rkpd.jakarta.go.id · 58. RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Proses e

BAB2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

58

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Proses evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan

yang telah disusun dan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 hingga tahun

berjalan. Proses tersebut sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan

Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu

harus dilakukan secara sistematis, profesional dan terstruktur agar hasil evaluasi ini

benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Pada BAB ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

serta pencapaian Indikator Kinerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dan tahun

berjalan sebagai acuan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi

DKI Jakarta. Namun demikian, untuk memberikan gambaran terkait kondisi Provinsi

DKI Jakarta terlebih dahulu akan disajikan data dan penjelasan mengenai gambaran

umum kondisi Provinsi DKI Jakarta.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Sejarah Kota Jakarta

Sejarah Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan Hindu Sunda,

Dayeuh Pakuan Padjajaran atau Pajajaran, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan

Tarumanagara. Kerajaan Pajajaran tersebut memiliki 6 (enam) pelabuhan utama, yaitu

pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Cimanuk dan Sunda Kalapa.

Pelabuhan Sunda Kalapa, yang terletak di Muara Kali Ciliwung, merupakan pelabuhan

terpenting bagi Kerajaan Pajajaran karena dapat ditempuh dalam 2 (dua) hari dari

Ibukota Kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota Bogor sekarang.

Pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk dan menjadi tempat

persinggahan kapal-kapal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah

yang datang membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutera, kain, wangi-

wangian, kuda, anggur dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah1.

1 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, Wikipedia, dilihat 18 April 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta

59



Armada bangsa Eropa pertama berlabuh di Sunda Kalapa pada tahun 1513.

Adalah 4 (empat) kapal Portugis yang berlayar dari Malaka merapat ke Sunda Kalapa

ketika sedang mencari rute perdagangan rempah. Raja Hindu Sunda saat itu,

Surawisesa2, membuat perjanjian aliansi dengan bangsa Portugis dan mengizinkan

Portugis membangun benteng pada tahun 1522 dalam rangka membantu pertahanan

untuk menghadapi kekuatan Kerajaan Islam Demak 3 dan Cirebon yang hendak

memisahkan diri4.

Sebelum pembangunan benteng terlaksana, Cirebon dibantu Demak langsung

menyerang Sunda Kalapa pada tahun 1527 dipimpin oleh Fatahillah. Penyerangan ini

telah membumihanguskan kota pelabuhan tersebut, membunuh banyak rakyat Sunda

dan sekaligus mengusir Portugis keluar dari Sunda Kelapa. Fatahillah, segera

menunjuk pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda

Kelapa dengan Fathan Mubina atau Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir” dan

menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon. Tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai

tanggal dikuasainya Sunda Kelapa oleh Falatehan, setelah mengusir penjajahan

Portugis atas pendudukannya di wilayah Kerajaan Pajajaran. Tanggal tersebut

selanjutnya diresmikan melalui keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956 5 .

Selanjutnya, Jayakarta diserahkan dari Kesultanan Cirebon kepada Kesultanan Banten

oleh Sunan Gunung Jati6

Setelah singgah ke Banten pada tahun 1596, Belanda datang ke Jayakarta

sekitar akhir abad ke-16 saat Jayakarta dipimpin oleh Pangeran Jayakarta, salah

seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada tahun 1916, Jan Pieterszoon Coen

memimpin Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menduduki Jayakarta dan

mengubah namanya menjadi Stad Batavia pada 4 Maret 1621, sekaligus mengubah

sistem pemerintahannya 7 . Selanjutnya, Belanda mengembangkan Stad Batavia

menjadi kota yang besar dan penting. Belanda mengembangkan kanal-kanal dalam

2 Ibid 3 ‘Jakarta’, Wikipedia, dilihat 18 April 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta 4 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit. hlm 58 5 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, Rangkaian Perubahan Nama Kota Jakarta, dilihat 3 Februari 2017, http://muspen.kominfo.go.id/index.php/berita/461-rangkaian-perubahan-nama-kota-jakarta 6 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit. 7 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta

http://muspen.kominfo.go.id/index.php/berita/461-rangkaian-perubahan-nama-kota-jakarta

60



kota seperti kota-kota besar lainnya di Belanda. Untuk pembangunan kota, VOC

banyak mendatangkan budak-budak sebagai pekerja, yang kebanyakan berasal dari

Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok dan pesisir Malabar, India8

Gambar 2.1 Peta Jayakarta 15279

Sumber: Museum Penerangan TMII

Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang membentuk 2

(dua) Kotapraja atau Gemeente, yaitu Gemeente Batavia dan Meester Cornelis

(daerah Jatinegara) serta diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri

sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Gemeente Batavia merupakan

Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah

Gemeente Batavia kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta

(Kepulauan Seribu).

Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik

Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik

Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk

sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah

Abang. Gemeente Batavia selanjutnya diubah lagi menjadi Stad Gemeente Batavia

8 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit. hlm 58 9 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit. hlm 59

61



pada tanggal 8 Januari 193510, dengan wilayah yang terintegrasi antara Gemeente

Batavia dan Meester Cornelis.

Gambar 2.2 Tijgersgracht Batavia11

Sumber: Wikipedia

Gambar 2.4 Peta Batavia 189712

Sumber: Wikipedia

Gambar 2.3 Peta Batavia 166713

Sumber: Wikipedia

Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang

dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat

kepada Jepang dan mengganti nama kota menjadi ジャカルタ特別市 atau Jakaruta

Tokubetsu Shi 14 , untuk menarik hati penduduk pada masa Perang Dunia II.

10 Ibid 11 ‘Batavia, Dutch East Indies’, Wikipedia, dilihat 20 Maret 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Batavia,_Dutch_East_Indies 12 Ibid 13 Ibid 14 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit. hlm 60

https://en.wikipedia.org/wiki/Batavia,_Dutch_East_Indies

62



Pemerintah Jepang selanjutnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942

tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa

dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (Syuu).

Keresidenan (Syuu) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (Ken) dan Kota (Shi).

Pada masa pendudukan Jepang tersebut, Jakarta merupakan satu-satunya

pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) di Indonesia.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Jakarta sempat diduduki

oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sampai tahun 1949. Posisi

Ibukota Negara sempat dipindahkan ke Jogjakarta15. Setelah pengakuan kedaulatan di

Den Haag pada akhir tahun 1949, Ibukota negara kembali ke Jakarta, sesuai dengan

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950, di mana kedudukan kota Djakarta

ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan

Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro

(1953-1960).

Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah

yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur

Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan

“Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah

DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU

Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan

nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi

Pemerintah DCI Djakarta.

Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta

pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya

berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987) dan Wiyogo

Atmodarminto (1987-1992). Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU

Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara

Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta

berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur

Surjadi Soedirdja (1992 – 1997).

15 ‘Jakarta’, Wikipedia, op. cit. hlm 59

63



Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit Undang-Undang Nomor 34

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik

Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah. Sampai

dengan saat ini Undang-Undang tersebut masih berlaku dan menjadi acuan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

2.1.2 Otonomi Daerah di Provinsi DKI Jakarta

Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada

tingkat provinsi. Dengan Otonomi Provinsi DKI Jakarta yang diletakkan pada tingkat

provinsi maka Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti

dan menuruti asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan

kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tersebut juga

menyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung

jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan

perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Sebagai konsekuensi kedua peran di atas, maka dalam hal perencanaan

pembangunan juga mempunyai metode pendekatan tersendiri dan berbeda dengan

provinsi lainnya. Dalam hal ini proses ini dimulai dari tingkat Rukun Warga (RW)

sampai tingkat provinsi dan diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana

telah dijelaskan pada bagian Pendahuluan. Sementara itu, Pemerintah Kota dan

Kabupaten hanya bersifat kota administrasi. Sedangkan DPRD hanya ada pada tingkat

provinsi, tidak ada pada tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi.

64



Selain sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia, Jakarta mempunyai

peran yang penting dan multifungsi. Secara ekonomi Jakarta merupakan kota yang

berkontribusi paling tinggi bagi perekonomian nasional, yaitu sekitar 17 persen dari

total produk demostik bruto nasional. Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat

kegiatan keuangan di tingkat nasional. Jakarta juga merupakan pusat kegiatan

pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta

pusat/perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian maka Jakarta akan sangat

penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks penyelenggaraan

pemerintahan untuk aspek luar negeri.

Sebagai kota internasional tempat komunikasi antar berbagai suku bangsa,

maka penting bagi Jakarta dalam melakukan dialog budaya. Jadi secara umum budaya

Jakarta dapat dikatakan sebagai pusat akulturasi antara budaya asing dan budaya

domestik. Fungsi lainnya adalah bahwa Provinsi DKI Jakarta juga sebagai daerah

otonom. Fungsi ini mendorong Pemerintahan provinsi DKI Jakarta harus mempunyai

pemerintahan yang solid, kompeten, berwibawa, tanggap, bersih dan profesional.

Sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan puas.

Dengan dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat

pemerintahan, dan sebagai daerah otonom. Dengan fungsi tersebut ini maka Jakarta

mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan

provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi,

keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial

kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui

berbagai instrumen.

Namun demikian, dalam pengelolaan wilayahnya, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang tersebut mendasari

pembentukan Perangkat Daerah yang akan berperan penting dalam menyelesaikan

permasalahan Jakarta yang spesifik.

65



2.1.3 Aspek Geografi dan Demografi

Provinsi DKI Jakarta dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) memiliki peran strategis, yaitu sebagai Ibukota NKRI. Sebagai

ibukota NKRI berimplikasi bahwa Jakarta mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda

dengan provinsi lain. Hal ini menngakibatkan bahwa tantangan dan permasalahan

yang dimiliki lebih kompleks dibandingkan daerah lain.

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, perlu

memperhatikan kondisi dan potensi eksisting yang ada termasuk posisi geografis. Hal

ini dimaksudkan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna,

berhasil guna, serasi, selaras, seimbang sehingga keberlanjutannya dan kelestarian

lingkungan terjaga dengan baik.

2.1.4 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.4.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007

tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.639,83

km², dengan luas daratan 662,33 km² termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan

Seribu, dan luas lautan 6.977,5 km². Secara rinci, batas administrasi Provinsi DKI

Jakarta dapat dilihat pada Gambar berikut:

66



Gam

bar 2

.5 P

eta

Adm

inis

tras

i Pro

vins

i DK

I Jak

arta

S

umbe

r : R

enca

na T

ata

Rua

ng W

ilaya

h P

rovi

nsi D

KI J

akar

ta 2

030

67



Batas sebelah utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 35 km yang menjadi

tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 flood way. Sebagian besar karakteristik

wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah permukaan air laut pasang. Kondisi

tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKI Jakarta rawan genangan,

baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air laut pasang

(rob). Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di atas bahwa batas wilayah sebelah

barat Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi Banten, serta di sebelah selatan dan timur

berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5

(lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Hal tersebut

dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan

efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 Kecamatan, dan Kelurahan menjadi

267 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

No. Kota/ Kabupaten Administrasi

Luas Area (km2)*

Jumlah Kecamatan* Kelurahan* RW** RT**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Jakarta Pusat 48,13 8 44 390 4.577 2. Jakarta Utara 146,66 6 31 448 5.181 3. Jakarta Barat 129,54 8 56 584 6.467 4. Jakarta Selatan 141,27 10 65 57 vf6 6.081 5. Jakarta Timur 188,03 10 65 705 7.904 6. Kepulauan Seribu 8,70 2 6 25 127

Jumlah 662,33 44 267 2.728 30.337

*) Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 **) Sumber : Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 2016

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur,

yaitu 28,39 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,31 persen, sebagaimana

ditunjukkan pada Gambar berikut:

68



Gambar 2.6 Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007

2.1.4.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Provinsi DKI Jakarta terletak antara 6°12′ Lintang Selatan

dan 106°48′ Bujur Timur. Dilihat dari posisi geostrategis, Provinsi DKI Jakarta terletak

di sisi utara bagian barat Pulau Jawa, dengan bagian utara berbatasan langsung

dengan Laut Jawa, sedangkan sisi timur dan selatan Provinsi DKI Jakarta berbatasan

dengan wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, serta sisi barat berbatasan dengan

wilayah Provinsi Banten.

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia sehingga tidak

memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Sebagian wilayah Provinsi

DKI Jakarta merupakan kawasan pesisir, dengan luas wilayah pesisir sekitar 155 km

yang membentang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 35 km, dan menjorok ke

darat sekitar 4-10 km. Selain memiliki daerah pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110

Kepulauan Seribu 1,31%

Jakarta Pusat 7,27%

Jakarta Barat 19,56 %

Jakarta Timur 28,39%

Jakarta Utara 22,14%

Jakarta Selatan 21,33%

69



pulau yang tersebar pada 2 (dua) Kecamatan di wilayah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu. Pulau-pulau di wilayah tersebut memiliki luas beragam, sebanyak

30 persen memiliki luas lebih dari 10 Ha, sebanyak 25 persen memiliki luas antara 5 -

10 Ha, dan sisanya sebanyak 45 persen berukuran kurang dari 5 Ha. Pulau-pulau

tersebut memanjang dari utara ke selatan dengan ciri-ciri berpasir putih dan bergosong

karang, serta beriklim tropis panas dengan kelembaban berkisar antara 75 - 99 persen.

Dari 110 pulau yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, hanya 11 pulau yang

berpenghuni, yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang Besar, Pulau Pari, Pulau

Payung Besar, Pulau Tidung Besar, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa,

Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, dan Pulau Sebira.

2.1.4.3 Topografi

Jika Topografi Provinsi DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan

kemiringan lahan, Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan

ketinggian rata-rata kurang lebih 7 meter di atas permukaan laut16. Sedangkan, sekitar

40 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya

berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang. Hal tersebut mengakibatkan

kemiringan lahan sebagaimana digambarkan pada Gambar berikut.

16 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, Jakarta Dalam Angka 2016, No. Publikasi 31000.1601, BPS, Jakarta

70



Gambar 2.7 Peta Kemiringan Lereng Daerah Jabodetabek Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032

Dapat dilihat bahwa sekitar 0-3 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu

memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang

bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-

15 persen di wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan daerah Ciawi-Puncak memiliki

ketinggian lebih dari 15 persen.

Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya,

lokasi kota Jakarta sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3 di atas, masih

tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0-3 persen. Kemiringan lereng pada kota

Tangerang dan Bekasi memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dinyatakan

bahwa sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif

landai.

Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 17 sungai

yang mengalir di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin

rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih

jika memperhatikan tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta,

71



menyebabkan semakin rendahnya resapan air kedalam tanah dan menyebabkan run

off air semakin tinggi, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di

wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2.1.4.4 Geologi

Secara geologis, seluruh daerah di Jakarta terlihat bahwa strukturnya terdiri dari

endapan Pleistocene yang terdapat ± 50 meter di bawah permukaan tanah. Di sisi

utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10 - 25 meter, semakin ke

selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8 - 15 meter, pada

sebagian wilayah, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40

meter. Sedangkan struktur di sisi selatan terdiri atas lapisan alluvial.

Pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10

Kilometer. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada

permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium. Gambar 2.4

berikut memberikan informasi tentang peta geologi teknik Kawasan

Jabodetabekpunjur.

72



Gambar 2.8 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur

Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032

Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan Provinsi DKI Jakarta

menunjukan bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu:

a. Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan

pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau

pasiran dan lempung pasiran. Semakin kearah utara mendekati pantai di

permukaan berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan

cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya bekisar antara

3-12 meter, namun ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut diperkirankan

mencapai 300 meter. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan,

abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material

organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning keabuan,

teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasiran, abu-abu kecokolatan, tegus,

plastisitas sedang-tinggi.

73



Pada beberapa tempat nilai penetormeter saku (qu) untuk lanau lempungan antara

lanau pasiran antara 2-3 kg/cm2 dan lempung pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal

lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5-5 m, lanau

pasiran antara 0,5-3 meter dan lempung pasiran antara 1-4 m dan kisaran nilai

tekanan konus lanau lempungan antara 2-20 kg/m2, lanau pasiran antara 15-25

kg/m2 dan lempung pasiran antara 10-40 kg/m2.

b. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur

dari atas kebawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir

lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 meter. Di permukaan didominasi oleh

pasir lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir

halus-sedang, mengandung lempung, setempat kerikilan dan pecahan cangkang

kerang. Lanau pasiran berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plasitisitas sedang.

Di beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasir lempungan antara

0,75-2 kg/cm2 dan lanau pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan

bor tangan) pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5-3 meter

dan kisaran nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m2 dan lanau

pasiran antara 2-10 kg/m2.

c. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir

sungai. Satuan tersebut tersusun beselang-selang antara lempung pasrian dan

pasir lempungan. Lempung pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan,

coklat, dengan plasitisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan

berwarna abu-abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan

alur sungai dengan ketebalan 1,5-17 meter.

d. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik

(tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari

lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3-13,5 meter.

Lempung lanauan tersebar secara dominan di permukaan, coklat kemerahan

hingga coklat kehitaman, lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-

kecoklatan, teguh, plasitisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer

saku untuk lempung antara 0,8-2,85 kg/cm2 dan lanau lempungan antara 2,3-3,15

kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 m dan

lanau lempungan antara 1,5-7,5 meter. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara

74



2-50 kg/m2 dan lanau lempungan antara 18-75 kg/m2. Tufa dan konglomerat

melapuk menengah – tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-kasar, agak

padu dan rapuh.

Gambar 2.9 Potongan Melintang Selatan – Utara Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan

vulkanik quarter yang terdiri dari 3 (tiga) formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi

Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira

80 meter. Formasi Citalang didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dengan

bagian atasnya merupakan batu lempung, sedangkan di beberapa tempat terdapat

breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Formasi Kaliwangu

didominasi oleh batu lempung diselingi oleh batu pasir yang memiliki kedalaman

sangat bervariasi, dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 meter dan di

sekitar Babakan, formasi Parigi mendesak keatas hingga kedalaman 80 meter.

75



Dengan kondisi geografis demikian, disadari bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan

banjir.

2.1.4.5 Hidrologi

Potensi air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar terletak dalam

cekungan air bawah tanah yang tidak mengenal batas administrasi pemerintahan dan

bersifat lintas Kabupaten/Kota yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, yang

secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah Di Pulau

Jawa dan Pulau Madura, berikut Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jawa Tengah dan

DIY. Menurut keputusan tersebut, Provinsi DKI Jakarta berada pada Cekungan Air

Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan cekungan air

tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan

Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 km2. Sebarannya mencakup sebagian

Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI Jakarta,

sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.

Litologi akuifer utama dari cekungan air tanah Provinsi Jawa Barat dan DKI

Jakarta merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan

kipas gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan pematang pantai; pasir halus-

kasar mengandung cangkang moluska; tuf Banten; tuf, tuf batu apung; dan batu pasir

tufan. Jumlah air tanah bebas 803 juta m3/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan

40 juta m3/tahun.

Sistem akufiernya bersifat multi layers yang dibentuk oleh endapan kuarter

dengan ketebalan mencapai 250 meter. Ketebalan akuifer tunggal antara 1 – 5 meter,

terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1 – 40

meter/hari, sementara kelulusan vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah

CAT Jakarta sekitar 250 m2/hari air tanah pada endapan kuarter mengalir pada system

akuifer ruang antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oelh air tanah

panyau/asin yang berada di atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh

endapan sungai lama dan pematang pantai. Akuifer produktif umumnya dijumpai

sekitar kedalaman 40 mbmt dan mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt.

76



Pembagian system akuifer di CAT Jakarta yang hingga saat ini digunakan

adalah sebagai berikut:

o Sistem akufier tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut

sebagai kelompok akuifer I

o Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut

sebagai kelompok akuifer II

o Sistem akuifer tertekan bawah yang berada pada kedalaman 140 – 250 mbmt,

disebut sebagai kelompok akuifer III

Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas dijumpainya

lempung berfaies laut yang memisahkan sistem akuifer yang satu dengan lainnya.

Mengatasi sistem akuifer di daerah pemantauan adalah endapan tersier yang bersifat

relatif sangat kedap air.Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk kota delta (delta

city) yaitu kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah

permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian,

keberadaan sungai dan laut menyebabkan sebuah delta city memiliki keunggulan

strategis, terutama dalam hal transportasi perairan. Kota delta umumnya berada di

bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Panjang dan luas

dari masing-masing sungai/kanal menurut peruntukannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 201517 No. Sungai/Kanal Panjang (m) Luas (m2) Peruntukan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Ciliwung 21.660 515.600 Usaha Perkotaan

2. Krukut 18.370 206.340 Air Baku Air Minum

3. Mookervart 8.000 215.000 Air Baku Air Minum

4. Kali Angke 4.350 175.375 Usaha Perkotaan

5. Kali Pesanggarahan 11.400 142.500 Perikanan

6. Kali Grogol 21.600 367.325 Perikanan

7. Kali Cideng 12.700 291.000 Usaha Perkotaan

8. Kalibaru Timur 12.600 75.600 Usaha Perkotaan

9. Cipinang 9.060 72.480 Usaha Perkotaan

10. Sunter 21.290 540.900 Usaha Perkotaan

17 Ibid

77



No. Sungai/Kanal Panjang (m) Luas (m2) Peruntukan

(1) (2) (3) (4) (5)

11. Cakung 26.605 476.175 Usaha Perkotaan

12. Buaran 8.800 154.000 Usaha Perkotaan

13. Kalibaru Barat 14.250 106.875 Air Baku Air Minum

14. Cengkareng Drain 2.950 147.500 Usaha Perkotaan

15. Jati Kramat 3.270 21.255 Usaha Perkotaan

16. Ancol 3.650 155.700 Usaha Perkotaan

17. Banjir Kanal Barat 14.250 855.000 Perikanan Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2.1.4.6 Klimatologi

Dalam hal musim, wilayah Indonesia pada umumnya dikenal dua musim yaitu

musim kemarau dan musim hujan. Untuk wilayah Jakarta yang termasuk dalam

wilayah iklim tropis memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan

Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Untuk

Jakarta puncak musim penghujan terjadi pada bulan November hingga Januari dengan

curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan hari hujan tertinggi selama 26 hari terjadi

pada bulan Januari18, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-201519

No. Bulan 2013 2014 2015

Curah Hujan (mm2)

Banyaknya HariHujan

Curah Hujan (mm2)

Banyaknya Hari Hujan

Curah Hujan (mm2)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Januari 621,9 23 1.075 26 412 23 2. Februari 146,6 20 689 22 639 20 3. Maret 184,4 16 174 20 221 19 4. April 204,3 18 168 16 111 17 5. Mei 101,0 12 47 10 79 6 6. Juni 256,7 19 174 12 48 5 7. Juli 256,7 19 214 16 1 1 8. Agustus 61,4 8 39 4 12 4

18 Ibid 19 Ibid

78



No. Bulan 2013 2014 2015

Curah Hujan (mm2)

Banyaknya HariHujan

Curah Hujan (mm2)


Curah Hujan (mm2)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9. September 49,5 5 0 1 5 1

10. Oktober 110,1 9 52 4 6 1 11. November 196,6 14 65 11 103 11 12. Desember 338,9 23 211 15 194 16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

Dengan posisi yang spesifik, cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin

laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam. Dalam hal

temperatur, temperatur Jakarta rata-rata terendah terjadi pada bulan Februari,

sedangkan tertinggi pada bulan September. Perbedaan suhu antara musim hujan dan

musim kemarau relatif kecil. Kondisi ini dapat dipahami karena perubahan suhu udara

di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim,

melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada

daerah pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang

maupun malam hari. Secara rinci data suhu udara Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-

2015 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4 Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-201520

No. Bulan 2013 2014 2015

Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) Max Min Rata-

rata Max Min Rata- rata Max Min Rata-

rata (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Januari 32,6 22,6 26,9 33,0 23,0 26,6 33,55 22,98 28,26 2. Februari 34,0 22,8 27,9 32,8 22,8 26,6 32,88 22,65 27,76 3. Maret 35,2 24,0 28,8 34,4 23,9 28,0 34,05 23,55 28,80 4. April 34,6 24,0 28,7 35,2 23,2 28,8 34,33 24,03 29,18 5. Mei 35,0 23,4 28,7 35,2 25,0 29,3 34,20 23,63 29,91 6. Juni 33,5 23,0 27,3 34,4 24,2 28,6 34,88 23,45 29,16 7. Juli 33,5 23,0 27,3 34,2 23,4 28,0 34,55 23,48 29,01 8. Agustus 35,0 22,4 28,6 34,6 24,0 28,7 34,40 22,40 28,40 9. September 35,4 24,2 29,0 37,0 24,0 29,2 34,98 23,75 29,36

10. Oktober 35,8 22,4 29,4 36,8 25,0 29,8 36,00 24,43 30,21 11. November 35,0 23,4 28,5 36,0 23,8 29,4 35,15 24,08 29,61 12. Desember 35,0 23,0 27,7 34,8 24,1 28,1 34,48 23,10 28,79

Sumber : Jakarta Dalam Angka Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

20 Ibid

79



2.1.4.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian,

pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-

pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta

ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun

berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya.

Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi

permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan

fisik di Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai

oleh pembangunan gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur

kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya

pembangunan dan perekonomian Jakarta. Gambaran penggunaan lahan di DKI

Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

Peruntukan lahan untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41 persen

dari luas daratan utama DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan

industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 persen.

80



Gam

bar 2

.10

Peta

Pen

ggun

aan

Laha

n di

Pro

vins

i DK

I Jak

arta

S

umbe

r: R

TRW

Pro

vins

i DK

I Jak

arta

203

0

81



2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional,

regional, maupun internasional. Oleh karena itulah, dalam pengembangan wilayah

memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah,

rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari

struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah

memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi

perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang

dikembangkan di DKI Jakarta meliputi empat struktur ruang, yaitu sistem pusat

kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan

sistem dan jaringan utilitas perkotaan.

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer dan sekunder.

Sistem dan jaringan trasnportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat,

transportasi laut dan transportasi udara. Selanjutnya sistem prasarana sumber daya air

terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya

air, dan sistem pengendalian daya rusak air.

Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan

air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan

sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan

telekomunikasi. Pusat kegiatan di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada peta berikut.

82



Gam

bar 2

.11

Pet

a R

enca

na S

truk

tur R

uang

Dar

atan

Pro

vins

i DK

I Jak

arta

S

umbe

r: R

TRW

Pro

vins

i DK

I Jak

arta

203

0

83



2.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Jakarta adalah banjir dan genangan

air, kebakaran serta gempa bumi. Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi

Jakarta adalah banjir. Banjir dan genangan air di Jakarta utamanya disebabkan oleh

curah hujan lokal yang tinggi, curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang berpotensi

menjadi banjir kiriman, dan Rob atau air laut pasang yang tinggi di daerah pantai utara.

Selain itu, terjadinya banjir dan genangan air di Jakarta juga disebabkan oleh sistem

drainase yang tidak berfungsi dengan optimal, tersumbatnya sungai dan saluran air

oleh sampah dan berkurangnya wilayah-wilayah resapan air akibat dibangunnya

hunian pada lahan basah atau daerah resapan air serta semakin padatnya

pembangunan fisik. Hal lainnya adalah prasarana dan sarana pengendalian banjir

yang belum berfungsi maksimal.

Wilayah terdampak banjir di DKI Jakarta pada tahun 2016 sebagaimana dapat

dilihat pada gambar di bawah ini, di mana terjadi pergeseran wilayah terdampak ke

wilayah selatan Jakarta.

Gambar 2.12 Peta Banjir Tahun 2016 Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta

84



Hal lain yang dapat memperparah dampak banjir dan genangan adalah

penurunan permukaan tanah (land subsidence). Secara umum laju penurunan tanah

yang terdeteksi adalah sekitar 1-15 cm per tahun, bervariasi secara spasial maupun

temporal. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan tanah yaitu pengambilan air

tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan (settlement), penurunan

karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisanlapisan tanah, serta penurunan karena

gayagaya tektonik.

Beberapa daerah yang mengalami subsidence cukup besar yaitu Cengkareng

Barat, Pantai Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai subsidence paling besar

terdapat di daerah Muara Baru. Sementara untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan

nilai subsidence relatif kecil. Peta penurunan tanah DKI Jakarta dari tahun ke tahun

dapat dilihat pada Gambar berikut.

85



Gam

bar 2

.13

Peta

Pen

urun

an M

uka

Tana

h di

Pro

vins

i DK

I Jak

arta

S

umbe

r : R

TRW

Pro

vins

i DK

I Jak

arta

203

0

86



Bencana lain yang sering terjadi di Jakarta adalah kebakaran. Bencana ini

umumnya terjadi di lokasi permukiman padat penduduk dan lingkungan pasar yang

pada umumnya disebabkan oleh arus pendek listrik. Bahaya kebakaran diperkirakan

akan terus menjadi ancaman apabila tidak tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup

dengan budaya perkotaan. Di wilayah DKI Jakarta terdapat 53 Kelurahan rawan

bencana kebakaran. Pada bulan November 2016, terdapat 56 kejadian bencana

kebakaran di Jakarta dengan sebaran sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.14 Peta Lokasi Kebakaran Bulan November Tahun 2016

Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta

Terkait dengan potensi gempa bumi, di sekitar Jakarta diperkirakan terdapat 10

sumber gempa dengan potensi terbesar di sekitar Selat Sunda, yang selama ini aktif

dan berpotensi menimbulkan risiko bencana. Berdasarkan data seismik kegempaan

seluruh Indonesia, di selatan Jawa bagian barat terdapat seismic gap (daerah jalur

gempa dengan kejadian gempa yang sedikit dalam jangka waktu lama) yang juga

menyimpan potensi gempa yang tinggi terhadap Jakarta. Kondisi Jakarta Bagian Utara

yang merupakan batuan atau tanah lunak akan lebih rentan terhadap dampak gempa

87



dibandingkan wilayah Jakarta bagian selatan. Kawasan rawan bencana di Provinsi DKI

Jakarta dapat dilihat pada Gambar berikut.

Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat,

potensi gempa bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah

sampai rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi

gempa Level I – Level II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah

dan respon gempa berdasarkan data sekunder.

88



Gam

bar 2

.15

Peta

Kaw

asan

Raw

an B

enca

na A

lam

di P

rovi

nsi D

KI J

akar

ta

Sum

ber:

RTR

W P

rovi

nsi D

KI J

akar

ta 2

030

89



2.1.7 Demografi

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan

migrasi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.177.924

jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki

Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebanyak 5.115.357 jiwa atau 50,25 persen dari

jumlah keseluruhan penduduk, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk

perempuan yaitu sebanyak 5.062.567 jiwa atau 49,74 persen. Oleh karenanya,

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 memiliki sex ratio sebesar 101,04 penduduk

laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201521

No. Uraian Satuan SP2000 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Laki-laki Jiwa 4.223.125 4.976.100 5.023.400 5.069.900 5.115.357 2. Perempuan Jiwa 4.123.958 4.886.000 4.946.500 5.005.400 5.062.567 3. Jumlah Jiwa 8.347.083 9.862.100 9.969.900 10.075.300 10.177.924 4. Pertumbuhan % 0,78 1,13 1,09 1,06 1,09 5. Densitas Ribu jiwa/

Km2 12,60 14,89 15,05 15,23 15,37

6. Sex Ratio % 102,00 101,80 101,60 101,70 101,04 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke

tahun, dengan laju pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 1,13 persen, tahun 2013

sebesar 1,09 persen, tahun 2014 sebesar 1,06 persen, dan tahun 2015 sebesar 1,09

persen. Dengan kepadatan penduduk 15,37 ribu jiwa/Km2, Provinsi DKI Jakarta

merupakan Provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan

Provinsi lainnya di Indonesia.

Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia

produktif (15-64) sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah. Pada tahun 2015,

penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.278.316 jiwa atau sebesar 71,51

persen dari total penduduk, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak

21 Ibid

90



2.523.715 jiwa atau 24,80 persen, dan penduduk yang tidak produktif lagi atau

melewati masa pensiun sebanyak 375.893 atau 3,69 persen. Dengan struktur

penduduk tersebut, angka ketergantungan (dependency ratio) DKI Jakarta pada tahun

2015 sebesar 28,49 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta

akan menanggung secara ekonomi sebesar 28,49 penduduk usia tidak produktif.

Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dapat dilihat melalui piramida

penduduk pada gambar berikut:

Gambar 2.16 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 201522

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin memiliki tren yang

hampir sama antar wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, yaitu penduduk laki-laki

cenderung berjumlah lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, hanya Kota

Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Utara yang memiliki

penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu sebanyak

2.843.816 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 23.340 jiwa. Rincian jumlah penduduk

menurut Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut:

22 Ibid

91



Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 201523

No Kota/Kab. Administrasi

Jumlah Penduduk Rasio Jenis

Kelamin L P Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Jakarta Pusat 457.025 457.157 914.182 99,97 2 Jakarta Utara 867.727 879.588 1.747.315 98.65 3 Jakarta Barat 1.246.288 1.217.272 2.463.560 102,38 4 Jakarta Selatan 1.096.469 1.089.242 2.185.711 100,66 5 Jakarta Timur 1.436.128 1.407.688 2.843.816 102,02 6 Kep. Seribu 11.720 11.620 23.340 100,86

Jumlah 5.115.357 5.062.567 10.177.924 101,04 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Kelahiran dan Kematian Penduduk

Faktor utama yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk di Provinsi DKI

Jakarta yaitu jumlah kelahiran dan kematian. Secara keseluruhan, dari data registrasi

kelahiran kematian perkawinan perceraian dan pengesahan/pengakuan anak BPS

Provinsi DKI Jakarta, jumlah kelahiran dan kematian di Provinsi DKI Jakarta pada

tahun 2015 tercatat sebanyak 146.284 kelahiran dan 49.710 kematian. Jumlah

kelahiran tertinggi pada tahun 2015 terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Timur

sebanyak 42.586 kelahiran, sednagkan jumlah terendah terdapat pada Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 1366 kelahiran. Selanjutnya jumlah kematian

terbanyak di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 14.885 kematian. Detil jumlah

registrasi kelahiran dan kematian di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi

adalah sebagai berikut:

23 Ibid

92



Tabel 2.8 Registrasi Kelahiran dan Kematian Menurut Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 201524

No Kota/Kabupaten Administrasi

Kelahiran Kematian

Umum (1) (2) (3) (6) 1 Jakarta Pusat 13.869 6.284 2 Jakarta Utara 26.339 8.186 3 Jakarta Barat 33.134 9.785 4 Jakarta Selatan 29.990 10.476 5 Jakarta Timur 42.586 14.885 6 Kep. Seribu 366 84

Jumlah 146.284 49.710 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada bagian ini dijabarkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai amanat Permendagri No.54 Tahun 2010 dan

format urusan sesuai amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat

penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah.

2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin

dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh

lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan

penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa

indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Provinsi DKI Jakarta.

24 Ibid

93



2.2.1.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro

adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian

PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi

bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan

evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan

Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta2526

Tahun PDRB

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

(juta Rupiah)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

(juta Rupiah)

(1) (2) (3) 2010 1.075.183.481 1.075.183.481 2011 1.147.558.226 1.224.218.485 2012 1.222.527.925 1.369.432.639 2013 1.296.694.573 1.546.876.491 2014 1.373.389.129 1.762.316.399 2015 1.454.345.823 1.989.329.537 2016 1.539.376.654 2.177.119.884

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta dalam Statitik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami

kenaikan yaitu yang semula Rp 1.075 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 2.177 trilun

pada tahun 2016 (ADHB). Sedangkan berdasarkan ADHK tahun 2000 PDRB Provinsi

DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.539 triliun pada tahun 2016.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan

secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga

konstan mengalami tren yang menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di

bawah ini.

25 Ibid 26 Bank Indonesia 2017, Statitik Ekonomi Keuangan Daerah, BI, Jakarta

94



Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017

Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor

pedagang besar dan eceran merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Provinsi

DKI Jakarta dengan nilai kontribusi di atas 16% selama periode 2012-2016 diikuti oleh

sektor konstruksi dan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi

ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini terletak pada ketiga sektor tersebut.

Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta

dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian ketiga sektor tersebut.

Untuk dapat melihat lebih lanjut perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta, berikut

disajikan gambaran nilai PDRB sektoral berdasarkan harga berlaku:

Tabel 2.10 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 (Juta Rupiah)27 28

No Sektor 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1.488.288 1.628.412 1.718.556 1.867.250 1.985.307

2 Pertambangan & Penggalian 4.011.417 4.287.998 4.540.965 5.043.042 5.181.434

3 Industri Pengolahan 188.822.070 209.498.625 239.229.099 274.522.770 295.043.440

4 Pengadaan Listrik dan 5.150.905 5.078.079 5.687.253 6.198.598 6.330.691

27 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, op. cit. hlm 58 28 Bank Indonesia 2017, op. cit. hlm 58

6,53

6,07

5,91 5,89 5,85

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan PDRB (ADHK tahun dasar 2010)

95



No Sektor 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Gas

5

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

611.522 653.061 702.526 757.206 798.273

6 Konstruksi 188.935.057 210.869.986 235.090.027 261.158.155 280.432.268

7

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

224.375.960 261.040.403 304.598.489 330.319.573 358.898.312

8 Transportasi dan Pergudangan

37.475.327 44.137.977 54.864.148 66.004.497 76.403.054

9

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

69.531.496 79.798.169 91.226.283 101.818.426 109.181.699

10 Informasi dan Komunikasi 102.750.295 115.909.491 128.657.246 141.791.242 157.158.004

11 Jasa Keuangan dan Asuransi

143.347.880 162.990.944 177.838.935 205.724.283 227.482.716

12 Real Estate 90.061.955 98.684.130 111.671.973 125.053.413 134.358.236

13 Jasa Perusahaan 93.199.640 105.903.828 122.924.324 141.772.604 159.379.958

14

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

83.862.784 89.312.049 101.058.724 114.109.574 123.168.685

15 Jasa Pendidikan 69.871.172 79.619.389 92.766.399 109.807.940 124.725.628

16

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

21.759.582 25.065.342 28.737.539 32.675.670 36.721.228

17 Jasa Lainnya 44.177.288 52.398.608 61.003.912 70.705.293 79.870.951

PDRB 1.369.432.639 1.546.876.491 1.762.316.399 1.989.329.537 2.177.119.884

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dalam buku Statitik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia 2017

96



Dari nilai PDRB sektoral berdasarkan harga berlaku sebagaimana ditunjukkan pada

tabel diatas, perkembangan kontribusi PDRB menurut sektor dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201629

No. Sektor 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09

2 Pertambangan & Penggalian 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24

3 Industri Pengolahan 13.79 13.54 13.57 13.80 13.55

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.38 0.33 0.32 0.31 0.29

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

6 Konstruksi 13.80 13.63 13.34 13.13 12.88

7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

16.38 16.88 17.28 16.60 16.49

8 Transportasi dan Pergudangan 2.74 2.85 3.11 3.32 3.51

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.08 5.16 5.18 5.12 5.01

10 Informasi dan Komunikasi 7.50 7.49 7.30 7.13 7.22

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 10.47 10.54 10.09 10.34 10.45 12 Real Estat 6.58 6.38 6.34 6.29 6.17

13 Jasa Perusahaan 6.81 6.85 6.98 7.13 7.32

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

6.12 5.77 5.73 5.74 5.66

15 Jasa Pendidikan 5.10 5.15 5.26 5.52 5.73

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.59 1.62 1.63 1.64 1.69

17 Jasa Lainnya 3.23 3.39 3.46 3.55 3.67

PDRB 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

29 Ibid

97



Untuk dapat melihat lebih lanjut perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta,

berikut disajikan gambaran nilai PDRB sektoral berdasarkan harga konstan tahun

2010:

Tabel 2.12 Nilai Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201630 31

No Sektor 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.319.310 1.353.560 1.359.955 1.375.424 1.387.526

2 Pertambangan & Penggalian 3.009.260 3.002.787 2.976.969 2.956.158 2.911.787

3 Industri Pengolahan 160.011.696 168.558.608 177.774.890 186.808.688 193.610.260 4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.642.496 3.668.131 3.826.374 3.923.966 3.904.568

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

588.515 608.343 630.507 651.813 666.203

6 Konstruksi 168.958.210 179.383.475 188.294.710 195.804.652 198.486.331


206.961.971 217.980.309 228.775.732 234.872.712 245.826.853

8 Transportasi dan Pergudangan 34.306.413 36.714.958 41.780.929 45.557.769 50.678.725

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 61.258.499 65.235.431 68.850.609 72.572.089 76.788.426

10 Informasi dan Komunikasi 103.212.678 115.748.680 128.510.625 141.500.796 156.809.056

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 125.417.028 134.744.302 140.160.373 155.189.393 168.374.624

12 Real Estat 84.689.742 88.985.511 93.399.192 97.809.806 102.395.777 13 Jasa Perusahaan 83.916.951 90.835.653 98.965.444 106.646.598 115.619.804


62.651.012 60.859.266 61.594.054 62.319.343 64.388.948

15 Jasa Pendidikan 62.220.200 64.427.115 66.842.621 71.210.273 76.173.999

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 19.268.301 20.379.279 21.775.260 23.425.889 25.255.984

17 Jasa Lainnya 41.095.643 44.209.165 47.870.886 51.720.453 56.097.784 PDRB 1.222.527.925 1.296.694.573 1.373.389.129 1.454.345.823 1.539.376.654

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dalam buku Statitik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia 2017

30 Ibid 31 Bank Indonesia 2017, op. cit. hlm 59

98



Dari nilai PDRB sektoral berdasarkan harga konstan sebagaimana ditunjukkan pada

tabel 2.11 diatas, dapat dilihat perkembangan kontribusi PDRB menurut sektor pada

tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.13 Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201632 33

No. Sektor 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09

2 Pertambangan & Penggalian 0.25 0.23 0.22 0.20 0.19

3 Industri Pengolahan 13.09 13.00 12.94 12.84 12.58

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.30 0.28 0.28 0.27 0.25

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04

6 Konstruksi 13.82 13.83 13.71 13.46 12.89


16.93 16.81 16.66 16.15 15.97

8 Transportasi dan Pergudangan 2.81 2.83 3.04 3.13 3.29

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.01 5.03 5.01 4.99 4.99

10 Informasi dan Komunikasi 8.44 8.93 9.36 9.73 10.19

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 10.26 10.39 10.21 10.67 10.94

12 Real Estat 6.93 6.86 6.80 6.73 6.65

13 Jasa Perusahaan 6.86 7.01 7.21 7.33 7.51


5.12 4.69 4.48 4.29 4.18

15 Jasa Pendidikan 5.09 4.97 4.87 4.90 4.95

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.58 1.57 1.59 1.61 1.64

17 Jasa Lainnya 3.36 3.41 3.49 3.56 3.64

PDRB 100 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dalam buku Statitik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia 2017

32 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, op. cit. hlm 62 33 Bank Indonesia 2017, op. cit. hlm 62

99



Distribusi kegiatan ekonomi antarkota DKI Jakarta menunjukkan adanya

persebaran yang relatif merata, tetapi kesenjangan yang tinggi terjadi antara kota

dengan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagaimana terlihat pada Tabel 2.13. Nilai

PDRB tertinggi tercatat di Jakarta Pusat kemudian diikuti oleh Jakarta Selatan dan

Jakarta Utara.

Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015 (Juta Rupiah)34

No. Kota/Kabupaten Administrasi 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Jakarta Pusat 333.572.901 378.108.865 428.352.159 483.281.548

2. Jakarta Utara 257.287.531 289.837.979 333.921.789 379.227.915

3. Jakarta Barat 228.382.465 258.677.781 292.816.915 328.439.235

4. Jakarta Selatan 307.189.768 347.102.018 393.289.515 441.447.477

5. Jakarta Timur 237.081.963 267.275.771 305.773.100 345.644.016

6. Kepulauan Seribu 4.866.265 5.253.338 5.633.797 6.245.821 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2.2.1.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat

bergantung pada kondisi perekonomian baik nasional maupun global. Hal tersebut

dapat dilihat pada tabel 2.11, dimana inflasi DKI Jakarta mengikuti fluktuasi inflasi

nasional, dengan nilai yang hanya sedikit berbeda. Data terkini menunjukkan bahwa

inflasi DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar 2,37 persen. Nilai tersebut merupakan

capaian terendah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Rincian mengenai nilai

inflasi DKI Jakarta sebagaimana dapat dillihat pada tabel berikut:

34 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, op. cit. hlm 63

100



Tabel 2.15 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201635 No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata

Inflasi

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (8)

1. Inflasi Nasional 4,3 8,38 8,36 3,35 3,02 5,48

2. Inflasi DKI Jakarta

4,52 8,00 8,95 3,30 2,37 5,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi antara tahun 2012 hingga

2016 (Gambar 2.14). Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016

yaitu sebesar 2,37% dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,95%.

Pada Bulan Januari 2017, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar

0,99 persen. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 inflasi di DKI Jakarta sebesar 0,33

persen dan di bulan Maret 2017 inflasi DKI Jakarta sebesar 0,05 persen. Tekanan

harga di Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2017 kembali turun, bahkan mengalami

deflasi. Pada April 2017 Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (mtm). Angka

tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya yang

mengalami inflasi (0,01% mtm), dan juga dari inflasi nasional (0,09% mtm). Dengan

perkembangan ini, laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat sebesar 1,35%

(ytd) atau 3,70% (yoy).

Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta

memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga

barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang

secara nasional. Perbedaan tren inflasi pada periode 2010-2015 terjadi pada tahun

2014, dimana inflasi nasional memiliki tren menurun sementara Provinsi DKI Jakarta

memiliki tren inflasi yang meningkat.

2.2.1.1.3. PDRB Perkapita

Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang

dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa

PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga konstan tahun 2010 meningkat dari

Rp.136,31 Juta pada tahun 2014 menjadi Rp147,06 juta pada tahun 2016. Sedangkan

35 Ibid

101



untuk PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku dari Rp. 174,91 juta

pada tahun 2014 menjadu Rp.207,99 juta pada tahun 2016. PDRB per Kapita Provinsi

DKI Jakarta memiliki tren yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya

peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat

pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d. 2016 No. Uraian Satuan 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. PDB Perkapita Atas Dasar

Harga Berlaku Juta Rupiah 174,91 195,46 207,99

2. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

Juta Rupiah 136,31 142,89 147,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2.2.1.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk

mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu).

Berdasarkan ukuran ini, Gini Ratio dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah jika

nilai Gini Ratio dibawah 0,4; sedang jika angkanya berkisar 0,4 - 0,5, serta dikatakan

tinggi jika nilainya di atas 0,5. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan

ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio DKI Jakarta pada September 2015

sebesar 0,421, menurun 0,024 poin menjadi 0,397 pada September 2016. Hal ini

menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta semakin kecil.

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah

persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang

dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat

ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika

persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah

12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta

ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2016,

persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di DKI Jakarta sebesar

16,49 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan sedang. Persentase

pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2016

102



menurun 0.08 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar

16,57 persen.

Gambar 2.18 Perkembangan Gini Ratio di DKI Jakarta


Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersempit

ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya

penduduk miskin melalui berbagai program serta upaya mengurangi beban

pengeluaran penduduk miskin dengan pemberian Kartu Jakarta Sehat dan Kartu

Jakarta Pintar.

2.3.1.1.5 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah

penduduk miskin. Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat

dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata

pengeluaran perbulan perkapita. Metode penghitungan penduduk miskin melalui

metode ini dilakukan dengan menghitung komponen Garis Kemiskinan Makanan

(GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

103



Tabel 2.17 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Susenas Maret 2015, September 2015 dan Maret 2016

2.2.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.1.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai

oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya.

Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus

berorientasi kepada manusia atau masyarakatnya, yaitu bagaimana pertumbuhan

ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas

masyarakat sebagai manusia. Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi

pokok yaitu kesehatan (umur panjang), pendidikan (pengetahuan) dan daya beli

(standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) di suatu wilayah. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

pada tahun 2012 s.d. 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut:

104



Tabel 2.18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201536

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. IPM Jakarta Pusat 78,44 78,81 79,03 79,69 80,22

2. IPM Jakarta Utara 76,89 77,16 77,29 78,30 78,78

3. IPM Jakarta Barat 78,05 78,79 79,38 79,72 80,34

4. IPM Jakarta Selatan 81,72 82,72 82,94 83,37 83,94

5. IPM Jakarta Timur 79,52 79,88 80,40 80,73 81,28

IPM DKI Jakarta 77,53 78,08 78,39 78,99 79,60

IPM Nasional 67,70 68,31 68,90 69.55 70,18 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data yang ada, Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki capaian IPM

tertinggi dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Capaian tersebut diikuti

oleh wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Selain itu, dari data tersebut dapat dilihat

juga bahwa IPM Provinsi DKI Jakarta selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini

menunjukkan peningkatan kualitas manusia yang ada di Jakarta, yang selanjutnya

menjadi barometer bagi kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

2.2.1.2.2. Pendidikan

Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang pendidikan

adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar

(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang

dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka

Melek Huruf Provinsi DKI Jakarta dan perkembangan Angka Melek Huruf Nasional

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

36 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, Berita Resmi Statistik : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Terus Meningkat, No. 19/04/31/Thn.XIX, 17 April 2017, BPS, Jakarta

105



Gambar 2.19 Perkembangan Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Nasional Tahun

2011-2015 Sumber : Statistik Nasional, BPS 2016

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian Angka Melek Huruf Provinsi DKI

Jakarta tahun 2011 hingga 2015 telah melampaui capaian Nasional. Perkembangan

Angka Melek Huruf DKI Jakarta selama kurun waktu 2011-2015 selalu mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hampir sebagian

besar penduduk Provinsi DKI Jakarta mampu untuk membaca dan menulis serta

menyerap informasi dengan baik. Persentase angka melek huruf yang tinggi di Provinsi

DKI Jakarta ini juga mengindikasikan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan

yang cukup memadai. Meskipun demikian, capaian Angka Melek Huruf tersebut masih

belum mencapai target MDG’s, yakni 100% pada tahun 2015.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk

usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-rata

Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional dapat dilihat pada gambar di

bawah ini.

98,83% 99,07% 99,13% 99,54% 99,59%

92,80% 93,10%93,90%

95,90%95,20%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

102,00%

2011 2012 2013 2014 2015

Angka Melek Huruf DKI Jakarta Angka Melek Huruf Nasional

106



Gambar 2.20 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional

Tahun 2012-2015 Sumber : Badan Pusat Statistik 2016

Berdasarkan gambar di atas, angka Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta

Tahun 2012-2015 telah melampaui capaian nasional. Pada tahun 2015 Rata-Rata

Lama Sekolah nasional mencapai 7,84 tahun, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah di

DKI Jakarta mencapai 10,7 tahun.

Penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan stimulus baik di

tingkat pusat maupun daerah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam

pencapaian ini. Kebijakan tersebut diantaranya kebijakan pelaksanaan program wajib

belajar 12 tahun, pemberian Bantuan Operasonal Sekolah (BOS), Biaya Operasional

Pendidikan (BOP), serta Kartu Jakarta Pintar, disamping meningkatnya sarana dan

prasarana pendidikan di Jakarta.

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu

jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang

sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu

tanpa melihat berapa usianya. Pada gambar di bawah disajikan perkembangan APK

TK (PAUD), SD/MI/Paket A, SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA di DKI Jakarta.

10,37 10,4 10,43 10,47 10,54 10,7

7,92 7,947,59 7,61 7,73 7,84

6

7

8

9

10

11

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ratarata Lama Sekolah DKI Jakarta

Ratarata Lama Sekolah Nasional

107



Gambar 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Angka partisipasi kasar

untuk SD/MI yaitu sebesar 105.26 , untuk tingkat SMP/MTs sebesar 88.35 dan untuk

tingkat SMA/SMK/MA sebesar 76.35.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia

sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan

usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang

bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi

anak yang bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM di Provinsi DKI Jakarta

disajikan pada gambar di bawah ini.

45,38% 51,53%57,55% 58,78%

110,45%

98,03% 100,91% 103,28%96,84%

105,26%

91,42% 90,78% 94,04%86,60%

79,61%88,35%

63,14%71,76%

74,37%71,09%

58,79%

76,35%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

110,00%

120,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

APK PAUD APK SD APK SMP APK SMA

108



Gambar 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2013-

2015 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Gambar 2.16 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Angka partisipasi murni untuk

SD/MI yaitu sebesar 96.91, untuk tingkat SMP/MTs sebesar 80.20 dan untuk tingkat

SMA/SMK/MA sebesar 59.04

2.2.1.2.3. Kesehatan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang kesehatan ditunjukkan oleh

indikator angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk, dan angka kematian

bayi (AKB).

Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2012

hingga 2015 telah melampaui angka usia harapan hidup nasional. Pada tahun 2015

angka usia harapan hidup di DKI Jakarta mencapai 72,43, sedangkan angka usia

harapan hidup nasional pada tahun 2015 sebesar 70,78 tahun. Hal ini bermakna

kesehatan penduduk di DKI Jakarta telah melampaui standar nasional. Lebih lanjut,

perkembangan usia harapan hidup di DKI Jakarta dapat dilihat dalam gambar di bawah

ini.

94,59% 92,27% 90,14%95,79% 96,84% 96,91%

71,96%68,85% 70,40%

75,56%79,61% 80,20%

50,57% 49,27%53,61% 54,99%

58,79% 59,04%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

APM SD APM SMP APM SMA

109



Gambar 2.23 Perkembangan Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional

Tahun 2010-2015 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar 0,07%

kemudian menjadi 0,23% pada tahun 2015. Meskipun demikian, pencapaian indikator

ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam MDG’s yaitu sebesar 3,60%. Dengan

demikian pencapaian Balita Gizi Buruk di DKI Jakarta berdasarkan target MDG’s

tergolong berhasil. Uraian lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.19 Persentase Balita Gizi Buruk No.

Uraian Tahun 2013 2014 2015

(1) (2) (5) (6) (7) 1. Jumlah balita gizi buruk 598 677 1088 2. Jumlah balita 843.773 875.558 481928 3. Persentase balita gizi buruk 0,07% 0,08% 0,23%

Sumber : Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)

Angka kematian bayi di DKI Jakarta mengalami penurunan, semula sebesar 7 Per

1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2012, menjadi 4,61 Per 1000 Kelahiran Hidup pada

tahun 2015. Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini selama tahun 2012 hingga

2015 telah melampaui target RPJMD DKI Jakarta 2013-2017 dan juga melampaui

71,71 71,87 72,03 72,19 72,27 72,43

69,8170,01

70,2070,40

70,5970,78

68,5

69

69,5

70

70,5

71

71,5

72

72,5

73

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Usia Harapan Hidup DKI Jakarta Usia Harapan Hidup Nasional

110



target MDG’s yang sebesar 32 Per 1000 Kelahiran Hidup. Lebih lanjut dapat dilihat

dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.24 Perkembangan Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi DKI

Jakarta 2012-2015 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.1.2.4. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2010 hingga tahun

2015 mengalami peningkatan. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun

2010 sebesar 89% dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan (Tabel 2.20),

atau dengan kata lain terdapat 11% angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.

Pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 93% dari angkatan kerja yang ada memperoleh

pekerjaan atau sebesar 7% angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Data

tersebut menunjukkan tren jumlah pengagguran berkurang. Penjelasan lebih lanjut

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2012 2013 2014 2015

7,007,50 7,40 7,307,00 6,88

4,184,61 Angka Kematian Bayi (bayi

per 1000 kelahiran hidup)Target RPJMD 20132017

Angka Kematian Bayi (bayiper 1000 kelahiran hidup)Realisasi

111



Tabel 2.20 Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta

No. Uraian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Penduduk

yang bekerja (ribu orang)

4.689,80 4.588,40 4.838,60 4.712,84 4.634,37 4.724,03

2. Angkatan kerja (ribu orang)

5.272,60 5.143,80 5.368,60 5.180,00 5.063,50 5.092,22

3. Rasio penduduk yang bekerja (%)

89% 89% 90% 91% 92% 93%

Sumber: Badan Pusat Statistik,2016.

2.2.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Pengembangan seni budaya, kepemudaan, dan olahraga menjadi kegiatan

penting. Beberapa prestasi kinerja yang dilakukan di bidang kepemudaan antara lain

melalui pengiriman 2 (dua) orang Paskibraka yang bertugas di tingkat Nasional, dan

keikutsertaan Jakarta Youth Choir ke Paduan Suara Lanna di Bangkok, Thailand

dengan perolehan medali emas.

Kinerja pembinaan bidang olahraga tahun 2016 selain diukur dari penyediaan

fasilitas dan sarana olahraga juga prestasi olahraga yang berhasil diraih. Penyediaan

fasilitas olahraga dilakukan antara lain dengan rehabilitasi lapangan-lapangan olahraga

pada skala komunitas, pengadaan perlengkapan kontingen POPWIL, pengadaan

peralatan olahraga permainan untuk masyarakat Provinsi DKI Jakarta, Pengadaan

peralatan olahraga PON XIX 2016, Persiapan dan pelaksanaan the 6th World Sport

For All Games (TAFISA Games 2016) di Jakarta yang diikuti oleh 108 negara,

Pengiriman kontingen PEPARNAS DKI Jakarta pada PEPARNAS XV 2016 di Jawa

Barat yang memperoleh peringkat ke 11 dengan 15 emas, 5 perak, dan 15 perunggu, serta Pengiriman kontingen POSPENAS DKI Jakarta pada POSPENAS VII 2016 di

Banten yang memperoleh peringkat ke 7 dengan 4 emas, dan 1 perak.

Selain itu, Prestasi olahraga yang diraih DKI Jakarta pada single event dan multi

event antara lain pada Kejuaraan Bulutangkis (Disabilitas) Junior Sport Exchange di

Tokyo Jepang dengan perolehan medali 1 medali emas, 1 medali perak, Kejuaraan

Nasional Judo antar PPLP/ PPLPD di Padang, Sumatera Barat dengan perolehan

112



medali 9 medali emas, 1 medali perak, 3 medali perunggu, Kejuaraan Nasional Atletik

Remaja dan Junior dengan perolehan medali 4 medali emas, 5 medali perak, 3 medali

perunggu, Kejuaraan Nasional UGM Swimming Championship di Jogjakarta dengan

perolehan medali 15 medali emas, 4 medali perak, 3 medali perunggu, Kejuaraan

Dayung antar PPLP/PPLPD di Riau dengan perolehan medali 3 medali emas, 3 medali

perak, Kejuaraan Nasional Panahan antar PPLP/PPLPD dengan perolehan medali 2

medali emas, 3 medali perak, 3 medali perunggu, Kejuaraan Nasional Atletik antar

PPLP/PPLPD dengan perolehan medali 2 medali emas, 3 medali perak, 7 medali

perunggu, Kejuaraan Senam 13th Singapore Rhythmic Gymnastic Open

Championship di Singapura dengan perolehan medali 1 medali perunggu, Peringkat 3

pada PON XIX di Jawa Barat dengan perolehan 132 medali emas, 125 medali perak,

120 medali perunggu, kegiatan multi cabang olahraga Pekan Olahraga Wilayah II

dengan perolehan medali 15 medali emas, 13 medali perak, 4 medali perunggu,

Kejuaraan Bulutangkis Junior Sport Exchange di Tokyo Jepang dengan hasil peringkat

5 dari 19 negara, Kejuaraan Atletik Asia Junior di Ho Chi Min, Vietnam dengan hasil

peringkat 5 dari 45 negara, dan Kejuaraan Atletik Sea Youth di Thamasat, Thailand

dengan hasil peringkat 5 dari 11 negara.

Berkaitan dengan aktivitas seni budaya di Provinsi DKI Jakarta, terlihat bahwa

dalam kurun waktu 2010 – 2015 jumlah grup kesenian meningkat dari 889 menjadi 921

grup kesenian. Lebih lanjut perkembangan grup kesenian tertera pada tabel 2.21

dibawah ini.

Tabel 2.21 Grup Kesenian per 10.000 Penduduk No.

Uraian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Jumlah

grup kesenian

889 896 912 916 916 921

2. Jumlah Penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924

3. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2016

113



2.2.2. Aspek Pelayanan Umum

2.2.2.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.2.2.1.1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta diarahkan untuk mengupayakan

perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi

seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta, mewujudkan pendidikan yang kompetitif

untuk menghadapi perubahan, meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan,

meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan

pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait

dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan

dasar warga negara. Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan atas

pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal.

Sedangkan Daerah Provinsi memiiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan

menengah dan pendidikan khusus. Provinsi DKI Jakarta memiliki otonomi khusus

dimana kewenangan pemerintahan berada terpusat di tingkat provinsi, sehingga

pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini, pendidikan

non formal, dan pendidikan khusus dilakukan di tingkat Provinsi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan

pendidikan Provinsi DKI Jakarta di arahkan pada perluasan dan pemerataan

pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS),

Rasio guru terhadap murid, Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

sekolah, Angka Kelulusan (AL), Angka Melanjutkan (AM) dan Angka Putus Sekolah

(APS). Secara rinci perkembangan indikator pendidikan di DKI Jakarta periode 2013-

2015 disampaikan dalam tabel di bawah ini.

114



Tabel 2.22 Hasil Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2013-2015

No. Indikator Tahun

2013 2014 2015 (1) (2) (6) (7) (8) 1 Pendidikan Dasar (SD/MI) i. Angka partisipasi sekolah 99,35% 99,47% 99,56% ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

usia sekolah 35,06 34,24 29,66

iii. Rasio guru terhadap murid 547,89 540,15 557,20 2 Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) i. Angka partisipasi sekolah 95,28% 96,69% 97,19% ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

usia sekolah 28,88 30,84 31,84

iii. Rasio guru terhadap murid 746,32 646,08 748,91 3 Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA) i. Angka partisipasi sekolah 65,54% 70,23% 70,73% ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

usia sekolah 24,79 25,87 29,46

iii. Rasio guru terhadap murid 892,95 1001,88 914,53 iv. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 58,94 79,83 55,92 4 Jumlah Siswa Pada jenjang Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) (%) 243.857 301.574 332.346

5 Angka Putus Sekolah i. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0,02 0,01 0,01 ii. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 0,13 0,07 0,18 iii. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) 0,04 0,33 0,42 6 Angka Kelulusan i. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 99,32% 100% ii. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,99% 99,94% 99,99% iii. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA 99,99% 98,41% 99,99 iv. Angka Kelulusan (AL) SMK 99,99% 98,74% n/a 7 Angka Melanjutkan (AM) i. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs 99,13% 83,01% 81,10%

ii. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

98,47% 97,78% 95,88%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.2.1.2. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas

sumber daya manusia agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik

sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan

115



tujuan pembangunan kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Perkembangan Posyandu di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2011

hingga tahun 2015 mengalami tren peningkatan jumlah. Pada tahun 2011 rasio

posyandu per satuan balita sebesar 5,11, yang bermakna 5 posyandu dapat

menampung 1.000 balita (5:1.000), atau dengan kata lain satu posyandu dapat

menampung 200 balita (1:200). Pada tahun 2015 rasio posyandu per satuan balita

mengalami peningkatan menjadi 9,32, yang berarti 9 posyandu dapat menampung

1.000 balita (9:1.000) atau dengan kata lain satu posyandu dapat menampung 111

balita (1:111).

Tabel 2.23 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di DKI Jakarta Tahun 2011-2015

No Uraian Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Jumlah Posyandu 4.241 4.297 4.330 4.362 4.490 2. Jumlah Balita 829.889 908784 843773 875558 481928 3. Rasio Posyandu per satuan balita 5,11 4,99 5,13 4,98 9,32

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016

Rasio Puskesmas, Poliklinik, per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas di DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 1:231.316 jiwa. Kondisi

tersebut diimbangi dengan adanya poliklinik dan puskesmas pembantu yang pada

tahun 2015 masing-masing memiliki rasio 1:12.247 jiwa untuk poliklinik dan 1:231.316

jiwa untuk puskesmas pembantu, sehingga dapat dikatakan mencukupi untuk

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat DKI Jakarta. Penjelasan lebih

lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

116



Tabel 2.24 Rasio Puskesmas, Poliklinik Per Satuan Penduduk di DKI Jakarta 2013-2015

No Indikator Tahun

2013 2014 2015 (1) (2) (5) (6) (7) 1 Jumlah puskesmas

Kecamatan 44 44 44

1.1 Rasio Puskesmas Kecamatan 1:226.588 1:224.868 1:231.316

2 Jumlah Puskesmas Kelurahan 303 303 288 2.2 Rasio Puskesmas

Kelurahan 1:32.903 1:32.654 1:231.316 3 Jumlah poliklinik 1.050 1.050 831

3.3 Rasio poliklinik 1:9.495 1: 9.423 1:12.247 Jumlah Penduduk 9.969.948 10.075.310 10.177.924

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Pembangunan prasarana kesehatan pada tahun 2015 dilakukan dengan

menambah 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah sehingga setiap wilayah

Kota/Kabupaten memiliki sekurang-kurangnya 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah.

Selain Sumah Sakit Umum Daerah, pada tahun 2015 telah dilaksanakan peningkatan

status Puskesmas Kecamatan menjadi Rumah Sakit Umum tingkat Kecamatan yang

merupakan Rumah Sakit Tipe D yaitu sebanyak 15 Puskesmas dari total 26

Puskesmas. Kedepannya, peningkatan status Puskesmas Kecamatan menjadi Rumah

Sakit Umum tingkat Kecamatan akan dilaksanakan pada seluruh Puskesmas

Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah gambaran rumah sakit di Provinsi

DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2015:

Tabel 2.25 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015

No. Uraian 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Jumlah Rumah Sakit 158 159 159 182

2. Jumlah Penduduk 9.862.100 9.969.900 10.075.300 10.177.924

Rasio 62,42 62,70 63,36 55,92 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

117



Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Perkembangan cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di DKI

Jakarta tahun 2013-2015 telah mencapai 100%. Hal ini bermakna seluruh bayi telah

mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Dengan demikian, sejak tahun 2013 hingga

tahun 2105 indikator ini telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni >95%.

Lebih lanjut dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.26 Perkembangan Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Jumlah Kelurahan UCI 267 267 267 267 267 Jumlah Seluruh Kelurahan 267 267 267 267 267 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% 100% 100% 100% 100%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Cakupan Puskesmas Kecamatan

Apabila dilihat dari perbandingan jumlah Puskesmas dengan jumlah Kecamatan yang

ada di Provinsi DKI Jakarta, maka diperoleh persentase cakupan puskesmas DKI

Jakarta. Dari data di Tabel 2.27 dapat diketahui bahwa jumlah puskesmas tidak

mengalami penambahan sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Penjelasan lebih lanjut

disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.27 Cakupan Puskesmas 2010-2015

No. Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Jumlah puskesmas

kecamatan 44 44 44 44 44 44

2. Jumlah seluruh kecamatan

44 44 44 44 44 44

3. Cakupan puskesmas (%)

100 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016

Cakupan Puskesmas Kelurahan

Perkembangan cakupan puskesmas pembantu di kelurahan pada periode 2013-2015

telah menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2015 tercatat cakupan pembantu

118



puskesmas sebesar 107,87 persen, artinya terdapat kelurahan yang memiliki lebih dari

satu puskesmas pembantu. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.28 Cakupan Pembantu Puskesmas 2013-2015

Indikator Tahun 2013 2014 2015

(1) (4) (5) (6) Jumlah pembantu puskesmas 303 303 288 Jumlah seluruh kelurahan 267 267 267 Cakupan pembantu puskesmas (%) 113,48 113,48 107,87 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi

baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di DKI Jakarta mengalami

penurunan (lihat Gambar di bawah). Pada tahun 2013 proporsi panjang jaringan jalan

dengan kondisi baik sebesar 99,92% dari total panjang jalan keseluruhan, kemudian

mengalami penurunan menjadi 97, 56% di tahun 2015.

Gambar 2.25 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta

Sumber:Dinas Bina Marga, 2016

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per 1000 Penduduk

Mengacu pada Tabel 2.29 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan rasio tempat

pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di DKI Jakarta. Pada tahun 2010

99,92

9797,56

95

96

97

98

99

100

101

2013 2014 2015

Proporsi panjang jaringanjalan dalam kondisi baik

Linear (Proporsi panjangjaringan jalan dalamkondisi baik)

119



rasio TPS per satuan penduduk tercatat 1.373,88 M3 per 1.000 penduduk, kemudian di

tahun 2015 menurun menjadi 1.296,93 M3 per 1.000 penduduk. Hal ini dikarenakan

jumlah daya tapung TPS yang tidak bertambah sejak tahun 2010 hingga 2015,

sementara jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.29 Rasio TPS per Satuan Penduduk

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah daya tampung TPS (M3)

13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000

Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

1.373,88 1.353,55 1.338,46 1.323,99 1.310,13 1.296,93

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

2.2.2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah Tangga Pengguna Listrik Ketersediaan listrik dapat menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di suatu

wilayah. Rumah tangga yang sudah tersedia fasilitas listrik dianggap sudah mampu.

Pada tahun 2015, hampir seluruh rumah tangga di DKI Jakarta atau sebanyak 99,40

persen rumah tangga menggunakan listrik PLN dan sisanya 0,54 persen rumah tangga

di DKI Jakarta menggunakan listrik non PLN, yang dapat diartikan program

pembangunan sudah menjangkau semua penduduknya, namun rumah tangga

pengguna listrik Non PLN masih di temui di semua wilayah (lihat tabel di bawah)

Tabel 2.30 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan

Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014-2015 Sumber

Penerangan Utama Sumber Penerangan Utama Jumlah

Rumah Tangga Listrik PLN Listrik Non PLN Bukan Listrik

(1) (2) (3) (4) (5) Kepulauan Seribu

2014 100,00 0,00 0,00 5.575 2015 97,23 2,77 0,00 5.873

Jakarta Selatan

120



Sumber Penerangan Utama

Sumber Penerangan Utama Jumlah Rumah Tangga Listrik PLN Listrik Non PLN Bukan Listrik

2014 100,00 0,00 0,00 542.495 2015 99,69 0,31 0,00 568.148

Jakarta Timur 2014 100,00 0,00 0,00 731.435 2015 99,68 0,17 0,15 745.136

Jakarta Pusat 2014 100,00 0,00 0,00 240.654 2015 99,61 0,39 0,00 246.346

Jakarta Barat 2014 99,80 0,20 0,00 656.467 2015 99,86 0,14 0,00 666.575

Jakarta Utara 2014 99,94 0,06 0,00 455.317 2015 97,86 2,03 0,10 468.232

DKI Jakarta 2014 99,94 0,06 0,00 2.631.943 2015 99,40 0,54 0,06 2.700.310

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2016

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per 1.000 Penduduk Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk di DKI Jakarta selama tahun

2010 hingga tahun 2015 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010

terdapat 103 m2 tempat pemakaman umum untuk 1.000 penduduk, kemudian pada

tahun 2015 menjadi 97 m2 untuk 1.000 penduduk. Kondisi ini terjadi dikarenakan

jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dalam enam tahun terakhir tidak

mengalami peningkatan, sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31 Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1.000 Penduduk

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum (m2)

986.771 986.771 986.771 986.771 986.771 986.771

121



Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

103 101 100 99 98 97

Sumber : Dinas Kehutanan, 2016

2.2.2.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Dengan mengacu pada Tabel 2.32 dapat diketahui bahwa rasio jumlah Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 10.000 penduduk mengalami tren peningkatan

selama tahun 2010 hingga tahun 2014, namun memasuki tahun 2015 mengalami

penurunan. Pada tahun 2010 tercatat terdapat 3,82 Satpol PP untuk melayani 10.000

penduduk, menurun menjadi 3,39 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk pada

tahun 2015.

Sedangkan untuk cakupan patroli petugas Satpol PP selama tahun 2010

hingga tahun 2015 telah melebihi SPM (3x dalam 24 jam). Pada tahun 2015 cakupan

patroli Satpol PP di DKI Jakarta adalah 35 kali patroli dalam 24 jam.

Sementara itu, jumlah linmas per 10.000 penduduk di DKI Jakarta selama

tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2010

tercatat 18,67 per 10.000 penduduk, sementara pada tahun 2015 tercatat 17,76 per

10.000 penduduk. Hal ini dipengaruhi adanya penurunan jumlah linmas di tahun 2013

hingga tahun 2015 disertai dengan peningkatan jumlah penduduk di tahun yang sama.

Untuk cakupan penegakan perda di DKI Jakarta selama tahun 2010 hingga

tahun 2015 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yakni 89,52% pada tahun 2010,

menjadi 84,42% di tahun 2011, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun

2012 dan 2013 yakni menjadi 42,46 dan 41,57%. Memasuki tahun 2014 mengalami

peningkatan menjadi 58,49% dan kembali meningkat menjadi 89,49% di tahun 2015.

Jika dilihat dari jumlah pelanggaran Perda terbanyak yang tidak terselesaikan berada

di tahun 2013, dengan jumlah pelanggaran sebesar 664 kasus dan hanya 276 kasus

yang terselesaikan.

122



Frekuensi kebakaran sesuai waktu tanggap (response time) di DKI Jakarta

telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Menurut SPM dalam Permendagri No.

69/2012 disebutkan bahwa waktu tanggap (respon rate) sebesar 75%, sementara itu

sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 waktu tanggap di DKI Jakarta telah mencapai

lebih dari 95%. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.32 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

A Jumlah polisi pamong praja

3.670 4.416 4.353 4.100 4.091 3.452

B Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924

C

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

3,82 4,53 4,41 4,11 4,06 3,39

2

Cakupan patroli petugas Satpol PP

31,3 31,36 31,3 34,36 34,98 35,93

3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (%)

A Jumlah linmas 17.933 18.138 22.909 22.906 19.795 18.074


C

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

18,67 18,60 23,23 22,98 19,65 17,76

4 Penegakan PERDA

A

Jumlah penyelesaian penegakan PERDA

111 130 76 276 403 332

B Jumlah pelanggaran perda

124 154 179 664 689 371

C Penegakan PERDA 89,52% 84,42% 42,46% 41,57% 58,49% 89,49%

123



No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)

A

Jumlah penyelesaian pelanggaran K3

111 130 76 276 403 332

B Jumlah pelanggaran K3

124 154 179 664 689 371

C

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)

89,52% 84,42% 42,46% 41,57% 58,49% 89,49%

7 Cakupan pelayanan bencana kebakaran(%)

A Jumlah mobil pemadam kebakaran

4 22 46 67 82 121

Mobil Pompa 2.500 L 1 1 16 28 32 49

Mobil Pompa 4.000 L 2 2 11 20 31 46

Mobil Pompa 10.000 L 1 19 19 19 19 26


C

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

0,0000416% 0,0002256% 0,0004664% 0,0006720% 0,0008193% 0,0011889%

8 Frekuensi kebakaran sesuai response time

A

Jumlah kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap

690 909 1018 984 1088 1547

B Jumlah kasus kebakaran

708 953 1039 997 1094 1569

C

Frekuensi kebakaran sesuai response

97,46% 95,38% 97,98% 98,70% 99,45% 98,60%

124



No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 time

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta

2.2.2.1.6. Urusan Sosial

Sarana Sosial

Sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan

sarana sejenis lainnya. Secara umum, tren jumlah sarana sosial di DKI Jakarta sejak

tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Tahun 2011 dan 2012

merupakan tahun dengan sarana sosial terbanyak, yakni 606 sarana sosial. Memasuki

tahun 2013 jumlahnya menurun menjadi 537, hingga tahun 2015 kembali mengalami

penurunan menjadi 427 sarana sosial. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada

Gambar di bawah ini.

Gambar 2.26 Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (Orang)

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang,

keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau

gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat

menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan

wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,

0100200300400500600700

2010 2011 2012 2013 2014 2015

499

606 606537

427 427Sarana Sosial (Panti Asuhan,Panti Jompo dan PantiRehabilitasi)

125



keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan

kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau

menguntungkan.

Secara umum jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

tertangani mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 10.088 orang,

kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 15.113 orang, memasuki tahun 2015

menurun menjadi 11.650.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain adalah

meningkatkan kualitas pelayanan sarpras rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan

dan pembinaan bagi lansia, peningkatan kualitas SDM keluarga miskin dan pembinaan

mental bagi PMKS. Lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.33 Penanganan PMKS

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan 6.245 12.127 12.513 16.400 19.741 18.585

PMKS yg memperoleh bantuan sosial 16,12% 31,31% 32,31% 42,34% 50,97% 47,98%

Jumlah PMKS yang ada 38.732 38.732 38.732 38.732 38.732 38.732 Jumlah PMKS yang tertangani 10.088 10.777 9.692 12.287 15.113 11.650

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

26,05% 27,82% 25,02% 31,72% 39,02% 30,08%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

2.2.2.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.2.2.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang

memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan

sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Salah satu indikator yang

dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap

penduduk usia kerja. Pada tahun 2016, TPAK DKI Jakarta mencapai 68,79 persen. Hal

126



ini memberikan informasi bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, hampir 69 orang

diantaranya adalah angkatan kerja, sedangkan sekitar 31 persen adalah bukan

angkatan kerja. Bila dibandingkan tahun 2015, TPAK DKI Jakarta mengalami

penurunan sebesar 3,81 poin.

Tabel 2.34 Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2014-2016

2014 2015 2016

Angkatan Kerja 68,49 72,60 68,79

Bukan Angkatan Kerja 31,51 27,40 31,21

Jumlah 100,00 100,00 100,00

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2016, BPS

Selanjutnya indikator yang memberikan informasi tentang jumlah angkatan

kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran yaitu tingkat pengangguran

terbuka yang merupakan perbandingan antara pencari kerja dengan jumlah angkatan

kerja. Tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan dari tahun ke

tahun. TPT tahun 2014 tercatat 9,84 persen, angka tersebut menurun menjadi 8,36

persen pada tahun 2015, kemudian menurun lagi menjadi 5,77 persen pada tahun

2016.

Tabel 2.35 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta, Tahun 2014-2016

Tahun Laki-laki Perempuan Total

2014 9,63 10,17 9,84

2015 7,77 9,25 8,36

2016 6,80 4,20 5,77

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2016, BPS

2.2.2.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada

umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam

proses pembangunan.

127



Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan selain digunakan untuk melihat labour supply,

juga digunakan untuk melihat kesejajaran perempuan dan laki-laki yang dapat

menyebabkan penghapusan ketidaksamaan peran dalam masyarakat terutama dalam

pasar tenaga kerja. Jika dicermati menurut jenis kelamin, selama periode 2015-2016,

TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 3,53 poin (58,11 persen tahun 2015

menjadi 54,58 persen pada tahun 2016). Dalam perspektif kedepan, Pemerintah DKI

Jakarta perlu mengupayakan agar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

dapat meningkat, sehingga peran perempuan dalam pasar tenaga kerja mendapat

kesejajaran dengan laki-laki.

Tabel 2.36 Partisipasi angkatan kerja perempuan di DKI Jakarta Tahun 2014-2016 Kegiatan Utama 2014 2015 2016

Angkatan Kerja 51,85 58,11 54,58 - Bekerja 89,83 90,75 95,80

- Mencari Kerja 10,17 9,25 4,20

Bukan Angkatan Kerja 48,15 41,89 45,42 - Sekolah 18,00 22,41 18,65

- Mengurus Rumah Tangga 78,32 72,29 77,67

- Lainnya 3,68 5,30 3,68

Jumlah (AK + BAK) 100,00 100,00 100,00 Sumber: Sakernas Februari 2014-2016, dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS 2016

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (%) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Rasio KDRT adalah jumlah

KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio

KDRT di DKI Jakarta mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga 2014.

128



Tabel 2.37 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah KDRT

543 768 818 825 966 897

Jumlah rumah tangga

2.518.502 2.547.733 2.576.518 2.604.752 2.632.338 2.659.205

Rasio KDRT 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan

Penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

di DKI Jakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 telah diselesaikan seluruhnya. Hal

ini menunjukkan besarnya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada isu

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penjelasan secara numerik disajikkan

dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.38 Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan 935 1.381 1.429 1.517 1.612 1.736

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak 935 1.381 1.429 1.517 1.612 1.736

Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)

100 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta

2.2.2.2.3. Urusan Pangan

Berdasarkan Tabel 2.39 dapat diketahui bahwa Indikator kinerja urusan pangan di DKI

Jakarta sudah menunjukkan arah yang positif. Tahun 2014 telah dikeluarkan Peraturan

Gubernur tentang ketahanan pangan. Sementara itu ketersediaan pangan utama sejak

tahun 2012 hingga tahun 2015 telah mencapai lebih dari 100%, yang artinya

129



ketersediaan pangan utama selama empat tahun terakhir telah melebihi angka jumlah

penduduk DKI Jakarta. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39 Indikator Kinerja Urusan Pangan

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 1. Regulasi

Ketahanan Pangan

- - 1 Pergub -

2. Ketersediaan Pangan Utama

A Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)

1.427.400.000 1.228.989.924 1.226.297.700 1.162.728.156

B Jumlah penduduk 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924

C Ketersediaan pangan utama 144,74 % 123,27 % 121,71 % 114,24 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan,dan Pertanian DKI Jakarta, 2016

Ketersediaan sumber bahan pangan yang tersedia di Jakarta hanya padi.

Untuk jagung dan kedelai produksi yang dihasilkan sangat kecil, bahkan beberapa kali

hasil produksinya 0. Dilhat dari data produksi padi DKI Jakarta, tren produksi dari

2012-2015 memiliki tren yang cenderung menurun. Meskipun bahan makanan utama

penduduk DKI Jakarta adalah dari padi namun jarang terlihat secara langsug

bagaimana proses budidaya tanaman padi di sawah. Kegiatan pertanian di Jakarta

tidak dilakukan dengan basis lahan namun dengan teknologi. Salah satu contohnya

adalah pertanian hidroponik yang dikemas dalam produk wisata atau agro wisata.

Hal tersebut ditunjukkan dengan kembali meningkatnya produktivitas padi pada tahun

2015.

Terdapat beberapa kelemahan dalam mewujudkan ketahanan pangan di DKI

Jakarta antara lain keterbatasan lahan pertanian, ketergantungan pasokan pangan dari

daerah lain, semakin meningkatnya jumlah penduduk, terbatasnya akses informasi

ketahanan pangan; serta pola konsumsi beras. Salah satu usaha untuk

mengembangkan ketahanan pangan di DKI Jakarta adalah melalui kebijakan impor

beras. Strategi yang dapat dikembangkan meliputi pengembangan dan peningkatan

intensitas jaringan kerjasama, peningkatan kapasitas distribusi pangan, pembangunan

sistem cadangan pangan, serta pengembangan diversifikasi dan konsumsi. Berikut

data dari produksi dan produktivitas padi di DKI Jakarta.

130



2.2.2.2.4. Urusan Lingkungan Hidup

Pencemaran Status Mutu Air

Terkait indikator pencemaran status mutu air yang merupakan tolok ukur kinerja

pemantauan pencemaran status mutu air di seluruh kawasan permukiman atau industri

dan sumber mata air tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya sepanjang

tahun 2010-2015. Pada tahun 2010 pemantauan hanya terlaksana sebanyak 23% dari

keseluruhan kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air. Kemudian pada

tahun 2015 pelaksanaan pemantauan meningkat signifikan menjadi 86% dari

keseluruhan kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya pengendalian terhadap pencemaran sumber air yang lebih baik

dibandingkan dengan tahun 2010. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

perlu terus meningkatkan kinerja cakupan pemantauan, sehingga seluruh kawasan

permukiman atau industri dan sumber mata air dapat dipantau status mutu air-nya. Hal

ini sejalan dengan amanah Permen LH No.19/2008 tentang SPM, bahwa indikator

SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, nilai pencapaian

secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan batas waktu pencapaian secara

bertahap sampai dengan tahun 2013. Adapun data pencemaran status mutu air

disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.40 Pencemaran Status Mutu Air

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber daya air yang dipantau mutu airnya 75 161 221 226 231 287

Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air 332 332 332 332 332 332

Pencemaran status mutu air 23% 48% 67% 68% 70% 86% Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, 2016

Cakupan Periode Pemantauan Status Mutu Air

Data cakupan periode pemantauain status mutu air sepanjang tahun 2010-2015

menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2012 dan tahun 2014 telah dilakukan seluruh

periode pemantauan badan air sesuai jumlah periode pemantauain badan air yang

harus dipantau. Sementara tahun 2010, 2011, 2013 dan 2015 jumlah periode

131



pemantauan badan air masih belum dilakukan sesuai jumlah periode yang harus

dipantau. Penjelasan secara numerik dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41 Pemantauan Badan Air Indikator

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah periode pemantauan badan air (13 sungai, 40 situ, 267 titik air tanah, 45 titik air laut)

7 10 12 11 12 8

Jumlah periode pemantauan badan air yang harus dipantau (sungai, situ, air tanah, air laut)

12 12 12 12 12 12

Pemantauan badan air 58% 83% 100% 92% 100% 67% Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal (Jumlah Perusahaan yang di Awasi)

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Provinsi DKI Jakarta masih belum

terlaksana 100%. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun

2015 sebanyak 47% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL (Tabel 2.42). Meski

demikian, capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang hanya

sebanyak 38% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL.

Tabel 2.42 Pengawasan Terhadap Amdal

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) yang diawasi

1.064 1.152 1.234 1.827 1.674 2.302

Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) 2.811 3.338 3.651 3.982 4.415 4.899

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan (AMDAL) 38% 35% 34% 46% 38% 47%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta

Persentase Luas Permukiman Yang Tertata

Berdasarkan Tabel 2.43 dapat diketahui bawah persentase luas permukiman yang

tertata di DKI Jakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami penurunan.

Pada tahun 2010 tercatat sebesar 0,29% menjadi 0,14% pada tahun 2015. Sehingga

dalam perspektif kedepan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu

menitikberatkan penyelesaian persoalan penataan permukiman.

132



Tabel 2.43 Luas Permukiman yang Tertata

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Luas area permukiman tertata (ha) (Perhitungan SIPPT Perumahan & Apartemen)

89,67 251,96 175,07 950,91 128,87 39,48

Luas area permukiman keseluruhan (ha) (Sumber: Zona Kuning RDTR)

30.594,00 30.594,00 30.594,00 30.594,00 28.911,00 28.911,00

Persentase Luas permukiman yang tertata 0,29 0,82 0,57 3,11 0,45 0,14

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta

Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2010-2015 telah

menunjukkan capaian kinerja yang positif. Selama lima tahun, persentase penanganan

penegakan hukum lingkungan telah mencapai angka 100%, kecuali pada tahun 2014

yang mencapai 94% (Tabel 2.44). Hal ini bermakna Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

berhasil menyelesaikan setiap kasus lingkungan yang terjadi.

Tabel 2.44 Penegakan Hukum Lingkungan

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah kasus lingkungan yang ditangani pemda 87 61 59 70 271 147

Jumlah kasus lingkungan yang ada 87 61 59 70 288 147 Penanganan Penegakan hukum lingkungan 100% 100% 100% 100% 94,00% 100% Sumber Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, 2016

Persentase Penanganan Sampah

Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2010-2015

telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase

penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap

tahunnya. Tahun 2010 persentse penanganan sampah tercatat 79,83% dari 6.341 ton

produksi sampah, kemudian di tahun 2015 penanganan sampah meningkat menjadi

91,10% dari 7.046 ton produksi sampah. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik

di bawah ini.

133



Gambar 2.27 Persentase Penanganan Sampah Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2016

2.2.2.2.5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Secara umum, capaian kinerja indikator urusan administrasi kependudukan dan

catatan sipil di DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015

mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan Indikator cakupan penerbitan kartu

keluarga yang meningkat signifikan sejak tahun 2011 sebesar 76,37% menjadi 96,26%

di tahun 2015. Begitu pula dengan cakupan penerbitan kartu tanda penduduk yang

semula tercatat 66,92% pada tahun 2011, menjadi 98,52% di tahun 2015. Kedua

indikator tersebut telah mendekati SPM yakni sebesar 100%. Adapun indikator

penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator ketersediaan data base

kependudukan skala provinsi telah terpenuhi selama tahun 2011 hingga tahun 2015.

Meskipun secara numerik mengalami peningkatan setiap tahun, kinerja urusan

administrasi kependudukan dan catatan sipil masih perlu terus menerus melakukan

perbaikan-perbaikan kinerja. Pada indikator rasio pasangan berakte nikah tahun 2015

tercatat hanya sebesar 1,68%, sehingga masih terdapat 94,2% pasangan nikah yang

belum memiliki akte nikah. Sementara itu jumlah penerbitan akte kelahiran pada tahun

2015 sebesar 89,24%. Kondisi demikian menggambarkan pada tahun 2015 terdapat

89% kelahiran dari pasangan yang belum memiliki akte nikah. Untuk indikator cakupan

penerbitan kutipan angka kematian selama periode 2011 hingga 2015 jumlah kematian

yang terjadi selalu lebih tinggi dari kutipan akta kematian yang diterbitkan. Pada tahun

2011 cakupan penerbitan kutipan angka kematian tercatat 18,52%, kemudian menjadi

18,48% di tahun 2015. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

79,83%76,62%

76,88%

80,99%

81,21%

91,10%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Persentasepenanganansampah

134



Tabel 2.45 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator Tahun 2013 2014 2015

A. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Jumlah KK yang diterbitkan 2.887.614 2.988.723 3.155.973

Jumlah kepala keluarga 3.066.183 3.126.634 3.278.665

Cakupan penerbitan kartu keluarga 94,18% 95,59% 96,26%

B. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Jumlah pasangan nikah berakte nikah 70.848 69.362 82.173

Jumlah keseluruhan pasangan nikah 4.789.741 4.800.219 4.891.137

Rasio pasangan berakte nikah 1,48% 1,44% 1,68%

C. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Jumlah KTP diterbitkan 6.814.295 6.906.736 7.056.064

Jumlah penduduk wajib KTP 7.161.915 7.132.512 7.162.212

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk 95,15% 96,83% 98,52%

D. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Jumlah kutipan akta kelahiran yang telah

diterbitkan 249.050 127.962 130.544

Jumlah kelahiran yang terjadi 146.280 156.539 146.284

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 170,26% 81,74% 89,24%

Jumlah kutipan akta kematian yang telah

diterbitkan

7.414 7.734 9.185

Jumlah kematian yang terjadi 41.616 49.941 49.710

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 17,82% 15,49% 18,48%

E. Ketersediaan Data Base Skala Provinsi Ketersediaan database kependudukan skala

provinsi ada ada ada

F. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta

2.2.2.2.6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

selama kurun waktu 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014

tercatat 0,019, kemudian meningkat menjadi 0,146 di tahun 2015. Namun angka

135



tersebut masih menunjukkan kecilnya kelompok binaan dibandingkan dengan jumlah

LPM yang ada.

Untuk rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan tren dalam

dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 tercatat 36.672 kemudian menurun menjadi

30.003 pada tahun 2015. Sedangkan Jumlah LPM berprestasi selama tahun 2011

hingga tahun 2015 menunjukkan peningkatan tren. Pada tahun 2011 tercatat 4,49

kemudian menjadi 13,48 pada tahun 2015. Capaian kinerja posyandu aktif sejak tahun 2011 hingga 2014 mengalami

penurunan tren, pada tahun 2011 tercatat 86,18, kemudian meningkat menjadi 92,79 di

tahun 2012. Memasuki tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 92,08 dan kembali

menurun di tahun 2014 menjadi 87,69.

Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

mengalami peningkatan siginifikan dari tahun 2011 hingga 2013, tercatat tahun 2011

sebesar 1,65 menjadi 18,94 di tahun 2013. Namun kemudian kembali menurun

menjadi 13,81 di tahun 2014 dan meningkat 0,32 poin menjadi 14,13.

Pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat mengalami

penurunan signifikan, tahun 2013 tercatat sebesar 99,17, kemudian tahun 2015

menurun menjadi 1,49. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Indikator Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah kelompok

binaan LPM - - - 5 39

Jumlah LPM 267 267 267 267 267 Rata-rata jumlah

kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

0 0 0 0,019 0,146

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah kelompok

binaan PKK 877.448 86.394 96.566 97.914 95.409

Jumlah PKK 311 311 315 267 318 Rata-rata jumlah

kelompok binaan PKK

282.138 27.779 30.656 36.672 30.003

3 LPM Berprestasi Jumlah LPM

berprestasi 12 18 24 30 36

136



No Indikator Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah LPM 267 267 267 267 267 LPM Berprestasi 4,49 6,74 8,99 11,24 13,48 4 PKK Aktif Jumlah PKK aktif 87.448 86.394 96.566 97.914 95.409 Jumlah PKK 311 311 315 267 318 PKK aktif 28.118 27.779 30.656 36.672 30.003 5 Posyandu Aktif Jumlah

Posyandu aktif 3.655 3.987 3.987 3.825

Total Posyandu 4.241 4.297 4.330 4.362 Posyandu aktif 86,18% 92,79% 92,08% 87,69% 6 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Swadaya

masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat

27.839.500 1.096.324.750 5.132.686.103 5.958.115.035 2.265.728.595

Total Program Pemberdayaan Masyarakat

1.686.495.000 51.961.350.000 27.105.233.000 43.137.514.550 16.029.459.019

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

1,65 2,11 18,94 13,81 14,13

7 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Program

pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat

4.005 3.928 1.670 0 39

Total pasca program pemberdayaan masyarakat

5.340 4.909 1.684 0 2.612

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

75,00 80,02 99,17 0 1,49

Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

137



2.2.2.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluaga Berencana

Rasio Akseptor KB Per 1000 Pasangan Usia Subur

Tren perkembangan Rasio Akseptor KB per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS)

menunjukkan angka penurunan. Pada tahun 2010 tercatat sebesar 35,87, yang

bermakna terdapat 35 PUS yang menggunakan KB dari 1.000 PUS, mengalami

peningkatan menjadi 42,86 di tahun 2011. Memasuki tahun 2012 mengalami

penurunan setiap tahun, hingga pada tahun 2015 tercatat 31,14 atau terdapat 31 PUS

yang menggunakan KB dari 1.000 PUS. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada

tabel di bawah ini.

Tabel 2.47 Rasio Akseptor KB

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah akseptor KB

439.723 545.181 462.574 440.694 440.694 423.874

Jumlah pasangan usia subur

1.225.738 1.271.940 1.311.842 1.331.804 1.376.384 1.361.094

Rasio akseptor KB

35,87% 42,86% 35,26% 33,09% 32,02% 31,14%


Cakupan Peserta KB Aktif

Perkembangan cakupan peserta KB aktif di DKI Jakarta telah menunjukkan capaian

yang positif. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) SPM

cakupan peserta KB Aktif ditetapkan sebesar 65% dari total pasangan usia subur.

Dengan demikian, sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 cakupan peserta KB aktif di

DKI Jakarta telah melampaui SPM. Penjelasan secara numerik dapat disimak dalam

tabel di bawah ini.

Tabel 2.48 Cakupan Peserta KB Aktif

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah peserta program KB aktif

1.225.738 1.034.121 1.067.522 1.050.086 1.108.841 1.082.195

Jumlah pasangan 1.009.579 1.271.940 1.311.842 1.331.804 1.376.384 1.361.094

138



Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 usia subur Cakupan peserta KB aktif

121,41% 81,30% 81,38% 78,85% 80,56% 79,51%


2.2.2.2.8. Urusan Perhubungan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang angkutan umum ke DKI Jakarta

dapat dibagi menjadi 4 transportasi utama, yaitu: i) bis; ii) kereta api; iii) kapal laut; dan

iv) pesawat udara.

Arus keberangkatan penumpang melalui angkutan umum dari DKI Jakarta didominasi

oleh angkutan umum jenis bis. Sementara itu arus penumpang yang menggunakan

angkutan umum kapal laut terus menurun jumlahnya sejak 2010 dengan rata-rata

penurunan hingga tahun 2015 sebesar 8,64%. Sebaliknya dengan keberangkatan

melalui pesawat udara, jumlah penumpang pesawat udara mengalami tren

peningkatan dari tahun 2011 dengan rata-rata peningkatan hingga tahun 2015 sebesar

36%.

Tabel 2.49 Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Arus Kedatangan Penumpang Angkutan Umum Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kereta api (jumlah penumpang ke Jabodetabek dan dalam kota)

148.755.926 128.158.499 152.847.697 175.203.781 224.243.608 270.756.043

Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok)

200.146 224.259 210.159 211.131 174.345 158.255

139



Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan pesawat udara (Halim Perdana Kusuma)

83.785 85.466 79.173 16.710 825.295 1.810.896

Arus Keberangkatan Penumpang Angkutan Umum Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan bis

86.937.488 114.783.824 111.251.687 112.522.624 111.969.896 102.950.384

Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kereta api (luar kota)

9.136.030 8.325.805 6.501.315 7.356.024 8.624.481 8.977.797

Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok)

205.532 202.961 186.853 175.259 141.904 129.456

Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan pesawat udara(Halim Perdana Kusuma)

89.059 92.114 81.359 22.443 824.569 1.586.445

Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta, 2016

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di DKI Jakarta nilainya

berfluktuatif dalam periode 2010-2015. Pada periode 2010-2011 dan 2012-2013 jumlah

orang/barang yang terangkut mengalami peningkatan. Sementara itu dalam periode

2011-2012 dan 2013-2015 jumlah orang/barang yang terangkut mengalami penurunan

hingga pada tahun 2015 mencapai 102, 95 juta.

Pada indikator orang/barang yang melalui dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal

jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun dalam periode 2010-2015. Hal tersebut

menunjukkan semakin meningkatnya aktivitas dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal

di dalam Provinsi DKI Jakarta. Pada periode 2010-2015, jumlah orang/barang yang

melalui dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal rata-rata meningkat 9,25%.

140



Tabel 2.50 Jumlah Arus orang dan Barang

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Jumlah penumpang Transjakarta)

86.937.487 114.769.431 111.260.869 112.522.638 111.630.305 102.950.384

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal pertahun

287.160.026 300.788.852 324.381.622 352.512.991 401.402.743 446.086.968

Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Rasio Ijin Trayek Per Jumlah Penduduk

Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat DKI Jakarta perlu adanya trayek

angkutan umum yang dapat menjangkau akses ke berbagai tempat. Perkembangan

rasio ijin trayek dengan jumlah penduduk sempat mengalami penurunan dari tahun

2010 hingga tahun 2012. Sejak tahun 2013, rasio ijin trayek terus mengalami

peningkatan dengan ditambahnya jumlah trayek-trayek baru dimana pada tahun 2015

telah mencapai 1.083 trayek. Dengan penambahan trayek tersebut, pada tahun 2015

rasio trayek per jumlah penduduk mencapai 1:9.398.

Tabel 2.51 Rasio Ijin Trayek

Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan

472 478 371 387 415 1.083

Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924

Rasio ijin trayek 1:20.425 1:20.402 1:26.582 1:25.762 1:24.278 1:9.398 Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Jumlah Pelabuhan Udara, Jumlah Terminal Bus dan Jumlah Stasiun Kereta Api

Keberadaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu komponen utama untuk

mendukung kelancaran sektor transportasi di DKI Jakarta. Jumlah infrastruktur

transportasi sejak tahun 2010 hingga 2015 tidak mengalami perubahan baik untuk

141



pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan terminal bis barang. Khusus untuk terminal bis

penumpang mengalami penurunan, hal ini disebabkan pembebasan aset Terminal

Lebak Bulus dalam rangka pembangunan stasiun MRT di Lebak Bulus.

Tabel 2.52 Jumlah Pelabuhan

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Pelabuhan Laut 12 12 12 12 12 12

Jumlah Pelabuhan Udara 1 1 1 1 1 1

Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Penumpang 18 18 18 18 17 17

Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Barang 2 2 2 2 2 2


Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Jumlah kendaraan yang menguji KIR Angkutan Umum didominasi oleh mobil barang

dengan jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR pada tahun 2015 sebanyak 342.109

kendaraan. Jenis kendaraan dengan jumlah terbesar kedua yang mengikuti uji KIR

adalah mobil bus dengan jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR pada tahun 2015

sebanyak 54.150. Jumlah total kendaraan yang mengikuti uji KIR sendiri berfluktuatif

sejak tahun 2010 hingga 2015. Pada periode tersebut jumlah kendaraan yang

mengikuti uji KIR terbanyak tercatat pada tahun 2013.

Untuk biaya uji KIR telah mengalami penyesuaian biaya pada tahun 2013 untuk

seluruh angkutan umum. Penyesuaian biaya tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat

dibandingkan dengan biaya pada tahun 2012.

Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)

No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum a Kendaraan Kanjen

IV 2.085 20.348 28.463 27.033 24.461 20390

b Kendaraan

Penumpang Umum 8.266 10.543 23.850 34.233 42.948 48239

c Mobil Barang 150.689 228.966 328.381 357.878 325.600 342109

d Mobil Bus 21.186 37.677 52.429 53.254 53.914 54150

142



No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 e Kereta Gandengan - 0 30 11 18 0

f Kereta Tempelan 2.317 19.534 23.586 24.101 31.712 15015

g Kendaraan Khusus 3.462 23.483 29.262 31.417 30.128 20185

h Total 188.005 340.551 486.001 527.927 508.781 500.088

2. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp) a Mobil Barang, mobil

bus, dan kendaraan

khusus (per

kendaraan per 6

bulan)

40.000 40.000 40.000 87.000 87.000 87.000

b Kereta

tempelan/gandengan

(per kendaraan per 6

bulan)

35.000 35.000 35.000 87.000 87.000 87.000

c Kendaraan jenis

IV/kendaraan

bermotor roda 3

25.000 25.000 25.000 71.000 71.000 71.000

d Mobil penumpang

umum 30.000 30.000 30.000 62.000 62.000 62.000


Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Panjang Jalan di Provinsi DKI Jakarta mengalami tren yang terus meningkat walaupun

sempat mengalami penurunan di tahun 2013. Penambahan panjang jalan di DKI

Jakarta dalam periode 2010-2015 mencapai 2% per tahun. Sementara itu

pertumbuhan jumlah kendaraan di DKI Jakarta mencapai 9% per tahun. Dilihat dari

rasio penjang jalan terhadap kendaraan juga mengalami penurunan dari tahun 2010

sampai dengan 2015.

143



Tabel 2.54 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Panjang jalan 6.543.997 6.866.041 6.955.842 6.875.963 6.955.842 n/a

a) Tol 112.960 123.481 123.731 123.481 123.731 n/a

b) Negara 163.780 142.647 152.516 152.517 152.576 n/a

c) Provinsi 6.267.257 6.599.913 6.681.445 6.599.965 6.681.446 n/a

Jumlah

kendaraan 11.997.519 13.347.802 14.618.313 16.072.869 17.523.967 18.668.056

Rasio panjang

jalan per jumlah

kendaraan

0,55 0,51 0,48 0,43 0,40 -

Rasio panjang

jalan per jumlah

kendaraan

0,57 0,52 0,48 0,43 0,4 0,36


2.2.2.2.9. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Sesuai dengan arah pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Nasional 2010-2014, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk

memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan

melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi

bagian dari Program Universal Service Obligation (USO) atau kewajiban pelayanan

universal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat

saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu

sesaat (realtime). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat

(rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek

informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang

lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Adapun jumlah

rumah tangga yang menggunakan internet baik di warnet, kantor, sekolah dan tempat

lainnya mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga 2015. Penjelasan lebih rinci

dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

144



Tabel 2.55 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah jaringan komunikasi

Telepon Rumah

a Jumlah rumah tangga yang

memiliki telepon rumah 705.163 674.065 546.852 499.889 494.177 495.860

b Jumlah rumah tangga 2.578.357 2.525.159

2.526.784

2.616.392

2.631.943 2.700.310

c Persentase Rumah tangga

yang memiliki telpon rumah 27,35% 26,69 21,64 19,19 18,78 18,36

HP

a Jumlah rumah tangga yang

menguasai HP 2.389.379 2.425.299 2.444.936 2.561.753 2.559.346 2.235.996

b Jumlah rumah tangga 2.578.357 2.525.159 2.526.784 2.616.392 2.631.943 2.700.310

c Persentase Rumah tangga

yang menguasai HP 92,69 96,05 96,76 97,91 97,24 82,81

2 Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/desktop/notebook a Jumlah Rumah Tangga yang

memiliki

komputer/desktop/notebook

663.883 761.690 834.182 842.183 910.800 997.721

b Jumlah rumah tangga 2.578.357 2.525.159

2.526.784

2.616.392

2.640.000 2.700.310

c Rumah Tangga yang memiliki

komputer/desktop/notebook 25,75 30,16 33,01 32,19 34,5 36,95

3 Penggunaan Internet a Jumlah rumah tangga yang

menggunakan internet di

warnet (%)

33,02 40,18 39,95 29,54 25,05 n/a

b Jumlah rumah tangga yang


kantor (%)

28,91 28,72 33,40 29,87 33,01 n/a

c Jumlah rumah tangga yang


sekolah (%)

7,64 9,19 12,84 9,00 10,67 n/a

d Jumlah rumah tangga yang 4,24 78,69 85,55 11,44 15,24 n/a

145



No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 menggunakan internet di

tempat lainnya (%)

Sumber : Jakarta Dalam Angka dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

2.2.2.2.10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukkan untuk

memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya

bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar

dalam penyerapan tenaga kerja.

Secara umum persentase koperasi aktif di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu

2010 hingga 2015 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2010 tercatat

sebesar 66,75%, meningkat menjadi 74,98% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan

adanya peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan meningkatnya minat

masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena

dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi

terhadap gejolak eksternal. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM

di DKI Jakarta selama kurun waktu 2010 hingga 2015 tercatat sebesar 92,67%.

Penjelasan lebih lanjut dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.56 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Persentase Koperasi Aktif a Jumlah koperasi aktif 4.990 5.129 5.289 5.579 5.645 6.016

b Jumlah seluruh koperasi 7.476 7.612 7.775 7.775 7.928 8.024

c Persentase koperasi aktif 66,75% 67,38% 68,03% 71,76% 71,20% 74,98%

2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM a Jumlah Usaha Mikro 92.715 92.715 92.715 92.715 92.715 92.715

b Jumlah Usaha Kecil 683.741 683.741 683.741 683.741 683.741 683.741

146



No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 c Jumlah seluruh UKM (mikro,

kecil dan menengah) 837.905 837.905 837.905 837.905 837.905 837.905

d Persentase Usaha Mikro dan

Kecil terhadap seluruh UKM 92,67% 92,67% 92,67% 92,67% 92,67% 92,67%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan DKI Jakarta

2.2.2.2.11. Urusan Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi PMDN berskala nasional di DKI Jakarta pada tahun 2010

tercatat sebesar Rp 4,589 triliun. Nilai investasi tersebut mengalami peningkatan

hingga mencapai Rp 9,256 triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 nilai

investasi PMDN berskala nasional mengalami penurunan hingga mencapai Rp 5,754

triliun. Nilai investasi PMDN berskala nasional di tahun 2014 kembali mengalami

kenaikan, namun kembali kembali turun di tahun 2015 dengan nilai investasi PMDN

berskala nasional sebesar Rp. 15,512 triliun.

Nilai investasi PMA berskala nasional di DKI Jakarta juga mengalami fluktuasi

dalam periode 2010-2015. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2010 dengan

nilai investasi mencapai Rp. 57,863 triliun. Sementara nilai investasi terendah tercatat

pada tahun 2013 dengan nilai investasi mencapai Rp. 24,443 triliun.

Apabila dilihat dari rasio daya serap tenaga kerja, maka dapat dilihat bahwa

penyerapan tenaga kerja asing lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja lokal.

Walaupun demikian pada tahun 2011 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja

lokal sehingga melampaui jumlah tenaga kerja asing. Meski demikian, apabila melihat

trennya penyerapan tenaga kerja lokal cenderung lebih berfluktuatif dibandingkan

dengan penyerapan tenaga kerja asing yang trennya cenderung positif.

147



Tabel 2.57 Indikator Kinerja Penanaman Modal

No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) a Jumlah

PMDN 82 67 50 98 109 186

b Jumlah PMA 859 950 1.071 2.148 2.870 3.096

2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) a PMDN 4.598.516.500.000 9.256.403.400.000 8.540.071.000.000 5.754.462.700.000 17.811.427.900.000 15.512.725.000.000 b PMA 57.863.427.700.000 43.416.709.200.000 36.969.487.200.000 24.443.386.830.000 48.363.513.040.000 45.242.406.250.000 3 Jumlah daya serap tenaga kerja dari PMA dan PMDN a Tenaga

kerja lokal 631 38.909 4.415 13.451 7.065 9.631

b Tenaga kerja asing 21.011 30.814 41.935 57.040 52.227 82.059

4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

n/a 4.657.886.900.000 -716.332.400.000 -2.785.608.300.000 12.056.965.200.000 -2.298.702.900.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta

148


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.2.12. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Perkembangan indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kinerja

urusan Kepemudaan dan Olah Raga periode 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No Indikator Tahun

2013 2014 2015 (1) (2) (6) (7) (8) 1 Jumlah kegiatan kepemudaan 82 107 6

2 Jumlah kegiatan olahraga 99 101 9

3 Lapangan olahraga (selain milik swasta)

Jumlah lapangan olahraga 52 52 51

Sumber : Dinas Olah raga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

2.2.2.2.13. Urusan Statistik

Buku Provinsi dalam angka dan Kota Dalam Angka selama periode 2009-2016

selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor

pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri

serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait

Provinsi DKI Jakarta serta Kota/Kabupaten yang ada di DKI Jakarta, yang dapat

digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan

informasi yang akurat atau acuan dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga

ketersediaan Buku PDRB kabupaten/kota dan Buku PDRB Provinsi DKI Jakarta

selama periode 2009-2014 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro

hasil pembangunan ekonomi di seluruh kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Informasi

lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.59 Indikator Kinerja Urusan Statistik

Indikator Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Buku ”kabupaten/kota dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Buku ”PDRB kabupaten/kota” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Buku ”Provinsi dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Buku ”PDRB Provinsi” Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta

149


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.2.14. Urusan Kebudayaan

Selama kurun waktu 2010 hingga 2015 indikator kebudayaan cenderung menunjukkan

capaian yang positif. Hal ini dapat dilihat dari persentase pelestarian benda, situs dan

kawasan cagar budaya yang dilestarikan telah mencapai 100% selama tahun 2010-

2015. Namun demikian, untuk capaian indikator penyelenggaraan fastival seni dan

budaya mengalami fluktuasi setiap tahunnya, jumlah penylenggaraan tertinggi pada

tahun 2013 sebanyak 481 festival, kemudian jumlah penyelenggaraan terendah pada

tahun 2015 sebanyak 254 festival. Lebih lanjut disampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Penyelenggaraan

festival seni dan budaya

381 342 287 481 397 254

2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

18 18 18 18 18 18

3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan a Jumlah benda, situs

dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

19.342 19.342 19.342 19.342 19.342 19.342

b Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah

19.342 19.342 19.342 19.342 19.342 19.342

c Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber : BPS DKI Jakarta

2.2.2.2.15. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan

minat dan budaya gemar membaca masyarakat DKI Jakarta. Upaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan senantiasa terus dilakukan dengan

menambah jumlah perpustakaan di lokasi yang mendekati permukiman masyarakat.

Sementara itu, total jumlah buku yang tersedia di seluruh perpustakaan selama tahun

2012-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat 945.943 koleksi,

150


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH meningkat menjadi 2.131.649 di tahun 2015. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

2.2.2.3. Fokus Urusan Pilihan

2.2.2.3.1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Tren produksi ikan (tangkap dan budidaya) DKI Jakarta selama periode 2010-

2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tercatat 188.442,46 ton, meningkat

menjadi 297.173,39 ton pada tahun 2015.

Selain itu, jumlah konsumsi ikan masyarakat DKI Jakarta per kapita sudah

menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2012-2014 dengan jumlah konsumsi ikan

yang terus meningkat tiap tahunnya. Namun pada tahun 2015, target konsumsi ikan

per kapita DKI Jakarta belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan peningkatan

jumlah konsumsi ikan per kapita masyarakat DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan

dengan peningkatan target daerah.

Untuk indikator cakupan bina kelompok nelayan masih perlu ditingkatkan

cakupannya. Pada tahun 2014 hanya 13,48 persen nelayan yang dibina, kemudian

mengalami penurunan menjadi 7,87 persen pada tahun 2015.

2.2.2.3.2. Urusan Pariwasta

Jumlah kunjungan wisata di DKI Jakarta menunjukkan kenaikan jumlah setiap

tahunnya dalam periode 2010-2015. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011-

2012 dengan peningkatan kunjungan wisata sebesar 8,85%. Apabila dirata-rata

selama periode 2010-2015 kenaikan kunjungan wisata sebesar 4,66% per tahun.

Tabel 2.61 Kunjungan Wisata

Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kunjungan wisata 1.892,9 2.003,9 2.125,5 2.313,7 2.319,3 2.372,4 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

151


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.3.3. Urusan Pertanian

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima

petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam

persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-

barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk

konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun

makna besaran nilai tukar petani yakni :

• NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar

dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari

pengeluarannya.

• NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga

produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang

konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

• NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif

lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Mengacu pada Tabel di bawah dapat diketahui bahwa NTP di DKI Jakarta pada tahun

2013 tercatat sebesar 100,81, hal ini bermakna pada tahun 2013 petani di DKI Jakarta

mengalami surplus. Namun angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2014

menjadi 97,22 dan mengalami peningkatan sebesar 1,55 di tahun 2015 menjadi 98,77.

Sehingga pada tahun 2015 nilai tukar petani mengalami defisit 1,23.

Tabel 2.62 Rasio Nilai Tukar Petani

Indikator Tahun

2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4)

Indeks yang diterima petani (lt) 109,46 114,1 118,5 Indeks yang dibayar petani (lb) 108,58 117,37 119,97 Rasio Nilai tukar petani 100,81 97,22 98,77

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta

2.2.2.3.4. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di DKI

Jakarta. Kontribusi sektor perdagangan sendiri dalam periode 2010-2015 terhadap

152


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PDRB DKI Jakarta selalu bernilai di atas 16%. Nilai tambah dari sektor perdagangan

jumlahnya terus meningkat dari Rp. 180,82 triliun menjadi Rp. 330,32 triliun pada tahun

2015. Walaupun demikian persentase kenaikan nilai tambah dari sektor perdagangan

mengalami penurunan sejak 2012 hingga 2015, persentase kenaikan nilai tambah

turun dari 16,93% menjadi 16,15%.

153


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

No Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Kontribusi sektor Perdagangan besar terhadap PDRB (juta Rp.)

a Atas dasar harga berlaku 180.815.085,9 207.488.863,0 224.375.960,0 261.040.403,0 304.598.489,0 330.319.573,0

b Atas dasar harga konstan 180.815.085,9 193.770.456,0 206.961.971,0 217.980.309,0 228.775.732,0 234.872.712,0

2 Ekspor Bersih Perdagangan (berat bersih)

-30.420.828.460 -42.216.567.299 -48.801.557.241

-42.710.378.151 -36.525.327.633 -

24.741.852.191

3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

a

Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n

- - - - - 100

b

Jumlah kelompok pedagang/usaha informal

14.413 11.116 10.379 10.540 11.161 11.651

c

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86%

Sumber : BPS dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan

154


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.3.5. Urusan Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di

DKI Jakarta setelah sektor perdagangan. Kontribusi sektor perindustrian sendiri dalam

periode 2010-2015 terhadap PDRB DKI Jakarta selalu bernilai di atas 12%. Nilai

tambah dari sektor perindustrian jumlahnya terus meningkat dari Rp. 152,65 triliun

menjadi Rp. 186,80 triliun pada tahun 2015. Walaupun demikian persentase kenaikan

nilai tambah dari sektor perindustrian terus mengalami penurunan dalam jangka waktu

2010-2015, persentase kenaikan nilai tambah turun dari 14,20% menjadi 12,85%.

Secara total, jumlah industri di DKI Jakarta dalam periode 2010-2015 selalu mengalami

peningkatan, jumlah industri meningkat sebanyak 4.006 industri selama periode

tersebut. Namun apabila dilihat dari jenis indutri, industri besar sempat mengalami

penurunan jumlah industri pada periode 2010-2013 dengan kata lain terdapat 346

industri yang gulung tikar pada masa itu. Lain halnya dengan industri kecil dan

menengah yang selalu bertumbuh setiap tahunnya dalam periode 2010-2015. Total

industri kecil dan menengah baru dalam periode 2010-2015 sebanyak 4.343 industri.

155


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

No Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB

a Atas dasar harga berlaku

152.651.051,6 170.047.904,0 188.822.070,0 209.498.625,0 239.229.099,0 274.522.770,0

b Atas dasar harga konstan

152.651.051,6 156.240.345,0 160.011.696,0 168.558.608,0 177.774.890,0 186.808.688,0

2 Pertumbuhan Industri

a

Jumlah industri tahun n- jumlah industri tahun (n-1)

288 429 830 824 1.007 916

b Jumlah industri s.d. tahun n

29.331 29.760 30.590 31.414 32.421 33.337

b1 Industri besar 1.588 1.451 1.410 1.242 1.246 1.251

b2 Industri kecil dan menengah

27.743 28.309 29.180 30.172 31.175 32.086

c Pertumbuhan Industri 0,98% 1,44% 2,71% 2,62% 3,11% 2,75%

3 Cakupan bina kelompok pengrajin a Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n

a1 Jumlah sentra yang dibina

4 4 5 6 7 12

156



No Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

a2 Jumlah pengrajin yang dibina

140 160 418 489 4.528 1.102

b Jumlah kelompok pengrajin

75 75 78 80 82 89

c

Cakupan bina kelompok pengrajin

5,33% 5,33% 6,41% 7,50% 8,54% 13,48%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta

157


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.4. Fokus Fungsi Penunjang

2.2.2.4.1. Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta

telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2005-2025. Kemudian RPJMD Provinsi DKI Jakarta juga telah ditetapkan

menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Hal

ini bermakna selama periode 2010-2015 telah ada dokumen perencanaan

pembangunan jangka panjang dan menengah yang menjadi acuan dan terlegitimasi.

Selain itu, selama periode 2010-2015 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65 Indikator Kinerja Fokus Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA


Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA


Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2016

158


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.4.2. Keuangan

Realisasi PAD DKI Jakarta terhadap total pendapan daerah DKI Jakarta

selama tahun 2010 hingga tahun 2015 terus meningkat. Secara rata-rata realisasi PAD

DKI Jakarta terhadap realisasi total pendapatan daerah naik 4,04% per tahun. Hal

tersebut menunjukkan kinerja yang baik dari dinas-dinas yang menghasilkan uang bagi

Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2.28 Persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.2.4.3. Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan

Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta sempat

mangalami pernbaikan pada tahun 2011 dan 2012. Namun sejak tahun 2013 hingga

2015, opini BPK terhadap LKPD DKI Jakarta selalu dalam Wajar Dengan

Pengencualian.

Tabel 2.66 Opini BPK Atas LKPD

Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Opini BPK atas LKPD DKI Jakarta WDP WTP

DPP WTP DPP WDP WDP WDP

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2016

55,99%

63,00% 62,30%

67,95%

71,36%

76,20%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

159



2.2.2.5. Fokus Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan umum merupakan indikator-indikator yang terdapat dalam

Bakesbangpol DKI Jakarta. Untuk kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan

OKP jumlah pembinaannya terus menurun dari tahun 2011 hingga 2014. Pada tahun

2015 jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP meningkat walupun hanya

1dibandingkan dengan tahun 2014. Pelaksanaan kegiatan pembinaan politik daerah

berfluktuatif jumlahnya. Pada tahun 2012 kegiatan pembinaan politk daerah berkurang

sebanyak 4 pembinaan dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2013 kegiatan

pembinaan politik daerah meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 38 pembinaan.

Hingga tahun 2015, kegiatan pembinaan politik daerah terus mengalami penurunan

hingga mencapai 15 pembinaan.

Tabel 2.67 Indikator Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

41 32 12 9 10

Kegiatan pembinaan politik daerah 17 13 38 18 15

Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta

2.2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas

ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang

telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai

tambah bagi peningkatan daya saing daerah.

160


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi

daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator

pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat

konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran

rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi

peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Adapun rasio pengeluaran konsumsi rumah

tangga per kapita Provinsi DKI Jakarta pada periode 2010-2015 menunjukan tren yang

meningkat.

Tabel 2.68 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan(Rupiah)

1.047.996 1.223.946 1.415.312 1.542.121 1.661.175 n/a


2.2.3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu komponen pengeluaran Rumah Tangga adalah pengeluaran Rumah

Tangga non makanan. Dari indikator ini dapat dilihat bagaimana kecenderungan

masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya selain makanan. Masyarakat DKI

Jakarta sendiri dalam periode 2010-2014 menunjukkan kecenderungan peningkatan

konsumsi non makanan.

Tabel 2.69 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total pengeluaran Rumah Tangga Non Makanan per Kapita per Bulan (Rp)

654.838 777.033 898.262 963.305 1.057.520 n/a


161


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.3.2. Fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam

mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-

wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam

menghadapi daya saing daerah.

2.2.3.2.1. Fasilitas Listrik Dan Telepon

Salah satu perangkat yang memudahkan masyarakat DKI Jakarta untuk

melakukan komunikasi adalah telepon rumah dan telepon seluler (HP). Tren

persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah di DKI Jakarta terus menurun

dari 27,35% pada tahun 2010 menjadi 18,36% pada tahun 2015. Hal dimungkinkan

dengan semakin banyaknya pengguna telepon seluler dan meninggalkan telepon

rumah.

Tabel 2.69 Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Persentase Rumah tangga yang memiliki telpon rumah

27,35% 26,69% 21,64% 19,11% 18,78% 18,36%

Persentase Rumah tangga yang menguasai HP

92,69% 96,05% 96,76% 97,91% 97,24% 82,81%


Ketersediaan daya listrik di Jakarta sudah melebihi dibandingkan dengan yang

dibutuhkan oleh masyarakat sejak tahun 2010. Pada tahun 2015 rasio ketersediaan

listrik di DKI Jakarta sudah mencapai 107,05%. Sementara itu, persentase rumah

tangga yang menggunakan listrik di DKI Jakarta sudah mencapai 100% sejak tahun

2011.

162


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Tabel 2.70 Ketersediaan dan Penggunaan Listrik

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Rasio ketersediaan daya listrik 109,80% 109,56% 108,56% 107,25% 107,08% 107,05% Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 97,36% 100,75% 102,10% 100,28% n/a n/a

Sumber: Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.3.2.2. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan Dan Jasa

Sebagai kota perdagangan dan jasa, DKI Jakarta memiliki berbagai fasilitas

penunjang yang menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, serta bagi para

wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke DKI Jakarta,

adapun fasilitas tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut.

Tabel 2.71 Jumlah Usaha Restoran

No Uraian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) a Usaha Restoran

Golongan tertinggi

1.588 1.647 1.656 1.668 1.678 1.893

b Usaha Restoran Golongan menengah

1752 1.817 1.841 1.852 1.860 2.009

c Usaha Restoran Golongan terendah

35 97 108 122 141 189

d Jumlah Seluruh Usaha Restoran (penjumlahan a+b+c)

3.375 3.561 3.605 3.642 3.679 4.091

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2016

163


PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Tabel 2.72 Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Hotel

Jumlah Kamar

Jumlah Tempat Tidur

Jumlah Hotel

Jumlah Kamar

Jumlah Tempat Tidur

Jumlah Hotel

Jumlah Kamar

Jumlah Tempat Tidur

Jumlah Hotel

Jumlah Kamar

Jumlah Tempat Tidur

Jumlah Hotel

Jumlah Kamar

Jumlah Tempat Tidur

Hotel Bintang 5

24 9.353 11.864 23 9368 11936 26 10.411 13.383 26 9.881 12.571 27 10.447 13.232

Hotel Bintang 4

32 7.993 11.968 33 8307 12427 34 8.572 12.859 39 10.241 14.953 41 10.675 15.212

Hotel Bintang 3

48 6.430 8.821 59 7521 10202 60 7.767 11.025 72 9.365 13.570 77 9.924 14.510

Hotel Bintang 2

35 3.458 4.846 37 3378 4860 40 3.631 5.223 46 4.200 6.309 54 5.146 7.212

Hotel Bintang 1

23 1.549 2.228 23 1561 2319 25 1.916 2.671 22 1.817 2.556 29 2.819 3.833

Hotel MElati 163 6.562 8.881 175 7145 9654 180 7.096 9.100 191 7825 10352 183 7877 9948 Pondok Wisata

20 210 256 19 252 303 17 180 231 20 261 766 19 417 486

Penginapan Remaja

4 119 293 2 75 75 2 76 76 1 48 304 3 123 341

Villa - - - - - - - - - - - - - - - Jasa akomodasi lainnya

16 640 1.146 12 509 809 22 716 1.157 4 98 141 7 235 274

Jumlah 365 36.314 50.302 383 38116 52585 406 40.365 55.725 421 43.737 61.522 440 47663 65048

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

164



2.2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-

faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan. Iklim

investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong

berkembangnya investasi antara lain faktor keamanan dan ketertiban suatu wilayah

dan kemudahan proses perijinan. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan pada sub bab di

bawah ini.

2.2.3.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Angka kriminalitas selama periode 2010-2013 menunjukkan capaian yang

fluktuatif, pada tahun 2010 angka kriminalitas sebesar 24,31, kemudian menurun

menjadi 22,90 di tahun 2012, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2013

menjadi 23,33. Secara umum kondisi tersebut relatif kondusif bagi berlangsungnya

aktivitas sosial masyarakat maupun kegiatan investasi. Meskipun demikian, tetap

diperlukan adanya upaya untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas, melalui

pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi

masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungannya. Deskripsi secara numerik

angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.73 Angka Kriminalitas

Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun

23.433 22.457

22.586

23.260

N/A N/A

Jumlah Penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 Angka Kriminalitas 24,31 23,03 22,90 23,33 N/A N/A


2.2.3.3.2. Kemudahan Perijinan

Kemudahan Prosedur dan tata cara memperoleh perijinan atau pengurusan ijin

untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk

berinvestasi di DKI Jakarta. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan

165



untuk beberapa jenis ijin/surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

adalah < 7 hari, terkecuali Ijin untuk mendirikan bangunan.

Dalam perspektif kedepan, pelayanan perijinan ini akan terus disempunakan dan

diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan serta

pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi

di Jakarta. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74 Lama Proses PerijinanProvinsi DKI Jakarta Tahun 2016

Uraian Lama

Mengurus (hari)

Jumlah Persyaratan (dokumen)

Biaya resmi (rata-rata

maksimum Rupiah)

(1) (2) (3) (4) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 1 7 0 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1 7 0 Ijin Usaha Industri (IUI) 7 18 0 Tanda Daftar Industri (TDI) 7 14 0 Ijin Mendirikan Bangunan 42 20 N/A Ijin Gangguan (HO) 7 11 N/A Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

2.2.3.4. Fokus Sumberdaya Manusia

2.2.3.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di DKI Jakarta rasionya terus

mengalami penigkatan sejak tahun 2012. Pada tahun 2010 terdapat seorang lulusan

perguruan tinggi yang bekerja dari 15 orang penduduk. Semenatara itu pada 2015

sudah jauh mengalami perbaikan, dalam 10 penduduk DKI Jakarta terdapat satu orang

yang memiliki ijazah perguruan tinggi.

Tabel 2.75 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan

Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah lulusan S1/S2/S3

640.428 627.982 777.380 795.473 920.552 1.099.571

Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924

Rasio Lulusan S1/S2/S3 1:15,00 1:15,53 1:12,78 1:12,53 1:10,94 1:9,26


166



2.2.3.4.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk melihat

apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk

yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih

rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi

angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum

produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan

semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai

penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Sejak tahun 2010 hingga 2015, angka rasio ketergantungan di DKI Jakarta mengalami

peningkatan. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan yang berada

di bawah 50. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit

penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik

tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban

ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak

pembangunan ekonomi. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76 Rasio Ketergantungan

Tahun Uraian 2012 2013 2014 2015

(1) (4) (5) (6) (7) Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

2.395.064 2.445.814 2.486.850 2.523.715

Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun

564.025 584.801 620.712 375.893

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (Usia <15 tahun + usia >64 tahun)

2.959.089 3.030.615 3.107.514 2.899.608

Penduduk Usia 15-64 7.032.699 6.939.333 6.967.796 7.28.316 Rasio ketergantungan

37,23 43,67 44,60 39,84


Documents

rkpd.jakarta.go.id · 58. RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Proses e