bab ii evaluasi hasil ppelaksanaan rkpd

RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013 II - 1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah administrasi

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km2

atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

yang seluas 3.185,80 km2. Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten

Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam

perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga

dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara.

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah

kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah

paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah

Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah

Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan

paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa

terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa

paling sedikit adalah Depok (3 desa). Pembagian wilayah administrasi

Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Sleman

No KecamatanBanyaknya

Luas (Ha)Desa Padukuhan

1. Moyudan 4 65 2.762

2. Minggir 5 68 2.727

3. Seyegan 5 67 2.663

4. Godean 7 77 2.684


No KecamatanBanyaknya

Luas (Ha)Desa Padukuhan

5. Gamping 5 59 2.925

6. Mlati 5 74 2.852

7. Depok 3 58 3.555

8. Berbah 4 58 2.299

9. Prambanan 6 68 4.135

10. Kalasan 4 80 3.584

11. Ngemplak 5 82 3.571

12. Ngaglik 6 87 3.852

13. Sleman 5 83 3.132

14. Tempel 8 98 3.249

15. Turi 4 54 4.309

16. Pakem 5 61 4.384

17. Cangkringan 5 73 4.799

Jumlah 86 1.212 57.482

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, 2011

2) Letak dan kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai

11012’57” sampai dengan 11032’48” Bujur Timur dan 732’28” sampai

dengan 750’11” Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten

Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten

Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan

dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan

berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten

Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Topografi

Kadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar

kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan

sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring dan di

bagian utara sekitar lereng gunung Merapi relatif terjal.


Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter

sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Ketinggian

tanahnya dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian <100 meter, 100-

499 meter, 500-999 meter, dan >1.000 meter dpl. Ketinggian <100 m dpl

seluas 6.203 ha, atau 10,79% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan

Moyudan, Minggir, Godean, Gamping, Berbah, dan Prambanan.

Ketinggian 100-499 m dpl seluas 43.246 ha, atau 75,32% dari luas

wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian 500-999 m dpl meliputi

luas 6.538 ha, atau 11,38% dari luas wilayah, ditemui di Kecamatan

Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian >1.000 m dpl seluas

1.495 ha, atau 2,60% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Turi,

Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian wilayah di Kabupaten Sleman dapat

dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2.2Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman

No Kecamatan<100m dpl(ha)

100-499 mdpl(ha)

500-999m dpl(ha)

>1.000m dpl(ha)

Jumlah(Ha)

1. Moyudan 2.407 355 - - 2.762

2. Minggir 357 2.370 - - 2.727

3. Godean 209 2.475 - - 2.684

4. Seyegan - 2.663 - - 2.633

5. Tempel - 3.172 77 - 3.249

6. Gamping 1.348 1.577 - - 2.925

7. Mlati - 2.852 - - 2.852

8. Sleman - 3.132 - - 3.132

9. Turi - 2.076 2.155 78 4.039

10. Pakem - 1.664 1.498 1.222 4.384

11. Ngaglik - 3.852 - - 3.852

12. Depok - 3.555 - - 3.555

13. Kalasan - 3.584 - - 3.584

14. Berbah 1.447 852 - - 2.299

15. Prambanan 435 3.700 - - 4.135


No Kecamatan<100m dpl(ha)

100-499 mdpl(ha)

500-999m dpl(ha)

>1.000m dpl(ha)

Jumlah(Ha)

16. Ngemplak - 3.571 - - 3.571

17. Cangkringan - 1.796 2.808 195 4.799

Jumlah 6.203 43.246 6.538 1.495 57.482

Prosentase 10,79 75,32 11,38 2,60 100

Sumber: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sleman, 2011

4) Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan

gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi endapan vulkanik,

sedimen, dan batuan terobosan, dengan endapan vulkanik mewakili lebih

dari 90% luas wilayah.

Material vulkanik gunung Merapi yang berfungsi sebagai lapisan

pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi material pasir

vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik

Merapi muda. Material vulkanik Merapi muda ini dibedakan menjadi 2 unit

formasi geologi yaitu formasi Sleman (lebih di dominasi oleh endapan

piroklastik halus dan tufa) di bagian bawah dan formasi Yogyakarta (lebih

di dominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil) di

bagian atas. Formasi Yogyakarta dan formasi Sleman ini berfungsi

sebagai lapisan pembawa air utama yang sangat potensial dan

membentuk satu sistem akifer yang di sebut Sistem Akifer Merapi (SAM).

Sistem akifer tersebut menerus dari utara ke selatan dan secara

administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta,

dan Kabupaten Bantul.

Jenis tanah di Kabupaten Sleman terbagi menjadi litosol, regusol,

grumosol, dan mediteran. Sebagian besar di wilayah Sleman didominasi

jenis tanah regusol sebesar 49.262 ha (85,69%), mediteran 3.851 ha

(6,69%), litosol 2.317 ha (4,03%), dan grumusol 1.746 ha (3,03%), jenis

tanah di Kabupaten Sleman selengkapnya seperti terlihat pada tabel 2.3:


Tabel 2.3Jenis Tanah di Kabupaten Sleman

No. KecamatanJenis Tanah (Ha) Jumlah

(Ha)Litosol Regosol Grumosol Mediteran

1 2 3 4 5 6 7

1. Moyudan - 584 808 1.370 2.7622. Minggir - 558 606 1.563 2.7273. Seyegan - 2.187 8 468 2.6634. Godean - 2.018 216 450 2.6845. Gamping - 2.817 108 - 2.9256. Mlati - 2.582 - - 2.8527. Depok - 3.555 - - 3.5558. Berbah - 2.299 - - 2.2999. Prambanan 2.155 1.980 - - 4.13510. Kalasan 162 3.422 - - 3.58411. Ngemplak - 3.571 - - 3.57112. Ngaglik - 3.852 - - 3.85213. Sleman - 3.132 - - 3.13214. Tempel - 3.249 - - 3.24915. Turi - 4.309 - - 4.30916. Pakem - 4.348 - - 4.34817. Cangkringan - 4.799 - - 4.799

Jumlah 2.317 49.262 1.746 3.851 57.482Prosentase 4,03 85,69 3,03 6,69 100

Sumber: Sistim Informasi Profil Daerah Tahun 2011

5) Hidrologi

Air tanah Merapi yang mengalir di bawah permukaan secara rembesan

bergerak menuju daerah yang lebih rendah terpotong oleh topografi,

rekahan atau patahan maka akan muncul mata air. Di Kabupaten Sleman

terdapat 4 jalur mata air (springbelt) yaitu: jalur mata air Bebeng, jalur

mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air

Yogyakarta. Mata air ini telah banyak dimanfaatkan untuk sumber air

bersih maupun irigasi.

Di Kabupaten Sleman terdapat 182 sumber mata air yang terukur

debitnya mulai dari 1 s/d 400 lt/detik, yang airnya mengalir ke sungai-

sungai utama yaitu sungai Boyong, Kuning, Gendol, dan Krasak. Di

samping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan

bermuara di Samudera Indonesia.


6) Klimatologi

Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk

tropis basah, hari hujan terbanyak dalam satu bulan 25 hari.

Kecepatan angin maksimum 6,00 knots dan minimum 3,00 knots, rata-

rata kelembaban nisbi udara tertinggi 97,0% dan terendah 28,0%.

Temperatur udara tertinggi 32° C dan terendah 24° C.

Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah

Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor

pertanian.

7) Penggunaan Lahan

Tata guna lahan di Kabupaten Sleman untuk sawah, tegalan,

pekarangan dan lain-lain. Perkembangan penggunaan lahan selama 5

tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata

per tahun sebesar 0,11%, luas pekarangan turun 0,125%, luas tegalan

naik 0,01% dan untuk penggunaan lain-lain relatif.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman meliputi

beberapa kawasan antara lain :

1) Kawasan peruntukan pertanian; meliputi kawasan pertanian

lahan basah (21.386 hektar) dan kawasan pertanian lahan

kering (9.172 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.

2) Kawasan peruntukan pertambangan;

- batu kapur di Kecamatan Gamping;

- breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;

- Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan,

Godean, Seyegan, dan Prambanan;

- tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman,

Gamping, Prambanan, dan Berbah;

- pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten

Sleman.


3) Kawasan peruntukan industri; meliputi lahan seluas 299 hektar

di Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan

4) Kawasan permukiman; meliputi kawasan permukiman

perdesaan (10.733 hektar) dan kawasan permukiman perkotaan

(12.590 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.

5) Kawasan peruntukan pariwisata; meliputi tema wisata alam,

tema wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata

pertanian.

6) Kawasan hutan; kawasan hutan rakyat (4.167 hektar) di

Kecamatan Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan

Cangkringan.

7) Kawasan pertahanan dan keamanan; meliputi

- Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2

Batalyon Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;

- Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan

- Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara TNI AU

Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah.

c. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah kawasan rawan bencana di Kabupaten Sleman terdiri dari :

1) kawasan rawan bencana gunungapi, meliputi kawasan rawan

bencana Merapi III, II dan I.

2) Kawasan rawan gempa bumi, adalah kawasan yang berada di

jalur patahan Sesar Opak, seluas 5.578 hektar yang tersebar di

17 Kecamatan.

3) Kawasan rawan tanah longsor, adalah kawasan yang memiliki

kemiringan lahan lebih dari 40% dengan jenis tanah redzina dan

litosol, seluas 3.303 hektar, yang berada di Kecamatan

Prambanan dan Gamping.


d. Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah

penduduk Sleman tercatat 1.093.110 jiwa, perkembangan jumlah

penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2010 bertambah

39.579 orang atau 3,75% yaitu dari 1.053.531 orang pada Tahun

2009 menjadi 1.093.110 orang pada akhir tahun 2010

selengkapnya seperti pada tabel 2.4:

Tabel 2.4Banyaknya Penduduk

Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman

No TahunLaki-laki Perempuan

JumlahJiwa % Jiwa %

1 2007 513.944 50,05 512.823 49,95 1.026.767

2 2008 524.722 50,44 515.498 49,56 1.040.220

3 2009 527.339 51,00 526.192 49,00 1.053.531

4 2010 545.961 50,07 544.398 49,93 1.093.110

5 20111) 559.302 49,70 566.067 50,30 1.125.369

Sumber : BPS Kab. Sleman, 2011,1) Dinas Kependudukan dan Capil, 2011

Pertumbuhan penduduk per tahun Kabupaten Sleman sebesar

0,73%. Pertumbuhan ini relatif tinggi dibanding pertumbuhan

sebelumnya. Kecenderungan ini disebabkan fungsi Kabupaten

Sleman sebagai penyangga Kota Jogjakarta, daerah tujuan untuk

melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan

pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang

terjadi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk bukan

oleh tingkat kelahiran yang tinggi.

Jumlah kepala keluarga mengalami kenaikan sebanyak 97.209

KK (33,07%) dari 293.897 KK pada tahun 2009 menjadi 306.701 KK

pada tahun 2011. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga


sebanyak 3,15 jiwa per rumah tangga. Selengkapnya dapat dilihat

pada tabel 2.5:

Tabel 2.5Laju Pertumbuhan Penduduk

Tahun 2007-2011 di Kabupaten Sleman

No. Jenis DataTahun

2007 2008 2009 2010 20111)

1. Laju PertumbuhanPenduduk (%/th)

1,34 1,31 1,28 1,92 0,73

2. Banyaknya KepalaKeluarga (KK)

250.847 255.555 293.897 391.106 306.701

3. Rata-rata jumlah jiwadalam keluarga (orang)

3.40 3.37 3,8 3,15 3,29

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011,1) Dinas Kependudukan dan Capil, 2011

Berdasarkan struktur umur penduduk Tahun 2011, komposisi

penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 19,3%, penduduk usia

15-60 tahun sebesar 67 %, sementara penduduk usia di atas 60 tahun

sebesar 13,7%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6 dan 2.7:

Tabel 2.6Penduduk Laki-laki Berdasarkan Umur

Tahun 2007-2011Kelompok

Umur2007 2008 2009 2010 2011

1)

1 3 4 5 6 7

0-4 33,208 36,368 38,050 43,026 32.088

5-9 36,568 37,743 39,581 40,796 38.799

10-14 34,748 35,369 31,990 39,023 40.252

15-19 42,504 48,023 59,182 49,077 37.461

20-24 73,808 79,692 61,155 63,847 37.095

25-29 51,828 52,840 51,822 49,907 49.703

30-34 42,616 43,110 54,858 44,877 55.938

35-39 39,424 37,365 33,722 41,678 51.435

40-44 30,604 33,734 37,810 39,906 48.386

45-49 28,196 27,153 27,767 32,319 39.475

50-54 24,612 19,892 28,530 28,810 32.822

55-59 22,344 18,938 18,361 22,280 26.945

60+ 53,452 54,497 48,595 52,339 68.903

JUMLAH 513,912 524,724 531,423 547,885 559.302

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011, 1) Dinas Kependudukan dan Capil, 2011


Tabel 2.7Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur

Tahun 2007-2011Kelompok

Umur2007 2008 2009 2010 20111)

0-4 32,564 34,994 30,141 40.549 30.285

5-9 35,728 35,662 32,962 38.582 36.371

10-14 36,176 34,015 25,675 36.756 37.453

15-19 41,440 47,259 52,144 48.273 35.289

20-24 57,148 68,603 55,334 55.972 36.334

25-29 48,328 47,643 48,064 46.887 50.034

30-34 36,736 43,625 61,133 44.608 54.872

35-39 35,868 39,111 37,013 41.774 51.699

40-44 41,300 34,332 33,040 41.199 48.432

45-49 35,252 26,485 35,450 34.858 40.390

50-54 27,216 21,895 31,876 30.390 34.389

55-59 19,236 19,365 21,926 22.249 26.944

60+ 65.800 62.506 57.386 63.128 83.575

JUMLAH 512,792 515,495 522,144 545.225 556.067

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011,1) Dinas Kependudukan dan Capil, 2011

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan

masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (Hk) tahun 2007-2011

mengalami pertumbuhan rata-rata 4,73% yaitu dari Rp 5.553,6 milyar

pada tahun 2007 menjadi Rp 6.681,9 milyar pada tahun 2011. Selama

tahun 2007-2010, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan

kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga

konstan, diikuti oleh sektor jasa-jasa, pertanian, dan industri

pengolahan. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan


kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 5 tahun

terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8:

Tabel 2.8PDRB dan Distribusi Persentase PDRB

Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan 2000Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman

NO Sektor2007 2008 2009 2010 2011*)

(juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) %1 Pertanian 923.422 16,63 987.480 16,91 1.004.808 16,47 1.001.697,79 15,72 1.003.987 15,03

2Pertambangan& Penggalian

32.998 0,59 30.372 0,52 28.901 0,47 33.304,34 0,52 34.805 0,52

3IndustriPengolahan

890.912 16,04 904.474 15,49 921.892 15,11 950.028,62 14,91 982.672 14,71

4 Listrik,Gas &Air Bersih

50.203 0,90 52.789 0,90 56.066 0,92 58.768,22 0,92 62.437 0,93

5 Bangunan 601.267 10,83 642.538 11,01 684.367 11,22 729.455,58 11,45 776.233 11,62

6Perdagangan,Hotel &Restoran

1.204.716 21,69 1.276.918 21,87 1.359.722 22,29 1.436.204,87 22,54 1.533.149 22,94

7Pengangkutan& Komunikasi

321.854 5,80 339.243 5,81 361.363 5,92 384.891,42 6,04 408.924 6,12

8

Keuangan,Persewaan, &Js.Perusahaan

567.159 10,21 598.190 10,25 631.510 10,35 669.291,46 10,50 710.390 10,63

9 Jasa-jasa 961.049 17,31 1.006.243 17,24 1.050.928 17,23 1.109.557,92 17,41 1.169.321 17,50

PDRB 5.553.580 100,00 5.838.246 100,00 6.099.557 100,00 6.373.200,22 100,00 6.681.917 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2011*) angka sementara

PDRB atas dasar harga berlaku (HB) tahun 2007-2011 mengalami

pertumbuhan rata-rata 10,73% per tahun yaitu dari Rp9.972,2 milyar

pada tahun 2007 menjadi Rp14.975,60 milyar pada tahun 2011. Selama

tahun 2007-2011, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan

kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku,

diikuti oleh sektor jasa-jasa, industri pengolahan, dan pertanian.

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi

sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir seperti

pada tabel 2.9:


Tabel 2.9PDRB dan Distribusi Persentase PDRB

Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku 2000Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman

NO Sektor2007 2008 2009 2010 2011*)

(juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) %

1 Pertanian 1.332.265 13,36 1.627.084 14,22 1.701.995 13,61 1.771.742,5 13,02 1.880.942 12,56

2Pertambangan& Penggalian

62.566 0,63 62.536 0,55 62.263 0,50 73.244,98 0.54 73.673 0,49

3IndustriPengolahan

1.505.155 15,09 1.639.909 14,33 1.773.101 14,18 1.927.170,4 14,16 2.072.358 13,84

4Listrik,Gas &Air bersih

124.511 1,25 140.301 1,23 160.205 1,28 174.867,94 1,28 190.569 1,27

5 Bangunan 1.213.362 12,17 1.425.093 12,45 1.588.699 12,71 1.744.699,8 12,82 2.049.711 13,69

6Perdagangan,Hotel &Restoran

2.191.823 21,98 2.531.630 22,12 2.853.437 22,82 3.097.397,5 22,76 3.471.605 23,18

7Pengangkutan& Komunikasi

604.012 6,06 679.689 5,94 710.888 5,69 780.673,66 5,74 849.812 5,67

8

Keuangan,Persewaan, &Js.Perusahaan

1.061.179 10,64 1.221.202 10,67 1.339.653 10,71 1.482.756,7 10,89 1.620.083 10,82

9 Jasa-jasa 1.877.320 18,83 2.118.626 18,51 2.313.518 18,50 2.559.171 18,80 2.766.820 18,48

PDRB 9.972.193 100,00 11.446.071 100,00 12.503.760 100,00 13.611.724,6 100,00 14.975.573 100,00

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011*) angka sementara

Selama tahun 2007-2011, rata-rata pertumbuhan kontribusi terbesar

dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku diberikan oleh

bangunan (3,01%), diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran

(1,35%), sektor listrik gas dan air bersih serta sector keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan, masing-masing sebesar (0,42%).

Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi adalah

sektor pertambangan dan penggalian (-5,76%), sektor industri

pengolahan (-2,12%), sektor jasa-jasa (-1,83%), sektor pengangkutan

dan komunikasi (-1,63%), serta sektor pertanian (-1,43%).

Sementara itu dalam pembentukan PDRB atas dasar harga

konstan, sektor bangunan juga memberikan rata-rata pertumbuhan

kontribusi terbesar (1,78%), diikuti sektor pengangkutan dan

komunikasi (1,35%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,41%),

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1,01%) dan sektor

jasa-jasa (0,27%). Sektor pertanian, sektor pertambangan dan

penggalian dan sektor industri pengolahan mengalami penurunan


pertumbuhan kontribusi masing-masing sebesar -2,47%, -2,71%, dan -

2,14%. Pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.10:

Tabel 2.10Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) danHarga Konstan (Hk) Tahun 2011

Kabupaten Sleman

NO SektorPertumbuhan

Hb Hk% %

1 Pertanian -3,53 -4,392 Pertambangan & Penggalian -9,26 0,003 Industri Pengolahan -2,26 -1,344 Listrik,Gas & Air bersih -0,78 1,095 Bangunan 6,78 1,486 Perdagangan, Hotel & Restoran 1,85 1,777 Pengangkutan & Komunikasi -1,22 1,328 Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan -0,64 1,249 Jasa-jasa -1,70 0,52

PDRB 10,02 4,84Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 perekonomian tumbuh 4,61%,

menguat menjadi 5,13% pada tahun 2008. Kondisi perekonomian dunia

yang tidak menentu pada tahun 2008 berimbas terhadap melemahnya

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 yaitu menjadi (4,48%). Pada

tahun 2010 perekonomian mencapai 4,49%. Pertumbuhan ekonomi

yang meningkat sedikit pada tahun 2010 ini sebagai dampak dari

letusan gunung merapi pada bulan Oktober – November 2010 yang

mengakibatkan kegagalan panen di wilayah lereng Merapi karena

banyaknya lahan pertanian yang rusak. Selain sektor pertanian, erupsi

Merapi juga mempengaruhi kinerja sektor lain seperti sektor

perdagangan, hotel dan restoran karena banyaknya hotel di Kaliurang

yang tutup.


Pada tahun 2011 kinerja sektor-sektor ekonomi mulai pulih sehingga

pertumbuhan ekonomi menguat mencapai 4,84%.

Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sleman selama 5

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.11:

Tabel 2.11Pertumbuhan Sektor dan PDRB Tahun 2007 s.d 2011

Kabupaten Sleman

No SektorPertumbuhan

2007 2008 2009 2010 2011*)

1 Pertanian -0,13 6,94 1,75 -0,31 0,232 Pertambangan & Penggalian 74,60 -7,96 -4,84 15,24 4,513 Industri Pengolahan 2,02 1,52 1,93 3,05 3,444 Listrik,Gas & Air bersih 10,48 5,15 6,21 4,82 6,245 Bangunan 8,42 6,86 6,51 6,59 6,416 Perdagangan, Hotel & Restoran 6,97 5,99 6,48 5,62 6,757 Pengangkutan & Komunikasi 7,06 5,40 6,52 6,51 6,248 Keuangan, Persewaan, & Js. Persh 5,10 5,47 5,57 5,98 6,149 Jasa-jasa 3,81 4,70 4,44 5,58 5,39

PDRB 4,61 5,13 4,48 4,49 4,84Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011

*) angka sementara

PDRB perkapita menurut harga berlaku (Hb) selama 5 tahun

meningkat rata-rata 9,51% per tahun yaitu dari Rp.9.421.675 pada tahun

2007 menjadi Rp.13.524.356 pada tahun 2011. Sedangkan PDRB

perkapita menurut harga konstan 2000 (Hk) meningkat rata-rata 3,56%

per tahun yaitu dari Rp.5.246.993 pada tahun 2007 menjadi

Rp.6.034.402 pada tahun 2011. PDRB per kapita selama 5 tahun

terakhir adalah sebagaimana tabel 2.12:

Tabel 2.12PDRB Per Kapita Tahun 2007-2011

Kabupaten Sleman

No. PDRBNilai (Juta Rp.)

2007 2008 2009 2010 2011*)

1. Hb 9,42 10,71 11,59 12,44 13,52

2. Hk 5,25 5,46 5,65 5,83 6,03

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2011*) angka sementara


b. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman selama periode tahun 2007-

2011 mengalami fluktuasi yaitu dari 7,18% pada tahun 2007 meningkat

mencapai 10,16% pada tahun 2008 turun menjadi 4,03% pada tahun

2009. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan inflasi lagi menjadi 7,46%

sedangkan pada tahun 2011 inflasi turun menjadi 3,19% sebagaimana

tabel 2.13:

Tabel 2.13Nilai inflasi Rata-rata Tahun 2007 s.d 2011

Kabupaten Sleman

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011Rata-rata

pertumbuhan

Inflasi (%) 7,18 10,16 4,03 7,46 3,19 2,26

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011

Pada tahun 2007 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran

Pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 12,65% dan terendah pada

kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi sebesar 1,96%.

Pada tahun 2011 inflasi tertinggi juga terjadi pada kelompok

pengeluaran sandang sebesar 5,63%, dan terendah pada kelompok

pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,94%. Data

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.14:

Tabel 2.14Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman

No Kelompok PengeluaranTingkat Inflasi (%)

2007 2008 2009 2010 2011*)Rata-rata

1 Bahan Makanan 11,39 10,30 4,25 22,02 1,97 9,99

2Makanan Jadi, Minuman, Rokok, danTembakau

7,74 7,91 6,41 6,50 5,19 6,75

3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 5,13 18,21 5,11 6,23 3,02 7,54

4 Sandang 6,03 9,18 3,26 5,84 5,63 5,99

5 Kesehatan 6,07 4,75 3,63 0,60 5,58 4,13

6 Pendidikan, Rekreasi, & Olah Raga 12,65 5,50 4,26 3,63 0,94 5,40

7 Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan 1,96 4,86 -1,62 2,26 2,12 1,92

Umum 7,18 10,16 4,03 7,46 3,19 6,40

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2011


c. Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah

kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar

antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin

meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan

merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk

menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks

Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G

< 0,30 berarti ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan

sedang dan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi.

Indeks Gini di Kabupaten Sleman selama tahun 2007-2011

menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten

Sleman adalah sedang, atau distribusi pendapatan penduduk di

Kabupaten Sleman semakin merata.

Apabila dikaitkan dengan angka pendapatan per kapita yang

semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan angka indeks Gini yang

semakin menurun mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan

penduduk Kabupaten Sleman semakin meningkat dan semakin banyak

penduduk yang dapat menikmatinya. Kondisi tersebut dapat dilihat pada

tabel 2.15:

Tabel 2.15Indeks Gini Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman

No. Tahun Indeks Gini

1 2007 0,28

2 2008 0,31

3 2009 0,31

4 2010 0,30

5 2011*) 0,30

Sumber : BPS Provinsi DIY,*) Angka sementara


2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan

terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, pertanahan dan

ketenagakerjaan.

a. Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang

pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-

rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni.

1) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) dewasa digunakan untuk mengetahui

atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta

huruf terutama di daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan

kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari

berbagai media.

Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk

berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai

sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan

intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

AMH Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan. Pada tahun 2007 angka melek huruf sebesar 91,49%,

artinya bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 masih ada 8,51%

penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf dan pada tahun

2011 AMH sama dengan tahun 2010 yaitu 95,45% yang artinya masih

ada 4,55 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf.

2) Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya sekolah atau years of schooling merupakan ukuran

akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah

diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu

tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi

modal manusia suatu daerah.


Pada tahun 2007 rata-rata penduduk Sleman memiliki tingkat

pendidikan setara dengan Sekolah Menengah kelas 1 dan kondisi ini

tetap sampai dengan tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2011 rata-rata

lama sekolah menjadi 10,30 atau setara dengan Sekolah Menengah

kelas 2. Peningkatan ini secara kuantitatif sangat kecil bahkan selama 2

tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2008 tidak ada peningkatan sama

sekali secara kuantitatif. Tetapi sebenarnya peningkatan ini sangat

berarti karena hal ini menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dari

Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mendorong peningkatan jenjang

pendidikan, dimana untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah

membutuhkan berbagai komponen didalamnya.

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi

penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan

indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk

usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2007

sebesar 115,34, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa yang

sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dimana hal ini

disebabkan pada sekolah SD/MI siswa ada yang berusia kurang dari 7

tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun. Pada tahun 2011 terjadi

peningkatan menjadi 116,45. Hal ini mengindikasikan bahwa animo

masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak pada sekolah dasar

sangat tinggi, sesuai dengan pencanangan wajib belajar 9 tahun bagi

penduduk.

Demikian pula bagi SMP/M.Ts maka dapat dilihat bahwa APK pada

tahun 2007 sebesar 114,99 meningkat terus dari tahun ke tahun hingga

tahun 2010, tetapi pada tahun 2011 terjadi penurunan APK karena ada

penurunan jumlah siswa sehingga APK tahun 2011 menjadi 113,68%.


APK SMA/MA/SMK pada tahun 2007 sebesar 75,04 pada tahun

2011 APK SMA/MA/SMK menjadi 77,66 atau meningkat sebesar 2,6%

dari tahun sebelumnya.

APK SMA/MA/SMK di bawah 80 % disebabkan karena lulusan SMP

lebih banyak melanjutkan ke SMA/MA/SMK di kota dan ke daerah

perbatasan sehingga ini sangat mempengaruhi pada tinggi rendahnya

APK di Kabupaten Sleman

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah

penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini

merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap

jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2007 sebesar 98,78 artinya

bahwa setiap 100 siswa SD/MI maka yang benar-benar murni berusia 7-

12 tahun sebanyak 99 siswa. Pada 2011 APM SD/MI sebesar 101,51.

Hal ini salah satunya dikarenakan masuknya anak-anak dari luar

daerah Kabupaten Sleman sehingga menambah besar angka APM

SD/MI.

Untuk APM SMP/M.Ts pada tahun 2007 sebesar 80,77 dan setiap

tahun selalu meningkat hingga tahun 2010, hal ini menunjukkan bahwa

peserta didik yang sesuai dengan standar usia semakin meningkat.

Pada tahun 2011 APM SMP/M.Ts terjadi penurunan akibat jumlah siswa

juga menurun, sehingga APM SMP/M.Ts menjadi 79,65.

APM SMA/MA/SMK pada tahun 2007 sebesar 53,43 kondisi ini terus

meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2011 besarnya APM

SMA/MA/SMK mencapai 54,04. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel

2.16:


Tabel 2.16Angka Melek Huruf, Lama Sekolah dan Angka Partisipasi


No. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1 Angka melek huruf 91,49 91,82 93,04 95,45 95,451*

2 Rata-rata LamaSekolah (tahun)

10,10 10,10 10,18 10,30 10,20

3 APK SD/MI 115,34 115,67 116,40 116,42 116,45

4 APK SMP/MTs 114,99 115,01 115,87 115,48 113,68

5 APK SMA/MA/SMK 75,04 75,45 75,73 77,17 77,66

6 APM SD/MI 98,78 98,99 99,16 100,73 101,51

7 APM SMP/MTs 80,77 80,98 81,00 81,71 79,65

8 APM SMA/MA/SMK 53,43 53,87 53,89 54,03 54,04

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2011*) angka sementara

b. Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada

tahun 2011 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan

masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai

berikut:

1) Rata-rata usia harapan hidup 75,76 tahun (laki-laki 73,14 tahun,

perempuan 76,80 tahun) di atas rata-rata provinsi 74 tahun dan

nasional 70,6 tahun.

2) Di samping itu, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

sebesar 5,25. Pencapaian angka tersebut sudah lebih baik

dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 16 dan nasional 34 per

1.000 KH.

3) Angka kematian ibu melahirkan 122 orang per 100.000 kelahiran

hidup, provinsi 124, angka nasional 226.

4) Kondisi gizi buruk (0,5%), sedangkan pencapaian provinsi sebesar

0,68 dan nasional sebesar 4,9%, Persentase gizi buruk balita masih

lebih baik dibanding Propinsi dan Nasional.

5) Persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2011 sebesar 99,61%

sudah lebih baik dari target nasional 95%.

6) Cakupan penggunaan air bersih tahun 2011 sebesar 94,9%,

pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan

angka Nasional 80%


7) Cakupan penggunaan jamban keluarga dan cakupan penggunaan

SPAL di Kabupaten Sleman masih dibawah target Nasional, karena

masyarakat di pedesaan masih terbiasa buang air besar di sungai

sehingga perlu adanya sosialisasi secara gencar tentang Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Adapun capaian indikator kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.17:

Tabel 2.17Indikator Kesehatan Tahun 2007-2011 Kabupaten Sleman

No IndikatorCapaian Kabupaten Sleman Capaian

Nasional2011

2007 2008 2009 2010 2011

1 Usia harapan hidup rata-rata :- Laki-laki- Perempuan

74,1072,4676,79

74,4372,4676,79

74,4772,4676,79

74,8773,0476,70

75,7673,1476,80

70,6

2 Angka Kematian Bayi/1.000 KH 7,67 5,81 4,56 5,78 5,25 343 Angka Kematian Ibu

Melahirkan/100.000 KH69,31 69,31 69,31 112,2 122 228

4 Persentase Balita Gizi Buruk 0,49 0,54 0,53 0,66 0,5 4,9

5 Universal Child Immunization/UCI (%) 100 100 100 100 100 1006 Balita Gizi Buruk Mendapat

Perawatan (%)100 100 100 100 100 100

7 Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan(%)

89,78 97,21 91,65 93,16 99,61 90

8 Cakupan Rumah Tangga Sehat (%) 75,20 77,35 80,7 83 82,8 659 Cakupan penggunaan Air Bersih (%) 96,6 96,9 96,1 94,9 94,9 80

10 Cakupan penggunaan JambanKeluarga (%)

66,8 66,7 68,4 67,2 65,1 88

11 Cakupan penggunaan SPAL (%) 57,0 56,0 59,1 58,5 48,8 85

Sumber : Dinas Kesehatan, 2011

c. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja sebanyak 600.626 orang,

yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 557.441 orang dan

penduduk tidak bekerja sebanyak 43.185 orang. Rasio penduduk yang

bekerja pada tahun 2011 adalah 0,93 Kondisi ini dapat dilihat pada

tabel 2.18:


Tabel 2.18Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2007-2011

Kabupaten SlemanNo. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1. Angkatan Kerja 548.145 566.659 570.605 591.505 600.626

2. Penduduk yangBekerja

505.672 527.985 528.376 548.384 557.441

3. Penduduk yang TidakBekerja

42.473 38.674 42.229 43.121 43.185

4. Rasio Penduduk yangBekerja

0,92 0,94 0,93 0,93 0,93

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2011

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap

indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga:

a. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan

kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17

kecamatan dan 86 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian

yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus

sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

Di bawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta gedung

kesenian yang ada di Kabupaten Sleman, sebagaimana tabel 2.19:

Tabel 2.19Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2007-2011

Kabupaten Sleman

No. Capaian Pembangunan 2007 2008 2009 2010 2011

1Jumlah grup kesenian per 10.000penduduk.

887 887 887 893 893

2Jumlah gedung kesenian per 10.000penduduk.

7 7 7 7 7

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2011

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten

Sleman pada tahun 2007 memiliki kelompok kesenian sejumlah 887


kelompok kesenian yang tersebar di 17 Kecamatan dan 86 desa.

Kondisi ini sama sampai dengan tahun 2009, tetapi pada tahun 2010

terjadi penambahan jumlah grup kesenian atau kelompok kesenian yaitu

menjadi 893 kelompok, dan kondisi ini bertahan sampai tahun 2011.

Hal ini menggambarkan bahwa kelompok-kelompok kesenian

mendapatkan perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Sleman

untuk mendukung desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Namun

demikian dengan jumlah penduduk sebesar 1.093.110 jiwa Kabupaten

Sleman baru memiliki fasilitas gedung kesenian sejumlah 7 gedung

kesenian.

Adapun nama-nama gedung kesenian di Kabupaten Sleman adalah

BBM Minomartani, BBS Sinduharjo Ngaglik, P4TK Seni Budaya Klidon,

Gedung Kesenian Sleman, Gedung Kesenian UNY, Panggung Trimurti

dan Panggung Rorojonggrang Prambanan.

b. Pemuda dan Olahraga

Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai

masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka

sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot

dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu

indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah

tersedianya fasilitas olah raga. Di bawah ini data tentang jumlah klub

olah raga serta data gedung olah raga yang ada di Kabupaten Sleman

sebagaimana tabel 2.20:

Tabel 2.20Perkembangan Olahraga Tahun 2007-2011

di Kabupaten Sleman

No. Capaian Pembangunan 2007 2008 2009 2010 2011

1Jumlah klub olahraga per10.000 penduduk.

33 34 34 37 37

2Jumlah gedung olahraga per10.000 penduduk.

4 4 4 11 11

Sumber: Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga, 2011


Dari data fasilitas olah raga baik jumlah klub olah raga yang ada dan

gedung olah raga yang tersedia sebagaimana terlihat dalam tabel di

atas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2007 ada sebesar 33 klub olah

raga, dan meningkat hingga di tahun 2011 menjadi 37 klub.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memperhatikan

keberlangsungan klub-klub olah raga yang ada di Kabupaten Sleman.

Sedangkan untuk fasilitas gedung olah raga sejak tahun 2007 sampai

dengan 2009 terhitung ada 4 gedung tetapi pada tahun 2011 menjadi 11

gedung olah raga. Penambahan jumlah gedung yang cukup signifikan

pada tahun 2011 ini karena gedung yang dihitung pada tahun 2011

termasuk gedung milik lembaga lain di luar milik Pemda Sleman.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan

urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD Kabupaten

Sleman.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Urusan Wajib Pendidikan

Masalah pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam

pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM)

yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi

pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun

pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak

pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan

kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk

yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan

mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi

teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga

keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya

bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang

sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya


tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator

pendidikan sebagai berikut :

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti

pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah

murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga

naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai

semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan

tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah

penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya

infrastruktur sekolah.

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di

lingkup kabupaten dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.21Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun 2007-2011 Kabupaten SlemanNO Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011

1 APS SD/MI 97,473 98,990 99,832 100,725 101,5

2 APS SMP/MTs 80,765 80,980 80,998 81,714 79,6

3 APS SMA/MA/SMK 53,433 53,868 53,886 54,025 54,0

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2011

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada

tahun 2007 APS untuk SD/MI sebesar 97,473 artinya bahwa setiap

100 penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI ada 98

anak. Kondisi ini meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2011

APS SD/MI menjadi 101,5.

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI yang melebihi jumlah penduduk

usia 7-12 tahun mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk untuk

bersekolah sangat tinggi. Hal ini disebabkan jumlah murid SD ada

yang usianya kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun dan juga


masuknya penduduk dari daerah perbatasan, sehingga jumlah murid

melebihi jumlah penduduk yang ada.

Pada jenjang SMP/M.Ts APS pada tahun 2007 sebesar 80,765

dan kondisi ini meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2010.

Tetapi pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi 79,6, artinya

bahwa setiap 100 penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah ada

80 anak.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK besarnya APS pada tahun 2007

adalah 53,433 artinya bahwa setiap 100 penduduk usia 16-18 tahun

yang bersekolah di SMA/MA/SMK sebesar 53 orang. Kondisi ini

semakin meningkat hingga pada tahun 2011 mencapai 54,0.

2) Rasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang

tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk

usia sekolah.

Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi

penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah


NOJenjang

Pendidikan2007 2008 2009 2010 2011

1.3. Rasio SD/MI 145 146 146 148 1502.3. Rasio SMP/MTs 233 239 241 303 3033.3 Rasio SMA/MA/SMK 389 398 398 407 407

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2011

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa pada tahun

2007 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk

usia sekolah SD/MI adalah 145 artinya bahwa dalam setiap 1 gedung

SD/MI dapat menampung 145 anak dan terus meningkat hingga

pada tahun 2011 rasio gedung sekolah terhadap penduduk usia 7 –

12 tahun menjadi 150.


Rasio gedung sekolah SMP/M.Ts dan penduduk usia sekolah

SMP/M.Ts pada tahun 2007 adalah sebesar 233 artinya satu gedung

sekolah dapat menampung sejumlah 233 anak, dan pada tahun 2011

menjadi 303 anak, kenaikan ini cukup signifikan karena disebabkan

adanya peningkatan jumlah murid yang cukup besar yaitu bertambah

kira-kira 2.095 siswa dari tahun 2007.

Untuk rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah

SMA/MA/SMK pada tahun 2007 sebesar 389, dan kondisi ini selalu

meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2011 menjadi 407

penduduk usia 16-18 tahun dalam setiap satu sekolah.

3) Rasio guru/murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru

terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia

cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan

melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan

guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid

yang ada di Kabupaten Sleman, sekaligus juga untuk mengukur

jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se Kabupaten Sleman

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar


NO Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 20111 Rasio SD/MI 14 15 15 14 142 Rasio SMP/MTs 11 12 12 13 123 Rasio SMA/MA/SMK 9 9 9 9 9


Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada

tahun 2007 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 14

artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 14 anak. Kondisi

seperti ini setiap tahun relatif sama sesuai dengan pertambahan


jumlah guru dan jumlah murid. Pada tahun 2011 rasio guru/murid

tetap yaitu 14.

Pada tahun 2007 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/murid adalah 11

dan pada tahun 2011 menjadi 12, karena terjadi penurunan jumlah

siswa dari tahun 2010.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK rasio guru/murid sebesar 9 pada

tahun 2007 dan rasio ini bertahan hingga tahun 2010. sedangkan

tahun 2011 menjadi 9, artinya setiap satu guru mengajar 9 murid.

4) Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dapat


Tabel 2.24Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan


No Uraian DataTahun Anggaran

2007 2008 2009 2010 2011

1. Taman Kanak-kanak

a. Jumlah sekolah 481 505 512 519 521

- Negeri 3 3 4 4 4

- Swasta 478 502 508 515 517

b. Jumlah guru 2,172 2,093 2,228 2,253 2.284

- Negeri 35 36 39 42 47

- Swasta 2,137 2,057 2,189 2,211 2.237

c. Jumlah tenaga non guru 318 407 311 270 269

- Negeri 15 11 17 12 14

- Swasta 303 396 294 258 255

d. Jumlah siswa 24,387 25,140 26,120 26,356 27.141

- Negeri 390 375 424 429 440

- Swasta 23,997 24,765 25,696 25,927 26.701

2. Sekolah Dasar/MI

a. Jumlah sekolah 521 516 515 519 521

- Negeri 389 384 383 381 381

- Swasta 132 132 132 138 140

b. Jumlah guru 6,254 5,972 6,186 6,370 6.328

- Negeri 4,521 4,330 4,443 4,520 4.474

- Swasta 1,733 1,642 1,743 1,850 1.854

c. Jumlah tenaga non guru 672 739 973 983 1.103


- Negeri 442 505 638 670 745

- Swasta 230 234 335 313 358

d. Jumlah siswa 85,976 86,900 87,893 89,335 90.622

- Negeri 65,227 65,422 65,702 65,702 66.133

- Swasta 20,749 21,478 22,191 23,633 24.489

3. SMP/MTS

a. Jumlah sekolah 117 114 121 121 123

- Negeri 64 65 64 64 64

- Swasta 56 57 57 57 59

b. Jumlah guru 3,420 3,336 3,242 3,202 2.256

- Negeri 2,274 2,202 2,126 2,076 2.035

- Swasta 1,146 1,134 1,116 1,126 1.221

Jumlah tenaga non guru 955 1,188 981 974 1.030

- Negeri 702 698 712 702 713

- Swasta 253 490 269 272 317

d. Jumlah siswa 37,639 38,376 39,068 39,519 39.857

- Negeri 28,596 28,227 28,009 28,236 28.278

- Swasta 9,043 10,149 11,059 11,283 11.579

4. SMA/MA

a. Jumlah sekolah 60 61 57 57 57

- Negeri 22 22 22 22 22

- Swasta 38 39 35 35 35

b. Jumlah guru 1,911 1,888 1,761 1,740 1.699

- Negeri 983 978 958 929 903

- Swasta 928 910 803 811 796


- Negeri 304 244 333 340 333

- Swasta 234 260 228 221 216

d. Jumlah siswa 14,212 13,937 13,860 14,267 14.734

- Negeri 9,378 9,192 9,432 9,671 9.971

- Swasta 4,834 4,745 4,428 4,596 4.763

5. SMK

a. Jumlah sekolah 48 50 52 53 53

- Negeri 8 8 8 8 8

- Swasta 40 42 44 45 45

b. Jumlah guru 1,862 1,869 1,920 1,944 1.925

- Negeri 646 623 624 619 602

- Swasta 1,216 1,246 1,296 1,325 1.323



- Negeri 204 204 199 198 202

- Swasta 341 348 357 371 374

d. Jumlah siswa 17,158 17,876 18,674 18,990 19.461

- Negeri 6,109 6,417 6,809 6,840 6.893

- Swasta 11,049 11,459 11,865 12,150 12.568

6. Kondisi Bangunan Sekolah

a. Jumlah Ruang SD 3,752 3,671 3.636 3,661 3.646

- Baik 2,054 2,302 2,499 2,609 2.686

- Rusak Ringan 854 812 689 761 679

- Rusak Berat 844 557 448 291 281

Jumlah Ruang SLTP 1,016 1,034 1.246 1,248 1.209

- Baik 822 888 1.071 1,065 1.074

- Rusak Ringan 130 94 105 113 84

- Rusak Berat 64 52 70 70 51

c. Jumlah Ruang SLTA 1,031 1,005 1,111 1,211 1.246

- Baik 938 962 984 1,098 1.117

- Rusak Ringan 76 40 102 88 102

- Rusak Berat 17 3 25 25 27

B Pendidikan Luar Sekolah

1. Lembaga Pendidikan Kursus

a. Jumlah lembaga 100 89 108 110 127

b. Jumlah tutor 420 445 568 660 508

c. Jumlah warga belajar 9,208 2,670 1,200 2,200 2.651

2. Sanggar kegiatan belajar

a. Jumlah kegiatan 6 6 4 4

b. Jumlah pamong belajar 11 11 11 6 10

3. Kelompok Belajar

a. Kejar Paket A Fungsional

- Jumlah tutor 444 340 350 50 0

- Jumlah kelompok 222 170 150 50 0

- Jumlah warga belajar 2,220 1,700 1,500 500 0

b. Kejar Paket A setara SD

- Jumlah tutor 6 25 30 18 0


- Jumlah warga belajar 60 100 100 60 0

c. Kejar Paket B setara SMP

- Jumlah tutor 780 138 672 642 108


- Jumlah warga belajar 2,600 460 2,525 2,620 360


d. Kejar Paket C setara SMA

- Jumlah tutor 132 451 35 245 120



e. Kelompok Belajar Usaha (KBU)



- Jumlah warga belajar 0 680 0 0

Program Magang




4. Play Group (Kelompok Bermain)

a. Jumlah tutor 512 558 629 818 1.046

b. Jumlah kelompok 107 133 146 185 219


5. TPA

a. Jumlah tutor 164 203 279 312 516


c. Jumlah warga belajar 691 1,011 1,667 2,218 2.739

6. Satuan PAUD Sejenis

a. Jumlah tutor 489 1,316 1,974 3,521 2.442



C Hasil Pelayanan Publik

1. Angka Partisipasi Kasar (%)a. SD 115.34 115.67 116,40 116,42 116,45b. SMP 114.99 115.01 115.87 115,48 113,68c. SMU/SMK 75.04 75.45 75,73 77,17 77,66

2. Angka Partisipasi Murni (%)

a. SD 98.78 98.99 99.16 100,73 101,51b. SMP 80.77 80.98 81.00 81,71 79,65c. SMU/SMK 53.43 53.87 53.89 54,03 54,04

3. Anak Putus Sekolaha. SD 39 37 34 33 40b. SMP 139 66 48 27 32c. SMU/SMK 330 124 61 74 74

4. Rasio Siswa:Sekolah

a. TK 51 52 51 51 52


b. SD 165 168 171 173 174c. SMP 336 336 323 317 314

d. SMU/SMK 306 314 298 302 311

5. Rasio Siswa: Guru

a. TK 11 11 12 12 12

b. SD 14 15 15 14 14

c. SMP 11 12 12 12 12

d. SMU/SMK 9 9 9 9 9

6. Rasio Siswa: Kelas

a. SD 22 23 25 24 24,90

b. SMP 31 32 33 33 31,31

c. SMU/SMK 31 31 30 33 28,52

7. Rata-rata Nilai Hasil Belajara. UAN SD 7.1 7,56 7.40 7,17 7,53

b. UAN SMP 6.83 6,77 7.18 7,09 6,64

c. UAN SMA 6.84 7,49 7,26 6,65 6,60

d. UAN SMK 6.74 6,91 7,71 6,59 6,78

8 Rata-rata Nilai Hasil Belajar Program Kesetaraan

a. UAN Paket A Setara SD 6.5 6.99 6,20 6,50 0b. UAN Paket B Setara SMP 5.5 6.9 6,50 6,50 6,60c. UAN Paket C Setara SMA 5.3 6.32 6,70 6,75 6,75

9. Rata-rata Kelulusan (%)a. SD 97.46 99.92 100.08 99,90 99,59

b. SMP 88.83 91.2 93.67 92,10 99,93

c. SMU/SMK 79.74 87.26 98.26 96,58 99,34

10Prosentase guru yang layakmengajara. SD 80 84 39.41 48,99 58,19b. SMP 82 83.78 76.13 79,18 82,12c. SMU/SMK 81 82.99 86.42 88,14 88,47


b. Urusan Wajib Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua

lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah,

murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai

derajad kesehatan yang lebih baik.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, berbagai

Puskesmas di Kabupaten Sleman sejak tahun 2004-2010 telah


memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 yakni Puskesmas

Prambanan, Gamping I, Mlati I, Kalasan, Depok I, Mlati II, Minggir,

Ngemplak I, Sleman, Godean II, Depok II, Seyegan, Godean I, Ngaglik I.

Tempel I, Pakem, Depok III, Ngaglik II, dan Turi. Sampai saat ini

pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar ISO 9001:2000/

ISO 9001:2008 sebanyak 19 Puskesmas, 1 Dinas Kesehatan dan RSUD

Sleman. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat, RSUD Sleman sudah menjadi Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) secara penuh.

Pelayanan di RSUD Sleman juga telah memenuhi standar ISO

9001:2000/ISO 9001:2008. Pencapaian indikator pelayanan RSUD

tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy

Rate (BOR) mencapai 80,43%, kondisi ini baik karena BOR

dikatakan baik jika realisasinya 70%-85%.

2) Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2011 sudah mencapai

75,94 kali atau naik 5,60 dari tahun 2010 mencapai 70,34 kali

pertahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut sudah

melebihi standar nasional yaitu 75 kali per tahun.

3) Pada tahun 2011 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke

kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai 0,98 hari. Hal

ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien sudah

mencapai ideal yaitu sesuai standard Departemen Kesehatan 6 jam

sampai dengan 3 hari.

4) Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 4,55

hari pada tahun 2011. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah

sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan

standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari.

5) Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka

kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2011

mencapai 10,69‰ pasien, mengalami kenaikan sebesar 0,79‰


pasien dari tahun 2010 yang menunjuk angka 9,9‰ pasien.

Walaupun angka kematian pasien ketika dirawat di RS mengalami

kenaikan, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama

tidak melebihi 25 ‰.

6) Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka

kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit mencapai 19,81‰

pasien pada tahun 2010, mengalami kenaikan tahun 2011 menjadi

22,48‰.

7) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per-1.000 pasien

keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per-1.000 pasien keluar.

Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD

Sleman pada parameter angka kematian, masih dibawah target

nasional cukup jauh. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari

aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik.

RSUD Prambanan merupakan salah satu bagian dari organisasi baru

dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang

beroperasi mulai 1 Januari 2010. Pencapaian Kinerja Pelayanan di

RSUD Prambanan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy

Rate (BOR) mencapai 33,2%, kondisi ini masih jauh dari standar

Nasional (85 %), jika dikaitkan standar, BOR dikatakan baik jika

realisasinya 70% - 85%, Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over)

tahun 2011 mencapai 3,67 kali per tahun, kondisi pelayanan

pemakaian tempat tersebut masih jauh dibawah standar nasional

yaitu 75 kali per tahun.

2) Pada tahun 2011 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke

kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai 6,37 hari. Hal

ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien masih jauh

dari ideal karena sesuai standard Departemen Kesehatan 6 jam

sampai dengan 3 hari.


3) Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 2,63

hari pada tahun 2011. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah

sakit terhadap pasien masih jauh memadai, karena sesuai dengan

standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari.

4) Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka

kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2011

sebesar 0,46‰, masih merupakan angka realisasi yang aman,

selama tidak melebihi 25‰, Angka kematian kasar (Gross Death

Rate) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah

sakit pada tahun 2011sebesar 0,84‰.

5) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per-1.000 pasien

keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per-1.000 pasien keluar.

Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD

Prambanan pada parameter angka kematian, sangat baik masih

dibawah, jauh dari target nasional. Hal ini berarti kinerja pelayanan

dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik.

Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat seperti

tabel berikut :

Tabel 2.25Capaian Indikator Kesehatan


No IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 - Rasio posyandu persatuan balita 61 50 50 51 50,82 - Rasio puskesmas persatuan

penduduk- Rasio poliklinik per satuan penduduk- Rasio pustu per satuan penduduk

38.44838.44812.469

39.11237.54712.685

38.12634.04113.424

43.61440.38315.357

40.23220.11614.166

3 Rasio RS per satuan penduduk 70.981 50.668 50.166 49.561 47.8954 Rasio dokter per satuan penduduk 1.435 1.591 908.648 895,94 8785 Rasio tenaga medis persatuan

penduduk1.187,58 1.471,30 798,30 762,48 898

6 Cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan (%)

89,78 97,21 91,65 93,16 99,61

7 Cakupan Desa/kelurahan UniversalChild Immunization (UCI) (%)

100 100 100 100 100

8 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100 100 100 100 100


perawatan (%)9 Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA (%)53,61 49,50 53,73 44,84 67,5

10 Cakupan penemuan dan penangananpenderita penyakit DBD (%)

100 100 100 100 100

11 Cakupan pelayanan kesehatanrujukan pasien masyarakat miskin (%)

100 100 100 100 100

12 Cakupan kunjungan bayi (%) 56,17 95,56 61,16 91,08 95,2213 Jumlah Puskesmas (bh) 24 24 25 25 2514 Jumlah pembantu Puskesmas (bh) 72 72 71 71 71

Sumber : Dinas Kesehatan,2011

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam

pembangunan manusia. Derajad kesehatan masyarakat yang baik akan

merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena

itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting

dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Semakin mudah

masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka

diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat dilihat

dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang

jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman yang berubah

pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan.

Pada tahun 2007 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

adalah 0,2885, dan pada tahun 2011 mencapai angka 0,01196.

Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan irigasi

pada tahun 2007 menunjukan jumlah angka 0,01185, kondisi tersebut

terus meningkat hingga pada tahun 2011 menjadi 0,01192. Indikator

ketiga adalah rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Rasio tempat

ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Sleman tercatat 3,37 pada

tahun 2007, relatif tetap sampai dengan tahun 2011 yaitu 3,3354.

Indikator keempat adalah rasio tempat pemakaman umum per satuan

penduduk yang mencapai angka 287,284 pada tahun 2011. Indikator

kelima adalah panjang jalan yang dilalui roda 4, dimana angka tersebut


mencapai 0,0030 km pada tahun 2011. Indikator selanjutnya adalah

drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat, di

Kabupaten Sleman pada tahun 2010 angka menunjukkan 64.202 dan

66.510 pada tahun 2011.

Untuk lingkungan permukiman dianggap sebagai kawasan

permukiman yang ada di Kabupaten Sleman. Luas kawasan

permukiman di Kabupaten Sleman adalah sebesar 40,574%, didapat

dari perhitungan luas kawasan permukiman perdesaan seluas 10.733 ha

dan perkotaan seluas 12.590 ha dibandingkan dengan luas wilayah

Kabupaten Sleman sebesar 57.482ha. Berikut tabel yang

menggambarkan indikator bidang pekerjaan umum.

Tabel 2.26Indikator Bidang Pekerjaan Umum


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Rasio panjang jalan 0,2885 0,2897 0,3130 0,3192 0,3423

2 Rasio Jaringan Irigasi 0,01185 0,01186 0,01190 0,01192 0,01196

3Rasio tempat ibadah per satuanpenduduk 3,3700 3,4300 3,30700 3,30700 3,3354

4Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk 294,373 294,373 287,254

5Rasio tempat pembuangan sampah(TPS) per satuan penduduk 0,467 0,744 0,919 0,918 0,918

6 Panjang jalan dilalui Roda 4 (km) 0,0032 0,0032 0,0031 0,0031 0,0030

7Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat(%)

29,28 33,05 33,05 33,05

8 Kawasan Pemukiman (%) 40,574 40,574Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2011,

d. Urusan Wajib Perumahan

Dalam bidang perumahan indikator kinerja dinilai di antaranya dari

indikator rumah tangga pengguna air bersih, indikator rumah tangga

pengguna listrik, indikator rumah tangga bersanitasi dan indikator rumah

layak huni. Indikator-indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah


pengguna air bersih, listrik dan sanitasi pada tahun tertentu, dibagi

jumlah keseluruhan rumah tangga/KK pada tahun tertentu dikali 100%.

Khusus peningkatan dan penurunan yang terjadi pada indikator

pengguna listrik karena dimungkinkan adanya satu atau lebih jaringan

listrik yang digunakan oleh satu rumah tangga. Indikator rumah tangga

pengguna air bersih di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 adalah

sebesar 7,558%, dan pada tahun 2008 sejumlah 6,095%, kemudian

meningkat menjadi 6.23% pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun

2010 mencapai 93,9 dan tahun 2011 sebesar 94,3. Untuk indikator

rumah tangga pengguna listrik mencapai 100,68% pengguna pada

tahun 2007, kemudian turun menjadi 90,151% pada tahun 2008, pada

tahun 2009 mengalami penurunan kembali sebesar 89,19% pengguna

sedangkan pada tahun 2010 (data belum tersedia) dan tahun 2011 (data

belum tersedia)

Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2007 angka

yang tercatat sejumlah 73,16%, selanjutnya pada tahun 2008 angka

yang tercatat sejumlah 63,02%, serta pada tahun 2009 angka tercatat

sejumlah 54,875% sedangkan pada tahun 2010 sebesar 76,2% dan

tahun 2011 menjadi 65,12% Indikator rumah layak huni dihitung

berdasarkan jumlah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi

jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100%

sehingga didapatkan angka sebesar 92,88% pada tahun 2009 dan

93,33% pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2011 mencapai

94,53%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.27:


Tabel 2.27Indikator Urusan Perumahan


NO IndikatorTahun

2006 2007 2008 2009 2010 20111 Rumah tangga pengguna air

bersih75,58 60,95 62,23 93,9 94,3

2 Rumah tangga pengguna listrik(%) 72,517 100,68 90,151 96,73 97,10 97,15

3 Rumah tangga ber-Sanitasi (%) 59,213 73,164 63,02 54,875 67,20 65,12

4 Rumah layak huni (%) 92,88 93,33 94,53

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2011,

e. Urusan Wajib Penataan Ruang

Luas RTH hanya dihitung dari RTH Perkotaan dengan pertimbangan

pernah dilakukan studi tentang RTH kawasan perkotaan. Rasio

perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas

seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman sehingga didapatkan

rasio RTH 63,724%. Adapun luas RTH diambil dari laporan RTH wilayah

perkotaan yang merupakan luas lahan tidak terbangun.

Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah

diberikan baik IMB tetap, IMB sementara maupun IMB pemutihan). Pada

tahun tertentu dibanding dengan 5 bangunan pada tahun tertentu yang

dihitung dari bangunan-bangunan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas

kesehatan, fasilitas perdagangan, fasilitas transportasi, fasilitas

pengairan, persampahan, fasilitas peternakan, stasiun bahan bakar,

fasilitas pariwisata dan industri/pergudangan. Rasio tersebut dapat


Tabel 2.28Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1.Rasio Ruang Terbuka Hijau per SatuanLuas Wilayah ber HPL/HGB (%) 63,724 63,724 63,724 63,724 63,724

2 Rasio bangunan ber- IMB per satuanbangunan (%) 9,825 9,569 7,703

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2011


f. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam

perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda No.7 Tahun 2005

tentang RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, perencanaan

jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2010 tentang RPJM Kabupaten Sleman tahun 2011-2015.

Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD

dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD.

Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.29:

Tabel 2.29Dokumen Perencanaan PembangunanTahun 2007-2011 Kabupaten Sleman

NO IndikatorTahun

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1Tersedianya dokumen perencanaanRPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA ada ada ada ada ada ada

2Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yg telah ditetapkan dgnPERDA/PERKADA

ada ada ada ada ada ada

3Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA ada ada ada ada ada ada

4Penjabaran Program RPJMD kedalamRKPD (%) 100 100 100 100 100 100

Sumber : Bappeda, 2011

g. Urusan Wajib Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2

maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana

dan prasarana perhubungan yang memadai.

Jumlah arus penumpang angkutan umum selama tiga tahun

mengalami peningkatan hingga mencapai 5.480.765 orang per tahun.

Namun sebagai dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan

kendaraan pribadi yang cukup pesat, untuk periode tahun selanjutnya

cenderung mengalami penurunan yang pada tahun 2010 menjadi hanya

sebanyak 5.205.876 orang per tahun. Selaras dengan penurunan jumlah


arus penumpang, maka dalam perkembangannya rasio ijin trayek

selama lima tahun terakhir juga mengalami penurunan pada tahun 2010

menjadi 546 kendaraan.

Selaras penurunan tersebut diatas tingkat kesadaran masyarakat

akan pentingnya uji kendaraan bermotor semakin menurun sejak tahun

2008. Kondisi ini akan sangat membahayakan keselamatan penumpang

dan pengguna jalan lainnya akan rentan mengalami kecelakaan, selain

itu juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan, kondisi tersebut

juga di mungkinkan para pengusaha angkutan umum malas karena

takut kendaraannya memang tidak layak uji dan harus menanggung

resiko kendaraan di kandangkan. Oleh karena perlu ditingkatkan

sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna kendaraan

bermotor tentang pentingnya uji kendaraan bermotor. Akibat kondisi

tersebut mengakibatkan kepemilikan Kir angkutan umum juga menurun

sejak 3 tahun terakhir.

Prosentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas juga berkurang dari

tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh panjang ruas jalan yang

cenderung tetap sehingga pada tahun awal pembangunan memerlukan

rambu relatif lebih banyak sedangkan pada tahun-tahun berikutnya

hanya merupakan penambahan ataupun penggantian rambu yang rusak

atau hilang. Indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.30:

Tabel 2.30Indikator Urusan Perhubungan


No IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 5.303.375 5.611.705 5.480.765 5.205.876 5.170.429

2 Rasio ijin trayek 578 578 569 546 527

3 Jumlah uji kir angkutan umum (bh) 15.723 15.649 15.030 14.825 15.337

4 Jumlah Terminal Bis (bh) 5 5 5 5 5

5 Angkutan darat (%) 0,0225 0,0201 0,0202 0,0202 0,0206


6 Kepemilikan KIR angkutan umum 2.205 2.087 1.908 1.715 1.825

7Lama pengujian kelayakan angkutan umum(KIR)

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit

8Biaya pengujiankelayakan angkutanumum

JBB < 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

JBB 4.000 – 8.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

JBB 8.000 – 12.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

JBB > 12.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

9 Pemasangan Rambu-rambu 16,75 19,06 1,96 1,96 2,07

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, 2011,

h. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Kabupaten Sleman memiliki keterbatasan sumber daya alam,

sehingga lingkungan yang bersih dan sehat perlu dijaga. Lingkungan

hidup merupakan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) 2015

sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya

terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada

ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak

berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dibedakan menjadi 2

(dua) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Dinas PUP dan pengelolaan

sampah mandiri oleh masyarakat. Persentase/rasio pelayanan sampah

diperoleh dari prakiraan volume timbunan sampah dibagi dengan

kapasitas pengangkutan sampah oleh Dinas PUP.

Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang diterima Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tahun 2011 sebanyak 27

kasus. Jenis pengaduan meliputi pencemaran udara berupa bau yang

ditimbulkan dari kegiatan peternakan sebanyak 11 kasus, pengaduan

kebisingan sebanyak 6 kasus, pencemaran air sebanyak 5 kasus dan

pengaduan penimbunan limbah batubara 1 kasus. Kantor Lingkungan

Hidup telah berupaya untuk menangani pengaduan kasus lingkungan

tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait, Camat, Kepala

DUkuh dan tokoh masyarakat setempat yang terkena dampak. Berbagai


langkah dan pendekatan dilakukan untuk penanganan dan penyelesaian

masalah lingkungan yang dilakukan. Dari 27 kasus yang diadukan

sebanyak 11 kasus selesai, sedangkan yang lainnya masih dalam

koordinasi dan pengawasan.

Dalam pelayanan jasa pengangkutan sampah yang dilakukan oleh

Dinas PUP telah menjangkau di seluruh wilayah 17 kecamatan,

sedangkan persentase pelayanan sampah secara keseluruhan

kecenderungannya meningkat dari 11,77% pada tahun 2007 menjadi

44,54% pada tahun 2011.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah

mengalami peningkatan dari 2,8 pada tahun 2007 menjadi 94,54 pada

tahun 2011. Sedangkan untuk penegakan hukum lingkungan telah

dilakukan pembinaan pada 28 kasus di tahun 2010, dan 27 kasus di

tahun 2011. Indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel

2.31:

Tabel 2.31Indikator Urusan Lingkungan HidupTahun 2007-2011 Kabupaten Sleman

NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Persentase penanganan sampah 11,77 15,24 14,18 14,63 94,54

2Pencemaran status mutu air

-38 s/d -46

-34 s/d -41

-38 s/d -62

-10 s/d -73

-19 s/d43

3 Cakupan pengawasan terhadappelaksanaan amdal. 100% 100% 100% 100% 100%

4 Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk 2,8 4,4 5,5 5,5 94,54

5 Penegakan hukum lingkungan 20 25 27 28 27Sumber : Kantor Lingkungan Hidup, 2011

i. Urusan Wajib Pertanahan

Dalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di

Kabupaten Sleman berubah tiap tahunnya, dimana pada tahun 2007

jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan adalah 428.572, pada tahun

2008 sejumlah 444.108, tahun 2009 sejumlah 455.193 bidang, tahun

2010 sejunlah 486.630 bidang dan tahun 2011 mencapai 491.443


bidang. Untuk penyelesaian ijin lokasi di wilayah Kabupaten Sleman tiap

tahunnya mengalami perubahan, pada tahun 2007 sejumlah 10 buah,

tahun 2008 sejumlah 11 buah, tahun 2009 sejumlah 19 buah, tahun

2010 sejumlah 25 buah dan pada tahun 2011 sejumlah 9 buah. Data

tersebut dapat dilihat pada tabel 2.32:

Tabel 2.32Luas Lahan dan ijin Lokasi


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Jumlah sertifikat tanah (buah) 428.572 444.108 455.193 486.630 491.443

2 Penyelesaian izin lokasi (buah) 10 11 19 25 9Sumber : Dinas Pengelolaan Pertanahan Daerah, 2011

j. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan program di bidang kependudukan dan catatan sipil

pada tahun 2006-2008 relatif stabil karena tahun 2008 masih tahap

sosialisasi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen

kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil serta perlindungan data pribadi dan kepastian hukum

atas kepemilikan dokumen. Selanjutnya pada tahun 2009 mengalami

kenaikan yang tinggi karena masyarakat sudah menyadari pentingnya

sebuah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan

identitas resmi sebagai penduduk. Pada tahun 2010 menurun karena

angka kelahiran pada tahun 2010 juga menurun, yang berakibat pada

penurunan permohonan akte kelahiran, sedangkan pada tahun 2010

pelayanan akta kelahiran mengalami kenaikan karena akhir tahun 2011

merupakan batas akhir perpanjangan dispensasi pengurusan akta

kelahiran yang berkaibat pada kenaikan jumah permohonan.

Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel 2.33:


Tabel 2.33Angka Rasio Kependudukan


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1Rasio penduduk berKTP per satuanpenduduk 0,68 0,78 0,78 0,77 0,75

2 Rasio bayi berakte kelahiran 56,97 66,63 91,80 99,31 100

3 Rasio pasangan berakte nikah 100 100 100 100 100

4 Kepemilikan KTP 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75

5Kepemilikan akta kelahiran per 1000penduduk 17,79 17,08 24,35 17,25 40,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2011

k. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan

kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan

perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi

di berbagai sector pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-

kultural yang masih mengganggap derajad laki-laki lebih tinggi dari

perempuan.

Keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan

aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan

dasar. Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara

tidak langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat

kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi

anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di

dalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan

juga sangat berdampak pada derajad kesehatan dan tingkat

kesejahteraan keluarga.

Inovasi Kabupaten Sleman terhadap pencapaian pelaksanaan

urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai

berikut :

1) Terlaksananya sosialisasi da simulasi PKDRT di semua desa dan

kecamatan se Kabupaten Sleman


2) Terlaksananya revitalisasi penyaluran modal UP2K-PKK

3) Terbentuknya gugus tugas Kabupaten Layak Anak

4) Terbentuknya Forum Anak Sleman

5) Terbentuknya Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak

Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan anak dapat

dilihat tabel 2.34 :

Tabel 2.34Indikator Pemberdayaan PerempuanTahun 2007-2011 Kabupaten Sleman

NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Persentase partisipasi

perempuan dilembagapemerintahan

4,6 4 3,6 3,4 55,17

2 Partisipasi perempuandilembaga swasta

95,31 94,89 96,39 96,60 46,52

3 Rasio KDRT 0,042 0,041 0,15 0,1255 Partisipasi angkatan

kerja perempuan58,47 59,68 58,62 91% 41,91

6 Penyelesaianpengaduanperlindunganperempuan dan anakdari tindakankekerasan

105 104 125 67 160

Sumber: Badan KB,PP,PA, 2011

l. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2011

dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera.

Peningkatan partisipasi PUS dalam program KB akan terus

ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan.

Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar


berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif

di wilayah masing-masing. Perkembangan capaian indikator Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel 2.35:

Tabel 2.35Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Rata-rata jumlah jiwa per keluarga 3,4 3,37 3,32 3,6 3,343 Cakupan peserta KB aktif 116.229 117.882 119.189 121.245 118.424

4Keluarga Pra Sejahtera danKeluarga Sejahtera 1

82.304 79.469 85.907 46.067 40,67

5 Peserta KB Pria 7.884 8.087 8.338 8.477 8.5866 Pasangan Usia Subur (PUS) 145.833 147.379 149.229 151.572 150.009

7% Peserta KB Aktif dengan PUS(Prevalensi)

79,70 79,99 79,83 79,99 78,95

8Usaha Peningkatan PendapatanKeluarga Sejahtera (UPPKS)

814 769 787 783 783

Sumber: Badan KB,PM, PP, 2011

m. Urusan Wajib Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan

sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah

tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi,

pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang

cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.

Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel 2.36:

Tabel 2.36Indikator Urusan Sosial


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Sarana sosial:

-Panti Asuhan-Panti Jompo-Panti Sosial-Rumah Singgah (girlan &Diponegoro)

29 30 30 32 44

2 PMKS yang memperoleh bantuansosial

1.341 5.014 5.034 5.062 45.472


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20113 Penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial1.341 5.014 5.034 5.062 45.472

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, 2011

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS,

khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik

secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan

membuahkan hasil yang maksimal.

n. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah

jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Hali ini sangat

terkait dengan kondisi kualitas sumber daya manusia.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya

pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun

perusahaan.

Capaian pelaksanaan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun

2011 seperti terlihat dari capaian indikator sebagai berikut: Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya

Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja. Pada Periode

tahun 2008-2010 mengalami sedikit perubahan yaitu 68,43% di Tahun

2008, 66,72% di Tahun 2009, 66,29% di Tahun 2010 dan 67,02% di

tahun 2011.

Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga

kerja yang ditempatkan baik melalui AKAL, AKAD maupun AKAN dari

jumlah tenaga kerja yang terdaftar (AK1) yang menunjukan angka

46,97% di Tahun 2007, 34,52% di Tahun 2008, 43% di Tahun 2009

40,30% di Tahun 2010 dan 85,92% di Tahun 2011. Pengangguran

merupakan indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan

kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. Untuk angka

tingkat pengangguran terbuka masih menunjukan angka yang cukup


tinggi yaitu 7,75% di tahun 2007, 6,82% di tahun 2008, 7,40% di tahun

2009 , 8,21% di tahun 2010 dan 7,61% di tahun 2011.

Persentase penerapan keselamatan dan perlindungan K3 di tahun

2011 sebesar 90%. Jumlah perusahaan bertambah yaitu 983

perusahaan di tahun 2010 menjadi 1.031 perusahaan di tahun 2011.

Angka perselisihan pengusaha pekerja di tahun 2011 sebesar 28 kasus

Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2007-

2011 secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut :

Tabel 2.37Indikator Ketenagakerjaan


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 66,94 68,43 66,72 66,29 67,02

2 Pencari kerja yang ditempatkan (%) 46,97 34,52 43 40,30 85,92

3 Tingkat pengangguran terbuka (%) 7,75 6,82 7,40 8,21 7,61

4 Keselamatan dan perlindungan/ K3 (%) 93,04 93,05 96,65 91,25 90

5 Angka perselisihan pengusaha pekerja(%) 2,78 3,53 4,35 3,05 2,71

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Nakersos Kab. Sleman 2011

o. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Sleman meliputi

koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat koperasi

maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat

dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha

masyarakat.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman terlihat dari

jumlah koperasi yang ada menunjukkan tren yang semakin meningkat

yaitu 561 koperasi pada tahun 2007 menjadi 604 koperasi pada tahun

2011. Jumlah koperasi aktif juga meningkat dari 245 koperasi pada

tahun 2007 menjadi 541 pada tahun 2011. Sementara jumlah koperasi

beku semakin menurun dari 93 pada tahun 2007 menjadi 54 pada tahun


2011. Jumlah anggota semakin meningkat dari 201.551 orang pada

tahun 2007 menjadi 234.584 orang pada tahun 2011.

Demikian juga dari hasil usaha koperasi juga mengalami

peningkatan. Dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan

yaitu dari Rp.96.995.470.000 pada tahun 2007 menjadi

Rp.173.695.120.000 pada tahun 2011. Jumlah volume usaha sebesar

Rp.656.431.240.000 pada tahun 2007 meningkat menjadi

Rp.732.070.941.000 pada tahun 2011. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar

Rp.12.290.390.000 pada tahun 2007 meningkat menjadi

Rp.16.508.855.000 pada tahun 2011.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman dapat diamati

pada tabel berikut ini :

Tabel 2.38Perkembangan Koperasi Tahun 2007-2011

di Kabupaten Sleman

KOPERASI DAN PKM

Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1) Jumlah koperasi 561 587 601 598 6042) Kondisi Koperasi

- Koperasi aktif 245 290 481 517 541- Koperasi Tidak aktif 223 206 29 9 9- Koperasi Beku / Mati 93 91 91 72 54

2) Jumlah anggota koperasi 201.551 208.159 218.835 233.362 234.5843) Jumlah Modal Sendiri (000) 96.995.470 118.189.567 129.099.038 142.559.739 173.695.120

Volume Usaha (000) 656.431.240 671.888.372 705.482.789 720.095.806 732.070.941SHU (000) 12.290.390 16.064.961 16.868.208 15.895.654 16.508.855

Sumber : LKPJ Bupati Sleman, 2011

p. Urusan Wajib Penanaman Modal

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

daerah adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal

tidak bisa dilepaskan dari sektor industri, semakin besar dan

berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang

ditanamkan dalam daerah tersebut.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman di tahun 2011 meliputi

investasi PMA 41 unit dengan nilai investasi US$ 185.185.922,42 daya

serap tenaga kerja 6.385 orang dan realisasi kenaikan investasinya dari

tahun 2010 sebesar 13,92%. Sedangkan untuk PMDN jumlah usahanya


sebanyak 32 unit, nilai investasi sebesar Rp827.390.268.676 daya serap

tenaga kerja sebanyak 9.269 orang dan kenaikan realisasi investasinya

dari tahun 2010 sebesar 148,33%, dan untuk investasi Non PMA/PMDN

jumlah unitnya sebanyak 31.566 unit, nilai investasi sebesar Rp.

3.034.340.000 dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 249.189

orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun 2010 sebesar

12,46%.

Untuk perkembangan penanaman modal Kabupaten Sleman dari

tahun 2007 sampai tahun 2011 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39Perkembangan Penanaman Modal


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Jumlah Unit Usaha (orang)

PMA 36 35 33 38 41PMDN 36 32 31 31 32Non PMA/PMDN 26,779 27,949 29,222 30,384 31,566

2 Nilai Investasi

PMA (juta US$) 148,82 148,67 148,23 162,55 186PMDN (juta Rp) 344.996 323.071 321.546 333.175 827,390Non PMA/PMDN (juta Rp) 1.712.882 1.911.741 2.289.736 2.558.491 2.034.340

3 Daya serap Tenaga Kerja (orang)

PMA 6163 6113 6107 6146 6.385PMDN 9387 9131 9065 9065 9.269Non PMA/PMDN 201.832 211.803 228.268 238.940 249.189

4 Rasio daya serap tenaga kerja(orang)

PMA 171 175 185 162 155PMDN 261 285 292 292 289Non PMA/PMDN 8 8 8 8 8

5 Kenaikan/penurunan realisasiPMA, PMDN dan NonPMA/PMDN (%)

PMA -0,41 -0,10 -0,29 9,66 13,92PMDN -2,86 -6,35 -0,47 3,61 148,33Non PMA/PMDN 17,33 11,60 19,77 11,73 12,46

Sumber : Kantor P3M Kab. Sleman 2011,

q. Urusan Wajib Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor

penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran

pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana


prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan

produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.40Perkembangan Seni budaya


NO UraianTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1Penyelenggaraan festifal seni danbudaya (kali)

4 5 5 5 4

2Sarana penyelenggaraan seni danbudaya*

129 135

3Benda, Situs dan Kawasan CagarBudaya yang dilestarikan

94 107 118 124 124

Sumber: Dinas Kebudayan dan Pariwisata, 2011*) Khusus data gamelan

Pada tahun 2007 penyelenggaraan festival seni budaya ada 4

macam yaitu: festival Sendratari, Kethoprak, Prajurit dan festival

Kesenian Sleman pada tahun 2008 selain festival yang dilaksanakan

pada tahun 2007 ditambah dengan festival Nusa Dua Bali dan pada

tahun 2009 dan 2010 tidak mengikuti festival Nusa Dua Bali tetapi

festival Jembrana Bali. Sedangkan pada tahun 2011 diselenggarakan

sebanyak 4 festival, yaitu Festival Kesenian Sleman, Festival Kethoprak,

Festival Sendratari dan Festival Prajurit.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya khusus gamelan pada

tahun 2011 ada 135 set gamelan yang tersebar di seluruh kabupaten

Sleman. Maksudnya adalah milik masyarakat, termasuk gamelan untuk

karawitan maupun jathilan. Adapun benda situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa pada

tahun 2007 yang dilestarikan sebanyak 94 dan pada tahun 2008

meningkat menjadi 107, pada tahun 2009 ada 118 yang dilestarikan dan

pada tahun 2010 menjadi 124 sedangkan pada tahun 2011 tidak ada

peningnkatan.

r. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM,

sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pengembangan.


Upaya pengembangan minat dan bakat pemuda, derajad melalui

organisasi kepemudaan dan dengan menumbuhkembangkan budaya

olah raga.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama

dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan

untuk mencapai tujuan tertentu.

Hasil penghitungan jumlah organisasi pemuda dapat dilihat dalam

tabel berikut ini:

Tabel 2.41Perkembangan Pemuda dan Olah ragaTahun 2007-2011 Kabupaten Sleman

NO UraianTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Jumlah organisasi pemuda 10 10 10 17 20

2 Jumlah organisasi olah raga 33 33 34 37 37

3 Jumlah kegiatan kepemudaan 10 10 10 17 13

4 Jumlah kegiatan olah raga 17 17 17 21 14

5 Lapangan olah raga* 420 420 141 141 194Sumber: Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga, 2011*) Lapangan olah raga di sekolah

Berdasarkan data di atas terlihat perkembangan cukup signifikan

pada jumlah organisasi pemuda. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun

2009 jumlah organisasi pemuda hanya 10, selanjutnya meningkat

menjadi 17 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 20.

Sedangkan untuk jumlah organisasi olah raga dari tahun ke tahun selalu

mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2007 sejumlah 33 maka pada

tahun 2011 sudah menjadi 37 organisasi olah raga. Adapun kegiatan

kepemudaan mengikuti jumlah organisasi pemuda yang ada di

Kabupaten Sleman. Sedangkan kegiatan olah raga adalah kegiatan

yang dilakukan oleh tiap kecamatan. Pada tahun 2007 sampai dengan

2009 setiap kecamatan melaksanakan satu kegiatan olah raga sehingga

total sebanyak 17 kegiatan, pada tahun 2010 sebanyak 21 kegiatan dan

pada tahun 2011 sebanyak 13 kegiatan olahraga.

Data lapangan olah raga yang tercantum dalam tabel adalah

lapangan olah raga yang ada di sekolah baik jenjang SD/MI, SMP/M.Ts


maupun SMA/MA/SMK. Data tahun 2007 belum tersedia, sedangkan

dalam tabel tersebut terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun

2008 ke tahun 2009. Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa sekolah

yang merger atau karena hal lain, tetapi juga masalah teknis di lapangan

dimana pihak sekolah sering tidak komplit dalam mengisi data. Adapun

lapangan olah raga yang dimaksud adalah lapangan olah raga yang

dimiliki sekolah baik itu lapangan hijau maupun lapangan bulutangkis

atau lapangan tenis meja dan lain-lain. Pada tahun 2010 tersedia 141

lapangan dan pada tahun 2011 menjadi 194 lapangan.

s. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Sleman terus melakukan upaya-upaya untuk

menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus meningkatkan

pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan

ideologi bagi seluruh komponen masyarakat.

Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman keamanan dan

ketertiban Pemkab Sleman juga meningkatkan jalinan hubungan dengan

BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres serta meningkatkan

koordinasi melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).

Disamping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka

dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan

politik daerah. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti

tabel 2.42:

Tabel 2.42Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas

dan OKP (kali)

51 72 70 69 84

2 Kegiatan pembinaan politik daerah (kali) 2 6 8 9 9Sumber : Badan Kesbanglinmas dan PB, 2011


t. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

Jumlah polisi pamong praja dan linmas mengambarkan kapasitas

pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

masyarakat, jumlah pos kamling menggambarkan ketersediaan

kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut

berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

masyarakat serta keamanan lingkungan. Semakin meningkatnya rasio

antara jumlah Pos Siskamling disbanding dengan jumlah penduduk

menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengamanan diri

meningkat.

Laju pertambahan penduduk yang meningkat dengan cepat dan

jumlag anggota Polisi Pamong Praja yang tetap menyebabkan rasio

antara jumlah penduduk dan polisi Pamong Praja semakin meningkat.

Untuk menjaga keamanan dan keteritiban masyarakat Satpol PP

dibantu Anggota Linmas yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten

Sleman (7.031 orang). Rasio jumlah penduduk dibandingkan dengan

jumlah Linmas di Kabupaten Sleman sudah jauh melebihi apa yang

dipersyaratkan dalam SPM yang seharusnya coverage 50% pada tahun

2015 tetapi di Sleman saat ini coveragenya sudah mencapai 66,85%.

Dalam rangk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sudah

didukung adanya SIM Pelayanan Perijinan dan Administrasi

Pemerintahan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan tersebut, Pemkab Sleman setiap tahun melakukan

menyebarkan kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa layanan

Pemkab.

Cakupan pelayanan bahaya kebakaran di Kabupaten Sleman sudah

cukup baik dengan gambaran sebagai berikut: sampai dengan tahun

2015 target cakupan pelayanan bencana kebakaran menurut SPM

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebesar 25%, namun


dengan luas wilayah 574,82 km2 dengan satu wilayah manajemen kerja

(WMK) dengan radius 7,5 km. Jangkauan WKM Kabupaten

Slemanadalah seluas 176,26 km sehingga cakupan pelayanan

kebakaran sampai dengan saat ini mencapai 30,66%.

Target tingkat waktu tanggap (response time rate) sampai dengan

tahun 2015 menurut SPM adalah sebesar 75% dan sampai dengan

tahun 2010 RTR Kabupaten Sleman kondisinya adalah 83,3% dan

tahun 2011 sebesar 91,66%. Hal ini terjadi karena suksesnya sosialisasi

pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat yang berarti juga

semakin meningkatnya kesadara masyarakat untuk

mencegah/menghindari dari bahaya kebakaran dan semakin

meningkatnya sarpras kebakaran yang ada serta semakin

profesionalnya petugas pemadam kebakaran sehingga response time

rate semakin tinggi dan kedepan dengan rencana penambahan 1 WMK

diharapkan seluruh wilayah rawan Kebupaten Sleman dapat

tercover/masuk dalam WMK.

Terkait dengan penanganan bahaya kebakaran, cakupan pelayanan

masih sangat kecil karena sarpras yang dimiliki sangat minim. Indikator

Urusan Otonomi Daerah dan Kepemerintahan dapat dilihat pada tabel

2.43:

Tabel 2.43Indikator Urusan Otonomi Daerah dan Kepemerintahan


No. IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per

10.000 penduduk

1,12 1,12 1,05 0,50 1,45

2. Jumlah Linmas per jumlah 10.000

penduduk

68,71 64,70 64,54 64,11 64,56

3. Rasio pos Siskamling per jumlah

desa/kelurahan

40,30 40,30 43,14 43,14 43,41

4. Pertumbuhan Ekonomi 4,61 5,13 4,48 4,11 4,84

5. Penduduk Miskin (KK) 58.701 58.857 65.157 57.979 50.603


No. IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

6. Sistem informasi Pelayanan Perijinan

dan administrasi pemerintah

ada ada ada Ada Ada

7. Penegakan PERDA 64,34 % 39,06 % 37,79 % 28,61 % 89,53

8. Cakupan patroli petugas Satpol PP 2 hari

sekali

2 hari

sekali

2 hari

sekali

2 hari

sekali

4 kali/

minggu

9. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

(ketertiban, ketentraman, keindahan) di

Kabupaten

80,36% 64,34% 39,56% 37,79% 70%

10. Petugas perlindungan Masyarakat

(Linmas) di Kabupaten

0,69 % 0,65 % ),65 % 0,64 % 0,65%

11. Cakupan pelayanan bencana kebakaran 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003

12. Tingkat waktu tanggap (response time

rate) daerah layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK)

100% 100% 100% 100% 100%

13. Cakupan sarana prasarana perkantoran

pemerintahan desa yang baik

97,67 % 97,67 % 97,67 % 93 % 93%

14. Sistem Informasi Manajemen Pemda 16 19 24 25 29

15. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber : Badan Kesbanglinmas dan PB dan Kantor Satpol PP, 2011

u. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya

berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi

pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi

pangan yang Aman Beragam, Bergizi dan imbang, namun juga

meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung

ketahanan pangan. Beberapa regulasi ketahanan pangan yang menjadi

pedoman dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

- UU. No.7/1996 tentang pangan mengamanatkan kondisi

terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari

ketersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya,

aman, merata, dan terjangkau.


- PP. No.68/2002 tentang petunjuk pelaksaanaan Undang-undang

Nomor 7/1996 tentang ketahanan pangan

- PP. No.3/2007 tentang Pemerintah provinsi/Kabupaten/kota wajib

mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan.

- PP. No.38/2007 tentang ketahanan pangan termasuk urusan wajib

Ketersediaan pangan utama selama lima tahun terakhir mengalami

fluktuasi. Kenaikan terjadi pada tahun 2008 dan 2009 dikarenakan

keberhasilan pada produksi padi yang surplus. Sedangkan pada tahun

2010 terjadi penurunan karena anomali cuaca dan serangan hama

(OPT). Kondisi tahun 2011 mengalami penurunan dikarenakan serangan

OPT/Organisme Pengganggu Tumbuhan).

Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.44

Tabel 2.44Perkembangan Ketersediaan PanganTahun 2007-2011 Kabupaten Sleman

NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Regulasi ketahanan pangan UU No. 7

tahun1996

UU No. 7tahun1996

UU No. 7tahun1996

UU No. 7tahun1996

UU No. 7tahun1996

Kep.Bupati

No.255/Kep.KDH/A/2011 ttgDewan

Ketahanan

Pangan2 Ketersediaan pangan utama (ton) 242.887 268.928 269.404 266.073 264.317

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2011

v. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk

memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Upaya

tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan


Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Posyandu

aktif. Adapun rata-rata kelompok binaan PKK dari tahun 2007-2011

mengalami kenaikan, hal ini menggambarkan bahwa keaktifan

masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Sedangkan

PKK aktif mengalami penurunan karena sebagian besar anggotanya

sudah masuk kelompok binaan PKK di setiap RT/RW.

Untuk jumlah LSM dari tahun 2007-2011 mengalami kenaikan, hal ini

menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang dan ketertiban

masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah sebagai upaya

untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka/transparan.

Swadaya masyarakat dalam menunjang program pemberdayaan

masyarakat dari tahun 2007-2011 mengalami kenaikan cukup tinggi,

besaran kenaikannya tergantung pada dana stimulant yang diberikan.

Wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

dititikberatkan pada pengabdian secara swadaya. Data tersebut dapat


Tabel 2.45Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1Rata-rata jumlahkelompok binaan PKK

0,036 0,055 0,075 0,075

2Jumlah kelompok binaanPKK

783 1.465 93 104

3 Jumlah LSM 50 61 72 124 124

4 PKK aktif 21.971 26.743 1.240 1.240

5 Jumlah PKK aktif 21.971 26.743 1.240 1.511

6 Posyandu aktif 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484

7Swadaya masyarakatterhadap programpemerintah (000)

23.793.042,9 7.180.110 13.877.488,8 36.159.123,5 19.771.000

Sumber : Badan KB, PP dan PA, 2011Badan Kesbanglinmas dan PB, 2011Bagian Adpemb. Setda 2011


w. Urusan Wajib Statistik

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistim

perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan

pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan

memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistic yang

handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data

dan informasi statistic berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah

tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan

masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistic yang

beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan

data dan informasi belum sepenuhnya terpenuhi namun secara

bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk

statistik diantaranya; buku Sleman Dalam Angka, buku PDRB

kabupaten, buku indikator kesejahteraan rakyat, buku indeks

pembangunan gender, buku inflasi, buku penduduk pertengahan, buku

statistik harga bangunan, buku IPM, buku statistik industri, buku

kecamatan dalam angka, buku informasi pembangunan, dan buku

Sistem Informasi Profil Daerah.

x. Urusan Wajib Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi

perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif

dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian

bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistim

Kearsipan Pola Baru (SKPB).

Pelaksanaan SKPB tahun 2011 yang diterapkan di 40 SKPD

mencapai 57,61%. Kondisi ini menggambarkan bahwa walaupun

persentase menurun tetapi secara kualitas peaksanaan kearsipan

berjalan baik, dimana pada tahun 2011 kriteria penilaian ditingkatkan

kualitasnya.


Penanganan arsip seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang amat

penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun in aktif.

Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk

memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-

arsip penting. Hasil-hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir seperti

terlihat pada tabel 2.46:

Tabel 2.46Pengelolaan Kearsipan Tahun 2007-2011

Kabupaten Sleman

NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Pengelolaan arsip secara baku (%) 60,9 63,91 63,59 63,31 57,61

2 Peningkatan SDM pengelolakearsipan (orang)

45 41 44 26 26

Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2011

Pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2011 mengalami

penurunan persentase jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2010

yaitu dari 63,31% menjadi57,61%. Hal ini dikarenakan dalam penilaian

kearsipan tahun 2011 kualitas kriteria ditingkatkan tetapi secara umum

pelaksanaan kearsipan tetap berjalan baik.

y. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong

munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan

tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana

komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk

pameran.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kabupaten Sleman untuk

tahun 2011 adalah sebesar 0,00055 sama dengan pada tahun 2010.

Angka rasio wartel/warnet untuk Tahun 2011 ini menunjukkan tidak ada

peningkatan ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan

komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam

menyelenggarakan pemerintah daerah.


Data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada

tabel 2.47:

Tabel 2.47Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi


No IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Rasio wartel/warnet terhadap

penduduk0,000487 0,000481 0,000475 0,00055 0,00055

2 Jumlah Surat Kabar NasionalJumlah Surat Kabar Local

155

155

166

176

177

3 Jumlah penyiaran :Radio Nasional (jaringan ke daerah)Radio LokalTV lokalTV Nasional

521

511

521

511

521

511

521

511

521

511

4 Web site milik pemerintah daerah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit5 Pameran /expo yang diikuti oleh

SKPD Pemerintah Daerah Slemansebagai partisipan berdasar tingkatanevent :- Skala Event tingkat

local/daerah/Kabupaten- Skala Event tingkat Regional- Skala Event tingkat Nasional- Skala Event tingkat Internasional

14

16128

14

16128

14

16128

14

16128

9

4124

Sumber : Dinas Hubkominfo dan Bagian Humas Setda, 2011, Bagian Perekonomian

z. Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis

dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan

diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Guna

menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten

Sleman menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah

koleksi pustaka.

Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada

masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Jumlah

perpustakaan sampai dengan tahun 2011 sebanyak 845 unit dan

dilengkapi dengan 4 mobil perpustakaan keliling. Peningkatan

pelayanan perpustakaan dilakukan dengan menambah jumlah jam/hari

buka perpustakaan (hari sabtu tetap buka) dan mengikutkan petugas

dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan


profesionalisme dalam pelayanan. Peningkatan jumlah pengunjung

perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat pada tabel 2.48:

Tabel 2.48Jumlah Pengunjung dan Koleksi Perpustakaan


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Jumlah pengunjung perpustakaan

per tahun (orang)57.814 59.965 74.216 89.427 89.427

2 Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah

35.927 42.721 47.520 50.163 51.302

Fiksi (buah) 9.103 10.949 12.085 12.812 13.138

Non Fiksi (buah) 23.411 28.068 31.274 32.820 33.383

Majalah (buah) 1.623 1.894 2.185 2.425 2.663

Referensi (buah) 1.790 1.810 1.976 2.106 2.118

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah, 2011

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Urusan Pilihan Pertanian

Produktivitas padi dan bahan pangan utama meningkat dipengaruhi

faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan

pupuk organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi.

Perkembangan indikator pertanian selama lima tahun terakhir dapat


Tabel 2.49Produktivitas Padi dan Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Produktivitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya per hektar57,12 61,62 60,72 59,34 56,65

2 Kontribusi sektor pertanian terhadapPDRB (%)

16,63 16,91 16,47 15,95 12,56

Tanaman bahan makanan 12,96 13,30 12,89 12,37 9,11


Tanaman perkebunan 0,46 0,45 0,44 0,44 0,38

Peternakan dan hasil-hasilnya 2,17 2,10 2,06 1,99 2,12

Kehutanan 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

perikanan 0,98 1,01 1,03 1,10 1,10

3 Kontribusi sektor perkebunan (tanamankeras) terhadap PDRB

0,46 0,45 0,44 0,44 0,38

4 Cakupan bina kelompok petani(kelompok)

TPH 149 220 172 180 180

Ikan 312 315 315 379 379

nak 455 518 504 598 598

kebun 204 161 177 164 164


b. Urusan Pilihan Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sleman sesuai

dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi hutan produksi dan

hutan rakyat. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan

dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan dan

lahan kritis. Masyarakat di Kabupaten Sleman selain membudidayakan

jenis tanaman kayu juga telah mengembangkan hasil produksi

kehutanan non kayu seperti madu yang dapat memberikan kontribusi

sektor kehutanan terhadap PDRB. Data tersebut dapat dilihat pada tabel

2.50:

Tabel 2.50Luas Lahan Kritis dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) 6.437,00 6.237,00 6.237,00 7.268,5 7.268,5

2Kontribusi sektor kehutanan terhadapPDRB (%)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,01



c. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber daya mineral yang dapat ditambang di Kabupaten Sleman

adalah bahan galian golongan C (BGGC) meliputi pasir dan batu,

andesit, breksi batu apung, dan tanah liat. Bahan Galian Golongan C

pasir dan batu di Kabupaten Sleman pasokannya bergantung dari

aktivitas Gunung Merapi.

Bahan galian gamping di Kabupaten Sleman tidak boleh ditambang

karena lokasinya hanya terdapat di Kecamatan Gamping dan telah

ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam atau Taman Wisata Alam

Gunung Gamping dengan SK Menteri Pertanian Nomor:

526/KPTS/UM/7/1982 tanggal 21 Juli 1982. Namun dalam pelaksanaan

pengelolaan sumberdaya mineral dalam hal ini BGGC masih ditemui

kegiatan penambangan yang tanpa izin dan sulit dikendalikan. Sektor

pertambangan ini juga memberikan kontribusi terhadap PDRB.

d. Urusan Pilihan Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman selama tahun

2007-2011 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 19,68% per tahun.

Pada tahun 2010 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan

sebesar 10,26% dari tahun 2009. Penurunan ini disebabkan terjadinya

erupsi Merapi pada bulan Oktober-November 2010, sehingga para

wisatawan mengalami ketakutan mengunjungi Kabupaten Sleman. Pada

tahun 2011 kunjungan wisatawan mengalami kenaikan sebesar 1,57%

dari tahun 2010. Wisatawan mulai mendatangi obyek-obyek wisata di

Kabupaten Sleman terutama di lereng merapi.

Apabila dilihat dari kontribusi sektor terhadap PDRB, sektor

pariwisata memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB atas dasar

harga berlaku tahun 2007 – 2011 rata-rata sebesar 14,90% per tahun.

Perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB tahun 2007-2011 sebagai berikut:


Tabel 2.51Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata

terhadap PDRB Tahun 2007-2011

NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Kunjungan wisatawan (orang) 1.758.542 2.276.478 3.595.924 3.226.976 3.277.728

2 Kontribusi sektor pariwisata terhadapPDRB Hb (%)

14,67 14,66 15,07 14,91 15,19

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2011- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2011

e. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang

dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir cenderung meningkat.

Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan dan konsiumsi

ikan. Keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan dicapai melalui

pembinaan kelompok perikanan. Perkembangannya dapat dilihat pada

tabel 2.52:

Tabel 2.52Indikator Urusan Perikanan


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Produksi perikanan (ton) 8.148,85 10.297,78 12.405 14.574,88 18.364,10

2 Konsumsi ikan 23,14% 24,80% 25,95% 26,73% 27,78

3 Cakupan bina kelompoknelayan 312 315 315 379 415

4 Produksi perikanan kelompoknelayan (benih) 532.156.500 704.545.500 748.435.700 785.857.500 840.182.800


f. Urusan Pilihan Perdagangan

Selama tahun 2007-2011, sektor perdagangan memberikan

kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar

.7,93% per tahun. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten

Sleman selama tahun 2007-2011 mengalami penurunan pertumbuhan

rata-rata sebesar 1,67% per tahun, yaitu dari US$ 39.072.912 pada

tahun 2007 menjadi US$ 32.023.058 pada tahun 2011. Penurunan ini

disebabkan menurunnya jumlah eksportir, dimana pada tahun 2007


jumlah eksportir sebanyak 55 menjadi 45 pada tahun 2011. Jumlah

eksportir ini mempengaruhi volume produk yang diekspor yaitu dari

7.874.448 kg pada tahun 2007 menjadi 2.932.250 kg pada tahun 2011.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.53:

Tabel 2.53Kontribusi Terhadap PDRB dan Nilai Ekspor Sektor Perdagangan


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1Kontribusi sektor Perdaganganterhadap PDRB Hb (%)

7,58 7,71 8,00 8,11 8,25

2Ekspor Bersih Perdagangan (US$) 39.072.912 33.831.618 35.191.539 23.614.793 32.023.058

3 Cakupan bina usaha informal (PKL) 1.210 1.001 911 935 959

Sumber: - BPS Kab. Sleman- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; Kantor Satpol PP Kab. Sleman, Dinas Pasar, 2011

Jumlah usaha informal (PKL) di Kabupaten Sleman selama tahun

2007-2009 mengalami penurunan yaitu dari 1.210 pada tahun 2007,

turun menjadi 1.001 pada tahun 2008 dan turun lagi menjadi 911 pada

tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah PKL meningkat menjadi menjadi

935 dan pada tahun 2011 mencapai 959.

g. Urusan Pilihan Perindustrian

Selama tahun 2007-2011, sektor industri memberikan kontribusi

terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 14,32% per

tahun. Jumlah industri di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan

rata-rata sebesar 1,69%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga

mengalami kenaikan rata-rata 1,66% yaitu dari 14.466 unit pada tahun

2007 menjadi 15.449 unit pada tahun 2011. Jumlah pengrajin yang

dibina selama tahun 2007-2011 juga meningkat yaitu sebesar 3,44%

pada tahun 2007 menjadi 14,27% pada tahun 2011. Data tersebut

sebagaimana pada tabel 2.54:


Tabel 2.54Indikator Urusan Perindustrian


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb

(%) 15,09 14,33 14,18 14,17 13,84

2 Pertumbuhan Industri (%) 0,39 2,80 1,88 1,09

3 Jumlah industri kecil & rumah tangga (buah) 14.555 14.610 15.012 15.289 15.449

4 Cakupan bina pengrajin (%) 3,44 6,13 8,99 13,05 14,27Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2011

- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Sleman, 2011

h. Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Untuk pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar

pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima

dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah

mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui

trasmigrasi umum maupun melalui transmigrasi swakarsa.

Untuk transmigrasi swakarsa di kabupaten mulai memberangkatkan

di tahun 2007. Pada tahun 2011 ini mencapai 33,33% dari jumlah

transmigran yang terkirim adalah transmigrasi swakarsa. Kondisi ini

dapat dilihat pada tabel 2.55:

Tabel 2.55Persentase Transmigran Swakarsa


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 20111 Transmigran swakarsa (%) 9,62 16,33 18,52 33,33 33,33

Sumber : Dinas Nakersos Kab. Sleman 2011

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator

kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Sleman

selama tahun 2007-2011 mengalami kenaikan sebesar 9,84% per tahun


yaitu dari Rp. 15.166.902 pada tahun 2007 menjadi Rp. 22.033.726 pada

tahun 2011.

Peningkatan konsumsi rumahtangga per kapita tersebut antara lain

disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman yang

mengakibatkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu,

membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan

teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi

masyarakat.

Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita lebih

banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per

kapita terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama

tahun 2007-2011 rata-rata sebesar 52,22% per tahun, yaitu dari 51,75%

pada tahun 2007 menjadi 52,50% pada tahun 2011.

Produktivitas total Kabupaten Sleman selama tahun 2007-2011

menunjukkan kenaikan sebesar 8,22% per tahun, yaitu dari Rp. 18.192.619

per angkatan kerja pada tahun 2007 menjadi Rp. 24.933.275 per angkatan

kerja pada tahun 2011. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.56:

Tabel 2.56Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Non Pangan per Kapita


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Hb)

15.166.902 17.235.325 25.254.039 20.813.986 25.326.824

2Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita(Hb)

51,75 51,99 52,35 52,52 52,50

3 Produktivitas total daerah 18.192.619 20.197.939 21.913.162 23.705.217 24.933.275

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2011

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur

direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di

Kabupaten Sleman. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya

merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu


wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan

membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas

sarana prasaran wilyah tersebut diantaranya :

1. Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin

menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan

semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah.

Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ke

tahun cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini dikarenakan adanya

pelayanan yang lebih baik. Data dapat dilihat sebagaimana tabel 2.57:

Tabel 2.57Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan

0,16km/kend

0,14km/kend

0,14km/kend

0,13km/kend

0,13km/kend

2Jumlah orang/barang melaluiterminal per tahun

5.303.785 5.584.375 5.611.705 5.705.876 5.641.029

Sumber : Dinas Hubkominfo, 2011 ,

2. Sarana Perekonomian

Jumlah restoran di Kabupaten Sleman lebih sedikit dibandingkan

dengan jumlah rumah makan. Pada tahun 2007, persentase jumlah

restoran sebesar 20,98%, sedangkan jumlah rumah makan sebesar

79,02%. Pada tahun 2011, persentase jumlah restoran mengalami kenaikan

menjadi 21,21%, sedangkan prosentase jumlah rumah makan menjadi

78,79%.

Persentase jumlah penginapan di Kabupaten Sleman terbesar adalah

pondok wisata, yaitu sebesar 64,93% pada tahun 2007, meningkat pada

tahun 2008 menjadi 66,49%. Pada tahun 2009 jumlah pondok wisata turun

menjadi 63,78% dan turun lagi menjadi 61,43% pada tahun 2010.

Penurunan jumlah pondok wisata pada tahun 2010 ini lebih disebabkan

karena dampak erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 dimana sebagian

besar pondok wisata berlokasi di kecamatan Cangkringan. Sementara pada


tahun 2011 jumlah pondok wisata menjadi 60,20%. Persentase hotel melati

di Kabupaten Sleman sebesar 31,01% pada tahun 2007 menjadi 34,76%

pada tahun 2011. Demikian juga jumlah hotel berbintang di Kabupaten

Sleman pada tahun 2007 sebesar 4,06% menjadi 5,04% pada tahun 2011.

Persentase tersebut dapat dilihat pada tabel 2.58:

Tabel 2.58Persentase Jumlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Jenis dan jumlah restoran

- restoran (%)

- rumah makan (%)

20,98

79,02

20,65

79,35

21,49

78,51

20,00

80,00

21,21

78,79

2 Jenis dan Jumlah hotel

- hotel berbintang (%)

- hotel melati (%)

- pondok wisata (%)

4,06

31,01

64,93

3,75

29,76

66,49

3,78

32,43

63,78

4,13

34,44

61,43

5,04

34,76

60,20

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2011

3. Jaringan Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan

kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sleman. Data rasio elektrifikasi

belum tersedia.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan

salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraaan

pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan Daerah dapat

terselengggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa

aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat

serta menanggulangi kriminalitas.

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah

satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses

perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah


demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat

mendukung iklim investasi di Kabupaten Sleman.

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan

tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, karena

menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk

menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah,

perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Kondisi iklim investasi


Tabel 2.59Indikator Iklim Investasi


NO IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Angka kriminalitas 12,88 11,36 16,30 12,08 6,63

2 Jumlah demo 62 100 77 56 9

3 Lama proses perijinan 13,8 hr 13,8 hr 13,8 hr 11,6 hr 11,6 hr

4Jumlah dan macam pajak dan retribusidaerah

34 37 38 39 39

5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 2 2 2 2 2

Sumber : data diolah dari berbagai sumber, 2011.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian

besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam

kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak

sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam

suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini

tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan

kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah

tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk

menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio

ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah

kesempatan kerja yang mencukupi.


1. Ketenagakerjaan

Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk

Kabupaten Sleman tahun 2007 mencapai angka 39%, ini berarti bahwa

setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 39

orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65

keatas) demikian juga di Tahun 2011 rasio ketergantungan mencapai angka

.41,75% berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung

kurang lebih 41 usia belum produktif dan usia tidak produktif. Kondisi ini


Tabel 2.60Angka Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2007-2011

Kabupaten Sleman

TahunPenduduk Kelompok Umur Rasio Ketergantungan (%)

0-14 tahun 15-64 tahun ≥ 65 tahun Anak Lansia Total

2007 208.992 734.048 83.664 28 11 39

2008 212.191 727.910 100.118 29 14 43

2009 198.399 782.624 72.542 25 9 34

2010 238.931 771797 83.294 21,84 7,61 41,75

2011 233.635 796.085 53.277 29,35 6,69 36,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2011

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, merupakan rencana pembangunan

yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, dengan

memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap

memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka

panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang

diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja

pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan

akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses

perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi


dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi

lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Oleh karena itu, evaluasi kinerja kebijakan dan program, merupakan bagian

penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya menjadi bahan masukan

bagi penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya. Dalam hal

evaluasi terhadap rencana kerja Tahun 2011, fokus penilaian kinerja kebijakan

dan program pembangunan Tahun 2011 adalah pada penilaian capaian target

terhadap realisasi rencana pembangunan tahunan daerah yang didukung oleh

sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Sleman. Adapun hasil evalusi tersebut dituangkan berdasarkan capaian kinerja

program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan.

a. Urusan Wajib Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga. Tahun 2011 alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan

pendidikan sebesar Rp 156.972.282.230 realisasi Rp 111.452.634.013 atau

71%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai sebanyak 11 program

dan 87 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja kegiatan rata-rata 103,77%.

Realisasi anggaran yang hanya 71% lebih disebabkan pada pelaksanaan

kegiatan DAK yang tidak bisa terserap karena terkendala dengan Juknis yang

datangnya di penghujung tahun anggaran, sehingga tidak mungkin

dilaksanakan menyebabkan sisa anggaran cukup besar, karena anggaran DAK

kurang lebih 50 milyar hanya mampu diserap kurang lebih 8 milyar.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui

berbagai permasalahan, yaitu :

1) Masih terdapatnya pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi

S1/DIV yaitu untuk SD 41,01%, SMP 27,01%, SMA/SMK 10,65%. Hal ini

disebabkan antara lain guru pada jenjang SD/SMP sebagian besar

berpendidikan SPG dan D2 dan sebagian besar masih dalam tahap

menyelesaikan pendidikan.


2) Masih terdapat anak-anak yang putus sekolah pada jenjang SD/MI 40

orang, SMP/MTs 32 orang, SMA/SMK/MA 74 orang dikarenakan antara lain

faktor ekonomi, orang tua, pernikahan dini dan bekerja.

3) Masih terdapat fasilitas pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK yang ruang

kelasnya rusak berat, SD/MI : 7,7%, SMP/MTs : 27,01% dan SMA/SMK :

10,65%.

b. Urusan Wajib Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun

2011 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Capaian indikator pembangunan kesehatan mampu melebihi capaian propinsi

maupun nasional.

SKPD penyelenggara urusan kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman dan RSUD Prambanan.

Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan kesehatan

sebesar Rp 65.566.459.297 realisasi Rp 58.077.686.073 atau 88,58%.

Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 31 program dan 78 kegiatan

dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 89,86%

Capaian berbagai program dan kegiatan mampu mendukung upaya

peningkatan kesehatan masyarakat, antara lain :

1) Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencapai 75,76 tahun.

2) IPKM mencapai urutan ke-7 nasional berdasarkan hasil riskesdas tahun

2010.

3) Derajad kesehatan masyarakat diatas rata-rata pencapaian nasional.



1) Masalah tingginya jumlah penderita HIV/AIDS

Dari data register kasus HIV/Aids sejak tahun 2004 sampai akhir 2011

jumlah penderita HIV/AIDS yang berdomisili di Kabupaten Sleman 134

orang dengan 143 HIV dan 142 AIDS jenis kelamin laki-laki 186 orang,

perempuan 90 orang. Status penderita yang hidup 246 orang dan 30

orang meninggal. Faktor resiko dari penderita adalah pengguna


narkoba suntik (Penasun) 77 orang (27,89%), heteroseksual 138

kasus (50%), perinatal 6 kasus (2,17%), homoseksual 11 kasus

(3,98%), tranfusi 1 kasus (0,36%), tidak diketahui 40 kasus.

Kegiatan penanggulangan HIV/AIDS masih banyak dibiayai dari

sumber non APBD yaitu dari Proyek Global Fund seperti pelayanan

Voluntary Conselling and Testing (VCT), pengobatan ARF di RS dan

penyediaan reagen, kegiatan Prevention Maternal transmited Care

Treatment (PMTCT), pendampingan tenaga ahli HIV/AIDS penyediaan

sarana promosi dsb.

2) Terjadinya kasus Leptospirosis Tahun 2011 68 kasus dengan

kematian 3 orang

3) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi seluruh lapisan

masyarakat yang belum optimal sehingga masih ditemukan penyakit-

penyakit yang disebabkan oleh perilaku seperti diare, kanker, dsb.

4) Masih lemahnya pengendalian, monitoring dan evaluasi serta

pengawasan, penggunaan bahan alat habis pakai RSUD Sleman

sehingga terjadi pemborosan.

5) Kurang memadainya sarana dan prasarana RSUD Prambanan.

6) Belum idealnya rasio bidan dengan penduduk.

7) Belum mencukupinya rasio dokter dengan penduduk di Puskesmas,

Pustu dan RSUD Sleman/Prambanan.

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum telah mampu

meningkatkan kualitas maupun kuantitas prasarana jalan, jembatan, dan

irigasi.

SKPD penyelenggara urusan pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan dan Dinas Sumber daya Air, Energi dan Mineral

Kabupaten Sleman. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan

urusan pekerjaan umum sebesar Rp60.424.290.552 realisasi

Rp57.229.025.620,07 atau 94,71%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk


membiayai 17 program dan 66 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja

kegiatan sebesar 95,65%.

Capaian berbagai program dan kegiatan mampu mendukung upaya

peningkatan infrastruktur daerah, antara lain; prasarana jalan, jembatan, irigasi,

pengelolaan air minum, air limbah, gedung pemerintah, dan infrastruktur

pedesaan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum sampai

dengan tahun 2011, masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Laju tingkat kerusakan jalan dan jembatan tidak seimbang dengan

ketersediaan dana APBD, terlebih akibat bencana erupsi Merapi.

Sebagian jalan di kawasan lokasi bencana erupsi Merapi rusak

termasuk yang telah selesai dilakukan rehabbilitasi maupun yang dilalui

kendaraan pengangkut pasir. Kendaraan berat yang digunakan untuk

normalisasi aliran sungai juga memberi sumbangan terhadap kerusakan

jalan ini.

2. Penanganan jalan dipengaruhi oleh ketersediaan aspal oleh pihak ke

tiga, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan karena

menunggu jadwal penyaluran

d. Urusan Wajib Perumahan

SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah Bidang Perumahan Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk

penyelenggaraan urusan perumahan sebesar Rp5.261.904.350 realisasi

Rp5.046.736.000 atau 95,91%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 3

program dan 9 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 98%.

Capaian program dan kegiatan urusan perumahan yang mampu

mendukung penyediaan sarana dan prasarana perumahan antara lain :

1) Penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 13.054 unit.

2) Penyempurnaan fasilitas Rusunawa berupa pembangunan ipal 2 unit

dan utilitas penunjang lainnya.

3) Penataan kawasan land cosolidation dan pembuatan jalan lingkungan


4) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu

melalui stimulasi bantuan semen 12.900 zak dan bedah rumah 34 unit

rumah.

e. Urusan Wajib Penataan Ruang

SKPD penyelenggara urusan penataan ruang adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan PUP. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk

penyelenggaraan urusan penataan ruang sebesar Rp2.169.396000, realisasi

Rp1.726643.169 atau 79,59%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 3

program dengan rata-rata capaian kinerja kegaiatan sebesar 100%.

Capaian program dan kegiatan yang mampu berkontribusi pada

meningkatnya penataan ruang yaitu telah ditetapkannya 13 RDTR kecamatan

dari 17 kecamatan yang ada. 4 kecamatan yang belum memiliki RDTR adalah

Kecamatan Minggir, Tempel, Turi, dan Cangkringan.



1. Ketaatan masyarakat terhadap tata ruang, perizinan serta persyaratan

tata bangunan dan lingkungan masih rendah.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman belum memiliki

kekuatan hukum.

3. Rencana rinci tata ruang belum mencakup seluruh Kabupaten Sleman

f. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Penyusunan berbagai dokumen perencanaan disesuaikan dengan aspirasi

dan kebutuhan masyarakat serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan. Untuk itu model perencanaan partisipatif terus

dipertahankan dan ditingkatkan dengan maksud mengakomodir aspirasi yang

berkembang di masyarakat ke dalam berbagai program dan kegiatan tahunan

daerah.

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2011 dapat

dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Proses

perencanaan dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan

seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah


Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan,

kabupaten, propinsi, dan tingkat nasional. Proses ini telah menghasilkan

perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan dari

para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang bermuara pada satu tujuan yaitu

kesejahteraan masyarakat. Musrenbang tersebut menghasilkan usulan

program dan kegiatan yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD

kabupaten dan masyarakat.

Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA

dan PPAS. Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan.

SKPD penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Alokasi anggaran tahun 2011

untuk penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sebesar

Rp5.374.831.300 realisasi Rp4.896.624.745 atau 91,01%. Anggaran ini

dipergunakan untuk membiayai 12 program dan 43 kegiatan dengan rata-rata

capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.



1) Diterbitkannya peraturan baru tentang pedoman perencaan daerah yang

berbeda dengan peraturan sebelumnya sehingga perlu penyesuaian-

penyesuaian yang cukup memakan waktu dan menyebabkan

keterlambatan penetapan dokumen perencanaan daerah.

2) Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan

primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil

kajian/telahaan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan

data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan

berikutnya masih lemah.


g. Urusan Wajib Perhubungan

Prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi prasarana dan sarana

lalulintas, management transportasi dan terminal merupakan potensi yang

dapat dikembangkan untuk menunjang mengoptimalkan aktivitas

perekonomian di Kabupaten Sleman.

Hasil-hasil pembangunan di bidang penerangan jalan umum tersebut

memberikan dampak positif yang signifikan dalam capaian perkembangan jalan

strategis yang terlayani lampu penerangan jalan.

Untuk menjaga agar LPJU tetap berfungsi dengan baik diperlukan

pemeliharaan LPJU. SKPD penyelenggara urusan perhubungan adalah

Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

bidang komunikasi dan informasi dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Alokasi anggaran

untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar Rp.7.190.549.500

realisasi Rp6.381.659.251 atau 87,73%. Anggaran ini dipergunakan untuk





1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan

raya.

2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pemasangan

penerangan jalan umum yang legal..

h. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan perhatian yang serius terhadap

pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini didasari bahwa kualitas lingkungan yang

buruk mempengaruhi mutu generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berbagai program dan kegiatan urusan lingkungan hidup mampu

mendukung pencapaian kualitas udara jauh di bawah ambang batas sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 maupun Keputusan Gubernur

DIY Nomor 153 Tahun 2002.


Upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan

hidup telah mendapatkan apresiasi dengan diraihnya prestasi tingkat Nasional

Kabupaten Sleman tahun 2011 bidang lingkungan hidup yaitu Penerima

penghargaan KALPATARU katagori Pembina Lingkungan yang diterima oleh

Camat Berbah Drs. Krido Suprayitno,SE,M.Si

SKPD penyelenggara urusan lingkungan hidup adalah Kantor Lingkungan

Hidup. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup

sebesar Rp 7.674.074.500 realisasi Rp 6.763.400.155 atau 88,13%. Anggaran

ini dipergunakan untuk membiayai 10 program dan 43 kegiatan dengan rata-

rata capaian kinerja kegiatan sebesar 107,29%.

Pemantauan dan pengujian kualitas udara dilakukan bekerjasama dengan

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan penyakit

Menular (BBTKL-PPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di 26 titik pantau

padat lalu lintas dan fasilitas umum.

Dari hasil pemantauan dan pengujian kualitas udara yang dilakukan sesaat

(pengukuran 1 jam), diketahui bahwa dari 8 (delapan) parameter yang diuji

yaitu SO2, CO, NO2, O3, HC, PM10, TSP, dan Pb, terdapat satu parameter

yaitu hidro karbon (HC) di beberapa titik pemantauan, hasilnya melebihi nilai

ambang batas. Parameter yang lain masih berada di bawah nilai ambang

batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Namun hasil tersebut jika

dibandingkan dengan hasil pemantauan yang dilakukan pada periode

sebelumnya relative cenderung mengalami kenaikan.

Adanya kecenderungan semakin meningnkatnya parameter kualitas udara

dimungkinkan oleh karena adanya peningkatan kepadatan arus lalu lintas yag

disertai dengan emisi gas buang dari kendaraan bermotor.

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan sebagai

berikut :

1) Hilangnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di kawasan

lereng Merapi akibat terkena erupsi, sehingga peresapan air ke dalam

tanah akan sangat berkurang.


2) Masih banyak terlihat adanya timbunan sampah liar di beberapa tempat

terutama sekitar bantaran sungai.

3) Meningkatnya beberapa parameter udara yaitu hidrokarbon (HC), timah

hitam dan sulfur dioksida dibeberapa lokasi pengujian. Salah satu faktor

yang berpengaruh adalah dari kegiatan transportasi.

i. Urusan Wajib Pertanahan

Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui

pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan. Ketersediaan data terus

diupayakan dengan inventarisasi peta persil tanah kas desa sampai dengan

tahun 2011 sebanyak 4.800 bidang tanah, sedangkan untuk ploting tanah kas

desa sampai dengan tahun 2011 sebanyak 3.600 bidang tanah. Guna

kepastian status tanah kas desa dilakukan sertifikasi tanah kas desa pada

tahun 2011 sebanyak 232 bidang tanah, sehingga sampai dengan tahun 2011

tanah kas desa yang bersertifikat sebanyak 7.772 bidang tanah.

SKPD penyelenggara urusan pertanahan adalah Dinas Pengendalian

Pertanahan Daerah dengan alokasi anggaran pada tahun 2011 untuk

penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar Rp2.801.652.500 realisasi

Rp2.753.904.828 atau 98,29%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 7

program dan 27 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar

104,13 %.

Permasalahan yang masih dihadapi pada pelaksanaan urusan pertanahan

adalah :

1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemilikan

tanah belum optimal.

2) Implementasi Sistem Informasi Perizinan belum optimal.

j. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Sehubungan masih terdapatnya status kependudukan ganda antar

kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta masih

banyaknya data penduduk yang tidak akurat maka pemerintah mencanangkan

pelaksanaan program nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada tahun

2011 sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006


tentang Administrasi Kependudukan. Adapun maksud dari program nasional

tersebut adalah untuk pembentukan akurasi data kependudukan skala nasional

serta mewujudkan Nomor Induk Kependudukan tunggal bagi penduduk

Indonesia.

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilaksanakan secara bertahap

pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Pada tahun 2011 dilaksanakan di 197

Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari ke 197

Kabupaten/Kota tersebut.

Pelaksanaan Program e-KTP di Kabupaten Sleman secara riil dilaksanakan

baru bulan September. Hal ini dilakukan karena pengiriman alat dari

Pemerintah Pusat terlambat sehingga pelaksanaannya juga mundur. Namun

demikian, pelaksanaan kegiatan e-KTP di Kabupaten Sleman lancar, ini

ditunjukkan dengan respon masyarakat terhadap pelaksanaan e-KTP sangat

positif, ditunjukkan dengan kehadiran masyarakat dalam pengambilan gambar

dan sidik jari di kecamatan. Sampai akhir desember 2011 perolehan target

dalam pelaksanaan e-KTP sudah mencapai 30% dari jumlah wajib KTP.

Dalam rangka mendukung program e-KTP yang harus dilaksanakan oleh

seluruh pemerintah daerah se-Indonesia selambat-lambatnya tahun 2011,

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Bupati Sleman

Nomor 80 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk dan Catatan Sipil, yang memungkinkan warga pemohon KTP untuk

melakukan foto di kecamatan domisili atau membawa pas foto sesuai dengan

ketentuan yang ada untuk di scan (di elektonisasi). Kebijakan ini dilakukan

dengan tujuan untuk sinkronisasi dengan data SIAK dan untuk memudahkan

masyarakat membuat KTP karena tidak ada biaya tambahan untuk

pengambilan foto di kecamatan domisili, sehingga diharapkan tertib

administrasi kependudukan dapat ditingkatkan secara significant. Pelaksanaan

kegiatan e-KTP ini berjalan lancar ditunjukkan dengan respon masyarakat

terhadap pelaksanaan e-KTP sangat positif, ditunjukkan dengan kehadiran

masyarakat dalam pengambilan gambar dan sidik jari di kecamatan. Sampai


saat ini perolehan target dalam pelaksanaan e-KTP sudah 30% dari jumlah

wajib KTP (sampai dengan 30 Desember 2011)

Pada tahun 2011 kenaikan pelayanan kependudukan dan catatan sipil

terutama dalam layanan akta catatan sipil sebesar 13,91% dari 23.505 akta, di

tahun 2010 menjadi 26.774 akta di tahun 2011. Hal ini dikarenakan adanya

perpanjangan dispensasi pengurusan akta kelahiran dari Mendagri yang

memberikan dispensasi kepada penduduk yang lahir sebelum 1 Januari 2007

tidak perlu dengan penetapan pengadilan.

Pada layanan administrasi kependudukan khususnya layanan KTP naik

sebesar 15,69% dari 205.998 di tahun 2010 menjadi 238.328 di tahun 2011.

Kenaikan Layanan KK di tahun 2010 sebesar 8,6% dari 72.851 KK dan menjadi

79.122 di tahun 2011.

SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Alokasi anggaran tahun

2011 untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar

Rp 3.778.043.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.655.290.217 atau 96,75%.

Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 5 program dan 32 kegiatan

dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 98,75%.

Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yag dihadapi SKPD

penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung program e- KTP

yang harus dilaksanakan paling lambat tahun 2011.

2. Ruang penyimpanan dokumen kependudukan dan catatan sipil yang

tidak memadi. Selama ini dititipkan SKPD lain sehingga seringkali

berpindah-pindah.

k. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk meningkatkan kualitas

kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya berbagai kegiatan, antara lain

workshop internal lembaga pemberi layanan kepada korban kekerasan,

workshop penyusunan data kasus kekerasan berbasis gender, penyusunan


model dan tahapan pencegahan kasus kekerasan berbasis gender, workshop

penyusunan, sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan

kesetaraan dan keadilan gender, diklat peningkatan peran perempuan dalam

pengambilan keputusan, serta workshop peningkatan pelayanan untuk

kelompok difabel.

SKPD penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp725.022.500 realisasi

Rp723.493.000 atau 99,79%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 4


100%.


berikut :

1) Masih terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya

terhadap perempuan dan anak.

2) Masih terjadi bias gender di masyarakat.

l. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program dan kegiatan di bidang KB dapat meningkatkan jumlah peserta KB

baru sebanyak 2.833 peserta (meningkat 23,96%), sehingga pada tahun 2011

jumlah peserta KB baru mencapai 14.656 peserta. Dibandingkan dengan

jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 150.009 pasangan maka tingkat

prevalensi peserta KB aktif mencapai 78,95%, menurun 1,04% dari tahun 2010

sebesar 79,99%. Namun pencapaian ini sudah melebihi target SPM nasional

yaitu 65%. Anggaran yang berasal dari sumber dana APBN digunakan untuk

membiayai 1 program 10 kegiatan dengan nilai anggaran sebesar 414.595.000,

adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar 414.365.000 (99,94%), dengan

pencapaian kinerja sebesar 100%. Sementara keikutsertaan pria dalam KB

pada tahun 2011 sebanyak 8.586 peserta (7,25% dari peserta KB aktif).

Sedangkan keikutsertaan KB wanita sebanyak 109.838 peserta di tahun 2011.


SKPD penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemberdayaan Perempuan. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk

penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar

Rp1.706.881.750 dengan realisasi Rp1.655.976.482 atau 97,02%. Anggaran ini


capaian kinerja kegiatan sebesar 106,94%.

Namun dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan masih ditemui

permasalahan yaitu jumlah PUS sebanyak 150.009 pasangan, yang mengikuti

program KB sebesar 118.424 (78,95%).

m. Urusan Wajib Sosial

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan sosial diarahkan untuk

merealisasikan salah satu prioritas pembangunan yaitu penanggulangan

kemiskinan. Selain itu juga diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan

sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan

bayi/anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna,

korban bencana, lansia dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah

dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak

panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan

lansia rawan sosial.

Penyelenggara urusan sosial adalah Bidang Sosial pada Dinas Tenaga

Kerja dan Sosial. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan

sosial sebesar Rp5.625.596.500 terealisasi sebesar Rp5.058.035.775 atau

sebesar 89,91%.



Permasalahan yang masih dihadapi pada urusan sosial adalah:

1. Kabupaten Sleman belum mempunyai panti rehabilitasi.

2. Banyaknya lanjut usia terlantar dan Keluarga Bermasalah Sosial

Psikologi (KBSP) yang berlum tertangani.


n. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2011

mampu mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.480 dari total

angkatan kerja sebanyak 524.958 orang. Tingkat penyerapan tenaga kerja ini

menurun jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 90,27% dari

sejumlah 473.590 orang tenaga kerja. Jumlah orang yang bekerja juga

mengalami kenaikan sebanyak 24.029 orang dari 461.008 orang tahun 2010

menjadi 485.037 orang pada tahun 2011. Persentase angkatan kerja yang

tidak bekerja dari 12,31% pada tahun 2010 menjadi 8,23% pada tahun 2011.

(Hal ini terjadi karena adanya krisis ekonomi global yang berpengaruh pada

perekonomian nasional dan regional. Banyaknya pemutusan hubungan kerja

baik di dalam dan luar Sleman mempengaruhi total angkatan kerja yang tidak

bekerja. Disamping itu banyaknya tenaga kerja yang telah mendapat pekerjaan

tidak melaporkan diri ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyebabkan angka

pengangguran yang tercatat mengalami peningkatan).

Namun demikian jumlah perusahaan di Kabupaten Sleman mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 997

perusahaan beroperasi di wilayah Kabupaten Sleman dan menjadi 1.031

perusahaan pada akhir tahun 2011. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah

tenaga kerja yang terserap. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang

terserap di perusahan-perusahaan tersebut mencapai 53.332 sedangkan pada

tahun 2011 sebanyak 56.222 orang, atau jika dipersentasekan maka akan

tercatat angka kenaikan sebesar 1,05%.

Perluasan lapangan kerja dilaksanakan melalui program pelayanan

penempatan tenaga kerja terdaftar (AKAL, AKAD, dan AKAN) dengan

dukungan peran sektor swasta dan masyarakat. Jumlah tenaga kerja terdaftar

yang bisa disalurkan pada tahun 2010 sebanyak 5.383 dan menjadi 3.480

orang pada tahun 2011. Jumlah tenaga kerja tersalurkan tersebut mencapai

angka 85,92% dari keseluruhan 4.050 orang pencari kerja pada tahun 2011.

SKPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga Kerja

pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk


penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebesar Rp 2.880.893.020 dengan

realisasi Rp2.612.668.464 atau sebesar 90,68%. Anggaran ini dipergunakan

untuk membiayai 7 program dan 41 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja



berikut :

1. Terbatasnya kesempatan/lowongan kerja menyebabkan rendahnya

tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingginya angka pengangguran.

Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi regional, nasional maupun global

yang tidak menguntungkan. Warga asal Sleman yang di PHK kemudian

kembali ke wilayah Kabupaten Sleman, sehingga menambah jumlah

angka penganggur.

2. Kualitas pencari kerja yang kurang memadai sehingga tidak mampu

memenuhi permintaan lowongan kerja.

o. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang

besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai

sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan

menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan

strategis dalam meningkatkan aktifitas ekonomi daerah sekaligus mendorong

pemerataan pendapatan yang lebih baik. Kegiatan UMKM yang tersebar luas di

seluruh wilayah Kabupaten Sleman berperan besar dalam penyerapan tenaga

kerja dan pembentukan PDRB Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi mampu

meningkatkan jumlah lembaga, anggota dan volume usaha koperasi.

SKPD penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian,

Perdagangan, dan Koperasi. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk

penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebesar

Rp1.359.581.500,00 realisasi Rp1.217.773.884,00 atau 89,57%. Anggaran ini




Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan yaitu belum

kompetitifnya sebagian koperasi local sehingga ketika muncul kantor cabang

kegiatan simpan pinjam koperasi yang berasal dari luar Kabupaten Sleman

dikhawatirkan akan menjadi pesaing bagi koperasi-koperasi local, mengingat

koperasi-koperasi tersebut dari aspek manajemen dan permodalan lebih kuat

dan keberadaan koperasi tersebut menyulitkan dalam hal pengawasan..

p. Urusan Wajib Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya memperbaiki iklim usaha

dan investasi di Kabupaten Sleman, baik melalui perbaikan pelayanan

perizinan, penyederhanaan prosedur perizinan, perbaikan regulasi, maupun

menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan investasi.

SKPD penyelenggara urusan penanaman modal adalah Kantor

Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal. Alokasi anggaran tahun 2011

untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal sebesar Rp1.147.285.500

realisasi Rp1.081.977.761 atau 94,31%. Anggaran ini dipergunakan untuk




berikut :

1. Pelayanan perijinan kepada investor belum sesuai dengan konsep

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan pra investasi oleh

masyarakat dan aparat belum terkondisi dengan baik.

2. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum melunasi kewajiban

kreditnya secara tepat waktu sesuai komitmen

q. Urusan Wajib Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pelestarian budaya yang

hidup di masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya

bangsa yang antara lain tercermin dalam upacara adat dan tradisi merti

dusun/desa yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman.


Dalam bidang kesenian, diupayakan pelestarian dan pengembangan

berbagai seni budaya lokal maupun nasional. Kegiatan dilakukan melalui

berbagai pembinaan kelompok-kelompok kesenian antara lain Pembinaan

group kesenian Jathilan untuk pentas seni di ODTW, Pembinaan group

kesenian Elektone untuk pentas seni di ODTW dan Pembinaan dan

pelaksanaan kegiatan Festival Kethoprak tingkat Kabupaten maupun Propinsi.

Penyelenggara urusan Kebudayaan adalah Bidang Peninggalan Budaya,

Nilai, dan Tradisi dan Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan kebudayaan

sebesar Rp.1.853.377.000 realisasi Rp.1.788.515.869 atau 96,50%. Anggaran

ini dipergunakan untuk membiayai 7 program dan 10 kegiatan dengan rata-rata




1. Masih terdapat pandangan bahwa upacara adat adalah milik pemerintah

sehingga dalam pelaksanaannya sering menunggu atau tergantung

pada pemerintah.

2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung upaya pelestarian

dan pengembangan kebudayaan di tingkat kecamatan.

3. Materi budaya dalam pendidikan sekolah masih kurang mendapat porsi

yang cukup.

4. Kurangnya penghargaan/apresiasi terhadap para pelaku budaya.

r. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga melalui berbagai program

dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam

pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat. Pemerintah

Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan pembinaan kepada generasi

muda maupun meningkatkan prestasi di bidang olah raga.

SKPD penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga adalah Bidang

Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Alokasi

anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga sebesar


Rp1.151.071.000 realisasi Rp1.060.159.250 atau 92,10%. Anggaran ini



Pencapaian program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tahun

2011 didukung oleh sarana dan prasarana serta kinerja aparat. Berbagai

program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Sarana dan prasarana olahraga

yang merata di seluruh wilayah menjadi pendukung hal ini. Beberapa sarana

olahraga yang berada di wilayah Kabupaten Sleman memiliki standar nasional

maupun internasional misalnya Stadion Sepakbola Maguwoharjo, Stadion UNY

dan GOR UNY.

Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Kepemudaan dan Olah Raga

pada tahun 2011 antara lain :

1) Menurunnya loyalitas atlit terhadap daerah yang berpengaruh pada

penurunan prestasi olah raga di tingkat regional dan nasional..

2) Masih tingginya kasus NAPZA di kalangan pemuda.

s. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Keberhasilan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri tercermin dengan kondisi kehidupan sosial politik di wilayah Kabupaten

Sleman yang kondusif. Pada tahun 2010, pelaksanaan pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah secara langsung serta pelantikan kepala

daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan lancar. Hal tersebut tidak

terlepas dari peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam

memberikan dukungan pelaksanaan pemilukada.

Upaya-upaya terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman

dalam menjaga stabilitas dengan terus meningkatkan pengetahuan,

pemahaman wawasan kebangsaan, dan pemantapan ideologi bagi aparat dan

tokoh masyarakat serta dengan meningkatkan kerja sama dengan instansi

terkait yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan dan ketertiban di

wilayah.

Dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial politik telah diupayakan

langkah-langkah monitoring, deteksi dini dan pencegahan dini melalui forum


kewaspadaan dini masyarakat serta mengefektifkan kinerja Komunitas Intelijen

Daerah (KOMINDA) yang anggotanya adalah dari unsur Pemerintah Daerah,

KODIM, Polres, Kejaksaan Negeri dan BIN. Disamping itu upaya lain yang

ditempuh untuk cara deteksi dini dan cegah dini wilayah yang berpotensi

menimbulkan konflik, khususnya SARA dilakukan dengan melibatkan tokoh

agama dan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama.

Pencegahan timbulnya gangguan keamanan secara umum dilakukan

melalui pengamanan kegiatan penting seperti pada saat pemilihan kepala

desa, patroli sambang desa, pengamanan hari besar, serta pelatihan

penanggulangan huru hara.

Penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan

Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana. Alokasi

anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri sebesar Rp5.980.903.470 dan terealisasi sebesar

Rp5.679.305.427 atau 94,95%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai

10 program dan 57 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar

96,12%.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya kasus-kasus tindakan

kriminal dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sleman.

Permasalahan di urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri antara

lain:

1) Semakin beragamnya modus operandi yang dilakukan para pelaku

kejahatan

2) Adanya indikasi meningkatnya kejahatan dengan menggunakan

teknologi berbasis IT (cyber crime)

3) Belum meratanya jumlah penduduk mandiri mitigasi dan relawan di

lokasi bencana

t. Urusan Wajib otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perengkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman perlu selalu

ditingkatkan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi

dan akuntabilitas, masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap


penyelenggaraan pemerintahan, dan kurangnya kesadaran dan ketaatan

masyarakat pada hukum.

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta hasil

perkembangan penyelenggaraan dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Otonomi daerah dan pemerintahan umum

Penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2011 masih difokuskan

pada upaya peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam

pelayanan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah dan meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum

melalui produk hukum, sosialisasi, pelayanan hukum hingga penindakan

pelanggaran hukum.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum pada manajemen

pemerintahan umum telah menghasilkan produk hukum dengan

optimalisasi proses penyusunan antara lain melalui public hearing dan

konsultasi pakar.

Pembentukan produk hukum daerah dilakukan sebagai tindaklanjut

peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mengakomodasi

kebutuhan perkembangan sosial kemasyarakatan. Maksud perumusan

produk hukum daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi

masyarakat dan aparat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya pemasyarakatan produk hukum senantiasa dilakukan agar

masyarakat mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya meningkatkan kualitas

kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan melalui

penyelenggarakan sarasehan kerukunan umat beragama dan pembinaan

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Sebagai perwujudan

transparansi informasi kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman

telah mengembangkan layanan informasi kepada masyarakat berbasis

SMS (Short Massage Service), publikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten


Sleman melalui dialog interaktif, publikasi di media massa dan penerbitan

buku dan majalah.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi

masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Dalam rangka tertib

administrasi wilayah perbatasan telah dilakukan penegasan batas wilayah

perbatasan melalui pemasangan dan pemeliharaan patok batas. Kebijakan

ini sangat strategis untuk pengamanan potensi di wilayah perbatasan, serta

pembakuan nama rupa bumi melalui penyusunan data base toponimi dan

gazetir di seluruh wilayah kecamatan. Jumlah pilar batas daerah antar

kabupaten/kota yang telah dipasang sebanyak 388 buah, batas daerah

dengan kabupaten/kota lain yang telah ditetapkan menjadi Permendagri

sebanyak 4 buah. Sedangkan jumlah pilar batas daerah antar kecamatan

dalam kabupaten sebanyak 59 buah, dan jumlah pilar batas desa dalam

kecamatan dalam kabupaten sebanyak 27 buah.

2) Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah

mengimplementasikan organisasi perangkat daerah sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun

2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Melalui organisasi perangkat daerah yang dibentuk tersebut diharapkan

mampu meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Peningkatan

kinerja organisasi perangkat daerah terus diupayakan secara

berkesinambungan diantaranya dengan penentuan target kinerja organisasi

perangkat daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian

kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan

kepada instansi.

3) Administrasi Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah

Pengelolan keuangan daerah antara lain dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan anggaran daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi

pendapan daerah. Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan asli


daerah sebesar 39,03% dari Rp163.044.777.670,77 pada tahun 2010

menjadi Rp226.686.250.221,47 pada tahun 2011. Kenaikan dapat dicapai

melalui kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah.

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah antara lain ditempuh

melalui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,

pengelolaan dana perimbangan, dan penyempurnaan standarisasi harga

barang dan jasa. Upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan

daerah dilaksanakan melalui media massa dan website Pemerintah

Kabupaten Sleman, serta penyusunan annual report terhadap laporan

keuangan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk

mendukung upaya peningkatan ekonomi dalam kerangka pemberdayaan

masyarakat telah dilakukan analisis kelayakan modal, pengendalian kredit

dana penguatan modal, rekonsiliasi modal, dan evaluasi dana penguatan

modal, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem akuntansi dan

komputerisasi pengguliran dana.

Untuk mendukung tertib administrasi asset daerah, pemerintah

melakukan pengendalian asset daerah pada 46 instansi berupa

pembenahan penatausahaan aset melalui pengolahan data hasil sensus

barang daerah, pelatihan pengurusan barang daerah, dan pembenahan

administrasi mutasi asset. Sedangkan untuk mendukung kelancaran

pelayanan publik telah dilakukan pengadaan berbagai barang daerah.

4) Kepegawaian

Pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan mengacu pada pola

merit dan pola karier. Sistem ini dilakukan untuk mengantisipasi

ketidaksesuaian antara formasi jabatan struktural yang terbatas dengan

banyaknya calon yang tersedia dan untuk menjamin kualitas sumber daya

manusia. Hal ini ditunjang dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten

Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman yang mempunyai efek dalam hal pengisian jabatan


struktural dan penataan pegawai. Uji kompetensi pegawai calon pejabat

merupakan penjabaran konkrit dari sistem tersebut.

Peningkatan profesionalisme pegawai antara lain diupayakan melalui

pengembangan jabatan fungsional. Hingga saat ini di Pemerintah

Kabupaten Sleman terdapat 39 jenis jabatan fungsional. Peningkatan

kompetensi pegawai dilakukan dengan pemberian kesempatan tugas

belajar, ijin belajar, pendidikan dan pelatihan teknis.

Pengelolaan kepegawaian dalam konteks pembinaan dilakukan melalui

sistem pemberian reward dan punishment bagi pegawai.

5) Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pemerintahan desa yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dievaluasi

melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah

dilaksanakan dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Presiden melalui

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa

juara 2 tingkat Nasional dari 497 Kabupaten/Kota se Indonesia.

Penyelenggara urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat

Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Kekayaan Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan, Satuan Polisi Pamong

Praja, Sekretariat KORPRI, Bappeda, Badan Kesbanglinmas, Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Dinas Pertanian, Dinas

SDAEM, Dinas Perindagkop, Dinas Pasar, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial,

Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pengendalian

Pertanahan Daerah, RSUD, dan Kecamatan.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian sebesar Rp96.622.778.590,- realisasi

Rp75.865.667.114,- atau 81,85%. Anggaran ini dipergunakan untuk

membiayai 23 program dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar

96,64%.



1) Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan

yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Disamping itu masih

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan

ketaatan masyarakat terhadap hukum belum optimal.

2) Masih terjadinya tumpang tindih dalam pengawasan terhadap obyek

pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal.

3) Penentuan kuota penerimaan pegawai dari Pemerintah Pusat tidak

sesuai dengan kebutuhan formasi yang diusulkan.

u. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Pelaksanaan program kegiatan urusan wajib ketahanan pangan berjalan

optimal didukung oleh regulasi, sarana dan prasarana kerja, peran serta

masyarakat peduli pangan, pihak akademisi serta seluruh anggota dan

kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman. Kebijakan

pelaksanaan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Sleman pada tahun

2007-2011 adalah membangun sektor pertanian ke arah agribisnis dengan

memperkuat sistem pertanian dalam arti luas.

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut mampu mendukung

keberhasilan peningkatan ketahanan pangan selama kurun waktu 5 tahun

(2007 - 2011).

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus

pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan

harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bergizi


dan beragam, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta

dalam mendukung ketahanan pangan.

Program yang dilaksanakan telah mampu mempertahankan surplus pangan

pokok, meskipun hasil produksi dan produktivitas mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2010. Penurunan produksi dan produktivitas

disebabkan mewabahnya hama wereng coklat sebagai akibat perubahan iklim

yang sulit diprediksi di sentra produksi padi wilayah Sleman Barat dan adanya

erupsi Gunung Merapi.

Erupsi Merapi menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah Desa Rawan

Pangan dan Gizi, khususnya di wilayah yang termasuk kawasan terkena

langsung erupsi Merapi yaitu di desa-desa Kecamatan Cangkringan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan antara lain

dapat dilihat dari penerimaan penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara

sebanyak 2 sub kategori dan penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional

Tahun 2011 sebanyak 4 sub kategori berdasarkan SK Mentan Nomor:

4922/Kpts/KP.450/12/2011. Adapun data prestator penghargaan ketahanan

pangan Tingkat Nasional meliputi :

1. Kategori Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

a. Drh. Sugi Winarsih, Dokter Hewan Kecamatan Tempel.

b. Kelompok Tani Kedelai Margo Mulyo, Padukuhan Bendungan, Desa

Sumberharjo, Kecamatan Prambanan.

2. Kategori Penghargaan Ketahanan Pangan

a. Ratidjo, Tokoh pelaku usaha hortikultura Jamur, Padukuhan Niron,

Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman.

b. IG. Siswiyanto, HP, Tokoh pelaku usaha Florikultua, Desa

Hargobinangun, Kecamatan Pakem.

c. Kelompok Tani Rukun, Kelompok Tani Jambu Air, Padukuhan

Krasaan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah , Sleman.

d. Sriyanto, Kelompok Sidomakmur, Budidaya Tebu, Desa Tirto-martani,

Kecamatan Kalasan.


e. Penghargaan Ketahanan Pangan, kategori Penyuluh Swakarsa

Teladan, atas nama H. Habudin, A.Md., Kejambon Lor, Sindumartani,

Ngemplak (Predikat Teladan).

Penghargaan Ketahanan Pangan, kategori Gapoktan Berprestasi, atas

nama Gapoktan Sidomulyo, Godean (Predikat Berprestasi). SKPD

penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan adalah Bidang Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan. Alokasi

anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan

sebesar Rp943.019.500 dengan realisasi Rp894.617.950 atau 94,79%.



Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketahanan pangan pada

tahun 2011 masih ditemui beberapa permasalahan. Secara umum

permasalahan urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1) Aspek Ketersediaan Pangan

a) Perubahan iklim yang sulit diprediksi adanya organism pengganggu

keamanan (OPT) serta dampak erupsi Merapi berupa penurunan

luas lahan produktif, penurunan suplai air irigasi akibat banyaknya

kerusakan infrastruktur bendung dan saluran irigasi menyebabkan

penurunan populasi, produksi dan produktivitas berbagai komoditas

pertanian yang berdampak pada penurunan ketersediaan dan

cadangan pangan di Kabupaten Sleman,

b) Akses petani ke sumber permodalan masih rendah.

2) Aspek Distribusi Pangan

Sebagian besar tingkat pengelolaan kelompok lumbung pangan sebagai

lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat sekaligus lembaga

distribusi pangan termasuk kategori sederhana.

3) Aspek Konsumsi Pangan

Berdasarkan hasil analisa SIstem Kewaspadaa Pangan dan Gizi, masih

terdapat 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Sleman yang tergolong Rawan

pangan yaitu Glagaharjo dan Kepuharjo (Kecamatan Cangkringan),

Caturtunggal (Depok), Sendangsari (Kecamatan Minggir), Minomartani


(Kecamatan Ngemplak), Margoagung (Kecamatan Seyegan), Wukirharjo

(Kecamatan Prambanan), Caturharjo (Kecamatan Sleman), Sumberejo,

Mororejo (Kecamatan Tempel). Semua desa tersebut menjadi rawan

pangan terutama dari skor angka kemiskinannya yang tinggi.

Sebagai langkah awal untuk mengangkat kembali desa-desa tersebut

agar tidak masuk dalam daerah rawan pangan akan dilakukan kegiatan-

kegiatan penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan Desa

Mandiri Pangan.

v. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa diwujudkan dalam

bentuk dana bantuan sosial yang meliputi bantuan organisasi kemasyarakatan

sebesar Rp13.493.100.000 bantuan gotong royong sebesar Rp2.400.000.000 ,

bantuan kepada organisasi keagamaan sebesar Rp914.350.000 serta

kelompok binaan dan mitra kerja sebesar Rp1.500.000.000.

Pemberian bantuan tersebut mampu meningkatkan dan menumbuhkan

partisipasi masyarakat. Dana Gotong royong pada tahun 2011 dapat menggali

dana partisipasi masyarakat sebesar Rp19.771.134.394 atau meningkat

sebesar 821,31% dari pemberian bantuan sebesar Rp2.400.000.000 Sesuai

amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 tahun 2005 serta untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa

menuju demokratisasi dan kemandirian desa diberikan Alokasi Dana Desa

sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Pada tahun 2011 Alokasi Dana Desa sebesar Rp1.756.577.418 mengalami

penurunan jika dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp6.844.516.200. Hal ini

terjadi karena Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat

mengalami penurunan dan anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan.

Namun demikian pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sleman

meluncurkan bantuan keuangan khusus kepada desa sebesar

Rp3.071.000.000.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Penggunaan

Alokasi Dana Desa (ADD) diperinci untuk biaya operasional penyelenggaraan


Pemerintahan Desa sebesar 30% dan untuk pemberdayaan masyarakat

sebesar 70%. Besaran 70% dari ADD ini didistribusikan kepada warga

masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

dalam pembangunan di tingkat desa sebagai wujud partisipasi warga dalam

proses perencanaan pembangunan.

Upaya lain untuk memberdayakan masyarakat dan pemerintah desa melalui

pemberian bagi hasil kepada pemerintah desa. Penggunaan dana bagi hasil

kepada pemerintah desa adalah untuk memberikan stimulan pembangunan di

tingkat padukuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

pemberdayaan masyarakat juga mendapatkan dana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara melalui PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan. PNPM

Perkotaan dari APBN sebesar Rp12.425.000.000 dengan dana pendampingan

dari APBD sebesar Rp550.000.000 yang ditujukan bagi 75 desa di 15

Kecamatan berupa bantuan langsung masyarakat kepada 75 BKM. PNPM

Perdesaan dari APBN sebesar Rp7.862.565.000 untuk Kecamatan Prambanan

dan Kecamatan Cangkringan dan dana pendampingan dari APBD sebesar

Rp275.000.000 yang dialokasikan untuk Kecamatan Prambanan. PNPM

perdesaan digunakan untuk simpan pinjam perempuan (SPP) sebesar 25%

dan sisanya untuk kegiatan pengembangan sarana prasarana fisik, kesehatan

dan pendidikan.

Penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan

oleh Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Perekonomian, Bagian Kesejahteraan

Rakyat, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat

Daerah dan Kecamatan.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Rp3.540.796.900 terealisasi sebesar Rp3.334.654.000

atau sebesar 94,18%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 4 program

dan 26 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 97,62%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketahanan pangan pada

tahun 2011 masih ditemui permasalahan, yaitu: Alokasi Dana Desa sebesar


10% dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai mengalami

penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum

yang diterima dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dan anggaran

belanja pegawai mengalami kenaikan serta tidak adanya lagi bagi hasil dari

pertambangan.

w. Urusan Wajib Statistik

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan statistik telah dapat

dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terselesaikannya

penyusunan beberapa dokumen yang bermanfaat sebagai bahan perencanaan

pembangunan maupun perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten

Sleman.

Penyelenggara urusan Statistik adalah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik melalui

Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah sebesar Rp

2.563.416.500,- realisasi Rp 2.426.800.250 atau sebesar 94,67%. Anggaran ini


capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi pada

urusan statistik adalah validitas data masih kurang dikarenakan pengelola data

belum berpedoman pada aturan yang sama;

x. Urusan Wajib Kearsipan

Pemerintah Kabupaten Sleman sangat memperhatikan pelaksanaan

program kerja dan kegiatan dalam urusan kearsipan. Upaya meningkatkan

efektifitas pengelolaan kearsipan pada SKPD dilaksanakan melalui pemberian

bimbingan teknis kepada para pengelola kearsipan, pembinaan kearsipan,

pendampingan kearsipan, monitoring sistem kearsipan pola baru, dan lomba

sistem kearsipan pola baru pada 46 SKPD. Penataan dan pengolahan arsip

dinamis inaktif yang dikelola oleh Kantor Arsip Daerah telah berhasil menata

739 boks, sehingga secara keseluruhan meningkat dari 5.200 boks pada tahun

2010 menjadi 5.939 boks di tahun 2011.

Penyelenggara urusan Kearsipan adalah Kantor Arsip Daerah. Pada tahun

2011, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan adalah


sebesar Rp 872.628.000,- dengan realisasi Rp 850.091.700 atau 97,31%.


dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 99,86%. Permasalahan

yang dihadapi pada urusan kearsipan adalah:

1) Pemahaman tentang tata kelola arsip pada masing-masing SKPD

masih rendah.

2) Belum semua SKPD memiliki arsiparis.

3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan birokrat tentang fungsi

dan pentingnya arsip.

4) Sarana kearsipan di depo Pemkab Sleman belum memadai.

5) Belum semua SKPD mempunyai depo arsip.

y. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika mampu

melancarkan pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi maupun

masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman, serta penerapan e-government

di Kabupaten Sleman.

Sistem PABX yang telah diterapkan komunikasi antar instansi dapat

dilakukan dengan lebih cepat dan efisien waktu dan biaya. Sampai tahun 2011

jumlah ektensi yang terpasang sebanyak 370 ekstensi dengan rincian analog

sebanyak 270, dan VOIP 100. Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sleman telah terpenuhi jaringan ekstensi, termasuk ke kecamatan

dan desa.

Pengelolaan berita yang bersifat rahasia khususnya yang menyangkut

kestabilan negara melalui persandian juga ditingkatkan. Penambahan sarana

persandian berupa storage 1 Gb dan softfware encryption standart 20 unit serta

sosialisasi masalah sandi ke 17 kecamatan akan meminimalisir kebocoran

berita.

Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang

meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi (dalam instansi)

dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara on line.


Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan pengembangan

/penambahan perangkat lunak original yang dibutuhkan seperti MS Windows,

MS Office dsb dan penegmbangan aplikasi sistem informasi.

Pengembangan Sistem Informasi (SIM) terus dilakukan, sampai tahun 2011

telah terdapat 29 SIM. Perkembangan informatika di Kabupaten Sleman telah

mampu mendukung terwujudnya e-gov di Kabupaten Sleman.

SKPD penyelenggara urusan komunikasi dan informatika adalah Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran untuk

penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp

1.845.287.000,- realisasi Rp 1.450.259.596 atau 83,44%. Anggaran ini




berbagai permasalahan, yaitu perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang sangat cepat kurang mampu diikuti oleh sebagian SDM, dan

ketersediaan dana.

z. Urusan Wajib Perpustakaan

Peningkatan pelaksanaan urusan perpustakaan terus dilakukan, baik

sarana prasarananya maupun peningkatan koleksi buku bacaan yang dimiliki

baik dari jumlah buku maupun judul buku. Program dan kegiatan perpustakaan

mendorong peningkatan minat baca masyarakat. Hal ini terlihat dari

perkembangan jumlah anggota, pengunjung, maupun peminjam koleksi

perpustakaan daerah. Meningkatnya minat baca ini juga telah diimbangi

dengan penyediaan koleksi yang memadai, baik dari jumlah eksemplar koleksi

maupun keragaman judul.

Dalam rangka meningkatkan persebaran perpustakaan dan peningkatan

akses terhadap buku ke masyarakat, pada tahun 2011 dilakukan pelayanan

pada kantong perpustakaan desa.

Untuk meningkatkan kelestarian perpustakaan monitoring perpustakaan

desa dan masyarakat dan bantuan pengembangan perpustakaanselain itu juga

Supervisi pembinaan dan stimulasi juga dilakukan pada perpustakaan sekolah.


Berbagai perkembangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan urusan

perpustakaan, terlihat juga berbagai prestasi yang kembali diraih selama tahun

2011, yaitu:

1. Juara II lomba perpustakaan desa tingkat provinsi oleh perpustakaan

desa “Pustaka Widya” Desa Margokaton, Seyegan, Sleman.

2. Juara harapan II lomba perpustakaan desa tingkat provinsi oleh

perpustakaan “Manca Yadara” Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Penyelenggara urusan perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan Daerah.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perpustakaan sebesar Rp

789.545.200 realisasi keuangan sebesar Rp 774.731.270 atau 98,34%.



Permasalahan dalam urusan perpustakaan:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana.

2. Kapasitas SDM terbatas.

3. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang

belum optimal.

i. Urusan Pilihan Pertanian

Program dan kegiatan urusan pertanian pada tahun 2011 mampu

mendukung produksi tanaman pangan berupa padi sawah dan ladang TPH

sebanyak 231.704 dan 1.339 ton serta mengalami surplus sebesar 30.111 dan

30.528 ton untuk pemenuhan kebutuhan beras di Kabupaten Sleman dan

kabupaten lain di Provinsi DIY. Sementara produksi mengalami penurunan

karena terjadinya serangan organisme pengganggu tanaman yang semakin

meningkat dan terjadinya perubahan iklim yang ekstrim (curah hujan sangat

tinggi). Komoditas perkebunan yang mengalami kenaikan yang signifikan

produksi adalah tembakau rakyat sebesar 65.17% terutama di Kecamatan

Ngaglik dan Sleman, dan tembakau Virginia sebesar 714,28%.

Produksi telur, susu dan daging pada tahun 2011 mengalami penurunan.

Banyaknya ternak yang mati di wilayah sentra produksi susu dan telur


(Cangkringan dan Pakem) karena erupsi Merapi menyebabkan penurunan

produksi komoditi tersebut.

Penguatan modal bagi kelompok tani dilakukan sebagai upaya mendukung

pemberdayaan kelompok tani dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Penyelenggara urusan pertanian adalah Bidang Tanaman Pangan dan

Hortikultura, Bidang Peternakan dan Bidang Kehutanan dan Perkebunan pada

Dinas Pertanian. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan

pertanian terdiri dari bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan

perkebunan sebesar Rp 4.362.604.393 realisasi Rp 3.928.848.050 atau

90,06%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 9 program dan 38

kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 99,53%.


berbagai permasalahan, yaitu:

1. Produksi dan produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan

mengalami penurunan.

2. Kesulitan air akibat timbunan lahar dingin di saluran masuk selokan

mataram.

j. Urusan Pilihan Kehutanan

Erupsi merapi yang terjadi pada akhir tahun masih berdampak pada

peningkatan luas lahan kritis. Pada tahun 2010 tercatat 7.265,5 ha menjadi

6.695,51 ha pada tahun 2011, luas hutan rakyat dari 3.327,4 ha pada tahun

2010 menjadi 3.977,4 ha pada tahun 2011..

Penyelenggara urusan Kehutanan adalah Bidang Kehutanan dan

Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Alokasi

anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan kehutanan sebesar Rp

577.147.520 Realisasi Rp 463.910.500 atau 80,38%. Anggaran ini

dipergunakan untuk membiayai 3 program dengan rata-rata capaian kinerja

kegiatan sebesar 95%.

k. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Semua padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat jaringan listrik dari

PLN tetapi masih terdapat kelompok rumah yang belum terjangkau yaitu


terutama pada daerah terpencil dan pemukiman baru. Penyediaan listrik untuk

masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN, Pemerintah Kabupaten

Sleman telah mengupayakan penggunaan listrik tenaga surya. Sampai tahun

2011 telah terpasang 188 PLTS, tahun 2010 6 rusak terkena erupsi merapi,

selain itu juga dikembangkan pemanfaatan energi biogas sebanyak 163 unit, 2

rusak terkena erupsi merapi tahun 2010. Sumberdaya mineral yang terdapat di

Kabupaten Sleman semua masuk kategori bahan galian golongan C. Potensi

yang paling besar adalah pasir dan batu terutama yang berasal dari gunung

merapi.

SKPD penyelenggara urusan kegiatan urusan energi dan sumberdaya

mineral adalah Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Sumber

Daya Air, Energi dan Mineral.

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral anggaran sebesar Rp

1.273.654.650 terealisasi sebesar Rp 1.134.196.975 atau 89,05%. Anggaran

ini dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 12 kegiatan dengan rata-rata

capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.



1) Wilayah Usaha Pertambangan sampai saat ini masih menjadi

kewenangan Pemerintah, sehingga izin pertambangan tidak bisa

dikeluarkan. Saat ini wilayah usaha pertambangan di sekitar Gunung

Merapi belum ditetapkan oleh pemerintah, sehingga setiap kali ada yang

mengajukan izin harus menunggu adanya rekomendasi dari Pemerintah

Pusat. Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan usaha

pertambangan sangat mendesak untuk direalisasikan. Selain itu

Pemerintah diharap untuk segera menyerahkan urusan pertambangan

ke daerah dengan menerbitkan NSPK yang jelas.

2) Erupsi Merapi menyebabkan Mineral Bukan Logam dan Batuan

(Minerba) sangat melimpah. Menurut BPTTK Yogyakarta sampai

dengan Desember 2011 material vulkanik yang dibawa oleh aliran air

banjir lahar dingin baru mencapai 30% dari total volume 140 juta m3.


Batu dan pasir material vulkanik terbawa sampai di wilayah luar KRB III.

Untuk itu koordinasi dengan pemerintah desa dan pemberdayaan

penambang sudah dilakukan. Pelaksanaan penambangan ini

dilaksanakan setelah status Gunung Merapi kembali aktif normal

sehingga tidak membahayakan keselamatan penambang. Selain itu,

penggunaan alat-alat berat untuk penambangan dilaksanakan

bersamaan dengan upaya normalisasi aliran sungai, sehingga dampak

bahaya sekunder letusan Merapi dapat diminimalisasikan.

l. Urusan Pilihan Pariwisata

Kepariwisataan Kabupaten Sleman merupakan salah satu lokomotif

perekonomian daerah, sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa

terus dikembangkan dan ditingkatkan. Titik berat pengembangan potensi dan

peluang pariwisata adalah pariwisata yang berbasis budaya. Hal ini berarti

bahwa segala aktivitas kepariwisataan dibingkai dalam nuansa budaya yang

selalu dinamis. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk

mengembangkan dan menggairahkan kepariwisataan terus dilakukan melalui

inovasi dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan. Melalui

pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan didukung

program-program pada urusan lainnya telah membawa perkembangan yang

cukup menggembirakan bagi perkembangan kepariwisataan di Kabupaten

Sleman.

Penyelenggara urusan pariwisata adalah Bidang Pengembangan Pariwisata

dan Bidang Pemasaran Pariwisata. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan

urusan pariwisata sebesar Rp. 1.353.866.500 realisasi Rp. 1.345.435.300 atau

99,38%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 11

kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.



1) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku wisata terutama

di desa wisata yang berimplikasi pada lemahnya manajemen usaha

pariwisata.


2) Ketersediaan sarana prasarana fisik yang mendukung pariwisata kurang

optimal.

m. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan

produksi ikan. Peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2011

sebesar 26% terjadi karena adanya peningkatan produktivitas kolam, jumlah

kelompok pembudidaya meningkat 7,2% menjadi 415 kelompok, peningkatan

produktivitas alat tangkap perairan umum, serta meningkatnya pengetahuan

dan ketrampilan pembudidayaan ikan.

Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2011 meningkat 3,93% menjadi 27,780

kg/kapita/tahun dari 26,73 kg/kapita/tahun pada tahun 2010. Tingkat konsumsi

tahun 2011 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi Provinsi

DIY sebesar 23,01 kg/kapita/tahun.

Produksi ikan hias rata-rata tahun 2011 naik sebesar 4% dengan tujuan

pemasaran Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta. Sementara, peningkatan

produksi benih ikan sebesar 6,91% dipasarkan untuk kebutuhan Sleman,

waduk di Jawa Tengah dan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat.

SKPD penyelenggara urusan perikanan adalah Bidang Perikanan pada

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Alokasi anggaran tahun 2011

untuk penyelenggaraan urusan perikanan sebesar Rp 4.221.798.280 realisasi

Rp 3.804.837.975 atau 90,12%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 3


98,32%.



1. Sumber air yang semakin terbatas baik dari jumlah maupun kualitasnya

menjadi permasalahan penting, terutama di wilayah Sleman barat dimana

kegiatan budidaya perikanan sebagian besar bergantung pada pengairan

dari saluran Van der Wijck dan Selokan Mataram.

2. Tingginya harga pakan pabrikan untuk budidaya perikanan.


Saat ini kedua saluran terganggu alirannya karena adanya timbunan

material vulkanik erupsi Merapi berupa pasir dan batu.

n. Urusan Pilihan Perdagangan

Capaian program dan kegiatan urusan perdagangan antara lain

Pengembangan data base informasi potensi unggulan melalui penyusunan

data ekspor impor, promosi perdagangan internasional melalui keikutsertaan

pada Pameran Produk Ekspor (PPE), pelatihan manajemen ekspor impor, dan

penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional

pasar melalui kajian pengaruh keberadaan toko dan pasar modern terhadap

toko dan pasar tradisional di wilayah aglomerasi perkotaan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perdagangan sebesar

Rp4.463.874.080,00 realisasi Rp4.101.035.400,00 atau 91,87%. Dari

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai

permasalahan, yaitu :

1) Ketidaktertiban administrasi dan laporan dari distributor dan pengecer

pupuk.

2) Pro dan Kontra yang tajam atas menjamurnya took modern di wilayah

Kabupaten Sleman.

3) Dampak negative globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia yang

semakin kompetitif sehingga produk kita kurang bisa bersaing di pasar

global termasuk dalam hal pemenuhan selera pasar masih rendah.

4) Membanjirnya produk impor terutama Cina dikarenakan mulai

diberlakukannya ACFTA (Asean Cina Free Trade Agreement) sejak

aweal tahun 2010 yang mengancam eksistensi produk local.

o. Urusan Pilihan Perindustrian

Penyelenggara urusan perindustrian adalah Bidang perindustrian pada

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bidang Perindustrian. Alokasi

anggaran untuk penyelenggaraan urusan perindustrian sebesar Rp

283.811.000,00 realisasi Rp 264.123.900,00 atau 93,06%. Anggaran ini






1) Pengadaan bahan baku komoditi tertentu sulit didapatkan.

2) Pemahan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal masih rendah sehingga

belum memahami bahwa sertifikat halal tersebut merupakan bagian dari

promosi produk.

3) Perkembangan teknologi dan desain produk yang begitu pesat kurang

bisa diimbangi dengan program kegiatan yang direncanakan.

4) Keterbatasan personil untuk pelaksanaan urusan perindustrian sampai

saat ini juga masih menjadi salah satu kendala.

p. Urusan Pilihan Transmigrasi

Urusan ketransmigrasian dilaksanakan melalui program transmigrasi

regional. Penyelenggara urusan transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan

Sosial Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan. Alokasi anggaran

untuk penyelenggaraan urusan transmigrasi sebesar Rp294.095.500 realisasi

Rp258.944.200 atau 88,05%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi

program Transmigrasi Regional dengan 5 kegiatan sebesar Rp294.095.500

realisasi Rp258.944.200 atau 88,05%.



1) Penempatan calon transmigrasi telah ditentukan berdasarkan kuota dari

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga tidak dapat

mengakomodasi tingginya minat calon transmigran dari Kabupaten

Sleman.

2) Pemerintah daerah tujuan transmigrasi tidak memenuhi kesepakatan

yang tertuang dalam MoU/nota kesepahaman.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah.

Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok permasalahan

dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai


prioritas dalam rencana kerja pembangunan tahun 2013 dengan tetap

mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan

provinsi maupun nasional.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang berhubungan dengan

prioritas pembangunan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk

penciptaan lapangan kerja;

Peningkatan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja terdiri

dari beberapa urusan yang saling mendukung dan saling mempengaruhi satu

sama lain, yaitu: urusan penanaman modal, urusan koperasi dan UKM, urusan

perindustrian, urusan perdagangan, urusan tenaga kerja dan urusan

pariwisata.

Kemampuan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi krisis perlu

mendapat dorongan dan pengarahan terutama dalam meningkatkan

kemampuan penyediaan bahan baku, permodalan, inovasi produk, kreativitas

usaha, perluasan pasar baik pasar lokal maupun pasar nasional dan

internasional melalui penyediaan sarana prasaran pasar lokal yang memadai

termasuk di dalamnya pasar tradisional serta melalui promosi ditingkat nasional

dan internasional. Pengembangan lembaga dan asosiasi usaha kecil dan

menengah diharapkan mampu menjadi wadah untuk lebih mengembangkan

dan saling tukar informasi, pengetahuan dalam rangka meningkatkan usaha

dan permodalan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah: penerapan

prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas usaha, penerapan sistem kemasan,

standarisasi produk serta sertifikasi secara kolektif. Diversifikasi produk dan

penciptaan produk unggulan melalui penciptaan industri kreatif diharapkan

dapat menjadi pendorong iklim usaha yang tahan terhadap krisis global.

Lembaga koperasi perlu dikembangkan dari segi kualitas, kuantitas dan

kemampuan pemberdayaan anggotanya. Sistem koperasi memerlukan

revitalisasi agar dapat menitikberatkan pada kemampuan pemberdayaan

anggota, melalui peningkatan pengetahuan dan kesempatan anggota dalam

meningkatkan manajemen usaha koperasi.


Dari aspek kepariwisataan, dibutuhkan kerja keras dari beberapa

stakeholders guna mengembalikan berfungsinya kembali sarana prsasana

pendukung pariwisata dan pemulihan citra bahwa Sleman aman untuk

dikunjungi. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

1) Kualitas pelayanan perijinan investasi belum optimal.

2) Kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM masih rendah.

3) Ketersediaan bahan baku industri kecil masih terbatas.

4) Penguasaan, penerapan teknologi, dan inovasi produk masih kurang.

5) Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal.

6) Kelancaran distribusi bahan pokok dan bahan strategis belum optimal.

7) Daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global masih rendah.

8) Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai.

9) Kompetensi daya saing pemaketan produk pariwisata masih rendah.

2. Penanggulangan kemiskinan;

Kemiskinan dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat

dalam mengakses pelayanan dasar. Upaya pengurangan kemiskinan dilakukan

melalui kebijakan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan

masyarakat. Sistem pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan dari pola

bantuan ke sistem perguliran yang bertanggung jawab.

Terkait dengan kemiskinan dan pengangguran masih ditemui berbagai

permasalahan sebagai berikut :

1) Penyerapan tenaga kerja belum sebanding dengan pertumbuhan

angkatan kerja;

2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan

pasar;

3) Masih rendahnya keterkaitan antara pertumbuhan-penyerapan tenaga

kerja-peningkatan pendapatan;

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;

Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan

atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan norma dan aturan

yang berlaku. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi


pemerintahan (birokrasi) yang meliputi pelayanan dasar (substantif) dan

pelayanan administrasi. Pelayanan dasar menyangkut pemenuhan kebutuhan

dasar manusia seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, permukiman,

perlindungan sosial, keamanan, dan lain-lain. Sedangkan pelayanan

administrasi menyangkut pelayanan pendataan sebagai konsekuensi dari

status warga negara atau penduduk suatu wilayah/daerah seperti pelayanan

KTP, perijinan usaha, kartu keluarga, administrasi kepemilikan aset (sertifikat

tanah, kendaraan, dll). Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan

terbatasnya kemampuan keuangan daerah;

2) Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil;

3) SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur

Standar Operasional.

4) Implementasi standar pelayanan minimal dan SOP oleh SKPD belum

optimal.

5) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, dan

tatakelola pemerintahan desa.

6) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi aturan masih

belum optimal.

4. Menjaga kualitas kesehatan;

Urusan kesehatan merupakan salah satu isu utama penentu keberhasilan

pembangunan. Distribusi sarana dan prasana maupun tenaga kesehatan harus

terus ditingkatkan terutama dalam rangka menghadapi munculnya penyakit

baru sebagai akibat mutasi dan perubahan iklim yang tidak menentu. Hal

tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan

profesionalisme serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di

lain pihak, jaminan kesehatan masyarakat miskin perlu diimbangi dengan pola

pemberdayaan, peningkatan pengetahuan kesehatan masyarakat dan

kerjasama swasta, dan sistem subsidi silang. Pengembangan jaminan

kesehatan masyarakat diarahkan kepada system yang lebih mencerminkan

pada pelayanan prima secara adil dan merata.


Untuk mencapai hal tersebut diatas masih ditemui permasalahan-

permasalahan:

1) Ketersediaan sumberdaya kesehatan belum memadai

2) Penduduk miskin belum seluruhnya mendapat jaminan kesehatan

3) Kondisi lingkungan kesehatan menurun akibat erupsi merapi

5. Menjaga kualitas pendidikan;

Upaya pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi

perlu terus dilakukan terutama di wilayah perdesaan. Dengan menitikberatkan

sektor pendidikan pada program-program yang mendukung pelaksanaan wajib

belajar pada tingkat dasar dan menengah (12 Tahun) diharapkan adanya

kemajuan yang berarti sebagai percepatan dalam menyiapkan sumber daya

manusia berkualitas secara merata. Program-program tersebut harus konsisten

dilaksanakan melalui pelaksanaan pendidikan yang murah, pemberian insentif

bagi pendidik dan pelajar yang berprestasi serta pemberdayaan komite sekolah

dalam ikut serta secara aktif menanggulangi permasalahan pendidikan di

sekolah.

6. Peningkatan kualitas sarana prasarana publik;

Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang utama

dalam mendukung terciptanya tingkat keberhasilan pembangunan.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan,

kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur seperti jalan, jembatan, penyediaan air baku serta air bersih

merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara

langsung oleh masyarakat. Infrastruktur harus dapat menjadi katalisator

pencapaian pembangunan pada bidang lainnya terutama perwujudan

infrastruktur strategis dan sistem yang dapat diadopsi dalam rangka

pemerataan pembangunan bidang infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan air

bersih untuk permukiman perlu terus ditingkatkan, demikian pula dalam

penyediaan air baku.

Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan perlu diarahkan kepada rumah

vertikal atau rumah susun terutama bagi masyarakat di perkotaan atau


mayarakat perbatasan. Hal ini untuk mengantisipasi semakin berkurangnya

ruang terbuka serta dalam rangka mempermudah intervensi program dan

kegiatan pembangunan. Di lain pihak, diperlukan peningkatan kemampuan

pengendalian dan pengawasan pembangunan infrastruktur terutama melaui

perizinan yang konsisten dan mengacu pada peraturan perundangan yang

berlaku baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Kondisi infrastruktur yang baik di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 rata-

rata masih dibawah 50%. Kondisi yang demikian diperlukan adanya kebijakan

dalam penganggaran untuk bisa ditingkatkan, hal tersebut sangat diperlukan

agar kondisi infrastruktur tidak semakin menurun. Infrastruktur yang baik akan

menarik investor untuk bisa menanamkan modalnya di Kabupaten Sleman.

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1) Terjadinya perubahan tata guna lahan berkaitan dengan erupsi merapi

tahun 2010.

2) Belum berfungsinya secara optimal Rencana Tata Ruang Wilayah yang

dapat berperan menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan

berbagai rencana dan program pembangunan daerah.

3) Prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan publik, irigasi yang

rusak akibat erupsi merapi belum sepenuhnya terpulihkan

7. Menjaga stabilitas ketahanan pangan;

Ketahanan pangan dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi

setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik

jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau bagi setiap individu.

Kebutuhan akan pangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya

pertumbuhan penduduk.

Kondisi ketahanan pangan dapat dicirikan dengan terpenuhinya komoditas

pangan pokok di masyarakat, dimana kebutuhan karbohidrat asal beras

merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, disamping kebutuhan pangan

lainnya yang juga harus dipersiapkan. Seiring dengan perkembangan jumlah

penduduk, perkembangan luasan lahan, kebijakan penataan ruang serta


aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang, pada gilirannya

akan manjadi faktor dalam pemenuhan ketersediaan bahan pangan.

Permasalahan yang dihadapi bidang ketahanan pangan antara lain:

1) Rendahnya unsur hara tanah akibat ketergantungan petani terhadap

pemakaian pupuk kimia;

2) Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan

masih banyak;

3) Peranan penyuluh pertanian dalam mendampingi petani belum optimal;

4) Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal

5) Kerusakan mata air dan kolam budidaya ikan air tawar di wilayah lereng

Merapi akibat letusan gunung merapi, serta belum optimalnya tataguna

dan tata kelola air.

8. Menjaga kualitas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;

Rusaknya lingkungan akibat bencana alam merupakan kondisi yang tidak

bisa dihindarkan. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan perubahan pola

berfikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan,

yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya dilakukan pada

mekanisme kinerja pemerintahan, tetapi harus dilaksanakan oleh segenap

lapisan masyarakat melalui penegakan hukum. Penanganan permasalahan

pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran air maupun pencemaran

tanah/padat perlu ditingkatkan, melalui peningkatan intensitas pengendalian

dan pengawasan. Pencemaran merupakan akibat dari aktivitas manusia yang

berdampak negatif terhadap lingkungan dan kepentingan umum, sehingga

perlu menerapkan sanksi dan retribusi terhadap setiap kegiatan yang

menghasilkan pencemaran termasuk limbah domestik. Permasalahan yang

dihadapi adalah sebagai berikut :

1) Penurunan kualitas lingkungan akibat bencana alam erupsi merapi dan

perubahan iklim global.

2) Belum optimalnya tataguna dan tata kelola air


9. Pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan paska bencana;

Sebagai wilayah yang rawan bencana, terutama bencana erupsi gunung

berapi, perlu dilakukan penyusunan prosedur, tahapan mitigasi serta

penanganan bencana yang sederhana/mudah diterapkan sesuai dengan

pengalaman selama ini. Upaya menghindari bencana lebih mudah dilakukan

dan lebih murah dibandingkan setelah terjadi bencana. Upaya-upaya yang

dapat dilakukan antara lain : menghindari pembangunan di daerah rawan

bencana serta menindak pelaku pelanggaran, menghindari aktivitas budidaya

pada daerah rawan bencana serta melindungi kawasan kawasan di bawahnya

(kawasan lindung). Upaya-upaya tersebut harus bersinergi dengan program

pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi di wilayah bencana sehingga

dapat menghindari aktivitas pembangunan di daerah bencana tersebut.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut masih ditemui permasalahan sebagai

berikut :

1) Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam pemulihan

pasca bencana masih kurang;

2) Upaya pendanaan pengurangan risiko bencana yang belum maksimal,

dan kelembagaan penanganan bencana yang masih berorientasi pada

penanganan kedaruratan;

3) Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,

masih kurang terencana dan terprogramnya pengurangan risiko

bencana;

4) Masih rendahnya daya guna rencana tata ruang wilayah dalam

mengurangi resiko bencana.

5) Sarana dan prasarana pengurangan resiko bencana belum memadai

10.Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban merupakan faktor yang sangat

berpengaruh dalam kesuksesan penyelenggaraan pembangunan.

Permasalahan yang masih ditemui dalam menjaga stabilitas keamanan dan

ketertiban adalah sebagai berikut :

1) Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat;


2) Penegakan Perda belum optimal;

3) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan

masih belum optimal;

4) Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai;

11.Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagai sumberdaya insani,

sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang.

Pemerintah Kabupaten Sleman senantiasa berupaya mewujudkan kesetaraan

gender dalam pembangunan. Namun dalam pencapaiannya ditemui

permasalahan sebagai berikut :

1) Partisipasi perempuan dalam pembangunan belum optimal

2) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih

lemah

3) Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ada.

Identifikasi keterkaitan isu dan masalah mendesak pembangunan daerah

Kabupaten Sleman sebagai berikut:


Tabel 2.61Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak

NOISU PENTING

NASIONAL PROVINSI KABUPATEN1 Peningkatan Iklim Investasi dan

Usaha (Ease of Doing Business);Tingginya kemiskinan danpengangguran di perdesaan danperkotaan

Fasilitasi peningkatan investasi untukpenciptaan lapangan kerja

2 Percepatan PembangunanInfrastruktur: Domestic Connectivity;

Kurangnya sarpras pendukungketerkaitan antar wilayah

InfrastrukturPeningkatan kualitas sarana danprasarana publik

3 Peningkatan Pembangunan Industri diBerbagai Koridor Ekonomi;

Belum optimalnya pengembanganpotensi sumberdaya alam untukmenopang ketahanan pangan danenergi

Bidang ekonomi- Peningkatan kekuatan basis ekonomi

kerakyatan dengan optimalisasisesuai potensi

4 Penciptaan Kesempatan Kerjakhususnya Tenaga Kerja Muda

Terbatasnya kapasitas aparatpemerintah dalam tata kelolakepemerintahan yang baik

Fasilitasi peningkatan investasi untukpenciptaan lapangan kerja

5 Peningkatan Ketahanan Pangan:Menuju Pencapaian Surplus Beras 10juta ton

Tingginya ancaman bencana alamdan menurunnya daya dukunglingkungan

Ketahanan pangan- Peningkatan ketersediaan pangan,

kelancaran distribusi pangan danpengoptimalan sistem pengamananpangan

6 Peningkatan Rasio Elektrifikasi danKonversi Energi

Energi dan Sumber Daya mineral- peningkatan pemenuhan kebutuhan

energi- pemanfaatan energi baru dan

terbarukan- peningkatan pengelolaan sumber

daya mineral dengan memperhatikan


lingkungan hidup7 Peningkatan Pembangunan SDM Pendidikan

peningkatan kualitas pendidikan dalammenunjang wajib belajar 12 tahunKesehatan- Peningkatan manajemen mutu

pelayanan kesehatanPeningkatan akses pelayanankesehatan bagi seluruh wargamasyarakatKebudayaan dan Iptek- mempertahankan nilai seni dan

budaya lokal dalam rangkapenguatan kearifan lokal

- mendorong tumbuhnya semangatuntuk melakukan inovasi teknologiaplikatif

pemanfaatan hasil-hasil inovasiteknologi oleh masyarakat dan duniaindustriLingkungan Hidup dan PengelolaanBencana- pemulihan kualitas lingkungan hidup- Pengurangan resiko bencana dan

penguatan kelembagaanpenanggulangan bencana

- Rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Merapi

Bidang Sosial- peningkatan kualitas hidup

masyarakat- peningkatan pembangunan yang

berperspektif gender


8 Percepatan pengurangan kemiskinan Penanggulangan kemiskinan- Peningkatan kualitas angkatan kerja

dan perluasan lapangan kerjaPeningkatan kesejahteraan masyarakatmelalui penguatan sosial danpemberdayaan ekonomi masyarakat

9 Persiapan pemilu 2014 Politik, Hukum dan Tibmas- Mendorong terwujudnya masyarakat

yang sadar dan patuh hukumMendorong peningkatan kesadaranpolitik

10 Reformasi birokrasi dan tata kelola Tata kelola pemerintahan :- Peningkatan kapasitas dan

profesionalisme aparatur- Peningkatan partisipasi, transparansi

dan akuntabilitas pemerintah daerah11 Percepatan pembangunan Minimum

Essential Force (MEF)

Documents

bab ii evaluasi hasil ppelaksanaan rkpd