BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KABUPATEN BREBES TAHUN... · Penyusunan, Evaluasi dan

Embed Size (px)

Text of BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KABUPATEN BREBES TAHUN... · Penyusunan, Evaluasi dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ........................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ........................................................... I-11.1 Latar Belakang .............................................................. I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ........................................... I-7

1.3 Hubungan antar Dokumen ............................................ I-9

1.4 Sistematika Dokumen RKPD ........................................ I-20

1.5 Maksud Dan Tujuan ...................................................... I-22

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUNLALU DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGARAAN PEMERINTAHAN ..................... II-1

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................ II-1

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ............. II-93

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .......................... II-211

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAHDAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .................. III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................. III-1

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................ III-18

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNANDAERAH ... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................. IV-1

4.2 Prioritas Pembangunan ................................................. IV-13

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH ... V-1

BAB VI PENUTUP . VI-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 1

Lampiran : Peraturan Bupati BrebesTentang RKPD Kabupaten BrebesTahun 2017Nomor : 089 Tahun 2016 025 Tahun 1

Tanggal : 31 Oktober 2016 20 Mei 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN BREBES TAHUN 2017

_______________________________________________________________________

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 061/2911/ SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, Pemerintah Daerah agar melakukan penyesuaian

dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Brebes, terdapat perubahan susunan

Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes, sehingga

perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kelembagaan Perangkat

Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2017 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 029 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 2

Brebes Tahun 2017 disusun berpedoman Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Peraturan

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009), dan sebagai

penjabaran RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2012 2017

(Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013) pelaksanaan tahun ke-

lima.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008, serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, RKPD Kabupaten Brebes tahun 2017

disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa

Tengah tahun 2013-2018 dan RKP Provinsi Jawa Tengah tahun

2017, serta RPJMN dan RKP 2017.

RKPD kabupaten sekurang-kurangnya memuat tentang

kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program

prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar

masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan

dan berkelanjutan. Selain itu dokumen RKPD yang disusun

mengacu RKPD provinsi dan berkaitan erat dengan RPJMD,

RPJPD baik kabupaten maupun provinsi serta RPJM dan RPJP

nasional.

RKPD disusun dengan tahapan (1) persiapan penyusunan

RKPD; (2) penyusunan rancangan awal RKPD; (3) penyusunan

rancangan RKPD; (4) pelaksanaan musrenbang RKPD; (5)

perumusan rancangan akhir RKPD; dan (6) penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD diawali dengan

pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD,

penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 3

Selanjutnya alur tahapan penyusunan dalam diagram alur

sebagai berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 4

Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 5

Adapun prinsip penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan dilakukan melalui keterpaduan

pendekatan diantaranya melalui pendekatan politik,

teknokratik, participatory, comprehensiveness, serta proses

buttom up dan top down planning. Proses top down planning

merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum

oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan

nasional dan usulan kebutuhan dana kepada Kementrian/

Lembaga maupun dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/

Kota. Sedangkan proses buttom up planning berarti

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberi keleluasaan

untuk merancang kegiatan-kegiatan pembangunan demi

tercapainya sasaran pembangunan kepada Pemerintah Pusat.

2. Prioritas dan sinergitas

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, baik

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota

terdistribusikan dengan mempertimbangkan prioritas dan

menciptakan sinergitas antara Kabupaten, Provinsi dan

Nasional melalui Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan.

3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Brebes juga merupakan

proses penyatuan persepsi SKPD Kabupaten tentang prioritas

pembangunan daerah dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah.

4. Mempertimbangkan kondisi eksternal

Tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan kondisi

eksternal yang memberikan pengaruh cukup kuat terhadap

proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah seperti

kondisi politik, hukum, ekonomi, serta budaya. Kondisi

ekonomi misalnya dengan inflasi tentu akan berpengaruh

pada beberapa asumsi yang mendasari penyusunan kondisi

perekonomian di daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 6

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun

2017 dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan

perencanaan, yaitu :

1. Perencanaan dari bawah (bottom up)

Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan

memperhatikan hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) di Jawa Tengah secara

berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa/

Kelurahan yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2016,

Musrenbang Kecamatan pada Bulan Februari 2016 dan

Musrenbang Kabupaten pada Bulan Maret 2016.

2. Perencanaan dari atas (top down)

Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan

sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah

Kabupaten Brebes, yang tertuang dalam berbagai dokumen

nasional terkait dengan perencanaan pembangunan Tahun

2017. Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek

tujuan, sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan.

3. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam

Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musrenbang. Hal

ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan mewujudkan

rasa ikut memiliki dari para pemangku kepentingan. Ikut

serta dalam kesempatan tersebut adalah kalangan Perguruan

Tinggi, BUMN/ Perusda/ BUMD, Perbankan, Organisasi

Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial,

Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM), Organisasi Wanita, Pengurus Partai Politik, Lembaga

Bentukan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Lembaga

Donor.

4. Perencanaan Teknokratik

Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

Dalam pro