BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi

areal dataran seluas 35.288,35 Km2 termasuk 160 pulau yang

terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera.Secara

geografis Provinsi Lampung terletak pada1030 40’ – 1050 50’ Bujur

Timur; serta antara 60 45’ – 30 45’ Lintang Selatan. Sebagian besar

lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu

mencapai 833.847 Ha atau 25,26%. Selain itu merupakan daerah

perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian,

dan perumahan.

Topografi Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi,

yakni 1) daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan

berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m diatas permukaan

laut; 2) daerah berombak sampai bergelombang dengan

kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m

sampai 500 m dari permukaan laut; 3) daerah dataran

alluvialdengan kemiringan 0% sampai 3%; 4) daerah dataran rawa

pasang surutdengan ketinggian ½ m sampai 1 m; serta 5) serta

daerah river basin.

Secara administratif Provinsi Lampung terdiri dari 15

Kabupaten/Kota, yaitu:


10

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No Kabupaten/Kota Ibukota Jumlah

Kecamatan

Luas

Wilayah (km2)

Kabupaten

1 Lampung Barat Liwa 15 2.043,17

2 Tanggamus Kota Agung 20 2.731,16

3 Lampung Selatan Kalianda 17 2.007,01

4 Lampung Tengah Gunung Sugih 28 4.789,82

5 Lampung Utara Kotabumi 23 2.725,63

6 Way Kanan Blambangan

Umpu 14 3.921,63

7 Tulang Bawang Menggala 15 4.385,84

8 Lampung Timur Sukadana 24 4.337,89

9 Pesawaran Geding Tataan 7 1.173,77

10 Pringsewu Pringsewu 8 625

11 Mesuji Mesuji 7 2.184

12 Tulang Bawang Barat

Panaragan jaya

8 1.201

13 Pesisir Barat Krui 11 2.907,23

Kota

14 Bandar Lampung Bandar

Lampung 13 192,96

15 Metro Metro 5 61,79

Jumlah 215 35.288,09

Provinsi Lampung mempunyai posisi menjadi pintu gerbang

baik dari arah Pulau Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa. Agar

posisi yang strategis tersebut akan berdampak optimum bagi

kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah

Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.


11

Tujuan dilakukannya penataan ruang wilayah Provinsi adalah

untuk ‖Terwujudnya keterpaduan Penataan Ruang Provinsi

Lampung untuk mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan

dan Berdaya Saing.‖

Agar ruang wilayah dapat dimanfaatkan dengan baik, dalam

RTRW dibagi dalam beberapa rencana struktur ruang wilayah,

yaitu:

a. Rencana Sistem Perkotaan;

b. Rencana Jaringan Transportasi, meliputi darat, laut dan udara;

c. Rencana Sistem Jaringan Energi;

d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi;

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air;

Sedangkan pola ruang Provinsi Lampung meliputi:

a. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya,

baik di ruang darat maupun ruang laut yang yang

pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

Bebarapa kawasan andalan yang diproyeksikan, yaitu: Mesuji,

Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, dan Liwa-Krui;

b. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain:

memantapkan ekosisten Mangrove dan Rawa dan pengendalian

perambahan hutan dan alih fungsi hutan. Wilayahnya

meliputi:

1. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung

di Kabupaten Tanggamus.

2. Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan.

3. Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.


12

4. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten

Lampung Timur.

5. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.

6. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung

Utara.

7. Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di

Lampung Barat.

c. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan

pemanfaatan kawasan hutan, kawasan pertanian, serta

kawasan non-pertanian yang didasarkan pada:

1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap

kemampuan daya dukung lahan terhadap penggunaan

lahan tertentu bila kegiatan atau penggunaan lahan yang

dikembangkan tersebut memilki produktivitas optimal

dengan input yang minimal. Secara umum kesesuaian

lahan di Provinsi Lampung dibagi kedalam 3 (tiga) kategori,

yaitu:

a. Arahan rencana tanaman pangan lahan kering. Lahan

yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan

kering meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur

Provinsi Lampung, kecuali disekitar Way Tulang Bawang,

daerah pesisir dan bagian selatan Kabupaten Lampung

Timur, serta bagian barat Kabupaten Way Kanan dan

Lampung Utara.

b. Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan

lahan basah meliputi wilayah Tengah dan Timur

Provinsi Lampung.


13

c. Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan).

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan

meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

2. Potensi pengembangan, yang merupakan hasil penilaian

ekonomi terhadap potensi pengembangan budidaya

tertentu. Pemanfaatan kawasan budidaya direncanakan

sesuai dengan upaya desentralisasi ruang

bagipengembangan wilayah dan potensi lokal, baik sektor

primer, sekunder, maupun tersier. Berdasarkan

kecenderungan perkembangan hingga tahun 2009, sektor

primer merupakan sektor ekonomi potensial hampir di

seluruh wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan potensi

wilayah

Aspek Demografis

1) Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah

penduduk Provinsi Lampung sudah mencapai 7.596.115 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung tahun 1990-

2000 mencapai 0,98% dan tahun 2000-2010 meningkat

menjadi 1,23%. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung pada

Tahun 2011 menurut BPS Provinsi Lampug adalah sebagai

berikut:


14

Tabel 2.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan

Kab/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota Luas Wilayah

(Km2)

Jumlah

Penduduk

Kepadatan

Penduduk

Lampung Barat 2.043,17 285.508 139,74

Tanggamus 2.731,61 542.439 198,58

Lampung Selatan 2.007,01 922.397 459,59

Lampung Timur 4.337,89 961.971 221,76

Lampung Tengah 4.789,82 1.183.427 247,07

Lampung Utara 2.725,63 590.620 216,69

Way kanan 3.921,63 410.532 104,68

Tulang Bawang 4.385,84 402.226 91,71

Pesawaran 1.173,77 403.178 343,49

Pringsewu 625,00 369.336 590,94

Mesuji 2.184,00 189.442 86,74

Tulang Bawang Barat 1.201,00 253.429 211,01

Pesisir Barat 2.907,23 136.370 46,91

Bandar Lampung 192,96 891.374 4.619,48

Metro 61,79 147.050 2.379,83

Lampung 35.288,35 7.691.007 217,95

Sumber: BPS, 2013

Dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung kepada

penduduk wilayah perkotaan jauh lebih padat dibandingkan

kabupaten. Bandar Lampung memiliki kepadatan 4.619,48

jiwa/km2 dan Metro 2.379,83 jiwa/km2. Sedangkan wilayah

kabupaten, Pringsewu merupakan kabupaten terpadat

dengan 590 jiwa/km2 karena Pringsewu merupakan

kabupaten dengan wilayah terkecil hanya 1,77% dari luas

Provinsi Lampung. Kabupaten terpadat selanjutnya adalah

Lampung Selatan hampir 460 jiwa/km2, disusul Pesawaran

dengan 344 jiwa/km2.

Tiga wilayah kabupaten yang secara geografis berdekatan

yakni Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung

Selatan tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk


15

terbanyak, yaitu mencapai 3.067.795 jiwa atau mendekati

40% dari seluruh penduduk Provinsi Lampung.

Laju pertumbuhan penduduk menurut Sensus Penduduk

Tahun 2010, secara grafik dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2000-2010

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung selama 10

tahun terakhir mencapai 1,23% pertahun. Sedangkan daerah

dengan laju pertumbuhan penduduk di atas Provinsi

Lampung di antaranya Tulang Bawang (2,61%), Metro (1,95),

dan Bandar Lampung (1,59). Ketiga daerah ini merupakan

daerah dengan laju pertumbuhan penduduk

tertinggi.Sedangkan daerah dengan laju pertumbuhan

penduduk terendah adalah Pringsewu (0,55%), Lampung

Timur (0,78%) dan Lampung Tengah (0,83%).

Perkembangan penduduk Provinsi Lampung Tahun 2011—

2012 berdasarkan data BPS terbaru adalah sebagai berikut:


16

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2011-

2012

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah

2011 3.964.479 3.726.528 7.691.007

2012 3.998.423 3.768.889 7.767.312 Sumber: BPS Lampung, 2013

Proyeksi pertambahan penduduk Provinsi Lampung 5 tahun

ke depan dengan pendekatan aritmetika dengan rumus Pn =

P0 {1 + (r.n)} diperkirakan sekitar 8.164.004 jiwa atau terjadi

pertambahan sekitar 94.599 jiwa pertahun.

Sementara jumlah penduduk Provinsi Lampung menurut

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Keputusan KPU Pusat

Nomor 100/Kpts/KPU/2013 bahwa jumlah penduduk

Lampung sudah mencapai 9.586.492 jiwa, yaitu:

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan KPU Pusat

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk

1 Bandar Lampung 1.251.642

2 Lampung Selatan 1.097.353

3 Lampung Barat 472.443

4 Lampung Utara 780.937

5 Lampung Tengah 1.411.922

6 Lampung Timur 1.114.838

7 Tanggamus 650.625

8 Tulang Bawang 539.002

9 Way Kanan 472.918

10 Metro 160.962

11 Pringsewu 475.353

12 Pesawaran 569.729

13 Tulang Bawang Barat 268.435

14 Mesuji 320.333

Jumlah 9.586.492 Sumber: KPU, 2013

Jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan tabel di


17

atas terdapat dua versi, yaitu BPS yang berjumlah 7.767.312 jiwa

(2012) dan KPU berjumlah 9.586.492 jiwa (2013). Selanjutnya perlu

dilakukan validasi dan penentuan data mana yang akan digunakan

untuk kepentingan perencanaan dan implementasi pembangunan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Lampung beberapa tahun terakhir

menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Bahkan

sejak Tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung lebih

tinggi dari nasional yaitu sebesar 6,48% dan nasional hanya

sebesar 6,23. Meskipun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi

Provinsi Lampung terjadi penurunan sebesar 0.51%, namun angka

pertumbuhan Provinsi Lampung di tahun 2013 yaitu sebesar

5,97%, tetap lebih baik dibandingkan dengan nasional yaitu

sebesar 5,78%. Hal ini tentunya perlu mendapatkan apresiasi

positif, mengingat kinerja tersebut berdampak positif secara

nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung

yang berada diatas nasional tersebut artinya kinerja pertumbuhan

ekonomi Provinsi Lampung akan mendorong naik kinerja

pertumbuhan ekonomi secara nasional, bukan menarik turun.


18

Gambar 2.3. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung

(Sumber: BPS 2014)

Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung

sebesar 6,48%, merupakan yang tertinggi dalam lima tahun

terakhir. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan ekonomi yang

relatif lebih baik. Perkembangan ekonomi ini juga ditandai dengan

peningkatan PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, PDRB

atas harga berlaku sebesar Rp.73,72 Triliun, pada tahun 2011

meningkat menjadi Rp.127,91 Triliun dan mencapai Rp.144.56

Triliun pada tahun 2012 atau terjadi peningkatan yang cukup baik

yaitu sebesar Rp.70,84 Trilyun dari tahun 2008 hingga tahun 2012.


19

Gambar 2.4. Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku Provinsi Lampung

Tahun 2008-2012

(Sumber: Lampung Dalam Angka 2013)

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari

distribusi masing-masing sektor yang didasarkan pada nilai

nominal atas dasar harga berlaku. Dari nilai distribusi tersebut bisa

diketahui besarnya kontribusi masing-masing sektor dalam

pembentukan totalPDRB Provinsi Lampung. Dengan melihat

kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB,

maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam

menunjang perekonomian daerah.

Struktur perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2012,

bila dilihat dari kontribusinya pada PDRB Provinsi Lampung atas

dasar harga berlaku, didominasi oleh sektor tersieryang memiliki

peranan sebesar 42,66%. Pembentuk sektor tersier yaitu

Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan

Telekomunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta

Jasa-jasa, seperti yang tergambar pada tabel 3.1.Sedangkan sejak

tahun 2010, sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan dan

penggalian menjadi penyumbang kedua PDRB Provinsi Lampung

yang semakin menurun kontribusinya yaitu tahun 2010 sebesar


20

38,81%, tahun 2011 37,65%, dan tahun 2012 sebesar 37,88%.

Tabel 2.4. Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Provinsi Lampung

ADHB (2008-2012)

Lapangan Usaha 2008 2009 2010* 2011** 2012**

I. Primer 42,2 41,4 38,81 37,65 37,88

Pertanian 39,07 39,28 36,82 35,56 35,92 Pertambangan dan

Penggalian 3,13 2,12 1,99 2,09 1,96 II. Sekunder 18,36 19,1 20,01 20,05 19,46 Industri Pengolahan 13,29 14,25 15,8 16,07 15,55

Listrik, Gas dan Air Bersih 0,62 0,59 0,55 0,54 0,55 Bangunan 4,45 4,26 3,66 3,44 3,36 III. Tersier 39,44 39,5 41,18 42,3 42,66

Perdagangan, Hotel dan Restoran 13,78 13,50 15,25 16,01 15,86

Pengangkutan dan Telekomunikasi 9,03 10,02 10,16 11,5 11,54 Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan 6,47 6,75 6,31 5,97 6,15 Jasa-jasa 10,16 9,23 9,46 8,82 9,11

TOTAL 100 100 100 100 100

Sumber : BPS Lampung 2013 (Data Diolah) * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dalam struktur perekonomian perekonomian Provinsi

Lampung terjadi lompatan dari sektor dari primer menjadi tersier

tanpa melewati fase sekunder yang menjadi kontribusi utama

dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung.


21

Grafik 2.3 Kontribusi Sektoral Pembentuk PDRB Provinsi Lampung

Tahun 2008-2010

Sumber : BPS Lampung 2013

Perekonomian Provinsi Lampung ditopang oleh 3 sektor

utama yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan

sektor perdagangan hotel dan restauran. Data tahun 2012

memperlihatkan bahwa sektor pertanian mempunyai pangsa

sebesar 35,92% dalam perekonomian Provinsi Lampung. Sektor

pertanian dalam hal ini mempunyai beberapa sub sektor antara lain

tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan

hasilnya, kehutanan dan perikanan. Provinsi Lampung merupakan

lumbung beras dan lumbung jagung nasional dan merupakan

penghasil terbesar singkong di Indonesia.

Mengingat sektor pertanian tetap menjadi sektor primadona

sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Lampung,

maka lompatan dari sektor primer menjadi sektor tersier tersebut

perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk

lebih menggeliatkan industri pengolahan agar memberikan

kontribusi yang cukup signifikan yaitu dengan memberikan nilai


22

tambah terhadap hasil-hasil pertanian di Provinsi Lampung serta

menggerakkan sektor agribisnis, yang diharapkan akan

menggerakkan sektor riil yang selanjutnya akan berdampak

terhadap perluasan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan

produktivitas yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi

dan pengurangan kemiskinan.

Pendapatan perkapita Provinsi Lampung dari tahun 2009

hingga tahun 2012 (PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku)

menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2009 pendapatan

perkapita sebesar 11,82 juta rupiah, naik menjadi 18,61 juta

rupiah pada tahun 2012. Sedangkan untuk pendapatan perkapita

kabupaten/kota, untuk kota Bandar Lampung menempati urutan

tertinggi yaitu sebesar 28,3 juta rupiah dan sebaliknya Lampung

Barat dengan posisi terendah yaitu sebesar 9,2 juta rupiah.

(Sumber: Lampung Dalam Angka, 2013).

Gambar 2.5. Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota se-Provinsi

Lampung Tahun 2012 (dalam Juta Rupiah)

(Sumber : BPS Lampung 2013)


23

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan

pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio). Gini ratio Provinsi

Lampung pada periode 2012 adalah sebesar 0,36 yang

mengindikasikan/menujukkan bahwa ketimpangan pendapatan

yang terjadi masih dalam kategori ketimpangan rendah.

Ketimpangan yang rendah ini ditunjukkan dengan 40% penduduk

berpendapatan rendah di Provinsi Lampung menikmati lebih dari

17% total pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

pembangunan di Provinsi Lampung juga dinikmati oleh masyarakat

ekonomi lemah. Indikator kesejahteraan ekonomi juga diukur dari

jumlah penduduk miskin. Angka kemiskinan Provinsi Lampung

pada tahun 2012 adalah sebesar 1,219 juta jiwa atau hanya

menurun sebesar 58.630 jiwa dari tahun 2011.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi

Lampung Tahun 2011-2012 (jiwa)

NO. KABUPATEN/KOTA 2011 2012

1 Lampung Barat 67.880 64.800

2 Tanggamus 92.750 88.400

3 Lampung Selatan 177.740 169.500

4 Lampung Timur 189.460 180.800

5 Lampung Tengah 187.000 178.400

6 Lampung Utara 155.810 148.600

7 Way Kanan 72.510 69.200

8 Tulang Bawang 40.750 38.800

9 Pesawaran 77.050 73.500

10 Pringsewu 43.020 41.000

11 Mesuji 15.320 14.600

12 Tulang Bawang Barat 18.060 17.300

13 Bandar Lampung 121.580 116.300

14 Metro 19.000 18.100

1.277.930 1.219.300 PROVINSI LAMPUNG



24

Atau dalam persentase jumlah penduduk miskin terhadap

total penduduk dapat kita lihat trendnya pada grafik 3.5, dimana

terlihat terjadi penurunan persentase jumlah penduduk miskin di

Provinsi Lampung dari tahun ke tahun (2008-2012).

Gambar 2.6. Trend Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung

tahun 2008-2012 (persen)


B. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial digambarkan

dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah

satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan manusia dan

terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia yang

merupakan gabungan dari 3 indeks, yaitu : Indeks Pendidikan,

Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli Masyarakat.

Indeks Pendidikan yang merupakan salah satu komponen

utama dalam IPM merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka

Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AMH


25

Provinsi Lampung yang menggambarkan proporsi penduduk usia

15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis (latin maupun

huruf lainnya) mengalami peningkatan yang meskipun sangat kecil

yaitu sebesar 0,11% dari tahun 2011 yaitu sebesar 95,02% menjadi

95,13% di tahun 2012 (Tabel 3.2.). AMH Provinsi Lampung

tersebut lebih besar dari AMH nasional yang hanya sebesar 93.25%

namun mengalami peningkatan yang lebih besar 0.26% dari tahun

2011, bila dibandingkan peningkatan AMH Provinsi Lampung.

Sedangkan untuk nilai RLS Provinsi Lampung yang

menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun yang bersekolah

(dalam tahun bersangkutan) adalah 7,82 pada tahun 2011 dan 7,87

pada tahun 2012, lebih rendah dari nasional yang sebesar 8,08.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kelulusan

penduduk Provinsi Lampung adalah tidak tamat SMP atau baru

mencapai kelas 1 SMP. Untuk mencapai wajib belajar 9 tahun,

Provinsi Lampung masih membutuhkan berbagai upaya-upaya dan

lompatan yang cukup signifikan agar pencapaiannya dapat relatif

lebih singkat.


26

Tabel 2.7. AMH dan RLS Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan

Nasional Tahun 2011-2012

2011 2012 2011 2012

INDONESIA 92,99 93,25 7,94 8,08

LAMPUNG 95,02 95,13 7,82 7,87

Lampung Barat 97,33 97,36 7,46 7,47

Tanggamus 95,47 95,48 7,40 7,43

Lampung Selatan 94,91 94,94 7,49 7,50

Lampung Timur 93,63 93,74 7,58 7,60

Lampung Tengah 93,74 93,74 7,41 7,60

Lampung Utara 95,32 95,71 8,10 8,10

Way Kanan 94,89 94,91 7,32 7,33

Tulang Bawang 94,52 95,79 7,20 7,39

Pesawaran 95,58 96,76 7,51 7,53

Pringsewu 94,72 95,09 8,60 8,62

Mesuji 93,30 93,03 6,37 6,39

Tulang Bawang Barat 93,03 93,88 7,47 7,49

Bandar Lampung 98,47 98,50 10,18 10,30

Metro 98,38 98,40 10,12 10,15

ANGKA MELEK HURUF RATA-RATA LAMA SEKOLAHKABUPATEN/KOTA

(Sumber :

http://lampung.bps.go.id/publikasi/buku/2014/LE2013/index.html)

Indeks Kesehatan menggambarkan mengenai derajat

kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu, dan

diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Provinsi

Lampung pada tahun 2011 sebesar 69,75 lebih rendah dari

nasional (69,85) dan meningkat sebesar 0,30 yaitu sebesar 70,05

tahun 2012. Peningkatan tersebut berdampak AHH Provinsi

Lampung berada diatas AHH Nasional yang hanya meningkat 0.02

dari tahun 2011 ke tahun 2012 (sebesar 69,87)


27

Tabel 2.8. AHH Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional

Tahun 2011-2012

2011 2012

INDONESIA 69,85 69,87

LAMPUNG 69,75 70,05

Lampung Barat 67,45 67,77

Tanggamus 69,74 70,15

Lampung Selatan 68,74 69,05

Lampung Timur 70,48 70,74

Lampung Tengah 69,48 69,72

Lampung Utara 68,21 68,49

Way Kanan 69,70 69,96

Tulang Bawang 69,13 69,41

Pesawaran 68,56 68,71

Pringsewu 68,64 68,77

Mesuji 68,45 68,50

Tulang Bawang Barat 68,72 68,78

Bandar Lampung 71,24 71,61

Metro 72,76 72,98

KABUPATEN/KOTAANGKA HARAPAN HIDUP

(Sumber:

http://lampung.bps.go.id/publikasi/buku/2014/LE2013/index.html)

Indeks Daya Beli Masyarakat, sebagai salah satu komponen

utama IPM yang dipengaruhi oleh nilai Paritas Daya Beli

Masyarakat pada tahun tertentu, yang sangat dipengaruhi beberapa

faktor seperti pendapatan dan inflasi.

Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi

Lampung selama beberapa tahun penerbitan, perkembangan data

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung selama kurun

waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada

grafik dalam gambar di bawah ini.

Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa Indeks

Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, selama kurun waktu

tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, terus menerus mengalami

kenaikan secara konsiten. Hal ini menunjukkan bahwa secara

umum pembangunan di Provinsi Lampung mampu meningkatkan

http://lampung.bps.go.id/publikasi/buku/2014/LE2013/index.html


28

kesejahteraan penduduknya, karena IPM ini merupakan indeks

yang digunakan untuk menggambarkan capaian disektor

kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini

menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial

sekaligus. Indeks ini sangat sering digunakan untuk mengukur

profil kesejahteraan umum suatu negara atau daerah.

Selama periode tahun 2008 hingga tahun 2012, IPM

Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan, yakni dari 70,3 pada

tahun 2008 meningkat menjadi 71,42 pada tahun 2010, dan pada

tahun 2012 meningkat menjadi 72,45. Namun apabila kita

membandingkan IPM Provinsi Lampung di Pulau Sumatera, IPM

Provinsi Lampung masih yang terendah di tahun 2012, bahkan

nilainya masih lebih rendah dari IPM Nasional yang artinya IPM

Provinsi Lampung menarik turun agregat IPM nasional.

Gambar 2.6. IPM Provinsi Lampung tahun 2008-2012

(Sumber : BPS Lampung,berbagai tahun)


29

C. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan

budaya keragaman (keragaman budaya) mengingat Provinsi

Lampung mempunyai karakter multikultur, multi etnis, dan sangat

heterogen dalam hal budaya. Dalam fokus seni budaya, beberapa

kegiatan seni budaya yang telah terselenggara di Provinsi Lampung

antara lain

2.1.3.Aspek Pelayanan Umum A. Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan telah

banyak dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas

maupun dalam peningkatan prasarana dan sarana. Pencapaian

bidang pendidikan Provinsi Lampung salah satunya ditunjukan

dengan tingkat kelulusan siswa yang semakin baik. Angka

kelulusan siswa tingkat SD di Provinsi Lampung meningkat dari

99,7 persen pada tahun 2008 menjadi 99,98 persen pada tahun

2010 dan 100 persen pada 2011. Persentase kelulusan siswa

tingkat SMP meningkat dari 99,83 persen pada tahun 2009,

menjadi 99,80 persen pada tahun 2010 dan 99,99 persen pada

tahun 2011. Persentase kelulusan siswa yang meningkat cukup

tajam adalah angka kelulusan tingkat SMA, yaitu dari 93,71 persen

pada tahun 2009 menjadi 99,11 persen pada tahun 2010 dan 99,53

persen pada tahun 2011 (Grafik 3.14).


30

Grafik 2.7. Angka Partisipasi Murni Provinsi Lampung tahun 2008-

2012

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2013

Tabel 2.6. Rasio Jumlah Guru dan Murid se-Provinsi Lampung

2008-2012

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2013


31

Sampai tahun 2011, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki

jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak 3.224 unit, Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 319 unit, Sekolah Menengah Atas

(SMA) Negeri 117 unit dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Negeri 62 unit. Total perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada

di Provinsi Lampung sampai tahun 2010 berjumlah 330 unit.

Sedangkan untuk lembaga pendidikan informal lainnya, Pemerintah

Provinsi Lampung juga memberikan bantuan bagi penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1.258 unit.

Tingkat pendidikan yang ditamatkan juga mengalami

peningkatan. Jumlah penduduk yang berumur 10 tahun keatas

yang menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah

Lanjutan Pertama, Sekolah Lanjutan Atas dan Akademi/Universitas

meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Hal yang perlu

menjadi perhatian adalah bahwa persentase penduduk berumur 10

tahun keatas yangtidak sekolah dan belum tamat SD berkurang

dari 12,55 persen pada tahun 2007 menjadi 10,36 persen pada

tahun 2011.


32

Tabel 2.9. Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut PendidikanTertinggi yang

Ditamatkan, 2007 – 2011

Jenis Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011

Tidak Sekolah dan Belum

Tamat SD 12,55 13,40 10,53 9,15 10,36

Sekolah Dasar 20,50 19,85 20,25 21,62 18,75

Sekolah Lanjutan

Pertama 20,29 19,61 19,79 20,37 19,38

Sekolah Lanjutan Atas 33,71 30,52 35,78 35,96 37,27

Akademi/Universitas 12,95 16,61 13,65 13,90 14,24

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2012)

Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, Pemerintah

Provinsi Lampung menyediakan Biaya Operasional Pendidikan

(BOP) dan Biaya Operasional Buku (BOB) untuk SD/MI, SMP/MTs

dan SMA/MA/SMK negeri dan swasta. BOP dan BOB merupakan

program yang menunjang pemberian BOS oleh Pemerintah

Pusat.Pemberian dana BOP dan BOB oleh Pemerintah Provinsi

Lampung melalui dana APBD, memberikan kontribusi yang cukup

besar dalam menaikkan persentase angka partisipasi sekolah pada

tingkat pendidikan dasar.

B. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan pada dasarnya bertujuan

agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan

kesehatan secara mudah, murah dan merata sehingga diharapkan


33

akan tercapainya kesehatan masyarakat yang baik. Pembangunan

sektor kesehatan yang berhasil akan berpengaruh secara langsung

atau tidak langsung dalam peningkatan kesejahteraan rakyat,

karena pembangunan bidang kesehatan juga mempunyai

keterkaitan dengan peningkatan mutu penduduk. Oleh sebab itu

program–program kesehatan harus lebih difokuskan kepada calon–

calon generasi penerus bangsa, yaitu secara khusus pada bayi dan

anak dibawah usia lima tahun (balita). Indikator dalam menilai

keberhasilan program pembangunan di sektor kesehatan

khususnya pada masyarakat usia dini adalah tingkat kematian bayi

dan balita serta kondisi kecukupan gizi bagi balita. Indikator

tersebut penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat

karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat

setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi

berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu

tahun tertentu. Sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah

kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per

1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk

di dalamnya adalah kematian bayi).

Sementara Gizi Buruk merupakan status kondisi seseorang

yang kekurangan nutrisi, atau nutrisinya di bawah standar. Gizi

buruk banyak dialami oleh bayi dibawah lima tahun (balita).

Masalah gizi buruk dan kekurangan gizi telah menjadi keprihatinan

dunia sebab penderita gizi buruk umumnya adalah balita dan

anak-anak yang tidak lain adalah generasi generus bangsa.


34

Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Prevalensi

Balita Gizi Buruk, menggambarkan keadaan sosial ekonomi

masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Akan tetapi,

terdapat perbedaan antara kegunaan Angka Kematian Bayi dengan

Angka Kematian Balita dalam kaitannya dengan perencanaan dan

evaluasi pembangunan. Angka Kematian Bayi berguna untuk

perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang berhubungan

dengan pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program

pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan Angka

Kematian Balita dapat berguna untuk perencanaan dan evaluasi

program dan kegiatan imunisasi yang berhubungan dengan

kesehatan anak seperti program-program pencegahan penyakit

menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang

gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia lima

tahun.

Sementara data Prevalensi Balita Gizi Buruk berguna untuk

perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang terkait

dengan pemenuhan pangan dan gizi. Oleh karena itu, angka

kematian bayi, kematian balita dan prevalensi balita gizi buruk

merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat

kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan

penduduk secara umum.

Berdasarkan data publikasi Profil Kesehatan Indonesia yang

diterbitkan Kementerian Kesehatan selama beberapa tahun

penerbitan, didapatkan data angka kematian bayi dan balita serta

persentase prevalensi balita gizi buruk untuk Provinsi Lampung

sebagaimana grafik dibawah.


35

C. Pekerjaan Umum

Dalam urusan pekerjaan umum, pelayanan prasarana dan

sarana infrastruktur kota mendapat perhatian khusus bagi

Pemerintah Provinsi Lampung. Fokus layanan urusan pekerjaan

umum meliputi sistem tata air, jaringan jalan, pengelolaan sampah,

penyediaan air bersih, serta pelayanan penyediaan energi.

Dalam peningkatan jaringan jalan sejak tahun 2007

Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan peningkatan jalan

seluas 8.739 m2 dan pelebaran jalan seluas23.798 m2, jalan

tembus seluas 23.519 m2, pembangunan dan peningkatan 14 buah

jembatan. Selain itu, dalam mendukung operasional Kanal Banjir

Timur (KBT), telah dilakukan pembangunan jalan dan saluran

pengaman sejajar KBT seluas 130.231 m3.

Tabel 3.3. Panjang Jalan Menurut Kota Administrasi dan Jenis Status Jalan Tahun 2011

Uraian

Jenis Satuan Jalan Jumlah

Jalan Nasional Provinsi Tol Negara

A. Panjang Jalan (m) 123.481,00 143.647,00 6.666.164,84 6.933.292,84

B. Luas Jalan (m2) 3.040.746,00 3.743.886,00 43.526.727,97 48.311.359,97

(Sumber : Provinsi Lampung dalam Angka 2012)

Salah satu tujuan pembangunan prasarana penyediaan air

baku untuk memastikan komitmen pemerintah terhadap Millenium

Development Goals (MDGs) yaitu memastikan kelestarian

lingkungan hidup dengan menurunkan target hingga setengahnya

proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air

minum layak dan sanitasi dasar hingga 2015.


36

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau

tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan

dapat langsung diminum. Penyelenggara air minum dapat berasal

dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,

koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok

masyarakat, dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan

penyediaan air minum. Syarat-syarat kualitas air minum sesuai

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

492/Menkes/Per/IV/2010, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Parameter mikrobiologi E Coli dan total Bakteri Kolifrom,

kadar maksimum yang di perbolehkan 0 jumlah per 100 ml

sampel;

b. Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak

berwarna;

c. Syarat Kimia : Kadar Besi : maksimum yang diperbolehkan

0,3 mg/l, Kesadahan (maks 500 mg/l), pH 6,5-8,5.

Dalam rangka pencapaian target Renstra tentang persentase

kualitas air minum berkualitas dengan salah satu target prioritas

adalah persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

kesehatan, dalam hal ini adalah air minum yang didistribusikan

oleh PDAM dengan target tahun 2012 adalah 95%. Hal tersebut di

atas merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya

kemungkinan munculnya penyakit berbasis air (waterborne

disease) karena air merupakan salah satu media lingkungan yang

berperan dalam penyebaran penyakit melalui media pertumbuhan

mikrobiologi serta adanya kemungkinan terlarutnya unsur kimia

yang dapat mengganggu kesehatan manusia.


37

Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu

fondasi inti dari masyarakat yang sehat. Air bersih dan sanitasi

yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan

manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang

mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi

sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai

dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya

sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian

diare dan munculnya penyakit.

Pada Gambar 2.11 persentase rumah tangga menurut akses

terhadap sanitasi layak di Indonesia sebesar 56,24%, lebih rendah

dari target Renstra Tahun 2012 sebesar 69%.Provinsi Lampung

sendiri hanya 43,35% terendah nomor 5 setelah Papua, Sumatera

Barat, Kalimantan Tengah, dan NTT.

Gambar 2.11 Persentase Rumah Tangga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Provinsi di Indonesia tahun

2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)


38

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah yang dapat menjadi masukkan bagi proses

perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan

informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program

pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan

akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Kesesuaian program prioritas RKPD dengan rencana

program dalam RPJMD diukur dengan membandingkan program

prioritas yang tercantum dalam dokumen RKPD dengan rencana

program tahunan berkenaan yang tercantum dalam dokumen

RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa penyusunan

RKPD telah berpedoman pada RPJMD.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan (analisis

komparatif) terhadap RKPD Provinsi Lampung tahun 2013 dengan

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2010—2014, diperoleh

perbndingan sebagai berikut : program prioritas yang tercantum

dalam RKPD Tahun 2013 sejumlah 241 program sedangkan yang

tercantum dalam RPJMD Tahun 2010—2014 adlah 196 program.

Dari jumlah tersebut, terdapat 145 program yang sesuai (nama

program terdapat dalam RKPD maupun RPJMD).

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis

Tahun 2015

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah


39

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan

pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan

hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin

membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian,

sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Provinsi Lampung

tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal

maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi

Provinsi Lampung meliputi permasalahan dan tantangan yang

terkait dengan infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan

sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan

kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi

daerah.

No Kabupaten/

Kota

Permasalahan

Pembangunan Isu Strategik

1 Way Kanan 1. Masuk kategori daerah tertinggal;

2. Infrastruktur yang masih sangat terbatas;

3. Kekurangan Listrik;

4. Pembangunan sektor pertanian belum

optimal;

5. Belum terpadunya

program antar SKPD;

6. Kualitas SDM rendah;

7. PDRB Perkapita

rendah;

8. Belum optimalnya

pelaksanaan reformasi birokrasi

1. Menjadi

kawasan

pertahanan

regional

dengan adanya

Pangkalan AD

Gatot Subroto

di Bahuga;

2 Lampung

Tengah

1. Infrastruktur terutama

jalan nasional (Jalinteng) dalam kondisi rusak sehingga

1. Rencana

Pembentukan DOB: Seputih Timur dan


40

No Kabupaten/

Kota

Permasalahan


menghambat kelancaran arus orang dan barang khususnya

dari Gunung Sugih (perbatasan

Pesawaran) hingga Terbanggi Besar;

2. Kekurangan Listrik

Seputih Barat

2. Kawasan

Pendidikan Terpadu

3. Akan membangun

kawasan ―Techno Park‖ bekerjasama

dengan BPPT

3 Lampung Barat

1. Infrastruktur jalan baik nasional, provisi

dan kabupaten masih sangat terbatas;

2. Sering terjadi longsor;

3. Masuk kategori daerah tertinggal;

1. RPJMD akan menjadi bahan

evaluasi keberhasilan

bupati rawan di politisasi bila dg

indikator kuantitatif;

2. Adanya lapangan

udara Pekon Serai

4 Lampung Timur

1. Infrastruktur jalan nasional, provinsi dan

kabupaten masih sangat terbatas;

2. Kekurangan Listrik;

3. Tidak masuk dalam kategori daerah

tertinggal namun tingkat kemiskinan tinggi

1. Rendahnya IPM

2. Kec. Labuhan Meringgai masuk dalam

kecamatan termiskin

tingkat nasional;

3. Lamtim punya

5 DAM yg dpt dimanfaatkan u/ energi

listrik; 4. Lamtim masuk

dalam KSN (Kawasan


41

No Kabupaten/

Kota

Permasalahan


Strategis Nasional)

5 Mesuji 1. Merupakan daerah otonom baru (DOB);

2. Infrastruktur jalan

nasional, provinsi dan kabupaten sangat

terbatas; 3. Kekurangan Listrik; 4. Berlarut-larutnya

rencana penyelesaian perambah hutan Register 45 Sungai

Buaya; 5. PDRB tertinggi kedua

di Lampung namun tingkat ketimpangan pendapatan tinggi

1. 10 kampung tua yang terisolasi

2. Fasilitas dan tenaga

kesehatan 3. Wilayah miskin

yang belum

masuk wilayah daerah tertinggal;

6 Tulang Bawang

1. Infrastruktur jalan nasiona, provinsi dan

kabupaten terbatas; 2. Kekurangan Listrik; 3. Alih fungsi pertanian

ke perkebunan yg berdampak pada

ketahanan pangan

1. Infrastruktur wilayah

terutama jalan poros provinsi

2. Perlindungan

DAS; 3. Memiliki

lapangan udara Astra Ksetra sebagai basis

pertahanan udara nasiona

7 Pesisir Barat 1. Merupakan daerah otonom baru (DOB)

hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung

Barat

1. Pengelolaan pesisir (10 km)

panjang pantai

2. Pengembangan

wisata Pulau Pisang

3. Infarstruktur pendukung ke

kawasan wisata

8 Lampung 1. Infrastruktur jalan; 1. Periodeisasi


42

No Kabupaten/

Kota

Permasalahan


Utara 2. Kekurangan Listrik; 3. Angka Kemiskinan

tertinggi di Lampung

4. Masuk kategori daerah tertinggal

RPJMD shub LU baru saja Pilkada

2. Rendahnya IPM 3. Faktor

Keamanan 4. Legalisasi

RPJMD

5. Pembentukan Kota Kotabumi

6. Pembentukan DOB Provinsi eks Lampung

Utara; 7. Termasuk

kabupaten

tertua di Lampung

namun lambat dalam perkembangan

dan kemajuan daerah

9 Tulang Bawang Barat

1. Infrastruktur jalan nasional, provinsi dan kabupaten sangat

terbatas; 2. Kekurangan Listrik

1. Krisis Listrik terutama di Pagardewa

2. Faktor keamanan

3. Sengketa pertanahan

10 Pringsewu 1. Infrastruktur jalan; 2. Kekurangan Listrik; 3. Alih fungsi lahan, krn

Pringsewu kawasan tanaman pangan

1. Sektor jasa memerlukan regulasi krn

menjdi unggulan dalam PAD

2. Daerah Irigasi Way

Sekampung yg melalui Pringsewu, tp


43

No Kabupaten/

Kota

Permasalahan


tidak ada kantor pengendalinya

shg petani di Pringsewu

kesulitan memperoleh akses air;

3. Rencana pembentukan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

11 Pesawaran 1. Keterbatasan

infratruktur dasar,

2. masih tingginya angka

kemiskinan 18 %

Masuk kategori DOB daerah

tertinggal

12 Lampung Selatan

1. Sektor pertanian sebagai penyumbang terebsar PDRB belum

ditingkatkan nilai tambahnya;

2. Potensi pariwisata yang besar belum terintegrasi dalam

suatu kawasan khusus

1. Integrasi kultural;

2. Pengembangan

wilayah khusus

pariwisata (Kawasan Ekonomi

Khusus Pariwisata)

13 Bandar Lampung

1. Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi

Lampung

1. Pengembangan Bandar Lampung

sebagai daerah Metropolitan

Area; 2. Rencana

pemindahan

pusat pemerintahan provinsi ke

Kota Baru


44

No Kabupaten/

Kota

Permasalahan


Natar (Bandar Negara)

14 Metro

1. Luas wilayah yang sangat terbatas 6.874

ha yang didominasi lahan persawahan 43,27%;

2. Tingkat Pengangguran

Terbuka cukup tinggi

1. Benturan kewenangan

antara kabupaten dengan

provinsi dalam bidang

pendidikan;

2. Menjadikan

Metro sebagai Kota Pendidikan

3. Pengembangan

ekonomi kreatif

15 Tanggamus 1. Potensi perikanan dan

kelautan belum

optimal diusahakan;

2. Rendahnya tingkat

kesejahteraan nelayan

1. Pengembangan

Kawasan

Industri

Maritim

2.3.2. Isu Strategis Provinsi

NO ISU STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS

1. Penyediaan Infrastruktur Dasar Untuk Menunjang

Peningkatan Kesejahteraan (lanjutan direktif Presiden)

1. Integrasi moda angkutan KA dari sentra produksi ke

pelabuhan ekspor

- AMDAL Dryport Way Kanan Sudah sampai tahap DED

- DED Trase Terbanggi Besar- Sp. Pematang (268 Km)


45


- LARAP Trase Pringsewu – Sukadana (100 Km) Sudah sampai Tahap DED

(Rp. 1.3 M)

- Pembangunan Jalan KA

Lintas Tulung Buyut – Blambangan Negara Ratu (Jalan KA, Jembatan

Gorong2/Box Culvert, Persinyalan, Bangunan Penunjang)

- Short Cut Rejosari Km 4 – Tarahan (Studi Amdal,

Pembebasan Lahan ±26 Km, Land Clearing/ Pembebasan

Lahan, Pembangunan Jalan KA 26 Km), Persinyalan)

- Pembangunan Jalan KA Bakauheni – Rejosari (Studi DED, DED SInyal dan

Jembatan, Studi AMDAL)

- Trase Pringsewu – Rejosari –

Tegineneng – Metro (Studi Sinyal dan Jembatan, Studi AMDAL, Pembebasan Lahan

62 Km)

2. Lanjutan Pembangunan

Fisik Terminal Agribisnis sebagai penguatan Logistik

Nasional

- Pembangunan Infrastruktur Dasar :

Instalasi Pengolahan Limbah

- Pembangunan Sarana Terminal Agribisnis dan

Penunjang : Pembangunan Pasar Grosir


46


- Pembangunan Laboratorium Uji Keamanan Pangan dan

Alat-Alat Laboratorium

3. Penataan dan

pengembangan kawasan metropolitan Bandar Lampung sebagai Pusat

Kegiatan Nasional (PKN)

- Updating Masterplan kawasan metropolitan Bandar Lampung

- Penyusunan DED prasarana perkotaan yang dikembangkan secara

terpadu di Kawasan Metropolitan Bandar

Lampung

- Perencanaan Infrastruktur

Hijau di Kawasan Metropolitan Bandar Lampung

- Revitalisasi kawasan DAS di Metropolitan Bandar

Lampung

- Revitalisasi Kawasan Kota

Tua Bandar Lampung

- Perencanaan Transportasi Terpadu Kawasan

Metropolitan Bandar Lampung

4. Peningkatan Jalan Nasional,Jalan Strategis

Provinsi, Pembangunan Jalan Tol, Jembatan Mesuji

Usulan Peningkatan Status


47


Ruas Jalan Provinsi Menjadi Jalan Nasional

- Sp.Pugung (Pos PJR / Ir.Sutami) – Sribawono (58,5 Km) (feeder Lintas Tengah

menuju lintas Timur)

Pembangunan Jalan Strategis

Provinsi

- Ruas Sp. Empat – Blambangan Umpu Panjang Ruas : 12,4 Km

Lebar jalan : 3 - 4,5 Meter Potensi : Perkebunan Sawit

dan Karet Untuk dapat berfungsi secara maksimal maka dana yang

dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 12,4 Km X Rp

3,5 Milyar

- Ruas Blambangan Umpu – Pakuan Ratu

Panjang Ruas : 59,65 Km Lebar jalan : 3 - 4,5 Meter

Potensi: Perkebunan Sawit dan Karet Untuk dapat berfungsi

dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 59,65 Km X Rp

3,5 Milyar

- Ruas Batas Lampung Utara – Pakuan Ratu

Panjang jalan : 11,4 Km Lebar jalan : 3 – 4,5 Meter

Potensi : Perkebunan Sawit Untuk dapat berfungsi secara maksimal maka dana yang

dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 11,4 Km


48


(Kondisi Rusak dan Kritis) X Rp 3,5 Milyar

- Ruas Serupa Indah - Tajab Panjang jalan : 11,1 Km Lebar jalan : 3 – 4,5 Meter

Potensi : Perkebunan Sawit Untuk dapat berfungsi secara

maksimal maka dana yang dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 11,1 Km

(Kondisi Rusak dan Kritis) X Rp 3,5 Milyar

- Ruas Batas Tajab – Bts Tulang Bawang Barat/Way Kanan

Panjang jalan : 27 Km Lebar jalan : 3 – 4,5 Meter

Potensi : Perkebunan Karet dan Perkebunan Sawit Untuk dapat berfungsi secara

maksimal maka dana yang dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 27 Km X Rp 3,5

Milyar

- Ruas Bts Way Kanan / Tulangbawang Barat - Simpang Tulung Randu

Panjang Ruas : 34,7 Km

Lebar jalan : 3 - 4,5 Meter Potensi : Perkebunan Sawit

dan Karet Untuk dapat berfungsi secara maksimal maka dana

yang dibutuhkan untuk ruas ini yaitu sebesar 34,7 Km X

Rp 3,5 Milyar = Rp 121,45 Milyar. Sehingga total kebutuhan pembiayaan yang

dibutuhkan untuk jalan


49


bypass ruas Sp. Empat – Blambangan Umpu – Sp. Tulung Randu adalah

156,25 Km x Rp 3,5 Milyar

Documents

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1