Pendahuluan - rkpd.jakarta.go.id · RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

BAB1

Pendahuluan

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah Daerah

untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan

kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, merupakan

salah satu dokumen perencanaan pambangunan daerah yang wajib disusun oleh

Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta juga

memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut.

Mengingat posisi Provinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah yang memiliki

kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus

sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta mempunyai

posisi yang strategis dalam pembangunan nasional maupun kawasan. Selain sebagai

pusat perekonomian Indonesia, Jakarta juga merupakan pusat kebudayaan dan politik

nasional. Di samping itu, dalam konteks yang lebih luas pada lingkup kawasan regional

dan Internasional, Jakarta juga berperan sebagai salah satu megapolitan yang

berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta memilliki tugas untuk menata, membangun dan mengembangkan

kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkeadilan dan

berkesinambunugan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang nyaman, tertib,

aman dan bermartabat. Dengan kedudukan tersebut, Provinsi DKI Jakarta mempunyai

tantangan yang besar dan kompleks. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan

masyarakat Jakarta dan peran penting Jakarta, baik dalam skala nasional maupun

kawasan regional.

2


PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD 2018

Pasca penyelesaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2017, RKPD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 merupakan perencanaan tahun pertama periode

pembangunan tahun 2018-2022. Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI

Tahun 2013-2017 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan

pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah,

maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah

kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2005-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta dalam penyusunannya mengacu pula

pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Lebih lanjut, penjabaran

substansi dalam RKPD dapat dilihat pada gambar 1.1.

Adapun visi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-

2025 adalah:

rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

RKPD

Periode RPJMD 2013-2017 Periode RPJMD 2018-2022

RPJPD

RKP

program `prioritas

pembangunan daerah

rencana kerja pendanaan

dan prakiraan maju

3


PENDAHULUAN

“Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Global”1

Selanjutnya, periode jangka panjang 2005-2025 tersebut dibagi dalam tahapan

jangka menengah dengan durasi 5 (lima) tahunan. Fase 2018-2022 adalah periode

pembangunan jangka menengah tahap ke-4, yang merupakan periode untuk

memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif,

berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat

pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global,

kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan

prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat

dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi

pemanfaatan sumber daya alam.

Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta

tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat

pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke-4

tersebut. Selain itu, pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA)

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Tahun 2018, juga menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2018.

Dalam menyusun RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan

menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top~down), dan

bawah~atas (bottom~up). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala

Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat

pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan

yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana

pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan

oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka

menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui pendekatan

1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005-2025

4


PENDAHULUAN

teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang

dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk

itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan

semua pihak yang kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana

pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan

menumbuhkembangkan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas~bawah dan

bawah~atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Rencana hasil proses atas~bawah dan bawah~atas diselaraskan melalui musyawarah

yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan

Kelurahan2.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan

Rancangan RKP 2018, penyusunan RKPD Tahun 2018 juga dilakukan melalui

peningkatan kualitas kebijakan Money Follow Priority Programs melalui pendekatan

Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial. Penguatan implementasi Money Follow Priority Programs dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas

pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standardisasi

kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi

sumber pendanaan. Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan,

penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis

kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan

penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan3.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, diharapkan

dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dapat menjadi dokumen

perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan

kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dilihat 20 Maret 2017, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=3112&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2004 3 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2017, ‘Rancangan Awal RKP 2018’, dalam acara Temu Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda 11 April 2017, Jakarta, hal. 6

5

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=3112&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2004

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=3112&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2004


PENDAHULUAN

Hal tersebut diperkuat lagi dengan penerapan perencanaan berbasis kinerja

dan berbasis sistem informasi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14

Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu. Melalui

penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu tersebut diharapkan dapat

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses

perencanaan dan penganggaran daerah secara signifikan dengan mengedepankan

prinsip perencanaan dan penganggaran terpadu, di mana Perencanaan Pembangunan

Daerah:

(1) Merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan dengan

sistem penganggaran daerah;

(2) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

(3) Wajib mewujudkan keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan

dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;

(4) Merupakan wahana untuk mengalokasikan APBD sebesar-besarnya bagi

pembangunan daerah;

(5) Mewajibkan adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan

target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen

penganggaran; dan

(6) Dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6


PENDAHULUAN

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang –

Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

7


PENDAHULUAN

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

19. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan

Penganggaran Terpadu;

20. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

2030;

21. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2013-2017;

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi.

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

25. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Dunia Usaha;

26. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

27. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan,

Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahan, Pertanggungjawaban,

Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8


PENDAHULUAN

28. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi

terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015

tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai

Bangunan;

29. Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi

Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun

2017 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2018;

30. Keputusan Gubernur Nomor 439 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

31. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan

Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;

32. Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program

dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018;

33. Instruksi Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

34. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim

Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk RW Tahun 2017;

35. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perumusan Program

Indikatif Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018;

36. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penelaahan Atas Hasil

Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dan Usulan Langsung Masyarakat;

37. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pra

Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) Dan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Tahun 2017;

9


PENDAHULUAN

38. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Input

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2018;

39. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Waktu

Pelaksanaan Input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2018;

40. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Supervisi


Tahun 2018;

41. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 59/SE/2016 tentang Pedoman

Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

42. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 9/SE/2017 tentang Pra Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Tahun

2018; dan

43. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan


Tahun 2018.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem

perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.2. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen

perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang

berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi SKPD/UKPD

dalam menyusun Renja SKPD/UKPD, di mana Renja SKPD/UKPD akan menjadi

bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD

diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

10


PENDAHULUAN

Di samping itu, dokumen-dokumen perencanaaan sebagaimana tersebut di

atas yang bersifat a-spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen

perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan

Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR

dan PZ, serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan

dengan Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Dalam hal, posisi penyusunan

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan berpedoman dengan RPJP

Daerah. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam

penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara

RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada

hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama-

sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial,

sebagaimana dijabarkan di atas dapat dilihat pada gambar 1.3

Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 merupakan bagian dari penerapan sistem

perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan

dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 disusun dengan

memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2018

yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015 - 2019 serta Renstra masing -

masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat.

Selain itu dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2018 juga disusun dengan

memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2005-2025 dan dijabarkan melalui penetapan program prioritas. Hal ini penting

untuk dilakukan, mengingat RPJMD 2013-2017 telah berakhir dan membutuhkan

transisi sebelum RPJMD berikutnya yang menjabarkan visi dan misi Gubernur terpilih

ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Program

Prioritas SKPD/UKPD Tahun 2018 untuk menjembatani antara fase RPJMD 2013-

2017 dan RPJMD 2018-2022, sehingga kesinambungan pembangunan dapat tetap

terjaga.

11


PENDAHULUAN

Selanjutnya dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi

pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen KUA dan PPAS tersebut

merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun

2018 serta dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) DKI Jakarta tahun 2018. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2018 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen

lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

12

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

13

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN

Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spatial

14

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

PENDAHULUAN

1.3.1 RKPD dan RKP Tahun 2018

Keterkaitan RKPD Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 menyangkut sinergi dan

sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kebijakan Pemerintah

Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita

yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 terutama dalam perwujudan:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya;

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional;

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

15


PENDAHULUAN

Gambar 1.4 Pelaksanaan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita)

Sumber : http://beritadaerah.co.id/wp-content/uploads/2014/11/nawacita-1.jpg

Selanjutnya dalam RKP Tahun 2018, 9 (sembilan) agenda tersebut pada

Rancangan RKP Tahun 2018 diterjemahkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas nasional

dan 30 program prioritas sebagai berikut:

Tabel 1.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 20184 No Prioritas Nasional Program Prioritas

1 Pendidikan 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan Kualitas Guru

2 Kesehatan 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat) 3 Perumahan dan Permukiman 6. Penyediaan Perumahan Layak

7. Air Bersih dan Sanitasi 4 Pengembangan Dunia Usaha dan

Pariwisata 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari

10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)(dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri

(KI)(dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan

4 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2017, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

16

http://beritadaerah.co.id/wp-content/uploads/2014/11/nawacita-1.jpg


PENDAHULUAN

No Prioritas Nasional Program Prioritas

Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa

Bernilai Tambah Tinggi 5 Ketahanan Energi 13. Energi Baru Terbarukan dan Konservasi

Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

6 Ketahanan Pangan 15. Peningkatan Produksi Pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana

pertanian (termasuk irigasi) 7 Penanggulangan Kemiskinan 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan

Koperasi 8 Infrastruktur, Konektivitas dan

Kemaritiman 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)

21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

9 Pembangunan Wilayah 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan

Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua

10 Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

27. Penguatan Pertahanan 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 29. Kepastian Hukum 30. Reformasi Birokrasi

Sumber : Bappenas RI

Selain itu, Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian

(K/L) yang tercantum dalam Renstra K/L sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2015-

2019 juga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2018 juga memperhatikan. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi DKI

Jakarta tahun 2018 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan

konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Adapun Pembangunan Nasional tahun 2018 dirancang dalam upaya menjaga

menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018.

Untuk itu, tema RKP 2018 adalah:

“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

17


PENDAHULUAN

1.3.2 RKPD Tahun 2018 dan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dari

periode keempat (Periode 2018-2022) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan visi:

“Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Global”.

Visi tersebut di atas selanjutnya diimplementasikan melalui 6 (enam) misi, yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah;

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Yang Kuat Dan Berkualitas;

Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial Dan Budaya;

Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Dan Efisiensi

Pemanfaatan Sumberdaya Alam;

Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; dan

Misi 6 : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

Arah Pembangunan Jangka Menengah pada fase 2018-2022 yang tertuang

dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah “Memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global”. Sejalan dengan Arah Pembangunan

dalam RPJPD ini dan penetapan tema RKP 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

mengintegrasikan tema RKPD 2018 menjadi:

“Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat”.

18


PENDAHULUAN

1.3.3 RKPD, Renja SKPD/UKPD dan KUA – PPAS Tahun 2018

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 memuat Renja SKPD/UKPD Tahun

2018 yang menggambarkan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas

pembangunan tahun 2018, hasil penelaahan hasil reses DPRD, hasil Rembuk RW dan

Musrenbang, serta penelaahan usulan langsung dari masyarakat yang disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD/UKPD sesuai dengan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selain itu, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi acuan dalam

proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 untuk dibahas dan

disepakati antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut

dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

seluruh kebijakan, program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta.

1.3.3.1 Daftar Program dan Kegiatan

Untuk mempermudah proses perencanaan dan meningkatkan transparansi

penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta menetapkan daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah. Daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD tersebut dituangkan

dalam Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar

Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, yang menjadi salah

satu acuan bagi Kepala SKPD/UKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018.

Berikut dijabarkan rincian dari Daftar program dan kegiatan tersebut.

1.3.3.1.1 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan daftar program dan kegiatan yang bersifat umum dan digunakan

oleh seluruh SKPD/UKPD untuk menunjang operasional pelayanan kantor.

Pemenuhan Program dan Kegiatan ini bersifat mandatory untuk kelancaran pelayanan

19


PENDAHULUAN

publik. Daftar Program dan Kegiatan bersifat umum SKPD/UKPD menurut urusan

pemerintahan daerah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah5

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN x xx xx xxx Peningkatan dan

Pengelolaan Kantor Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)

x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah



Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

x xx xx xxx Peningkatan Pengelolaan Kendaraan Operasional

Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional

Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus



Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka



Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor



Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor



Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja



Penyediaan Alat Tulis Kantor



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy



Penyediaan peralatan rumah tangga



Penyediaan Makanan dan Minuman

x xx xx xxx Peningkatan Pengelolaan Kendaraan Operasional

Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional

Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus

x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Pemeliharaan

5 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7132

20

http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7132


PENDAHULUAN

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor rutin/berkala

meubelair x xx xx xxx Peningkatan dan

Pengelolaan Kantor Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

1.3.3.1.2 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan daftar program dan kegiatan urusan konkuren yang wajib

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik yang bersifat pelayanan dasar maupun

non pelayanan dasar. Daftar program dan kegiatan ini mengikat pada arah kebijakan,

program, indikator dan target dan berisi standardisasi kegiatan yang menunjang

pencapaian indikator program. Program dan kegiatan ini dirancang untuk SKPD/UKPD

dalam rangka pencapaian indikator dan target sesuai dengan Keputusan Gubernur

Nomor Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Salah satu contoh program dan

kegiatan bersifat khusus SKPD/UKPD menurut urusan pemerintahan daerah antara

lain:

Tabel 1.3 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah6

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN x xx xx xxx Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Mobile

x xx xx xxx Program Penataan Administrasi Kependudukan

Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil

Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran dan KIA di RPTRA


Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil

Bina Kependudukan (Biduk)


Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan

Pemutakhiran Data Keluarga

6 Ibid.

21


PENDAHULUAN

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Catatan Sipil

x xx xx xxx Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Jumlah Konflik Sosial Pelaksanaan Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang Kondusif


Jumlah Konflik Sosial Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini


Jumlah Konflik Sosial Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)


Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat

Peningkatan Pemahaman Ideologi Bagsa


Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

x xx xx xxx Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat

Indeks Demokrasi Pemberdayaan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia

x xx xx xxx Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat

Indeks Demokrasi Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Partai Politik

x xx xx xxx Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD

Pelaksanaan Reses DPRD



Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta



Pembahasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta



Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya



Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan



Pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta

x xx xx xxx Dst........ Dst....... Dst....

22


PENDAHULUAN

1.3.3.1.3 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan daftar program dan kegiatan urusan konkuren yang wajib

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik yang bersifat pelayanan dasar maupun

non pelayanan dasar. Daftar program dan kegiatan ini juga mengikat pada arah

kebijakan, program, indikator dan target dan berisi standardisasi kegiatan yang

menunjang pencapaian indikator program. Namun, Program dan kegiatan pada bagian

ini dirancang khusus untuk Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka pencapaian

indikator dan target yang dibebankan kepada Kelurahan dan Kecamatan sesuai

dengan Keputusan Gubernur Nomor Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program

Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

Contoh program dan kegiatan bersifat khusus pada Kecamatan/Kelurahan menurut

urusan pemerintahan daerah antara lain:

Tabel 1.4 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah7

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN x xx xx xxx Program

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan

x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan



Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan



Pemeiharaan KDO Kecamatan



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan

7 Ibid.

23


PENDAHULUAN

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN x xx xx xxx Program

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan


Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan



Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan



Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan



Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu



Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu



Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman



Sewa Rumah Dinas Aparatur Kecamatan



Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan



Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan

x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan

24


PENDAHULUAN

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Kecamatan dan Kelurahan

dan Kelurahan



Pemeliharaan KDO Kellurahan



Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan

x xx xx xxx Dst........ Dst....... Dst....

1.3.3.2 Penggunaan Sistem Informasi

Dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta mengaplikasikan dua sistem informasi, yaitu sistem informasi e-

musrenbang dan e-budgeting. Sistem e-musrenbang merupakan sistem yang

digunakan untuk menjaring aspirasi usulan dari masyarakat Hasil Rembuk RW. Hasil

dari Rembuk RW yang telah divalidasi secara berjenjang melalui sistem e-musrenbang

selanjutnya akan disinkronisasikan dengan e-Planning yang telah terintegrasi ke dalam

sistem e-Budgeting untuk kemudian dapat diserap pada Renja SKPD/UKPD.

Sedangkan Sistem e-budgeting merupakan sistem yang memadukan keseluruhan

proses mulai dari perencanaan yang menghasilkan dokumen RKPD, interface antara

perencanaan dengan penganggaran yang menghasilkan dokumen KUA PPAS serta

penganggaran yang menghasilan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam sistem e-budgeting tersebut telah

tercantum sasaran dan prioritas, arah kebijakan, kesesuaian dengan prioritas nasional

(Nawa CIta), program beserta indikator kinerja sampai dengan kegiatan menurut

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan rumusan Rencana Kerja

SKPD/UKPD Tahun 2017.

25


PENDAHULUAN

Gambar 1.5 Sistem Informasi e-Musrenbang Sumber: Website e-Musrenbang http://musrenbang.jakarta.go.id

Gambar 1.6 e-Planning pada Sistem Informasi e-Bugeting Sumber: Website e-Budgeting http://apbd.jakarta.go.id

Dalam proses sinkronisasi antara data pada sistem e-Musrenbang dan e-

Budgetiing, diperlukan list data sandingan antara standardisasi (template) usulan

kegiatan Rembuk RW dan standardisasi (template) kegiatan SKPD/UKPD. Hal ini

dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses tagging kegiatan dalam

Renja SKPD/UKPD di dalam sistem e-Budgeting. List tersebut antara lain dapat dilihat

pada tabel berikut.

26

http://musrenbang.jakarta.go.id/

http://apbd.jakarta.go.id/


PENDAHULUAN

Tabel 1.5 Sandingan Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW dan Kegiatan SKPD/UKPD

No Bidang Isu Urusan Daerah

Program Prioritas

SKPD/UKPD Indikator Program

Usulan Kegiatan Template

Rembuk RW

Harga Satuan

(Rp) Satuan SKPD/UKPD

Tujuan

Template Kegiatan SKPD/UKPD

1 Perekonomian Penerangan/ Pencahayaan Kota

Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Peningkatan Pencahayaan Kota

Persentase Pencahayaan Kota Hemat Energi Berbasis Smart System

Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT

10.181.440 Titik Sudin Perindustrian dan Energi - JAKPUS

Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT

Penerangan/ Pencahayaan Kota





10.181.440 Titik Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT







10.181.440 Titik Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR


Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........

27


PENDAHULUAN

1.4. Tahapan Penyusunan RKPD

Tahapan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 secara garis

besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan Rembuk RW

Rembuk RW dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat berdasarkan

standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW pada 2.726 RW yang ada di Provinsi

DKI Jakarta;

(2) Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan

Dokumen tersebut memuat hasil rembuk RW, arah kebijakan pembangunan

kelurahan/kecamatan, dan program dan prioritas kelurahan/kecamatan sesuai

dengan kewenangan yang diberikan, yang mengacu pada Peraturan Daerah

Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;

(3) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan

Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan

terhadap usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan pada 267 kelurahan

dan 44 kecamatan yang akan dilaksanakan tahun 2018, disertai dengan proses

validasi secara berjenjang terhadap seluruh hasil usulan kegiatan Hasil Rembuk

RW;

(4) Penyusunan Rancangan Awal RKPD

yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rancangan

Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD;

(5) Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten dan Forum UKPD


terhadap usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan pada 5 wilayah Kota

dan 1 Kabupaten yang akan dilaksanakan tahun 2018. Selain itu serta dilakukan

validasi usulan kegiatan Hasil Rembuk RW yang akan diserap melalui UKPD

Kota/Kabupaten, pembahasan awal Renja UKPD melalui rangkaian Forum UKPD

yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi pembahasan pada forum SKPD;

28


PENDAHULUAN

(6) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD dan Forum SKPD


terhadap usulan bagi rancangan RKPD;

(7) Perumusan dan penetapan RKPD tahun 2018

Perumusan dan penetapan RKPD 2018 dilakukan melalui proses yang

komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

dapat digambarkan sebagai berikut:

29


PENDAHULUAN

Gambar 1.7 Ilustrasi tahapan penyusunan RKPD

`

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

2 Penyusunan Pra Ranc Awal RKPD

Kel/Kec.

dokumen arah kebijakan pembangunan

Kel./Kec.

yang dibutuhkan:

hasil Rembuk RW arah kebijakan

program prioritas sistem

1 Pelaksanaan Rembuk RW

menjaring aspirasi masyarakat pada

2.726 RW

yang dibutuhkan:

standardisasi usulan Rembuk RW

sistem

3 Pelaksanaan Musrenbang

Kel/Kec.

penajaman, penyelarasan, klarifikasi & kesepakatan

prioritas rencana kegiatan

yang dibutuhkan:

stakeholders sistem

4 Penyusunan Ranc. Awal

RKPD

acuan dasar penyusunan Renja

SKPD/UKPD

yang dibutuhkan: evaluasi RKPD 2016 kerangka ekonomi

daerah prioritas dan sasaran

pembangunan template renja

5 Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kab. & Forum UKPD

penajaman, penyelarasan, klarifikasi & kesepakatan

prioritas rencana kegiatan

yang dibutuhkan:

stakeholders sistem

6 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi &

Forum SKPD

acuan dasar penyusunan Renja

SKPD/UKPD

yang dibutuhkan:

stakeholders sistem

rancangan RKPD

7 Perumusan & Penetapan

RKPD

finaliasi dokumen RKPD

yang dibutuhkan: stakeholders

hasil FGD hasil penelaahan Reses & usulan

langsung hasil penyempurnaan

RKPD

30


PENDAHULUAN

Selain itu, sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 25 Tahun

20004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 6 Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang dan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011,

proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ini dilakukan melalui

beberapa pendekatan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top-down) dan

bawah~atas (bottom-up). RKPD Tahun 2018 juga diharapkan dapat memenuhi

aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum dialog dan diskusi, dan

menjadi pedoman bagi seluruh SKPD/UKPD dalam penyusunan kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan; menjamin konsistensi perencanaan pembangunan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah

dengan pelaku pembangunan lainnya.

1.4.1 Pendekatan Politik

Pendekatan politik dilakukan dengan memandang bahwa pemilihan Kepala

Daerah merupakan proses penyusunan rencana dan rakyat menentukan pilihannya

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala

Daerah. Sehingga rencana pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda

pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam

rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 1.8 Penjabaran Visi & Misi Kepala Daerah ke dalam RKPD

VISI & MISI Kepala Daerah Terpilih

RPJMD

RKPD Tahun I

RKPD RKPD RKPD RKPD Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V

31


PENDAHULUAN

1.4.2 Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratis merupakan proses pendekatan yang mengedepankan

penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan

analisis masalah yang dilakukan oleh SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas

dan fungsinya. Penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik

diterapkan dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro

dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan sebagai bagian proses

penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

Pendekatan teknokratis tersebut juga dilakukan dengan melibatkan para

pemangku kepentingan lainnya termasuk pejabat fungsional perencana, tenaga ahli

dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta staf perencana dari Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 1.9 Proses Pendekatan Teknokratik

Focus Group

Sinkronisasi

RKPD 2018

menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan RKPD (statistik, hasil evaluasi, studi) dari berbagai sumber

analisa permasalahan dan tantangan dalam penyusunan kebijakan dengan menggunakan

metode ilmiah berdasarkan data empiris

pelibatan seluruh pemangku kepentingan (akademisi, pakar, pelaku dunia usaha)

penyesuaian antara hasil FGD, data, studi, evaluasi dan perencanaan daerah penyangga

Ibukota

PEN

DEK

ATAN

TEK

NO

KK

RAT

IS

Studi Literatur

Analisis Akademis

32


PENDAHULUAN

1.4.3 Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipastif dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun

2018 dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan

(stakeholders) terhadap pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi

dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Untuk itu Pemerintah DKI Jakarta

mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat,

organisasi masyarakat dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam menjaring

masukan dalam perumusan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.

Forum tersebut dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui forum-forum yang

terintegrasi dengan proses Musrenbang dan pelaksanaan forum konsultasi publik

secara mandiri. Selain itu, konsultasi publik juga dilakukan secara on-line melalui situs

konsultasi publik RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 pada http://rkpd.jakarta.go.id

Selain forum-forum tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 96 Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2011, partisipasi DPRD juga diwujudkan dalam pokok-pokok pikiran

terutama hasil reses anggota DPRD yang telah diparipurnakan yang selanjutnya akan

ditelaah lebih lanjut oleh eksekutif. Dalam hal ini DPRD melakukan penjaringan

aspirasi masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing. Secara

umum mekanisme penelaahan hasil reses anggota DPRD yang telah diparipurnakan

dapat dilihat sebagai berikut.

33

http://rkpd.jakarta.go.id/


PENDAHULUAN

Gambar 1.10 Mekanisme Reses

Distribusi Data Hasil Reses ke SKPD/UKPD

Masa Reses DPRD

anggota DPRD (perorangan/berkelompok)

mengunjungi DAPIL masing-masing

(dilaksanakan maks. 6 (enam) hari kerja)

Laporan Reses

anggota DPRD (perorangan/berkelompok) membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas

selama masa Reses

Rapat Paripurna DPRD

Penyampaian Hasil Reses

Surat Ketua DPRD

kepada Gubernur

pembahasan bersama hasil reses dalam forum rapat tertinggi anggota

DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua

DPRD

penyampaian hasil reses secara tertulis kepada

Gubernur

Pengecekan dan

Pemilahan Hasil Reses

Pembahasan Hasil Reses

Penelaahan Hasil Reses oleh

SKPD/UKPD

pengecekan dan pemilahan sesuai pembidangannya

pembahasan hasil reses dikoordinasikan oleh

Bappeda

penyampaian hasil reses melalui Surat Kepala

Bappeda

penelaahan hasil reses oleh SKPD/UKPD

feedback

Hasil Penelaahan Hasil Reses DPRD

34


PENDAHULUAN

1.4.4 Pendekatan Atas~Bawah (Top-Down)

Pendekatan atas~bawah (top~down) dan bawah~atas (bottom~up)

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Pendekatan atas~bawah dilakukan

dengan menjadikan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum

dalam dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2018 sebagai referensi utama.

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang dijabarkan melalui

Prioritas Nasional pada RKP 2018 menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dalam membuat perencanaan program dan kegiatan yang mendukung

pencapaian agenda pembangunan secara nasional. Dalam sinkronisasi perencanaan

dengan kebijakan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

melakukan koordinasi dengan Kementerian /Lembaga Pemerintah non Kementerian

(K/L) terkait pengusulan, baik kegiatan prioritas nasional yang berlokasi di Provinsi DKI

Jakarta maupun usulan yang merupakan prioritas daerah untuk diusulkan

pendanaannya ke Pemerintah Pusat, melalui forum Pertemuan Triwulanan Bappenas-

Bappeda, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), Rapat Kerja (Raker) dengan K/L, Rapat

Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dan forum Musrenbang Nasional.

Gambar 1.11 Proses Pendekatan Top~Down

Program Strategis Nasional

RKP 2018

Koordinasi Perencanaan

dengan Pemerintah

Pusat

Koordinasi Teknis dengan

Kementerian/Lembaga

RPJPD &

RPJMD

RKPD 2018

35


PENDAHULUAN

1.4.5 Pendekatan Bawah~Atas (Bottom-Up)

Pendekatan bawah~atas (bottom up) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta untuk menjaring aspirasi dari bawah (masyarakat), untuk selanjutnya

disinkronisasikan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Pendekatan Bawah~Atas tersebut dilaksanakan secara on-line dengan menggunakan

Sistem Informasi e-Musrenbang pada http://musrenbang.jakarta.go.id melalui 2 (dua)

cara yaitu:

1. Melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang, yang tahapannya dimulai dari

Rembuk RW, Musrenang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang

Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi; dan

2. Melalui mekanisme usulan langsung dari masyarakat

Penjelasan dari 2 (dua) cara tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1.4.5.1 Mekanisme Musrenbang

Secara umum, pendekatan bawah~atas (bottom~up) yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme Musrenbang, yang merupakan

forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan. Karena otonomi

tunggal yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta 8 , pelaksanaan musrenbang yang

dilaksanakan oleh Provinsi DKI Jakarta berbeda jika dibandingkan Provinsi lainnya di

Indonesia, di mana Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RW

sampai dengan tingkat Provinsi. Timeline proses penyusunan RKPD Tahun 2018,

mulai dari Rembuk RW, dapat dilihat pada gambar berikut. Penyusunan RKPD Tahun

2018 dimulai dari Tahun 2016, di mana dilakukan persiapan pelaksanaan Musrenbang,

sosialisasi secara berjenjang kepada para Ketua RW, perbaikan Sistem e-Musrenbang

dan Pelaksanaan Pra Rembuk RW.

8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/1054

36




PENDAHULUAN

Gambar 1.12 Timeline Proses Penyusunan RKPD Tahun 2018

37


PENDAHULUAN

1.4.5.1.1 Rembuk RW

Rembuk RW merupakan forum musyawarah di tingkat Rukun Warga (RW),

yang menjadi bagian dari proses Musrenbang di DKI Jakarta, untuk mengidentifikasi

masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam menyelesaikan masalah

berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama di lingkungan RW. Tahap

Rembuk RW ini mengawali proses panjang penyusunan RKPD9 dan dilakukan dengan

melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan RW, antara lain

Ketua dan Pengurus RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) pada RW

setempat, Para Ketua RT di lingkungan RW, Perwakilan Organisasi Perempuan dan

Remaja/Pemuda setempat, Unsur Tokoh Masyarakat Setempat, serta Tim

Pendamping Rembuk RW yang terdiri dari Unsur Kelurahan. Ilustrasi dari stake holder

Rembuk RW dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 1.13 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Rembuk RW

9 Instruksi Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dilihat 5 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7085

38



PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan Rembuk RW tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Rembuk RW, yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 s.d minggu

ke I bulan Desember 2016

2. Sosialisasi Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 18 Desember

2016

3. Pra Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sd. 8

Januari 2017

4. Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 22 Januari 2017

Pendekatan bottom up melalui melalui mekanisme Musrenbang secara

berjenjang dilaksanakan secara on-line dengan menggunakan Sistem Informasi e-

Musrenbang pada http://musrenbang.jakarta.go.id sejak fase Rembuk RW. Pada fase

ini, masyarakat melalui Ketua RW dapat memilih usulan kegiatan berdasarkan

standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW10 (sebagaimana dapat dilihat pada tabel

berikut), melalui Sistem e-Musrenbang, yang dapat menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi di lingkungan RW.

Standardisasi usulan tersebut disusun oleh jajaran Bappeda berdasarkan hasil

review penerapan standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW tahun sebelumnya dan

penajaman terhadap permasalahan yang sering muncul di tingkat komunitas.

Penerapan Standardisasi usulan ini dimaksudkan untuk mempermudah para Ketua

RW, yang telah diberikan userID dan password untuk akses sistem e-Musrenbang,

dalam mengusulkan kegiatan. Standardisasi tersebut telah dilengkapi dengan

nomenklatur usulan kegiatan, harga satuan, tipe usulan, SKPD/UKPD Tujuan, Definisi

Operasional dan Syarat/Ketentuan Usulan Kegiatan.

Mengingat adanya definisi operasional dan Syarat dan Ketentuan Usulan

Kegiatan, maka para Ketua RW perlu memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan

yang dibutuhkan dalam pengusulan sebuah kegiatan. Oleh karena itu, para Ketua RW

dengan dibantu oleh para Ketua RT masing-masing melakukan verifikasi dan

pengecekan ulang ke lapangan yang dilakukan pada tahap Pra Rembuk RW, sebelum

10 Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6740

39




PENDAHULUAN

dilakukan input ke dalam Sistem e-Musrenbang. Sehingga pada saat log-in atau

masuk ke dalam sistem e-Musrenbang, para Ketua RW hanya melakukan:

1. Memilih isu yang sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan RW

bersangkutan;

2. Melakukan input permasalahan di lingkungannya masing-masing;

3. Memilih template atau standardisasi usulan kegiatan yang dapat menyelesaikan

permasalahan yang ada di lingkungan RW bersangkutan;

4. Memasukkan detil persyaratan yang dibutuhkan, seperti tagging lokasi kegiatan,

foto kondisi eksisting dan persyaratan lainnya bagi usulan kegiatan yang bersifat

fisik serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk usulan kegiatan yang bersifat

non fisik (pelatihan);

5. Mengisi volume dari usulan kegiatan yang diusulkan, dengan memperhatikan

persyaratan volume maksimal dari masing-masing kegiatan;

6. Memasukkan nomor urut prioritas kegiatan.

40


PENDAHULUAN

Tabel 1.6 Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 201711 No Bidang Isu Usulan

Kegiatan Harga Satuan

(Rp) Satuan

Tipe Usula

n SKPD/UKPD

Tujuan Definisi

Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan

Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan

1 Perekonomian



10.181.440 Titik Fisik Sudin Perindustrian dan Energi - JAKPUS

Harga satuan sesuai dengan Ebudgeting: a. 1.08.24.01.06.002.126/

Armature LED untuk Jalan Gang (Max 40 Watt) Rp. 7.600.000; dan

b. 3.02.03.01.048/ 1 Titik Pembangunan MHT dengan Tiang PLN Rp. 2.581.439,57

1. Lokasi jelas (disertai dengan sket lokasi)

2. Jumlah Titik Lampu (dihitung dari panjang jalan dibagi 33 Meter)

3. lebar jalan 2-4 meter 4. Kondisi PJU Eksisting

bukan LED (jika ada PJU Eksisting)

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi masing-masing wilayah.

Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM Sudin Perindustrian dan Energi – KEP. SERIBU

2 Perekonomian


Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan

13.776.858 Titik Fisik Sudin Perindustrian dan Energi - JAKPUS

Jarak antar tiang 33 M; harga satuan sesuai dengan Ebudgeting: a. 1.08.24.01.06.002.127 /

Armature LED untuk Jalan Lingkungan (Max 90 Watt) Rp. 8.171.200 dan;

b. 3.02.03.01.046 / 1 Titik Pembangunan PJU


2. Jumlah Titik Lampu (dihitung dari panjang jalan dibagi 33 Meter)

3. lebar jalan 4-6 meter 4. Kondisi PJU Eksisting

bukan LED (jika ada PJU Eksisting)

Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR

11 Ibid, 41


PENDAHULUAN

No Bidang Isu Usulan


(Rp) Satuan

Tipe Usula

n SKPD/UKPD

Tujuan Definisi



Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL

Lingkungan Dengan Tiang PJU Rp. 5.605.658,37

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi masing-masing wilayah

Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM Sudin Perindustrian dan Energi – KEP. SERIBU

3 Perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Penataan Pedagang Kaki Lima

2.653.716 m2 Fisik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Serta Perdagangan

Kegiatan diperuntukan untuk pembangunan kanopi membrane bagi pedagang kaki lima. Selanjutnya lokasi penataan tersebut akan diprioritaskan untuk pedagang eksisting yang sudah terdata dalam database Dinas KUMKM


2. Tersedia lahan fasos fasum milik Pemda dengan luas minimal 40 m2

3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Dinas KUMKM dan Perdagangan.

4 Perekonomian Tenaga Kerja Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kejuruan Tata Boga

6.000.000 Orang Non Fisik

Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri

Pelatihan ini diperuntukan bagi Calon Tenaga Kerja dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan: Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK. Pelatihan dilaksanakan selama 2 bulan.

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan dari masing-masing RW maksimal sebanyak 2 orang)

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan

3. Calon peserta adalah para

PPKD Jakarta Pusat PPKD Jakarta Utara PPKD Jakarta Barat PPKD Jakarta

42


PENDAHULUAN

No Bidang Isu Usulan


(Rp) Satuan

Tipe Usula

n SKPD/UKPD

Tujuan Definisi



Selatan pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dengan persyaratan memiliki KTP, Kartu Kuning, dan SKCK)

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja)

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD.

PPKD Jakarta Timur

Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst...... Dst........ Dst........ Dst........

43


PENDAHULUAN

Seluruh usulan yang telah diinput tersebut selanjutnya disampaikan kepada

seluruh pemangku kepentingan di tingkat RW melalui Forum Rembuk RW. Jika

terdapat masukan, maka para Ketua RW melakukan revisi terhadap usulan dari RW

masing-masing dengan menggunakan User ID Ketua RW pada Sistem e-Musrenbang.

1.4.5.1.2 Musrenbang Kelurahan

Musrebang Kelurahan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun

rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang

Kelurahan merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta yang

dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap

usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan, sesuai dengan

kewenangannya, untuk jangka waktu tahun 2018. Pada fase Musrenbang Kelurahan

dibahas Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat

Kelurahan12.

Musrenbang Kelurahan ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku

kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kelurahan, antara lain Anggota DPRD yang

berdomisili di kelurahan setempat, Unsur Swasta yang berdomisili di kelurahan

setempat, Perwakilan SKPD/UKPD teknis, Seksi Teknis Kecamatan, Puskesmas

Kelurahan, Para Ketua RW di lingkungan Kelurahan, Lembaga Masyarakat Kelurahan

(LMK), Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kelurahan (KJK PEMK), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keterwakilan Perempuan dari yang diundang, Majelis

taklim, Karang Taruna, Remaja Masjid, Kepala Sekolah atau Unsur Pendidikan

(Direktur Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan) di lingkungan Kelurahan, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama, Usahawan, Pelaksana Kegiatan Program Penataan

Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) di lingkungan Kelurahan setempat, Ormas dan

Orsospol, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kelurahan dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut:,

12 Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 9/SE/2017 tentang Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018, dilihat 30 Maret 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6927

44



PENDAHULUAN

1. Pra Musrenbang Kelurahan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari s.d 5

Februari 2017; dan

2. Musrenbang Kelurahan, yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 22 Februari 2017

Dalam rangka membantu proses percepatan penyusunan RKPD Tahun 2018,

pada fase Musrenbang Kelurahan, digunakan 2 (dua) sistem, yaitu Sistem Informasi e-

Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website

http://musrenbang.jakarta.go.id, dalam menjaring aspirasi usulan masyarakat dan

Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website

http://apbd.jakarta.go.id, dalam proses usulan teknokratis Rencana Kerja dari

Kelurahan

Pada fase Pra Musrenbang Kelurahan dilakukan proses verifikasi dan validasi

secara berjenjang, di mana Lurah dan aparaturnya, dengan dibantu oleh para Ketua

RW, melakukan verifikasi kelayakan dari usulan kegiatan yang diajukan oleh seluruh

RW di wilayah kerjanya. Setelah itu usulan tersebut divalidasi atau disetujui untuk

diteruskan dan menjadi bahan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Seluruh usulan yang

tidak disetujui, harus diberikan alasan penolakan oleh Lurah dan semuanya terekam

dalam Sistem e-Musrenbang.

Selain itu, Kelurahan selaku UKPD melakukan input Rancangan Renja

Kelurahan pada Sistem Informasi e-Budgeting, dengan mengacu pada Daftar Program

Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah13 yang telah dibakukan standard usulan kegiatannya. Selanjutnya, kedua hal

tersebut disampaikan kepada masyarakat di Kelurahan melalui forum Musrenbang

Kelurahan. Jika masih terdapat masukan dari para Ketua RW, maka Lurah dapat

melakukan revisi (penambahan) terhadap usulan dari RW masing-masing dengan

menggunakan User ID Lurah pada Sistem e-Musrenbang.

13 Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017, op. cit. hlm 23

45




PENDAHULUAN

1.4.5.1.3 Musrenbang Kecamatan

Musrebang Kecamatan merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi

DKI Jakarta dan forum antar pelaku di tingkat Kecamatan yang yang dilaksanakan

untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana

kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan, sesuai dengan kewenangannya, untuk

jangka waktu tahun 2018. Pada fase Musrenbang Kecamatan dibahas Pra Rancangan

Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan14.,

Musrenbang Kecamatan ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku

kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kecamatan, antara lain Anggota DPRD yang

berdomisili di kecamatan setempat, Forum Komunikasi Pimpinan tingkat Kecamatan,

Kantor Kesbangpol Tingkat Kota/Kabupaten, Suku Dinas Pemberdayaan,

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepala Seksi Kecamatan, Kepala

Seksi Unit Teknis di Kecamatan, Para Lurah di lingkungan Kecamatan setempat, Tim

Penggerak PKK Kecamatan, Para Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan di

Lingkungan Kecamatan setempat, Delegasi RW yang ditetapkan pada berita acara

Musrenbang Kelurahan (1 orang), BKM/LKM, dan Organisasi masyarakat atau

Organisasi sosial di lingkungan Kecamatan setempat.

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut:

1. Pra Musrenbang Kecamatan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari s.d 5

Maret 2017; dan

2. Musrenbang Kecamatan, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret s.d 12 Maret

2017

Melanjutkan proses percepatan penyusunan RKPD Tahun 2018 sebagaimana

fase Musrenbang Kelurahan, pada fase Musrenbang Kecamatan juga menggunakan 2

(dua) sistem, yaitu Sistem Informasi e-Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang

dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi

DKI Jakarta dengan alamat website http://musrenbang.jakarta.go.id, dalam menjaring

aspirasi usulan masyarakat dan Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta

14 Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 9/SE/2017, op. cit. hlm 43

46



PENDAHULUAN

dengan alamat website http://apbd.jakarta.go.id, dalam proses usulan teknokratis

Rencana Kerja dari Kecamatan

Hal yang berbeda dilakukan pada fase Musrenbang Kecamatan adalah

dilakukannya survey yang dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh

Walikota/Bupati15, di mana Camat dan aparaturnya melakukan verifikasi kelayakan dari

usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah divalidasi pada forum Musrenbang

Kelurahan di wilayah kerjanya. Hasil survei tersebut selanjutnya menjadi referensi bagi

Camat dalam melakukan validasi terhadap seluruh usulan Rembuk RW. Camat

melakukan validasi atau persetujuan usulan kegiatan hasil Rembuk RW untuk

diteruskan dan menjadi bahan Musrenbang di tingkat Kota/Kabupaten dan menolak

seluruh usulan yang dinilai belum layak untuk disetujui berdasarkan pertimbangan

yang diberikan oleh Tim Teknis. Seluruh alasan penolakan oleh Camat akan secara

otomatis terekam dalam Sistem e-Musrenbang.

Kecamatan selaku UKPD juga melakukan input Rancangan Renja Kecamatan

pada Sistem Informasi e-Budgeting, dengan mengacu pada Daftar Program Kegiatan

Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah16 yang

telah dibakukan standard usulan kegiatannya. Selanjutnya, kedua hal tersebut

disampaikan kepada para pemangku kepentingan di Kecamatan melalui forum

Musrenbang Kecamatan.

1.4.5.1.4 Musrenbang Kota/Kabupaten

Musrenbang Kota/Kabupaten merupakan bagian dari proses Musrenbang di

Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi

dan kesepakatan terhadap usulan Renja Kelurahan, Kecamatan dan UKPD yang

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kota/kabupaten

administrasi. Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten tersebut dipertajam dengan hasil dari

Forum UKPD serta hasil Reses yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta.

15 Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk RW Tahun 2017, dilihat 8 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6635 16 Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017, op. cit. hlm 44

47




PENDAHULUAN

Musrenbang Kota/Kabupaten ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku

kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kota/Kabupaten, antara lain Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Sekretaris Kota/Kab dan Para

Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten, Para Kepala UKPD Kota/Kabupaten Administrasi,

Para Kepala Bagian Sekretaris Kota/Kabupaten, Camat, Lurah, Dewan

Kota/Kabupaten Administrasi, Perwakilan masyarakat yang telah dipilih pada

Musrenbang Kecamatan, Ketua LMK, LSM/Ormas/Orsospol, Tokoh Masyarakat,

Perwakilan Perempuan, Perwakilan BUMD & BUMN di Wilayah, Balai Besar Wilayah

Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI

Jakarta, Satker Pusat Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi (PIPS) Jabodetabek,

Lembaga dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam CSR, Perguruan Tinggi

setempat, Forum Kota Sehat tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Forum Anak,

Forum Komunikasi Lanjut Usia (FKLU), PKK dan Dharma Wanita Kota/Kabupaten

Administrasi, Pemerintah Daerah Wilayah perbatasan, Badan Kerja Sama

Pembangunan (BKSP), dan Kelompok Masyarakat lainnya.

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota/Kabupaten dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

1. Pra Musrenbang Kota/Kabupaten (Forum UKPD), yang dilaksanakan pada

tanggal 13 Maret s.d 21 Maret 2017; dan

2. Musrenbang Kota/Kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret s.d 22

Maret 2017

Pada fase Pra Musrenbang Kota/Kabupaten (Forum UKPD) ini diintegrasikan

hal-hal sebagai berikut:

a. Usulan kegiatan hasil Rembuk RW Tahun 2017 (template), yang telah diverifikasi

dan divalidasi secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan hingga

Kecamatan;

b. Usulan langsung masyarakat dari data e-Musrenbang, yang telah diinventarisasi

dan dipilah oleh Subanppeko/Kab berdasarkan pembidangan dan SKPD/UKPD

tujuan;

c. Hasil Reses DPRD yang telah diinventarisasi dan dipilah oleh Bappeda

berdasarkan pembidangan dan SKPD/UKPD tujuan;

48


PENDAHULUAN

d. Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018;

e. Hasil kunjungan wilayah yang dilakukan oleh pimpinan daerah dan wilayah

ataupun Kepala SKPD/UKPD terkait (berikut foto); dan

f. Laporan-laporan masyarakat yang disalurkan melalui Kliping Media, Berita Online,

Twitter @jakartagoid, Facebook Jakarta Go Id, Email [email protected], SMS

32881818, Balai Warga di www.jakarta.go.id, LAPOR! 1708/0811944728, unjuk

rasa, serta aplikasi mobile QLUE yang belum direspon oleh UKPD/SKPD. Laporan

tersebut bukan merupakan kegiatan yang bersifat penanganan segera.

Mulai fase Musrenbang Kota/Kabupaten dan selanjutnya, sistem yang

digunakan hanya satu, yaitu Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta yang

telah terintegrasi dengan e-Planning dengan alamat website http://apbd.jakarta.go.id.

Pada sistem tersebut, UKPD Kota/Kabupaten melakukan input Rancangan Renja

UKPD dengan mengacu pada Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum17 dan Khusus18

SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dibakukan standard

usulan kegiatannya. Usulan hasil Rembuk RW diintegrasikan pada Sistem e-

Budgeting dengan Sistem e-Musrenbang, sehingga usulan tersebut dapat diserap oleh

SKPD/UKPD pada Rencana Kerja yang sesuai di SKPD/UKPD masing-masing. Pada

penyusunan RKPD Tahun 2018 ini, menindaklanjuti usulan hasil Rembuk RW menjadi

obligatory bagi SKPD/UKPD, terutama SKPD/UKPD yang merupakan SKPD/UKPD

tujuan usulan Rembuk RW. Validasi terhadap kegiatan SKPD/UKPD yang

bersangkutan tidak dapat dilakukan oleh para pimpinan SKPD/UKPD jika usulan hasil

Rembuk RW tidak ditindaklanjuti.

Selanjutnya, seluruh Rancangan Renja yang telah diintegrasikan tersebut

disampaikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat Kota/Kabupaten melalui

forum Musrenbang Kota/Kabupaten.

17 Ibid, hlm 20 18 Ibid, hlm 21

49



PENDAHULUAN

1.4.5.1.5 Musrenbang Provinsi

Musrenbang Provinsi DKI Jakarta merupakan wadah dalam penyusunan RKPD

yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan

hasil Rembuk RW yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian Visi Misi

Gubernur 2013 – 2017, sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam dokumen

Rancangan RKPD Tahun 2018. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dapat berperan serta aktif di dalam

proses Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 didahului oleh

proses Forum SKPD yang merupakan wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan

jajarannya dalam rangka pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu

pada usulan kegiatan dari masyarakat, Rencana Program dan Prioritas SKPD,

Rencana Prioritas Provinsi dan Program Unggulan Kepala Daerah.

Musrenbang Provinsi ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku

kepentingan (stakeholder) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

1. Eksekutif: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para Deputi Gubernur,

para Asisten Sekda, para Asisten Deputi Gubernur, para Kepala SKPD, para

Walikota/Bupati, para Kepala Biro Setda, para Direktur RSUD, Tim Gubernur

untuk Percepatan Pembangunan, Kepala Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dan

para Kepala Subanppeko/Kab.

2. Legislatif: Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran DPRD,

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD, para Ketua Fraksi DPRD, para Ketua Komisi

DPRD, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DI Jakarta, dan Anggota DPD RI

Daerah Pemilihan DI Jakarta

3. Pemerintah Pusat: Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Pangarmabar,

Pangkoops AU, Kasgar I, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Kejaksaan

Tinggi Jakarta, Ketua KPK, Ketua BPK, Gubernur BI, Kepala Kantor Perwakilan BI

Provinsi DKI Jakarta, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala BPS Provinsi DKI

Jakarta, para Direktur K/L, para Kepala Biro Perencanaan K/L, dan unsur K/L

4. Pemerintah Daerah Perbatasan: Para Kepala Bappeda Provinsi/Kota/Kabupaten

wilayah Perbatasan DKI Jakarta

5. BUMD Provinsi DKI Jakarta,

50


PENDAHULUAN

6. Perguruan Tinggi,

7. Para Pakar,

8. Organisasi Internasional, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Profesi, Dunia Usaha & Lembaga Swadaya Masyarakat

Adapun ilustrasi para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dapat

digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.14 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Musrenbang Provinsi

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota/Kabupaten dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

1. Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD), yang dilaksanakan pada tanggal 23

Maret s.d 27 Maret 2017; dan

2. Musrenbang Provinsi, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret s.d 4 April 2017

Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dilaksanakan untuk: (1)

Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD/UKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Rembuk RW,

Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten/Kota,

(2) Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok

51


PENDAHULUAN

dan fungsi SKPD/UKPD berdasarkan Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses

DPRD Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, (3) Menyelaraskan

dan mengonfirmasikan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi SKPD/UKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Forum UKPD

serta usulan langsung masyarakat, (4) Menyelaraskan program dan kegiatan antar

SKPD/UKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD, dan (5) Menyesuaikan

pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan anggaran indikatif untuk

masing-masing SKPD/UKPD.

Selanjutnya, seluruh Rancangan Renja yang telah diintegrasikan tersebut

disampaikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi melalui forum

Musrenbang Provinsi yang terdiri atas Pleno Musrenbang dan Sidang Kelompok

Musrenbang, untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan di DKI

Jakarta.

1.4.5.2 Mekanisme Usulan Langsung dari Masyarakat

Selain pendekatan bawah~atas (bottom~up) yang dilakukan melalui

mekanisme Musrenbang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuka

mekanismme usulan langsung dari Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi

adanya warga yang ingin berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan

namun tidak dapat mengikuti proses Musrenbang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta membuka kanal usulan langsung dari Masyarakat yang dibuka sepanjang

tahun. Kanal tersebut disediakan di dalam Sistem Informasi e-Musrenbang (lihat

gambar berikut). Adapun cut-off dari usulan langsung dari Masyarakat tersebut ada

pada fase Musrenbang Kelurahan setiap tahunnya.

Selanjutnya usulan tersebut akan dihimpun dan ditelaah lebih lanjut olej unsur

Bappeda. Mekanisme penelaahan usulan langsung tersebut dapat dilihat pada gambar

berikut

52


PENDAHULUAN

Gambar 1.15 Kanal Usulan Langsung Masyarakat

Gambar 1.16 Mekanisme Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat

Distribusi Data Usulan Langsung ke SKPD/UKPD

Input Usulan Langsung

Masyarakat menginput usulan langsung dalam Sistem e-Musrenbang

Tarik Data Usulan

Langsung

Penarikan Usulan Data Langsung dari Sistem e-

Musrenbang

Pengecekan dan Pemilahan

Usulan Langsung

Pembahasan Usulan Langsung

Penelaahan Usulan Langsung oleh SKPD/UKPD

pengecekan dan pemilahan sesuai

wilayahnya

pembahasan hasil reses dikoordinasikan oleh Suku Badan

Perencanaan Pemmbangunan Kota/Kabupaten

penyampaian usulan langsung melalui Surat

Kepala Bappeda

penelaahan usulan langsung oleh SKPD/UKPD

feedback

Hasil Penelaahan Usulan Langsung

53


PENDAHULUAN

1.5. Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi pedoman bagi

penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi

DKI Jakarta yang memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program

pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada

pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

(1) Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta, seluruh Kepala

SKPD, Kepala UKPD, dan seluruh Lurah dan Camat di lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun

2018;

(2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA),

rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2018;

(3) Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam

rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja.

(4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar

SKPD/UKPD, dan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat;

(5) Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam

penyelenggaran urusan Pemerintahan;

(6) Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap

SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; serta menyusun

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

(7) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif, dan kondusif dalam

melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

54


PENDAHULUAN

(8) Menggerakan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan Provinsi DKI Jakarta;

(9) Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan

antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya.

(10) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan.

1.6. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang, tahapan penyusunan, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana

pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan sistematika dokumen,

maksud dan tujuan penyusunan RKPD yang mencakup :

(1) Latar Belakang;

(2) Tahapan Penyusunan;

(3) Dasar Hukum;

(4) Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya;

(5) Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD, serta

(6) Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD,

dan permasalahan pembangunan daerah

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini menerangkan tentang kondisi ekonomi Tahun 2016 dan perkiraan

tahun berjalan (Tahun 2017), yang antara lain mencakup indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan

55


PENDAHULUAN

pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2018 yang

memuat :

(1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,

Bab ini menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan

daerah Tahun 2018 BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Dalam Bab ini disajikan rencana program pemerintahan daerah dalam Tahun

2018 BAB VI : Penutup

Dalam Bab ini menjelaskan harapan dari RKPD 2018 dan menguraikan

prinsip dan kaidah pelaksanaan RKPD 2018.

56

Documents

Pendahuluan - rkpd.jakarta.go.id · RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan