24
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dipandang sebagai suatu upaya penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga program implementasi kebijakan desentralisasi perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terpeliharanya ketertiban umum sebagaiamana amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2011- 2015, merupakan gambaran tentang program kerja Kantor Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat yang diselaraskan dengan rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung merupakan bentuk pendukungan terhadap misi kesatu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah” dengan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yaitu : “Pemantapan Stabili tas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” serta prioritas di dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu “Peningkatan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Umum” 1.2 Landasan Hukum Dasar penyusunan Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, Landasan Hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut : A. Landasan Idil Pancasila B. Landasan Konstitutional Undang-undang Dasar 1945 C. Landasan Operasional : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - bandungkab.go.id PERUBAHAN.pdfBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ... Undang-undang

  • Upload
    lyminh

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dipandang sebagai suatu upaya penguatan persatuan dan kesatuan bangsa,

sehingga program implementasi kebijakan desentralisasi perlu terus dilaksanakan

dan dikembangkan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan terpeliharanya ketertiban umum sebagaiamana amanat

Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Kantor

Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2011-

2015, merupakan gambaran tentang program kerja Kantor Kesbang Politik dan

Perlindungan Masyarakat yang diselaraskan dengan rencana Pembangunan

Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung

Tahun 2005-2025.

Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Bandung merupakan bentuk pendukungan terhadap misi kesatu

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan Keamanan

dan Ketertiban Wilayah” dengan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Bandung Tahun 2011-2015 yaitu : “Pemantapan Stabilitas Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat” serta prioritas di dalam RPJMD Kabupaten Bandung

Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu “Peningkatan Kepedulian dan Peran Serta

Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Umum”

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, Landasan Hukum yang

menjadi dasar pertimbangan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

A. Landasan Idil Pancasila

B. Landasan Konstitutional Undang-undang Dasar 1945

C. Landasan Operasional :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan

pembangunan nasional

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4124

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2011;

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor

28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK

07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evalusi pelasanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Keputuan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007

tentang Pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD);

15. Peraturan Daerah Provinsi JABAR Nomor 6 Tahun 2009 tentang sistem

perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 24 tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun

32008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang

perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;

18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2005 tentang tata cara

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 2004 tentang

transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah di

Kabupaten Bandung;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2005 tentang tata

cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung

22. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;

23. Peraturan Bupati Bandung nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan diatas, renstra ini disusun dengan maksud sebagai

berikut :

1. Memberi gambaran tentang program kerja Kantor Kesbang, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Tahun 2011-2015 yang direncanakan atas dasar

hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya serta dikaitkan dengan

prediksi kehidupan demokratisasi masyarakat yang akan datang;

2. Merealisasikan visi dan misi Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan

Masyarakat untuk menunjang Perwujudan visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Bandung

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan

Masyarakat adalah :

a. Merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011-2015;

b. Merupakan arah program kerja Kantor Kesbang, Politik Dan Perlindungan

Masyarakat untuk 5 (lima) tahun kedepan;

c. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan;

d. Memudahkan penyelengara kegiatan Kantor Kesbang, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung dapat mencapai sasaran secara

optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Bandung Tahun 2011-2015. Disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan Rentra, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini menyajikan (TUPOKSI), Struktur Organisasi Kantor Kesbang , Politik dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung, sumber daya dan kinerja serta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Kantor Kesbang Politik

dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini membuat identifikasi permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi dan

program Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015. Telaahan rencana tata

ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu

strategis Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Bandung

BAB IV Visi, Misi , Tujuan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Bab ini menyajikan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah dan

strategi dan kebijakan Kantor Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Bandung;

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif kantor Kesbang Politik Dan Perlindungan

Masyarakat

Bab IV Indikator Kinerja Kantor Kesbang, Politik Dan Perlindungan

Masyarakat Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi

Kantor Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung, yang

mengacu pada visi dan misi bupati bandung periode 2010-2015.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Politik

dan Perlindungan Masyarakat

1. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, membina

dan mengkoordinasikan penyusunan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan kantor dengan

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketata usahaan;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

d. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;

e. Penyusunan rencana kegiatan kegiatan dan pengendalian;

f. Pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan,

perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;

g. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan kantor;

h. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan

kantor;

i. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di

lingkungan kantor;

j. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di

lingkungan kantor

k. Pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama/dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketatausahaan.

2. Seksi Kesatuan Dan Ketahanan Bangsa

Kepala seksi kesatuan dan ketahanan bangsa mempunyai tugas poko

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas pelayanan kesatuan dan ketahanan bangsa, dengan menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

kesatuan dan ketahanan bangsa;

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan idiologi negara, wawasan

kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan

kebangsaan;

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di

Kecamatan, Kelurahan/ Desa Dan Masyarakat;

d. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang

ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai

sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan,

supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,

pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelkam,bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik

pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, dan

lembaga asing;

f. Pelaksanaan Kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan

kepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya, organisasi masyarakat,

penanganan masalah kemasyarakatan;

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di

kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahan seni dan

budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,

organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j. Pelaksanaan Koordinasi pelayanan kesatuan dan ketahanan bangsa dengan

sub unit kerja lain di lingkungan kantor.

3. Seksi Politik Dalam Negeri

Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan

dan pengendalian politik dalam negeri, dengan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan

pengendalian politik dalam negeri;

b. Pelaksanaan Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada

kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan

implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai

politik budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;

c. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik,

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan

pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;

d. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di

kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan,

supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,

pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik,

kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan

pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;

e. Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan

organisasi politik;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

h. Pelaksanaan Koordinasi pelayanan dan pengendalian politik dalam negeri

dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor;

4. Seksi Perlindungan Masyarakat

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok perencanaan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas pelayanan perlindungan masyarakat, dengan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

perlindungan masyarakat;

b. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat

merujuk kebijakan nasional

c. Pelaksanaan perlindungan masyarakat

d. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggraan

peningkatan satuan perlindungan masyarkat

e. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan peningkatan satuan

perlindungan masyarakat

f. Pelaksanaan Pembinaan peningkatan satuan perlindungan masyarakat

g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat

dalam penagnganan bencana

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

j. Pelaksanaan koordinsai pelayanan pertlindungan masyarakat dengan sub

unit kerja lain di lingkungan kantor

2.1.2. Dasar Hukum Pembentukan Kantor Kesatua Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung

Dasar hukum pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Bandung adalah Peraturan Bupati Bandung Nomor 6

Tahun 2008 tentang Rincian tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung.

2.1.3. StrukturOrganisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG

KEPALA KANTOR

KA SUB BAG TATA USAHA

Jumlah Personil :

Gol III/c : 1 Orang

Gol III/a : 3 Orang

Gol II/d : 2 Orang

Gol II/a : 1 Orang

Gol I/a : 2 Orang

KASI PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Jumlah Personil :

Gol III/b : 1 Orang

Gol III/a : 2 Orang

Gol I/a : 1 Orang

KASI KESATUAN DAN

KETAHANAN BANGSA

Jumlah Personil :

Gol III/a : 1 Orang

Gol II/a : 1 Orang

KASI POLITIK DALAM

NEGERI

Jumlah Personil :

Gol III/c : 1 Orang

Gol III/ a : 2 Orang

Gol II/ a : 2 Orang

2.2. Sumber Daya kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyrakat Kabupaten Bandung

a. Sumber Daya Manusia :

Gol IV/a : 1 Orang

Gol III/d : 2 Orang

Gol III/c : 3 Orang

Gol III/b : 1 Orang

Gol III/a : 9 Orang

Gol II/d : 2 Orang

Gol II/a : 3 Orang

Gol I/a : 3 Orang

b. Sumber Daya Modal/ Aset,

Tanah : 200m²

Kendaraan Roda Empat : 2 Buah

Kendaraan Roda Dua : 7 Buah

Meja : 33 Buah

Filling Cabinet : 19 Buah

Brankas : 1 Buah

Cermin : 2 Buah

Lemari Es : 1 Buah

Kamera Video : 1 Buah

Wireles : 1 Buah

Papan Pengumuman : 3 Buah

Peta Rawan Bencana : 3 Buah

OHP : 1 Buah

Kursi : 42 Buah

Bufet : 12 Buah

Lemari : 3 Buah

Komputer : 10 Buah

Laptop : 2 Buah

Mesin Tik : 9 Buah

TV : 2 Buah

Handy Talky : 10 Buah

Proyektor Infokus : 1 Buah

Laptop : 2 Buah

Handycame : 2 Buah

Printer : 4 Buah

Kompor gas : 1 Buah

Telepon : 3 Buah

Jam Dinding : 5 Buah

Stabilizer : 5 Buah

Bangunan : 114m²

Stabilizer : 5 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kerja Kesatua Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat

Program yang merupakan urusan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan

Perlindungan Masyarakat antara lain :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan

sasaran meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum, dan

strategi yang dilaksanakan dengan pembinaan SDM aparat penegak

hukum

2. Program Pemeliharaan keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal, dengan sasaran

meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum dengan strategi

peningkatan peran aparat dalam memininalisir berbagai konflik

kepentingan melalui pendekatan persuasive dan membuka ruang dialog

3. Program Pendidikan politik masyarkat, dengan sasaran meningkatnya

kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan strategi dengan

meningkatkan Pembinaan Politik bagi masyarakat

4. Program Pengembangan wawasan kebangsaan, dengan sasaran

meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan strategi dengan

meningkatkan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan.

Selain Prgram Tersebut diatas, Kantor Kesatuan Bangsa Melayani Masyarakat

secara langsung, yang terbagi dalam 3 (tiga) Seksi, Yaitu :

1. Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa : Mempunyai tugas pelayanan

dalam bidang perijinan penelitian bagi mahasiswa dan non mahasiswa

Praktek Kerja Lapangan bagi siswa dan Mahasiswa, Rekomendasi Ijin

Kegiatan yang Melibatkan masyarakat banyak

2. Seksi Politik Dalam Negeri : mempunyai tugas pelayanan dalam bidang

pendaftaran Organisasi Masyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM/NGO), Partai Politik, juga dalam hal pembinaannya

3. Seksi Perlindungan Masyrakat : mempunyai tugas pelayanan dalam

bidang kelinmasan baik itu keanggotaannya, maupun hal fasilitasi

bantuan sosial bagi anggota linmas yang meninggal dunia.

2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan

bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seluruh satuan kerja perangkat

daerah tidak terlepas dari tantangan dan peluang yang tentunya merupakan

konsekuensi dari suatu keberadaan tugas dan fungsi satuan kerja perngkat

daerah tersebut, termasuk Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan

Masyarakat.

2.4.1Tantangan

A. Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat belum sepenuhnya dapat dikatakan memenuhi syarat

profesionalisme, dengan demikian diperlukan bentuk pendidikan dan

pelatihan khusus yang dapat meningkatkan keterampilan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya

B. STATUS SKPD

Status Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat juga

untuk melayani 31 Kecamatan dengan 276 Desa/ Kelurahan dalam hal

Pembinaan dan Pengawasan, Perlu untuk dapat dikaji kembali, dan

apabila diurut sesuai dengan kinerja sudah selayaknya Kabupaten

Bandung mempunyai sebuah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat.

5. Tantangan Ekstern

A. Konflik Antar Agama

Komposisi pemeluk agama di Kabupaten Bandung berdasarkan data yang

diperoleh dari kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2010

adalah sebagai berikut :

1. Islam : 2.983.409 Orang

2. Protestan : 39.609 Orang

3. Katolik : 26.831 Orang

4. Hindu : 5.009 Orang

5. Budha : 4.806 Orang

Konflik antar agama yang terjadi di Kabupaten Bandung sangat

dipengaruhi oleh situasi nasional begitu pula dengan pertumbuhan aliran

garis keras walaupun berganti – ganti nama namun para tokohnya masih

tetap tokoh terdahulu yang tergabung dalm kelompok seperti

AGAP,TPP,BAP,GARIS da FPI, yang aktifitasinya mengusung pemurtadan

dan kristenisasi denganmelakukan aksi unjuk rasa untuk

menentang/membubarkan kegiatan perbadatan umat nasrani yang

dilakukan di rumah tinggal di lingkungan komplek perumahan yang ada di

wilayah Kabupaten Bandung

B. Banyaknya Aliran Kepercayaan

Di Kabupaten Menurut Data dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung,

Terdapat 15 (limablas) Aliran Kepercayaan baik Aktif maupun Non Aktif

yang perlu diawasi, yaitu :

1. Aliran Kebatinan Perjalanan

2. Aliran Agama Kuring

3. Aliran Sabandar Kari Madi

4. Ahmadiyah

5. Darul Hadist/ Islam Jamaah/ Lemkari/ LDII

6. Tariqat Qodiriyah Naksbandiyah Kodirun Yahya

7. Aliran Syariah

8. Yayasan Amanatul Ummah.

9. Aliran Mang Marna

10. Suara Islam

11. Warga Nigrat / Imam Mahdi

12. Ratu Adil Imam Mahdi

13. Pondok Rosul

14. Ajaran Bahal

15. Amanat Keagungan Illahi (Majelis Sholawatan)

Tantangan – Tantangan tersebut dirasakan mendesak penanganannya akan

tetapi dengan prinsi[ sabilulungan dalam bentuk koordinasi dengan instasi

yang mempunyai kepentingan sama seperti aparat keamanan, sampai saat

ini kondisi Kabupaten Bandung Cukup Kondusif.

5.4.2. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan

SKPD selain memenuhi prinsip otonomi daerah, yang di dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya merupakan bagian dari forum – forum yang mempunyai

tugas dan fungsi untuk membantu melancarkan tugas – tugas dari kepala

daerah. Forum – forum yang sudah terbentuk di kabupaten Bandung, antara

lain :

1. KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah)

2. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

3. Tim PAKEM (Penagawasan Aliran Kepercayaan)

Adapaun Forum – forum yang belum terbentuk adalah :

1. FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

2. FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)

Peluang untuk menyelesaikan masalah – masalah yang terjadi di Kabupaten

Bandung dengan menggunakan Deteksi dini dengan mengutamakan prinsip

mengetahui 5 W (Who,What,Where, When and Why) Serta 1 H (How)

Setelah terdeteksi dengan akurasi yang baik, maka dilakukan koordinasi

dengan instansi terkait dan memilah hasil deteksi tersebut untuk dijadikan

kajian dari forum – forum tersebut.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Kabuapten Bandung

Ditinjau dari kacamata politis bahwa ancaman serius terhadap Integritas

Nasional antara lain ditandai dengan berkembangnya gejala – gejala yang

menggoyahkan sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan

sudah menyentuh sendi – sendi yang paling mendasar dari kehiduoan

berbangsa dan bernegara yaitu menyangkut nilai – nilai luhur bangsa –

bangsa dan Negara yang ditandai dengan terjadinya beberapa gejala yang

bias diidetifikasi yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Kencendungan pergeseran nilai budaya bangsa masyarakat Indonesia

yang mengarah kepada budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian

Bangsa Indonesia dan budaya yang kurang santun ;

2. Keengganan untuk dapat merefleksikan dan mengakulturasikan nilai –

nilai luhur budaya dan falsafah bangsa serta dasar Negara Republik

Indonesia yaitu Pancasila ;

3. Euforia demokrasi yang berlebihan di kalangan warga Negara Indonesia

4. Pengutan faham dan sikap anti pluralisme ;

5. Kecendrungan perilaku anak bangsa yang saling menghujat dan

membenarkan segala tindakan dengan mengatas namakan agama

sehingga dapat merusak tatanan kerukunan antar umat Beragama di

Indonesia ;

6. Ditinjau dari sudut demografis warga masyarakat Kabupaten Bandung

sangat rawan untuk dapat terjadinya konflik SARA.

3.1. Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bandung

3.1.1 Visi

Pembangunan di Kabupate Bandung pada tahap kedua RPJB Daerah atau RPJM

Daerah tahun 2011 – 2015 menuntut perhatian lebih tidak hanya untuk

menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk

mengantisipasi yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional perlu di pertimbangkan dalam menyelesaikan

isu yang bersifat lokal dan berimplikasikan pada kesejahteraan masyarakat. Isu

yang di Hadapi Kabupaten bandung salah satunya adalah isu keamanan dan

ketertiban masyarakat yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kantor

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung

Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Adalah “ Terwujudnya Kabupaten

Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola

Pemerintah yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan

Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

Visi tersebut di atas mengandung Pokok – pokok Visi, yaitu :

1. Maju, Yaitu Kondisi dimana sumber daya manusia Kabupaten Bandung

Memiliki Keperibadian, Berakhlak Mulia dan Berkualitas Pendidikan Tinggi ;

2. Mandiri, Yaitu Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung mampu

memenuhi kebutuhan sendiri untuk lebih maju serta mampu mewujudkan

kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah alin yang telah maju,

dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri ;

3. Berdaya Saing, Yaitu Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung

memiliki kemampuan untuk bersaing dengan baik dalam lingkup regional

maupun nasional. Kemampuan yang dimaksud mencakup berbagai aspek

yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek

daya saing daerah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan

pembangunan Kabuapten Bandung ;

4. Tata kelola Pemerintah yang Baik, Yaitu kondisi dimana penyelenggaraan

pemerintah Kabupaten Bandung dilakukan secara solid dan bertanggung

jawab, dengan menjaga kesinergian interaksi yang bersifat kontruktif di

antara tiga domain utama, yaitu pemerintahan swasta dan masyarakat serta

memperhatikan tingkat efisiensi, efektifitas, partisipatif yang berlandaskan

hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokratisasi, transparan, reponsive,

serta berorientasi pada konsesnsus, Kesetaraan dan akuntabel ;

5. Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Yaitu Kondisi dimana pelaksaanaan

pembangunan di Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang besar

dan sungguh – sungguh terhadap pengembangan perdesaan, peningkatan

kualitas SDM kelembagaan Perdesaan, Peningkatan Ketersidiaan

infrastruktur perdesaan, penyediaa sistem transportasi pedesaan yang

memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan

kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan ;

6. Religius, Yaitu Kondisi dimana masyarakat kabupaten bandung memiliki nilai

– nilai, Norma, Semangat dan kaidah agama, Khusunya Islam yang diyakini

dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten

Bandung, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh/pedoman bagi

seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintah dan

pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi teloransi dan

kerukunan hidup beragama ;

7. Kultural, yaitu kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung memiliki nilai

– nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus

terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta

menjadi perekat abgi keselarasan dan kesetabilan sosial. Pengembangan

budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas

kehidupan bermasyarakat secara proposional ;

8. Berwawasan Lingkungan, Yaitu Kondisi dimana masyarakat Kabupaten

Bandung memiliki pengertiandan kepedulian yang tinggi terhadap

keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh

kesadaran akan fungsi yang didasari oleh akan fungsi strategis lingkungan

terhadap keberlangsunagn hidup manusia. Daya dukungan dan kualitas

lingkungan dan kualitas lingkungan harus menjadi acuan utama segala

aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang,

nyaman dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi yang mengandung pokok – pokok visi tersebut di

atas diperlikan suatu kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif

disaeluruh wilayah kabupaten bandung. Khusus dalam pokok visi religius

dan kultural, di wilayah kabupaten bandung mempunyai keragama agama

dan kepercayaan, serta kultur yang berda di tengah masyarakat kabupaten

Bandung, Sehingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang sudah

terbentuk kepengurusannya di kabupaten bandung perlu lebih diperdayakan

untuk menjalankan fungsinya. Dan selain dari FKUB juga perlu adanya

wadah yang menjalankan fungsi dalam proses pembauran antara etnis, suku

dan ras yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, yaitu forum

Pembauran Kebangsaan (FPK).

3.2.2. Misi

Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada, tantangan ke depan

dan isu yang ditetapkan serta dengan memperhitungkan peluang dan potensi

yang dimiliki untuk mencapai masyarakat Kabupaten Bandung yang maju,

mandiri dan mampu bersaing, maka dirumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten

Bandung dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung 2015. Ke 7 Misi

tersebut adalah :

1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah ;

2. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi ;

3. Memulikan Keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan

berkelanjutan ;

4. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan

Iman dan Taqwa serta Melestarikan Budaya Sunda ;

5. Memantapkan pembangunan perdesaan ;

6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang

wilayah ;

7. Meningkatakan Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

3.2.3. Program

Program yang merupakan urusan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan

perlindungan Masyarakat antara lain :

5. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan , dengan

sasaran meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum, dan strategi

yang dilaksanakan dengan pembinaan SDM aparat penegak Hukum ;

6. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

dan pencegahan tindak kriminal, dengan sasaran meningkatnya

profesionalisme aparat penegak hukum dengan strategi peningkatan peran

aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan

persuasive dan membuka ruang dialog ;

7. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya

kesadaran Wawasn Kebangsaan bagi masyarakat dan strategi dengan

meningkatkan Pembinaan Politik bagi masyarakat ;

8.Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan sasaran

meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan strategi dengan

meningkatkan pemahaman tentang WAWASAN KEBANGSAAN.

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bandung, yaitu :

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Pelayanan Publik

3. Lingkungan hidup dan Bencana

4. Kualitas Sumber daya Manusia (Pendidikan, kesehatan, dan kesalehan

Saosial)

5. Pembangunan Perdesaan dan Ketahanan Pangan

6. Infrastrutur wilyah dan tata ruang

7. Kemiskinan

Dari 7 (Tujuh) isu Strategis yang merupakan tugas pokok dan fungsi kantor

kesatuan bangsa, politik dan Perlindungan masyarkat adalah isu tentang

keamanan dan ketertiban masyarakat yang penjabaran adalah keamanan dan

ketertiban masyarakat diharapkan tetap terjaga dalam menciptkan iklim usaha

yang kondusif serta mendukung kinerja pembangunan secara umum. Prioritas

ini selaras dengan prioritas dalam RPJOD Kabupaten Bandung Tahun 2005 –

2025 tahap II yaitu peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam

keamanan dan ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang

Polhukam.

BAB IV

VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Bandung

4.1.1 Visi

Yang menjadi visi Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dsan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Bandung adalah “Pemantapan Stabilitas

Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Bandung”

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 3 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan meningkatkan SDM anggota perlindungan masyarakat di

Kabupaten Bandung;

2. Mewujudkan pemahaman serta pendewasaan politik masyarakat yang

Sehat,Santun dan Demokratis;

3. Mewujudkan dan memantapkan stabilitas daerah yang aman dan tentram dem

terselenggaranya dan lancarnya penyelenggaraaan pemerintahan dan

pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung.

4.2 Tujuan dan Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Bandung

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut Kantor Kesbang, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung memiliki tujuan dan sasaran

strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;

2. Mengembangkan kehidupan politik yang demokratis secara sehat, santun dan

dinamis, mantapnya interaksi politik antara infra dan sufra struktur politik

serta makin dewasanya sikap dan perilaku politik warga masyarakat

Kabupaten Bandung;

3. Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat akan arti pentingnya

stabilitas daerah demi lancarnya penyelengaraan Pemerintahan dan

Pembangunan di Kabupaten Bandung ;

4. Meningkatkan kemapuan warga masyarakat dalam melakukan deteksi dini dan

cegah dini terhadap berbagai macam ancaman dan gangguan yang dapat

mereusak stabilitas daerah di Kabupaten Bandung ;

5. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat ;

6. Terciptanya komunikasi politik yang terarah antara infra dan supra struktur

politik;

7. Terciptanya transparansi,akuntabilitas,responsibilitas dan fairness dalam

penyelenggaraan pemerintahan;

8. Terwujudnya rasa kebangsaan serta kuatnya persatuan dan kesatuan

masyarakat;

9. Terjadinya pembauran dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan

bernegara;

10. Terciptanya kesatuan pola pikir dan pola tindak antara aparat dan masyarakat

dalam upaya penangulangan terhadap gejala penciptaan konflik horizontal dan

vertikal baik yang bernuansa SARA maupun kedaerahan.

4.3 Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung

4.3.1 Strategi

Dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi, maka strategi yang

ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan

melalui beberapa kegiatan sebagai pelaksanaan dari uraian tugas yang telah

dirumuskan.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses

perencanaan strategi yang dijabarkan ke dalam kegiatan program dan kegiatan

yang meliputi:

1. Menyelenggarakan latihan dasar dan keterampilan Masyarakat Anggota

Satlinmas;

2. Meningkatkan peran serta Organisasi Politik,Organisasi Kemasyarakatan,LSM

dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;

3. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, harmonis dan dinamis dalam

rangka pemeliharaan stabilitas politik di daerah;

4. Meningkatkan kepekaan dan ketangguhan aparatur dan masyarakat terhadap

AGHT (Ancaman, Gangguan,Hambatan dan Tantangan) dalam rangka

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yamg siftanya mendasar untuk dipergunakan sebagai

landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya, sehubungan dengan hal tersebut upaya perumusan kebijakan politik

strategis pembinaan Kesatuan Bangsa Politik di Kabupaten Bandung diarahkan

kepada :

1. Mengembangkan sikap politik demokratis yang ditopang dengan kemandirian

infra struktur politik, mantapnya interaksi politik antara infra dan supra

struktur politik serta makin demokrasinya sikap dan perilaku politik

masyarakat;

2. Memantapkan Wawasan dan Kesadaran Kebangsaan yang menopang

kokohnya integrasi nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI);

3. Mendewasakan sikap dan perilaku demokrasi masyarakat, yang dilandasi oleh

mantapnya pemahaman dan pengamatan etika moral pancasila;

4. Menegakan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan,

meningkatkan kualitas indivisdu aparat, menumbuhkan kesadaran masyarakat

akan peraturan, membanguan mentalitas penegak hukum yang profesional,

jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian, keharmonisan

kehidupan hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan

wilayah yang aman, tertib dan tentram.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Bandung dalam upaya mewujudkan visi dan misi sesuai kewenangan dalam

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik dalam prioritas program pembangunan meliputi 2 (dua) bidang yaitu

Program Pengembangan Kehidupan Berpolitik dan Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban

Adapun kegiatan untuk mewujudkan program tersebut,meliputi :

Peningkatkan toleransi dalam prioriotras program pembangunan meliputi 2 (dua)

bidang yaitu Program Pengembangan Kehidupan Berpolitik dan Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketentraman dan

Ketertiban

Adapun kegiatan untuk mewujudkan program tersebut,meliputi :

1. Peningkatkan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama;

2. Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Sebagai Upaya

Peningkatan Koordinasi Anatara Aparat Intelijen;

3. Fasilitasi Kegiatan PAKEM Sebagai Upaya Pengawasan Aliran Kepercayaan

Masyarakat;

4. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik

5. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di

Masyarakat

Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2011-2015 terdiri dari :

1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

2. Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan;

3. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan;

4. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa;

6. Pembentukan Dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

7. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik;

8. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;

9. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di

Daerah;

10. Pemantauan Kegiatan Orang Asing Dan Tenaga Kerja Asing, lembaga Asing

termasuk NGO;

11. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BNAGSA,POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASAYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan RPJMD Kabupaten Bandung yang selaras dan merupakan tugas

pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Bandung, yaitu mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

sebagai bentuk pelaksanaan misi kesatu yaitu meningkatkan Keamanan dan

Ketertiban Wilayah dengan Hukum Masyarakat, meningkatnya profesionalisme

aparat penegak hukum dan meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi

masyarakat.

Tujuan dan sasaran misi yang tertuang dalam RPJMD dijabarkan

dengan kebijakan pembangunan yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban

secara terpadu dan menyeluruh, kebijakan unmum tersebut merupakan gambaran

keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator

kinerja sasaran yang berdasarkan strategi dan atas kebijakan yang ditetapkan.

Indikasi kebijakan tersebut diatas adalah dengan dapat menghasilkan :

Menurunnya angka kriminalitas

Meningkatkan kesadaran masyarakat atas hukum yang berlaku

Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum

Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan hidup beragama bagi

masyarakat

BAB VII PENJELASAN PERUBAHAN RENSTRA 2011-2015

BERDASARKAN PERUBAHAN RPJMD

Sesuai dengan adanya perubahan RPJMD yang diselaraskan dengan

Visi Misi Bupati Bandung Periode 2010-2015 yang berdampak terhadap perubahan

Renstra yang harus disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bandung. Berdasarkan

salah satu Misi Kabupaten Bandung yaitu Menjaga Keamanan dan Ketertiban

Wilayah yang berdampak terhadap Perubahan Program, Kegiatan dan Indikator

untuk mendukung RPJMD Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang rincian

tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung.

1. Sesuai dengan Kondisi atau fakta di wilayah Kabupaten Bandung masih

sangat diperlukan penggalangan dengan aparat keamanan melalui wadah

Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).

2. Untuk menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Bandung bukan hanya

tanggung jawab Pemerintah Daerah dan aparat keamanan tapi merupakan

tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat sehingga dibentuk Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat

3. Sesuai dengan Permendagri 33 tahun 2012 tentang tatacara pedoman

pendaftaran ormas sehingga perlu diadakan kegiatan sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang ormas.

4. Untuk Menjaga kerukunan umat beragama perlu diadakan kegiatan sosialisasi

kerukunan umat beragama dari berbagai lintas agama.

5. Salah satu masalah yang muncul di wilayah Kabuupaten Bandung banyak

munculnya aliran kepercayaan sehingga perlu adanya langkah kongkrit dalam

penyelesaian dan pembinaan serta bekerjasama dengan instansi terkait.

6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja bahwa yang memfasilitasi kegiatan Perlindungan

masyarakat/linmas yang semula berada pada Kantor Kesbang dan Politik sejak

tahun 2012 beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja.