1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota-kota besar di negara-negara berkembang umumnya mengalami laju

pertumbuhan penduduk yang pesat sebagai akibat dari faktor-faktor alami yaitu

kelahiran dan terutama juga pengaruh dari perpindahan penduduk yang sangat

pesat dari desa ke kota (urbanisasi). Laju pertumbuhan penduduk yang pesat ini

tentu akan membawa beragam permasalahan di daerah perkotaan seperti

kemacetan dan kesemrawutan kota, kemiskinan, meningkatnya kriminalitas,

munculnya pemukiman kumuh atau daerah slum1 terutama pada lahan-lahan

kosong seperti jalur hijau disepanjang bantaran sungai, bantaran rel kereta api,

taman-taman kota maupun di bawah jalan layang.

Proses terbentuknya pemukiman kumuh dimulai dengan dibangunnya

perumahan oleh sektor non-formal, baik secara perorangan maupun secara

kelompok. Pada proses pembangunan oleh sektor non-formal tersebut

mengakibatkan munculnya lingkungan perumahan kumuh, yang padat, tidak

teratur dan tidak memiliki prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi

standar teknis dan kesehatan.2

1Slum area adalah perumahan atau pemukinan kumuh atau lingkungan

hunian yang tidak layak huni, karena keadaannya yang tidak memenuhi

persyaratan teknis, sosial, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, persyaratan

ekologis dan persyaratan administrasi.

2 Yudohusodo, dan Siswono, dkk, Rumah untuk Seluruh Rakyat,

(INKOPPOL,Jakarta,1991) hlm 331

2

Kota Surakarta merupakan salah satu diantara sepuluh Kota besar di

Indonesia yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan.

Perkembangan dan pertumbuhan Kota Surakarta dicirikan dari perkembangan

kegiatan dan fisik Kota yang ada dalam wilayah administrasi Kotamadya Dati 11

Surakarta. Kota Surakarta telah berkembang menjadi Kota besar yang mempunyai

bermacam-macam fungsi, yakni sebagai pusat administrasi tingkat regional, kota

industri, kota perdagangan, pariwisata, dan budaya. Perkembangan Kota Surakarta

dicirikan sebagai daerah transisi antara kegiatan perumahan dan kegiatan

komersil, di daerah pusat Kota dan fasilitas umum berkembang di wilayah

administrasi Kotamadya Surakarta.3

. Krisis ekonomi yang melanda Surakarta pada tahun 1998, seiring pula

munculnya Reformasi, hunian-hunian liar mulai bermunculan semakin marak

terlihat di wilayah-wilayah pinggiran kota Surakarta dengan tujuan sebagai tempat

usaha. Hal ini disebabkan karena kurang kontrolnya pemerintah dan kurang

perhatiannya pemerintah dalam penataan kota sehingga hunian-hunian tersebut

sepertinya dibiarkan begitu saja. Pada akhirnya mereka menempati hunian itu

sebagai tempat tinggal, maka keinginan warga Surakarta untuk memperoleh

kenyamanan dan fasilitas seperti ruang publik atau pemandangan yang indah

berupa taman kota jauh dari harapan, karena tempat-tempat tersebut sudah beralih

fungsi. Pemerintah Kota Surakarta masih memiliki pekerjaan besar mengenai

masalah hunian-hunian liar yang merambah dan menjalar di 17 lokasi di lima

3 Pemerintah Kota Surakarta, BAPPEDA Kota Surakarta , (Badan Pusat

Statistik (BPS) Kota Surakarta, 2005) hlm 5.

3

kecamatan yang ada. Jenis hunian liar ini sebagian besar berada di garis sepadan

(bantaran) sungai, fasilitas umum/sosial seperti kuburan, lapangan, garis sepadan

jalan (GSJ), tanah negara dan tanah milik PT KAI dimana itu semua umumnya

permanen atau semi permanen, luasnyapun bervariasi mulai dari 6 m2 hingga 140

m2.4

Keberadaan pemukiman kumuh menjadi salah satu indikator gagalnya

pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan perumahan dan tata kota

yang berkelanjutan. Selain menimbulkan keruwetan tata ruang kota maka

padatnya pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai, bantaran rel kereta

api, areal pemakaman umum, di bawah jembatan maupun jalan layang ini juga

berdampak bagi lingkungan hidup, kesehatan dan standar hidup warga perkotaan,

serta rawan menimbulkan tindak kejahatan. Konflik juga tak terhindarkan ketika

pemerintah daerah berusaha mengatur tata ruang dan tata kota yang amburadul,

sementara keberadaan pemukiman kumuh justru dianggap sebagai solusi bagi

warga miskin yang hidup di perkotaan. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah

pada proses penggusuran, relokasi, dan pembebasan lahan sangat minim sehingga

sering kali menimbulkan penolakan warga, bahkan tak jarang mereka sampai

bertindak anarkhis demi membela tempat tinggal miliknya. Kondisi ini

memperlihatkan bahwa permasalahan pemukiman kumuh harus mendapat skala

prioritas dalam penanganannya.

4 “Hunian Liar Makin Menjalar”, Tabloid Pemkot Solo Berseri, Edisi

VIII/Tahun 2006, Surakarta, hlm 4

4

Untuk mengatasi keterbatasan lahan dalam pemenuhan perumahan yang

layak huni bagi masyarakatnya, pemerintah kota Surakarta mengeluarkan

kebijakan pembagunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).5 Rusunawa ini

di harapkan keterbatasan lahan yang ada dapat di atasi untuk membangun

pemukiman yang layak huni bagi warga kota Solo. Pemerintah Surakarta secara

bertahap juga melakukan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut dengan

pendekatan yang disebut tridaya atau tribina.6

Selama tahun 1998 – pertengahan 2005 telah terjadi peningkatan jumlah

keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera. Keadaan tersebut salah satunya

diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah pemukiman – pemukiman

liar yang tersebar di beberapa titik 5 kecamatan Surakarta. Pemukiman-

pemukiman tersebut tersebar di kedua sisi wilayah sempadan Sungai Pepe dan

Sungai Anyar yang memanjang dari Kelurahan Sumber sampai batas dengan

Kecamatan Jebres, wilayah pinggir bantaran rel kereta api, tanah-tanah

Pemakaman serta sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana munculnya pemukiman liar di kota Surakarta?

5Surat Keputusan Nomor 648.1/37/1/2003 tentang Penetapan Lokasi

Pembangunan Rumah Susun sederhana Sewa (Rusunawa) di Kampung Begalon

Kelurahan Panularan

Kecamatan Laweyan

6 Pemerintah Kota Surakarta, Kota Solo Selayang Pandang, (Surakarta:

Pemkot Kota Solo ,2012), Hlm 131

5

2. Bagaimana dinamika sosial ekonomi masyarakat pemukiman liar di

Surakarta tahun 1998-2005?

3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pemukiman liar di Kota

Surakarta tahun 1998-2005?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui munculnya pemukiman liar di kota Surakarta.

2. Untuk mengetahui dinamika sosial ekonomi masyarakat pemukiman

liar di Surakarta.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi

pemukiman liar di kota Surakarta.

C. Manfaat Penelitian

Maksud dari sebuah penelitian yaitu agar pembaca dapat mengambil

manfaat baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari hasil penelitian

tersebut. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah

wawasan mengenai masalah-masalah yang muncul tentang pemukiman atau

hunian rakyat dan bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi problem-

problem yang muncul dari kurangnya ekonomi masyarakat kususnya tentang

pemukiman dan perumuhan rakyat. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan

masukan terhadap konsep menangani masalah pemukiman kumuh kususnya untuk

6

pemukiman liar. Bagi pemerintah sendiri sebagai bahan masukan bagi pemerintah

Surakarta dalam menjalankan kebijakan pembangunan perumahan rakyat dan

menangani pemukiman-pemukiman liar di Surakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kajian

pengetahuan dalam ilmu sejarah, terutama mengenai pemukiman masyarakat

Indonesia khususnya yang mempuyai masalah ekonomi, yang terpaksa

membangun pemukiman-pemukiman dilahan-lahan kosong milik pemerintah dan

saat ini menjadi menetap dan membuat lingkungan-lingkungan kumuh yang

menjadi problem dalam kajian sejarah perkotaan.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa literatur dan referensi yang

relevan dan menunjang tema yang dikaji. Literatur tersebut akan dijadikan bahan

acuan untuk mengkaji, menelusuri dan mengungkap pokok permasalahan.

Literatur dan referensi yang digunakan antara lain:

Buku Panduan Penanganan lingkungan perumahan dan pemukiman

kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK) yang ditulis oleh Kementerian Negara

Perumahan Rakyat.7 Buku ini menguraikan tentang ciri-ciri mengenai pemukiman

liar dan bagaimana peran Pemerintah dalam menangani pemukiman liar . Buku ini

menjelaskan cirri-ciri pemukiman liar tersebut antara lain : pemilikan hak

7 Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Panduan Penanganan

lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh berbasis kawasan (Jakarta :

PLP2K-BK) tahun 2012.

7

terhadap lahan sering tidak legal, rawan terhadap penularan penyakit akibat

kepadatan yang tinggi, Tata bangunan sangat tidak teratur, bangunan umumnya

tidak permanen. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan

sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan. Fasilitas pembuangan air

kotor/tinja sangat minim. Fasilitas drainase sangat tidak memadai sehingga ketika

hujan sangat mudah tergenang air. Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui

kendaraan roda empat, cendrung berupa jalan tanah, belum berupa perkerasan.

Kepadatan penduduk 250 -400 jiwa/ha. Buku ini menguraikan bagaimana peran

Pemerintah dalam menanggulangi pemukiman liar yang semakin terus meningkat.

Peran Pemerintah di dalam menangulangi pemukiman liar antara lain:

Mengembangkan kawasan perumahan dan pemukiman terintegrasi dengan tata

ruang dan sistem kota, menggunakan pendekatan tridaya, melengkapi kebutuhan

PSU agar terpenuhi lingkungan perrmukiman yang layak, dan mengintegrasikan

pendekatan sektor dan pelaku lainnya.

Buku Merebut Ruang Kota : Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-

1960an yang ditulis oleh Purnawan Basundoro.8 Didalam buku ini dijelaskan

tentang Perebutan ruang kota, sebagai ruang hidup bagi rakyat miskin, memang

merupakan lakon utama dalam proses pembangunan kota. Meningkatnya

intensitas penetrasi kapital ke dalam ruang-ruang publik, termasuk yang ada di

dalam kota, menjadi faktor utama di era Master Plan Perencanaan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembangunan infrastruktur (termasuk jalan, dll.)

8 Purnawan Basundoro, Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota

Surabaya 1900- 1960an, (Tangerang: Margin Kiri, 2013). hlm 1

8

demi memuluskan investasi menjadi prioritas dalam MP3EI. Hal ini tentu

berkonsekuensi langsung pada perebutan ruang, termasuk ruang kota. Paradigma

pembangunan ala Orde Baru Soeharto, nampaknya masih menjadi satu-satunya

paradigma hingga saat ini, termasuk dalam hal penataan ruang kota. Hal ini

seperti halnya yang terjadi di Surakarta perebutan ruang untuk pembangunan-

pembangunan pemukiman akibat dari foktor ekonomi yang cukup

memprihatinkan. Peran pemerintah sangat membantu untuk mengatasi problem-

problem yang muncul tersebut.

Buku Politik Kota dan Hak Warga Kota yang ditulis oleh penerbit buku

kompas. Didalam buku ini dijelaskan tentang penataan kota dan pembuatan

pemukiman rakyat serta penggusuran-penggusuran yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap pemukiman-pemukiman liar yang tidak sesuai dengan

hukum dan izin yang berlaku.9

Buku Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan yang dituilis Aisjahbana.

Didalam buku ini menjelaskan tentang munculnya sector-sektor informal dikota

tidak lepas dari adanya urbanisasi dari desa ke kota. Dengan urbanisasi tersebut,

kota menghadapi permasalahan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan

ruang kota.10

9 Politik Kota dan Hak Warga Kota,(Jakarta : Penerbit Buku

Kompas,2006).hlm 1

10 Aisjahbana, Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, (Surabaya : ITS

Pres,2006).hlm 1.

9

Skripsi “Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Kumuh”

oleh Zaini Mustofa. Didalam skripsi ini dijelaskan tentang relokasi-relokasi

pemukiman kumuh di bantaran sungai bengawan Solo dikelurahan Pucang sawit

Solo yang dipindah dan dibuatkan rumah yang erletak di kelurahan Mojosongo.

E. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Dinamika Sosial Ekonomi Pemukiman Liar di

Surakarta tahun 1998-2005”, adalah penelitian yang menggunakan metode

penelitian sejarah. Suatu penelitian ilmu ilmiah didukung dengan metode

matang. Peranan sebuah metode dalam suatu penelitian ilmiah sangat penting,

karena berhasil tidaknya yang hendak dicapai tergantung dari metode yang

digunakan. Suatu metode terpilih dengan mempertimbangkan kesesuaian

obyek yang diteliti. Terkait dengan hal ini Koentjaraningrat mengungkapkan

bahwa dalam arti yang sesungguhnya metode adalah jalan atau cara.

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara

kerja yaitu cara berfikir untuk dapat memahami sasaran ilmu yang

bersangkutan11

. Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka penelitian

yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari prespektifsejarah.

Secara operasional metode ini meliputi empat kegiatan pokok, yaitu heuristic,

kritik sumber, interpetasi dan historiografi.

11

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta:

Gramedia, 1983), hlm.7.

10

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam aktivitas pengumpulan

sumber atau data sejarah, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder.12

Pengumpulan sumber ini sangat penting untuk memeperoleh data-data yang

dibutuhkan untuk menyusun sebuah tulisan sejarah. Data-data yang diperoleh

tersebut dapat terdiri dari data tertulis maupun data lisan. Studi pustaka dilakukan

sebagai unit kerja dalam proses pengumpulan data tersebut yaitu :

a. Studi dokumen

Dokumen dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumen dalam arti sempit

dan dokumen dalam arti luas13

. Arsip atau dokumen dipilih sebagai langkah

untuk mendapatkan sumber data primer yaitu sumber-sumber data yang di

dalamnya terdapat sejumlah fakta dan data sosial yang mendukung penelitian ini.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa arsip-arsip yang

tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Statistik Kota Surakarta,

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, Dinas Kependudukan Kota

Surakarta dan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta.

Arsip yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

12

Kuntowijoyo.,Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Yayasan Bentang

Budaya, 1995), hlm.94-97.

13 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metode Sejarah,

(Jakarta : PT. Gramedia, 1992), hlm 98.

11

UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang

Berhak atau Kuasanya yang Sah., Dasar hukum yang digunakan oleh Pemkot Solo

untuk melaksanakan penertiban hunian liar adalah UU No. 51 PRP Tahun 1960

tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya yang

Sah, pada Pasal 2 disebutkan dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau

kuasanya yang sah, Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2004 Tentang Garis

Sempadan Sungai., Arsip gambar mengenai pemukiman-pemukiman Cina,

Belanda dan Arab yang diambil di Arsip Nasional Republik Indonesia., Jumlah

Penduduk, Ketersediaan Lahan Pemukiman, Tingkat Perekonomian Kota

Surakarta yang di ambil di Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Arsip gambar

mengenai pemukiman liar di Surakarta yang diambil dari Dinas Tata Ruang Kota

Surakarta dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk dapat melengkapi informasi yang kurang

jelas dari suatu dokumen dan sekaligus sebagai alat penguji kebenaran dan

keabsahan data. Wawancara dilakukan terhadap orang yang pernah tinggal di

pemukiman liar di kota Surakarta. Wawancara dengan Slamet selaku pegawai

Dinas Tata Ruang kota, Sukidi selaku pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota

Surakarta, Wawancara dengan Ketua RT 07 pemukiman liar tanah pemakaman

Sugeng, wawancara dengan Ketua RT 08 mulato pemukiman liar dibantaran rel

kereta api joglo.

12

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara

mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahannya, sehingga

memudahkan dalam menarik kesimpulan. Studi pustaka dilakukan untuk

membuat kerangka piker penulisan, pengajian teori dan konsep. Selain buku-

buku, tulisan yang dimuat dalam majalah, dan surat kabar. Sumber-sumber

pustaka berupa buku-buku pengetahuan, artikel yang diperoleh di pepustakaan

pusat UNS, perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, perpustakaan

sejarah UNS, perpustakaan Badan Statistik Kota Surakarta, perpustakaan

monument pres kota Surakarta, dan perpustakaan Rekso Poestoko

Mangkunegaran.

2. Kritik Sumber

Merupakan tahapan menguji keaslian sumber-sumber yang diperoleh.

Langkah ini dilakukan dengan dua cara yaitu kritik intern dan kritik ekstern.

Kritik intern dilakukan dengan menyesuaikan (relevansi) antara data dengan

peristiwa. Kritik ekstern dilakukan dengan melihat bentuk fisik data sehingga data

yang diperoleh benar-benar layak, otentik, dan memiliki kredibilitas untuk

digunakan.14

3. Interpretasi

14Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta : Logos Wacana

Ilmu, 1999), hlm. 58.

13

Merupakan tahapan penafsiran atau menganalisis data atau keterangan-

keterangan yang saling berhubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh dan

dilakukan kritik. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Deskriptif analisis adalah menggambarrkan suatu fenomena beserta ciri-cirinya

yang terdapat dalam fenomena berdasarkan fakta-fakta yag tersedia. Tahap

selanjutnya dari sumber bahan dokumen diadakan analisis/diinterpretasikan

isinya. Data-data yang telah diseleksi dan diuji kebenarannya merupakan fakta-

fakta yang akan diuraikan dan dihubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang

harmonis, beupa kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu juga menggunakan teknik analisa historis. Analisa historis untuk

mencari hubungan sebab akibat dari suatu fenomena historis pada ruang dan

waktu tertentu. Tujuan dari menggunakan teknik ini agar tidak hanya menjawab

apa, dimana dan kapan peristiwa itu terjadi namun juga menjelaskan gambaran

sejarah kausalitas. Analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk penulisan

deskriptif.

4. Historiografi

Merupakan tahapan penulisan sejarah yaitu meupakan klimaks dari sebuah

metode sejarah yang hasilnya berupa tulisan dalam bentuk kronologis.

Historiografi merupakan bentuk penyajian hasil penelitian berupa penyesuaian

fakta-fakta yang sistematis menurut teknik penulisan sejarah. Berdasarkan data

14

yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis kemudian disajikan dalam penelitian

yang bersifat deskriptif analisis.15

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dirumuskan berdasarkan pada pola penelitian

ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudakan dalam penyusunan maupun

pemahaman terhadap penelitian tersebut. Adapun sistematika penulisan dalam

penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang munculnya pemukiman liar di kota Surakarta

pada tahun 1998 .

Bab III membahas tentang dinamika sosial ekonomi masyarakat

pemukiman liar di Surakarta pada tahun 1998-2005.

Bab IV membahas tentang upaya pemerintah dalam mengatasi pemukiman

liar di kota Surakarta.

Bab V merupakan penutup, kesimpulan yang berisikan ringkasan singkat

mengenai dinamika sosial ekonomi pemukiman liar di Surakarta tahun 1998-2005

15 Ibid, hlm 64.