BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KABUPATEN BREBES TAHUN... · Penyusunan, Evaluasi dan…

  • Published on
    01-Apr-2019

  • View
    264

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ........................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ........................................................... I-11.1 Latar Belakang .............................................................. I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ........................................... I-7

1.3 Hubungan antar Dokumen ............................................ I-9

1.4 Sistematika Dokumen RKPD ........................................ I-20

1.5 Maksud Dan Tujuan ...................................................... I-22

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUNLALU DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGARAAN PEMERINTAHAN ..................... II-1

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................ II-1

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ............. II-93

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .......................... II-211

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAHDAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .................. III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................. III-1

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................ III-18

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNANDAERAH ... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................. IV-1

4.2 Prioritas Pembangunan ................................................. IV-13

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH ... V-1

BAB VI PENUTUP . VI-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 1

Lampiran : Peraturan Bupati BrebesTentang RKPD Kabupaten BrebesTahun 2017Nomor : 089 Tahun 2016 025 Tahun 1

Tanggal : 31 Oktober 2016 20 Mei 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN BREBES TAHUN 2017

_______________________________________________________________________

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 061/2911/ SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, Pemerintah Daerah agar melakukan penyesuaian

dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Brebes, terdapat perubahan susunan

Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes, sehingga

perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kelembagaan Perangkat

Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2017 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 029 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 2

Brebes Tahun 2017 disusun berpedoman Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Peraturan

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009), dan sebagai

penjabaran RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2012 2017

(Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013) pelaksanaan tahun ke-

lima.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008, serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, RKPD Kabupaten Brebes tahun 2017

disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa

Tengah tahun 2013-2018 dan RKP Provinsi Jawa Tengah tahun

2017, serta RPJMN dan RKP 2017.

RKPD kabupaten sekurang-kurangnya memuat tentang

kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program

prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar

masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan

dan berkelanjutan. Selain itu dokumen RKPD yang disusun

mengacu RKPD provinsi dan berkaitan erat dengan RPJMD,

RPJPD baik kabupaten maupun provinsi serta RPJM dan RPJP

nasional.

RKPD disusun dengan tahapan (1) persiapan penyusunan

RKPD; (2) penyusunan rancangan awal RKPD; (3) penyusunan

rancangan RKPD; (4) pelaksanaan musrenbang RKPD; (5)

perumusan rancangan akhir RKPD; dan (6) penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD diawali dengan

pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD,

penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 3

Selanjutnya alur tahapan penyusunan dalam diagram alur

sebagai berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 4

Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 5

Adapun prinsip penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan dilakukan melalui keterpaduan

pendekatan diantaranya melalui pendekatan politik,

teknokratik, participatory, comprehensiveness, serta proses

buttom up dan top down planning. Proses top down planning

merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum

oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan

nasional dan usulan kebutuhan dana kepada Kementrian/

Lembaga maupun dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/

Kota. Sedangkan proses buttom up planning berarti

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberi keleluasaan

untuk merancang kegiatan-kegiatan pembangunan demi

tercapainya sasaran pembangunan kepada Pemerintah Pusat.

2. Prioritas dan sinergitas

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, baik

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota

terdistribusikan dengan mempertimbangkan prioritas dan

menciptakan sinergitas antara Kabupaten, Provinsi dan

Nasional melalui Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan.

3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Brebes juga merupakan

proses penyatuan persepsi SKPD Kabupaten tentang prioritas

pembangunan daerah dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah.

4. Mempertimbangkan kondisi eksternal

Tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan kondisi

eksternal yang memberikan pengaruh cukup kuat terhadap

proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah seperti

kondisi politik, hukum, ekonomi, serta budaya. Kondisi

ekonomi misalnya dengan inflasi tentu akan berpengaruh

pada beberapa asumsi yang mendasari penyusunan kondisi

perekonomian di daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 6

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun

2017 dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan

perencanaan, yaitu :

1. Perencanaan dari bawah (bottom up)

Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan

memperhatikan hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) di Jawa Tengah secara

berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa/

Kelurahan yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2016,

Musrenbang Kecamatan pada Bulan Februari 2016 dan

Musrenbang Kabupaten pada Bulan Maret 2016.

2. Perencanaan dari atas (top down)

Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan

sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah

Kabupaten Brebes, yang tertuang dalam berbagai dokumen

nasional terkait dengan perencanaan pembangunan Tahun

2017. Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek

tujuan, sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan.

3. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam

Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musrenbang. Hal

ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan mewujudkan

rasa ikut memiliki dari para pemangku kepentingan. Ikut

serta dalam kesempatan tersebut adalah kalangan Perguruan

Tinggi, BUMN/ Perusda/ BUMD, Perbankan, Organisasi

Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial,

Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM), Organisasi Wanita, Pengurus Partai Politik, Lembaga

Bentukan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Lembaga

Donor.

4. Perencanaan Teknokratik

Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2017, dimulai

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 7

dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

mencakup berbagai aktifitas antara lain :

a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran

umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan

keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun

2015; e) Telaah kebijakan Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok

pikiran DPRD; g) Perumusan permasalahan pembangunan

daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan

kebijakan keuangan daerah;

i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu

indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD;

dan l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu

indikatif.

5. Perencanaan Politik

Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan

merujuk pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang

didukung oleh DPRD. Dukungan DPRD tercermin antara lain

pada saat diselenggarakan Forum Konsultasi Publik dan

Forum SKPD, serta Musrenbang Tahun 2016 dalam rangka

penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2017. Dalam

dokumen RKPD Kabupaten Brebes telah memuat Pokok-

Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Brebes termasuk usulan

kegiatan hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Brebes sebagai

masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan riil penyusunan RKPD Kabupaten Brebes

Tahun 2017 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya

adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan

perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 8

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 9

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2017;

19. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/ 020753

Tahun 2015 tentang Arah Kebijakan Sebagai Pedoman

Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka Penyusunan

RKPD Tahun 2017 bagi Provinsi dan Kabupaten/ Kota se

Jawa Tengah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes

Tahun 2010-2030;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Brebes;

24. Surat Edaran Bupati Brebes Nomor 050/ 03170 Tahun 2015

tentang Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 dan

Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD

Kabupaten Brebes disusun mengacu kepada RPJPD Kabupaten

Brebes Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun

2012-2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, program

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 10

kepala daerah terpilih serta memperhatikan RPJP Nasional, RKP

Tahun 2017, dan RPJMD Provinsi...

Recommended

View more >