau turun 8,65%.

Sedangkan untuk produksi kedelai cenderung turun dari tahun ke tahun

dimana produksi tahun 2012 mencapai 634 ton atau turun 28,92%

dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 892 ton dan pada

tahun 2013 juga turun 47,79% atau menjadi 331 ton.

Untuk produksi ubi kayu juga cenderung turun dari tahun ke tahun

dimana produksi tahun 2012 mencapai 117.888 ton atau turun 0,87%

dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 118.918 ton dan pada

tahun 2013 juga turun 0,66% atau menjadi 117.111 ton.

Produksi jagung, kedelai dan ubi kayu cenderung menurun setiap

tahunnya dikarenakan kalah bersaing dengan padi sehingga banyak

petani yang beralih menanam padi dan juga karena anomali cuaca.



Manfaat kegiatan telah dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat

luas yaitu ketersediaan bahan makanan pokok, harga jual ditingkat

petani relatif stabil, meningkatnya pola konsumsi masyarakat,

meningkatnya kelembagaan petani serta pengetahuan dan keterampilan

petani.

b. Peternakan

Pada tahun 2013, menurut data Dinas Peternakan Kabupaten

Probolinggo menunjukkan bahwa pencapaian produksi dan produktifitas

ternak sangat berhasil. Hal ini dapat ditunjukkan indikator sasaran atau

target yang telah ditetapkan secara signifikan dapat dicapai diantaranya:

peningkatan produksi telur dari 1.300.122 ton menjadi 1.346.858 ton

(naik 3,59%), susu dari 9.967.424 liter menjadi 8.990.075 liter (turun

9,81%), daging dari 5.949.249 kg menjadi 3.971.620 kg (turun 33,24%),

sapi potong dari 296.867 ekor menjadi 239.564 ekor (turun 19,30%),

sapi perah dari 8.888 ekor menjadi 7.399 ekor (turun 16,75%), kambing

dari 47.141 ekor menjadi 48.812 ekor (naik 3,54%) dan domba dari

73.178 ekor menjadi 65.405 ekor (turun 10,62%), ayam buras dari

998.115 ekor menjadi 987.968 ekor (turun 1,02%) serta ayam ras dari

487.634 ekor menjadi 476.683 ekor (turun 2,25%).

c. Perikanan

Pada tahun 2013 terjadi kenaikan produksi sebesar 22,02% dari

3.882,43 ton menjadi 4.737,33 ton pada produksi perikanan air payau

bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk produksi

perikanan air tawar naik 4,12% dari 437,91 ton menjadi 455,56 ton dari

tahun sebelumnya. Sedangkan untuk produksi budidaya laut mengalami

penurunan sebesar 15,77 % dari 317,09 ton menjadi 267,64 ton dari

tahun sebelumnya. Pada produksi pengolahan naik sebesar 1,71% dari

3.444,28 ton menjadi 3.503,17 ton. Untuk produksi penangkapan laut

meningkat sebesar 0,8% dari 9.588,4 ton menjadi 9.665,2 ton

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk konsumsi ikan

perkapita naik sebesar 1,52% dari 19,13 kg/kapita/tahun menjadi 19,42

kg/kapita/tahun.

Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari

berbagai indikator adalah :

- Pembinaan dan pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan

petani.



- Bantuan modal usaha bagi kelompok lumbung pangan.

- Mengadakan penelitian tentang pola konsumsi pangan masyarakat

untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

- Mengadakan penelitian untuk penyusunan perumusan kebijakan

penanganan daerah rawan pangan dengan penerapan Sistem Desa

Mandiri Pangan.

- Memasyarakatkan pemanfaatan bahan pangan lokal non beras baik

untuk konsumsi sendiri maupun untuk pengembangan usaha.

- Memasyarakatkan penganekaragaman menu berbasis 3B (Beragam,

bergisi, dan Berimbang) untuk menuju hidup sehat dan berkualitas.

- Sosialisasi pola pangan berbasis 3 B (beragam, bergizi dan berimbang)

dan diversifikasi pangan.

- Perlu adanya terapan teknologi baik melalui sosialisasi maupun

bantuan langsung mesin-mesin pengolahan tanah, irigasi dan

pengolahan produksi (pasca panen) dalam rangka peningkatan

mutu/kualitas bahan baku.

- Perlunya Peningkatan SDM Penyuluh baik kuantitas maupun

kualitasnya.

2. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Otimalisasi Sektor

Riil

a. Volume Usaha Koperasi

Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM), maka dalam lima tahun akan ditingkatkan melalui fasilitasi

promosi, pelatihan, teknologi produksi, pusat informasi dan perijinan

yang didukung dengan fasilitasi permodalan bekerja sama dengan

lembaga keuangan. Khusus untuk Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi

UMKM dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, volume usaha koperasi

pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp 228.693.000.000,00.

Revitalisasi pasar daerah yang mencakup rehabilitasi,

pemeliharaan, perawatan kebersihan, kualitas sarana prasarana,

keamanan dan ketertiban terus dilakukan sehingga dalam lima tahun

ke depan pasar daerah yang ada dapat melayani masyarakat lebih

profesional.

b. Nilai Investasi Sektor Industri.

Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu daerah

adalah nilai investasi industri, dengan melaksanakan program dan



kegiatan dalam rangka peningkatan investasi dimaksud, pada tahun

2013 nilai investasi sektor industri di Kabupaten Probolinggo mencapai

$ 9.026.365.000 dan Rp. 868.312.900.000. Selanjutnya tujuan

pembangunan ini akan dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang

tergabung dalam fungsi ekonomi, serta pariwisata dan budaya.

3. Sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan

Investasi.

Dalam hal peningkatan rasio jalan yang baik pada tahun 2013

belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena baru tercapai

98%, sedangkan untuk jembatan yang baik melampaui target yang

ditetapkan yaitu 103 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yaitu

keterbatasan dana dan kondisi iklim (bencana) yang merupakan salah satu

faktor belum tercapainya target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2013 Dinas PU Bina Marga telah dapat mengurangi

kondisi jalan rusak menjadi kondisi jalan sedang melalui kegiatan

pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Sedangkan untuk Dinas PU Pengairan pada tahun 2013 untuk

beberapa indikator telah berhasil mencapai target yang ditentukan bahkan

melampaui, yaitu jaringan irigasi utama sebesar 100 % dan perbaikan

sungai mencapai 109 %. Untuk jaringan irigasi pedesaan mengalami

penurunan sebesar 8,58 %.

Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan

datang dari berbagai indikator adalah :

- Melaksanakan penjadwalan pelaksanaan proyek sedini mungkin dalam

setiap tahun anggaran dan memacu pelaksanaan proyek yang berlokasi

pada dataran tinggi guna mengantisipasi datangnya musim penghujan

dan mengkoordinasikan kepada instansi yang terkait untuk melakukan

pembinaan terhadap pelaksanan pekerjaan.

- Melaksanakan pengawasan dengan menggunakan jasa konsultan

pengawas guna lebih mengefektifkan peningkatan kualitas pelaksanaan

proyek.

- Melibatkan dan meningkatkan SDM dengan dibekali lebih dahulu diklat-

diklat/kursus-kursus yang ditujukan pada peningkatan profesionalisme

sumber daya manusia.

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani / HIPPA / GHIPPA



dalam hal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta

pengenalan/pemahaman bangunan irigasi dengan mengikut sertakan

dalam program diklat/ kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Pengairan. Selain itu memberikan himbauan agar

masyarakat ikut berpartisipasi dalam memelihara bangunan dan saluran

irigasi.

4. Sasaran Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana

Pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil karena beberapa

indikator sasaran telah melampaui target yg ditetapkan, diantaranya

peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran air yang mencapai 138 %,

peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran udara mencapai 116 %,

peningkatan rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

mencapai 101%.

Pencapaian terus dipertahankan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- Membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan

instansi terkait untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

melalui CSR perusahaan.

- Mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam melalui perijinan

dan pengawasan.

- Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk

melakukan pengawasan sosial.

- Meningkatkan responsibilitas aparat Pemerintah Kabupaten terhadap

laporan/pengaduan masyarakat dalam melaporkan terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam waktu 24 jam.

- Upaya pencegahan dampak lingkungan hidup, melalui penaatan

perijinan bidang lingkungan hidup dan Penyusunan dokumen

pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL/ UKL dan UPL).

- Upaya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, melalui

penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan pemantauan

pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

- Upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup, meliputi Penyelamatan

sumber mata air dan Pemulihan ekosistem pantai.

- Upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan

hidup, melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur,

Pembinaan perusahaan dan Pembinaan kepada masyarakat.



5. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Sosial Keagamaan

dan Kesehatan.

a. Persentase penurunan kematian bayi adalah sebesar 19,23 % dimana

pada tahun 2012 adalah 12,43 per 1.000 kelahiran dan pada tahun

2013 kematian bayi mencapai 10,04 per 1.000 kelahiran.

b. Angka kematian ibu 81,07 per 100.000 KH (2012) menjadi 65,92 per

100.000 KH (2013) atau turun 18,69%.

c. Penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan belum

berhasil mencapai target pada tahun 2013 yaitu dari 60 % hanya

tercapai 26,2 %.

d. Angka Pemanfaatan tempat tidur dalam satuan waktu tertentu (BOR) di

RSUD Waluyo Jati Kraksaan realisasi tahun 2013 adalah sebanyak

61,63 % meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 57,57 %.

Sedangkan di RSUD Tongas realisasi tahun 2013 adalah sebanyak

31,68 % turun dari tahun 2012 yang mencapai 38,96 %.

e. Rata-rata Lama Dirawat atau ALOS di RSUD Waluyo Jati Kraksaan

realisasi tahun 2013 adalah sebanyak 3,06 hari turun dari tahun 2012

yang mencapai 3,19 hari. Sedangkan di RSUD Tongas realisasi tahun

2013 adalah sebanyak 3,30 hari turun dari tahun 2012 yang mencapai

3,35 hari.

f. Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) di RSUD Waluyo Jati

Kraksaan menunjukkan bahwa realisasi tahun 2013 adalah sebanyak

72,88 kali meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 66,03 kali.


40,49 kali meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 40 kali.

g. Angka Kematian Bersih (Netto Death Rate/NDR) di RSUD Waluyo Jati

Kraksaan pada tahun 2013 adalah 13,31 promil (standar Depkes tahun

2005 : ≤ 25 promil) turun dari tahun 2012 yang mencapai 15,02

promil. Sedangkan di RSUD Tongas realisasi tahun 2013 adalah

sebanyak 12,20 promil turun dari tahun 2012 yang mencapai 22,38

promil.

h. Angka Kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR) di RSUD Waluyo Jati

Kraksaan pada tahun 2013 adalah 32,53 promil (standar Depkes Tahun

2005 ≤ 45 promil) turun dari tahun 2012 yang mencapai 34,60 promil.


17,08 promil meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 10,03 promil.



i. PUS yang menjadi peserta KB aktif tercapai dari target 70% menjadi

97,8% atau tercapai 104,84%.

j. Persentase jumlah perempuan terlatih pada tahun 2012 adalah 100%.

Dimana rata-rata yang direncanakan ikut pelatihan adalah 30 orang

dan yang terealisasi untuk dilatih adalah 30 orang. Pelatihan dimaksud

meliputi pelatihan menjahit, bordir, tata rias dsb.

k. Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan

anak tercapai dari target 60% menjadi 60,5% atau tercapai 100,83%..

l. Persentase peningkatan peran kader perempuan capaiannya adalah

100% sehingga telah dapat melampaui target tahun 2013.

m. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2012 APM SD

82,87%; APM SMP 68,23% dan APM SMA 29,05%. Sedangkan pada

tahun 2013 APM SD 83,04%; APM SMP 69,37% dan APM SMA

31,58%. Rasio jumlah siswa per jumlah sekolah untuk tingkat SD

adalah 1: 119, untuk tingkat SMP rasionya 1: 36 dan tingkat SMA rasio

siswa per jumlah sekolah 1:76

Upaya yang terus akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target

antara lain:

- Peningkatan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan yang memadai secara bertahap.

- Penambahan tenaga kesehatan secara bertahap dan mengoptimalkan

tenaga yang ada .

- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan

teknis.

- Meningkatkan kemitraan antara bidan dan dukun bayi, melakukan

kegiatan swadaya serta pelaksanaan Audit Maternal Perinatal non

medis di Kecamatan.

- Peningkatan deteksi dini balita gizi buruk melalui peran aktif kader

posyandu di pedesaan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan

posyandu serta dukungan sektor-sektor terkait.

- Memberdayakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan sektor-sektor

terkait dalam penyebarluasan informasi dan promosi kesehatan

tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih Sehat pada kelompok-

kelompok potensial,.

- Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam program Desa Siaga

dan Rumah Tangga Sehat.



- Penerapan sangsi terhadap pengedar garam tidak beryodium.

- Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui

peran aktif Tim Pangan dan Gizi (TPG) mulai dari Tingkat Kecamatan

sampai Kabupaten.

- Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota

jamkesmas pusat melalui dana pendamping jamkesmas APBD

Kabupaten.

- Pembangunan TK Negeri di Kecamatan dan pendirian SMK di masing-

masing Kecamatan untuk memenuhi rasio SMK : SMA = 60 : 40.

- Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi

pendidikan guru.

- Peningkatan pengembangan kompetensi tenaga tutor.

- Dilaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye pendidikan.

- Mendirikan perpustakaan sekolah dan meningkatkan minat baca siswa.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

perpustakaan keliling (sepeda motor dan mobil perpustakaan).

- Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perpustakaan melalui Diklat

Teknologi Informatika.

- Menerapkan kebijakan atau regulasi pemerintah Kabupaten Probolinggo

yang dapat meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam

memberdayakan ekonomi keluarga, memberikan latihan ketrampilan,

magang, bimbingan usaha dan bantuan modal.

- Melakukan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan

penyuluhan, penyebaran informasi lewat media elektonik, leaflet dengan

melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama sehingga kekerasan

terhadap perempuan dan anak semakin berkurang.

- Melakukan advokasi pada pengambil kebijakan dan perencana sehingga

program dan kegiatan yang responsive gender lebih besar.

- Melakukan advokasi kepada instansi terkait khususnya bagian

perencanaan dan keuangan untuk memberikan dukungan dana, sarana

dan prasarana yang memadai sehingga perlindungan terhadap

perempuan dan anak optimal.

- Memberikan advokasi kepada pemerintah desa serta memberikan

tambahan kesejahteraan kepada kader.

- Diadakan sosialisasi terhadap program.

- Perlu peningkatan kegiatan KIE pada masyarakat.



- Perlu adanya pembekalan khusus kepada kepala desa.

- Diberi penghargaan yang memadai dan adanya pancingan didalam

setiap pelayanan KB.

- Permintaan droping ke propinsi disamping usulan didalam pengadaan

barang.

6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

a. Penurunan jumlah Keluarga Pra sejahtera pada tahun 2013

berdasarkan data Dinas Sosial sebesar 10,07% dari tahun sebelumnya;

b. Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

sebesar 18% dari tahun sebelumnya;

c. Persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

yang dibina (mendapat bantuan) menurut data Dinas Sosial sampai

dengan tahun 2013 adalah 17,20%.

d. Tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara tenaga kerja

tertampung dibanding jumlah angkatan kerja adalah 96,68%.

e. Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2013 menunjukkan

bahwa UMK telah meningkat dari Rp 814.000 per bulan menjadi Rp

1.198.600 per bulan.

f. Jumlah transmigran terkirim sebanyak 9 KK/23 jiwa dengan tujuan ke

UPT Tando Allo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi

Sulawesi Barat.



- Penanganan secara berkala kepada para PMKS.

- Mengoptimalkan tugas dan fungsi PSM/TKSK dan Karang Taruna yang

ada di wilayah dalam usaha kesejahteraan sosial.

- Mengajukan tambahan dana sehingga dapat menangani permasalahan

yang ada.

- Perlunya wadah untuk menampung permasalahan-permasalahan

sosial.

- Peningkatan kemampuan, pendidikan dan keterampilan kepada

Keluarga Binaan Sosial (KBS).

- Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

maupun daerah penerima transmigran di luar Pulau Jawa.



- Mengadakan kerjasama dengan kabupaten penerima transmigran di

luar Pulau Jawa.

7. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Otonomi

Daerah.

Rata-rata capaian program dan kegiatan dapat dikatakan berhasil, hal

ini seiring pencapaian sasaran dalam RPJMD berikut ini:

a. Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana

aparatur telah dapat mencapai 100% karena target jumlah aset

bergerak dan tak bergerak telah sesuai dengan target begitu juga

pemeliharaannya.

b. Persentase ketepatan laporan pelaksanaan pembangunan mencapai

100% sehingga telah dapat mencapai target.

c. Persentase penyelesaian kegiatan sesuai waktu dan mutu yang

direncanakan penyampaian kegiatan sesuai waktu dan administrasi

yang direncanakan telah tercapai 100%.

d. Persentase tingkat kelengkapan administrasi kearsipan tercapai 100%

penataan dan pemberkasan telah dapat dilaksanakan pada tahun ini.

e. Persentase tingkat penerapan teknologi informasi & tingkat pelayanan

informasi kearsipan daerah bagi masyarakat dalam administrasi

kearsipan tercapai 100%.

f. Penerbitan Akta kelahiran pada tahun 2013 sebanyak 17.518 lembar

terdiri dari kelahiran umum sebanyak 5.481 lembar dan kelahiran

terlambat sebanyak 12.037 lembar.

g. Penerbitan Akta Perkawinan pada tahun 2013 sebanyak 132 lembar

terdiri dari 66 lembar akta perkawinan suami dan 66 lembar akta

perkawinan istri.



- Meningkatkan intensitas sosialisasi permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 22 Tahun

2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2012, PMK Nomor

64/PMK.05 Tahun 2011 perubahan atas PMK Nomor 97/PMK.05/2010

Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri bagi Pejabat

Negara/Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap serta standart biaya

umum TA. 2012 berdasarkan PMK Nomor 84/02 Tahun 2011.



- Penyempurnaan database kependudukan yang dimiliki penduduk.

- Dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal kedepan diharapkan

masing-masing Satker agar melaporkan kegiatannya sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan, mengupayakan lebih serius untuk

peningkatan kualitas SDM dan pembinaan serta pengawasan melekat

guna peningkatan prestasi yang lebih baik dari tahun yang lalu.

- Intensitas rapat koordinasi dengan SKPD yang membutuhkan

pengadaan barang dan jasa.

- Meningkatkan intensitas pendataan dan sertifikasi aset daerah.

- Meningkatkan sosialisasi kepada SKPD tentang mekanisme

perencanaan kebutuhan dan pengelolaan aset daerah.

- Mengkaji kembali dasar hukum pengelolaan aset daerah.

- Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih

mengoptimalkan pemungutan atas obyek pendapatan yang menjadi

tanggungjawabnya.

- Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat untuk

penerbitan petunjuk pelaksanaannya.

- Melakukan pendampingan SKPD dalam penyusunan Neraca;

- Melakukan koordinasi dengan Propinsi Jawa Timur baik sebelum

maupun sesudah juknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari

Bantuan Keuangan Khusus.

- Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih

mengoptimalkan penyerapan dananya.

- Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan Kepala SKPD dan Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah.

2.3 Permasalahan Pembangunan

2.3.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi

Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi

Produksi Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, masih

menghadapi banyak kendala, diantaranya :

1. Anomali cuaca yang tidak menentu,

2. Terdapatnya daerah yang mengalami gagal panen,

3. Sarana produksi masih terbatas,

4. Serangan OPT pada tanaman perkebunan,



5. Banyaknya virus yang menjangkit pada hewan ternak.

2.3.2 Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor

Riil.

Dalam upaya meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi

Usaha Sektor Riil, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya :

1. Belum optimalnya jaringan promosi sebagai sarana pengembangan

investasi/penanaman modal;

2. Belum optimalnya pelayanan dan rendahnya kepastian hokum

dalam investasi/penanaman modal;

3. Kurangnya insentif investasi dan keterbatasan infrastrukutr serta

rendahya kualitas SDM.

4. Kualitas SDM yang relatif masih rendah yang tercermin kurangnya

produktivitas tenaga kerja;

5. Masih rendahnya penerapan standarisasi untuk produk-produk

industri manufaktur;

6. Lemahnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, yaitu

permodalan, teknologi, informasi dan pasar;

7. Masih banyaknya koperasi yang dinilai belum sehat, terlihat bahwa

koperasi di Kabupaten Probolinggo memiliki kecenderungan adanya

peningkatan anggota dan jumlah simpanan, tetapi omset volume

usahanya mengalami penurunan;

8. Masih rendahnya produktivitas UMKM dan koperasi, karena

kualitas Sumber Daya Manusia UMKM dan koperasi masih rendah,

rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM dan terbatasnya

sarana prasarana operasional dan modal usaha;

9. Minimnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

2.3.3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perekonomian Daerah

Beberapa Kendala utama dari pembangunan infrastruktur baik

infrastruktur transportasi, perumahan dan permukiman, pengairan di

kabupaten Probolinggo antara lain:

1. Kondisi prasarana jalan sebagian besar masih perlu penanganan /

pemeliharaan;

2. Banyaknya prasarana jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan

kualitasnya.;



3. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem

jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta

pola pelayanan distribusi angkutan jalan;

4. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana pelayanan angkutan umum

masih terbatas.

5. Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana

perumahan;

6. Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan Pemerintah;

7. Pelayanan air bersih belum optimal, disebabkan rendahnya

kualitas pengelolaan pelayanan air minum oleh PDAM,

meningkatnya tingkat kebocoran dan tingkat pendapatan

masyarakat rendah serta terbatasnya jaringan pipa;

8. Relatif masih tingginya penggunaan jamban terbuka;

9. Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan efisien;

10. Mulai menurunya kondisi prasarana drainase;

11. Menyempitnya lahan ruang hijau terbuka;

12. Penerangan jalan umum masih kurang;

13. Meningkatnya kebutuhan air bagi masyarakat;

14. Menurunnya kemampuan penyediaaan air;

15. Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan tata laksana.

2.3.4 Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan

Pencegahan Bencana Alam, yaitu :

1. Adanya kecenderungan peningkatan pencemaran lingkungan

Hidup;

2. Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut, abrasi pada

panjang pantai dan hutan Mangrove akan mengancam potensi

sumber daya pesisir dan perikanan laut;

3. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan;

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan

lingkungan;

5. Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan



2.3.5 Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan

Kesehatan

Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Probolinggo yang terkait

dengan bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain :

1. Partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan cenderung menurun;

2. Rendahnya kualitas fasilitas pelayanan pendidikan khususnya

SD/MI;

3. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum memenuhi standart

kompetensi;

4. Angka melek huruf masih relatif rendah;

5. Rendahnya cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6. Anggaran pendidikan masih belum mencukupi.

7. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih

dan sehat (PHBS);

8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman;

9. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan;

10. Rendahnya status kesehatan masyarakat;

11. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang tidak

merata.

2.3.6 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengganguran di

Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan,

diantaranya:

1. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang

cacat, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

lainnya;

3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta kurangnya

sarana dan prasarana pelatihan kerja;

4. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha yang

kurang produktif;

5. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan pelaksanaan

kebijakan/program di wilayahnya terutama wilayah perdesaan.



2.3.7 Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelaksanaan otonomi

daerah.

Dalam mewujudkan pelaksanan otonomi daerah yang sesuai dengan

prinsip good governance dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik

di Kabupaten Probolinggo, masih menghadapi beberapa permasalahan,

antara lain yaitu :

1. Belum diberlakukannya standar pelayanan minimal (SPM) di

instansi pemerintah;

2. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur;

3. Pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah belum optimal;

4. Perencanaan pembangunan daerah belum optimal;

5. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik;

6. Pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.

Documents

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 … · BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 ... evaluasi RKPD tahun 2013, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD