RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 II - 1 BAB II EVALUASI

RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 II - 1

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Wilayah1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82

km2 atau sekitar 18% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

yang seluas 3.185,80 km2. Jarak terjauh utara-selatan wilayah

Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35

km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman

berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi

utara.

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah

kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan

wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling

sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan

terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan

dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan).

Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Tempel (8 desa),

sedangkan Kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Depok (3

desa). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Sleman

NoKecamatan Banyaknya

Luas(Ha)Desa Padukuh

an1. Moyudan 4 65 2.7622. Minggir 5 68 2.7273. Seyegan 5 67 2.6634. Godean 7 77 2.6845. Gamping 5 59 2.9256. Mlati 5 74 2.8527. Depok 3 58 3.5558. Berbah 4 58 2.2999. Prambanan 6 68 4.13510. Kalasan 4 80 3.58411. Ngemplak 5 82 3.57112. Ngaglik 6 87 3.852


NoKecamatan Banyaknya

Luas(Ha)Desa Padukuh

an13. Sleman 5 83 3.13214. Tempel 8 98 3.24915. Turi 4 54 4.30916. Pakem 5 61 4.38417. Cangkringan 5 73 4.799

Jumlah 86 1.212 57.482Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, 2014

2) Letak dan Kondisi GeografisSecara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai

11013’00” sampai dengan 11033’00” Bujur Timur dan 734’51”

sampai dengan 747’03” Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah

Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan

Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur

berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah

Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa

Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta,

Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) TopografiKeadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar

kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan

dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring

dan di bagian utara sekitar lereng gunung Merapi relatif terjal.

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100

meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl).

Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian

<100 meter, 100-499 meter, 500-999 meter, dan >1.000 meter dpl.

Ketinggian <100 m dpl seluas 6.203 ha, atau 10,79% dari luas

wilayah, terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean,

Gamping, Berbah, dan Prambanan.

Ketinggian 100-499 m dpl seluas 43.246 ha, atau 75,32% dari

luas wilayah, terdapat di 17 kecamatan. Ketinggian 500-999 m dpl

meliputi luas 6.538 ha, atau 11,38% dari luas wilayah, ditemui di

Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian

>1.000 m dpl seluas 1.495 ha, atau 2,60% dari luas wilayah, terdapat


di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian wilayah di

Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman

No Kecamatan <100m dpl(ha)

100-499m dpl(ha)

500-999 m

dpl(ha)

>1.000m dpl(ha)

Jumlah(Ha)

1. Moyudan 2.407 355 - - 2.7622. Minggir 357 2.370 - - 2.7273. Godean 209 2.475 - - 2.6844. Seyegan - 2.663 - - 2.6335. Tempel - 3.172 77 - 3.2496. Gamping 1.348 1.577 - - 2.9257. Mlati - 2.852 - - 2.8528. Sleman - 3.132 - - 3.1329. Turi - 2.076 2.155 78 4.039

10. Pakem - 1.664 1.498 1.222 4.38411. Ngaglik - 3.852 - - 3.85212. Depok - 3.555 - - 3.55513. Kalasan - 3.584 - - 3.58414. Berbah 1.447 852 - - 2.29915. Prambanan 435 3.700 - - 4.13516. Ngemplak - 3.571 - - 3.57117. Cangkringan - 1.796 2.808 195 4.799

Jumlah 6.203 43.246 6.538 1.495 57.482Prosentase 10,79 75,32 11,38 2,60 100

Sumber: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sleman, 2014

4) GeologiKondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi oleh

keberadaan gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi

endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, dengan endapan

vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah.

Material vulkanik gunung Merapi yang berfungsi sebagai lapisan

pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi material pasir

vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan

vulkanik Merapi muda. Material vulkanik Merapi muda ini dibedakan

menjadi 2 unit formasi geologi yaitu formasi Sleman (lebih didominasi

oleh endapan piroklastik halus dan tufa) di bagian bawah dan

formasi Yogyakarta (lebih didominasi oleh pasir vulkanik berbutir

kasar hingga pasir berkerikil) di bagian atas. Formasi Yogyakarta dan

formasi Sleman ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air utama

yang sangat potensial dan membentuk satu sistem akifer yang di

sebut Sistem Akifer Merapi (SAM). Sistem akifer tersebut menerus

dari utara ke selatan dan secara administratif masuk dalam wilayah

Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Selain

formasi geologi tersebut diatas terdapat formasi batu gamping muda


yaitu Formasi Sentolo di Kecamatan Gamping dan Formasi Semilir di

Kecamatan Prambanan.

Jenis tanah di Kabupaten Sleman terbagi menjadi litosol,

regosol, grumusol, dan mediteran. Sebagian besar di wilayah Sleman

didominasi jenis tanah regosol sebesar 49.262 ha (85,69%),

mediteran 3.851 ha (6,69%), litosol 2.317 ha (4,03%), dan grumusol

1.746 ha (3,03%), jenis tanah di Kabupaten Sleman selengkapnya

seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3Jenis Tanah di Kabupaten Sleman

No. KecamatanJenis Tanah (Ha) Jumlah

(Ha)Litosol Regosol Grumusol Mediteran1 2 3 4 5 6 71. Moyudan - 584 808 1.370 2.7622. Minggir - 558 606 1.563 2.7273. Seyegan - 2.187 8 468 2.6634. Godean - 2.018 216 450 2.6845. Gamping - 2.817 108 - 2.9256. Mlati - 2.582 - - 2.5827. Depok - 3.555 - - 3.5558. Berbah - 2.299 - - 2.2999. Prambanan 2.155 1.980 - - 4.135

10. Kalasan 162 3.422 - - 3.58411. Ngemplak - 3.571 - - 3.57112. Ngaglik - 3.852 - - 3.85213. Sleman - 3.132 - - 3.13214. Tempel - 3.249 - - 3.24915. Turi - 4.309 - - 4.30916. Pakem - 4.348 - - 4.34817. Cangkringan - 4.799 - - 4.799

Jumlah 2.317 49.262 1.746 3.851 57.176Prosentase 4,03 85,69 3,03 6,69 99,44

Sumber: Sistim Informasi Profil Daerah Tahun 2014

5) HidrologiAir tanah Merapi yang mengalir di bawah permukaan secara

rembesan bergerak menuju daerah yang lebih rendah terpotong oleh

topografi, rekahan atau patahan maka akan muncul mata air. Di

Kabupaten Sleman terdapat 4 jalur mata air (springbelt) yaitu: jalur

mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air

Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Mata air ini telah banyak

dimanfaatkan untuk sumber air bersih maupun irigasi.

Di Kabupaten Sleman terdapat 182 sumber mata air yang

terukur debitnya mulai dari 1 s/d 400 lt/detik, yang airnya mengalir

ke sungai-sungai utama yaitu Sungai Boyong, Kuning, Gendol, dan

Krasak. Di samping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke

arah selatan dan bermuara di Samudera Indonesia.


6) KlimatologiBerdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika (BMKG) Yogyakarta, kondisi iklim di sebagian besar wilayah

Kabupaten Sleman termasuk tropis basah, hari hujan terbanyak

dalam satu bulan 24 hari.

Kecepatan angin maksimum 10,8 m/s dan minimum 0,00 m/s,

rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 100% dan terendah

19,9%. Temperatur udara tertinggi 34,4°C dan terendah 16,4°C.

Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah

Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan

sektor pertanian.

7) Penggunaan LahanPenggunaan lahan di Kabupaten Sleman secara garis besar

dapat dibagi sebagai fungsi sawah, tegalan, dan pekarangan.

Perkembangan penggunaan lahan selama 5 tahun terakhir

menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata per tahun

sebesar 0,11%, luas pekarangan naik 0,13%, dan luas tegalan turun

0,02% dari total luas wilayah Kabupaten Sleman. Selengkapnya

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman

No TahunPenggunaan Lahan (Ha.)

Sawah Tegal Pekarangan

1 2009 24.889 5.104 18.909

2 2010 24.796 5.094 19.012

3 2011 24.749 5.047 19.107

4 2012 24.665 5.036 19.201

5 2013 24.600 5.025 19.278

6 2014 24.543 5.018 19.340

Sumber: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, 2014.

b. Potensi Pengembangan WilayahPotensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman meliputi

beberapa kawasan antara lain :

1) Kawasan peruntukan pertanian; meliputi kawasan pertanian

lahan basah (21.113 hektar) dan kawasan pertanian lahan

kering (9.117 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.

2) Kawasan peruntukan pertambangan;

- Batu kapur di Kecamatan Gamping;


- Breksi batu apung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;

- Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan,

Godean, Seyegan, dan Prambanan;

- Tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman,

Gamping, Prambanan, dan Berbah;

- Pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah

Kabupaten Sleman.

3) Kawasan peruntukan industri; meliputi lahan seluas 299 hektar

di Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan.

4) Kawasan permukiman; meliputi kawasan permukiman

perdesaan (10.232 hektar) dan kawasan permukiman perkotaan

(12.590 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.

5) Kawasan peruntukan pariwisata; meliputi tema wisata alam,

tema wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata

pertanian.

6) Kawasan hutan; kawasan hutan rakyat (3.171 hektar) di

Kecamatan Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan

Cangkringan.

7) Kawasan pertahanan dan keamanan; meliputi :

- Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2

Batalyon Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;

- Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan

- Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara TNI AU

Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah.

c. Wilayah Rawan Bencana AlamWilayah kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sleman

terdiri dari:

1) Kawasan rawan bencana di dalam RTRW terdiri dari:

a. kawasan rawan tanah longsor; dan

b. kawasan rawan kekeringan.

2) Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 3.303 ha (tiga

ribu tiga ratus tiga hektar) meliputi:

a. Kecamatan Gamping; dan

b. Kecamatan Prambanan.

3) Kawasan rawan kekeringan seluas ± 1.969 ha (seribu sembilan

ratus enam puluh sembilan hektar) berada di Kecamatan

Prambanan.


d. Kawasan Lindung Geologi1) Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:

a. Kawasan rawan bencana gunungapi;

b. Kawasan rawan gempa bumi.

2) Kawasan Rawan Bencana Gunungapi meliputi:

a. Area terdampak langsung letusan Merapi 2010 seluas ±

1.578 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Pakem, dan

Cangkringan;

b. Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas ± 3.302 ha

meliputi Kecamatan Ngemplak, Turi, Pakem, dan

Cangkringan;

c. Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas ± 3.279 ha

meliputi Kecamatan Ngemplak, Tempel, Turi, Pakem, dan

Cangkringan;

d. Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas 1.357 ha meliputi

Kecamatan Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan,

Ngemplak, Ngaglik, Tempel, Pakem, dan Cangkringan.

3) Kawasan Rawan Gempa Bumi seluas kurang lebih 13.782 ha

tersebar di seluruh kecamatan.

e. DemografiBerdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 tercatat sebanyak

1.136.602 jiwa. Pada akhir tahun 2013 terjadi penurunan jumlah

penduduk dari tahun 2012 sebanyak 77.219 orang atau 0,93% yaitu

dari 1.136.602 orang pada tahun 2012 menjadi 1.047.325 orang

pada tahun 2013. Jumlah penduduk akhir tahun 2013 turun

dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:

470/135/SJ tanggal 23 Februari 2013 bahwa data yang dapat

digunakan adalah data penduduk kabupaten/kota yang telah diolah

dan dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam

Negeri. Penerbitan data dimaksud pada tanggal 30 Juni untuk

semester I dan 31 Desember untuk semester II. Sedangkan pada

tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Sleman sebesar

1.062.801 jiwa. Selengkapnya seperti pada tabel berikut :


Tabel 2.5Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2010-2014 di Kabupaten Sleman

No Tahun Laki-laki Perempuan JumlahJiwa % Jiwa %1 2010 547.885 50,12 545.225 49,88 1.093.1102 2011 560.146 49,70 566.742 50,30 1.126.8883 2012 564.978 49,71 571.624 50,29 1.136.6024 2013 521.444 44,79 525.881 50,21 1.047.3255 2014 539.731 50,78 523.070 49,22 1.062.800

Sumber : Dinas Kependudukan dan Cataan SipilDatabase SIAK Hasil Konsolidasi dan Pembersihan oleh Kementerian DalamNegeri Semester I Tahun 2014

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman jika dilihat

dari 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 1,41%. Pertumbuhan ini

relatif tinggi, hal ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai

penyangga Kota Yogyakarta, sebagai daerah tujuan untuk

melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan

pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang

terjadi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk bukan

oleh tingkat kelahiran yang tinggi.

Tabel 2.6Laju Pertumbuhan Penduduk

Tahun 2010-2014 di Kabupaten Sleman

No. Jenis Data Tahun2010 2011 2012 2013 2014

1. Laju PertumbuhanPenduduk (%/th) 1,92 1,36 1,31 1,26 1,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Jumlah kepala keluarga mengalami kenaikan sebanyak 66.233

KK (21,837%) dari 303.201 KK pada tahun 2010 menjadi 369.534 KK

pada tahun 2014. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga

sebanyak 2,88 jiwa per rumah tangga.


Tabel 2.7Banyaknya KK dan Rata-rata Jiwa Dalam Keluarga

Tahun 2010-2014 di Kabupaten SlemanNo. Jenis Data Tahun

2010 2011 2012 2013 20141. Banyaknya Kepala

Keluarga (KK) 303.301 313.309 315.445 324.241 369.534

2. Rata-rata jumlahjiwa dalam keluarga(orang)

3,15 3,29 3,60 3,26 2,88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2014Database SIAK Hasil Konsolidasi dan Pembersihan oleh Kementerian Dalam NegeriSemester I Tahun 2014

Berdasarkan struktur umur penduduk laki-laki Tahun 2012,

komposisi penduduk usia 14 tahun kebawah mencapai 19,69%,

penduduk usia 15-59 tahun sebesar 66,80% dan penduduk usia

diatas 60 tahun sebesar 14,71%.

Pada tahun 2013 komposisi penduduk laki-laki usia 14 tahun

ke bawah mencapai 22,32%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar

65,47%, dan usia diatas 60 tahun sebesar 12,21%.

Selanjutnya pada tahun 2014 komposisi penduduk laki-laki usia

14 tahun ke bawah mencapai 19,50%, penduduk usia 15-59 tahun

sebesar 66,25%, dan usia diatas 60 tahun sebesar 14,25%.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8Penduduk Laki-laki Berdasarkan Umur

Tahun 2010-2014Kelompok

Umur 2010 2011 2012 2013 2014

0-4 43,026 32.845 32.323 34.229 28.049

5-9 40,796 38.820 38.153 40.319 37.709

10-14 39,023 40.234 40.741 41.830 39.490

15-19 49,077 37.500 37.838 38.839 37.017

20-24 63,847 37.158 37.271 37.821 35.865

25-29 49,907 49.773 45.912 37.356 36.796

30-34 44,877 55.976 57.220 44.832 47.308

35-39 41,678 51.451 51.762 43.204 46.896

40-44 39,906 48.387 49.619 42.325 45.919

45-49 32,319 39.479 41.009 37.868 42.317

50-54 28,810 32.827 33.830 31.827 35.284

55-59 22,280 26.942 27.655 27.310 30.170

60+ 52,339 68.754 71.644 63.684 76.911

JUMLAH 547,885 560.146 564.978 521.444 539.731Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2014

Berdasarkan struktur umur penduduk perempuan Tahun 2012,

komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 18,24%,












Tabel 2.9Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur

Tahun 2010-2014Kelompok

Umur 2010 2011 2012 2013 2014

0-4 40.549 30.974 32.575 32.950 26.122

5-9 38.582 36.392 35.704 37.686 34.262

10-14 36.756 37.401 37.964 38.797 35.697

15-19 48.273 35.353 35.146 36.010 34.365

20-24 55.972 36.387 36.643 36.636 35.142

25-29 46.887 50.089 46.868 38.124 37.727

30-34 44.608 54.880 56.102 45.073 46.294

35-39 41.774 51.704 51.799 43.720 45.265

40-44 41.199 48.413 49.655 42.736 43.324

45-49 34.858 40.393 41.342 39.454 40.944

50-54 30.390 34.401 35.771 34.178 35.775

55-59 22.249 26.948 28.202 28.563 29.615

60+ 63.128 37.957 85.854 71.960 78.538JUMLAH 545.225 566.742 571.624 525.881 523.071

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2014

Berdasarkan data struktur penduduk, nampak bahwa

penduduk kelompok umur 0-4 tahun mengalami penurunan yang

signifikan sedangkan jumlah penduduk yang berumur diatas 60

tahun mengalami peningkatan yang siginifikan, baik untuk laki-laki

maupun perempuan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan MasyarakatKeberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek

kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta

seni budaya dan olahraga.


2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomia. Pertumbuhan PDRB

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan.

Pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 5,45% dan pada tahun 2013

kinerja sektor-sektor ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar

5,70%. Pada tahun 2014 kinerja sektor-sektor ekonomi mengalami

pertumbuhan sebesar 5,81%.

Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sleman

selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10Pertumbuhan Sektor dan PDRB Tahun 2010 s.d 2014

Kabupaten SlemanNo Sektor Pertumbuhan

2010 2011 2012 2013 2014*)1 Pertanian -0,31 -2,26 4,11 1,46 1,752 Pertambangan &

Penggalian15,24 14,35 1,45 2,20 1,33

3 Industri Pengolahan 3,05 6,35 -0,47 5,01 3,624 Listrik,Gas & Air bersih 4,82 4,28 6,31 6,44 6,495 Bangunan 6,59 6,95 6,03 7,14 7,196 Perdagangan, Hotel &

Restoran5,62 6,27 7,20 6,56 6,93

7 Pengangkutan &Komunikasi

6,51 6,61 5,56 5,84 6,35

8 Keuangan, Persewaan, &Js. Persh

5,98 6,88 9,00 7,26 7,22

9 Jasa-jasa 5,58 6,64 6,85 6,65 7,32PDRB 4,49 5,19 5,45 5,70 5,81

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2014*) angka sementara

Selama tahun 2010-2014, empat sektor yang memberikan

kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga

konstan adalah sektor perdagangan, hotel dan jasa-jasa, industri

pengolahan dan pertanian. Perkembangan nilai PDRB atas dasar

harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman

selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11PDRB dan Distribusi Persentase PDRB

Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan 2000Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman

No Sektor2010 2011 2012*) 2013 2014*)

(juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) %1 Pertanian 1.001.698 15,72 979.024 14,60 1.019.264 14,42 1.034.154 13,84 1.052.252 13,31

2Pertambangan &Penggalian

33.304 0,52 38.084 0,57 38.636 0,55 39.486 0,53 40.011 0,31

3 IndustriPengolahan 950.029 14,91 1.010.358 15,07 1.005.640 14,23 1.055.973 14,13 1.094.199 13,84

4 Listrik,Gas&Air Bersih 58.768 0,92 61.282 0,91 65.150 0,92 69.343 0,93 73.843 0,93

5 Bangunan 729.456 11,45 780.153 11,64 827.196 11,70 886.231 11,86 949.987 12,02


No Sektor2010 2011 2012*) 2013 2014*)

(juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) %

6Perdagangan, Hotel &Restoran

1.436.205 22,54 1.526.308 22,77 1.636.136 23,14 1.743.449 23,33 1.864.238 23,58

7Pengangkutan &Komunikasi

384.891 6,04 410.324 6,12 433.134 6,13 458.431 6,14 487.562 6,17

8

Keuangan,Persewaan,& JasaPerusahaan

669.291 10,50 715.317 10,67 779.721 11,03 836.345 11,19 896.697 11,34

9 Jasa-jasa 1.109.558 17,41 1.183.251 17,65 1.264.352 17,89 1.348.486 18,05 1.447.185 18,30PDRB 6.373.200 100,0 6.704.100 100,0 7.069.229 100,0 7.471.780 100,0 7.905.974 100,0

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014*) angka sementara

PDRB atas dasar harga berlaku (Hb) tahun 2010-2014

mengalami pertumbuhan rata-rata 10,80% per tahun yaitu dari Rp

13.611,72 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 20.865,67 milyar

pada tahun 2014. Selama tahun 2010-2014, sektor perdagangan,

hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam

pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku, diikuti oleh sektor

jasa-jasa, industri pengolahan, dan pertanian. Perkembangan nilai

PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektor dalam PDRB

Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir seperti pada tabel

berikut :

Tabel 2.12PDRB dan Distribusi Persentase PDRBMenurut Lapangan Usaha ADH BerlakuTahun 2010-2014 Kabupaten Sleman

NO Sektor2010 2011 2012*) 2013 2014*)

(juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) %1 Pertanian 1.771.743 13,02 1.922.985 12,74 2.153.451 12,90 2.461.393 12,88 2.627.882 12,59

2Pertambangan &Penggalian

73.245 0.54 86.671 0,57 90.599 0,54 109.786 0,57 110.841 0,53

3 IndustriPengolahan 1.927.170 14,16 2.171.967 14,39 2.274.445 13,62 2.655.364 13,90 2.845.235 13,64

4Listrik,Gas& Airbersih

174.868 1,28 192.383 1,27 208.066 1,25 233.811 1,22 257.096 1,23

5 Bangunan 1.744.700 12,82 1.921.438 12,73 2.135.294 12,79 2.491.502 13,04 2.721.328 13,04

6Perdagangan, Hotel &Restoran

3.097.398 22,76 3.453.129 22,87 3.872.092 23,19 4.444.678 23,26 4.887.560 23,42

7Pengangkutan &Komunikasi

780.674 5,74 857.248 5,68 922.507 5,53 1.021.778 5,35 1.107.363 5,31

8

Keuangan,Persewaan,& JasaPerusahaan

1.482.757 10,89 1.645.918 10,90 1.861.498 11,15 2.092.643 10,95 2.318.074 11,11

9 Jasa-jasa 2.559.171 18,80 2.845.861 18,85 3.178.630 19,04 3.594.544 18,81 3.990.287 19,12PDRB 13.611.725 100,0 15.097.600 100,016.696.582 100,0 19.105.499 100,0 20.865.667 100,0

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2014*) angka sementara


PDRB perkapita menurut harga berlaku (Hb) selama 5 tahun

meningkat rata-rata 9,05% per tahun, sedangkan menurut harga

konstan 2000 (Hk) meningkat rata-rata 3,67%. Jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya PDRB perkapita harga berlaku mengalami

peningkatan sebesar 7,15% yaitu dari Rp 16.733.992,00 pada tahun

2013 menjadi Rp 17.926.293,00 pada tahun 2014, sedangkan PDRB

harga konstan mengalami peningkatan sebesar 3,86% yaitu dari Rp

6.544.434,00 pada tahun 2013 menjadi Rp 6.792.249,00 pada tahun

2014. PDRB per kapita selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana

tabel berikut ini:

Tabel 2.13PDRB Per Kapita Tahun 2010-2014

Kabupaten SlemanNo PDRB Nilai (Juta Rp.)

2010 2011 2012 2013 2014*)1. Hb 12,45 13,63 14,98 16,73 17,932. Hk 5,83 6,05 6,34 6,54 6,79


Berdasarkan data diatas, sektor perdagangan, hotel, dan

restoran memiliki pertumbuhan dan kontribusi terbesar terhadap

PDRB Kabupaten Sleman sehingga pemanfaatan secara optimal

sektor ini untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan

penggangguran sangat diperlukan. Meskipun pertumbuhan dan

kontribusinya kurang, perhatian terhadap pembangunan sektor

pertanian masih sangat diperlukan mengingat sektor ini cukup

strategis terutama terkait dengan ketahan pangan daerah.

b. Laju InflasiTingkat inflasi di Kabupaten Sleman selama periode tahun

2010-2014 mengalami penurunan yaitu dari 7,46% pada tahun 2010

menjadi 5,85% pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.14Nilai inflasi Rata-rata Tahun 2010 s.d 2014

Kabupaten SlemanUraian 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata

Inflasi (%) 7,46 3,19 4,06 6,92 5,85 5,50Sumber: BPS Kab. Sleman, 2014

Pada tahun 2014 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok

pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar

8,41%, dan terendah pada kelompok pengeluaran pendidikan,


rekreasi, dan olahraga sebesar 2,16%. Data selengkapnya dapat


Tabel 2.15Inflasi Menurut Kelompok PengeluaranTahun 2010-2014 Kabupaten Sleman

No Kelompok PengeluaranTingkat Inflasi (%)

2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata

1 Bahan Makanan 22,02 1,97 7,07 12,89 7,85 10,36

2Makanan Jadi, Minuman,Rokok, dan Tembakau

6,50 5,19 6,72 8,48 4,35 6,25

3Perumahan, Air, Listrik,Gas dan Bahan Bakar

6,23 3,02 3,90 5,41 6,16 4,94

4 Sandang 5,84 5,63 2,63 0,33 3,11 3,51

5 Kesehatan 0,60 5,58 1,44 2,24 3,50 2,67

6Pendidikan, Rekreasi, &Olah Raga

3,63 0,94 1,32 1,20 2,16 1,85

7Transportasi, Komunikasidan Jasa Keuangan

2,26 2,12 1,18 12,09 8,41 5,21

Umum 7,46 3,19 4,06 6,92 5,85 5,50Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

c. Indeks GiniPemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan

masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang

semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti

kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian

orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi

kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan

pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun

kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G<0,30 berarti

ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang

dan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa angka Indeks

Gini di Kabupaten Sleman semakin meningkat yang berarti bahwa

pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman dari tahun 2010-2012

lebih tidak merata, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih

berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Mulai Tahun

2013, angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman semakin mengecil

yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di

Kabupaten Sleman semakin mengecil atau distribusi pendapatan

antar penduduk semakin merata. Angka Indeks Gini tahun 2010-

2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.16Indeks Gini Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman

No. Tahun Indeks Gini

1 2010 0,37

2 2011 0,41

3 2012 0,44

4 2013 0,38

5 2014*) 0,37

Sumber : BPS Kabupaten Sleman, 2014*) Angka sementara

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan SosialAnalisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan

terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, pertanahan dan

ketenagakerjaan.

a. PendidikanAnalisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang

pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka

rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi

murni.

1) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui atau

mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf

terutama di daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan

kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi

dari berbagai media.

Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan

untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat

dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi

perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap

pembangunan daerah.

Jika dibandingkan tahun 2013, AMH Kabupaten Sleman tahun

2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 angka melek huruf

sebesar 98,03% artinya bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun

2013 masih ada 1,97% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih

buta huruf. Sedangkan untuk tahun 2014 AMH sebesar 98,31%.

2) Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya sekolah atau years of schooling merupakan ukuran

akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan

sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan


individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran

akumulasi modal manusia suatu daerah.

Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah sebesar 10,55% atau

setara dengan Sekolah Menengah kelas 1 dan diperkirakan

meningkat menjadi sebesar 10,70% pada tahun 2014. Angka ini

masih sementara karena untuk perhitungan ini mengacu pada IPM.

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi

penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK

merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya

serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:

470/135/SJ tanggal 23 Februari 2013 bahwa data yang dapat

digunakan adalah data penduduk kabupaten/kota yang telah diolah

dan dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Kementerian Dalam

Negeri, maka penghitungan APK mengalami perubahan, karena pada

tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk berdasarkan data dari

BPS. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun

2013 sebesar 114,77%, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah

siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI

dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD/MI siswa ada yang

berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun.

Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 116,78%.

Demikian pula bagi SMP/M.Ts, dapat dilihat bahwa APK pada

tahun 2013 sebesar 108,93 naik pada tahun 2014 menjadi 111,41%.

APK SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 79,00 dan pada

tahun 2014 APK SMA/MA/SMK menjadi 86,39% atau meningkat

sebesar 7,39% dari tahun 2013. Hal ini bisa terjadi karena pada

penduduk usia SMA justru mengalami penurunan.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah

penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini

merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap

jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2013 sebesar 99,96% dan

tahun 2014 sebesar 102,01% APM SMP/M.Ts pada tahun 2013

sebesar 81,24% dan tahun 2014 menjadi 81,63% APM

SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 55,16% dan tahun 2014


menjadi 57,73% APM Kabupaten Sleman tahun 2010-2014

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17Angka Melek Huruf, Lama Sekolah dan Angka Partisipasi

Tahun 2010-2014 Kabupaten SlemanNo. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1 Angka melek huruf 92,61 93,94 94,53 98,03 98,312 Rata-rata Lama

Sekolah (tahun) 10,30 10,51 10,52 10,55 10,70*

3 APK SD/MI 116,42 116,45 116,51 114,77 116,784 APK SMP/MTs 115,48 113,68 113,70 108,93 111,415 APK SMA/MA/SMK 77,17 77,66 77,69 79,00 86,396 APM SD/MI 100,73 101,51 100,87 99,96 102,077 APM SMP/MTs 81,71 79,65 81,84 81,24 81,638 APM SMA/MA/SMK 54,03 54,04 55,11 55,16 57,73

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2014*angka sementara

b. KesehatanAnalisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang

kesehatan dilakukan terhadap indikator rata-rata usia harapan

hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan,

prosentase balita gizi buruk, persalinan oleh tenaga kesehatan,

cakupan penggunaan air bersih, dan cakupan penggunaan jamban

keluarga.

1) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup tahun 2013 sebesar 76,10 tahun,

mengalami kenaikan menjadi 76,13 tahun pada tahun 2014.

Angka tersebut masih di atas rata-rata provinsi 74 tahun dan

nasional 70,6 tahun.

2) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi 4,57 per 1.000 kelahiran hidup tahun

2013 mengalami kenaikan menjadi 4,65 per 1.000 kelahiran

hidup pada tahun 2014.

3) Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2013 sebesar

63,27, per 100.000 kelahiran hidup mengalami kenaikan

menjadi 83,29 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014

namun demikian masih di bawah target nasional 2015 102 per

100.000 kelahiran hidup.


4) Balita Gizi Buruk

Persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2013 mencapai

0,37%, mengalami kenaikan menjadi 0,44% pada tahun 2014.

5) Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013 sebesar

99,90%, naik menjadi sebesar 99,99% pada tahun 2014, sudah

lebih baik dari target nasional 95%.

6) Cakupan Penggunaan Air Bersih

Cakupan penggunaan air bersih pada tahun 2013 sebesar

98,33% meningkat menjadi sebesar 99,29% pada tahun 2014.

Pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan

dengan angka Nasional 80%.

7) Cakupan Penggunaan Jamban Keluarga

Cakupan penggunaan jamban keluarga pada tahun 2013

sebesar 81,65%, meningkat menjadi sebesar 92,94% pada tahun

2014. Pencapaian ini masih dibawah provinsi, yakni sebesar

82,88%, tetapi sudah diatas target nasional yaitu sebesar 72%.

Adapun capaian indikator kesehatan tahun 2010-2014 dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18Indikator Kesehatan Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman

No Indikator Capaian Kabupaten Sleman2010 2011 2012 2013 2014

1 Usia harapan hidup rata-rata :- Laki-laki- Perempuan

74,8773,0476,70

75,7673,1476,80

76,0873,4677,12

76,0173,5077,10

76,1373,8077,13

2 Angka Kematian Bayi/1.000 KH 5,78 5,25 4,70 4,6 4,653 Angka Kematian Ibu

Melahirkan/100.000 KH112,2 122 81,88 63,70 83,29

4 Persentase Balita Gizi Buruk 0,66 0,5 0,45 0,37 0,445 Universal Child

Immunization/UCI (%)100 100 100 100 100

6 Balita Gizi Buruk MendapatPerawatan (%)

100 100 100 100 100

7 Persalinan Oleh TenagaKesehatan (%)

93,16 99,61 99,86 99,90 99,99

8 Cakupan Rumah Tangga Sehat(%)

83 82,8 83,82 85,47 86,78

9 Cakupan penggunaan Air Bersih(%)

94,9 94,9 95,14 98,33 99,29

10 Cakupan penggunaan JambanKeluarga (%)

67,2 65,1 75,11 81,65 92,94

11 Cakupan penggunaan SPAL (%) 58,5 48,8 59,62 70,93 77,46Sumber : Dinas Kesehatan, 2014

c. KetenagakerjaanPerkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh

produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Perkembangan ekonomi


mampu menyerap sebagian tenaga kerja, sehingga mengurangi angka

pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Sleman

Tahun 2011-2014 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Gambaran

ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman Tahun 2014 tercatat sebanyak

905.284 orang penduduk usia kerja yang terdiri dari angkatan kerja

sebanyak 616.023 orang dan 289.261 orang bukan angkatan kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja

dengan penduduk usia kerja yaitu 68,05%, sedangkan tingkat

pengangguran terbuka sebesar 4,21%. Kondisi ini dapat dilihat pada

Tabel 2.19.

Tabel 2.19Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014

Kabupaten SlemanNo. Uraian 2011 2012 2013 2014*)1. Penduduk Usia Kerja 862.547 867.730 880.502 905.2842. Angkatan Kerja 593.046 575.650 574.273 616.023

- Bekerja 561.894 544.438 554.867 590.080- PenganggurTerbuka 31.152 31.212 19.406 25.943

3. Bukan AngkatanKerja 269.501 292.080 306.229 289.261

4. TPAK (%) 68,75 66,34 65,22 68,05

5.Tingkatpengangguranterbuka

5,25 5,42 3,38 4,21

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

Lapangan usaha yang menjadi sumber penyerapan tenaga kerja

dan perkembangan ekonomi daerah tumbuh variatif sehingga daya

serap tenaga kerja dan kontribusinya pada PBRD berbeda.

Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga

kerja pada periode 2011-2015 cukup fluktuatif. Sektor pertanian

mengalami penurunan, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan

restoran, sektor keuangan dan jasa serta sektor listrik, air dan gas

mengalami kenaikan. Gambaran penduduk bekerja menurut

lapangan usaha pada tahun 2011-2014 seperti pada Tabel 2.20.

Pada tahun 2014, sebagian besar penduduk di Kabupaten

Sleman bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-

jasa yang masing-masing menyerap 163.393 orang (27,69%) dan

150.175 orang (25,67%). Sektor lainnya yang relatif besar menyerap

tenaga kerja adalah sektor pertanian dan industri pengolahan yang

masing-masing menyerap 83.437 orang (14,14%) dan 87.804 orang

(14,88%).


Tabel 2.20Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja

menurut Lapangan Usaha, tahun 2011 - 2014No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014*)1. Pertanian 92.941 111.054 103.086 83.437

2. Pertambangan /Penggalian 5.091 5.830 1.778 2.537

3. Industri Pengolahan 71.708 68.569 66.022 87.8044. Listrik, Air, dan Gas 2.557 1.876 3.891 5.0165. Bangunan 37.425 35.635 26.127 32.867

6. Perdagangan danHotel 156.470 137.877 158.974 163.393

7. Angkutan danKomunikasi 36.736 23.046 23.988 30.802

8. Keuangan dan JasaPerusahaan 20.198 26.753 28.554 34.048

9. Jasa-jasa 138.768 133.798 142.447 150.175Jumlah 561.894 544.438 554.867 590.080


2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan OlahragaAnalisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan

terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga:

a. KebudayaanPembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan

kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17

kecamatan dan 86 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai

kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam

masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

Di bawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta

gedung kesenian yang ada di Kabupaten Sleman, sebagaimana tabel

berikut ini :

Tabel 2.21Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2010-2014

Kabupaten SlemanNo. Capaian Pembangunan 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah grup kesenian 893 893 1.125 1.353 1.3532 Jumlah gedung kesenian 7 7 8 10 10

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten

Sleman pada tahun 2013 memiliki kelompok kesenian sejumlah

1.353 kelompok kesenian yang tersebar di 17 Kecamatan dan 86

desa. Pada tahun 2014 jumlahnya tetap sama tidak ada perubahan.


Hal ini menggambarkan bahwa kelompok-kelompok kesenian

tetap terpelihara dengan baik di masyarakat untuk mendukung desa

wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Namun demikian dengan

jumlah penduduk sebesar 1.062.801 jiwa (data semester I Tahun

2014 hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri) Kabupaten

Sleman baru memiliki fasilitas gedung kesenian sejumlah 10 gedung

kesenian.

Adapun nama-nama gedung kesenian di Kabupaten Sleman

adalah Balai Budaya Minomartani, Balai Budaya Sinduharjo Ngaglik,

Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan

Seni Budaya Klidon, Gedung Kesenian Sleman, Gedung Kesenian

Universitas Negeri Yogyakarta, Panggung Trimurti dan Panggung

Rorojonggrang Prambanan dan Gedung Kesenian Hardjo Sumantri,

Ndalem Notoprajan Rejodani dan Panggung Terbuka Kaliurang.

Pembangunan bidang seni budaya juga sangat terkait erat

dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral,

beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri

dari 17 kecamatan dan 86 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai

kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam

masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sleman memliki potensi budaya yang

tanggible dan intengible yang variatif berupa candi dan situs, rumah

tradisional, tempat bersejarah, monumen, museum, upacara adat,

desa budaya dan berbagai macam kesenian. Selain itu di kabupaten

Sleman juga marak dengan berbagai aktivitas budaya dan kesenaian,

demikian juga dengan partisipasi masyarakat yang cukup dinamis.

Potensi Budaya di Kabupaten Sleman tergambarkan sebagai

berikut :

Tabel 2.22Potensi Budaya dan kesenian Tahun 2010-2014

Kabupaten SlemanNo Uraian 2010 2011 2012 2013 20141 Candi 72 72 72 72 722 Situs 116 116 116 116 1163 Rumah Tradisional 414 414 414 414 4144 Wisata sejarah 11 11 11 11 115 Monumen/ tetenger 33 33 33 33 336 Museum 9 10 10 10 137 Upacara Adat 10 10 10 10 10


No Uraian 2010 2011 2012 2013 20148 Tradisi Budaya 27 30 32 36 509 Desa Budaya 6 6 6 6 109 Jenis Kesenian 890 890 1278 1353 135310 Gedung kesenian 7 7 8 8 10

Sumber Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 2014

b. Pemuda dan OlahragaDalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk

mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta

berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-

benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan

tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang

berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga. Di bawah ini data

tentang jumlah klub olahraga serta data gedung olahraga yang ada di

Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.23Perkembangan Olahraga Tahun 2010-2014

di Kabupaten SlemanNo. Capaian Pembangunan 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah klub olahraga 37 37 747 747 1382 Jumlah gedung olahraga 11 11 52 52 71

Sumber: Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga, 2014

Dari data fasilitas olahraga baik jumlah klub olahraga yang ada

dan gedung olahraga yang tersedia di tahun 2013 tidak sama dengan

tahun 2014. Ada perbedaan angka sangat signifikan antara tahun

2013 dan 2014. Hal ini terjadi karena pada saat pendataan tahun

2012 belum ada standar yang ditentukan untuk menyebut apakah

sebuah perkumpulan olahraga disebut sebagai klub olahraga.

Sehingga semua kelompok-kelompok olahraga disebut sebagai klub

olahraga, dengan demikian menyebabkan jumlahnya berbeda jauh

dibandingkan dengan pendataan yang dilakukan pada tahun 2014

dengan standar lebih detil. Adapun dari hasil pendataan tentang

klub-klub olahraga pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: klub

sepak bola sebanyak 74 klub, bulu tangkis sebanyak 23 klub, bola

voli 32 klub, tenis meja sebanyak 5 klub, sepak takraw 2 klub, dan

bola basket 1 klub.

Sedangkan untuk fasilitas gedung olahraga tahun 2014 menjadi

71 gedung olahraga. Gedung sejumlah 71 ini terdiri dari gedung

indoor yang dimiliki baik oleh perorangan, dusun, desa, pemda,


pemprov, BUMD dan lembaga pendidikan khususnya untuk gedung

sepak bola, bulutangkis, bola voli, tenis meja, sepak takraw, bola

basket dan gedung futsal.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan

wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari

SKPD Kabupaten Sleman.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajiba. Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam

pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia

(SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi

pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun

pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa

dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan

kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan

penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan

mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan

jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa

lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan

perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan

kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen

yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi

rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh

beberapa indikator pendidikan sebagai berikut :

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia

muda.

Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti

pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah

murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga

naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai

semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan

tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah


penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya

infrastruktur sekolah.

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di

lingkup kabupaten dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.24Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun 2010-2014 Kabupaten SlemanNo Jenjang

Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014

1 APS SD/MI 110,45 113,17 115,42 111,77 104,432 APS SMP/MTs 109,72 108,18 110,81 110,52 103,19

3APSSMA/MA/SMK

58,02 57,89 76,66 56,76 58,99

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2014

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan APS untuk

SD/MI pada tahun 2013 sebesar 111,77% menurun pada tahun

2014 menjadi 104,43% Penurunan ini disebabkan karena

peningkatan siswa dari tahun 2013 ke tahun 2014 hanya sebesar

1,03%, sedangkan peningkatan jumlah penduduk usia SD dari tahun

2013 ke tahun 2014 sebesar 9,94%, yaitu dari jumlah penduduk usia

7-12 pada tahun 2013 sebesar 79.588 jiwa menjadi 87.504 jiwa pada

tahun 2014. Artinya prosentase pertumbuhan penduduk justru lebih

besar dari pertumbuhan siswa, maka prosentase APS akan menurun.

Jenjang SMP/M.Ts APS pada tahun 2013 sebesar 110,52%

berkurang menjadi 103,19% pada tahun 2014. Hal ini disebabkan

oleh hal yang sama dengan jenjang SD, dimana prosentase kenaikan

jumlah siswa SMP/M.Ts dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar

1,07%, sedangkan prosentase kenaikan jumlah penduduk usia

sekolah SMP/M.Ts dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 14,34%

dari jumlah penduduk usia 13-15 pada tahun 2013 sebesar 38.292

jiwa menjadi 43.784 jiwa pada tahun 2014. Artinya dengan

peningkatan jumlah penduduk usia sekolah yang lebih besar dari

peningkatan jumlah siswa maka akan menyebabkan prosentase APS

akan turun.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK besarnya APS pada tahun 2013

adalah 56,76% meningkat menjadi 58,99% pada tahun 2014. Adanya

peningkatan prosentase APS jenjang SMA/SMK disebabkan adanya

penurunan prosentase pada jumlah penduduk sebesar 3,52% yaitu

dari jumlah penduduk usia 16-18 pada tahun 2013 sebesar 45.328

jiwa menjadi 43.731 jiwa pada tahun 2014, sekalipun jumlah siswa


tetap mengalami peningkatan sebesar 1,00%. Artinya ketika jumlah

penyebut mengalami penurunan maka akan menyebabkan hasil

penghitungan yang semakin besar.

2) Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang

tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk

usia sekolah.

Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi

penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.25Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2010-2014 Kabupaten SlemanNo Jenjang

Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014

1 Rasio SD/MI 68 67 67 66 652 Rasio SMP/MTs 33 33 35 34 413 Rasio

SMA/MA/SMK25 25 25 25 48

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2014

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa pada tahun

2013 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk

usia sekolah SD/MI mengalami penurunan dari 66 menjadi 65 pada

tahun 2014. Perbedaan angka ini terjadi karena adanya peningkatan

jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sebesar 9,94% sedangkan

peningkatan jumlah gedung sekolah hanya 0,76%, sehingga

menyebabkan penurunan pada rasio ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah.

Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah

SMP/MTs pada tahun 2013 adalah sebesar 34 setiap 10.000

penduduk usia SMP, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 41.

Peningkatan angka ini terjadi karena ada peningkatan jumlah

penduduk usia sekolah 13-15 tahun, sedangkan peningkatan jumlah

sekolah hanya 0,75% lebih kecil dibanding dengan peningkatan

jumlah penduduk usia sekolah sebesar 14,34.%.

Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah

SMA/MA/ SMK pada tahun 2014 menjadi 48 mengalami perubahan

dari tahun 2013 yaitu sebesar 25. Hal ini terjadi karena jumlah

sekolah bertambah 1,75%, sedangkan jumlah penduduk usia

sekolah menengah mengalami penurunan sebesar 3,52%.


3) Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru

terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia

cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan

melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui

kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi

murid-murid yang ada di Kabupaten Sleman, sekaligus juga untuk

mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu

pengajaran.

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Sleman

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun 2010-2014 Kabupaten SlemanNo Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 20141 Rasio SD/MI 14 14 15 15 152 Rasio SMP/MTs 13 12 12 12 133 Rasio SMA/MA/SMK 9 9 9 9 9


Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada

tahun 2014 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 15

artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 15 anak dan tidak

mengalami perubahan pada tahun 2014. Berdasarkan Standar

Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun

2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah, maka 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa.

Pada tahun 2014 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/murid adalah 13

mengalami perubahan dari tahun 2013. Berdasarkan Standar

Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun

2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMP/M.Ts mengajar 32 siswa.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK rasio guru/murid sebesar 9 pada

tahun 2014 masih tetap sama pada tahun 2013. Berdasarkan

Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41

tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMA/SMK mengajar 32

siswa.


Perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.27Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan

Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman

No Uraian Data Tahun Anggaran2010 2011 2012 2013 2014

1. Taman Kanak-kanaka. Jumlah sekolah 519 521 535 539 545

- Negeri 4 4 5 5 5- Swasta 515 517 530 534 540

b. Jumlah guru 2.253 2.284 2.300 2.324 2.324- Negeri 42 47 49 49 48- Swasta 2.211 2.237 2.251 2.275 2276

c.Jumlah tenaganon guru 270 269 441 399 404

- Negeri 12 14 17 18 17- Swasta 258 255 424 381 387

d. Jumlah siswa 26.356 27.141 27.740 29.362 30.184- Negeri 429 440 515 474 560- Swasta 25.927 26.701 27.225 28.888 29624

2. Sekolah Dasar/MIa. Jumlah sekolah 519 521 526 527 531

- Negeri 381 381 329 379 379- Swasta 138 140 145 148 152

b. Jumlah guru 6.370 6.328 6.250 6.159 6.040- Negeri 4.520 4.474 4.340 4.199 4026- Swasta 1.850 1.854 1.910 1.960 2014

c.Jumlah tenaganon guru 983 1.103 1.163 1.206 1.291

- Negeri 670 745 785 820 866- Swasta 313 358 378 386 425

d. Jumlah siswa 89.335 90.622 89.886 91.338 92.859- Negeri 65.702 66.133 64.982 64.192 64169- Swasta 23.633 24.489 24.904 27.146 28690

3. SMP/MTSa. Jumlah sekolah 121 123 129 132 133

- Negeri 64 64 64 64 64- Swasta 57 59 65 68 69

b. Jumlah guru 3.202 2.256 3.359 3.303 3.350- Negeri 2.076 2.035 2.012 1.939 1892- Swasta 1.126 1.221 1.347 1.364 1458Jumlah tenaganon guru 974 1.030 1.001 974 957

- Negeri 702 713 684 663 633- Swasta 272 317 317 311 324




4. SMA/MAa. Jumlah sekolah 57 57 58 56 58

- Negeri 22 22 22 22 22- Swasta 35 35 36 34 36

b. Jumlah guru 1.740 1.699 1.688 1.631 1.676- Negeri 929 903 875 853 847- Swasta 811 796 813 778 829


- Negeri 340 333 345 331 326- Swasta 221 216 227 206 217


5. SMKa. Jumlah sekolah 53 53 54 58 58

- Negeri 8 8 8 8 8- Swasta 45 45 46 50 50

b. Jumlah guru 1.944 1.925 1.973 2.043 2.104- Negeri 619 602 610 613 612- Swasta 1.325 1.323 1.363 1.430 1492


- Negeri 198 202 192 203 206- Swasta 371 374 377 386 400

d. Jumlah siswa 18,990 19.461 19.592 20.072 20.294- Negeri 6.840 6.893 6.981 7.222 7654- Swasta 12.150 12.568 12.611 12.850 12640

6.Kondisi BangunanSekolah

a.Jumlah RuangSD 3.661 3.646 3.664 3.721 3.863

- Baik 2.609 2.686 2.711 3.007 3077- Rusak Ringan 761 679 659 585 678- Rusak Berat 291 281 294 129 108Jumlah RuangSMP 1.248 1.209 1.241 1.362 1.443

- Baik 1.065 1.074 1.125 1.232 1345- Rusak Ringan 113 84 72 98 68- Rusak Berat 70 51 44 32 30

c.Jumlah RuangSMA 1.211 1.246 1.229 1.282 1.358

- Baik 1.098 1.117 1.122 1170 1277- Rusak Ringan 88 102 105 103 765- Rusak Berat 25 27 2 9 5

BPendidikan LuarSekolah

1.Lembaga PendidikanKursus



a. Jumlah lembaga 110 127 116 132 135b. Jumlah tutor 660 508 474 528 532

c.Jumlah wargabelajar 2.200 2.651 2.519 2.640 2720

2.Sanggar kegiatanbelajara. Jumlah kegiatan 4 7 4 7 9

b.Jumlah pamongbelajar 6 10 10 9 9

3. Kelompok Belajar

a..Kejar Paket Bsetara SMP- Jumlah tutor 642 108 178 108 83- Jumlahkelompok 107 18 33 43 22

- Jumlah wargabelajar 2.620 360 825 360 300

b.Kejar Paket Csetara SMA- Jumlah tutor 245 120 91 101 165- Jumlahkelompok 35 20 20 17 21

- Jumlah wargabelajar 1040 400 400 240 360

4.Play Group (KelompokBermain)a. Jumlah tutor 818 1.046 925 862 1.052

b.Jumlahkelompok 185 219 212 224 231

c.Jumlah wargabelajar 5.168 6.755 6.474 6.596 7256

5. TPAa. Jumlah tutor 312 516 408 410 460


c.Jumlah wargabelajar 2.218 2.739 2.075 2.028 2.614

6. Satuan PAUD Sejenisa. Jumlah tutor 3.521 2.442 1.684 1.766 1.240


c.Jumlah wargabelajar 20.115 20.580 10.790 20.683 7.918

CHasil PelayananPublik

1.Angka PartisipasiKasar (%)a. SD 116,42 116,45 116,51 114,77 116,78b. SMP 115,48 113,68 113,70 108,93 111,41c. SMA/SMK 77,17 77,66 77,69 79,00 86,39



2. Angka PartisipasiMurni (%)a. SD 100,73 101,51 100,81 99,96 102,07b. SMP 81,71 79,65 81,84 81,24 81,63c. SMA/SMK 54,03 54,04 55,11 55.16 57,73

3. Anak Putus Sekolaha. SD 33 40 36 29 42b. SMP 27 32 30 14 18c. SMA/SMK 74 74 73 41 54

4. Rasio Siswa:Sekolaha. TK 51 52 53,30 55 55b. SD 173 174 173,16 173 174,88c. SMP 317 314 317,46 313 332,76d. SMA/SMK 302 311 311,64 307 309,13

5. Rasio Siswa: Gurua. TK 12 12 12,40 13 13b. SD 14 14 14,52 15 15c. SMP 12 12 12,19 12 13d. SMA/SMK 9 9 9,45 9 9

6. Rasio Siswa: Kelasa. SD 24 24,90 24,46 24 24,40b. SMP 33 31,31 31,38 30 30,21c. SMA/SMK 33 28,52 24,15 27 25,82

7.Rata-rata Nilai HasilBelajara. UAN SD 7,17 7,53 7,70 7,76 7,55b. UAN SMP 7,09 6,64 6,76 7,22 6,54c. UAN SMA 6,65 6,60 6,16 6,87 5,76d. UAN SMK 6,59 6,78 6,99 7,02 6,61

8 Rata-rata nilai Hasil Belajar program Kesetaraana. UAN Paket A

Setara SD 6,50 0 6,09 6,00 -

b. UAN Paket BSetara SMP 6,50 6,60 6,4 6,20 5,71

c. UAN Paket CSetara SMA 6,75 6,75 6,6 6,30 5,05

9. Rata-rata Kelulusan (%)a. SD 99,90 99,59 99,26 98,94 98,56b. SMP 92,10 99,93 98,37 93,74 96,88c. SMA/SMK 96,58 99,34 95,94 95,46 99,64

10 Prosentase guru yang layak mengajara. TK 29,96 40,32 46,26 61,14 66,88b. SD 48,99 58,19 67,44 75.48 82,22c. SMP 79,18 82,12 84,52 85.89 87,85d. SMA/SMK 88,14 88,47 90,33 91.26 91,64



b. Urusan Wajib KesehatanPembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar

semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara

mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan

tercapai derajad kesehatan yang lebih baik.

Pelayanan di RSUD Sleman juga telah memenuhi standar ISO

9001:2000/ISO 9001:2008. Pencapaian indikator pelayanan RSUD

tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed

Occupancy Rate (BOR) mencapai 67,94%, kondisi ini belum baik

karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70%-85%.

2) Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2014 mencapai

55,91 kali.

3) Pada tahun 2014 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak

terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai

2,09 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar

pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standard

Departemen Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.

4) Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 5,31

hari pada tahun 2014. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan

rumah sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai

dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari.

5) Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan

angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada

tahun 2014 mencapai 20,51‰ pasien, mengalami kenaikan

sebesar 6,59‰ pasien dari tahun 2013 yang menunjuk angka

13,92‰ pasien. Walaupun angka kematian pasien ketika

dirawat di RS mengalami kenaikan, masih merupakan angka

realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25 ‰.

6) Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka

kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit mencapai

23,86‰ pasien pada tahun 2013, mengalami kenaikan tahun

2014 menjadi 34,59‰.

Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD Prambanan tahun 2014

adalah sebagai berikut :

1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed

Occupancy Rate (BOR) mencapai 26,25%, menurun jika


dibandingkan tahun 2013 sebesar 31,38%. Kondisi ini belum

efisien karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70% - 85%,

2) Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2014 mencapai

39,5% kali per tahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat

tersebut masih jauh dibawah standar nasional yaitu 75 kali per

tahun.

3) Pada tahun 2014 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak

terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai

6,81 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar

pada pasien masih jauh dari ideal karena sesuai standar

Departemen Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.

4) Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 2.52

hari pada tahun 2014. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan

rumah sakit terhadap pasien masih jauh memadai, karena

sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari.

5) Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan

angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada

tahun 2014 sebesar 5,58‰, masih merupakan angka realisasi

yang aman, selama tidak melebihi 25‰, Angka kematian kasar

(Gross Death Rate) merupakan angka kematian pasien pasca

rawat inap di rumah sakit pada tahun 2014 sebesar 16,81‰.

6) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per 1.000 pasien

keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per 1.000 pasien keluar.

Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD

Prambanan pada parameter angka kematian, sangat baik masih

dibawah, jauh dari target nasional. Hal ini berarti kinerja

pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih

dapat dinilai baik.

Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat

seperti tabel berikut :

Tabel 2.28Capaian Indikator Kesehatan

Tahun 2010-2014Kabupaten Sleman

No Indikator Tahun2010 2011 2012 2013 2014

1 - Rasio posyandu persatuan balita 51 50,8 35 41,08 40,892 - Rasio puskesmas persatuan

penduduk- Rasio pustu per satuanpenduduk

43.614

15.357

40.232

14.166

44.292

15.595

42,375

14.921

42.487

15.394

3 Rasio RS per satuan penduduk 49.561 47.895 42.588 40.756 37.935



4 Rasio dokter per satuan penduduk 895,94 878 1.401 1.416 2.3655 Rasio tenaga medis persatuan

penduduk762,48 898 960 969 3.096

6 Cakupan pertolongan persalinanoleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan(%)

93,16 99,61 99,86 99,9 99.99

7 CakupanDesa/kelurahanUniversalChild Immunization (UCI) (%)

100 100 100 100 100

8 Cakupan Balita Gizi Burukmendapat perawatan (%)

100 100 100 100 100

9 Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakitTBC BTA (%)

44,84 67,5 55,83 86,87 100

10 Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakitDBD (%)

100 100 100 100 100

11 Cakupan pelayanan kesehatanrujukan pasien masyarakatmiskin (%)

100 100 100 100 100

12 Cakupan kunjungan bayi (%) 92,87 98,32 88,94 96,06 92,5713 Jumlah Puskesmas (bh) 25 25 25 25 2514 Jumlah pembantu Puskesmas (bh) 71 71 71 70 69

Sumber : Dinas Kesehatan, 2014

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam

pembangunan manusia. Derajad kesehatan masyarakat yang baik

akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya.

Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat

memegang peran penting dalam meningkatkan derajad kesehatan

masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas

kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula

tingkat kesakitannya.

c. Urusan Wajib Pekerjaan UmumIndikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat

dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi

panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman yang

berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan.

Pada tahun 2013 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

adalah 0,541 dan pada tahun 2014 mencapai angka 0,516. Terdapat

penurunan kondisi jalan baik karena terjadi peningkatan beban lalu

lintas.

Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Angka rasio

jaringan irigasi pada tahun 2013 menunjukan jumlah angka 1:8.703

pada tahun 2014 menjadi 1:8.244 (atau 0,1213) meningkat karena

adanya rehabilitasi dan pembangunan saluran irigasi, dan

penurunan jumlah lahan pertanian budidaya. Rasio tersebut didapat


dari hasil perhitungan panjang saluran irigasi (km) dibagi dengan

luas lahan pertanian budidaya (Ha). Sampai dengan tahun 2014

panjang saluran irigasi 2.698,34 km yang terdiri atas saluran irigasi

primer sepanjang 419,966 km, irigasi skunder 317,480 km, dan

tersier sepanjang 1.960,894 km, dan luas lahan pertanian budidaya

seluas 22.233 Ha.

Indikator ketiga adalah rasio tempat ibadah per satuan

penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten

Sleman tercatat 1:279 pada tahun 2013, mengalami penurunan pada

tahun 2014 menjadi 1:312.

Indikator keempat adalah rasio tempat pemakaman umum per

satuan penduduk yang mencapai angka 286.142 pada awal tahun

2013, sedangkan pada tahun 2014 mencapai angka 286,08.

Indikator kelima adalah rasio tempat pembuangan sampah (TPS)

per satuan penduduk. Pada tahun 2014 didapat angka sebesar 1.052

dari hasil penghitungan TPS dengan kapasitas 1.201 m3 dibagi

jumlah penduduk eksisting dikalikan 1.000.

Indikator keenam adalah panjang jalan yang dilalui roda 4,

dimana angka tersebut mencapai 0,00270 km pada tahun 2014

untuk jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indikator ketujuh adalah panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik (>40 Km/jam) dimana pada tahun 2014 mencapai

prosentase sebesar 51,59% didapat dari hasil panjang jalan baik dan

bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan >40 Km/jam dibagi seluruh

panjang jalan kabupaten yang ada.

Indikator selanjutnya adalah drainase dalam kondisi baik, di

Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sebesar 44,64%, dan pada

tahun 2014 meningkat menjadi 44,94%.

Untuk lingkungan permukiman dianggap sebagai kawasan

permukiman yang ada di Kabupaten Sleman. Luas kawasan

permukiman di Kabupaten Sleman adalah sebesar 33,65%, didapat

dari perhitungan luas kawasan permukiman seluas 19.340 ha

dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sleman sebesar

57.482 ha. Berikut tabel yang menggambarkan indikator bidang

pekerjaan umum.


Tabel 2.29Indikator Bidang Pekerjaan Umum

Tahun 2010-2014 Kabupaten SlemanNo Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 20141 Proporsi panjang jaringan

jalan dalam kondisi baik0,3192 0,3423 0,363 0,541 0,516

2 Rasio Jaringan Irigasi 1:8.602 1:8.787 1:8.787 1:8.703 1:8,2443 Rasio tempat ibadah per

satuan penduduk1:306 1:311 1:303 1:279 1:312

4 Rasio tempat pemakamanumum per satuanpenduduk

294,373 287,254 283,572 286,142 286,08

5 Rasio tempat pembuangansampah (TPS) per satuanpenduduk

0,918 0,918 0,918 1,282 1,052

6 Panjang jalan dilalui Roda 4(km)

0,0031 0,0030 0,0030 0,0015 0,0027

7 Panjang jalan kabupatendalam kondisi baik (>40Km/jam)

31,9% 34,23% 36,32% 54,06% 51,59

8 Drainase dalam kondisibaik/ pembuangan aliranair tidak tersumbat (%)

33,05 33,05 43,89 44,64 44,94

9 Kawasan Pemukiman (%) 40,574 40,574 40,574 39,700 33,65Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2014

d. Urusan Wajib PerumahanIndikator kinerja yang digunakan dalam bidang perumahan

diantaranya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga

pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, dan rumah layak huni.

Indikator-indikator selain rumah layak huni diukur berdasarkan

jumlah pengguna.

Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten

Sleman pada tahun 2013 adalah sebesar 98.30%, meningkat menjadi

98,33% pada tahun 2014. Untuk indikator rumah tangga pengguna

listrik mencapai 95,60% pada tahun 2013, pada tahun 2014

mengalami peningkatan menjadi 99%.

Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2013

angka yang tercatat sebesar 81,65%, meningkat menjadi 88,27%

pada tahun 2014. Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan

jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi

jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100%

sehingga didapatkan angka sebesar 91,73% pada tahun 2013,

meningkat menjadi 93,64% pada tahun 2014. Indikator urusan

perumahan Kabupaten Sleman tahun 2010-2014 selengkapnya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 2.30Indikator Urusan Wajib Perumahan


2010 2011 2012 2013 2014

1 Rumah tangga penggunaair bersih (%) 93,9 94,3 95,4 98,30 98,33

2 Rumahtanggapenggunalistrik (%) 97,10 97,15 95 95,60 99

3 Rumahtanggaber-Sanitasi(%) 67,20 65,12 74,28 81,65 88,27

4 Rumah layak huni (%) 90,43 90,92 91,24 91,73 93,64Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2014

e. Urusan Wajib Penataan RuangLuas RTH hanya dihitung dari RTH Perkotaan dengan

pertimbangan pernah dilakukan studi tentang RTH kawasan

perkotaan. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas RTH

perkotaan dibagi luas seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten

Sleman sehingga didapatkan rasio RTH 63,724%. Adapun luas RTH

diambil dari laporan RTH wilayah perkotaan yang merupakan luas

lahan tidak terbangun.

Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah

diberikan baik IMB tetap, IMB sementara maupun IMB pemutihan.

Pada tahun tertentu dibanding dengan 5 bangunan pada tahun

tertentu yang dihitung dari bangunan-bangunan rumah, fasilitas

pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan, fasilitas

transportasi, fasilitas pengairan, persampahan, fasilitas peternakan,

stasiun bahan bakar, fasilitas pariwisata dan industri/ pergudangan.

Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.31Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan


2010 2011 2012 2013 2014

1.Rasio Ruang Terbuka Hijauper SatuanLuas Wilayah berHPL/HGB (%)

63,72*) 55,36**) 54,96 54,71 54,41

2. Rasio bangunan ber- IMB persatuan bangunan (%) 9,569 7,703 13,220 46,58 47,01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2014Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2014Ket *) : Angka perhitungan dengan luasan kawasan perkotaan berdasarkan Perda 23/1994

f. Urusan Wajib Perencanaan PembangunanDokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam

perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 7

Tahun 2005 tentang RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, dan


perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan RPJM Kabupaten

Sleman tahun 2011-2015. Pelaksanaan perencanaan tahunan

RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi

target tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 2.32Dokumen Perencanaan PembangunanTahun 2010-2014 Kabupaten Sleman


1

Tersedianya dokumenperencanaan RPJPD yangtelah ditetapkan denganPERDA

ada ada ada ada ada

2

Tersedianya DokumenPerencanaan : RPJMDyang telah ditetapkandenganPERDA/PERKADA

ada ada ada ada ada

3

Tersedianya DokumenPerencanaan : RKPD yangtelah ditetapkan denganPERKADA

ada ada ada ada ada

4Penjabaran ProgramRPJMD kedalam RKPD(%)

100 100 100 100 100

Sumber : Bappeda, 2014

g. Urusan Wajib PerhubunganPeningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2

maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana

dan prasarana perhubungan yang memadai.

Jumlah arus penumpang angkutan umum selama empat tahun

mengalami penurunan sebagai dampak perkembangan jumlah

sepeda motor dan kendaraan pribadi yang cukup pesat. Pada tahun

2013 jumlah penumpang angkutan umum 4.254.314 orang, dan

pada tahun 2014 turun menjadi 4.068.315 orang. Rasio ijin trayek

selama empat tahun terakhir juga mengalami penurunan menjadi

285 buah pada tahun 2013, namun meningkat pada tahun 2014

meskipun peningkatannya tidak signifikan, menjadi 287.

Dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor

maka jumlah uji kir angkutan umum dan angkutan barang selama

periode empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah


angkutan umum dan angkutan barang yang diuji kir di Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman

tahun 2013 sebanyak 19.020 buah kendaraan meningkat menjadi

19.523 buah kendaraan pada tahun 2014. Tarif biaya pengujian

kelayakan angkutan umum selama dua tahun terakhir tidak

mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 30.000,00 untuk Jumlah

Berat yang diperbolehkan (JBB) JBB<5.000, Rp 37.500,00 untuk JBB

5.000-10.000 dan Rp 45.000,00 untuk JBB>10.000. Dalam kondisi

normal, waktu pengerjaan uji kir rata-rata 15 menit per kendaraan.

Dalam upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan di

wilayah Kabupaten Sleman, Dinas Hubkominfo setiap tahun selalu

melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dilakukan

dengan maksud agar supaya keselamatan dan kenyamanan para

pengguna jalan dapat terlayani secara optimal. Jumlah pemasangan

rambu setiap tahunnya bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan.

Pada tahun 2013 dilakukan pemasangan rambu sebanyak 149 unit

dan tahun 2014 sebanyak 300 unit. Adapun Indikator urusan

perhubungan tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.33Indikator Urusan Perhubungan


Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014

h. Urusan Wajib Lingkungan HidupSumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan

dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut


1Jumlah arus penumpangangkutan umum

5.205.876 5.170.429 4.463.688 4.254.314 4.068.315

2 Rasio ijin trayek 546 527 290 285 287

3Jumlah uji kir angkutanumum (bh)

14.825 15.337 18.784 19.020 19.523

4 Jumlah Terminal Bis (bh) 5 5 5 5 55 Angkutan darat (%) 0,0202 0,0206 0,0208 0,0209 0,08168

6Kepemilikan KIR angkutanumum (bh)

1.715 1.825 1.873 1.787 3323

7Lama pengujian kelayakanangkutan umum (KIR)

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit

8

Biayapengujiankelayakanangkutanumum

JBB < 5.000 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000JBB 5.000 –10.000

25.000 25.000 37.500 37.500 37.500

JBB > 10.000 30.000 30.000 45.000 45.000 45.000

9Pemasangan Rambu-rambu(unit)

155 220 285 149 300


kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan

pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan

bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan,

penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan

kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara

masyarakat dan peran pemerintahan.

Dalam hal ini melestarikan lingkungan hidup merupakan tujuan

Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yakni mengintegrasikan

prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan

setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya

lingkungan, serta pada tahun 2015 diharapkan dapat mengurangi

setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum

yang sehat.

Pengelolaan sumber daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu

agar terus tersedianya sumber daya alam yang dapat diperbaharui,

menghemat dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang

tidak dapat diperbaharui serta mencari subtitusi dari sumber daya

alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai contoh, kita dapat

memiliki kualitas tanah yang baik sehingga kualitas air juga

membaik.

Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut

adalah melalui pengelolaan sampah. Pemerintah menyadari bahwa

permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional. Perlu

adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan

terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu dalam pengelolaan sampah

diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan

kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah serta peran

masyarakat dan dunia usaha. Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Sampah disusun agar mengurangi dampak

negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan

lingkungan.

Dalam Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah di Kabupaten

Sleman dilakukan oleh orang pribadi maupun lembaga pengelola

sampah sesuai kewenangannya. Pengelolaan sampah ini meliputi

pengurangan sampah dan penanganan sampah, yang berupa

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan

pemrosesan akhir sampah.


Jumlah timbulan sampah meningkat seiring dengan

meningkatnya pertumbuhan, aktivitas dan konsumsi penduduk.

Pada tahun 2013, timbulan sampah sebesar 1.392,80 m3/hari, pada

tahun 2014 meningkat menjadi 1.445,72 m3/hari. Dari timbulan

sampah tersebut, tidak semua sampah dibuang ke TPST, tetapi

dilakukan program pengurangan sampah baik dengan TPST Kiprah,

Waste Refinerring, LDUS maupun kelompok mandiri. Pada tahun

2013, pengurangan sampah sebesar 178,90 m3/hari, pada tahun

2014 meningkat menjadi 247,35 m3/hari. Akibat program

pengurangan sampah, jumlah sampah yang ditangani berkurang.

Pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh DPUP

telah menjangkau seluruh wilayah di 17 kecamatan dengan 39

dumptruck dan 2 unit armroll yang mempunyai kapasitas total

sebesar 657,60 m3/hari. Hal ini meningkatkan prosentase cakupan

layanan penanangan sampah dari 30,78% pada tahun 2013 menjadi

33,51% pada tahun 2014.

Sedangkan jumlah transfer depo ada 11 buah, TPS besar 6 buah

dan TPS kecil 203 buah dengan kapasitas masing-masing 70 m3, 25

m3 dan 1,385 m3. Sehingga rasio tempat pembuangan sampah (TPS)

per satuan penduduk mengalami penurunan dari 1,282 pada tahun

2013 menjadi 1,052 pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan

peningkatan jumlah TPS tidak sebanding dengan pertumbuhan

jumlah penduduk.

Pengelolaan air limbah yang dilakukan dengan sistem tepusat

dan sistem setempat. Dalam pengelolaan sistem terpusat ini

menggunakan jaringan perpipaan dengan tujuan akhir IPAL Sewon.

Sampai dengan tahun 2014, telah terbangun sambungan rumah

2.278 unit dengan jumlah penerima manfaat 11.390 jiwa, jaringan

servis 17.821 m, pipa lateral 7.325 m, pipa induk 11.000 m dan pipa

penggelontor 1.500 m. Sedangkan sistem setempat dilakukan pada

kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, yang terdiri

dari sistem setempat komunal dan sistem setempat individual.

Dengan beberapa program sanitasi, Kabupaten Sleman telah

membangun 98 unit IPAL komunal dengan jumlah penerima manfaat

39.200 jiwa.

Selain melalui pembangunan fisik, Kabupaten Sleman juga

melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap

pembangunan yang berdampak pada lingkungan melalui pengaduan


kasus lingkungan. Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang

diterima Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tahun

2014 sebanyak 30 kasus. Jenis pengaduan meliputi pencemaran

udara berupa bau yang ditimbulkan dari peternakan maupun limbah

kegiatan, pencemaran air, debu, pengaduan kebisingan serta

gangguan lalu lintas. Kantor Lingkungan Hidup telah berupaya untuk

menangani pengaduan kasus lingkungan tersebut melalui koordinasi

dengan instansi terkait, Camat, Kepala Dukuh dan tokoh masyarakat

setempat yang terkena dampak. Berbagai langkah dan pendekatan

dilakukan untuk penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan

yang dilakukan. Dari tahun 2010 sampai dengan 2014, dari jumlah

kasus yang masuk semuanya ditindaklanjuti.

Tabel 2.34Indikator Urusan Lingkungan HidupTahun 2010-2014 Kabupaten Sleman

No IndikatorTahun

2010 2011 2012 2013 20141 Persentase penanganan

sampah 14,63% 33,64% 35,08% 30,78% 33,51%

2 Rasio Tempat pembuangansampah (TPS) per satuanpenduduk

0,918 0,918 0,918 1,282 1,052

3 Persentase jumlahpengaduan masyarakatakibat adanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkunganhidup yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kantor Lingkungan Hidup, 2014

i. Urusan Wajib PertanahanDalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di

Kabupaten Sleman meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun

2011 jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan adalah 491.443, dan

tahun 2012 sejumlah 505.093 bidang, data sertifikat tanah tahun

2013 sejumlah 531.650, sedangkan data sertifikat tanah tahun 2014

sejumlah 592.744. Untuk penyelesaian izin pemanfaatan ruang

dibagi menjadi Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin

Penggunaan Pemanfaatan Tanah. Izin Lokasi di wilayah Kabupaten

Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan, tahun 2013 sejumlah 5

izin dan tahun 2014 sejumlah 17 izin. Izin Pemanfaatan Tanah di

wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan,

tahun 2013 sejumlah 284 izin dan tahun 2014 sejumlah 535 izin.

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah di wilayah Kabupaten Sleman


tiap tahunnya mengalami perubahan, tahun 2013 sejumlah 352 izin

dan tahun 2014 sejumlah 612 izin. Data jumlah sertifikat dan ijin

lokasi tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.35Jumlah Sertifikat dan Izin Pemanfaatan Ruang


2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah sertifikattanah(buah)

486.630 491.443 505.093 531.650 592.744

2 Penyelesaian izin lokasi(buah)

25 9 20 5 17

3 Izin Pemanfaatan Tanah(buah)

383 276 344 284 535

4Izin PenggunaanPemanfaatan Tanah(buah)

363 192 221 352 612

Sumber : Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, 2014

j. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan SipilPelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun

2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan, khususnya untuk

pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hal ini terlihat dari

kepemilikan KTP atau rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

tahun 2013 sebesar 97,79% menurun menjadi 97,72% pada tahun

2014.

Hal ini disebabkan oleh implementasi UU No 23 Tahun 2006,

yaitu penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, yakni dengan

adanya perekaman KTP elektronik yang mulai dilaksanakan pada

akhir tahun 2011, dimana semua wajib KTP diundang ke kecamatan

untuk melakukan perekaman KTP elektronik.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, kepemilikan akta

kelahiran per 1000 penduduk mengalami penurunan yaitu dari

47,21% menjadi 47,06% pada tahun 2014. Angka rasio

kependudukan tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36Angka Rasio Kependudukan


2010 2011 2012 2013 2014

1 Rasio penduduk berKTPper satuan penduduk 0,93 0,93 0,97 0,97 0,97

2 Rasio bayi beraktekelahiran 99,31 100 100 89 89,2

3 Rasio pasangan beraktenikah 100 100 100 100 100

4 Kepemilikan KTP 93,75 93,75 97 97,79 97,72

5Kepemilikan aktakelahiran per 1000penduduk

17,25 40,86 42,06 47,21 47,06

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2014


k. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnakPemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan

kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan

perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih

terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek

psikososio-kultural yang masih menganggap derajad laki-laki lebih

tinggi dari pada perempuan.

Adapun capaian indikator pemberdayaan dan perlindungan anak

tahun 2010-2013 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.37Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan AnakTahun 2010-2014 Kabupaten Sleman


1Persentase partisipasiperempuan di lembagapemerintahan

54,22 55,17 55,70 56,31 57,02*)

2 Rasio KDRT 0,125 0,012 0,0312 0,043 0,03

3 Persentase angkatan kerjaperempuan 60,53 59,41 57,23 55,57 45,12

4

Penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dananak dari tindakankekerasan

184 125 132 142 331

Sumber: Badan KB,PM, PP, 2014*) angka sementara

Rasio KDRT semakin meningkat karena semakin banyaknya

pengaduan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran

masyarakat terhadap permasalahan KDRT dan telah adanya jejaring

dalam penanganan KDRT.

l. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraGambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2014

dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera.

Partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan

sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu

keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar

berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi

produktif di wilayah masing-masing. Perkembangan capaian


indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.38Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


2010 2011 2012 2013 2014

1 Rata-rata jumlah jiwaper keluarga 3,6 3,34 3,60 3,44 3,42

2 Cakupan peserta KBaktif 121.245 118.424 120.561 121.536 121.901

3 Peserta KB Pria 8.504 8.586 8.952 9.349 9.815

4 Pasangan Usia Subur(PUS) 151.600 150.009 152.392 153.238 154.137

5 % Peserta KB Aktifdengan PUS (Prevalensi) 80,17 78,41 79,11 79,31 79,09

6Usaha PeningkatanPendapatan KeluargaSejahtera (UPPKS)

733 797 854 860 865

Sumber: Badan KB,PM, PP, 2014

Cakupan peserta KB aktif atau prevalensi mengalami kenaikan.

Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk ber KB semakin

meningkat. KB pria juga mengalami kenaikan. Ini menunjukkan

bahwa kesadaran kaum pria untuk ber KB semakin meningkat.

Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS)

semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut

mampu meningkatkan perekonomian para anggotanya.

m. Urusan Wajib SosialPelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan

sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah

tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan,

subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan,

penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia

rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti


Tabel 2.39Indikator Urusan Sosial

Tahun 2010-2014Kabupaten SlemanNo Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 20141 Sarana sosial:

- Panti Asuhan- Panti Jompo- PantiSosial- Rumah Singgah (girlan &

Diponegoro)- Panti cacat

3824132

8

3824132

8

3824132

8

3824132

8

4126132

9



2 PMKS yang memperolehbantuan sosial (%) (60 %) (64%) (68,36%) (69,31%) (78,94%)

3 Anak Jalanan 50* 19* 91* 19* 35*Sumber: DinasTenaga Kerja dan Sosial, 2014* Sumber : Dinsos DIY

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS,

khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik

secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat

akan membuahkan hasil yang maksimal.

n. Urusan Wajib KetenagakerjaanPembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih

menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari

kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan

kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya

pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun

perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator

penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi

ukuran kinerja pemerintah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio

antara banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia

Kerja. TPAK pada tahun 2013 sebesar 61,93% meningkat menjadi

sebesar 65,09% pada tahun 2014.

Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga

kerja yang ditempatkan baik melalui AKAL, AKAD maupun AKAN.

Dari pencari kerja terdaftar yang menunjukan angka 26,77% di

tahun 2013, dan 97,58% di tahun 2014. Pengangguran merupakan

indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan

kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. Untuk angka

tingkat pengangguran terbuka masih menunjukan angka yang cukup

tinggi yaitu 6,47% di tahun 2013, 6,17% di tahun 2014.

Persentase penerapan keselamatan dan perlindungan K3 di

tahun 2013 sebesar 100% sedangkan untuk data pada tahun 2014

adalah 100%. Jumlah perusahaan bertambah yaitu 1.176

perusahaan di tahun 2013 menjadi 1.264 perusahaan di tahun 2014.

Angka penyelesaian perselisihan pengusaha dengan pekerja di tahun

2014 sebesar 95,65% yaitu dari 23 kasus terselesaikan 22 kasus.


Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun

2010-2014 secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut :

Tabel 2.40Indikator Ketenagakerjaan


2010 2011 2012 2013 20141 Tingkat partisipasi

angkatan kerja (%) 66,29 67,02 59,64 61,93 65,09

2 Pencari kerja yangditempatkan (%) 15,71 85,93 62,58 26,77 97,58

3 Tingkat pengangguranterbuka (%) 8,21 7,61 6,74 6,47 6,17

4 Keselamatan danperlindungan/ K3 (%) 100 100 100 100 100

5 Angka penyelesaianperselisihan pengusahapekerja (%)

100 100 92,00 91,43 95,65

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Nakersos Kabupaten Sleman 2014

o. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan MenengahSalah satu usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Sleman

adalah koperasi. Manfaat koperasi bisa dirasakan sampai lapisan

bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun

kelompok usaha masyarakat.

Jumlah koperasi pada tahun 2013 sebanyak 623 buah

meningkat menjadi 630 buah pada tahun 2014. Jumlah koperasi

aktif juga meningkat dari 562 pada tahun 2013 menjadi 573 pada

tahun 2014. Jumlah anggota semakin meningkat dari 263.874 orang

pada tahun 2013 menjadi 275.198 orang pada tahun 2014.

Hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan. Dilihat dari

jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari Rp

255.382.800.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp

282.739.536.000,00 pada tahun 2014. Jumlah volume usaha sebesar

Rp 972.774.539.000,00 pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp

1.071.650.400,00 pada tahun 2014. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar

Rp 22.145.886.000,00 pada tahun 2013 meningkat menjadi

Rp 23.845.773,00 pada tahun 2014.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman tahun

2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.41Perkembangan Koperasi Tahun 2010-2014

di Kabupaten SlemanKOPERASI DAN PKM

Tahun2010 2011 2012 2013 2014

1) Jumlah koperasi 598 604 617 623 6302) Kondisi Koperasi


KOPERASI DAN PKMTahun

2010 2011 2012 2013 2014- Koperasi aktif 526 550 554 562 573- Koperasi Tidak aktif 72 54 54 50 50

3)Jumlah anggotakoperasi 233.362 234.584 240.522 263.874 275.198

4)Jumlah Modal Sendiri(000) 142.559.739 173.695.120 211.178.095 255.382.800 282.739.536

Volume Usaha (000) 720.095.806 732.070.941 819.373.452 972.774.539 1.071.650.408SHU (000) 15.895.654 16.508.855 18.927.502 22.145.886 23.845.773

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, 2014

p. Urusan Wajib Penanaman ModalAktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan

peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi

daerah. Dampak/ efek pengganda (mulitiplier effect) yang ditimbulkan

dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan

pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas

investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian

menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal

secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran

produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu

2010 hingga 2013 terus menunjukkan perkembangan, baik dilihat

dari nilai investasi maupun jumlah unit usahanya. Hal ini

menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung

kondusif. Pertumbuhan penanaman modal baru di Kabupaten

Sleman pada tahun 2014 meliputi investasi PMA 45 unit dengan nilai

investasi US$ 231,96, investasi PMDN 45 unit dengan nilai investasi

Rp 1.945.866,00 sedangkan Non PMA/PMDN unit usahanya menjadi

33.671 dengan nilai investasi Rp 3.895.422,00. Jika dibandingkan

dengan tahun 2013, realisasi nilai investasi PMA pada tahun 2014

sedikit mengalami kenaikan, yaitu naik sebesar 1%. Meningkatnya

total nilai investasi penanaman modal berdampak pada kenaikan

penyerapan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang terserap oleh PMA

pada tahun 2013 sebanyak 7.292 orang meningkat menjadi sebanyak

7.492 orang pada tahun 2014, PMDN pada tahun 2013 sebanyak

9.782 orang menjadi sebanyak 9.922 orang pada tahun 2014, dan

non PMA/PMDN pada tahun 2013 sebanyak 266.396 orang menjadi

268.779 orang pada tahun 2014.

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi.

Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor industri,


semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin

besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman di Tahun 2014 meliputi

investasi PMA 45 unit dengan nilai investasi US $231.963.752,71

daya serap tenaga kerja 7.492 orang dan realisasi kenaikan

investasinya dari tahun 2013 sebesar 12,17%. Sedangkan untuk

PMDN jumlah usahanya sebanyak 45 unit, nilai investasi sebesar

4,16% dan untuk investasi Non PMA/PMDN jumlah unitnya

sebanyak 33.671 unit, nilai investasi sebesar

Rp3.895.422.023.615,00 dengan daya serap tenaga kerja sebanyak

268.779 orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun 2013

sebesar 2,85%.

Untuk perkembangan penanaman modal Kabupaten Sleman

tahun 2010-2014 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42Perkembangan Penanaman Modal


2010 2011 2012 2013 20141 Jumlah Unit Usaha

(orang)PMA 38 41 42 44 45PMDN 31 32 32 40 45Non PMA/PMDN 30,384 31,566 32,452 33.341 33.671

2 Nilai InvestasiPMA (juta US$) 162,55 186 233,56 206,79 231,96

PMDN (juta Rp) 333.175 827,390 1.083.065

1.868.199

1.945.866

Non PMA/PMDN(juta Rp)

2.558.491

2.034.340

3.489.552

3.787.620

3.895.422

3 Daya serap TenagaKerja (orang)PMA 6146 6.385 7.200 7.292 7.492PMDN 9065 9.269 9.771 9.782 9.922Non PMA/PMDN 238.940 249.189 259.396 266.489 268.779

4 Rasio daya seraptenaga kerja (orang)PMA 162 155 171 166 166PMDN 292 289 305 244 220Non PMA/PMDN 8 8 8 8 8

5 Kenaikan/penurunan realisasi PMA,PMDN dan NonPMA/PMDN (%)PMA 9,66 13,92 26,12 -11,46 2,27PMDN 3,61 148,33 30,90 72,49 12,50Non PMA/PMDN 11,73 12,46 13,77 8,54 0,99

Sumber : Kantor P3M Kab. Sleman 2014

q. Urusan Wajib kebudayaanUntuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu

faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat


dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni

budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu

indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam

tabel di bawah ini.

Tabel 2.43Perkembangan Seni Budaya

Tahun 2010-2013 Kabupaten SlemanNo Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Penyelenggaraan festifal seni danbudaya (kali) 5 4 9 5 11

2 Sarana penyelenggaraan seni danbudaya* 129 135 141 147 148

3 Benda, Situs dan Kawasan CagarBudaya yang dilestarikan 124 124 170 679 737

Sumber: Dinas Kebudayan dan Pariwisata, 2014 *) khusus gamelan

Pada tahun 2013 penyelenggaraan festival seni budaya ada 5

macam yaitu: Festival Sendratari, Festival Ketoprak, Festival Gelar

Seni Pertunjukan, Festival Parade Tari Daerah, dan Festival Prajurit

Nusantara. Sedangkan pada tahun 2014 diselenggarakan sebanyak

11 festival, yaitu Festival Sendratari, Festival Ketoprak, Festival Gelar

Seni Pertunjukan, Festival Parade Tari Daerah, dan Festival Prajurit

Nusantara, Festival Ketoprak, Festival Jathilan, Festival Langen

Carito, Festival Ketoprak Lesung, Festival Musik Kelompok, Festival

Kesenian Tradisional Kerakyatan.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya khusus gamelan pada

tahun 2013 sebanyak 147 set gamelan dan pada tahun 2014 ada 148

set gamelan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman. Jumlah

gamelan bertambah 1 set karena Pemerintah Kabupaten Sleman

memberikan gamelan untuk jathilan untuk 1 kecamatan. Data yang

dimaksud adalah milik masyarakat, termasuk gamelan untuk

karawitan maupun jathilan.

Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang

dilestarikan pada tahun 2013 telah diadakan penataan dengan lebih

baik sehingga terlihat data secara lebih rinci, jumlahnya berubah

secara signifikan yaitu menjadi 679 buah dengan rincian sebagai

berikut: situs 172 buah, struktur 4 (Goa Sentonoharjo, Goa di

Kompleks Ratu Boko, Goa di Kawasan Kaliurang dan Selokan Van

der Wijk Banyurejo Tempel) serta Kawasan 3 tempat (Kawasan

Kraton Ratu Boko, Kawasan Prambanan, dan Kawasan

Ambarketawang), bangunan 76 buah, rumah tradisional sebanyak


414 buah dan museum sejumlah 10 buah. Sedangkan untuk tahun

2014 ada 737 karena ada tambahan 58 untuk bangunan.

r. Urusan Wajib Kepemudaan dan OlahragaPemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang

SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam

pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan

yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja

sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-

peraturan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kegiatan kepemudaan dan olahraga adalah kegiatan yang

dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk

memfasilitasi kegiatan di masyarakat maupun di sekolah. Pada

tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan kepemudaan antara

lain: Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pendidikan dan Pelatihan

Dasar Kepemimpinan, Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan,

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, Pemberian Penyuluhan

Bahaya Narkoba Bagi Pemuda, dan Pemberian Penyuluhan Tentang

Bahaya Narkoba Bagi siswa.

Untuk kegiatan olahraga pada tahun 2014 ada sejumlah 3

kegiatan antara lain: Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi

pelajar dalam olahraga, penyelenggaraan kompetensi olahraga dan

pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga.

Data lapangan olahraga yang tercantum dalam tabel adalah

lapangan olahraga yang ada di sekolah maupun yang ada di

masyarakat yang sifatnya out door, khususnya untuk lapangan

sepakbola, bulutangkis, lapangan voli, tenis meja, sepak takraw,

basket, dan lapangan futsal. Pada tahun 2013 tersedia 375 lapangan

dan pada tahun 2014 ada 313 lapangan. Data tentang

perkembangan pemuda dan olahraga tahun 2010-2014 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.44Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

Tahun 2010-2014

No Uraian Tahun2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah organisasi pemuda 17 20 95 95 292 Jumlah organisasi olahraga 37 37 34 34 353 Jumlah kegiatan kepemudaan 17 13 12 7 64 Jumlah kegiatan olahraga 21 14 10 4 3


No Uraian Tahun2010 2011 2012 2013 2014

5 Lapangan olahraga 141 194 375 375 313Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2014

s. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriStabilitas keamanan adalah prasyarat terhadap tumbuh

kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja.

Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas

keamanan Pemerintah Kabupaten Sleman juga koordinasi dengan

BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum

Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Peran aktif deteksi dini

komunitas intelijen sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas

keamanan terutama menjelang Pilkada tahun 2015.

Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi

menjadi komoditas politik. Deteksi dini atas potensi kerawanan

harus dilakukan. Sesuai dengan UU 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, yang menyebutkan peran Kominda melalui

otonomi daerah berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga

persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan

Negara Republik Indonesia.

Kondisi politik, benturan antar kelompok masyarakat dalam

penyelenggaraan maupun paska Pilkada dapat mengganggu

pembangunan, dan stabilitas keamanan. Terkait hal tersebut,

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2012 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan SE MENDAGRI

NO: 330/3757/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut UU

Nomor 7 Tahun 2012.

Iklim daerah yang kondusif perlu diciptakan salah satunya

melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu

dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu

masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan

keamanan pemerintah meningkat. Dampak positif lain yang muncul

adalah turut meningkatnya angka partisipasi politik dalam Pilkada

2015. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada

tabel berikut ini :


Tabel 2.45Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik


2010 2011 2012 2013 20141 Kegiatan pembinaan

terhadap LSM, Ormas danOKP(kali)

4 4 4 2 2

2 Kegiatan pembinaan politikdaerah (kali) 5 3 4 12 2

Sumber : Kantor Kesbanglinmas, 2014

t. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianKeamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi

dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya

proses pembangunan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan,

ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi

dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bidang keamanan

dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu

dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuhkembangkan sikap

mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam

mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya masing-

masing.

Jumlah polisi pamong praja dan linmas menggambarkan

kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan

ketertiban masyarakat, jumlah pos kamling menggambarkan

ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat

untuk ikuti berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

sudah didukung adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintahan. Untuk

mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut,

Pemkab Sleman setiap tahun melakukan penyebaran kuesioner

kepada masyarakat pengguna jasa layanan Pemkab.


Cakupan pelayanan bahaya kebakaran di Kabupaten Sleman

belum optimal dengan gambaran sebagai berikut: sampai dengan

tahun 2015 target cakupan pelayanan bencana kebakaran menurut

(Standar Pelayanan Minimal) SPM Bidang Pemerintahan Dalam

Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun

2012 adalah sebesar 80%, namun dengan luas wilayah 574,82 km2

dengan satu wilayah manajemen kerja (WMK) dengan radius 7,5 km.

Cakupan pelayanan kebakaran sampai dengan tahun 2013 baru

mencapai 18,04%.

Target tingkat waktu tanggap (RTR/Response Time Rate) sampai

dengan tahun 2015 menurut SPM adalah sebesar 75% dan sampai

dengan tahun 2012 RTR Kabupaten Sleman kondisinya adalah

93,33% dan tahun 2013 sebesar 100%. Hal ini terjadi karena

suksesnya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran pada

masyarakat yang berarti juga semakin meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk mencegah/ menghindari dari bahaya kebakaran

dan semakin meningkatnya sarpras kebakaran yang ada serta

semakin profesionalnya petugas pemadam kebakaran sehingga

response time rate semakin tinggi dan kedepan dengan rencana

penambahan 1 WMK diharapkan seluruh wilayah rawan Kebupaten

Sleman dapat tercover/masuk dalam WMK.

Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai amanat pelaksanaan

pemerintahan umum telah melaksanakan kegiatan pembinaan

politik daerah yang meliputi penyuluhan pendidikan politik pada

masyarakat, koordinasi diskusi politik, pembinaan wawasan

kebangsaan, forum komunikasi antar partai politik dan verifikasi

bantuan parpol. Dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan

meminimalisir adanya konflik sosial juga melaksanakan kegiatan

pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Organisasi Masyarakat (ormas). Pengembangan kehidupan demikrasi

dilaksanakan dengan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan dukuh,

kades, pilpres maupun pileg.

Capaian hasil penyelenggaraan urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagai berikut :


Tabel 2.46Indikator Kepemerintahan


No. Indikator Tahun2011 2012 2013 2014

1. Presentase peningkatan jumlahpegawai berpendidikan S2

38,15 41,37 49,70 49,70

2. Presentase kasus pelanggarandisiplin PNS

0,13 0,3 0,17 0,19

3. Presentase pejabat yangmengikuti diklat struktural

100 81,05 87,20 0

4. Presentase tingkat capaianindikator kinerja utama

95,56 102,76 99,45 99,45

5. Predikat SAKIP Kabupaten - - - B6. Presentase OPD yang memiliki

SOP46 100 100 100

7. SKPD yang telah menerapkanSKPB Kategori baik

57,61 58,33 60,42 62,5

8. Jumlah sarana informasi publik 9 9 10 109. Jenis informasi yang disajikan 3 4 4 410. Presentase aduan masyarakat

yang ditindaklanjuti1 1 1 1

11. Indeks Kepuasan Masyarakat 75,34 78,67 78,65 77,7712. Opini BPK - WTP WTP WTP13. Presentase kontribusi PAD

terhadap APBD- - - 25,01

14. Presentase kerjasama aktif 95,87 100 94,68 95,2415. Presentase cakupan penerbit

KTP- - - 98,54

16. Presentase keterlibatan publikdalam perencanaan dankebijakan

92,11 98,00 131,25 82,35

17. Keterwakilan komponenmasyarakat dalam ForumPerencanaan Partisipatif

- - - 8

18. Ratio swadaya masyarakatprogram stimulan gotong-royong

1:8,24 1:4,83 1:1,28 1:4,4

19. Presentase penangananpermasalahan pembangunanfisik

71 100 100 100

20. Presentase tingkat penyelesaianpelanggaran K3 (Ketrtiban,Ketenteraman, Keindahan)

560kasus

590kasus

608kasus

97,67%

21. Presentase penanganan kasuspermasalahan hukum

100 82,37 100 100

22. Presentase menurunnya konflikdi masyarakat

28 18 5 0

23. Jumlah kasus hukum, agama,ras dan antar golongan (SARA)

2 2 1 3

24. Jumlah masyarakat terlatihpada daerah rawan bencana

2,290 2,540 3,263 4,893

25. Jumlah regulasipenanggulangan bencana

2 4 5 5

26. Presentase perempuan terlatihpada daerah rawan bencana

13,83 16 27,71 27,67

27. Presentase tingkat waktu - - - 100.000


No. Indikator Tahun2011 2012 2013 2014

tanggap daerah layanan wilayahmanajemen kebakaran (WBK)

28. Presentase tingkat partisipasimasyarakat dalam Pilpres, Pileg,Pilkada, Pilkades, Pilduk

75 84,08 78,69 83,28

29. Jumlah orsospol aktif 38 21 38 3830. Jumlah ormas aktif 136 68 68 7731. Angka kejadian pelanggaran

HAM0 0 0 0

32. Produk hukum yangterselesaikan oleh DPRD

88 45,83 88 62,5

Sumber : Laporan Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Sleman2011-2015 Tahun Keempat (2014)

u. Urusan Wajib Ketahanan PanganBerbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya

berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan

distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola

konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, namun

juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam

mendukung ketahanan pangan. Beberapa regulasi ketahanan

pangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sebagai

berikut :

- UU No.7/1996 tentang pangan mengamanatkan kondisi

terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin

dari ketersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun

mutunya, aman, merata, dan terjangkau;

- UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan;

- UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan;

- PP No.68/2002 tentang petunjuk pelaksaanaan Undang-undang

Nomor 7/1996 tentang ketahanan pangan;

- PP No.3/2007 tentang Pemerintah provinsi/Kabupaten/kota wajib

mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan;

- PP No.38/2007 tentang ketahanan pangan termasuk urusan wajib;

- PP No. 1/2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian

pangan berkelanjutan;

- PP No. 12/2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian


- PP No. 25/2012 tentang sistem informasi lahan pertanian pangan

berkelanjutan;


- PP No. 30/2012 tentang pembiayaan perlindungan lahan pertanian


- Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/2/2012

tentang Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan

provinsi dan kabupaten/kota;

- Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012

tentang pedoman teknis kriteria dan persyaratan kawasan, lahan

dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;

- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10

Tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan;

- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2

Tahun 2014 tentang penjaminan mutu dan keamanan pangan

segar asal tumbuhan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, ketersediaan pangan

pada tahun tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,12%. Hal

ini disebabkan adanya kenaikan luas panen sebesar 5,49% dari

49.083 ha pada tahun 2013 menjadi 51.780 ha pada tahun 2014,

pendampingan ditingkat petani dan penurunan serangan Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT).

Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47Perkembangan Ketersediaan PanganTahun 2010-2014 Kabupaten Sleman

No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 20141 Ketersediaan

panganutama(beras) (ton)

168.158,00 147.074,62 197.073,00 194.573,21 198.702,06 *)

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2014*) Angka Sementara

v. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKewenangan daerah Kabupaten dalam Urusan Pemerintahan

Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi

Penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi Kerja sama , pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi Desa dan

pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan

tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan

Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata


kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga

kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata

ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan

kewenangan yang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk

memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang

tidak sedikit kepada pemerintah Desa.

Tabel 2.48Jenis Dana yang diterima oleh Desa (dalam ribuan)

Jenis Dana 2009 2010 2011 2012 2013 20141. TPAPD dan

desaberpenghasilanrendah

13.201.200 13.675.800 14.081.500 15.340.900 18.963.900 19.451.875.

2. Penyeimbangdesa 3.721.179,5 4.291.3424.417.755,7 4.417.755,7 - _

3. Bantuan RT,RW 1.090.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 2.200.000 4.171.200

4. Alokasi DanaDesa (ADD)BantuanKeuanganKhusus

10.198.348,16.844.516,21.756.577,4 7.551.268,314.018.569,4 15.145.426

5. Tunjangan BPD 2.244.600 2.244.600 2.390.800 2.872.400 4.953.600 4.921.0506. Bantuan

pilkades,pildukuh

1.947.685 350.000 350.000 350.000 1.750.000 735.071

7. Penghargaanpurna tugas 190.000 200.000 200.000 - - _

8. Hadiah lunasPBB 300.000 141.920 300.000 402.300 418.000 749.500

9. Operasionaldukuh 1.454.400 1.454.400 1.454.400 1.454.400 1.454.400 1.454.400

10.Pajak danretribusi 4.956.872,4 5.634.149,7 8.978.61410.426.252,1 16.179.750 19.137.126

Mulai tahun anggaran 2015 pemerintah memberikan dana desa

kepada pemerintah desa dan besaran Alokasi Dana Desa yang

diterima Desa semakin besar dengan perbedaan asal ADD menjadi

minimal 10% dari DAU dikurangi DAK. Besarnya dana yang diterima

oleh desa tersebut memungkinkan juga desa akan mengembangkan

wilayahnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan khususnya dalam hal pemberdayaan desa.

Dengan dana yang besar ini pula Pemerintah Desa diharapkan

menjadi desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta

bertanggung jawab. Desa juga harus memiliki perencanaan

pembangunan sebagai strategi mengelola program dan keuangan

untuk pemberdayaan masayarakat, mulai dari RPJMDes, RKPD

sampai dengan APBDes. Kepala Desa beserta Perangkat Desa


bersama BPD benar-benar harus dapat menjadi mitra sejati dalam

hal penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Selain pembinaan dari Pemerintah Kabupaten, tidak kalah

penting adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam

penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah

desa. Kebijakan strategis desa, utamanya pengelolaan pembangunan

desa harus dapat dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa.

Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang meliputi LPMD,

PKK, Karang Taruna, RT dan RW dalam perencanaan desa

merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Demikian pula peran

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Posyandu, lebih mendorong

peran peran masyarakat dalam hal pembangunan daerah. Tidak

hanya dalam hal perencanaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa ini

juga diharapkan juga membantu program pemberdayaan masyarakat

Desa baik yang dilaksanakan oleh Desa, maupun tugas pembantuan

dari kabupaten, provinsi maupun nasional.

w. Urusan Wajib StatistikBerdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh

karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi

statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat

dipertanggungjawabkan. Selain untuk kebutuhan perencanaan

pembangunan pemerintah data dan informasi juga dibutuhkan oleh

kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk

pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi yang

beragam, rinci, akurat dan mutakhir. Tuntutan kebutuhan data dan

informasi tersebut belum terpenuhi seluruhnya, namun secara

bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk

statistik diantaranya adalah; buku Sleman Dalam Angka, buku PDRB

kabupaten, buku indikator kesejahteraan rakyat, buku indeks

pembangunan gender, buku inflasi, buku penduduk pertengahan,

buku statistik harga bangunan, buku IPM, Buku Statistik Industri,

Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Sistem Informasi

Pembangunan Daerah.


x. Urusan Wajib KearsipanPenyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis

bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip

inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui

pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta

penerapan Sistim Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-

kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan

pengelolaan arsip.

Pelaksanaan SKPB tahun 2014 yang diterapkan di 48 SKPD

mencapai 62,50%, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 60,42 %.

Penanganan arsip menjadi kebutuhan yang amat penting dalam

upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu

perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk

memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan

arsip-arsip penting. Hasil-hasil yang dicapai selama lima tahun

terakhir seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49Pengelolaan Kearsipan Tahun 2010-2014

Kabupaten SlemanNo Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 20141 Prosentase nilai rata-rata

pengelolaan arsip SKPD(%) 63,31 68,02 66,67 67 66,13

2 Peningkatan SDMpengelola kearsipan (orang) 26 26 26 26 10

3 Persentase SKPDmenerapkan arsip secarabaik (%)

54,35 58,69 60,87 60,42 62,50

Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2014

Persentase SKPD yang mengelola arsip kategori baik mengalami

peningkatan dari 60,42% pada tahun 2013 menjadi 62.50% pada

tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD sudah makin peduli

tentang pengelolaan arsip. Persentase nilai rata-rata pengelolaan

arsip SKPD mengalami penurunan dari 67% pada tahun 2013

menjadi 66,13% pada tahun 2014.

y. Urusan Wajib Komunikasi dan InformatikaKemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong

munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan

tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana

komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk

pameran.


Rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kabupaten Sleman

untuk tahun 2014 adalah sebesar 0,00015, menurun jika

dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,00055. Angka rasio

warnet/wartel tahun 2014 yang menurun karena kebutuhan akan

akses internet saat ini sudah sangat mudah, antara lain melalui free

hotspot dan modem GSM/CDMA dengan biaya relatif murah.

Data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2.50Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi


2010 2011 2012 2013 20141 Rasio wartel/warnet terhadap

penduduk0,00055 0,00055 0,00055 0,00060 0,00015

2 Jumlah Surat Kabar NasionalJumlah Surat Kabar Lokal

176

177

177

177

177

3 Jumlah penyiaran :Radio Nasional (jaringan kedaerah)Radio LokalTV lokalTV Nasional

5215

11

5215

11

5215

11

5215

11

5215

11

4 Website milik pemerintah daerah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit5 Pameran /expo yang diikuti oleh

SKPD Pemerintah Daerah Slemansebagai partisipan berdasartingkatan event :- Skala Event tingkat

lokal/daerah/Kabupaten- Skala Event tingkat Regional- Skala Event tingkat Nasional- Skala Event tingkat

Internasional

1416128

94

124

104

124

104

124

937

Sumber : Dinas Hubkominfo dan Bagian Humas Setda, Bagian Perekonomian, 2014

z. Urusan Wajib PerpustakaanPerpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana

strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan

perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di

masyarakat. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat,

Pemerintah Kabupaten Sleman menambah jumlah perpustakaan

maupun menambah jumlah koleksi pustaka.

Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada

masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Jumlah

perpustakaan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 859 unit dan

dilengkapi dengan 4 armada perpustakaan keliling. Peningkatan

pelayanan perpustakaan dilakukan dengan menambah jumlah

jam/hari buka perpustakaan (hari sabtu tetap buka) dan

mengikutkan petugas dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka

untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Peningkatan


jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.51Jumlah Pengunjung dan Koleksi Perpustakaan


2010 2011 2012 2013 20141 Jumlah

pengunjungperpustakaan pertahun (orang)

89.427 100.044 102.710 108.875 580.219

2 Koleksi buku yangtersedia diperpustakaandaerah

50.163 51.278 54.114 56.421 59.855

Fiksi (eksemplar) 12.812 13.138 14.402 15.338 17.411Non Fiksi(eksemplar) 32.820 33.383 34.541 35.618 36.644Majalah(eksemplar) 2.425 2.663 2.924 3.156 3.389Referensi(eksemplar) 2.106 2.118 2.107 2.309 2.411

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah, 2014Keterangan: jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2014 merupakan gabungan jumlahpengunjung perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, perpustakaan elektronik keliling,18 lokasi perpustakaan desa dan masyarakat, serta perpustakaan sekolah

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihanå. Urusan Pilihan Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan

masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri,

berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan

produksi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk memantapkan

ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian,

perikanan dan kehutanan dan meningkatkan kelas kemampuan

kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

yang lestari.

Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor

pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan

pupuk organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi.

Pada tahun 2014 produktifitas padi dan bahan pangan lainnya

sebesar 60,19 kw/ha, menurun jika dibandingkan tahun 2013.

Penurunan produktivitas tersebut karena selain adanya serangan

organisme pengganggu tanaman (OPT), terutama tikus dan penggerek

batang sehingga terjadi penurunan produktivitas di periode panen

Juli-Desember 2014. Hal tersebut juga terjadi karena keterlambatan

pemupukan yang dilakukan petani akibat keterlambatan penyediaan

pupuk bersubsidi periode April-Agustus 2014, sehingga terjadi


penurunan produktivitas padi periode Juli-Desember 2014.

Perkembangan indikator pertanian tahun 2010-2014 dapat dilihat


Tabel 2.52Produktivitas Padi dan Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB

Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman (ADHB)No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1

Produktivitas padi ataubahan pangan utamalokal lainnya perhektar (kuintal/ha)

59,34 56,65 67,56 62,72 60,19

2Kontribusi sektorpertanian terhadapPDRB (%)

13,02 12,74 12,90 12,88 12,59

Tanaman bahanmakanan 9,52 9,30 9,44 9,28 9,09

Tanaman perkebunan 0,37 0,37 0,36 0,35 0,35Peternakan dan hasil-hasilnya 2,14 2,11 2,11 2,20 2,13

Kehutanan 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05perikanan 0,92 0,90 0,92 0,99 0,97

3Cakupan binakelompok petani(kelompok)TPH 943 1.063 1.174 1.174 1.268Ikan 387 427 507 507 530Ternak 598 666 737 751 788kebun 178 138 144 144 152

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2014

b. Urusan Pilihan KehutananPembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sleman sesuai

dengan potensinya lebih diarahkan pada upaya untuk konservasi

hutan produksi dan hutan rakyat. Untuk memperbaiki dan

menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa

upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan lahan kritis. Luas lahan kritis

di Kabupaten Sleman menurun seluas 122,4 ha atau 14,98%

dibandingkan tahun 2013. Penurunan luas lahan kritis ini diperoleh

dari dukungan kegiatan pemerintah, penghijauan oleh masyarakat

dan kelompok masyarakat. Luas hutan rakyat pada tahun 2013

seluas 4.420,72 ha meningkat sebesar 4,52% menjadi 4.618,69 ha

pada tahun 2014.

Tabel 2.53Perkembangan Data Kehutanan Tahun 2010-2014

No URAIAN DATATAHUN ANGGARAN

2010 2011 2012 2013 2014

1 Luas lahan(Ha) 5.707,61 5.934,50 6.148,9 6.348,90

a TNGM : 1.728,38 1.728,38 1.728,38 1.728,38 1.728,38b Hutan Rakyat 3.327,41 3.977,40 4.204,29 4.420,72 4.618,69c Hutan Kota 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83


No URAIAN DATATAHUN ANGGARAN

2010 2011 2012 2013 2014

2 Luas lahankritis (Ha)

a Potensi kritis 2.721,9 2.721,91 2.828,02 2.906,92 2.906,92c Kritis 1.175,5 875,75 550,00 471,10 395,10d Sangat kritis 350,8 350,75 345,75 345,75 299,35

3 Produksi MaduLebah (kg) 3.510,0 3.250 1.450 1.200 970

4 Bambu(batang) 688.342 701.000 733.575 728.500 733.325

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Masyarakat Sleman selain membudidayakan jenis tanaman

kayu juga telah mengembangkan hasil produksi kehutanan non kayu

berupa madu dan bambu. Produksi madu di tahun 2014 mengalami

penurunan sebesar 17,24% dari 1.200 Kg di tahun 2013 menjadi 970

Kg di tahun 2014. Hal ini disebabkan karena produksi madu sangat

bergantung pada ketersediaan bunga sebagi sumber nektar. Pada

Tahun 2014, akibat kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan

pembungaan tidak sempurna dan berakibat turunnya produksi

madu. Produksi bambu tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar

66,23% dari produksi tahun 2013. Hal ini semakin intensifnya

budidaya bambu yang dilakukan petani.

Luas lahan kritis dan kontribusi sektor kehutanan terhadap

PDRB tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54Luas Lahan Kritis dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap

PDRBTahun 2010-2014 Kabupaten Sleman


1 Rehabilitasi hutandan lahan kritis (ha) 4.248,8 3.948,5 3.723,8 3.723,77 3.601,37

2Kontribusi sektorkehutanan terhadapPDRB (%)

0,06 0,01 0,06 0,06 0,05

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2014

c. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya MineralSalah satu bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Sleman

adalah bahan galian golongan C (BGGC) meliputi pasir dan batu,

andesit, breksi batu apung, dan tanah liat. Bahan galian golongan C

ini dapat kita temui di sepanjang perairan sungai di kaki gunung

merapi karena memang pasokannya bergantung dari aktivitas

Gunung Merapi.


Bahan galian yang tidak boleh ditambang adalah batu gamping

yang terdapat di Kecamatan Gamping karena telah ditetapkan

sebagai kawasan Cagar Alam atau Taman Wisata Alam Gunung

Gamping dengan SK Menteri Pertanian Nomor:

526/KPTS/UM/7/1982 tanggal 21 Juli 1982.

Berkaitan dengan usaha pertambangan, Kabupaten Sleman

telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C serta mempunyai

kelembagaan yang berwenang mengawasi yaitu Dinas Sumber Daya

Air, Energi dan Mineral. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan

sumberdaya mineral dalam hal ini BGGC masih ditemui kegiatan

penambangan yang tanpa izin dan sulit dikendalikan.

Seluruh padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat

jaringan listrik dari PLN tetapi masih terdapat kelompok rumah yang

belum terjangkau yaitu terutama pada daerah terpencil dan

pemukiman baru. Pada tahun 2014 terdapat 5.482 KK yang belum

punya KWh meter sendiri, atau elektrifikasi 98,31%. Sedangkan

penyediaan listrik untuk masyarakat yang tidak terjangkau layanan

listrik PLN, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan

penggunaan listrik tenaga surya. Sampai dengan tahun 2014 telah

terpasang 167 PLTS rumah tangga dan 21 PLTS non rumah tangga

(hilang 5 akibat erupsi). Selain itu juga dikembangkan pemanfaatan

energi biogas sebanyak 145 unit.

d. Urusan Pilihan PariwisataJumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman pada

tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5,03% dari tahun 2013.

Pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata tahun 2014 lebih besar

dari tahun 2013. Perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi

sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Tabel 2.55Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata

terhadap PDRB Tahun 2010-2014No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 20141 Kunjungan

wisatawan (orang) 3.226.976 3.277.728 3.418.254 3.613.577 3.795.355

2 Kontribusi sektorpariwisata terhadapPDRB Hb (%)

14,91 15,03 15,30 15,47 15,57

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2014Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2014


Peningkatan jumlah kunjungan wisata tidak hanya berdampak

pada peningkatan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB saja,

tetapi juga pada peningkatan PAD Kabupaten Sleman. Pada tahun

2014 jumlah PAD Pariwisata sebesar Rp87.180.228.452,58 atau

15,21% dari jumlah PAD Kabupaten Sleman sebesar

Rp573.343.496.413,11.

Tabel 2.56Data PAD Sektor Pariwisata Tahun 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI1 Pajak Hotel 22,473,840,945.14 22,637,880,385.22 32,216,989,820.00 41,502,758,585.60 49,800,597,180.77

2 Pajak Restoran 10,195,038,726.88 13,257,484,783.85 16,758,882,195.78 21,044,463,950.72 27,979,310,771.17

3 Pajak Hiburan 3,793,513,241.41 2,709,834,885.40 3,804,493,161.06 4,910,550,639.96 5,652,846,660.64

4 Retribusi Jasa KekayaanDaerah/Fasilitas Daerah

59,065,000.00 7,194,500.00 30,245,260.00 46,139,695.00 73,015,400.00

5 Retribusi Jasa UsahaTempat Rekreasi dan OlahRaga

275,038,687.25 331,361,700.00 2,643,725,887.00 2,740,652,000.00 3,385,581,500.00

6 Lain-lain PAD yang sah(Bagi Hasil PT TWC +Parkir MGM)

222,981,223.00 288,876,940.00

A JUMLAH PADPARIWISATA

36,796,496,600.68 38,943,756,254.47 55,454,336,323.84 70,467,546,094.28 87,180,228,452.58

C JUMLAH PADKABUPATEN

163,442,921,919.77 227,108,171,114.47 299,069,884,195.13 472,790,912,781.83 573,343,496,413.11

E KONTRIBUSI PAD PAR/PAD

22.51% 17.15% 18.54% 14.90% 15.21%

UraianNo

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2014

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Sleman terdiri dari wisata

alam, wisata candi, wisata museum, kegiatan luar atau even dan

desa wisata. Perkembangan potensi wisata terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.57Potensi Obyek Wisata Di Kabupaten Sleman

Tahun 2010-2014No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 20141 Wisata Alam (jenis) 4 4 4 4 42 Wisata Candi 12 12 12 12 123 Wisata Museum 10 10 10 10 13

4 Kegiatan luar (event) - - - 5 55 Kategori Desa Wisata 35 35 38 38 38

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2014Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2014

Pada tahun 2014 Berdasarkan keputusan Kepala Badan Geologi

No.1157K/40/BGL/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 telah ditetapkan 9

situs Geoheritage sebagai cagar alam Geologi di DIY. Tiga diantaranya

berada di wilayah Kabupaten Sleman, yaitu Lava Bantal di


Kecamatan Berbah, Endapan Abu Vulkanik Purba Candi Ijo di

Kecamatan Prambanan dan Monumen Batu Gamping Eosen di

Kecamatan Gamping.

Ketiga Kawasan Geoheritage tersebut selama ini belum

mendapatkan perhatian bahkan cenderung masih terabaikan.

Kondisi Lava Bantal di Kecamatan Berbah Sleman pada saat ini

masih memprihatinkan dikarenakan sungai yang memiliki nilai

kesesejarahan yang panjang ini sering dipakai untuk membuang

sampah secara sembarangan. Begitu pula situs Geoheritage endapan

abu vulkanik purba Candi Ijo di Kecamatan Prambanan semakin

berkurang karena terus ditambang secara liar untuk dijadikan batu

hias.

Melihat keprihatinan tersebut maka perlu dilakukan upaya

strategis untuk konsesrvasi, pengamanan dan pemanfaatan warisan

geologi tersebut agar bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai

destinasi Geopark. Selain itu apabila potensi tersebut dikemas

dengan baik dan terkonsep maka tidak menutup kemungkinan dapat

dikembangkan menjadi destinasi wisata minat khusus yang handal.

Dari berbagai destinasi wisata di Kabupaten Sleman, pada

tahun 2014 kunjungan wisatawan tertinggi terjadi di obyek wisata

candi mencapai 42,6% baik untuk kunjungan wisatawan nusantara

maupun wisatawan asing. Jumlah terendah terjadi di obyek desa

wisata yang hanya mencapai 4,29%. Kondisi jumlah kunjungan

wisatawan di lokasi obyek wisata di Sleman digambarkan sebagai

berikut:

Tabel 2.58Data Wisatawan

Tahun 2010-2014

Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus WismanREALISASI 2,941,552 285,424 3,015,387 262,341 3,076,676 341,578 3,310,781 302,796 3,820,575 312,358JUMLAHREALISASI(%) (Nus - Manc) 91.16% 8.84% 92.00% 8.00% 90.01% 9.99% 91.62% 8.38% 92.44% 7.56%Peningkatan Total

2014TAHUN

4,132,933

-10.26% 1.57% 4.29% 5.71% 14.37%

URAIAN

3,226,976 3,277,728 3,418,254 3,613,577

2010 2011 2012 2013


Obyek wisata Candi yang memiliki kunjungan teringgi adalah

candi Prambanan. Keberadaan 8 candi yang lain yang juga memiliki

keindahan dan spesifkasi yang berbeda dengan candi Prambanan


perlu pengelolaan kawasan yang lebih baik, sehingga mampu menjadi

daya tarik wisata yang baru.

Wisata alam di kabupaten Sleman menjadi daya tarik kedua

para wisatawan. Jumlah pengunjung wisata alam sebanyak 29,8%

dari total wisatawan. Obyek yang memiliki kunjungan tertinggi

adalah Kaliurang dengan jumlah pengunjung 70,7%, disusul oleh

volcano tour dengan pengunjung 13,1%.

Keberadaan Museum merupakan daya tarik ketiga wisatawan.

Monumen Jogja Kembali memiliki jumlah pengunjung tertinggi

mencapai 51,9%, namun seluruh pengunjungnya adalah wisatawan

nusantara. Museum Gunung Merapi merupakan obyek favorit

wisatawan setelah Monumen Jogja Kembali dengan jumlah 21.62%

dan jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara juga tertinggi setelah

Museum Ullen Sentalu.

Potensi wisata luar ruang atau event di Kabupaten Sleman juga

sangat diminati wisatawan terutama mancanegara. Jumlah

kunjungan wisman di obyek ini merupakan rangking kedua setelah

candi. Upacara adat dan pentas ramayana menjadi obyek favorit

potensi ini.

Keberadaan obyek wisata desa wisata sebagai salah satu

destinasi baru memiliki jumlah pengunjung wisman dan wisnu

sebanyak 4,3% dari total wisatawan. Oyek ini cukup prospektif untuk

dikembangkan.

Kabupaten Sleman saat ini memiliki 38 desa wisata yang

tersebar di 15 kecamatan yang dari tahun 2013 diklasifikasikan

berdasarkan pemanfaatan potensi, SDM, kunjungan wisatawan,

fasilitas, modal, pemasaran, infrastruktur dan masyarakatnya. Dari

beberapa indikator tersebut desa wisata diklasifikasikan menjadi

tumbuh, berkembang dan mandiri.

Tabel 2.59Perkembangan Desa Wisata

Kabupaten Sleman

URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014Jumlah Desa

Wisata35 35 38 38 38


Hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya pengembangan

pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2014 adalah sebagai

berikut :


1. Pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran wisata melalui

pembuatan materi promosi dan pengelolaan website.

2. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata melalui

gebyar ODTW, Jelajah Wisata, Java Summer Camp dan Pelangi

Budaya Bumi Merapi.

3. Promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri melalui

pameran di Sleman, Jakarta, Jawa Barat dan di luar jawa,

Travel dialog di Jawa Tengah, Jawa barat, jawa Timur dan luar

Jawa, Jumpa pers, Talkshow di radio dan TV, penulisan artikel

dan promosi melalui famtrip.

4. Pengembangan statistik kepariwisataan melalui profil desa

wisata, penyusunan buku statistik kebudayaan dan pariwisata

dan penyusunan direktori hotel.

5. Pelatihan pemandu wisata terpadu.

6. Pengembangan destinasi pariwisata melalui pembangunan

sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan, sosialisasi

dan penerapan serta pengawasan standarisasi.

7. Pengembangan Museum Gunungapi Merapi.

8. Koordinasi pembangunan obyek pariwisata.

9. Pengembangan kemitraan melalui ; pengembangan SDM bidang

kebudayaan dan pariwisata berkerjasama dengan lembaga lain,

pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri

pariwisata dan budaya.

10. Perencanaan pembangunan ekonomi melalui kajian standarisasi

usaha dan FS art center dan TIC.

e. Urusan Pilihan Kelautan dan PerikananPerkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya

yang dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir cenderung

meningkat. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan

dan konsiumsi ikan. Keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan

dicapai melalui pembinaan kelompok perikanan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan

jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2014 mencapai 20,25%.

Hal ini terjadi karena adanya peningkatan luas kolam dan

produktivitas kolam, peningkatan produktivitas alat tangkap perairan

umum, serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan

pembudidayaan ikan.


Produksi ikan hias rata-rata tahun 2014 naik sebesar 10,10%

dari 14.647.600 ekor di Tahun 2013 menjadi 16.127.520 dengan

tujuan pemasaran Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta. Sementara,

peningkatan produksi benih ikan sebesar 4,99% dipasarkan untuk

kebutuhan Sleman, waduk di Jawa Tengah dan Waduk Jatiluhur di

Jawa Barat (data masih angka sementara).

Tabel 2.60Indikator Urusan Perikanan


2010 2011 2012 2013 2014 *)1 Produksi

perikanan(ton)

14.574,88 18.364,10 21.899,20 25.883,79 31.120,50

2 Ketersediaaniikankonsumsi

26,73 27,78 28,65 29,79 30,41

3 Cakupanbinakelompoknelayan

387 427 507 507 530

4 Produksiperikanankelompoknelayan(benih) (ekor)

785.857.500 843.611.580 908.012.110 947.330.900 994.616.500

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2014*) angka sementara

f. Urusan Pilihan PerdaganganJika dibandingkan dengan tahun 2013 kontribusi sektor

perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mengalami

kenaikan dari 8,04% menjadi 8,09%. Nilai ekspor bersih perdagangan

di Kabupaten Sleman tahun 2014 juga meningkat jika dibandingkan

tahun sebelumnya. Kontribusi dan nilai ekspor sektor perdagangan

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61Kontribusi Terhadap PDRB dan Nilai Ekspor Sektor Perdagangan


2010 2011 2012 2013 20141 Kontribusi sektor

Perdaganganterhadap PDRBHb (%)

8,11 8,11 8,15 8,04 8,09

2 Ekspor BersihPerdagangan (US$) 23.614.793 32.023.058 37.039.270 27.068.084 33.657.979

3Cakupan binausaha informal(PKL)

935 804 991 1.137 1.488

Sumber: - BPS Kabupaten. Sleman, 2014- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;- Dinas Pasar, 2014


Jumlah usaha informal (PKL) di Kabupaten Sleman tahun 2013

sebanyak 1137 meningkat menjadi 1.488 pada tahun 2014.

g. Urusan Pilihan PerindustrianSelama tahun 2010-2014, sektor industri memberikan

kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar

13,94% per tahun. Jika dibanding dengan tahun 2013, kontribusi

sektor industri mengalami penurunan di tahun 2014 dari 13,90%

menjadi 13,64%. Jumlah industri di Kabupaten Sleman mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 1,10%. Jumlah industri kecil dan

rumah tangga mengalami kenaikan rata-rata 1,05%. Jumlah industri

kecil dan rumah tangga tahun 2013 sebanyak 15.841 buah

meningkat menjadi 15.944 unit pada tahun 2014. Jumlah pengrajin

yang dibina selama tahun 2010-2014 juga meningkat yaitu sebesar

17,33%. Jumlah pengrajin yang dibina pada tahun 2013 sebesar

20,83% meningkat menjadi 21,10% pada tahun 2014. Data

perkembangan indikator perindustrian tahun 2010-2014 dapat


Tabel 2.62Indikator Urusan Perindustrian


2010 2011 2012 2013 2014*)1 Kontribusi sektor

Industri terhadapPDRB Hb (%)

14,16 14,39 13,62 13,90 13,64

2 Pertumbuhan Industri(%) 1,88 1,09 1,74 0,89 0,68

3 Jumlah industri kecil &rumah tangga (buah) 15.289 15.449 15.707 15.841 15,944

4 Cakupan binapengrajin (%) 13,05 14,27 17,41 20,83 21,10

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2014- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Sleman, 2014

Keterangan: *) Angka sementarah. Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar

pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima

dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah

mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui

trasmigrasi umum maupun melalui transmigrasi swakarsa.

Pemerintah Kabupaten Sleman mulai memberangkatkan

transmigrasi pada tahun 2007. Transmigrasi swakarsa hanya sampai

pada tahun 2010, dikarenakan fasilitas yang diperoleh calon

transmigran tidak lebih baik dari transmigrasi umum meskipun


calon transmigran sudah membayar sendiri. Persentase transmigran

umum tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63Persentase Transmigran umum


2010 2011 2012 2013 20141 Transmigran umum

(%) 60 44,58 61,53 33,33 52,38Sumber : Dinas Nakersos Kab. Sleman 2014

2.1.4. Aspek Daya Saing DaerahPembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada

hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan paradigma baru

di era globalisasi, iptek menjadi faktor yang memberikan kontribusi

signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi

paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia

yang semula berbasiskan pada sumber daya alam menjadi

perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based

Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari

kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan

modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing adalah dengan

memperkuat sistem inovasi daerah (SIDa). Sistem ini diharapkan

akan mampu membangkitkan kreatifitas dan inovasi yang

diperlukan, agar produk-produk Kabupaten Sleman dapat bersaing

secara langsung dengan produk daerah/negara lain, baik di pasar

domestik maupun internasional.

SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk

menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar (G) institusi

pemerintah, pemerintah daerah, (A) lembaga kelitbangan, lembaga

pendidikan lembaga penunjang inovasi, (B) dunia usaha dan (S)

masyarakat di daerah.

Bagi suatu daerah, kemampuan inovasi merupakan faktor daya

saing yang sangat penting, terutama dalam menghadapi beberapa

kecenderungan sebagai berikut :

1. Tekanan per saingan global yang terus meningkat ;

2. Produk semakin kompleks dan memiliki siklus hidup yang

semakin pendek karena cepatnya kemajuan teknologi dan

perubahan tuntutan konsumen; dan


3. Perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan kompleks.

Peningkatkan daya ungkit (leverage) peran iptek yang sesuai dan

spesifik bagi daerah, serta meningkatkan kemampuan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengakses dan memanfaatkan

iptek (dalam arti luas) dan hasil litbangyasa serta

mengembangkannya. Hal ini sesuai dengan Nawa Cita nomor 6

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional dan Nomor 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

salah satunya dengan cara mewujudkan penguatan teknologi melalui

kebijakan penciptaan Sistem Inovasi Nasional (SINAS) termasuk

Sistem Inovasi Daerah (SIDA).

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari

indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan

masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di

Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2014 mengalami kenaikan

sebesar 9,87% per tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per

kapita pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan

tahun 2013, yaitu dari Rp 26.544.860,00 menjadi Rp 30.263.496,00.

Peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita tersebut antara

lain disebabkan oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa.

Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta

perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera

dan perilaku konsumsi masyarakat.

Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non pangan per

kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga

non pangan per kapita terhadap pengeluaran konsumsi rumah

tangga per kapita selama tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 52,31%.

Produktivitas total Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2014

menunjukkan kenaikan sebesar 10,82% per tahun. Produktivitas

daerah tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun

2013, yaitu dari Rp 31.783.752,00 menjadi Rp 35.715.863,00.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2010-2014

dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.64Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Non Pangan per Kapita

Tahun 2010 – 2014 Kabupaten SlemanNo Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1

Pengeluarankonsumsirumah tanggaper kapita (Hb)

20.813.986 22.925.637 25.552.069 26.544.860 30.263.496

2

Pengeluarankonsumsi nonpanganperkapita (Hb)

52,52 52,68 52,59 51,89 51,89

3 Produktivitastotal daerah 23.705.217 25.457.722 29.004.746 31.783.752 35.715.863

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2014*Angka proyeksi

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/InfrastrukturPembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur

direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi

pembangunan di Kabupaten Sleman. Sarana dan prasarana wilayah

pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya

kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu

wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk

melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah

tersebut diantaranya :

1. PerhubunganRasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun

semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap jumlah

kendaraan semakin bertambah sehingga kepadatan kendaraan

semakin bertambah.

Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari

tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini

disebabkan oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi. Rasio

penjang jalan dan jumlah orang yang melalui terminal tahun 2010-

2014 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.65Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal


2010 2011 2012 2013 2014

1Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan(km/kend)

0,1318km/kend

0,1309km/kend

0,1301km/kend

0,1290km/kend

0,1232km/kend

2Jumlah orang/barangmelalui terminal pertahun

5.705.876 5.641.029 4.463.688 4.254.314 4.068.315

Sumber : Dinas Hubkominfo, 2014


2. Sarana PerekonomianJumlah restoran di Kabupaten Sleman lebih sedikit

dibandingkan dengan jumlah rumah makan. Pada tahun 2013

persentase jumlah restoran sebesar 20,54%, berkurang menjadi

20,06% pada tahun 2014. Sementara itu persentase jumlah rumah

makan meningkat dari 79,46% pada tahun 2013 menjadi 79,94%

pada tahun 2014.

Persentase jumlah penginapan di Kabupaten Sleman terbesar

adalah pondok wisata, yaitu sebesar 59,33% pada tahun 2013

menjadi 59,53% pada tahun 2014. Persentase hotel melati sebesar

34,45% pada tahun 2013 menjadi 32,79% pada tahun 2014.

Demikian juga jumlah hotel berbintang di Kabupaten Sleman pada

tahun 2013 sebesar 6,22% menjadi 7,67% pada tahun 2014.

Persentase jumlah restoran dan hotel tersebut dapat dilihat pada

tabel :

Tabel 2.66Persentase Jumlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis


2010 2011 2012 2013 20141 Jenis dan jumlah restoran

- restoran (%)- rumah makan (%)

20,0080,00

21,2178,79

21,3078,70

20,5479,46

20,0679,94

2 Jenis dan Jumlah hotel- hotel berbintang (%)- hotel melati (%)- pondok wisata (%)

4,1334,4461,43

5,0434,7660,20

5,6134,3960,00

6,2234,4559,33

7,6732,7959,53

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

3. Jaringan ListrikEnergi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan

pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting

dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten

Sleman. Data rasio elektrifikasi berdasarkan data PT PLN ( Persero )

APJ Yogyakarta, per Desember 2013 sebesar 96,25% dan pada tahun

2014 sebesar 99,25% (Dinas SDAEM Kab. Sleman, 201).

2.1.4.3. Fokus Iklim BerinvestasiKondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah

merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping

prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka

kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu

penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi

di Kabupaten Sleman.


Jika dibandingkan dengan tahun 2012, pada tahun 2013 di

Kabupaten Sleman tercatat naiknya angka kriminalitas dan

jumlahnya demo, namun hal tersebut tidak sampai mengganggu

stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Sleman, sehingga para

investor tidak perlu takut untuk tetap menanamkan modalnya di

Kabupaten Sleman.

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif

merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten

Sleman, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat

pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan

pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan

perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan

penyederhanaan birokrasi. Kondisi iklim investasi dapat dilihat pada

tabel :

Tabel 2.67Indikator Iklim Investasi


2010 2011 2012 2013 20141 Angka kriminalitas 12,08 6,63 13,76 17,53 15,81

2 Jumlah demo (kali) 56 9 15 81 75

3 Jumlah dan macam pajakdan retribusi daerah

39 39 39 27 27

4 Jumlah Perda yangmendukung iklim usaha

5 5 7 7 7

Sumber : data diolah dari berbagai sumber, 2014

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya ManusiaMasalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat

perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan

karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok

penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar

jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar

penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan

peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan

jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga

kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk

menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio

ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan

jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.

Indikator yang menggambarkan ketergantungan penduduk non

produktif terhadap kelompok usia produktif adalah rasio


ketergantungan. Kondisi yang timpang dengan kecenderungan

besarnya kelompok usia non produktif akan menyebabkan tekanan

di bidang ekonomi dan sosial.

Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk

Kabupaten Sleman tahun 2013 mencapai angka 44, ini berarti bahwa

setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung 44 orang usia

belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65

keatas) demikian juga di Tahun 2014 total rasio ketergantungan

masih berkisar pada angka 42 berarti setiap 100 orang berusia

produktif menanggung 42 usia belum produktif dan usia tidak

produktif. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.68Angka Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2010-2014

Kabupaten Sleman

Tahun

Penduduk Kelompok Umur Rasio Ketergantungan(%)

0-14tahun

15-64tahun

≥ 65tahun

Anak Lansia Total

2010 238.732 738.911 115.467 32 16 482011 216.008 795.512 115.368 28 15 432012 231.798 781.207 123.597 30 16 462013 225.760 725.097 96.461 31 13 442014 201.329 749.805 111.667 27 15 42

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan Program dan Kegiatan RKPDTahun 2014

Salah satu pengendalian dan evaluasi yang wajib untuk

dilaksanakan oleh daerah adalah pengendalian dan evaluasi

terhadap hasil dari pelaksanaan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk

melihat sejauh mana tingkat capaian dari pelaksanaan RPJMD

tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Untuk

hasil evaluasi RPJMD, bahwa pelaksanaan tahun pertama (tahun

2011) terdapat 19 indikator yang tidak tercapai, hasil pelaksanaan

tahun kedua (tahun 2012) terdapat 27 indikator yang tidak tercapai,

dan hasil pelaksanaan tahun ketiga (tahun 2013) terdapat 26

indikator yang tidak tercapai. Sedangkan hasil pelaksanaan tahun

keempat (tahun 2014) terdapat 35 indikator kinerja yang tidak

tercapai. Terdapat kenaikan 34,61% indikator yang tidak tercapai

dibanding tahun ketiga. Beberapa indikator memiliki tingkat capaian

kinerja yang sedang yaitu pada indikator Persentase PMKS yang

menerima program pemberdayaan sosial (68,96%). Hal ini


disebabkan oleh masih sulitnya mengumpulkan data yang tersebar di

berbagai SKPD. Indikator lain yang capaiannya sangat rendah adalah

Nilai investasi PMA (11,21%). Rendahnya investasi PMA ini

disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan

tingginya harga sewa lahan atau harga lahan di Kabupaten Sleman

sehingga investor asing lebih memilih daerah lain untuk berinvestasi.

Misi satu dengan 32 indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sleman 2011-2015

memiliki rata-rata capaian kinerjanya sebesar 140,45% pada tahun I,

menurun menjadi 121,17% pada tahun II, dan sedikit meningkat

menjadi 121,37% pada tahun III, dan menurun lagi pada tahun IV

menjadi 109,45% dengan predikat kinerjanya adalah “sangat tinggi”.

Misi dua dengan 44 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sleman 2011-2015 memiliki

rata-rata capaian kinerjanya sebesar 142,92% pada tahun I,

menurun menjadi 131,90% pada tahun II, dan menurun lagi menjadi

119,41% pada tahun III dan mengalami kenaikan pada tahun IV

menjadi 221,78% dengan predikat kinerjanya adalah “sangat tinggi”.

Misi tiga dengan 28 indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sleman 2011-2015 memiliki

rata-rata capaian kinerja sebesar 153,30% pada tahun I, meningkat

menjadi 169,18% pada tahun II, dan turun kembali menjadi 164,59%

pada tahun III dan menurun lagi pada tahun IV menjadi 105,48%

dengan predikat kinerja adalah “sangat tinggi”. Misi empat dengan 28

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD

Kabupaten Sleman 2011-2015 memiliki rata-rata capaian kinerja

sebesar 108,97% pada tahun I, meningkat menjadi 117,83% pada

tahun II, dan sedikit meningkat menjadi 118,00% pada tahun III dan

mengalami penurunan pada tahun IV menjadi 101,76% dengan

predikat kinerja adalah “sangat tinggi”. Misi lima dengan 10 indikator

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten

Sleman 2011-2015 memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar

146,23% pada tahun I, meningkat tajam menjadi 456,49% pada

tahun II, dan meningkat lagi menjadi 461,17% pada tahun III namun

mengalami penurunan menjadi 103,06% pada tahun IV dengan

predikat kinerja adalah “sangat tinggi”. Hasil ringkasan Evaluasi

RPJMD tahun keempat (2014) dapat dilihat secara lengkap pada

lampiran III.


Selanjutnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan

rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan

program tahunan dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya

pembangunan di daerah dan tetap memperhatikan konsistensi

perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Penilaian kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam

RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan

daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan

dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi

proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh

ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian,

program pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif disertai

dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Pada tahun 2014 pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

terhadap RKPD 2014 dilaksanakan per Triwulan. Hasil pengendalian

dan evaluasi terhadap hasil RKPD Triwulan IV akan menjadi

feedback/ umpan balik bagi Sub Bidang Perencanaan Daerah

Bappeda serta Sub Bag Keuangan Bappeda untuk evaluasi anggaran

dan capaian kinerja kegiatan SKPD sampai dengan bulan Desember

2014. Selanjutnya hasil pengendalian dan evaluasi akan menjadi

salah satu input bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya maupun

data awal indikator RPJMD.

Selanjutnya hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil

RKPD tahun 2014 secara singkat dapat dilihat pada Tabel 2.67 Pada

tabel tersebut terlihat bahwa jumlah anggaran belanja langsung

APBD tahun 2014 yang digunakan untuk melaksanakan 10 prioritas

pembangunan dalam RKPD adalah mencapai Rp 78.401.347.513,00

meningkat dari Rp 680.057.775.193,00 pada anggaran Tahun 2013

dimana serapan anggaran oleh seluruh SKPD hingga Bulan

Desember (triwulan IV) mencapai Rp 724.818.936.279,00 atau

sekitar 82,52% terhadap APBD dan 94,48% terhadap RKPD. Capaian

ini tergolong tinggi karena berada di kisaran 76% s/d 90%.

Sedangkan untuk realisasi kinerjanya masuk ke dalam kategori

sangat tinggi yaitu mencapai 98,45% (antara 91%-100%).

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD sampai

dengan triwulan IV di Kabupaten Sleman antara lain adalah :

a. Komitmen dari masing-masing SKPD untuk bisa segera

melaksanakan kegiatannya tepat waktu.


b. Penjadwalan kegiatan yang sudah dilakukan sejak awal tahun

oleh SKPD.

c. Anggaran tepat waktu.

d. SDM yang cukup memadai dan memiliki kompetensi yang tinggi.

e. Telah tersedianya SIM yang mendukung pelaksanaan kegiatan-

kegiatan di SKPD.

f. Mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan tugas telah berjalan

baik.

g. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan pihak

ketiga, telah selesai administrasinya.

Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan RKPD sampai

dengan triwulan IV di Kabupaten Sleman antara lain :

a. Petunjuk teknis pelaksanaan dana pusat yang terlambat

b. Kegiatan pengadaan melalui pelelangan yang belum selesai

dilaksanakan/ gagal lelang/ membutuhkan waktu lama

c. Pelaksanaan anggaran perubahan yang efektifnya hanya satu

bulan

d. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar suatu kegiatan

yang terkadang terlambat turun atau terjadi perubahan di

tengah pelaksanaan kegiatan.

Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh

SKPD (48 SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk

mendukung 10 prioritas pembangunan adalah sejumlah 172

program dan 906 kegiatan dimana 20 kegiatan diantaranya tidak

dianggarkan di dalam DPA untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan

kegiatan tersebut tidak disetujui, outputnya digabung ke dalam

kegiatan lain, atau menjadi sub kegiatan yang ada karena dianggap

mempunyai kemiripan maksud dan tujuan pelaksanaannya.

Hasil ringkasan Evaluasi RKPD 2014 dapat dilihat secara

lengkap pada Tabel 2.69 sebagai berikut:


Tabel 2.69Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014

Anggaran Anggaran Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata Jumlah Jumlah SKPDRKPD APBD Capaian Capaian Capaian Capaian Program Kegiatan Pengampu

Rp (000) Rp (000) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)1 Peningkatan 1. Meningkatnya 45,917,513.92 57,042,660.62 1,290,056.88 2.26% 2.81% 12.26% 6,465,181.81 11.33% 14.08% 45.36% 12,476,943.76 21.87% 27.17% 72.92% 46,384,811.09 81.32% 101.02% 100.42% 23 87 Dinas PUP, Badan KB

pertumbuhan pertumbuhan ekonomi (termasuk 1 PM dan PP, Dinasdan pemerataan 2. Meningkatnya keg yang tdk Nakersos, Dinaspendapatan penanaman modal dianggarkan Perindagkop, KP3M,masyarakat untuk Dinas Budpar, Setda,

dilaksanakan) Dinas Pasar, 17Kecamatan, DinasPertanian

2 Penanggulangan 3. Meningkatnya 10,659,667.95 8,301,249.95 346,087.41 4.17% 3.25% 15.13% 1,450,025.45 17.47% 13.60% 46.17% 3,506,262.45 42.24% 32.89% 69.63% 7,547,617.12 90.92% 70.81% 98.92% 10 40 Dinas PUP, Bappeda,kemiskinan kualitas pelayanan (termasuk 1 Dinas Dukcapil, Badan

terhadap PMKS keg yang tdk KB PM dan PP, Dinas4. Meningkatnya dianggarkan Nakersos, Dinaspendapatan masyarakat untuk Perindagkop, Setda,dan menurunnya dilaksanakan) Dinas Pasar, Dinasdisparitas pendapatan Pertanian5. Terkendalikannya lajupertumbuhan penduduk

3 Peningkatan 6. Meningkatnya 169,139,305.23 312,447,045.82 21,568,571.42 6.90% 12.75% 9.92% 56,725,852.80 18.16% 33.54% 37.18% 121,171,284.08 38.78% 71.64% 65.02% 280,846,538.70 89.89% 166.04% 96.20% 21 58 Dinas Dikpora,Kualitas derajad kesehatan (termasuk 1 Dinas Kesehatan,Kesehatan keg yang tdk RSUD Sleman,

dianggarkan RSUD Prambanan,untuk Badan KB PM dan PP,

dilaksanakan) Dinas Perindagkop,Setda

4 Peningkatan 7. Meningkatnya 76,164,069.90 104,833,704.44 1,041,257.68 0.99% 1.37% 11.91% 16,332,037.93 15.58% 21.44% 42.41% 23,924,079.43 22.82% 31.41% 70.82% 76,709,349.43 73.17% 100.72% 96.13% 14 101 Dinas Dikpora, DinasKualitas kualitas pendidikan (termasuk 2 PUP, Dinas Nakersos,Pendidikan 8. Meningkatnya keg yang tdk Setda, BKD, 16

pemberdayaan generasi dianggarkan Kecamatan, Kantormuda dan olah raga untuk Perpusda

dilaksanakan)

Realisasi Anggaran Realisasi AnggaranNo Prioritas SasaranTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran



Rp (000) Rp (000) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)5 Peningkatan 9. Meningkatnya 170,367,215.58 165,728,378.20 6,619,799.33 3.99% 3.89% 16.90% 26,731,336.34 16.13% 15.69% 44.33% 44,686,204.95 26.96% 26.23% 69.89% 111,128,359.46 67.05% 65.23% 98.99% 36 300 30 SKPD dan

tata kelola kualitas SDM aparat (termasuk 5 17 Kecamatanpemerintahan 10. Meningkatnya keg yang tdkdan kualitas efektifitas dan efisiensi dianggarkanpelayanan birokrasi untukpublik 11. Meningkatnya dilaksanakan)

transparansi12. Meningkatnyapelayanan masyarakat13. Meningkatnyakemampuanpengelolaan keuangandan kekayaan daerah14. Meningkatnyakerjasama daerah15. Meningkatnyapelayanan administrasikependudukan16. Meningkatnyapartisipasi masyarakatdan swasta dalampenyusunanperencanaan,pelaksanaan,pengawasanpembangunan dankebijakan daerah17. Meningkatnyakesadaran hukummasyarakat18. Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam menyampaikanpendapat dan berpolitik19. Meningkatnyapemahaman masyarakattentang demokrasi dannilai-nilai HAM





Rp (000) Rp (000) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)20. Meningkatnyakepedulian masyarakatterhadap budaya

6 Peningkatan 21. Meningkatnya 221,357,572.60 159,706,306.39 1,071,558.75 0.67% 0.48% 4.37% 6,810,390.58 4.26% 3.08% 22.79% 32,422,262.37 20.30% 14.65% 54.48% 141,820,147.86 88.80% 64.07% 94.26% 23 83 Dinas Dikpora, Dinaskualitas sarana prasarana dan sarana (termasuk 3 Kesehatan, RSUDprasarana publik jalan keg yang tdk Sleman, RSUD

22. Meningkatnya dianggarkan Prambanan, Dinasprasarana dan sarana untuk PUP, Dinas SDAEM,irigasi dilaksanakan) Bappeda, Dinas23. Meningkatnya Hubkominfo, DPPD,prasarana dan sarana BPBD, DPKADperhubungan dankomunikasi24. Meningkatnyaprasarana dan saranapermukiman25. Meningkatnyaprasarana dan saranaperekonomian26. Meningkatnyaprasarana dan saranapendidikan danolahraga27. Meningkatnyaprasarana dan saranakesehatan28. Meningkatnyaprasarana dan saranapemerintahan

7 Peningkatan 29. Meningkatnya 3,090,437.00 2,676,967.00 199,011.60 7.43% 6.44% 13.69% 862,061.80 32.20% 27.89% 45.39% 1,564,116.35 58.43% 50.61% 74.47% 2,655,351.34 99.19% 85.92% 100.00% 4 12 Badan KB, PM dan PP,kesetaraan pelayanan terhadap 17 Kecamatangender perempuan dan anak

30. Meningkatnyapartisipasi perempuandalam pembangunan





Rp (000) Rp (000) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)8 Menjaga 31. Meningkatnya 18,884,590.30 23,602,318.60 601,187.05 2.55% 3.18% 12.73% 3,673,438.11 15.56% 19.45% 50.69% 9,057,089.15 38.37% 47.96% 75.83% 21,066,730.52 89.26% 111.56% 101.45% 17 65 Dinas Pertanian

stabilitas Produksi panganketahananpangan

9 Peningkatan 32. Meningkatnya 41,356,024.25 34,880,278.10 1,325,285.38 3.80% 3.20% 12.61% 4,862,440.87 13.94% 11.76% 42.01% 12,054,152.41 34.56% 29.15% 70.45% 28,220,122.62 80.91% 68.24% 100.69% 19 100 RSUD Sleman, RSUDpengelolaan, penanggulangan (termasuk 5 Prambanan, Dinassumber daya bencana keg yang tdk PUP, Dinas SDAEM,alam, 33. Meningkatnya dianggarkan Bappeda, KLH, DPPD,lingkungan prasarana dan sarana untuk Dinas Nakersos, Dinashidup dan penanggulangan dilaksanakan) Perindagkop, BPBD,pengelolaan bencana Setda, Dinas Pasar,bencana 34. Menjaga kualitas KPP, 17 Kecamatan,

sumberdaya alam Dinas Pertanian35. Menjaga kelestarianfungsi lingkungan hidup36. MeningkatnyaPemanfaatansumberdaya energi

10 Menjaga 37. Terkendalinya 10,270,264.70 9,182,438.40 718,427.35 7.82% 7.00% 21.27% 3,314,783.30 36.10% 32.28% 50.23% 6,223,541.33 67.78% 60.60% 73.15% 8,439,908.15 91.91% 82.18% 97.43% 6 27 Satpol PP, Kantorstabilitas stabilitas keamanan dan (termasuk 1 Kesbang, Setda, Dinaskeamanan dan ketertiban masyarakat keg yang tdk Pasar, 17 Kecamatanketertiban 38. Meningkatnya dianggarkan

kerukunan masyarakat untukdilaksanakan)

11 Program 95,819,898.33 96,377,545.90 15,633,748.82 16.22% 16.32% 21.85% 37,591,773.14 39.00% 39.23% 49.60% 56,413,457.45 58.53% 58.87% 72.49% 90,691,605.68 94.10% 94.65% 99.85% 4 33 47 SKPDPendukung (termasuk 1(Non Prioritas) keg yang tdk

dianggarkanuntuk

dilaksanakan)





Rp (000) Rp (000) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)Jumlah Anggaran Program Prioritas 767,206,661.42 878,401,347.51 34,781,242.85 3.96% 4.53% 13.08% 127,227,548.98 14.48% 16.58% 42.66% 267,085,936.26 30.41% 34.81% 69.67% 724,818,936.28 82.52% 94.48% 98.45% 173 873

(91.85%) Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sedang Tinggi Sangat Sangat (termasuk 19Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Tinggi keg yang tdk

- Sebelum perubahan 680,057,775.19 dianggarkan(77.42%) untuk

- ABT 198,343,572.32 dilaksanakan)(22.58%)

Jumlah Anggaran Program Prioritas + 863,026,559.75 974,778,893.42 50,414,991.66 5.17% 5.84% 13.88% 164,819,322.12 16.91% 19.10% 43.29% 323,499,393.72 33.19% 37.48% 69.92% 815,510,541.95 83.66% 94.49% 98.58% 177 906Program Pendukung (90.77%) Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sedang Tinggi Sangat Sangat (termasuk 20

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Tinggi keg yang tdk- Sebelum perubahan 758,876,467.45 dianggarkan

(77.85%) untuk- ABT 215,902,425.96 dilaksanakan)

(22.15%)




Adapun hasil evaluasi dituangkan berdasarkan capaian kinerja

program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan.

a. Urusan Wajib PendidikanAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pendidikan se

besar Rp112.072.351.456,00 realisasi Rp83.757.561.895,00

atau 74,74%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-

masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar

Rp7.271.084.500,00. Realisasi Rp6.983.140.279,00 atau sebesar

96,04%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran

sebesar Rp1.811.130.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp1.736.443.567,00 atau 95,88%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

anggaran sebesar Rp304.000.000,00 realisasi Rp289.905.000,00

atau 95.36%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp560.000.000,00

realisasi Rp551.201.300,00 atau 98,43%.

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini anggaran sebesar

Rp2.576.166.000,00 realisasi Rp2.402.877.300,00 atau 93,27%.

6. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun angaran sebesar

Rp54.612.705.706,00 realisasi Rp38.854.194.194,00 atau

67,48%.

7. Program Pendidikan Menengah anggaran sebesar

Rp12.156.619.250,00 realisasi Rp7.972.621.205,00 atau

65,58%.

8. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal anggaran

sebesar Rp835.000.000,00 realisasi Rp817.743.600,00 atau

97,93%.

9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

anggaran sebesar Rp24.923.058.000,00 realisasi

Rp19.815.914.000,00 atau 79,51%.

10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan anggaran sebesar

Rp4.985.313.000,00 realisasi Rp4.516.267.600,00 atau 90,59%.

11. Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru anggaran

sebesar Rp2.037.275.000,00 realisasi Rp1.817.254.150,00 atau

89,20%.


Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masihditemui permasalahan, yaitu:1) Kekurangan guru kelas SD Negeri sejumlah 264 orang.

Solusinya antara lain mengoptimalkan tenaga Guru Tidak Tetap(GTT) dan telah dianggarkan bantuan sebesarRp250.000,00/orang/bulan.

2) Kurangnya jumlah tenaga kependidikan sesuai PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan. Hingga saat ini baru tersedia 94 orang dari 377orang yang dibutuhkan. Solusi yang dilakukan adalahmengusulkan tenaga kependidikan sekolah dasar kePemerintah.

3) Masih ada tenaga pendidik yang belum memenuhi standarkualifikasi S1/DIV. Guru SD yang layak mengajar 82,22%, guruSMP 87,85%, dan untuk guru SMA/SMK 91,64%. Solusi yangdilakukan adalah mengusulkan ke Pemerintah untuk membantupembiayaan pendidikan lanjutan guru.

b. Urusan Wajib KesehatanAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kesehatan

meliputi Dinas Kesehatan sebesar Rp302.220.263.492,46 realisasiRp278.502.362.571,79 atau 92,15%. Secara rinci anggaran danrealisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar

Rp2.808.455.000,00 Realisasi Rp2.651.479.668,00 atau 94,41%.2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur anggaran

sebesar Rp785.505.500,00 Realisasi Rp754.417.878,00 atau96,04%.

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggaransebesar Rp478.054.000,00 realisasi Rp436.406.000,00 atau91,29%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp527.537.500,00realisasi Rp517.713.400,00 atau 98,14%.

5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Perkantoran anggaransebesar Rp5.097.255.000,00 realisasi Rp4.960.839.571,00 atau97,32%.

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Perkantoran anggaransebesar Rp60.670.387.850,00 realisasi Rp55.797.001.140,00atau 91,97%.


7) Program Pengawasan Obat dan Makanan Perkantoran anggaransebesar Rp185.130.000,00 realisasi Rp176.144.423,00 atau95,15%.

8) Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakatPerkantoran anggaran sebesar Rp827.350.129,00 realisasiRp775.959.950,00 atau 93,79%.

9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Perkantoran anggaransebesar Rp1.053.920.000,00 Realisasi Rp1.038.431.600,00 atau98,53%.

10) Program Pengembangan Lingkungan sehat anggaran sebesarRp75.000.000,00 Realisasi Rp58.464.500,00 atau 77,95%.

11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularPerkantoran anggaran sebesar Rp2.162.100.000,00 RealisasiRp2.059.427.370,00 atau 95,25%.

12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Perkantorananggaran sebesar Rp758.155.000,00 realisasi Rp561.914.804,00atau 74,12%.

13) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJiwa/RS Paru-paru/RS Mata anggaran sebesarRp104.878.551.397,00 Realisasi Rp87.156.786.458,00 atau83,10%.

14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balitaanggaran sebesar Rp75.000.000,00 Realisasi Rp66.883.800,00atau 89,18%.

15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia anggaransebesar Rp67.500.000,00 realisasi Rp67.369.900,00 atau99,81%.

16) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anggaran sebesarRp121.770.362.116,00 realisasi Rp121.423.122.109,00 atau99,71%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masihditemui permasalahan, yaitu:1) Tingginya jumlah penderita HIV/AIDS di wilayah Kabupaten

Sleman. Tercatat kasus HIV/AIDS sejak tahun 2004 sampaiakhir Desember 2014 jumlah penderita HIV/AIDS yangberdomisili di wilayah Kabupaten Sleman ada 665 orang yangterdiri dari 384 HIV dan 281 AIDS. Pencegahan danpenanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular seksuallainnya antara lain dilakukan melalui serosurvey HIV padamasyarakat rawan (resiko tinggi) yaitu pada warga binaanLembaga Pemasyarakatan di Sleman, termasuk di dalamnya


para pencandu narkoba suntik dan wanita pekerja seksualkomersial.

2) Masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba di KabupatenSleman. Solusi yang ditempuh adalah membentuk Desa BebasNarkoba, Satgas Anti Narkoba dan deklarasi desa bebas narkobabekerja sama dengan Karang Taruna yang meliputiLumbungrejo, Tridadi, Margoagung, Condongcatur,Sardonoharjo, Sendangtirto, Tirtomartani, Sendangsari danSumberadi, dan SMP/MTS dan SMA/SMK. Kegiatan meliputipenyuluhan dari Polres, Puskesmas dan pendampingan,pembentukan satgas anti narkoba di desa-desa danpembentukan Desa Bebas Narkoba, serta screeningpenyalahgunaan napza dengan promosi bahaya penggunaannapza melalui radio, leaflet, banner.

3) Masih adanya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) diKabupaten Sleman dan endemis nasional. Hal ini terjadi karenasebagian besar wilayah Kabupaten Sleman merupakan daerahendemis. Solusi yang dilaksanakan dengan melakukan foggingfocus, pembinaan pemberantasan sarang Nyamuk (PSN) DBDmandiri, melakukan gerakan 3 M Plus yaitu (menguras,menutup, mengubur) dengan ikanisasi dan pemberian Larvasidaseperti abate, membentuk Tim Pokjanal DBD-PSN dengangerakan jumat bersih, Pemantauan Jentik Berkala (PJB)kecamatan-kecematan endemis tinggi (Kalasan, Depok,Gamping, Godean, dan Mlati) sosialisasi PHBS, meningkatkankesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dansehat.

4) Belum idealnya rasio bidan dengan penduduk. Solusi yangdilakukan adalah secara bertahap melakukan penerimaan bidanPTT dengan pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan usulanpenerimaan CPNS, dan rekrutment tenaga BLUD Non PNS padaUPT Puskesmas dan RSUD.

c. Urusan Wajib Pekerjaan UmumAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan

umum sebesar Rp152.161.587.841,00 realisasiRp135.796.757.927,00 atau 89,25%. Secara rinci anggaran danrealisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp900.146.900,00 realisasi Rp827.760.774,00 atau 91,96%.2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran

sebesar Rp4.167.956.400,00 realisasi Rp3.868.275.893,00 atau92,81%.


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,anggaran sebesar Rp159.507.700,00 realisasi Rp155.141.950,00atau 97,26%.

4) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan,Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesarRp461.980.000,00 realisasi Rp438.317.450,00 atau 94,88%.

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, anggaran sebesarRp20.899.735.600,00 realisasi Rp20.155.215.550,00 atau96,44%.

6) Program Pembangungan Saluran Drainase dan Gorong-gorong,anggaran sebesar Rp7.277.040.000,00 realisasiRp5.052.854.222,00 atau 69,44%.

7) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, anggaransebesar Rp4.663.103.600,00 realisasi Rp3.118.222.460,00 atau66,87%.

8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,anggaran sebesar Rp31.443.534.990,00 realisasiRp29.426.822.000,00 atau 93,59%.

9) Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan danJembatan, anggaran sebesar Rp400.835.000,00 realisasiRp97.091.000,00 atau 74,12%.

10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,anggaran sebesar Rp1.538.548.500,00 realisasiRp1.476.657.835,00 atau 95,98%.

11) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan lainnya, anggaran sebesarRp18.507.439.950,00 realisasi Rp16.067.139.058,00 atau86,81%.

12) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, anggaransebesar Rp3.597.040.000,00 realisasi Rp3.143.926.175,00 atau87,40%.

13) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumberdaya Air Lainnya, anggaran sebesarRp6.555.749.600,00 realisasi Rp6.323.010.800,00 atau 96,45%.

14) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan AirLimbah, anggaran Rp7.800.888.000,00 realisasiRp6.406.526.590,00 atau 82,13%.

15) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, anggaransebesar Rp28.567.356.601,00 realisasi Rp27.422.958.620,00atau 95,99%.


16) Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah, anggaransebesar Rp15.220.725.000,00 realisasi Rp11.616.837.550,00atau 76,32%.Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masih

ditemui permasalahan, yaitu:1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil-hasil

pembangunan. Solusinya meningkatkan partisipasi masyarakatmelalui koordinasi intensif dengan pemerintah desa dalammenjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

2. Debit air Umbul Wadon Kali Kuning semakin berkurang,sedangkan jumlah pemakai air semakin bertambah sehinggamemunculkan konflik kepentingan. Solusinya dilakukanpengukuran debit bersama-sama antara PDAM Sleman, PDAMKota Yogyakarta, PT. AMI Unit Kaliurang dan warga masyarakatDesa Kepuharjo, Umbulharjo dan Hargobinangun; penjadwalanbagi pemanfaat air untuk warga, dan pemasangan water metersetiap rumah yang memanfaatkan air Umbul Wadon.

3. Masih terjadi konflik pemakaian air untuk kepentingan pertaniandan perikanan. Solusinya mendorong kelompok pertanian danperikanan untuk menjadi anggota kelompok P3A.

4. Tingkat pelanggaran sempadan sungai masih tinggi dan masihkesulitan untuk mengendalikannya karena belum ada peraturantentang perlindungan sempadan. Solusinya mengusulkanpenerbitan Keputusan Menteri PU tentang perlindungansempadan untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturandaerah.

d. Urusan Wajib PerumahanAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perumahan

sebesar Rp12.201.806.000,00 realisasi Rp10.793.485.978,00 atau88,46%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing programsebagai berikut:1) Program Pengembangan Perumahan, anggaran sebesar

Rp8.164.280.500,00 realisasi Rp 7.332.793.081,00 atau 89,82%.2) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesarRp 824.512.500,00 realisasi Rp 796.836.137,00 atau 96,64%.

3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, anggaran sebesarRp.3.213.013.000,00 realisasi Rp.2.663.856.760,00 atau82,91%.


Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masihditemui permasalahan, yaitu:

Harga tanah yang tinggi menyebabkan sulitnya pengembanganKawasan Perumahan dan Permukiman bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR). Solusi yang dilakukan adalahpengembangan rusunawa dengan menyewa tanah kas desa.e. Urusan Wajib Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataanruang sebesar Rp 2.099.671.000,00, realisasi Rp 1.809.088.545,00atau 86,16%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masingprogram adalah sebagai berikut:1) Program Perencanaan Tata Ruang, anggaran sebesar

Rp 765.575.000,00 realisasi sebesar Rp 656.187.835,00 atau85,71%.

2) Program Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp182.095.000,00 realisasi sebesar Rp 73.356.000,00 atau40,28%.

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesarRp 1.152.001.000,00 realisasi sebesar Rp 1.079.544.710,00atau 93,71%.


Studi RDTR yang telah disusun untuk 16 kecamatan belum bisadijadikan Peraturan Daerah (Perda), karena memerlukan persetujuanteknis dari Pemerintah. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakanpenyusunan rencana detail tata ruang beserta Raperda RDTR danpenyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR.f. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perencanaanpembangunan sebesar Rp 7.579.459.200,00 realisasi Rp7.043.475.500,00atau 92,93%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masingprogram adalah sebagai berikut:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp 813.753.500,00 realisasi Rp 764.395.324,00 atau 93,93%.2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran

sebesar Rp 706.441.000,00 realisasi Rp 692.186.139,00 atau97,98%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,anggaran sebesar Rp 53.210.000,00 realisasi Rp 37.020.000,00atau 69,57%.


4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan,Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp244.592.450,00 realisasi Rp 219.525.500,00 atau 89,75%.

5) Program Pengembangan data/informasi, anggaran sebesarRp 51.245.000,00 realisasi Rp 50.931.050,00 atau 99,39%.

6) Program Kerjasama Pembangunan, anggaran sebesarRp 352.458.300,00 realisasi Rp 348.532.400,00 atau 98,89%.

7) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, anggaran sebesarRp 31.867.000,00 realisasi Rp 31.512.900,00 atau 98,89%.

8) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis danCepat Tumbuh, anggaran sebesar Rp 162.000.000,00 realisasiRp 161.095.694,00 atau 99,44%.

9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesarRp 3.467.663.350,00 realisasi Rp 3.125.509.063,00 atau90,13%.

10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, anggaransebesar Rp 1.206.278.600,00 realisasi Rp 1.144.522.850,00atau 94,88%.

11) Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran sebesarRp 489.950.000,00 realisasi Rp 468.244.580,00 atau 95,57%.


Regulasi tentang perencanaan pembangunan masih kurangselaras antar kementerian (Kemendagri, Kemenkeu dan K/LTekhnis), sehingga berimplikasi pada mekanisme/prosesperencanaan di daerah. Solusi yang dilakukan adalah konsultasi dankoordinasi dengan Pemerintah.g. Urusan Wajib Perhubungan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungansebesar Rp14.304.938.650,00 realisasi Rp12.593.053.107,00 atausebesar 88,03%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masingprogram adalah sebagai berikut:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp 1.743.213.000,00 realisasi Rp 1.636.158.668,00 atau93,86%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaransebesar Rp 771.379.000,00 realisasi Rp 755.948.839,00 atau98,00%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,anggaran sebesar Rp 89.290.000,00 realisasi Rp 71.477.500,00atau 80,05%.


4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, CapaianKinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp 219.875.000,00realisasi Rp 191.643.900,00 atau 87,16%.

5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan,anggaran sebesar Rp 4.552.660.000,00 realisasi Rp3.903.602.450,00 atau 85,74%.

6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasLalu Lintas Angkutan, anggaran sebesar Rp 3.024.560.000,00realisasi Rp 2.713.361.550,00 atau 89,71%.

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, anggaran sebesarRp 386.177.250,00 realisasi Rp 337.430.300,00 atau 87,38%.

8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, anggaransebesar Rp 2.732.234.400,00 realisasi Rp 2.273.502.000,00atau 83,21%.

9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian KendaraanBermotor, anggaran sebesar Rp 785.550.000,00 realisasi Rp709.927.900,00 atau 90,37%.


Semakin meningkatnya beban penggunaan prasaranainfrastruktur sebagai akibat peningkatan pertumbuhan pendudukkhususnya pengguna sarana lalu lintas mengakibatkan semakinbertambahnya waktu tundaan ruas jalan di sebagian ruas jalan diKabupaten Sleman.h. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidupsebesar Rp 11.425.713.350,00 realisasi Rp 10.467.550.629,00 atau91,61%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing programadalah sebagai berikut:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp 182.475.000,00 realisasi Rp 163.713.470,00 atau 89,72%.2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,anggaran sebesar Rp 18.500000,00 realisasi Rp 17.972.500,00atau 97,15%.

4) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan,Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp91.141.000,00 realisasi Rp 88.708.000,00 atau 97,33%.


5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,anggaran sebesar Rp 4.462.611.000,00 realisasi Rp3.859.660.012,00 atau 86,49%.

6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LingkunganHidup, anggaran sebesar Rp 1.529.267.260,00 realisasi Rp1.471.154.620,00 atau 96,20%.

7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,anggaran sebesar Rp 1.731.273.250,00 realisasi Rp1.627.822.005,00 atau 94,02%.

8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp257.828.850,00 realisasi Rp 251.602.400,00 atau 97,59%.

9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, anggaran sebesarRp 81.467.000,00 realisasi Rp 79.039.500,00 atau 97,02%.

10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, anggaran sebesarRp2.919.550.000,00 realisasi Rp2.775.072.122,00 atau 95,05%.


Kerusakan kawasan resapan akibat alih fungsi lahan dankerusakan kawasan lindung sempadan sungai akibat pemanfaatanbantaran sungai yang tidak terkendali, solusi yang dilakukan adalahmeningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakanlingkungan hidup, serta meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dankapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.i. Urusan Wajib Pertanahan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanahansebesar Rp 3.722.615.950,00 realisasi Rp 3.312.074.496,00 atau88,97%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing programsebagai berikut :1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp 281.317.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 220.290.970,00atau 78,31%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaransebesar Rp 304.436.000,00 realisasi Rp 252.943.876,00 atau83,09%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 realisasi Rp 45.451.550,00atau 75,75%.


4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, CapaianKinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp 137.000.000,00realisasi Rp 114.466.825,00 atau 83,55%.

5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah, anggaran sebesar Rp 2.140.278.000,00realisasi Rp 1.940.063.725,00 atau 90,53%.

6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, anggaransebesar Rp 372.924.950,00 realisasi Rp 322.106.450,00 atau86,37%.

7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, anggaransebesar Rp 426.660.000,00 realisasi Rp 416.750.600,00 atau97,68%.


Tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Solusi yangdilakukan adalah melalui sosialisasi terus menerus terkait regulasidan meningkatkan fungsi kontrol.j. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kependudukandan catatan sipil sebesar Rp 5.645.452.500,00 dengan realisasisebesar Rp 5.483.791.424,00 atau 97,14%. Secara rinci anggarandan realisasi masing-masing program sebagai berikut:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengananggaran sebesar Rp 285.900.000,00 realisasi Rp257.873.465,00 atau 90,20%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengananggaran Rp 35.346.500,00 realisasi Rp 35.322.000,00 atau99,93%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, CapaianKinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp 202.590.000,00realisasi Rp 202.210.750,00 atau 99,81%.

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengananggaran Rp 4.315.072.000,00 realisasi Rp 4.222.095.640,00atau 97,84%.



1) Program KTP Elektronik belum bisa diselesaikan secara tuntas,antara lain penduduk yang sudah lama melakukan perekamannamun KTP Elektronik belum dapat diterbitkan, penerbitan KTPElektronik bagi penduduk yang melakuan perubahan data, sertapenerbitan KTP Elektronik yang rusak atau hilang. Solusi yangdilakukan adalah menerbitkan surat keterangan pengganti KTPElektronik.

2) Masih adanya penduduk yang tidak segera mencatatkanperistiwa kependudukan yang berakibat belum tercapainyatertib administrasi kependudukan. Solusinya adalah melakukansosialisasi tentang regulasi administrasi kependudukan danjemput bola pelayanan khususnya kepemilikan KK, KTP danakta kelahiran bagi keluarga miskin.

k. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnakAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 2.676.967.000,00realisasi Rp 2.655.351.350,00 atau 99,19%. Secara rinci anggarandan realisasi masing-masing program sebagai berikut:1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan, anggaran sebesar Rp 352.400.000,00 realisasiRp 347.013.950,00 atau 98,47%.

2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Genderdan Anak, anggaran sebesar Rp 2.043.167,00 realisasiRp 2.029.937.390,00 atau 99,35%.

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan, anggaran sebesar Rp 165.000.000,00 realisasi Rp163.220.000,00 atau 98,92%.

4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalamPembangunan, anggaran sebesar Rp 116.400.000,00 realisasiRp 115.180.000,00 atau 98,95%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014masih ditemui permasalahan, yaitu:

Masih tingginya tindak kekerasan dalam rumah tanggaterutama terhadap perempuan dan anak. Solusi yang dilakukanadalah sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan DalamRumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak,fasilitasi terhadap lembaga-lembaga advokasi perlindungan anakdan perempuan, dan mengintensifkan kampanye anti kekerasanterhadap perempuan dan anak serta pengembangan kabupatenlayak anak, penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak


dan perempuan serta penanganan terhadap bayi terlantar melaluiUPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A).

l. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 5.267.638.850,00realisasi Rp 5.006.547.290,00 atau 95,04%. Secara rinci anggarandan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp 434.574.000,00 realisasi Rp 427.804.118,00 atau 98,44%.2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, anggaran


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,anggaran sebesar Rp 59.770.000,00 realisasi Rp 59.767.500,00atau 99,99%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp 227.000.000,00realisasi Rp 224.432.000,00 atau 98,87%.

5) Program Keluarga Berencana, anggaran sebesarRp2.123.863.850,00 realisasi Rp 1.968.288.390,00 atau93,56%.

6) Program Pelayanan Kontrasepsi, anggaran sebesarRp70.000.000,00 realisasi Rp 42.494.550,00 atau 60,71%.

7) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam PelayananKB-KR yang Mandiri, anggaran sebesar Rp 945.000.000,00realisasi Rp 905.571.400,00 atau 95,83%.

8) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak MelaluiKelompok Kegiatan Masyarakat, anggaran sebesarRp20.000.000,00 realisasi Rp 20.000.000,00 atau 100%.

9) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi danKonseling KRR, anggaran sebesar Rp 487.775.000,00 realisasiRp 482.233.000,00 atau 99,48%.

10) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BinaKeluarga di Kecamatan, anggaran sebesar Rp 70.000.000,00realisasi Rp 67.374.900,00 atau 96,25%.

11) Program Pengembangan Model Operasional BKB Pos YanduPadu, anggaran sebesar Rp75.000.000,00 realisasiRp71.437.750,00 atau 95,25%.



Maraknya kenakalan remaja, narkoba dan pernikahan dini.Salah satu solusi yang telah dilakukan Pemerintah KabupatenSleman melalui aktivitas pembinaan remaja, penguatan danpeningkatan kualitas kegiatan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera(BKB, BKL, BKR), PIK R/M dan UPPKS dalam mewujudkan normakeluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dilakukan pula penguatanKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KB dalam rangka antisipasiterhadap HIV AIDS dan penyakit seksual menular dan meningkatkanpenyebaran informasi program KB dan penyuluhan lingkungansehat.m. Urusan Wajib Sosial

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan sosial sebesarRp 5.259.402.600,00 terealisasi sebesar Rp 4.700.020.515,00 atausebesar 89,36%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masingprogram adalah sebagai berikut:1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)anggaran sebesar Rp 238.472.400,00 realisasi Rp237.022.400,00 atau 99,39%.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosialanggaran sebesar Rp 888.539.500,00 realisasi Rp653.189.200,00 atau 73,51%.

3. Program Pembinaan Anak Terlantar anggaran sebesarRp 16.765.000,00 realisasi Rp 15.735.000,00 atau 93,86%.

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Traumaanggaran sebesar Rp 47.900.000,00 realisasi Rp 42.719.200,00atau 89,18%.

5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo anggaransebesar Rp 14.174.200,00 realisasi Rp 14.174.200,00 atau100%.

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga Sosial anggaransebesar Rp 227.552.500,00 realisasi Rp 215.626.500,00 atau94,76%.

7. Program Penanggulangan Kemiskinan anggaran sebesarRp 3.825.999.000,00 realisasi Rp 3.521.554.015,00 atau92,04%.



Adanya peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraansosial (PMKS) yang datang dari luar wilayah Kabupaten Sleman.Solusi yang dilakukan adalah melakukan razia dan koordinasidengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan Pemerintah DIYogyakarta dalam upaya penyelesaiannya.n. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusanketenagakerjaan sebesar Rp 4.582.837.350,00 dengan realisasiRp4.246.757.373,00 atau sebesar 92,67%. Secara rinci anggaran danrealisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar

Rp 697.563.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 643.586.423,00atau sebesar 92,26%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaransebesar Rp 687.789.500,00 dengan realisasi sebesarRp 610.393.650,00 atau sebesar 88,75%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparaturanggaran sebesar Rp 107.029.000,00 realisasi sebesar Rp97.957.500,00 atau sebesar 91,52%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp 98.607.900,00dengan realisasi sebesar Rp 95.549.900,00 atau sebesar96,90%.

5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,anggaran sebesar Rp 1.516.629.150,00 dengan realisasi sebesarRp 1.388.138.000,00 atau sebesar 91,53%.

6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, anggaran sebesarRp 673.454.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 661.226.300,00atau 98,18%.

7) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan anggaran sebesar Rp 801.763.900,00dengan realisasi sebesar Rp 749.905.600,00 atau sebesar93,53%.Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masih

ditemui permasalahan, yaitu:1) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,17% (34.601 orang

dari 526.171 orang angkatan kerja), dan perluasan lapangankerja/ kesempatan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhanangkatan kerja dan jumlah pencari kerja. Solusi yang dilakukanadalah memperluas dan mempermudah informasi dan aksespeluang/bursa kerja. Selain itu melalui program peningkatankesempatan kerja dilakukan pembinaan, penyebarluasan


informasi pada bursa kerja khusus, pembinaan kewirausahaanbagi tenaga kerja mandiri, pemberian bantuan modal usaha bagitenaga kerja mandiri, fasilitasi penempatan tenaga kerjaprogram Angkatan Kerja Antar Daerah, Angkatan Kerja Lokaldan Angkatan Kerja Antar Negara serta fasilitasi padat karyaproduktif.

2) Kompetensi dan daya saing pencari kerja belum sesuai dengankebutuhan pasar, yang disertai dengan berkembangnya ”localminded” pada sebagian pencari kerja, sehingga kurang tertarikuntuk bekerja di luar daerah. Solusi yang dilakukan adalahpendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar,melakukan kerjasama dengan dunia usaha serta memperluasjaringan informasi lowongan kerja melalui sistem on line, danpasar kerja keliling (sarkeling).

3) Pendidikan dan pelatihan terutama yang berkaitan denganteknologi belum seimbang dengan perkembangan teknologi dankebutuhan pasar kerja. Solusi yang dilakukan denganpenggantian sarana prasarana pelatihan dan penambahan jenispelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi dankebutuhan pasar kerja.

o. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil MenengahAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan koperasi,

usaha kecil, dan menengah sebesar Rp 2.000.840.750,00 denganrealisasi sebesar Rp 1.842.764.259,00 atau 92,10%. Secara rincianggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagaiberikut:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp 449.333.750,00 realisasi sebesar Rp 428.387.208,00 atausebesar 95,34%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, denganjumlah anggaran sebesar Rp 372.976.000,00 realisasi sebesarRp 291.421.901,00 atau sebesar 78,13%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,anggaran sebesar Rp 103.174.000,00 realisasi sebesarRp 85.572.550,00 atau sebesar 82,94%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp 155.100.000,00realisasi sebesar Rp 148.639.000,00 atau sebesar 95,83%.

5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusifanggaran sebesar Rp 115.658.000,00 realisasi sebesarRp 110.053.250,00 atau sebesar 95,15%.


6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil dan Menengah, anggaran sebesarRp 213.049.000,00 realisasi sebesar Rp 209.231.000,00 atausebesar 98,21%.

7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UsahaMikro Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp450.412.000,00 realisasi sebesar Rp 439.255.350,00 atausebesar 97,52%.

8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, anggaransebesar Rp 141.138.000,00 realisasi sebesar Rp 130.204.000,00atau sebesar 92,25%.


Peningkatan jumlah anggota koperasi tahun 2014 lebih kecildari tahun 2013 dikarenakan dampak dari aturan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, khususnyayang mengatur setoran pokok dan sertifikat modal koperasi bagianggota koperasi. Aturan tersebut menyatakan bahwa jika anggotakoperasi akan keluar dari keanggotaan koperasi, mereka tidak bisamengambil setoran pokok. Demikian juga dengan sertifikat modalkoperasi, harus dijual ke anggota lain. Aturan tersebut dirasakanmemberatkan anggota koperasi sehingga menyebabkanberkurangnya minat untuk menjadi anggota koperasi.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi danmendorong masyarakat untuk membentuk badan hukum koperasiserta menjadi anggota koperasi. Undang-undang Nomor 17 Tahun2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28Mei 2014 dan aturan yang dipakai adalah kembali pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.p. Urusan Wajib Penanaman Modal

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanamanmodal sebesar Rp 2.055.223.950,00, realisasi Rp 1.951.382.466,00atau 94,95%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masingprogram sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp 187.097.000,00 realisasi Rp 166.304.217,00 atau 88,89%.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,anggaran sebesar Rp 37.310.000,00 realisasi Rp 34.880.800,00atau 93,49%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, CapaianKinerja dan Keuangan sebesar Rp 98.555.000,00 realisasiRp 97.908.300,00 atau 99,34%.

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,anggaran sebesar Rp 645.938.950,00 realisasiRp 614.859.450,00 atau 95,19%.

6. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi, anggaransebesar Rp 189.637.000,00 realisasi sebesar Rp 169.797.000,00atau 89,54%.

7. Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan PrasaranaDaerah, anggaran sebesar Rp 805.506.000,00 realisasiRp 789.698.600,00 atau 98,04%.


Masih banyak dijumpai penerima dana penguatan modal yangkurang mematuhi jadwal angsuran pinjaman yang telah disepakati,serta terdapat beberapa penerima dana penguatan modal yang tidakbisa mengembalikan pinjaman antara lain disebabkan: meninggaldunia, usahanya bangkrut/jatuh miskin, penghasilan dari usahadigunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, ataupindah alamat tanpa diketahui keberadaannya. Solusi yangdilakukan adalah melakukan intensifikasi pemantauan, pendekatandan penagihan secara intensif dan penyusunan SOP tentangpenyelesaian piutang macet.q. Urusan Wajib Kebudayaan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kebudayaansebesar Rp 4.913.622.250,00 terealisasi sebesarRp 3.268.529.054,00 atau sebesar 66,52 %. Secara rinci anggarandan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar

Rp 626.726.500,00 realisasi Rp 543.447.002,00 atau 86,71%.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar

Rp 341.668.250,00 realisasi Rp 299.663,152 atau 87,71%.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar

Rp 28.991.000,00 realisasi Rp 28.877.000,00 atau 99,61%.4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan

Keuangan sebesar Rp 107.275.000,00 realisasiRp 104.929.000,00 atau 97,81%.


5. Program Pengembangan Nilai Budaya sebesarRp 350.900.000,00 realisasi Rp 348.068.000,00 atau 99,19%.

6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya sebesarRp 1.082.178.500,00 realisasi Rp 1.069.360.200,00 atau98,53%.

7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya sebesarRp 2.375.883.000,00 realisasi Rp 874.174.700,00 atau 36,79%.


Sebagian kalangan generasi muda dalam bersikap danberperilaku telah mulai melupakan nilai-nilai budaya dan unggahungguh Jawa. Solusi yang dilakukan adalah memperbanyak kegiatanseni dan budaya di Kabupaten Sleman.r. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaandan olahraga sebesar Rp 1.999.882.483,00 dengan realisasi sebesarRp 1.840.005.183,00 atau sebesar 92,01%. Secara rinci anggarandan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut :1. Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan, anggaran


2. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan bagiPemuda, anggaran sebesar Rp130.000.000,00 realisasiRp 130.000.000,00 atau 100%.

3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,anggaran sebesar Rp507.362.500,00 realisasiRp 482.250.000,00 atau 95,05%.

4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga,anggaran sebesar Rp104.000.000,00 realisasiRp 101.360.000,00 atau 97,46%.

5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, anggaransebesar Rp665.195.000,00 realisasi Rp647.386.500,00 atau97,32%.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, anggaranRp 163.324.983,00 realisasi Rp 160.856.773,00 atau 98,49%.


Pengaruh penggunaan media sosial (social media) tanpa filter,berdampak masih ditemukannya aksi vandalisme, penyalahgunaannarkoba, dan tawuran antar pelajar di wilayah Kabupaten Sleman.


Solusi yang telah dilakukan adalah dengan membentuk satuan tugasanti vandalisme di 17 kecamatan untuk jenjang SMA dan SMK.Sosialisasi kepada organisasi masyarakat dan pengurus OSIS SMP,SMA, SMK dilakukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaanNarkoba. Untuk mencegah terjadinya tawuran antar pelajar secarrutin dilaksanakan pendampingan siswa oleh guru, pembinaankarakter siswa, pertukaran pembina upacara (baik dari kepalaSMA/SMK atau dari Polsek dan Koramil), pembentukan forumpengurus OSIS SMA dan SMK se Kabupaten Sleman dan pembuatanbuku pedoman pendampingan siswa. Selain itu secara proaktifdibentuk kelompok-kelompok pelajar anti vandalisme, desa bebasnarkoba dan kader anti narkoba, forum penanganan dan pelayanananti kekerasan di tiap kecamatan.s. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan KesatuanBangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp 15.274.663.050,00 danterealisasi sebesar Rp 13.964.928.105,00 atau 91,43%. Secara rincianggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp1.445.528.150,00 dan terealisasi sebesarRp 1.335.829.935,00 atau 92,44%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaranRp1.466.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.380.090.588,00atau 94,09%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,anggaran Rp160.364.900,00 dan terealisasi sebesarRp 146.409.050,00 atau 91,30%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan,Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaranRp 432.528.150,00 dan terealisasi sebesar Rp 418.150.325,00atau 96,68%.

5) Program Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungandengan anggaran sebesar Rp487.894.800,00 dan terealisasisebesar Rp 444.968.775,00 atau 91,20%.

6) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan KetertibanMasyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan anggaransebesar Rp2.668.255.500,00 dan terealisasi sebesarRp 2.507.302.725,00 atau 93,97%.

7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaransebesar Rp4.344.946.750,00 dan terealisasi sebesarRp 3.992.727.325,00 atau 91,89%.


8) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaandengan anggaran sebesar Rp305.046.750,00 dan terealisasisebesar Rp 269.462.275,00 atau 88,33%.

9) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga KetertibanMasyarakat dengan anggaran sebesar Rp 1.051.238.000,00 danterealisasi Rp 929.155.850,00 atau 88,39%.

10) Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan anggaransebesar Rp 325.056.600,00 dan terealisasi sebesarRp 295.067.950,00 atau 90,77%.

11) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan bencana Alamdengan anggaran sebesar Rp2.586.953.450,00 dan terealisasisebesar Rp 2.245.763.307,00 atau 86,81%.


Masih adanya potensi konflik berbasis SARA di KabupatenSleman. Solusi yang dilakukan adalah melakukan lokalisasipermasalahan dan menyelesaikan masalah lewat jalur hukum. Selainitu upaya pembauran dan penggalangan kerukunan dalammasyarakat dilakukan lewat Forum Kerukunan Umat Beragamaserta dalam forum-forum silaturahmi antar pemeluk agama.t. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan PersandianAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesarRp203.346.844.504,00, realisasi Rp147.399.755.917,00 atau72,49%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing programadalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesarRp44.106.786.607,00 realisasi Rp41.659.481.723,00 atau94,45%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaransebesar Rp8.285.779.500,00 realisasi Rp7.891.852.875,00 atau95,25%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,anggaran sebesar Rp1.379.833.675,00 realisasiRp 1.077.287.675,00 atau 78,07%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan,Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar


Rp1.980.479.650,00 realisasi Rp1.911.132.335,00 atau96,50%.

5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat,anggaran sebesar Rp11.625.275.450,00 realisasiRp 9.507.546.400,00 atau 81,78%.

6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah, capaian kinerja dan keuangananggaran sebesar Rp2.281.805.000,00 realisasiRp1.854.888.211,00 atau 81,29%.

7) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangandan kekayaan daerah capaian kinerja dan keuangan anggaransebesar Rp88.707.757.609,00 realisasi Rp43.475.995.107,00atau 49,71%.

8) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, anggaranRp2.716.590.500,00 realisasi Rp2.583.975.760,00 atau 95,12%.

9) Program Program Peningkatan Profesionalisme TenagaPemeriksa dan Aparatur Pengawasan, anggaran sebesarRp 131.361.450,00 realisasi Rp 110.091.850,00 atau 83,81%.

10) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem danProsedur, anggaran Rp50.596.000,00 realisasiRp 38.799.000,00 atau 76,68%.

11) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, anggaransebesar Rp 5.349.278.000,00 realisasi Rp 5.054.354.412,00 atau94,49%.

12) Program Penataan Peraturan perundang-undangan, capaiankinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp 1.670.835.690,00realisasi Rp 1.494.415.825,00 atau 89,44%.

13) Program Pendidikan Kedinasan, anggaran sebesarRp 126.876.000,00 realisasi Rp 115.813.600,00 atau 91,28%.

14) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaiankinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp 1.956.523.000,00realisasi Rp 1.888.350.550,00 atau 96,52%.

15) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur capaiankinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp 3.754.531.300,00realisasi Rp 3.022.447.565,00 atau 80,50%.

16) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, capaiankinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp819.747.500,00realisasi Rp 730.318.300,00 atau 89,09%.


17) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik, anggaransebesar Rp 990.382.000,00 realisasi Rp 882.198.245,00 atau89,08%.

18) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, anggaransebesar Rp 7.315.378.050,00 realisasi Rp 6.579.000.976,00atau 89,93%.

19) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan, anggaransebesar Rp 1.177.422.950,00 realisasi Rp 1.120.667.985,00atau 95,18%.

20) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang IPTEK, anggaranRp 369.697.500,00 realisasi Rp 368.405.250,00 atau 99,65%.

21) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum, anggaransebesar Rp 645.428.000,00 realisasi Rp 493.003.050,00 atau76,38%.

22) Program Penegakan Hukum, anggaran sebesarRp 1.008.255.500,00 realisasi Rp 934.124.700,00 atau 92,65%.

23) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, anggaran sebesarRp 16.896.223.173,00 realisasi Rp 14.605.604.523,00 atau86,44%.Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masih

ditemui permasalahan, yaitu:1) Pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara

optimal. Solusi yang ditempuh dengan pengkajian kelembagaanpelayanan terpadu untuk optimalisasi pelayanan kepadamasyarakat.

2) Belum terintegrasinya sistem informasi yang digunakan karenaplatform software yang berbeda-beda. Solusi yang dilakukandengan identifikasi dan sinkronisasi untuk pengintegrasian.

u. Urusan Wajib Ketahanan PanganAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan wajib

ketahanan pangan tahun 2014 sebesar Rp 5.342.337.200,00 denganrealisasi Rp 5.067.769.013,00 atau 94,86%. Secara terperincianggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran

Rp1.181.283.000,00, realisasi Rp1.149.997.918,00 atau97,35%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur AnggaranRp1.428.014.000,00, realisasi Rp1.325.168.895,00 atau92,80%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur AnggaranRp 138.829.000,00, realisasi Rp 136.851.000,00 atau 98,93%.


4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem PerencanaanPelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, AnggaranRp 357.837.150, realisasi Rp 347.964650,00 atau 97,24%.

5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/PerkebunanAnggaran Rp 2.236.874.050,00, realisasi Rp 2.107.786.550,00atau 94,23%.


Penurunan produktivitas tanaman pangan terutama padi padatahun 2014 disebabkan terjadinya keterlambatan ketersediaanpupuk pada saat dibutuhkan. Solusi yang dilakukan dengankegiatan pemantauan dan pengawasan peredaran penggunaanpupuk dan pestisida dalam rangka meningkatkan kelancarandistribusi pupuk pada Musim Kemarau I dan Musim Kemarau IItepat waktu.

Terdapat 2 desa di wilayah Kecamatan Cangkringan darikeseluruhan 86 Desa di wilayah Kabupaten Sleman yang tergolongkategori Desa Potensi Rawan Pangan dan Gizi, lebih disebabkan padaindikator akses pangan (presentase KK miskin melebihi 40% padatahun 2013). Solusi yang dilakukan adalah melakukan percepatanpelaksanaan intervensi yang difokuskan pada peningkatan daya belimasyarakat dan penurunan jumlah KK miskin, melalui kegiatanFasilitasi Daerah Rawan Pangan dan Gizi, Fasilitasi Desa MandiriPangan, Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sertaPenguatan Kelembagaan Akses Pangan Masyarakat pada tahun2014.v. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan PemberdayaanMasyarakat dan Desa Rp5.663.561.270,00 terealisasi sebesarRp5.372.924.330,00 atau sebesar 94,87%. Secara rinci anggaran danrealisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan,

anggaran sebesar Rp1.170.351.000,00 realisasiRp 1.096.187.650,00 atau 93,66%.

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamPembangunan Desa, anggaran sebesar Rp2.962.015.320,00realisasi Rp 2.905.112.180,00 atau 98,08%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa,anggaran sebesar Rp1.247.360.000,00 realisasiRp1.118.957.050,00 atau 87,81%.


4) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, anggaransebesar Rp256.834.950,00 realisasi Rp252.657.450,00 atau98,37%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masihditemui permasalahan, yaitu:1. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang memadai terkait

ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentangpemerintahan Desa sehingga peraturan daerah dan peraturanbupati sebagai penjabaran Undang-undang tersebut belumseluruhnya dapat disusun.

2. Kapasitas aparatur pemerintah desa dalam hal pengelolaanadministrasi pemerintahan desa perlu ditingkatkan.

w. Urusan Wajib StatistikAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik

melalui Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerahsebesar Rp2.617.904.050,00 dan realisasi sebesarRp2.522.857.941,00 atau sebesar 96,37%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masihditemui permasalahan, yaitu1. Kurang validnya data karena pengelola data belum berpedoman

pada acuan yang sama. Solusi yang ditempuh denganmelakukan penyuluhan/sosialisasi perundangan di bidangstatistik mulai tingkat pedukuhan sampai tingkat kabupaten.

2. Masih ada sebagian masyarakat yang memberikan informasidan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ketikapendataan/survey.

3. Data yang tersedia masih relatif sedikit dan data tidak dapattersedia tepat waktu.

4. Kurangnya kesadaran akan pentingnya data di lembaga maupundi masyarakat.

x. Urusan Wajib KearsipanAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan

adalah sebesar sebesar Rp 1.363.787.825,00 dengan realisasi sebesarRp 1.272.173.896,00 atau 93,28%, yaitu:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran

Rp 217.652.900,00 realisasi Rp 174.272.076,00 atau 80,07%.2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

anggaran Rp 143.495.000,00 realisasi Rp 143.273.500,00 atau99,85%.


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dengananggaran Rp70.499.950,00 realisasi Rp68.799.950,00 atau97,59%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp67.239.900,00realisasi Rp 67.239.900,00 atau 100%.

5) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengananggaran Rp 133.599.950,00 realisasi Rp 133.559.120,00 atau99,97%.

6) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerahdengan anggaran Rp427.151.300,00 realisasiRp415.938.150,00 atau 97,37%.

7) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaKearsipan, dengan anggaran Rp53.835.000,00 realisasiRp 53.829.600,00 atau 99,99%.

8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan,dengan anggaran Rp250.313.825,00 realisasiRp 215.216.600,00 atau 86,00%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masih

ditemui permasalahan, yaitu:

1. Kurang optimalnya tata kelola kearsipan di SKPD.

2. Kualitas dan kuantitas SDM kearsipan belum memadai.

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kurangnya prasarana sarana penyusunan arsip/depo di SKPD.

y. Urusan Wajib Komunikasi dan InformatikaAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan komunikasi

dan informatika sebesar Rp3.858.678.000,00 realisasiRp3.402.727.558,00 atau 88,18%. Secara rinci anggaran danrealisasi masing-masing program sebagai berikut :1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa anggaran Rp1.894.248.000,00 terealisasiRp 1.736.318.808,00 atau 91,66%.

2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi danInformasi, anggaran sebesar Rp26.582.000,00 terealisasiRp 22.340.000,00 atau 84,04%.

3) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa anggaranRp1.937.848.000,00 terealisasi Rp1.644.068.750,00 atau84,84%.



Perkembangan TIK yang pesat memicu arus bebas pasarinformasi memberi efek domino yang kurang baik pada dinamikaperilaku masyarakat secara individu maupun berkelompok. Solusiyang dilakukan adalah terus mengajak masyarakat bersikap arif danbijaksana serta tidak reaktif terhadap informasi yang diterima,disamping terus mengkampanyekan penggunaan internet secarasehat.z. Urusan Wajib Perpustakaan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perpustakaanadalah sebesar Rp1.175.600.500,00, dengan realisasi keuangansebesar Rp 1.107.649.890,00, atau 94,22%, yaitu:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran

Rp 152.635.000,00 realisasi Rp 146.367.265,00 atau 95,89%.2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

anggaran Rp223.500.00.000,00 realisasi Rp199.379.500,00 atau89,21%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengananggaran Rp42.465.500,00 realisasi Rp38.919.050,00 atau91,65%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp49.315.000,00realisasi Rp 48.991.725,00 atau 99,34%.

5) Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan dengan anggaran Rp707.685.000,00 realisasiRp 673.992.350,00 atau 95,24%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masihditemui permasalahan, yaitu:1) Kurangnya perhatian masyarakat dan stakeholders terhadap

pengembangan perpustakaan. Fenomena yang memang masihumum terjadi di Indonesia tidak terlepas dari rendahnya tingkatpemahaman masyarakat terhadap pentingnya perpustakaandalam pengembangan keilmuan dan pengetahuan. PemerintahKabupaten Sleman melalui Kantor Perpustakaan Daerahmencoba menyiasati kondisi dimaksud dengan mengintensifkanlangkah-langkah sosialisasi dan promosi perpustakaan, baikmelalui media massa maupun networking. Sosialisasi danpromosi yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan,diharapkan akan dapat mendorong masyarakat dan pemangkukepentingan untuk lebih memahami dan memperhatikan


kebutuhan pengembangan perpustakaan. Dalam hal ini, KantorPerpustakaan Daerah juga bekerja sama dengan PerpustakaanDesa, Perpustakaan Masyarakat, dan Perpustakaan Sekolah.

2) Masih rendahnya minat baca masyarakat. Kondisi ini jugamenyangkut tataran budaya masyarakat. Tingginya minat bacamerupakan salah satu indikator kemajuan peradaban suatumasyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Slemanmelalui Kantor Perpustakaan Daerah terus berupaya untukmeningkatkan minat baca masyarakat Sleman, melalui kegiatanpembinaan, sosialisasi, maupun promosi di bidangperpustakaan dan informasi.

aa. Urusan Pilihan PertanianAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanian

sebesar Rp14.039.222.950,00 realisasi Rp12.286.241.846,00 atau87,51%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing programsebagai berikut:1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, anggaran

Rp 914.736.300,00 dengan realisasi Rp 881.350.250,00 atau96,35%.

2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan, anggaran Rp847.175.350,00 denganrealisasi Rp 830.833.350,00 atau 98,07%.

3) Program Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan, anggaran Rp 1.419.825.700,00 denganrealisasi Rp 1.383.740.050,00 atau 97,46%.

4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan,anggaran Rp8.734.611.150,00 dengan realisasiRp 7.190.329.821,00 atau 82,32%.

5) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/PerkebunanLapangan, anggaran Rp786.280.650,00 dengan realisasiRp 739.406.150,00 atau 94,04%.

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak,anggaran Rp951.366.550,00 dengan realisasiRp 892.882.975,00 atau 93,85%.

7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, anggaranRp235.854.250,00 dengan realisasi Rp221.194.250,00 atau93,78%.

8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan,anggaran Rp105.082.500,00 dengan realisasi Rp102.898.500,00atau 97,92%.


9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan,anggaran Rp 44.290.500,00 dengan realisasi Rp 43.606.500,00atau 98,46%.


Produktivitas pertanian tanaman pangan belum maksimal,karena penerapan teknologi yang dianjurkan belum diterapkansepenuhnya oleh petani, anomali iklim, dan adanya serangan OPTyang mengakibatkan menurunnya produktivitas hasil pertanian.Solusi yang dilaksanakan adalah pendampingan penerapan teknologiterapan secara berkelanjutan, pengurangan gangguan organismepengganggu tumbuhan serta strategi menghadapi fenomena iklimyang ekstrim antara lain melalui Sekolah Lapang Pengendalian HamaTerpadu (SLPHT), Sekolah Lapang Iklim dan menerapkan pola tanam.bb. Urusan Pilihan Kehutanan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kehutanansebesar Rp 2.262.140.350,00 realisasi Rp 2.136.953.850,00 atau94,47%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing programsebagai berikut :1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, anggaran

Rp 210.518.950,00 dengan realisasi Rp 205.114.500,00 atau97,43%.

2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, anggaranRp 1.988.861.150,00 dengan realisasi Rp 1.872.629.100,00 atau94,16%.

3) Program perencanaan dan pengembangan hutan, anggaranRp 62.760.250 dengan realisasi Rp 59.210.250,00 atau 94,34%,


Dampak rehabilitasi Lereng Merapi khususnya di wilayahTaman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang belum optimalberpengaruh pada ketersediaan air bagi masyarakat Sleman.Rehabilitasi belum bisa dilaksanakan secara optimal karena wilayahTNGM bukan merupakan kewenangan Pemerintah KabupatenSleman. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasisecara intensif dengan Kementerian Kehutanan selaku pengelolaTNGM.


cc. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya MineralUrusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral anggaran

sebesar Rp 5.815.662.250,00 terealisasi sebesar Rp2.003.499.550,00atau 34,45%. Secara rinci anggaran masing-masing program sebagaiberikut:1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan,

anggaran sebesar Rp1.147.989.250,00 terealisasi sebesarRp 1.108.888.300,00 atau 96,59%.

2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yangBerpotensi Merusak Lingkungan, anggaran sebesarRp130.795.000,00 terealisasi sebesar Rp126.431.750,00 atau96,66%.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan,anggaran Rp4.216.378.000,00 terealisasi sebesarRp 472.350.250,00 atau 11,20%.

4) Program Pengembangan Energi Terbarukan, anggaran sebesarRp 320.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 295.829.250,00 atau92,30%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masihditemui permasalahan, yaitu:1. Tata niaga LPG belum sepenuhnya ditaati oleh pelaku usaha,

sehingga terjadi kelangkaan LPG 3 kg. Solusi yang dilakukanadalah memperpendek rantai distribusi dengan cara pembinaan,pengawasan dan penambahan pangkalan LPG.

2. Beberapa aktivitas pengambilan mineral MBLB (Mineral BukanLogam dan Batuan) yang menyimpang dan merusak lingkungan.Solusi yang dilakukan adalah menertibkan aktivitaspengambilan MBLB dengan membentuk tim terpadu yang terdiridari KODIM, Polres, dan unsur Pemerintah Daerah.

dd. Urusan Pilihan PariwisataAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pariwisata

sebesar Rp3.111.596.650,00 realisasi Rp2.930.934.970,00 atau94,19%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masingprogram sebagai berikut:1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, anggaran

sebesar Rp 1.598.031.000,00 terealisasi Rp 1.528.416.700,00atau 95,64%.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, anggaran sebesarRp 984.263.750,00 terealisasi Rp 913.413.240,00 atau 92,80%.


3) Program Pengembangan Kemitraan, anggaran sebesarRp 529.301.900,00 terealisasi Rp 489.105.030,00 atau 92,41%.


Masih kurang optimalnya pengembangan dan promosi wisata.Solusi yang dilakukan dengan pengembangan destinasi dandiversifikasi promosi wisata.ee. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perikanansebesar Rp 5.064.081.250,00 realisasi Rp 4.535.748.278,00 atau89,57%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing programsebagai berikut:1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, anggaran sebesar

Rp4.637.049.500,00 realisasi Rp4.111540.528,00 atau 88,67%.2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan, anggaran sebesar Rp265.777.750,00 realisasiRp 263.257.750,00 atau 99,05%.

3) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau danAir Tawar, anggaran sebesar Rp85.444.750,00 realisasiRp 85.244.750,00 atau 99,77%.

4) Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan, anggaransebesar Rp75.809.250,00 realisasi Rp75.705.250,00 atau99,86%.


Tingginya harga pakan pabrikan kurang terjangkaupembudidaya ikan. Solusi yang telah dilakukan adalah denganpengembangan pakan alternatif yang dapat mengurangiketergantungan pada pakan pabrikan.ff. Urusan Pilihan Perdagangan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perdagangansebesar Rp43.857.691.250,00 realisasi Rp33.955.015.094,00 atau77,42%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masingprogram sebagai berikut:1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan, anggaran sebesar Rp368.399.800,00 realisasiRp 356.771.600,00 atau 96,84%.

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, anggaransebesar Rp600.807.000,00 realisasi Rp569.032.300,00 atau94,71%.


3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri,anggaran sebesar Rp277.145.450,00 realisasiRp 265.395.450,00 atau 95,76%.

4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan,anggaran sebesar Rp787.773.450,00 realisasiRp746.740.125,00 atau 94,79%.

5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi,anggaran sebesar Rp41.133.803.800,00 realisasiRp 31.359.511.144,00 atau 76,24%.

6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar, anggaransebesar Rp 689.761.750,00 realisasi Rp 657.564.475,00 atau95,33%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masihditemui permasalahan, yaitu:1) Hasil pemantauan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG

Bersubsidi 3 Kg pada semua agen dan pangkalan melebihi HETyang telah ditetapkan. Kenaikan harga BBM pada pertengahanbulan Nopember 2014, harga LPG 3 kg di daerah perbatasan(Propinsi Jawa Tengah) yang lebih tinggi serta belumditerbitkannya Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian HETLPG di DIY sampai dengan akhir tahun 2014 memicupeningkatan pelanggaran HET LPG 3 Kg pada bulan Nopemberdan Desember 2014. Solusi yang dilakukan adalahmengoptimalkan kegiatan pemantauan dan pengawasanperedaran barang guna meminimalisir terjadinyaketidaklancaran distribusi barang dalam pengawasan sertamendukung pemda DIY untuk mempercepat penerbitanPeraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentangHarga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3Kilogram.

2) Hasil beberapa kali pemantauan di lapangan masih dijumpaiadanya penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk olahanpangan yang beredar dan berasal dari luar Kabupaten Sleman.Solusi yang dilakukan adalah lebih mengoptimalkan kegiatanpemantauan dan pengawasan bahan berbahaya pada produkolahan pangan serta lebih mengefektifkan kinerja Tim PengawasTerpadu Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Pangan (SKBupati No. 063/KDH/A/2014).

3) Beberapa pasar tradisional di Kabupaten Sleman tidak mampusecara optimal mengakomodasi kebutuhan dan kenyamananpedagang serta tuntutan pengunjung yang membutuhkan akses


yang praktis dan nyaman dalam berbelanja. Solusi yangdilakukan adalah dengan Pembangunan 2 pasar (PasarPrambanan Tahap 2 dan Pasar Sleman), pendampinganpembangunan 3 pasar (pasar Godean, Pasar Prambanan danPasar Sleman), pemeliharaan 26 bangunan pasar danmelakukan rehabilitasi 7 pasar tradisional serta pendampingandan pembinaan kepada pedagang pasar sebanyak 7 pasartradisional dalam penataan dagangan dan pelayanan kepadakonsumen.

gg. Urusan Pilihan PerindustrianAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perindustrian

sebesar Rp 1.848.422.500,00 realisasi Rp 1.673.448.050,00 atau90,53%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masingprogram sebagai berikut:1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, anggaran

sebesar Rp 1.076.621.000,00 realisasi Rp 968.952.600,00 atau90,00%.

2) Program pengembangan industri kecil dan menengah, anggaransebesar Rp 771.801.500,00 realisasi Rp 704.495.450,00 atau91,28%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 masihditemui permasalahan, yaitu:1) Penurunan realisasi ekspor produk kayu dan aneka kerajinan

sebagai akibat kesulitan penerapan peraturan tentang SistemVerifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Solusi yang dilakukansosialisasi SVLK bagi para pelaku usaha.

2) Ketergantungan bahan baku dari luar daerah bagi industritertentu. Solusi yang dilakukan adalah pengembangan bahanbaku industri lokal, penggunaan bahan baku substitusi dankerja sama dengan daerah lain.

3) Beberapa produk industri yang dihasilkan kurang berdayasaing, baik dari sisi desain, kreasi, maupun kualitas. Solusiyang dilakukan adalah melakukan kerja sama denganperguruan tinggi dan pebisnis yang bergerak di bidang industrikreatif, disamping itu juga meningkatkan kualitas produkdengan inovasi teknologi serta sertifikasi HKI.

4) Kurangnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM. Solusi yangdilakukan adalah pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.

hh. Urusan Pilihan TransmigrasiAlokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan transmigrasi

melalui program transmigrasi regional sebesar Rp 589.898.950,00


realisasi Rp 296.977.010,00 atau 50,34%. Karena terkendala aturanhibah kepada transmigran yang sudah berada di lokasi penempatan.Persentase keluaran kegiatan hanya tercapai 77,04% karena salahsatu kegiatan yaitu seleksi calon transmigran tidak dilaksanakanmengingat hasil seleksi tahun sebelumnya belum diberangkatkanakibat terbatasnya kuota pemerintah pusat, dan pemberangkatancalon transmigrasi yang direncanakan sejumlah 45 KK, terealisasi 11KK. Realisasi pemberangkatan tidak optimal juga disebabkan karenalokasi penempatan di Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi SulawesiSelatan tidak siap sehingga Pemerintah Pusat tidak bisamengeluarkan Surat Perintah Pemberangkatan (SPP).


Belum siapnya daerah tujuan transmigrasi dan terbatasnyakuota penempatan dari kementerian menyebabkan tidakterlaksananya seleksi calon transmigran dan penempatan sebagiancalon transmigrasi. Solusi yang dilakukan adalah melakukankoordinasi dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal danTransmigrasi, dan daerah tujuan transmigrasi.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok

permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya

ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana kerja pembangunan

tahun 2016 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan

daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan prioritas

pembangunan daerah tahun 2014 diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pendapatanmasyarakat;Peningkatan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan

kerja terdiri dari beberapa urusan yang saling mendukung dan saling

mempengaruhi satu sama lain, yaitu: urusan pangan, urusan

pertanian, urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan

perindustrian, urusan perdagangan, urusan tenaga kerja, urusan

pariwisata, urusan penanaman modal.

Kinerja sektor ekonomi di Sleman lebih didominasi oleh sektor

tersier yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang

memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas

dasar harga berlaku meningkat menjadi 23,42%. Namun sektor ini

belum mampu berkontribusi banyak dalam menyerap tenaga kerja.


Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi yaitu 6,17% pada

tahun 2014 meskipun telah menurun dari tahun 2013.

Dalam upaya peningkatan ekonomi riil juga dapat dilihat dari

industri pengolahan melalui industri kecil dan rumah tangga yang

jumlahnya selama tiga tahun terakhir meningkat rata-rata 1,36%.

Namun demikian, terdapat permasalahan yaitu :

1) Masih adanya pengangguran;

2) Masih rendahnya produktivitas masyarakat sehingga perlu

ditingkatkan baik etos kerja maupun motivasi kerja;

3) Belum optimalnya pembinaan terhadap UKM yang dikelola

secara berkelompok dan terpadu dari hulu sampai hilir guna

meningkatkan nilai tambah;

4) Masih terdapatnya ketimpangan pendapatan.

2. Penanggulangan kemiskinan;Kemiskinan dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan

masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar. Persentase

kemiskinan menurun menjadi 11,85% pada tahun 2014 dari 13,89

pada tahun 2013. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan

melalui kebijakan peningkatan akses terhadap pendidikan,

kesehatan dan pembinaan peningkatan pendapatan masyarakat

miskin.

Dalam penanggulangan kemiskinan, masih ditemui berbagai

permasalahan sebagai berikut :

1) Belum sinkronnya antara data pusat dengan data SIM

kemiskinan Kabupaten Sleman;

2) Belum optimalnya peran swasta, perguruan tinggi dan

masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan;

3) Kurangnya sinergi integrasi dan koordinasi antara program

pusat dan daerah dan antar SKPD;

4) Belum optimalnya keterlibatan kelompok masyarakat mampu

dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

3. Peningkatan kualitas kesehatan;Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan diperlukan

distribusi sarana dan prasana maupun tenaga kesehatan yang

merata dan harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan

profesionalisme. Dukungan tenaga kesehatan yang mencukupi akan

mampu menjamin terpenuhinya layanan kesehatan, salah satunya


ditunjukkan dengan pemenuhan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang mencapai 99,86% diatas target nasional sebesar 95%.

Pencapaian indikator kesehatan lainnya menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun, antara lain rata-rata Usia Harapan

Hidup mencapai 76,13 tahun, Cakupan Rumah Tangga Sehat

sebesar 86,78% dan Cakupan penggunaan Air Bersih meningkat

menjadi 98,33%. Cakupan penggunaan jamban keluarga sebesar

92,94% dan cakupan penggunaan SPAL di Kabupaten Sleman

sebesar 77,46%.

Kualitas pelayanan kesehatan juga dapat dilihat dari 25

Puskesmas keseluruhannya dan RSUD Sleman sudah berstandar

ISO 9001:2008.

Jaminan kesehatan masyarakat miskin perlu diimbangi dengan

pola pemberdayaan, peningkatan pengetahuan kesehatan

masyarakat dan kerjasama swasta, dan sistem subsidi silang.

Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat diarahkan kepada

sistem yang lebih mencerminkan pada pelayanan prima secara adil

dan merata.

Persentase kondisi prasarana dan sarana kesehatan pada

umumnya baik, namun masih ditemui permasalahan sebagai

berikut:

1) Meningkatnya angka kematian bayi;

2) Meningkatnya angka kematian ibu;

3) Meningkatnya persentase balita dengan gizi buruk.

4. Peningkatan kualitas pendidikan;Upaya pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang

lebih tinggi perlu terus dilakukan dengan menitikberatkan sektor

pendidikan pada program-program yang mendukung pelaksanaan

wajib belajar pada tingkat dasar dan menengah (12 Tahun). Beberapa

pencapaian di bidang pendidikan mengalami kenaikan dari tahun ke

tahun, antara lain APM jenjang pendidikan SMA/MA/SMK

meningkat dari tahun 2013 menjadi 55,35% pada tahun 2014, Angka

Melek Huruf mencapai 98,31% dan rata-rata kelulusan di semua

jenjang pendidikan diatas 95%. APK SMA/SMK meningkat 3,82%

dari tahun 2013 menjadi 82,82%. Angka rata-rata lama sekolah juga

meningkat dari tahun 2013 menjadi 10,70 (angka sementara) pada

tahun 2014.

Namun demikian, masih ditemui permasalahan sebagai berikut :


1). Masih terdapatnya pendidik yang belum memenuhi standar

kualifikasi S1/D4;

2). Penataan guru yang belum merata;

3). Kebijakan kurikulum yang sering berubah;

4). Sarana prasarana pendidikan belum memadai;

5). Masih adanya anak putus sekolah.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitaspelayanan publik;Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk

memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang

sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Penyelenggara

pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintahan (birokrasi)

yang meliputi pelayanan dasar (substantif) dan pelayanan

administrasi. Pelayanan dasar menyangkut pemenuhan kebutuhan

dasar manusia seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

permukiman, perlindungan sosial, keamanan, dan lain-lain.

Sedangkan pelayanan administrasi menyangkut pelayanan

pendataan sebagai konsekuensi dari status warga negara atau

penduduk suatu wilayah/daerah seperti pelayanan KTP, perijinan

usaha, kartu keluarga, administrasi kepemilikan aset (sertifikat

tanah, kendaraan, dll). Dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan

tersebut, SKPD berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

yang ditetapkan oleh 15 Kementerian.

Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil

membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Selain itu hasil

penilaian terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah naik dari

66 menjadi 70 serta hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi

birokrasi tahun 2013 didapatkan nilai 50, ditargetkan untuk tahun

selanjutnya akan semakin meningkat.

Tingkat ketercukupan PNS berdasarkan formasi Jabatan

Fungsional Umum 2014 sebanyak 3.568 formasi jabatan dari angka

riil analisis beban kerja 4.162 formasi jabatan, sehingga

prosentasenya didapatkan 85,73%. Angka ini akan semakin terus

menurun seiring dengan rencana kebijakan pemerintah pusat

moratorium penerimaan PNS.


Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Desa, perlu segara ditetapkan Produk

Hukum yang mengatur desa sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan

kualitas pelayanan publik ini, masih dihadapkan pada permasalahan

sebagai berikut :

1) Masih adanya kekurangan formasi PNS;

2) Adanya ketimpangan antara target dan realisasi PAD;

3) Belum maksimalnya pelaksanaan roadmap bikrokrasi.

4) Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum optimal.

6. Peningkatan kualitas sarana prasarana publik;Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur

penunjang utama dalam mendukung terciptanya tingkat

keberhasilan pembangunan. Ketersediaan dan kualitas prasarana

dan sarana akan mempengaruhi akses terhadap pendidikan,

kesehatan. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana

seperti jalan, jembatan, penyediaan air baku serta air bersih

merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya

secara langsung oleh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan air bersih

untuk permukiman perlu terus ditingkatkan.

Terdapat peningkatan beberapa indikator prasarana dan sarana

infrastruktur seperti drainase dalam kondisi baik, rasio jaringan

irigasi, rasio Tempat Pembuangan Sampah dibandingkan tahun

sebelumnya. Terdapat juga peningkatan pemasangan rambu-rambu

lalu-lintas pada tahun 2014.

Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan perlu diarahkan

kepada rumah vertikal atau rumah susun terutama bagi masyarakat

di perkotaan atau masyarakat perbatasan. Hal ini untuk

mengantisipasi semakin berkurangnya ruang terbuka serta dalam

rangka mempermudah intervensi program dan kegiatan

pembangunan. Di lain pihak, diperlukan peningkatan kemampuan

pengendalian dan pengawasan pembangunan prasarana dan sarana

terutama melalui perizinan yang konsisten dan mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku baik pada tingkat pusat

maupun daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah :

1). Prasarana dan sarana infrastruktur belum seluruhnya dalam

kondisi baik;


2). Beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin

meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan

sarana lalu lintas;

3). Ketidakseimbangan antara penyediaan prasarana sarana publik

sesuai rencana tata ruang terhadap desakan pemanfaatan

ruang.

7. Menjaga stabilitas ketahanan pangan;Ketahanan pangan dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya

pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata,

dan terjangkau bagi setiap individu. Kebutuhan akan pangan

semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan

penduduk.

Kondisi ketahanan pangan dapat dicirikan dengan terpenuhinya

komoditas pangan pokok di masyarakat, dimana kebutuhan

karbohidrat asal beras merupakan kebutuhan utama bagi

masyarakat, disamping kebutuhan pangan lainnya yang juga harus

dipersiapkan. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk,

perkembangan luasan lahan, kebijakan penataan ruang serta

aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang,

terdapat permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu :

1) Berdasar Status Kecukupan Pangan dan Gizi (SKPG) di Sleman

masih terdapat kriteria 2 desa rawan pangan;

2) Cepatnya alih fungsi lahan pada pertanian produktif;

3) Belum optimalnya penerapan teknologi baik budidaya maupun

pasca panen;

4) Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana produksi

pertanian;

8. Peningkatan pengelolaan, sumberdaya alam, lingkunganhidup, dan pengelolaan bencana;Dalam rangka menjaga sumber daya alam khususnya terhadap

konservasi lingkungan sudah dilakukan pembangunan embung

sebanyak 21 embung, rehabilitasi lahan kritis, dan pembuatan

biopori, pengembangan biogas, pembinaan kelompok pengelola

sampah mandiri sebanyak 172 Kelompok Pengelola Sampah Mandiri,

bank sampah sebanyak 29, TPS, LDUS.


Penanggulangan bencana lebih ditekankan pada mitigasi

bencana. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan

mengendalikan aktifitas budidaya di daerah rawan bencana.

Berkaitan dengan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah

Kabupaten Sleman telah menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2013

Tentang Penanggulangan Bencana. Beberapa program dan kegiatan

yang mendukung berkaitan dengan penanggulangan bencana adalah

peta resiko bencana, sosialisasi daerah rawan bencana, operasional

dan pemeliharaan EWS (lahar banjir dan tanah longsor),

Pembentukan dan operasional Tim SAR dan Komunitas Peduli

Bencana.

Namun dalam upaya menjaga kualitas SDA dan lingkungan

hidup dan kebencanaan ada permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1). Penurunan kualitas tanah, air dan udara;

2). Belum mencukupinya kajian daya tampung dan daya dukung

lingkungan untuk menganalisa pengelolaan lingkungan;

3). Masih adanya kawasan rawan bencana longsor yang belum

dipasang EWS;

4). Masih terdapatnya jalan evakuasi yang rusak;

9. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertibanKondisi keamanan dan ketertiban merupakan faktor yang

sangat berpengaruh dalam kesuksesan penyelenggaraan

pembangunan. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pemilu legislatif

dan pemilu presiden yang telah berjalan dengan aman dan tenteram.

Namun demikian tetap dilakukan upaya menjaga stabilitas

keamanan dan ketertiban. Angka kriminalitas menurun dari 1,75 per

10.000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 1,51 per 10.000

penduduk pada tahun 2014.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1) Masih terdapatnya konflik sosial dan konflik suku, agama, ras

dan antar golongan (SARA);

2) Meningkatnya keresahan masyarakat akibat kenakalan remaja;

3) Kurangnya penyediaan ruang publik;

4) Kurang optimalnya penegakan perda.

10. Peningkatan kesetaraan GenderPembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagai


sumberdaya insani potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki

seimbang. Pemerintah Kabupaten Sleman senantiasa berupaya

mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan. Indeks

Pembangunan Gender (IPG) tahun 2013 adalah sebesar 72,30.

Indeks Pembangunan Manusia tahun 2013 sebesar 79,97, sehingga

masih ada ketimpangan sebesar 7,47.

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten

Sleman tahun 2014 sebesar 0,03 dan penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar

331 kasus di tahun 2014 naik dari 142 kasus di tahun 2013. Hal ini

disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran pemahaman

terhadap KDRT sehingga masyarakat semakin berani dan terbuka

dalam pengaduan KDRT.

Upaya peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan

perempuan dan anak masih terdapat permasalahan yaitu :

1) Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi;

2) Fasilitas umum yang belum ramah gender;

3) Terdapat kesenjangan pendapatan antara pekerja laki-laki dan

perempuan.

Documents

RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 II - 1 BAB II EVALUASI