Daftar Isi - BIGtataruang.big.go.id/modules/pustaka/Spek... · 1 BAB I SUMBER DATA 1.1 Spesifikasi Sumber Data 1.1.1 Sumber Data Peta RTRW Provinsi Sumber data Peta RTRW Provinsi

Daftar Isi

BAB I SUMBER DATA…………………………………………………………………………1

BAB II KOREKSI GEOMETRIS DAN UJI AKURASI SUMBER DATA

PEMUTAKHIRAN PETA DASAR RTRW

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…………………………………………………..10

BAB III PETA DASAR DAN TOPOLOGI…………………………………………………...32

BAB IV PENYIAPAN PETA TEMATIK DALAM PENYUSUNAN PETA RTRW…….52

BAB V VERIFIKASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, POLA RUANG, DAN

KAWASAN STRATEGIS…………………………………………………………….70

BAB VI STRUKTUR BASIS DATA DAN ATRIBUT…………………………………….115

BAB VII LAYOUT DAN ALBUM PETA……………………………………………………129

1

BAB I

SUMBER DATA

1.1 Spesifikasi Sumber Data

1.1.1 Sumber Data Peta RTRW Provinsi

Sumber data Peta RTRW Provinsi adalah Peta RBI Skala 1 : 250.000,

namun Peta RBI tersebut perlu dimutakhirkan jika dibuat dengan

menggunakan sumber data yang sudah tidak relevan dengan

kondisi saat ini.

Spesifikasi citra satelit yang dapat digunakan sebagai berikut :

- Resolusi Spasial

Citra satelit yang digunakan memiliki resolusi spasial minimal

41 meter.

- Informasi Metadata

Harus dilengkapi dengan informasi metadata seperti jenis citra,

besar sudut pengambilan, tutupan awan, dan tahun akuisisi

data.

- Tahun Akuisisi Data

Tahun akuisisi citra satelit tidak boleh lebih lama dari 1 tahun.

- Jenis Data

Minimal sudah dilakukan koreksi geometris secara ortho

sistematis.

- Sudut Pengambilan

Sudut pengambilan pada saat akuisisi data sebesar < 200 pada

saat kondisi nadir (tegak lurus terhadap bumi).

2

- Tutupan Awan

Tutupan awan < 10% dan tidak menutupi objek – objek

penting.

1.1.2 Sumber Data Peta RTRW Kabupaten

Sumber data Peta RTRW Kabupaten adalah Peta RBI Skala 1 :

50.000, namun Peta RBI tersebut perlu dimutakhirkan jika

dibuat dengan menggunakan sumber data yang sudah tidak

relevan dengan kondisi saat ini.


- Resolusi Spasial

Citra satelit yang digunakan memiliki resolusi spasial

minimal 8 meter.


Harus dilengkapi dengan informasi metadata seperti jenis

citra, besar sudut pengambilan, tutupan awan, dan tahun

akuisisi data.


Tahun akuisisi citra satelit tidak boleh lebih lama dari 1

tahun.

- Jenis Data


sistematis.

- Sudut Pengambilan

Sudut pengambilan pada saat akuisisi data sebesar < 200

pada saat kondisi nadir (tegak lurus terhadap bumi).

3

- Tutupan Awan


penting.

1.1.3 Sumber Data Peta RTRW Kota

Sumber data Peta RTRW Kota adalah Peta RBI Skala 1 : 25.000,

namun Peta RBI tersebut perlu dimutakhirkan jika dibuat dengan

menggunakan sumber data yang sudah tidak relevan dengan

kondisi saat ini.


- Resolusi Spasial

Citra satelit yang digunakan memiliki resolusi spasial minimal 4

meter.


Harus dilengkapi dengan informasi metadata seperti jenis citra,

besar sudut pengambilan, tutupan awan, dan tahun akuisisi

data.


Tahun akuisisi citra satelit tidak boleh lebih lama dari 1 tahun.

- Jenis Data


sistematis.

- Sudut Pengambilan

Sudut pengambilan pada saat akuisisi data sebesar < 200 pada

saat kondisi nadir (tegak lurus terhadap bumi).

4

- Tutupan Awan


penting.

1.2 Panduan Pemeriksaan dan Pengisian Form QC

1.2.1 Informasi Metadata

- Citra Satelit Landsat

Jenis citra, tutupan awan, dan tahun akuisisi data dapat

dilihat pada file dengan ekstensi .txt dan dapat dibuka

dengan menggunakan wordpad.

Gambar 1.1

5

Gambar 1.2

- Citra Satelit Spot

Jenis citra, tutupan awan, besar sudut pengambilan, dan

tahun akuisisi data dapat dilihat pada file dengan

ekstensi .xml dan dapat dibuka dengan menggunakan

wordpad.

Gambar 1.3

6

Gambar 1.4

Gambar 1.5

Gambar 1.6

7

1.2.2 Pengisian Form QC

- Contoh Form QC

Data yang di QC:

Tanggal Mulai QC: Nama Petugas QC:

A Dokumen dan Data Acuan QC ADA/TIDAK KETERANGAN

1 Data Citra satelit

B PARAMETER SESUAI/TIDAK KETERANGAN

1 Jenis Citra

2Resolusi Spasial (RTRW Prov minimal 41 m, RTRW Kab

minimal 8 m, RTRW Kota minimal 4 m)

3 Tahun Akuisisi Data tidak lebih lama dari 1 tahun

4Jenis Data minimal telah dikoreksi geometris secara ortho

sistematis

5Sudut pengambilan ≤ 20 derajat pada saat akuisisi data

harus pada saat kondisi nadir (tegak lurus terhadap bumi)

6 Tutupan awan ≤ 10% untuk setiap scene *

: Diterima / Ditolak *)

:

Keterangan :

* tutupan awan tidak menutupi objek-objek penting

Tanggal Akhir QC :

Petugas QC :

Koordinator QC

CATATAN : (komentar/permasalahan/penjelasan)

QC01-SD

QC01-SD FormulirQC ke-

QC Sumber Data

Nama Pakerjaan:

[Tuliskan Nama Pekerjaan]

[Nama Penyedia Jasa/Pelaksana Pekerjaan]

Citra:

1. Data Citra

Hasil Penilaian Tim QC

8

- Petunjuk Pengisian Form QC

Data yang di QC:



1 Data Citra satelit

diisi seusai

ketersediaan

sumber data


1 Jenis Citra


minimal 8 m, RTRW Kota minimal 4 m)

Diisi berdasarkan

kesesuaian dengan

spesifikasi

Diisi dengan informasi

resolusi spasial citra yang

diperiksa

3 Tahun Akuisisi Data tidak lebih lama dari 1 tahun

Diisi berdasarkan

kesesuaian dengan

spesifikasi


tahun akuisisi data citra

yang diperiksa


sistematis

Diisi berdasarkan

kesesuaian dengan

spesifikasi

5Sudut pengambilan ≤ 20 derajat pada saat akuisisi data

harus pada saat kondisi nadir (tegak lurus terhadap bumi)

Diisi berdasarkan

kesesuaian dengan

spesifikasi


sudut pengambilan citra

yang diperiksa

6 Tutupan awan ≤ 10% untuk setiap scene *

Diisi berdasarkan

kesesuaian dengan

spesifikasi


tutupan awan citra yang

diperiksa

: Diterima / Ditolak *) coret yang tidak perlu

: Diisi dengan petugas

QC Diisi dengan Paraf

: Diisi dengan nama Diisi dengan Paraf

Tanggal Akhir QC : Diisi tanggal memeriksa

Petugas QC

Koordinator QC

Citra: Nama Citra yang

diperiksa

1. Data Citra

Diisi dengan nama file citra yang diperiksa



QC01-SD

QC01-SD FormulirQC ke-

QC Sumber Data

Nama Pakerjaan:



9

- Contoh Form QC yang telah terisi

Data yang di QC:


16 April 2019 Dina


1 Data Citra satelit Ada


1 Jenis Citra


minimal 8 m, RTRW Kota minimal 4 m)Sesuai

1,5 m

3 Tahun Akuisisi Data tidak lebih lama dari 1 tahun Sesuai Mei 2018


sistematisSesuai

5 Sudut pengambilan ≤ 20 derajat pada saat akuisisi data Sesuai 10

6 Tutupan awan ≤ 10% untuk setiap scene * Sesuai 5%


: Dina

: Joko

Tanggal Akhir QC : 16 April 2019

Petugas QC

Koordinator QC

Citra: Spot 7

1. Data Citra

Spot 7



QC01-SD

QC01-SD FormulirQC ke- 1

QC Sumber Data

Nama Pakerjaan:

Kegiatan Pengukuran GPS dan Orthorektifikasi Kota Surabaya

Bappeda Kota Surabaya

10

BAB II

KOREKSI GEOMETRIS DAN UJI AKURASI SUMBER DATA

PEMUTAKHIRAN PETA DASAR RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Peta Rupabumi Indonesia sudah tersedia di Badan Informasi Geospasial dan

digunakan sebagai peta dasar pembuatan Peta RTRW

Provinsi/Kabupaten/Kota. Usia peta RBI yang relatif lama menyebabkan

perlunya pemutakhiran unsur peta dasar dengan menggunakan sumber data

berupa citra satelit dengan resolusi citra sesuai spesifikasi peta dasar yang

akan dimutakhirkan.

Langkah-langkah proses koreksi geometris sebagai berikut:

1. Melakukan desain persebaran titik kontrol tanah dan titik uji akurasi

2. Melakukan pemilihan objek titik kontrol tanah dan titik uji akurasi

3. Melakukan proses koreksi geometris

4. Melakukan uji akurasi

2.1 Ketentuan Persebaran Titik Kontrol Tanah Kontrol Tanah dan Titik

Uji Akurasi

Identifikasi Titik Kontrol Tanah dan Titik Uji Akurasi adalah tahapan

menentukan distribusi titik kontrol dan titik uji yang tersebar merata dengan

komposisi yang optimal sesuai dengan area pekerjaan.

a. Titik Kontrol Tanah

Titik ini merupakan titik kontrol tanah yang digunakan dalam koreksi

geometris. Syarat penentuan sebaran titik kontrol tanah adalah sebagai

berikut:

- Pada sisi perimeter area citra;

- Pada tengah area/scene;

- Pada wilayah perbatasan/overlap scene citra;

- Tersebar secara merata dalam area citra;

- Menyesuaikan kondisi terrain

11

b. Titik Uji Akurasi

Titik ini merupakan titik kontrol tanah yang akan digunakan sebagai titik

uji hasil koreksi geometris. Syarat persebaran titik uji adalah sebagai

berikut:

Obyek yang digunakan sebagai titik uji harus memiliki sebaran yang

merata diseluruh area yang akan diuji, dengan ketentuan sebagai

berikut:

- Pada setiap kuadran jumlah minimum titik uji adalah 20% dari total

titik uji.

- Jarak antar titik uji minimum 10% dari jarak diagonal area yang diuji

yang diilustrasikan pada gambar 1

Gambar 2.1 Distribusi dan Jarak ideal antar titik

- Untuk area yang tidak beraturan, pembagian kuadran dilakukan

dengan membagi wilayah kelompok data menjadi empat bagian,

dimana setiap bagian dipisahkan oleh sumbu silang. Pembagian

kuadran dibuat sedemikian rupa sehingga jumlah dan sebaran titik uji

merepresentasikan wilayah yang akan diuji. Ilustrasi kondisi ini

ditunjukkan pada gambar 2 berikut.

- Jumlah titik uji akurasi minimal 12 titik

12

Gambar 2.2

(a) Distribusi ideal titik uji (b) Jarak ideal antar titik uji

Gambar 2. Distribusi dan Jarak antar titik uji (untuk area yang tidak

beraturan)

- Jumlah titik uji untuk mendapatkan ketelitian dengan tingkat

kepercayaan 90% ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Titik Uji Akurasi Berdasarkan Luasan

Luasan

(km²)

Jumlah titik uji

untuk ketelitian

horizontal

Jumlah titik uji untuk ketelitian

vertikal

Area

non-

vegetasi

Area

vegetasi

Jumlah total

titik

< 250 12

250 – 500 20 20 5 25

501-750 25 20 10 30

751-1000 30 25 15 40

1001-1250 35 30 20 50

1251-1500 40 35 25 60

1501-1750 45 40 30 70

1751-2000 50 45 35 80

2001-2250 55 50 40 90

2251-2500 60 55 45 100

13

- Jumlah titik uji untuk ketelitian geometri bertambah sejumlah 5 titik

untuk setiap penambahan luasan sebesar 250 km².

Gambar 2.3 Ilustrasi Sebaran Titik Kontrol Tanah dan Titik Uji Akurasi

2.2 Ketentuan Pemilihan titik Kontrol Tanah dan Titik Uji Akurasi

Syarat penentuan objek untuk titik kontrol (Titik Kontrol Tanah maupun Titik

Uji Akurasi) adalah sbb :

1. Obyek yang dijadikan Titik Kontrol Tanah harus dapat diidentifikasi

secara jelas dan akurat pada citra dalam resolusi tersebut.

2. Obyek berada pada permukaan tanah.

3. Obyek bukan merupakan bayangan.

4. Obyek tidak memiliki pola yang sama.

5. Bentuk objek harus jelas dan tegas.

6. Warna obyek harus kontras dengan warna disekitarnya.

2.3 Panduan Pemeriksaan Sebaran dan Pemilihan Titik Kontrol Tanah

2.3.1 Pemeriksaan Kelengkapan Data

Data-data yang harus diserahkan untuk kelengkapan pemeriksaan antara

lain:

1. QC Sumber Data

Pemeriksaan koreksi geometris dapat dilanjutkan jika telah melewati QC

Sumber Data dan dinyatakan memenuhi spesifikasi pemetaan skala 1 :

250.000, 1:50.000, maupun 1 : 25.000.

Daerah pertampalan

14

2. Citra Satelit yang telah digabungkan/assembles

Citra satelit ini nantinya akan digunakan untuk verifikasi persebaran dan

pemilihan titik kontrol tanah dan titik uji akurasi serta untuk mengetahui

jumlah scene citra satelit.

3. Koordinat titik kontrol tanah dan titik uji akurasi (.shp)

Koordinat dalam format digital (.shp) digunakan untuk verifikasi persebaran

titik pada area citra satelit.

2.3.2 Pemeriksaan Sebaran Titik Kontrol Tanah

Perencanaan sebaran titik kontrol tanah untuk koreksi geometris yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah terbatas sesuai dengan RBI pada wilayah

administrasi. Pada citra resolusi menengah, objek titik kontrol tanah yang

dapat diidentifikasi secara akurat adalah persimpangan jalan yang memiliki

sudut lancip. Berikut ini adalah contoh persebaran titik kontrol tanah pada

citra resolusi menengah:

Gambar 2.4 Persebaran Titik Kontrol Tanah pada empat scene citra satelit.

15

Gambar 2.5 Persebaran Titik Kontrol Tanah pada scene satu dan dua

Gambar 2.6 Persebaran Titik Kontrol Tanah pada scene tiga dan empat

16

Gambar 2.7 Persebaran Titik Kontrol Tanah Area Pertampalan Dua Scene.

2.3.3 Pemeriksaan Sebaran Titik Uji Akurasi

Luas wilayah administrasi ± 6200 km2, jumlah titik uji akurasi sesuai tabel A.1

sebanyak 134 titik. Berikut ini adalah persebaran titik uji akurasi pada citra

yang telah dimosaik:

Gambar 2.8. Persebaran Titik Uji Akurasi

17

Gambar 2.9. Persebaran Titik Kontrol Tanah dan Titik Uji Akurasi

2.3.4 Pemeriksaan Pemilihan Titik

Berikut ini adalah contoh objek yang memenuhi syarat pemilihan objek titik

kontrol tanah dan titik uji akurasi:

Gambar 2.10. Pemilihan Objek Titik Kontrol Tanah pada RBI (kiri) dan Titik Uji Akurasi pada Citra hasil

Koreksi Geometris (kanan)

Berikut ini adalah contoh objek yang tidak memenuhi syarat pemilihan objek

titik kontrol tanah dan titik uji akurasi:

18

Gambar 2.11. Pemilihan Objek Titik Kontrol Tanah dan Titik Uji Akurasi yang tidak sesuai

2.4 Koreksi Geometris

Citra satelit yang diperoleh dari LAPAN sebagian besar sudah dilakukan

koreksi geometris secara sistematis (orthosistematis). Oleh karena itu, data

DEM tidak digunakan dalam proses koreksi geometris citra satelit. Data yang

diperlukan untuk proses koreksi geometri yaitu peta RBI yang akan menjadi

acuan posisi dan citra satelit untuk pemutakhiran. Proses koreksi geometris

dilakukan menggunakan perangkat lunak yang memiliki tools rektifikasi atau

georeferensi.

Data-data yang harus diserahkan untuk kelengkapan pemeriksaan antara

lain:

1. Dokumen QC Sumber Data

2. Dokumen QC Sebaran Titik

3. Dokumen QC Pemilihan Titik

4. Citra Satelit yang telah digabungkan/assembles (.tiff)

5. Daftar Koordinat GCP (.xls)

6. GCP dalam format digital (.shp)

7. Laporan Proses Koreksi Geometris

19

2.5 Uji Akurasi

Sumber data citra satelit yang akan digunakan pada proses pemutakhiran

unsur peta dasar harus memiliki akurasi (ketelitian posisi) sesuai skala

penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (RTRW). Ketelitian posisi dapat

dihitung jika citra satelit yang digunakan sudah dilakukan koreksi goemetris

(rektifikasi citra satelit). Citra Satelit yang digunakan pada proses uji akurasi

harus sudah dalam format mosaik.

Secara ideal, hasil koreksi geometris yang dihasilkan tidak memiliki

perbedaan koordinat antara citra dan peta rupabumi. Pada kondisi keadaan

ideal tersebut sulit terpenuhi, maka masih diperbolehkan adanya pergeseran

sesuai standard ketelitian. Standard nilai ketelitian posisi (akurasi horizontal)

Citra Satelit disesuaikan dengan skala penyusunan Peta Rencana Tata Ruang

(RTRW). Nilai ketelitian geometris akurasi horizontal dihitung berdasarkan

Peraturan Kepala (Perka) BIG No. 6 Tahun 2018, seperti disajikan pada Tabel

2.

Tabel 2. Ketelitian Geometris Peta RBI

20

Peta Rupabumi (RBI) yang digunakan untuk koreksi geometris Citra Satelit

memiliki akurasi horizontal sebesar 0,5 milimeter kali angka skala petanya,

sehingga toleransi pergeseran posisi citra hasil koreksi geometris disesuaikan

sebagai berikut:

1. Akurasi horizontal citra satelit hasil koreksi geometris untuk penyusunan

Peta RTRW Provinsi kurang dari atau sama dengan 100 meter.


Peta RTRW Kabupaten kurang dari atau sama dengan 20 meter.


Peta RTRW Kota kurang dari atau sama dengan 10 meter.

Nilai ketelitian dari citra satelit didapatkan dari hasil Uji Akurasi/Uji ketelitian

geometri citra satelit. Acuan dalam pengujian ketelitian posisi adalah

perbedaan koordinat (X,Y) antara titik obyek pengujian pada citra satelit

terhadap lokasi titik uji obyek di Peta Rupabumi. Pengukuran akurasi dalam

menentukan ketelitian posisi citra satelit menggunakan nilai Root Mean

Square Error (RMSE) dan Circular Error (CE) yang dihitung berdasarkan

koordinat titik uji (X,Y) di atas citra satelit dan Peta RBI.

Akurasi hasil koreksi geometris (rektifikasi), dihitung menggunakan nilai CE90

berdasarkan RMSE titik uji akurasi pada citra satelit yang sudah direktifikasi

terhadap obyek di Peta Rupabumi. Formulir penghitungan uji akurasi

disajikan pada Tabel 3. Nilai akurasi horizontal dengan tingkat kepercayaan

pada level 90% (NSSDA), dihitung dengan formula 1, berikut:

Accuracy = 1,5175 x RMSEr ...............................................................(1)

RMSEr adalah RMSE horisontal (2D)

21

Tabel 3. Formulir Uji Ketelitian Horizontal

Keterangan:

Titik ICP

Koordinat ICP (RBI)

Koordinat ICP (Citra Terektifikasi)

Jarak antara ICP (RBI) dan ICP (Citra Terektifikasi)

RMSEr

Akurasi Horizontal

: Nomor / Kode Titik ICP interpretasi

: Koordinat titik ICP pada Peta RBI

: Koordinat titik ICP pada citra satelit

: √Ʃ(XRBI-XCT)2+(YRBI-YCT)2

: √Ʃ(XRBI-XCT)2+(YRBI-YCT)2/ƩTitik

: 1,5175 x RMSEr

2.6 Panduan Uji Akurasi

Data yang diserahkan untuk pemeriksaan :

1. Daftar koordinat ICP (.xls)

2. ICP dalam format digital (.shp)

3. Mosaik Citra Satelit hasil rektifikasi (.tiff)

A. Verifikasi

1. Langkah awal perhitungan uji akurasi adalah melakukan interpretasi titik

ICP pada citra satelit yang sudah direktifikasi. Gambar 12 menampilkan

contoh interpretasi titik ICP di Peta RBI dan citra satelit yang sudah

direktifikasi.

22

2. Persyaratan obyek yang digunakan sebagai titik uji (ICP) harus dapat

diidentifikasi secara jelas pada Peta RBI dan citra satelit yang sudah

direktifikasi.

3. Memasukkan koordinat ICP pada Peta RBI, koordinat ICP hasil

interpretasi pada citra satelit yang sudah direktifikasi ke dalam Tabel

atau Formulir Uji Akurasi. Jarak antara titik ICP pada Peta RBI dengan

titik ICP hasil interpretasi pada citra satelit sebagai indikasi apabila ada

error yang menyebabkan nilai Akurasi Horizontalnya melebihi standard

pergeseran.

23

Gambar 2.12. Contoh titik ICP di Peta RBI dan interpretasi titik ICP pada citra satelit yang sudah

direktifikasi

Contoh Kasus I.

Formulir uji akurasi berikut ini adalah contoh perhitungan akurasi hasil

rektifikasi citra satelit di Kabupaten Tebo dengan referensi Peta RBI. Jumlah

titik ICP berdasarkan luas wilayah perencanaan adalah 134 titik. Nilai akurasi

horizontal dengan tingkat kepercayaan 90% (CE90) adalah 16,321 meter.

Secara keseluruhan nilai akurasi horizontal yang dihasilkan sudah memenuhi

syarat akurasi sumber data untuk pemutakhiran Peta dasar RTRW Kabupaten

(≦20 meter), walaupun di beberapa titik ada jarak pergeseran antar ICP RBI

dengan ICP interpretasi citra satelit melebihi 20 meter.

24

25

26

Contoh Kasus II.

Formulir perhitungan akurasi hasil rektifikasi citra satelit dengan referensi

Peta RBI untuk Pemutakhiran peta dasar RTRW Provinsi DKI Jakarta pada

skala 1:25.000. Jumlah titik ICP sesuai tabel 1 sebanyak 25 titik, namun dalam

pelaksaannya menggunakan 134 titik. Nilai akurasi horizontal dengan tingkat

kepercayaan 90% (CE90) sebesar 9,695 meter. Secara keseluruhan nilai

akurasi horizontal yang dihasilkan sudah memenuhi syarat akurasi sumber

data untuk pemutakhiran Peta dasar RTRW Provinsi dengan skala

sumberdata 1:25.000 (≦10 meter), walaupun di beberapa titik ada jarak

pergeseran antar ICP RBI dengan ICP interpretasi citra satelit melebihi 10

meter.

27

28

29

30

2.7 Pengisian Form QC

- Contoh Form QC



1 Dokumen QC Sumber Data

2 Citra Satelit yang telah digabungkan/assembles 3 GCP/ICP dalam format digital (.shp)

NO PARAMETER SESUAI/TIDAK KETERANGAN

1 Pada sisi perimeter2 Pada tengah area/scene citra3 Pada wilayah perbatasan/overlap scene citra4 Tersebar secara merata dalam lokasi pekerjaan5 Kesesuaian sebaran terhadap kondisi variasi terrain

1 Kesesuaian jumlah ICP terhadap luasan area cakupan citra

2 Tersebar secara merata dalam luasan area cakupan citra

3Jumlah minimum titik uji di tiap kuadran 20% dari jumlah

total titik uji

4Jarak antar titik uji minimum 10% dari jarak diagonal area

cakupan citra


:

A. Sebaran GCP

Petugas QC :

Koordinator QC

QC02.1-ST


QC ke-

B. Sebaran ICP



Tanggal Akhir QC :

QC02.1-ST Formulir

QC Sebaran Titik (GCP dan ICP)

Nama Pakerjaan:


31

Nomor Titik:

Jenis Titik : GCP / ICP *)


A. Dokumen dan Data Acuan QC ADA/TIDAK KETERANGAN

1 Dokumen QC Sumber Data

2 Dokumen QC Sebaran Titik

3 Citra Satelit yang telah digabungkan/assembles

4 GCP/ICP dalam format digital (.shp)

NO PARAMETER SESUAI/TIDAK KETERANGAN

1Obyek dapat diidentifikasi secara jelas dan akurat pada

citra sesuai resolusi citra tersebut

2 Obyek harus berada pada permukaan tanah

3 Obyek bukan merupakan bayangan

4 Obyek tidak memiliki pola yang sama

5 Bentuk obyek harus jelas dan tegas.

6 Warna obyek harus kontras dengan warna disekitarnya.


:Koordinator QC

QC02.2-PO


QC ke-


Tanggal Akhir QC :

Petugas QC :

QC02.2-ST Formulir

QC Pemilihan Objek di Citra (GCP dan ICP)

Nama Pakerjaan:



32

BAB III

PETA DASAR DAN TOPOLOGI

3.1 Spesifikasi Peta Dasar

Unsur peta dasar dalam penyusunan peta RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten

dan RTRW Kota menggunakan unsur dasar peta RBI yang dimutakhirkan

dengan citra satelit.

Ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan peta dasar

dalam penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota yaitu :

1) Sumber data peta dasar harus menggunakan RBI yang dikeluarkan oleh

Badan Informasi Geospasial

2) Skala peta dasar untuk unsur penyusun peta rencana minimal sama atau

lebih besar dari skala output peta rencana tata ruang yang akan disusun

3) Usia data peta dasar (sumber data) maksimal 1 (satu) tahun dari saat

penyusunan peta rencana kecuali tidak tersedia

4) Pemutakhiran menggunakan citra satelit yang sudah dilakukan koreksi

geometris

5) Adapun unsur-unsur pada masing-masing peta dasar terdiri dari batas

administrasi, transportasi, perairan, kontur, penutup lahan dan toponim.

3.1.1 Batas Administrasi

Batas administrasi pada RTRW yang dimaksud adalah batas administrasi

darat yang terdiri dari batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, batas

kota dan garis pantai (bagi wilayah provinsi/kabupaten atau kota yang

memiliki pesisir). Garis pantai yang diacu adalah garis pantai yang berasal

dari RBI KSP atau LPI.

a. RTRW Provinsi

33

Batas administrasi untuk penyusunan RTRW Provinsi merupakan batas antar

provinsi dan batas kabupaten kota di dalamnya. Batas administrasi terdiri

atas dua jenis yaitu batas indikatif dan batas definitif. Batas indikatif adalah

batas yang masih belum memiliki kesepakatan antar segmennya sedangkan

batas definitif sudah memiliki kesepakatan antar segmennya. Jika batas

sudah definitif maka batas tersebut harus diacu sedangkan jika masih

indikatif maka masih bisa menyesuaikan dan diarahkan pada deliniasi batas

yang mana sedang diusulkan untuk menjadi definitif. Jika provinsi tersebut

berbatasan dengan negara lain, maka batas antar negara harus diperhatikan.

Gambar 3.1. Contoh Batas Administrasi antar Provinsi

b. RTRW Kabupaten

Batas administrasi untuk penyusunan RTRW Kabupaten merupakan batas

kabupaten dengan kabupaten, kota atau provinsi di sekitarnya. Batas

administrasi terdiri atas dua jenis yaitu batas indikatif dan batas definitif.

Batas indikatif adalah batas yang masih belum memiliki kesepakatan antar

34

segmennya sedangkan batas definitif sudah memiliki kesepakatan antar

segmennya. Jika batas sudah definitif maka batas tersebut harus diacu

sedangkan jika masih indikatif maka masih bisa menyesuaikan dan diarahkan

pada deliniasi batas yang mana sedang diusulkan untuk menjadi definitif.

Jika kabupaten tersebut berbatasan dengan negara lain, maka batas antar

negara harus diperhatikan.

Gambar 3.2. Contoh Batas Administrasi antar Kabupaten

c. RTRW Kota

Batas administrasi untuk penyusunan RTRW Kota merupakan batas dengan

kabupaten, kota atau provinsi disekitarnya. Batas administrasi terdiri atas dua

jenis yaitu batas indikatif dan batas definitif. Batas indikatif adalah batas yang

masih belum memiliki kesepakatan antar segmennya sedangkan batas

definitif sudah memiliki kesepakatan antar segmennya. Jika batas sudah

definitif maka batas tersebut harus diacu sedangkan jika masih indikatif

maka masih bisa menyesuaikan dan diarahkan pada deliniasi batas yang

35

mana sedang diusulkan untuk menjadi definitif. Jika kota tersebut

berbatasan dengan negara lain, maka batas antar negara harus diperhatikan.

Gambar 3.3. Contoh Batas Administrasi antar Kota

3.1.2 Transportasi

Unsur transportasi pada penyusunan Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan

Kota adalah unsur dasar yang diperoleh dari RBI dengan dimutakhirkan oleh

sumber data lain seperti citra satelit. Format unsur transportasi terdiri dari

polyline dan polygon. Unsur polygon muncul ketika terdapat jalan yang

memiliki lebar > dari 1/2 dikali bilangan skala unsur pembuat petanya.

Adapun unsur-unsur yang harus ada pada atribut atau informasi transportasi

adalah fungsi jalan (arteri/kolektor/lokal/lingkungan dan lainnya), nama jalan

dan sumber data. Terkait informasi status, fungsi dan toponimi diarahkan

untuk di cross check terhadap data yang terdapat di daerah atau survei

lapangan.

36

Gambar 3.4. Contoh Digitasi Jalan

3.1.3 Perairan

Unsur perairan pada penyusunan Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota

adalah unsur dasar yang diperoleh dari RBI dengan dimutakhirkan oleh

sumber data lain seperti citra satelit. Format unsur perairan terdiri dari

polyline (Sungai Permanen / Sungai Musiman / Irigasi / Drainase), poligon

dan perairan lainnya (Kolam / Danau / Waduk / Tambak / Penampungan Air).

3.1.4 Kontur

Data kontur pada penyusunan Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota

adalah unsur dasar yang diperoleh dari RBI.

37

3.1.5 Penutup Lahan

Unsur penutup lahan pada penyusunan Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan

Kota adalah unsur dasar yang diperoleh dari RBI dengan dimutakhirkan oleh

sumber data lain seperti citra satelit. Klasifikasi yang digunakan dalam

penyusunan penutup lahan untuk RTRW adalah SNI spesifikasi Peta RBI Skala

1:250.000, Skala 1:50.000 dan Skala 1:250.000. Pemutakhiran dengan

klasifikasi unsur yang lebih detail bisa menggunakan klasifikasi SNI 7645-

2014 Penutup Lahan

3.1.6 Toponim

Unsur toponim pada penyusunan Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota

adalah unsur dasar yang diperoleh dari RBI yang dimutakhirkan dengan

survei lapangan. Pada unsur toponim terdiri dari tiga unsur utama yaitu yang

berkaitan dengan unsur alam, administratif serta fasilitas umum dan sosial.

Unsur alam terdiri dari gunung, bukit, teluk, embung, sungai, danau, waduk,

tanjung, dan lainnya. Unsur administratif terdiri dari nama provinsi,

kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan dan kampung. Unsur fasilitas

umum dan fasilitas sosial merupakan unsur penting di wilayah

Provinsi/Kabupaten dan Kota.

38

3.2 Pedoman Digitasi Unsur Dasar RTRW Dan Pemeriksaan Topologi

Pada pelaksanaan asistensi dan supervisi penyusunan peta dasar RTRW

dilakukan ke dalam dua tahapan yaitu pemeriksaan digitasi unsur dasar

RTRW dan pemeriksaan topologi. Pemeriksaan digitasi unsur dasar RTRW

dan pemeriksaan topologi dilakukan agar penyusunan unsur dasar RTRW

sesuai dengan pedoman pemetaan dan sesuai aturan yang ada.

3.2.1 Pedoman Digitasi Unsur Dasar RTRW

Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data

analog ke dalam format digital atau dalam kegiatan ini merupakan suatu

proses konversi obyek geografis dari data peta raster ke vektor dan

menambahkan atribut didalamnya. Objek-objek tertentu seperti jalan,

sungai, permukiman, pertanian dan lain-lain yang sebelumnya dalam format

raster pada sebuah citra satelit dapat diubah kedalam format vektor dengan

proses digitasi.

Ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan data dasar

yaitu :

1. Datum horizontal yang digunakan yaitu WGS84/SRGI 2103 dengan

sistem koordinat geografis/UTM.

2. Kesesuaian nama file unsur sesuai dengan objek / unsur yang

didigitasi.

3. Penarikan garis sesuai dengan kenampakan citra satelit.

4. Sumber data yang digunakan dapat bersumber dari RBI sesuai skala

pada spesifikasi peta dasar dan dapat dimuktahirkan dengan

menggunakan citra satelit.

Pengecekan digitasi dilakukan pada obyek/unsur yang ada pada peta dasar

yaitu Batas Administrasi, Transportasi, Perairan, Kontur, Penutup Lahan,

Toponim.

39

3.2.1.1 Batas Administrasi

Data batas administrasi diperoleh dari instansi resmi pusat/daerah

bersangkutan yang memiliki informasi mengenai data batas administrasi.

Data tersebut merupakan data sekunder yang akan ditambahkan sebagai

batas wilayah pada basisdata hasil tahapan digitasi unsur peta dasar. Batas

wilayah tersebut perlu diverifikasi kebenarannya dan dikonfirmasikan ke

pemerintah daerah setempat pada saat asistensi atau supervisi. Batas

administrasi terdiri dari batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, batas

kota, dan garis pantai. Hal-hal yang perlu diperiksa adalah :

✓ Melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian isian

atribut/kolom pada batas administrasi. Dipastikan juga tidak ada

kolom atribut yang rancu dimana terdapat beberapa versi yang

membingungkan mana yang benar dan mana yang salah. Serta

dipastikan tidak ada kolom-kolom yang tidak diperlukan.

NAMA FILE ATRIBUT / KOLOM DOMAIN / ISIAN KOLOM

BATAS_NEGARA_LN STATUS Solved / On Going Technical Process / Unsolved

SUMBER PPBW / BNPP , 2017

BATAS_ADMINITRASI_LN JENIS Batas Kabupaten / Batas Kecamatan / Batas Desa

STATUS Definitif / Indikatif


BATAS_ADMINITRASI_AR KABUPATEN Timor Tengah Utara

KECAMATAN Insana Utara

DESA Humusu


✓ Mengecek kesesuaian delineasi batas admistrasi dengan delineasi

yang ada pada sumber datanya.

✓ Mengecek sumber data yang digunakan untuk batas administrasi

yang sesuai spesifikasi peta dasar.

40

✓ Melakukan pengecekan topologi.

3.2.1.2 Transportasi

Unsur transportasi dapat diperoleh dari RBI dan dimuktahirkan dengan

melakukan digitasi dari citra satelit. Digitasi unsur peta dasar RTRW untuk

jaringan jalan harus memenuhi ketentuan berikut:

✓ Semua jaringan transportasi yang dapat terlihat pada citra harus

didelineasi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

✓ Jaringan transportasi tidak terputus pada lokasi perpotongan dengan

sungai.

✓ Delineasi jaringan transportasi dilakukan pada garis tengahnya

(centerline).

41

Gambar 3.5

Pengecekan yang perlu dilakukan pada unsur transportasi yaitu:

✓ Mengecek sumber data yang digunakan untuk Transportasi yang

sesuai spesifikasi, seperti dari RBI atau instansi pemerintah yang

terkait dengan transportasi.

✓ Pengecekan kelengkapan dan kesesuaian isian atribut/kolom pada

transportasi. Dipastikan juga tidak ada kolom atribut yang rancu

dimana terdapat beberapa versi yang membingungkan mana yang

benar dan mana yang salah. Serta dipastikan tidak ada kolom-kolom

yang tidak diperlukan.


TRANSPORTASI_LN FUNGSI_JALAN Arteri / Kolektor / Lokal / Lingkungan / Lainnya / Rel Kereta

NAMA_JALAN Jl. Gatot Subroto

SUMBER CSRT BIG 2013, Ditjen Bina Marga 2017, dan SKL 2017

42


3.2.1.3 Perairan

Unsur perairan dapat diperoleh dari RBI dan dimuktahirkan dengan

melakukan digitasi dari citra satelit.

Proses digitasi harus dimulai dari hulu ke muara. Dalam satu daerah aliran

sungai, segmen garis sungai harus terhubung satu dengan lainnya

membentuk satu jaringan yang bermuara pada satu titik. Sungai dan alur

dapat bermuara pada garis pantai, garis tepi danau, garis tepi air rawa, atau

garis tepi perairan lainnya. Pada daerah karst, aliran sungai dapat

terhenti tanpa diketahui kelanjutan muaranya. Bentuk topografi daerah

karst dicirikan dengan banyak cekungan.

Gambar 3.6

43

Garis tepi perairan lainnya adalah garis batas daratan dan air yang

menggenang. Garis tepi danau/situ, garis pantai/pulau, dan garis tepi rawa,

dan garis tepi penampungan air masuk dalam kategori ini.

Pengecekan geometri garis perairan ditentukan sebagai berikut:

✓ Garis tepi perairan lainnya tidak terpotong oleh kontur.

✓ Garis pantai dan garis tepi danau/situ tidak terpenggal oleh muara

sungai, harus berhenti pada tepi garis pantai/danau.

✓ Sungai harus berhenti pada garis tepi danau/situ atau pada garis

pantai.

✓ Sungai dapat memotong garis tepi rawa apabila operator dapat

melihat aliran sungai tersebut.

✓ Mengecek sumber data yang digunakan untuk perairan yang sesuai

spesifikasi, seperti dari RBI dan instansi pemerintah yang terkait

dengan jaringan perairan.


perairan. Dicek agar tidak ada kolom atribut yang rancu dimana

terdapat beberapa versi yang membingungkan mana yang benar

dan mana yang salah. Serta dipastikan tidak ada kolom-kolom yang

tidak diperlukan.

44

NAMA FILE ATRIBUT /

KOLOM DOMAIN / ISIAN KOLOM

PERAIRAN_LN JENIS_PERAIRAN Sungai Permanen / Sungai Musiman / Irigasi /

Drainase

NAMA_PERAIRAN Sungai Ciliwung

SUMBER CSRT BIG 2013, dan SKL 2017

PERAIRAN_AR JENIS

Sungai Permanen / Sungai Musiman / Irigasi /

Drainase


PERAIRAN_LAINNYA_A

R JENIS

Kolam / Danau / Waduk / Tambak / Penampungan Air

NAMA Danau Dora


✓ Melakukan pengecekan kesesuaian delineasi dan klasifikasi pada

unsur perairan.


3.2.1.4 Kontur

Unsur kontur dalam RTRW dapat diperoleh dari RBI atau pengolahan

DEMNAS BIG dengan spesifikasi yang sesuai untuk peta dasar RTRW. Garis

kontur dibuat dengan feature polyline/line yang memiliki aturan sebagai

berikut:

✓ Garis kontur harus dibuat dengan tertutup atau harus berhenti pada

bagian tepi peta.

45

Gambar 3.7

✓ Garis kontur tidak dapat saling berpotongan dengan garis kontur lain,

kecuali apabila garis kontur tersebut berada pada bidang yang

ekstrim seperti tebing yang curam.

✓ Interval pada garis kontur menyesuaikan pada skala peta dan

ketersediaan data. Interval yang umum digunakan adalah 1/2000

skala peta.

Pengecekan yang dilakukan untuk kontur yaitu :

✓ Pengecekan sumber data yang digunakan untuk menghasilkan

kontur.


kontur. Dicek agar tidak ada kolom atribut yang rancu dimana



tidak diperlukan.


KONTUR_LN INTERVAL_KONTUR 10 m, 12,5 m, 15 m, 20 m, 25 m, 50 m, dan seterusnya

SUMBER TerrasarX BIG, Tahun 2013


46

3.2.1.5 Penutup Lahan

Unsur penutup lahan pada penyusunan Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan

Kota adalah unsur dasar yang diperoleh dari RBI dan dimutakhirkan dengan

melakukan digitasi sumber data lain seperti citra satelit atau survei lapangan.

Dalam pengklasifikasiannya dapat mengikuti klasifikasi peta RBI

Pengecekan yang dilakukan untuk Penutup Lahan yaitu :

✓ Ketepatan dalam delineasi obyek penutup lahan.

Gambar 3.8

✓ Ketepatan dalam pengklasifikasian obyek penutup lahan.


penutup lahan. Dicek agar tidak ada kolom atribut yang rancu

dimana terdapat beberapa versi yang membingungkan mana yang

benar dan mana yang salah. Serta dipastikan tidak ada kolom-kolom

yang tidak diperlukan.

47


PENUTUP_LAHAN_AR PENUTUP_LAHAN Klasifikasi sesuai yang diberikan oleh PTRA BIG terlampir.



3.2.1.6 Toponim

Toponim pada penyusunan Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota

menggunakan unsur dasar yang diperoleh dari RBI yang dimutakhirkan

dengan survei lapangan.

Toponim merupakan representasi sebaran objek yang dianggap penting.

Data toponim didapatkan dari hasil lapangan dan interpretasi. Titik toponim

ditempatkan pada lokasi yang mewakili objek tersebut. Pengecekan yang

dilakukan pada unsut toponim meliputi:

✓ Ketepatan dalam penempatan titik pada obyek yang diwakilkan.

✓ Ketepatan dalam pengklasifikasian obyek yang diwakilkan.

48

Gambar 3.9


toponim. Dicek agar tidak ada kolom atribut yang rancu dimana



tidak diperlukan.


TOPONIM_PT JENIS_UTAMA Klasifikasi sesuai yang diberikan oleh PTRA BIG terlampir.

JENIS Klasifikasi sesuai yang diberikan oleh PTRA BIG terlampir.

KEGIATAN / OBJEK Klasifikasi sesuai yang diberikan oleh PTRA BIG terlampir.

TOPONIM Tanjung Puting



3.2.2 Pemeriksaan Topologi

Topologi merupakan aturan hubungan antar feature spasial (titik, garis,

poligon) dari suatu unsur geografis. Topologi diperlukan untuk menjaga

integritas dan kualitas data geospasial supaya dapat

dipertanggungjawabkan. Ketentuan cek topologi dilaksanakan dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

49

Aturan Topologi Titik Garis Poligon

Tidak ada objek yang lebih kecil dari batas

toleransi yang ditetapkan berdasarkan skala

(must be larger than cluster tolerance)

✓ ✓

Tidak ada objek yang menumpuk jadi satu

pada posisi yang sama (must not overlap) ✓ ✓

Tidak ada kesalahan ruang kosong di dalam

poligon (must not have gaps) ✓

Tidak ada objek garis yang overlap pada

objek garis itu sendiri (must not self-overlap) ✓

Ujung suatu garis harus snap dengan garis

lain sehingga tidak ada garis yang undershoot

maupun overshoot (must not have dangles)

✓

Tidak ada beberapa objek yang

direpresentasikan dalam satu record (must be

single part)

✓

Tidak ada titik yang bertampalan pada posisi

yang sama ataupun dengan titik itu sendiri

(Must be disjoint)

✓

✓ Lakukan pengecekan topologi unsur peta dasar sesuai feature objek

yang ada.

Gambar 3.10

✓ Untuk Penutup Lahan dilakukan cek topologi poligon.

50

3.3 Pengisian Form QC

- Contoh Form QC

1. Ketentuan Umum Sesuai8) Tidak8) Nihil8) Tindak Lanjut

a. Datum Horizontal : WGS84/SRGI 2103

b.

c.

c.

2. Hasil Digitasi dan Topologi Sesuai8) Tidak8) Nihil8) Tindak Lanjut

a. Tema Batas administrasi

b. Tema Transportasi

c. Tema Perairan

d. Tema Kontur

e. Tema Penutup Lahan

f. Tema Toponim

3. Skema Data Output Sesuai8) Tidak8) Nihil8) Tindak Lanjut

File geodatabase / SHP :

Hasil petugas QC

:

1)

2)

3)

Sumber data

Point toponim ditempatkan pada lokasi yang mewakili objek-objek

Kesesuaian nama file unsur sesuai dengan objek / unsur yang didigitasi

Penarikan garis sesuai dengan kenampakan citra

Batas administrasi Prov/Kab/Kota yang dipakai mengikuti peta dari Kemendagri - BIG

Kelengkapan dan kesesuaian isian atribut/kolom

QC03.1-DG

QC03.1-DG Formulir QC ke-

QC DIGITASI UNSUR PETA DASAR RTRW

NAMA PEKERJAAN :

Pelaksana Pekerjaan:Tanggal Mulai QC: Nama Petugas QC :

Petugas QC

Delineasi penutup lahan

(diterima/ditolak³⁾)

CATATAN (komentar/permasalahan/penjelasan)

Tanggal Akhir QC



Koordinator Pekerjaan

Sesuai dengan dokumen kerangka acuan kerja dan Kode unsur yang digunakan

Isilah kolom dengan tanda √

Pilih salah satu yang paling sesuai

Topologi

Topologi

Topologi

Topologi

Topologi

Topologi

Delineasi jaringan transportasi/jalan

Jalan digambar sebagai satu garis pada as jalan (centerline)


Delineasi jaringan perairan

Semua sungai harus terhubung satu sama lain (snap ke center line ) dan membentuk suatu jaringan (network )



51


NO PARAMETER TOPOLOGI RULES SESUAI/TIDAK KETERANGAN

must not self-overlap

must not have dangles

must not overlap

must not overlap with... Bangunan,

Sungai.



must not overlap


Jalan.

must not overlap

must not have gaps

must not overlap


Jalan.




Jalan.

must not overlap



NO PARAMETER ISI ATRIBUT SESUAI/TIDAK KETERANGAN

1 Jaringan Jalan (As / Garis)Nama, Fungsi, Status Kewenangan,

Sumber

2 Jaringan Jalan (Poligon) -

3 Sungai (As / Garis) Nama, Tipe, Sumber

4 Sungai (Poligon) -

5 Penutup Lahan Klas PL, Nama, Sumber

6 Waduk/Danau Nama, Sumber

7 Garis Pantai Jenis Deliniasi, Sumber

8 Toponimi Nama Unsur, Sumber

9 Batas Kab/Kota Definitif/Indikatif, Sumber

10 Batas Kec/Desa Kespakatan Pemda/Indikatif, Sumber


:

Keterangan:

*) Pilih Salah satu yang sesuai

1 Jaringan Jalan (As / Garis)

2 Jaringan Jalan (Poligon)

QC03.2-

T&A

QC03.2-T&A Formulir

QC ke-

QC Topologi Check dan Atribut Data

Nama Pekerjaan:

Nama Penyedia Jasa / Pelaksana Pekerjaan:

4 Sungai (Poligon)

5Penutup Lahan (include

Bangunan, Sungai & Jalan

3 Sungai (As / Garis)

6 Waduk/Danau

7 Garis Pantai

8 Batas Kab/Kota/Kec/Desa

Koordinator QC



Tanggal Akhir QC :

Petugas QC :

52

BAB IV

PENYIAPAN PETA TEMATIK DALAM PENYUSUNAN PETA RTRW

A. Latar Belakang

Peta tematik adalah peta yang menyajikan informasi tertentu dari permukaan

bumi sesuai dengan topik atau tema dari peta bersangkutan. Pemanfaatan peta

tematik dalam penyusunan RTRW adalah sebagai input data untuk penentuan

rencana pemanfaatan ruang. Semakin lengkap dan akurat sumber data tematik

yang tersedia, maka akan semakin baik produk rencana tata ruang yang

dihasilkan. Data tematik yang dikumpulkan dapat berupa data statistik, deskripsi,

dan peta serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series).

Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik

fisik lahan maupun sosial, sehingga memperkaya informasi guna analisis

pemanfaatan ruang.

Merujuk pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial,

pada pasal 20 (b) disebutkan bahwa pembuat IGT dilarang membuat skala IGT

lebih besar daripada skala IGD yang diacunya. Dalam penyusunan peta RTRW

skala output adalah skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000. Sedangkan IGD yang

diacu sebagian besar telah tersedia pada skala tersebut. Sedangkan untuk peta

RTRW skala 1:25.000 dilakukan metode pendetilan menggunakan data citra

satelit resolusi tinggi dan menengah.

B. Pengumpulan Data Tematik

Kelengkapan data tematik mengacu pada Permen ATR No. 1 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten

dan Kota. Data tematik idealnya tersedia dalam skala yang sesuai dengan skala

rencana tata ruangnya. Akan tetapi data dalam skala lebih detail tetap dapat

digunakan untuk skala yang lebih umum. RTRW Kota pada skala 1:25.000 dalam

kondisi tertentu masih dapat menggunakan data 1 : 50.000 atau 1:250.000 ketika

tidak ada data yang lebih baik yang tersedia (best available data). Kelengkapan

data tematik untuk RTRW adalah sebagai berikut :

1. Data Fisik dan Sosial:

a. peta geomorfologi

b. peta topografi

c. peta geologi

53

d. peta jenis tanah

e. peta wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS)

f. peta klimatologi (curah hujan, angin dan temperatur)

g. peta sebaran lahan gambut

h. peta kemampuan lahan

i. peta kawasan resiko bencana

j. peta jumlah dan kepadatan penduduk

2. Data Status Lahan:

a. peta batas kawasan hutan

b. peta kawasan lahan pertanian

c. peta kawasan pertambangan mineral, minyak dan gas

bumi

d. peta kawasan pariwisata

e. peta kawasan perikanan dan pemanfaatan sumber daya

pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

f. peta kawasan objek vital nasional dan hankam

g. peta perizinan pemanfaatan ruang

h. peta kawasan industri

3. Data jaringan prasarana:

a. peta jaringan infrastruktur transportasi

b. peta jaringan infrastruktur energi dan kelistrikan

c. peta jaringan infrastruktur telekomunikasi

d. peta jaringan sumber daya air

Berikut ini adalah penjelasan untuk setiap peta tematik;

a. Peta geomorfologi

Peta geomorfologi adalah suatu gambaran dari suatu

bentangalam (landscape) yang merekam proses-proses

geologi yang terjadi di permukaan bumi. Unit utama

geomorfologi adalah kelompok bentuk lahan didasarkan atas

bentuk asalnya (struktural, denudasional, fluvial, marin, karts,

angin dan es). Peta geomorfologi berbeda dengan peta

geologi, karena peta geomorfologi tidak memperlihatkan

penyebaran batuan, tetapi terdapat hubungan erat antara

bentuk bentangalam dengan bebatuan yang mendasarinya.

Walidata peta geomorfologi adalah BIG, peta tersebut

terintegrasi dengan peta sistem lahan yang tersedia pada

skala 1:50.000 pada beberapa wilayah.

54

b. Peta topografi

Peta topografi merupakan peta yang menggambarkan ketinggian

tempat. Peta topografi diturunkan secara langsung dari peta kontur,

dari peta tersebut dapat diketahui klasifikasi ketinggian suatu

tempat. Klasififikasi ketinggian disesuaikan dengan kondisi daerah,

pemetaan dilakukan dengan mengklasifikasikan ketinggian garis

kontur, dengan pewarnaan ketinggian dibuat gradasi warna.

c. Peta geologi

Data geologi secara umum menggambarkan tubuh batuan,

penyebaran batuan, dan kedudukan unsur struktur geologi (seperti

sesar), baik yang tersingkap di permukaan bumi maupun yang

berada di bawah permukaan. Data geologi ini harus dilengkapi

dengan atribut formasi geologi. Walidata peta geologi adalah

Kementerian ESDM, tersedia pada skala 1:250.000, 1:100.000 dan

1:50.000 pada beberapa lokasi.

d. Peta jenis tanah

Peta jenis tanah merupakan peta yang berisi tentang

informasi tentang tanah. Peta jenis tanah dapat dilihat pula

dari data geologi, karena jenis batuan induk tertentu akan

menghasilkan jenis tanah tertentu pula. Walaupun peta

geologi tidak bisa diidentikkan dengan peta jenis tanah. Peta

jenis tanah tersedia pada skala 1:50.000, walidata peta jenis

tanah adalah Kementerian Pertanian.

e. Peta wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS)

Peta DAS adalah peta yang menggambarkan kesatuan

ekosistem yang dibatasi oleh igir topografi yang berfungsi

menerima, menyimpan, dan mengalirkan air, sedimen, dan

unsur hara dan mengeluarkannya melalui outltet tunggal.

Istilah wilayah sungai dan daerah aliran sungai pada

prinsipnya adalah hal yang sama, dalam wilayah sungai

terdapat beberapa DAS. Walidata peta DAS adalah

Kementerian LHK.

f. Peta klimatologi (curah hujan, angin dan temperatur)

Data klimatologi sebenarnya tidak hanya digambarkan dalam

informasi curah hujan, tetapi ada variabel lain. Akan tetapi

karena informasi tentang angin dan temperatur merupakan

data yang direkam secara harian dan sulit untuk dipetakan

maka informasi klimatologi dalam hal ini diwakili oleh peta

55

curah hujan. Curah hujan merupakan peta yang

menggambarkan tingkat curah hujan suatu wilayah. Satuan

tingkat curah hujan yang dipakai adalah mm/tahun. Walidata

peta curah hujan adalah BMKG. Pembuatan peta curah hujan

dibuat dari rerata nilai curah hujan tahunan. Data hujan yang

dipakai harus data time series dalam beberapa tahun. Metode

delineasi curah hujan bisa dilakukan dengan metode Polygon

Thiessen atau Isohyet.

Ketentuan :

- Tidak diperkenankan menggambarkan zonasi curah

hujan berdasar batas administrasi.

- Untuk daerah yang hanya memiliki satu atau sedikit

stasiun hujan maka zonasi curah hujan dapat diambil

dari data wilayah administrasi yang lebih besar.

g. Peta sebaran lahan gambut

Lahan gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari

timbunan materi organik yang berasal dari sisa-sisa pohon,

rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk.

Timbunan tersebut menumpuk selama ribuan tahun hingga

membentuk endapan yang tebal. Pada umumnya, gambut

ditemukan di area genangan air, seperti rawa, cekungan

antara sungai, maupun daerah pesisir. Peta sebaran lahan

gambut tersedia pada beberapa lokasi pada skala 1:50.000.

Walidata peta sebaran lahan gambut adalah Kementerian

LHK.

h. Peta kemampuan lahan

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang

mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase,

dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik

lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan

lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit

pengelolaan. Penyusunan kemampuan lahan mengacu pada

Pemen LH No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan

Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang

Wilayah. Klasifikasi yang dipakai untuk menentukan kelas

kemampuan lahan. Terdapat 8 kemampuan lahan yaitu:

56

Kelas Kriteria

Kelas I • Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang

membatasi penggunaannya.

• Sesuai untuk berbagai penggunaan, terutama pertanian.

Karakteristik lahannya antara lain: topografi hampir datar -

datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam,

drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik,

subur, tidak terancam banjir.

Kelas II • Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan

yang mengurangi pilihan penggunaannya atau

memerlukan tindakan konservasi yang sedang.

• Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi

untuk mencegah kerusakan.

Kelas III • Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang

mengurangi pilihan penggunaan lahan dan

memerlukan tindakan konservasi khusus dan

keduanya.

• Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan

jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan

tanah dan tindakan konservasi lebih sulit

diterapkan.

• Hambatan pada angka I membatasi lama

penggunaan bagi tanaman semusim, waktu

pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi

dari pembatas tersebut.

Kelas IV • Hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih

besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas.

• Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman

semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan

Kelas V • Tidak terancam erosi tetapi mempunyai

hambatan lain yang tidak mudah untuk dihilangkan,

sehingga membatasi pilihan penggunaannya.

• Mempunyai hambatan yang membatasi

pilihan macam penggunaan dan tanaman.

• Terletak pada topografi datar-hampir datar tetapi

sering terlanda banjir, berbatu atau iklim yang

kurang sesuai.

Kelas VI • Mempunyai faktor penghambat berat yang

menyebabkan penggunaan tanah sangat terbatas

karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak

dapat dihilangkan.

• Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika

dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan

produksi harus dikelola dengan baik untuk

menghindari erosi.

Kelas VII • Mempunyai faktor penghambat dan ancaman berat

yang tidak dapat dihilangkan, karena

itu pemanfaatannya harus bersifat

konservasi. Jika digunakan untuk padang rumput

57

atau hutan produksi harus dilakukan pencegahan

erosi yang berat.

Kelas VIII • Sebaiknya dibiarkan secara alami. 2.Pembatas dan

ancaman sangat berat dan tidak mungkin

dilakukan tindakan konservasi, sehingga perlu

dilindungi.

Peta kemampuan lahan saat ini belum tersedia secara

nasional. Untuk memaksimalkan hasil analisis kemampuan

lahan tiap daerah, maka sebaiknya peta kemampuan lahan

disusun tersendiri dengan menggunakan data input berupa:

peta lereng, peta tanah, peta erosi, peta drainase/genangan.

i. Peta kawasan resiko bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik pada suatu

wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi

kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan

mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk

bahaya tertentu. Secara umum rawan bencana terdiri dari

bencana alam (gunung api, longsor, gempabumi, banjir,

tsunami, cuaca ekstrim, abrasi, kekeringan), bencana non alam

(kebakaran hutan, kebakaran gedung dan permukiman, dll),

dan bencana sosial (konflik sosial).

Pemetaan kawasan rawan bencana digunakan sebagai salah

satu pertimbangan kebijakan terkait penanggulangan

bencana dan kegiatan penggunaan lahan. Peta rawan

bencana sebaiknya disertai data jalur evakuasi bencana dan

lokasi pengungsian. Lokasi pengungsian berupa

kawasan/bangunan, sedangkan jalur evakuasi bencana

disesuaikan dengan jaringan jalan. Walidata peta kerawanan

bencana adalah BNPB atau BPBD di daerah.

j. Peta jumlah dan kepadatan penduduk

Peta jumlah dan kepadatan penduduk dapat dimasukkan

kedalam satu data, karena data kepadatan penduduk suah

melampirkan informasi jumlah penduduk. Peta kepadatan

penduduk menggambarkan kondisi kepadatan penduduk

pada suatu wilayah. Satuan kepadatan penduduk pada

umumnya yaitu jiwa/km2. Data kepadatan penduduk dapat

diambil dari data BPS yang terbaru.

k. Peta batas kawasan hutan

Peta kawasan hutan adalah peta yang menunjukkan pembagian

kawasan hutan dan non hutan. Walidata peta kawasan hutan adalah

58

KLHK, tersedia pada skala 1:250.000 pada level provinsi.

Pemanfaatan data kawasan hutan untuk RTRW menggunakan data

skala 1:250.000, hal ini disebabkan karena skala output peta

kawasan hutan pada skala 1:250.000, walaupun pada beberapa

lokasi menggunakan data dasar skala 1:50.000 atau lebih detil yang

merupakan hasil penataan batas kawasan hutan.

l. Peta kawasan lahan pertanian

Peta kawasan lahan pertanian dapat dikategorikan dalam

lahan pertanian eksisting berdasar data tutupan lahan dan

data perlindungan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan

pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan

dikembangkan secara konsistem guna menghasilkan pangan

pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan

nasional. LP2B dapat berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi

rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan/atau

lahan tidak beririgasi (lahan kering). Walidata LP2B adalah

Kementerian ATR/BPN. Data yang tersedia saat ini adalah data

indikatif lahan sawah, tersedia pada skala 1:5.000-1.10.000.

m. Peta kawasan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi

Peta kawasan pertambangan menggambarkan kondisi

eksploitasi (daerah yang sedang terjadi kegiatan

pertambangan) pada kondisi terbaru. Selain itu dilengkapi

juga dengan informasi daerah IUP (Ijin Usaha Pertambangan)

dan kawasan yang memiliki potensi pertambangan tertentu.

Hal yang sama juga untuk data pertambangan minyak dan

gas bumi, harus melampirkan lokasi pertambangan dan izin

usaha pertambangan. Walidata kawasan pertambangan

mineral, minyak dan gas bumi adalah Kementerian ESDM.

n. Peta kawasan pariwisata

Merupakan peta yang menggambarkan sebaran kawasan

pariwisata dalam suatu wilayah. Selain itu secara nasional juga

menetapkan kawasan pariwisata sebagai KSPN (Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional) merujuk pada PP No.50 Tahun

2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.

Selain itu pada level provinsi menetapkan juga dalam RTR

KSP. Selain data tersebut, masing-masing Kabupaten/Kota

juga dapat memasukkannya kedalam RTR KSK, atau usulan

kawasan dalam peta RTRW.

59

o. Peta kawasan perikanan dan pemanfaatan sumber daya

pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

Peta ini menggambarkan wilayah pemanfaatan ruang untuk

perikanan di darat, serta di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Sebagian data merupakan data RZWP3K. Data RZWP3K

adalah KKP, baru tersedia pada beberapa provinsi pada skala

1:50.000 – 1:250.000.

p. Peta kawasan objek vital nasional dan hankam

Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi,

bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat

hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber

pendapatan negara yang bersifat strategis.

q. Peta perizinan pemanfaatan ruang

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan

dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Peta perizinan pemanfaatan

ruang dapat disebut juga peta izin lokasi, biasanya sudah

dimiliki oleh SKPD di kabupaten/kota yang membidangi

perizinan pemanfaatan ruang.

r. Peta kawasan industri

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan

Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana

penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan

Kawasan Industri. Data kawasan industri tentunya dilengkapi

dengan peta yang menujukkan luasan dan lokasi kawasan

industri. Data tersebut dapat berupa data eksisting maupun

rencana peruntukan yang selanjutnya digunakan sebagai

input dalam penyusunan RTRW.

s. Peta jaringan infrastruktur transportasi

jaringan infrastruktur transportasi terdiri dari sistem jaringan

transportasi darat, laut dan udara. Contoh jaringan

infrastruktur transportasi yaitu: bandara, terminal, pelabuhan,

stasiun KA.

t. Peta jaringan infrastruktur energi dan kelistrikan

Data jaringan infrastruktur energi dan kelistrikan terdiri dari:

jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi jaringan

penyaluran minyak dan gas bumi; dan jaringan infrastruktur

ketenagalistrikan, meliputi pembangkit listrik dan infrastruktur

penyaluran tenaga listrik. Walidata jaringan infrastruktur

60

energi dan kelistrikan adalah Kementerian ESDM, sementara

data yang lebih detail dimiliki oleh SKPD di daerah.

u. Peta jaringan infrastruktur telekomunikasi

Mengacu pada Permen ATR No.1 Tahun 2018, objek yang

tergambar dalam infrastruktur telekomunikasi yaitu: jaringan

tetap; dan/ atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak meliputi

dapat meliputi:

▪ jaringan bergerak terestrial;

▪ jaringan bergerak seluler; dan/atau

▪ jaringan bergerak satelit.

v. Peta jaringan sumber daya air

Jaringan sumber daya air meliputi:

sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas

provinsi

▪ sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota

▪ sistem jaringan sumber daya air kota,

▪ prasarana sumber daya air, yang dapat meliputi:

sistem jaringan irigasi; sistem pengendalian banjir;

dan/atau; jaringan air baku untuk air bersih.

C. Penyusunan Peta Tematik Tertentu

Peta tematik memiliki tingkat ketersediaan yang berbeda tiap daerah. Ketiadaan

peta tematik tertentu bisa disebabkan karena peta tematik tersebut tidak

tersedia sama sekali, tidak tersedia pada skala yang diperlukan, atau tidak

tersedia karena kendala pengumpulan data. Dalam hal suatu peta tematik

dianggap penting dan dapat diusahakan untuk dilampirkan, maka penyusun

RTRW harus mengupayakan untuk menyusun peta tematik terkait. Peta tematik

yang memungkinkan untuk dibuat tersendiri yaitu:

1) peta topografi, dibuat dari analisis data garis kontur atau data

DEM.

2) peta klimatologi (curah hujan), dibuat dengan melakukan analisis

interpolasi dari beberapa stasiun hujan yang sudah diketahui nilai

curah hujannya.

3) peta kemampuan lahan, dibuat mengacu pada Permen LH No. 9

Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung

Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah.

4) peta jumlah dan kepadatan penduduk, dibuat berdasarkan data

jumlah penduduk terbaru.

61

5) peta kawasan pariwisata, dengan memperkirakan area kawasan

pariwisata berdasar data penginderaan jauh, atau sebaran titik

objek wisata.

6) peta kawasan industri, dibuat berdasarkan delineasi kawasan

industri secara eksisting atau berdasar delineasi pada RTRW

sebelumnya.

7) peta jaringan infrastruktur transportasi, mengacu pada data

jaringan jalan, rel KA, dan sebaran titik infrastruktur transportasi.

D. Analisis Spasial Peta Tematik RTRW

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara normatif

membutuhkan peta-peta tematik pendukung. Proses analisis spasial dalam

penentuan pola ruang secara ideal harus mempertimbangkan aspek ekonomi,

sosial dan fisik (lingkungan). Ketiga aspek ini bersifat saling bergantung dalam

komposisi yang seimbang, sehingga penekanan satu aspek dalam perencanaan

akan menyebabkan aspek lainnya terabaikan.

Analisis fisik wilayah dalam penyusunan RTRW berdasarkan Peraturan Menteri

(Permen) ATR/BPN No. 1 Tahun 2018, meliputi analisis karakteristik umum fisik

wilayah, potensi kerawanan bencana, potensi sumberdaya alam serta daya

dukung dan daya tampung wilayah. Karakteristik umum dan potensi bencana

serta sumberdaya alam dapat dijelaskan dengan satu peta tematik tertentu,

sedangkan daya dukung dan daya tampung wilayah memerlukan analisis spasial

dari beberapa peta tematik. Berdasarkan Permen LH No. 17 Tahun 2009, daya

dukung dan daya tampung wilayah pada penataan ruang diwujudkan dalam

bentuk alokasi pemanfaatan ruang berdasarkan kemampuan lahan, neraca

sumberdaya lahan dan neraca sumberdaya air.

Pengalokasian pemanfaatan ruang berdasarkan kemampuan lahan berarti

rencana pola dan struktur ruang disusun berdasarkan kelas kemampuan

lahannya. Karakteristik lahan disetiap lokasi memiliki ketersediaan dan kualitas

yang berbeda dalam menampung aktivitas manusia serta kecenderungan

peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan. Oleh karena itu, penentuan

pola dan struktur ruang perlu disesuaikan agar tidak menyebabkan terjadinya

degradasi lahan baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

62

Kelas kemampuan lahan dalam Permen PU No. 201 Tahun 2007 dan Permen LH

No. 17 Tahun 2009 disusun berdasarkan Satuan Kemampuan Lahan. Satuan

Kemampuan Lahan (SKL) adalah unit analisis yang digunakan untuk menentukan

kelas lahan dalam pengaturan rencana pemanfaatan fisik lahan. SKL yang

disusun pada kedua pedoman ini secara umum mencakup unsur yang relatif

sama yaitu kelerengan, morfologi, geologi permukaan atau jenis tanah dan

aspek kebencanaan, namun dalam pelaksanaan dan fokusnya berbeda. SKL pada

Permen PU berfokus pada kemampuan lahan untuk alokasi lahan terbangun

yang dihasilkan dari proses tumpangsusun beberapa peta tematik dengan

metode skoring dan pembobotan. Informasi yang dibutuhkan dalam

penyusunan SKL ini adalah morfologi, kelerengan, topografi (ketinggian),

geologi, jenis tanah, hidrologi (air tanah dan permukaan), klimatologi (curah

hujan) dan penutup lahan eksisting. Klasifikasi kemampuan lahan dibedakan

menjadi lima kelas yaitu kemampuan pengembangan sangat rendah (kelas a),

rendah (kelas b), sedang (kelas c), tinggi (kelas d) dan sangat tinggi (kelas e).

SKL Permen LH berfokus pada alokasi kemampuan lahan untuk pertanian yang

disusun berdasarkan unit satuan lahan tertentu (biasanya jenis tanah) dengan

mempertimbangkan faktor penghambat terberat dalam pengelolaan lahannya.

Informasi yang digunakan dalam menganalisis SKL ini antara lain: lereng

permukaan, jenis tanah (tekstur, kedalaman, drainase tanah dan batuan

permukaan), erosi dan banjir. Klasifikasi kemampuan lahan dibagi menjadi

delapan kelas dengan penanda huruf romawi (I-VIII). Kelas I-II merupakan lahan

yang cocok untuk pertanian, sedangkan kelas VII-VIII adalah lahan yang harus

dilindungi (konservasi). Kelas III-VI adalah alokasi lahan untuk pertanian tertentu

dan non pertanian

Analisis Kemampuan Lahan menggunakan Peta Tematik Sistem

Lahan

Peta tematik sistem lahan adalah peta tematik yang dikeluarkan oleh

Badan Informasi Geospasial. Peta sistem lahan disusun dengan konsep

bentanglahan yang mengelompokkan lahan berdasarkan pengulangan

bentuk lahan dari satuan yang lebih kecil (facet) dengan kesamaan iklim,

geologi, topografi dan satuan tanah. Peta ini merupakan tematik sintesis

dari peta geologi, peta jenis tanah dengan karakteristik fisik dan kimia

serta peta tematik lainnya.

63

Setiap sistem lahan akan diberikan penamaan berdasarkan nama tempat

pertama kali ditemukan dan dikodefikasi dengan akronim tiga huruf,

misalnya KHY (Kahayan) yang merupakan dataran aluvial di daerah

Sungai Kahayan. Secara teknis, peta sistem lahan sangat dimungkinkan

untuk digunakan sebagai unit dalam analisis spasial tematik kemampuan

lahan untuk penyusunan pola ruang.

Berdasarkan Permen LH No. 17 Tahun 2009, kriteria penilaian untuk

klasifikasi kemampuan lahan terdiri atas tujuh (7) faktor yaitu: kemiringan

lereng, tektur tanah, kedalaman tanah, drainase tanah, batuan

permukaan, erosi dan banjir. Faktor pembatas pada setiap kelas

kemampuan lahan secara rinci disajikan pada tabel 1.

64

Tabel.1 Faktor Pembatas Kelas Kemampuan Lahan

No Faktor Pembatas Kelas Kemampuan lahan

I II III IV V VI VII VIII

1 Tekstur tanah 1)

a. lapisan atas (40cm) t2/t3 t1/t4 t1/t4 (*) (*) (*) (*) t5

b. lapisan bawah t2/t3 t1/t4 t1/t4 (*) (*) (*) (*) t5

2 Lereng permukaan (%) 2)

l0 l1 l2 l3 (*) l4 l5 l6

3 Drainase 3) d0/d1 d2 d3 d4 (**) (*) (*) (*)

4 Kedalaman efektif 4) k0 k0 k1 k2 (*) k3 (*) (*)

5 Keadaaan erosi 5) e0 e1 e1 e2 (*) e3 e4 (*)

6 Kerikil/batuan 6) b0 b0 b0 b1 b2 (*) (*) b3

7 Banjir 7) o0 o1 o2 o3 o4 (*) (*) (*)

Sumber: Arsyad (2010); Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007)

(*) : dapat mempunyai sembarang sifat faktor penghambat dari kelas yang lebih rendah

(**) : permukaan tanah selalu tergenang air

1) Tekstur: t1(halus); t2(agak halus); t3(sedang); t4(agak kasar); t5(kasar);

2) Lereng permukaan: l0(0–3% ); l1(3–8%); l2(8–15%); l3(15–30%); l4(30–45%); l5(45–65%); l6(>65%);

3) Drainase: d0(baik); d1(agak baik); d2(agak buruk); d3(buruk); d4(sangat buruk);

4) Kedalaman efektif: k0(dalam); k1(sedang); k2(dangkal); k3(sangat dangkal);

5) Keadaan erosi: e0(tidak ada erosi); e1(ringan); e2(sedang); e3(berat); e4(sangat berat);

6) Kerikil/batuan: b0(tidak ada atau sedikit); b1(sedang); b2(banyak); b3(sangat banyak);

7) Banjir: o0(tidak pernah); o1(jarang); o2(kadang-kadang); o3(sering); o4(sangat sering).

Secara teknis, faktor pembatas sudah terakomodir dalam atribut peta sistem

lahan. Atribut peta sistem lahan yang menggambarkan karakteristik fisik

pembatas berupa lereng permukaan (SLOPE_S), karakteristik tanah (tekstur

tanah/ TEXT_T_S_D, kedalaman tanah/ D_MIN_SO, drainase tanah/

DRAINAGE dan batuan permukaan/ ROCK_OUT), karakteristik erosi

(ERO_TXT) dan karakteristik banjir (RIVERS/INUNDAT). Atribut karakteritik

fisik sistem lahan ini perlu diterjemahkan menjadi kelas sesuai faktor

pembatas sebelum digunakan dalam proses analisis kemampuan lahan.

Proses analisis kemampuan lahan menggunakan data sistem lahan disajikan

pada Gambar x. Analisis kemampuan lahan dilakukan dengan

membandingkan karakteristik sistem lahan terhadap persyaratan kriteria dan

intensitas faktor pembatas kelas kemampuan lahan. Setiap satuan sistem

lahan dapat memiliki beberapa jenis faktor pembatas yang akan

menentukan kelas kemampuan lahannya. Contoh penilaian kelas

kemampuan lahan berdasarkan perbandingan karakteristik sistem lahan

65

terhadap persyaratan kriteria dan intensitas faktor pembatas kelas

kemampuan lahan disajikan pada Tabel 2.

Hasil analisis kelas kemampuan lahan (Gambar x) dapat disajikan

berdasarkan karakteristik faktor pembatasnya atau diklasifikasikan dalam

tingkatan subkelas berdasarkan jenis faktor pembatas yang sama. Faktor-

faktor pembatas akan dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yaitu: bahaya

erosi (e), genangan air (w), dan penghambat terhadap perakaran tanaman

(s). Kelompok faktor pembatas bahaya erosi adalah karakteristik lereng,

tektur dan erosi. Kelompok faktor pembatas penghambat terhadap

perakaran tanama terdiri atas karakteristik kedalaman tanah dan batuan

permukaan, sedangkan kelompok faktor pembatas genangan air adalah

drainase dan banjir.

Gambar 4.1 . Analisis kemampuan lahan menggunakan data sistem lahan

66

Tabel 2. Penilaian kelas kemampuan lahan

Sistem

Lahan

Faktor Pembatas Kemampuan Lahan Pembatas

Utama t l k d e b o Kelas Subkelas

1 t3 l3 k0 d3 e4 b0 o0

I IV I III VII I I VII VII-e4/VII-e e

2 t3 l4 k0 d3 e0 b0 o0

I VI I III I I I VI VI-l4/VI-e l

3 t2 l3 k0 d1 e0 b0 o0

I IV I I I I I IV IV-l3/IV-e l

4 t3 l1 k0 d1 e0 b0 o0

I II I I I I I II II-l1/II-e l

5 t4 l0 k0 d3 e0 b0 o0

II I I III I I I III III-t4,d3/III-e,w t, d

6 t1 l1 k0 d1 e1 b0 o0

II II I I II I I II II-t1,l1/II-e t, l

7 t2 l0 k0 d3 e0 b3 o0

I I I III I VIII I VIII VIII-b3/VII-s b

8 t1 l1 k0 d2 e0 b0 o0

II II I II I I I II II-t1,l1,d2/II-e,w t, l, d

9 t1 l2 k2 d3 e1 b3 o0

II III IV III II VIII I VIII VIII-b3/VIII-s b

10 t1 l4 k2 d3 e0 b0 o0

II VI IV III I I I VI VI-l4/VI-e l

11 t2 l4 k2 d3 e0 b0 o0

I VI IV III I I I VI VI-l4/VI-e l

12 t2 l4 k2 d3 e4 b2 o0

I VI IV III VII V I VII VII-e4/VII-e e

13 t1 l4 k2 d2 e0 b3 o0

II VI IV II I VIII I VIII VIII-b3/VIII-s b

14 t1 l1 k3 d2 e2 b3 o0

II II VI II IV VIII I VIII VIII-b3/VIII-s b

67

Gambar 4.2. Penyajian hasil analisis kemampuan lahan

G. Ragam Metoda Analisis RTRW

Merujuk pada Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2018, Kegiatan pengolahan dan

analisis data sekurang-kurangnya terdiri atas:

1) Analisis kebijakan spasial dan sektoral;

2) Analisis kedudukan dan peran kota dalam wilayah yang lebih luas,

3) Analisis fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:

4) Analisis sosial kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi:

5) Analisis ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:

6) Analisis sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana

wilayah kota;

7) Analisis penguasaan tanah yang menghasilkan status penguasaan

tanah publik dan privat (termasuk status hutan adat);

8) Analisis bentuk dan struktur kota serta arah pengembangannya

dalam kurun waktu perencanaan, termasuk identifikasi sistem pusat-

pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil

68

identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan2(functional urban

area) yang ada di wilayah kota.

9) Analisis lingkungan hidup, antara lain meliputi inventarisasi gas

rumah kaca serta kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan

iklim;

10) Analisis pengurangan risiko bencana; dan

11) Analisis kemampuan keuangan pembangunan daerah

Merujuk pada ragam analisis data tematik tersebut, tidak semua bersifat spasial,

atau memerlukan data spasial.

H. Aspek Pemeriksaan Data Tematik

1) Kesesuaian dengan data dasar, meliputi penggambaran batas

administrasi dan unsur alam (sungai, garis pantai, dll) harus sesuai

dengan yang tergambar pada data dasar.

2) Kesahihan sumber data, beberapa data tematik merupakan data yang

sudah ada yang tinggal diakses pada instansi yang menyusun. Data

tersebut harus dipastikan dan dicantumkan sumber data pada atribut.

Data yang sudah tersedia misalnya : kawasan hutan, izin

pertambangan, izin perkebunan.

3) Ketepatan analisis data, data tematik yang harus dibuat sendiri

menggunakan analisis tertentu haruslah tepat dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data tematik hasil analisis

misalnya : data topografi, kemiringan lereng, tutupan lahan, curah

hujan, dll.

4) Kebaruan sumber data, beberapa data yang memungkinkan

mengalami perubahan membutuhkan sumber data yang paling

mutakhir untuk mendukung akurasi analisis data. Data yang mungkin

berubah misalnya : data kawasan hutan, kawasan pertambangan, dan

data perizinan pemanfaatan ruang.

69

Pengisian Form QC

Tanggal: Nama Petugas QC:

NO PENGECEKAN DETAIL ADA/TIDAK* SESUAI/TIDAK * KETERANGAN

1Kelengkapan Data

Tematik a. peta geomorfologi

b. peta topografi

c. peta geologi

d. peta jenis tanah

e. peta wilayah sungai (WS) dan DAS

f. peta klimatologi

g. peta sebaran lahan gambut

h. peta kemampuan lahan

i. peta kawasan resiko bencana

j. peta jumlah dan kepadatan penduduk

k. peta batas kawasan hutan

l. peta kawasan lahan pertanianm. peta kawasan pertambangan mineral,

minyak dan gas bumi

n. peta kawasan pariwisatao. peta kawasan perikanan dan pemanfaatan

sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

p. peta kawasan objek vital nasional dan

hankam

q. peta perizinan pemanfaatan ruang

r. peta kawasan industri

s. peta jaringan infrastruktur transportasit. peta jaringan infrastruktur energi dan

kelistrikan

u. peta jaringan infrastruktur telekomunikasi

v. peta jaringan sumber daya air

w. lainnya, sebutkan...

2Kesesuaian Dengan

Data Dasar

Keseuaian data terhadap unsur dasar seperti batas

administrasi, garis pantai, perairan, jaringan jalan,

dll.

3 Validitas Sumber DataPeta tematik dilengkapi dengan atribut: klasifikasi

objek, sumber dan tahun data

4Ketepatan Analisis

Tematik

Data tematik hasil analisis telah sesuai dengan

kaidah pemetaan


Keterangan:


Petugas QC

Koordinator QC :

Nama Rencana Tata Ruang Wilayah :


CATATAN (komentar/permasalahan/penjelasan) :

Tanggal Akhir QC

QC04-

KDT

RTRW

QC ke-


Formulir QC04-KDTRTRW

Kelengkapan Data TematikRTRW

70

BAB V

VERIFIKASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG,

POLA RUANG, DAN KAWASAN STRATEGIS

Perencanaan Tata Ruang merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama

antar stakeholder yang berkepentingan dalam pemanfaatan ruang dalam

suatu wilayah. Perencanaan Tata Ruang dimaksudkan untuk merencanakan

sebuah wilayah, sebagai blueprint pembangunan dan pemanfaatan ruang

yang terarah dan berkelanjutan, yang di dalamnya tertuang berbagai hasil

analisis multidisiplin seperti analisis keruangan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam perencanaannya, ruang, yang dalam konteks ini tentunya adalah

sebuah wilayah, digambarkan secara jelas mengenai arahan fungsi

pemanfaatannya menjadi kawasan-kawasan tertentu ke dalam sebuah peta,

dan peta rencana tata ruang wilayah merupakan bagian tidak terpisahkan

dari dokumen rencana tata ruang dan Peraturan Daerah (Perda).

Tentunya peta bukan hanya sekedar lampiran pelengkap tak bermakna, akan

tetapi merupakan model yang menjelaskan isi dokumen perencanaan dan

ketentuan pasal dalam Perda. Begitu pentingnya peran peta dalam rencana

tata ruang wilayah sehingga diperlukan suatu aturan yang jelas dalam aspek

teknisnya. Peta menjadi bagian penting dalam perencanaan tata ruang,

karena peta adalah instrumen yang mampu menunjukkan peraturan

pemanfaatan ruang secara spasial, terukur, dan pasti mengenai pembagian

kawasan-kawasan tersebut.

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah, peta yang perlu dibuat terdiri dari

Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, dan Rencana Kawasan

Strategis. Secara umum peta Rencana Struktur Ruang adalah peta yang

menggambarkan rencana pengembangan sistem perkotaan dan jaringan

infrastruktur dasar wilayah. Peta Rencana Pola Ruang merupakan peta yang

menggambarkan ketetapan fungsi ruang pada suatu wilayah. Sedangkan

peta Rencana Kawasan Strategis merupakan peta yang menggambarkan

kawasan yang pengembangannya diprioritaskan karena memiliki nilai

71

strategis.

Verifikasi pada peta rencana dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan

ketelitian peta Rencana Tata Ruang yang akan dihasilkan oleh Pemerintah

Daerah, karena dokumen rencana tata ruang adalah dokumen yang

berkekuatan hukum, tentunya proses verifikasi juga harus dilakukan secara

baik dan teliti.

RENCANA STRUKTUR RUANG

A. Pengecekan Struktur Database

1) Penataan file berdasarkan folder jenis unsur rencana jaringan

File struktur ruang dibagi berdasarkan jenis unsur rencana jaringan yaitu:

a) RTRW Provinsi : (1) Sistem Perkotaan, (2) Jaringan

Transportasi, (3) Jaringan Energi, (4) Jaringan Telekomunikasi,

(5) Jaringan Sumber Daya Air, (6) Jaringan Prasarana Lainnya.

b) RTRW Kabupaten : (1) Sistem Perkotaan, (2) Jaringan

Transportasi, (3) Jaringan Energi, (4) Jaringan Telekomunikasi,

(5) Jaringan Sumber Daya Air, (6) Jaringan Prasarana Lainnya.

c) RTRW Kota : (1) Pusat Kegiatan, (2) Jaringan Transportasi,

(3) Jaringan Energi, (4) Jaringan Telekomunikasi, (5) Jaringan

Sumber Daya Air, (6) Jaringan Insfrastruktur Perkotaan.

2) Hanya terdapat satu versi Rencana Struktur Ruang

Tidak terdapat beberapa versi file yang menimbulkan ketidakpastian dalam

database yang diberikan. Peta seharusnya sudah jelas sebelum

dikonsultasikan.

72

3) Informasi dalam atribut data

Informasi yang ditampilkan dalam setiap peta rencana jaringan sebaiknya

relevan dengan kebutuhan berupa kelas / hierarki / tipe, kondisi eksisting –

kondisi rencana – informasi perubahannya, nama objek, lokasi objek.

Informasi selain yang tekah disebutkan boleh ditambahkan dengan catatan

sesuai dengan kebutuhan. Contoh informasi dalam atribut data:

a) Kelas / hierarki / tipe

Kelas / hierarki harus termuat pada jaringan prasarana yang bertingkat,

seperti jaringan jalan (toll, arteri, kolektor, lokal, lingkungan), jaringan listrik

(SUTUT, SUTET, SUTT, dll), terminal (tipe A, tipe B, tipe C), pelabuhan (utama,

pengumpul, pengumpan, terminal khusus).

b) Kondisi eksisting – kondisi rencana – informasi perubahan

Informasi mengenai kondisi eksisting, rencana, serta perubahannya penting

untuk dicantumkan agar memudahkan mengidentifikasi objek prasana sesuai

yang disebutkan pada dokumen Ranperda. Berikut contoh atribut data peta

jaringan jalan:

Eksisting Rencana Keterangan

Tol Pembangunan baru

Lokal Kolektor Peningkatan

Kolektor Kolektor Tetap

c) Nama objek

Informasi nama objek pada objek yang unik penting dicantumkan agar

memudahkan mengidentifikasi objek prasarana sesuai yang disebutkan pada

dokumen Ranperda, seperti Waduk Jatiluhur, PLTU Tanjungjati, SPAL TPA

Jatibarang.

73

d) Lokasi objek

Informasi lokasi objek untuk memudahkan kita dalam mengetahui lokasi

objek sesuai yang disebutkan dalam dokumen Ranperda.

e) Nama Objek

Nama objek merupakan informasi terakhir sesuai kedetailan klasifikasi objek.

Kolom ini perlu ditambahkan jika ada peta rencana jaringan infrastruktur

yang berbeda-beda level pembagian kelasnya. Informasi ini untuk

memudahkan dalam menampilkan informasi legenda peta cetak.

B. Kelengkapan Unsur Rencana Jaringan Prasarana

Tentunya tidak semua wilayah perencanaan memiliki semua rencana

jaringan yang ada dalam pedoman (Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2018)

daftar ini bersifat sebagai cheklist dan dapat menjadi acuan jaringan apa saja

yang perlu dibuat oleh pemerintah daerah.

1) RTRW Provinsi

a) Rencana Sistem Perkotaan

▪ Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

▪ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

▪ Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

▪ Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

b) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

▪ Sistem transportasi darat : jaringan jalan (jalan nasional,

jalan provinsi, terminal tipe A dan B), jaringan kereta api

(jalur kereta api dan stasiun kereta api), jaringan

sungai/danau/penyeberangan (alur-pelayaran

sungai/danau, lintas penyeberangan, pelabuhan

sungai/danau, pelabuhan penyeberangan).

▪ Sistem transportasi laut : pelabuhan (utama, pengumpul,

74

pengumpan, terminal khusus), alur pelayaran laut.

▪ Sistem transportasi udara : bandar udara (pengumpul,

pengumpan, khusus), ruang udara untuk penerbangan

dalam bentuk Kawasan Keamanan Operasional

Penerbangan (KKOP).

c) Rencana Pengembangan Jaringan Energi

▪ Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

▪ Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan : pembangkitan

tenaga listrik (PLTA, PLTD, PLTU, dll), penyaluran tenaga

listrik (gardu listrik, jaringan distribusi tanaga listrik).

d) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

▪ Jaringan tetap.

▪ Jaringan bergerak.

e) Rencana Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

▪ Jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi

(sumber air dan prasarana sumber daya air).

▪ Jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota (sumber

air dan prasarana sumber daya air).

f) Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

▪ Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional lintas

Kabupaten/Kota.

▪ Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) regional lintas

Kabupaten/Kota.

▪ Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) regional lintas Kabupaten/Kota.

▪ Sistem jaringan persampahan wilayah lintas

Kabupaten/Kota.

▪ Sistem prasarana lainnya yang dikelola oleh Pemerintah

Provinsi.

75

2) RTRW Kabupaten

a) Rencana Sistem Perkotaan

▪ Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

▪ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

▪ Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

▪ Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

▪ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

▪ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).



jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, jalan khusus,

terminal tipe A - B - C, terminal barang, jembatan

timbang), jaringan kereta api (jalur kereta api lintas

kabupaten/kota dan dalam kabupaten/kota, stasiun

penumpang / barang / operasi), jaringan sungai / danau /

penyeberangan (alur pelayaran sungai / danau /

penyeberangan kelas 1 / 2 / 3, lintas penyeberangan antar

negara / provinsi / kabupaten / kota / dalam kabupaten,

pelabuhan sungai / danau utama / pengumpul /

pengumpan, pelabuhan penyeberangan kelas 1 / 2 / 3).


pengumpan regional, pengumpan lokal, terminal khusus),

alur pelayaran laut.

▪ Sistem transportasi udara : bandar udara umum dan

khusus (pengumpul skala pelayanan primer, pengumpul

skala pelayanan sekunder, pengumpul skala pelayanan

tersier, pengumpan, khusus), ruang udara untuk

penerbangan dalam bentuk Kawasan Keamanan

Operasional Penerbangan (KKOP).

76


▪ Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi (jaringan

penyaluran dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan /

penyimpanan dan jaringan penyaluran dari kilang

pengolahan / penyimpanan ke konsumen).


tenaga listrik (PLTA, PLTD, PLTU, PLTG, PLTN, PLTS, PLTB,

PLTP, PLTMH, dll), penyaluran tenaga listrik (gardu listrik,

jaringan distribusi tanaga listrik berupa SUTUT, SUTET,

SUTT, SUTTAS, Kabel Laut, SUTM, SUTR, SKTM).


▪ Jaringan tetap.

▪ Jaringan bergerak (terestrial, seluler, satelit).






▪ Jaringan sumber daya air kabupaten (sumber air,

prasarana sumber daya air).

f) Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

▪ Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (perpipaan berupa

unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan

dan non perpipaan berupa sumur dangkal, sumur pompa,

bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan

penangkap air).

▪ Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) (sistem

pembuangan air limbah berupal Instalasi Pengolahan Air

Limbah atau IPAL dan sistem pembuangan air limbah

rumah tangga komunal).


77


▪ Sistem jaringan persampahan wilayah (Tempat

Penampungan Sampah Sementara atau TPS dan Tempat

Penampungan Sampah Akhir atau TPA).

▪ Sistem jaringan evakuasi bencana.

▪ prasarana lainnya yang dikelola oleh Pemerintah

Kabupaten.

3) RTRW Kota

a) Rencana Pusat Kegiatan

▪ Pusat pelayanan kota.

▪ Subpusat pelayanan kota.

▪ Pusat lingkungan.



jalan provinsi, jalan kota, jalan khusus, terminal tipe A - B -

C, terminal barang, jembatan timbang), jaringan kereta

api (jalur kereta api lintas kabupaten/kota dan dalam

perkotaan, stasiun penumpang / barang / operasi),

jaringan sungai / danau / penyeberangan (alur pelayaran

sungai / danau / penyeberangan kelas 1 / 2 / 3, lintas

penyeberangan antar negara / provinsi / kabupaten / kota

/ dalam kota, pelabuhan sungai / danau utama /

pengumpul / pengumpan, pelabuhan penyeberangan

kelas 1 / 2 / 3).


pengumpan regional, pengumpan lokal, terminal khusus),

alur pelayaran laut.

▪ Sistem transportasi udara : bandar udara umum dan

khusus (pengumpul skala pelayanan primer, pengumpul

78

skala pelayanan sekunder, pengumpul skala pelayanan

tersier, pengumpan, khusus), ruang udara untuk

penerbangan dalam bentuk Kawasan Keamanan

Operasional Penerbangan (KKOP).


▪ Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi (jaringan

penyaluran dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan /

penyimpanan dan jaringan penyaluran dari kilang

pengolahan / penyimpanan ke konsumen).


tenaga listrik (PLTA, PLTD, PLTU, PLTG, PLTN, PLTS, PLTB,

PLTP, PLTMH, dll), penyaluran tenaga listrik (gardu listrik,

jaringan distribusi tanaga listrik berupa SUTUT, SUTET,

SUTT, SUTTAS, Kabel Laut, SUTM, SUTR, SKTM).


▪ Jaringan tetap.

▪ Jaringan bergerak (terestrial, seluler, satelit).






▪ Jaringan sumber daya air kabupaten (sumber air,

prasarana sumber daya air).

f) Rencana Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

▪ Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (perpipaan berupa

unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan

dan non perpipaan berupa sumur dangkal, sumur pompa,

bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan

penangkap air).

▪ Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) (sistem

79

pembuangan air limbah berupal Instalasi Pengolahan Air

Limbah atau IPAL dan sistem pembuangan air limbah

rumah tangga komunal).



▪ Sistem jaringan persampahan wilayah (Tempat

Penampungan Sampah Sementara atau TPS dan Tempat

Penampungan Sampah Akhir atau TPA).

▪ Sistem jaringan evakuasi bencana.

▪ Sistem drainase (primer, sekunder, tersier).

▪ Sistem jaringan pejalan kaki.

▪ prasarana lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Unsur yang belum lengkap dalam peta perlu dikonfirmasi apakah memang

tidak ada dalam RTRW, atau hanya alasan belum dipetakan.

C. Kesesuaian dengan Peta Dasar

1) Lingkup Terluar sama dengan administrasi

Batas terluar seluruh unsur peta rencana jaringan adalah batas yang sama

dengan batas administrasi provinsi.

2) Penggambaran rencana jaringan bukan berupa menggeser

keseluruhan

Memastikan supaya hasil digitasi sesuai dengan kaidah pemetaan. Misalkan

jika berada di sepanjang jalan, perlu digambarkan pada kanan / kiri / tengah

jalan, bukan hanya sekedar menggeser peta jaringan jalan untuk membentuk

rencana jaringan prasarana. Jika melakukan penggeseran secara select-all

lalu geser beberapa meter, akan menimbulkan beberapa ketidaksesuaian

pada beberapa ruas jaringan.

3) Kedetailan deliniasi rencana jaringan prasarana

Secara umum, kedetailan deliniasi rencana jaringan prasarana yang

dideliniasi pada skala yang sama dengan skala Peta Dasar yang diacu, yaitu

80

pada skala besar 1:250.000 bukan peta dari RTRW Nasional dengan skala

yang lebih kecil kemudian langsung dipakai tanpa pendetailan pada skala

peta RTRW Provinsi.

D. Kesesuaian dengan Peta Tematik

Dalam pengembangan jaringan infrastruktur dalam lingkup waktu

perencanaan tentunya tidak selalu berupa pengembangan baru.

Infrastruktur jaringan jalan, jaringan listrik dan energi, jaringan

telekomunikasi misalnya. Jaringan tersebut biasanya sudah ada pada saat

penyusunan rencana tata ruang. Maka dibutuhkan peta jaringan

infrastruktur yang sifatnya eksisting pada peta tematik.

Pemeriksaan yang dilakukan adalah memastikan penyusunan rencana

jaringan infrastruktur disusun berdasarkan peta jaringan infrastruktur

eksisting. Namun memang tidak semua jaringan infrastruktur sudah ada

pada saat penyusunan rencana tata ruang. Sebagai contoh pembangunan

baru jalan lingkar, terminal, pembangkit listrik, dan sebagainya yang tidak

memerlukan peta dalam wujud eksistingnya. Dalam peta rencana struktur

ruang, pengembangan jaringan infrastruktur antara eksisting dan rencana

harus terintegrasi secara logis.

E. Konfirmasi kepentingan stakeholder

Perencanaan tata ruang adalah sebuah bentuk kesepakatan bersama yang

kemudian akan ditaati bersama. Untuk itu dalam pembuatannya perlu

dipastikan beberapa hal berikut ini:

▪ Apakah perencanaan yang dibuat telah berkesinambungan

dengan level perencanaan di atasnya (RTRW Nasional /

Provinsi).

▪ Apakah mengakomodir arahan pembangunan dan investasi

beberapa tahun ke depan, baik dari rencana pembangunan level

Pemerintah Pusat mapun rencana pambangunan level Pemda.

Apakah aspek perijinan eksisting telah dipertimbangkan dalam

81

penyusunannya? Pertanyaan ini bertujuan hanya untuk mengingatkan, dan

tidak dilakukan pengecekan secara spasial mengenai hal ini, walaupun

sebenarnya terdapat konsekuensi spasial dalam hal tersebut, namun hal ini

adalah ranah kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan

merencanakan wilayahnya. Yang perlu untuk dilakukan dalam hal ini adalah

mengingatkan Pemerintah Daerah, dan akan dituliskan dalam Berita Acara

terakhir tentang klausul seperti berikut ini:

Telah dilakukan diskusi dan penjelasan mengenai pentingnya mengakomodir

kepentingan berbagai stakeholder, aspek perencanaan, dan perijinan, seperti

(1) aspek kesinambungan dengan RTRW Nasional / Provinsi, (2) aspek arahan

pembangunan dan investasi baik dari RPJMN dan RPJMD, (3) aspek perijinan

eksisting yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun

Pemerintah Pusat. Mengenai kepastian dipenuhi atau tidaknya berbagai

aspek tersebut bukan ranah Badan Informasi Geospasial untuk melakukan

verifikasi, dan merupakan tanggung jawab dan hak pemerintah daerah

dalam merencanakan wilayahnya.

F. Pengecekan Topologi

1) Tidak ada tumpang tindih rencana jaringan prasarana

Perlu dihindari adanya tumpang tindih garis pada peta rencana jaringan

prasarana. Adanya tumpang tindih garis dapat menyebabkan kesalahan

identifikasi objek serta kesalahan perhitungan panjang.

2) Tidak ada Overshoot dan Undershoot rencana jaringan

prasarana

Untuk menghindari kesalahan perhitungan panjang pada peta rencana

jaringan prasarana maka sebaiknya menghindari overshoot dan undershoot.

Namun karena cakupan perencanaan yang luas (provinsi, kabupaten, dan

kota) dan skala tampilan pada kelas kecil dan menengah maka overshoot dan

undershoot tidak terlalu detail hingga harus snapping. Perbaikan hanya

dilakukan pada overshoot dan undershoot yang cukup panjang atau sangat

terlihat pada skala tampilan peta RTRW.

82

G. Kesesuaian Peta Struktur Ruang dengan Rancangan Peraturan

Daerah

Dokumen rencana dengan peta adalah satu kesatuan yang tidak

terpisahkan, Dokumen rencana seharusnya mendeskripsikan isi Peta

Rencana yang dibuat. Ketidaksesuaian antar keduanya merupakan salah

satu masalah klasik dalam kualitas Peta Rencana Tata Ruang.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan konflik dalam menjalankan fungsi Rencana

Tata Ruang sebagai dokumen pengendalian ruang di lapangan. Sering kali

Dokumen rencana sangat detail merinci ketentuan-ketentuan rencana

rencana struktur ruang yang ada, namun secara spasial tidak dapat

dipertanggungjawabkan / tidak dapat diketahui lokasinya.

Perlu dilakukan perunutan pada tiap pasal naskah dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Ranperda) terkait rencana struktur ruang supaya dapat

disesuaikan kenyataannya dengan apa yang ada di peta secara spasial. Hal

yang diperhatikan dalam pengecekan kesesuaian tersebut adalah terkait

rincian klasifikasi rencana struktur ruang. Tahapan verifikasi yang perlu

dilakukan adalah:

▪ Membaca rancangan peraturan daerah pada bagian Rencana

Jaringan, kemudian menuliskan daftar unsurnya pada tabel dan

menambahkan informasi pasalnya.

▪ Setelah semuanya dituliskan, akan dibandingkan dengan peta,

dan dituliskan ketidaksesuaiannya.

83

Contoh Tabel Pemeriksaan Kesesuaian Peta Rencana Struktur Ruang

dengan Ranperda

KESESUAIAN PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA DENGAN RANPERDA

STRUKTUR RUANG DALAM PERDA PASAL KESESUAIAN CATATAN

Sistem Perkotaan 28

PKW 28 (2) OK Ada di Peta

PKSN 28 (2) OK Ada di Peta

PKL 28 (2) OK Ada di Peta

PPK 28 (2) OK Ada di Peta

PPL 28 (2) OK Ada di Peta

Pengembangan Jaringan Pergerakan 29

Rencana Peningkatan dan

Pembangunan Jalan

29 (2)

Peningkatan Jalan Arteri Primer 29 (2)

(a)

OK Ada di Peta

Peningkatan Jalan Lokal Primer 29 (2)

(a)

OK Ada di Peta

Peningkatan Jalan Lokal Sekunder 29 (2)

(a)

OK Ada di Peta

Pembangunan Jalan Arteri Primer 29 (2)

(a)

OK Ada di Peta

Pembangunan Jalan Lokal Primer 29 (2)

(a)

PERBAIKAN Tidak ada di peta

Pembangunan Jalan Lokal Sekunder 29 (2)

(a)


Pembangunan Jalan Lingkungan 29 (2)

(a)


Rencana Simpul Moda Angkutan Umum 29

Terminal 29 (2)

(a)

OK Ada di Peta

Stasiun 29 (2)

(b)


Pelabuhan 29 (3)

(b)


Pengembangan Jaringan Energi 30

Jaringan minyak dan gas bumi 30 (1) PERBAIKAN Belum ada gardu

Jaringan ketenagalistrikan 30 (2) PERBAIKAN Tidak ada di peta

Pengembangan Jaringan Telekomunikasi 31

Jaringan tetap 31 (2) OK Ada di Peta

Jaringan bergerak 31 (3) PERBAIKAN Tidak ada di peta

Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air 32

Jaringan lintas kabupaten/kota 32 (2)

Jaringan kabupaten 32 (3) PERBAIKAN Tidak ada ket Primer,

Sekunder, Tersier di peta

Pengembangan Jaringan Prasaran Lainnya 33

SPAM 33 (2) PERBAIKAN Tidak ada di peta

SPAL 33 (3) PERBAIKAN Tidak ada keterangan

tertutup / terbuka di peta

Jaringan persampahan 33 (4) PERBAIKAN Tidak ada keterangan

tertutup / terbuka di peta

Sistem evakuasi bencana 33 (5) PERBAIKAN Tidak ada di peta

84

Contoh Tabel Pemeriksaan Peta Rencana Struktur Ruang

QC05.1-

RSKAB

FORMULIR QC05.1-RSKAB

QC

Ke - .....

QC KUALITAS PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

RTRW KABUPATEN

Nama Rencana Tata Ruang :

Nama Penyedia Jasa / Pelaksana Pekerjaan : Tanggal: Nama Petugas QC:

NO PENGECEKAN DETAIL SESUAI/TIDAK KETERANGAN

1 Pengecekan Struktur

Database

Penataan file berdasarkan

folder jenis unsur rencana

jaringan.

Hanya terdapat satu versi

rencana struktur ruang.

2 Kelengkapan Unsur

Rencana Jaringan

Prasarana (Mengikuti

Permen ATR/BPN

16/2018)

Sistem Perkotaan

- PKN, PKW, PKSN, PKL, PPK, PPL

Rencana Pengembangan

Jaringan Pergerakan

- Jalan arteri, jalan kolektor,

jalan lokal, jalan lingkungan.

- Terminal, Stasiun, Bandara,

Pelabuhan.

- Jalur moda transportasi

umum (bus, angkot, kereta api,

pelayaran, pesawat).


Jaringan Energi

- Lokasi sumber, pengolahan,

dan penyimpanan minyak dan

gas bumi.

- Jaringan distribusi minyak

dan gas bumi.

- Pembangkit listrik dan gardu

induk (PLTA, PLTU, PLTG,

PLTD, PLTN, PLTS, PLTB, PLTP,

dll).

- Jaringan distribusi listrik

(SUTUT, SUTET, SUTT, SUTTAS,

SUTM, SUTR, SKTM, dll).


Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan tetap (STO, jaringan

kabel, serat optik, dll).

- Jaringan bergerak (BTS, satelit,

dll).


Jaringan Sumber Daya Air

- Jaringan lintas negara dan

provinsi.

- Jaringan lintas

Kabupaten/Kota.

85

- Jaringan Kabupaten.


Prasarana Lainnya

- SPAM.

- SPAL.

- Pengolahan limbah B3.

- Jaringan persampahan.

- Sistem evakuasi bencana.

- Sistem prasarana lainnya.

3 Kesesuaian dengan Peta

Dasar

Lingkup Terluar sama dengan

batas administrasi.

Penggambaran rencana jaringan

bukan berupa menggeser

keseluruhan.

Kedetailan deliniasi rencana

jaringan prasarana.


Tematik

Peta rencana pengembangan

jaringan infrastruktur antara

eksisting dengan rencana harus

berkesinambungan secara logis.

5 Kelengkapan informasi Terdapat kolom yang

memberikan keterangan:

Eksiting, Pengembangan, dan

Rencana baru.

6 Konfirmasi kepentingan

stakeholder

Melakukan konfirmasi dan

penjelasan dalam Berita Acara

tentang akomodasi

kepentingan stakeholder.

- Sudah /

Belum

7 Kesesuaian dengan

Rancangan Peraturan

Daerah

Rincian tiap unsur rencana

jaringan prasarana dalam

Ranperda telah sinkron

dengan peta rencana

jaringan prasarana.

* Terlampir

dalam

matriks

keseuaian

Ranperda

dan Peta

Rencana

Hasil Penilaian Tim QC : Diterima / Ditolak *)


Tanggal Akhir QC :

Petugas QC :

Koordinator QC : Keterangan:


86

RENCANA POLA RUANG


1) Hanya terdapat satu feature class untuk Rencana Pola Ruang

Sebagai bentuk kesepakatan, dan untuk mempermudah proses validasi

topologi poligon, peta Rencana Pola Ruang hanya dibuat dalam satu feature

class, tidak dipisahkan menjadi beberapa feature class pada tiap

klasifikasinya.

2) Hanya terdapat satu versi Rencana Pola Ruang

Tidak terdapat beberapa versi file yang ambigu dalam database yang

diberikan. Peta yang diberikan seharusnya sudah jelas sebelum

dikonsultasikan.


Dalam peta Rencana Pola Ruang perlu untuk memiliki beberapa kolom

minimal sesuai pembagian klasifikasi RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota.

a) RTRW Provinsi

Terkait adminsitrasi:

- Kabupaten/Kota

Terkait fungsi ketetapan perencanaan:

- Kawasan

- Orde I

- Orde II

- Nama Objek (keperluan legenda peta cetak)

Terkait fungsi perencanaan yang overlap:

- Kawasan Rawan Bencana (KRB)

- Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Terkait geometris:

- Luas

87

b) RTRW Kabupaten


- Kecamatan

- Desa (jika dimungkinkan)


- Kawasan

- Orde I

- Orde II

- Orde III

- Orde IV






Terkait geometris:

- Luas

c) RTRW Kota


- Kecamatan

- Desa (jika dimungkinkan)


- Kawasan

- Orde I

- Orde II

- Orde III

- Orde IV


88





Terkait geometris:

- Luas

Informasi terkait administrasi disesuaikan dengan kedetailan hierarki

perencanaan. RTRW Provinsi minimal harus ada informasi nama kabupaten

dan kota, RTRW Kabupaten dan RTRW Kota minimal harus ada informasi

nama kecamatan, sedangkan pembagian desa / kelurahan bisa ditampilkan

jika ada datanya. Informasi fungsi ketetapan perencanaan disesuaikan

dengan pengaturan klasifikasi rencana pola ruang. Nama objek adalah

informasi terakhir sesuai kedetailan klasifikasi pola ruang. Setiap kelas

memiliki tingkat kedetailan yang berbeda-beda, sebagai contoh pada RTRW

Kabupaten Orde I berupa kawasan lindung setempat hanya terbagi menjadi

sempadan pada Orde II, sementara Orde I kawasan konservasi terbagi

menjadi Orde II kawasan suaka alam, dan terbagi lagi menjadi Orde III cagar

alam dan suaka margasatwa. Informasi ini untuk memudahkan dalam

menampilkan informasi legenda peta cetak.

Dalam penyusunan dan pengaturan rencana pola ruang terdapat fungsi

ruang yang diperbolehkan untuk overlap, yaitu KRB, KKOP, dan KP2B. KRB

diperbolehkan untuk overlap karena jika KRB muncul sebagai zona tersendiri

akan masuk dalam kawasan lindung, sehingga konsekuensinya akan sulit

untuk dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya (lahan terbangun).

KRB yang dijadikan sebagai kawasan tersediri tentunya yang memiliki

potensi bencana besar dan sulit dilakukan upaya pencegahannya meskipun

melalui rekayasa teknologi, seperti zona bahaya sekitar kawah gunung

merapi yang aktif, jalur patahan atau sesar yang aktif, dan sebagainya. KKOP

yang berupa pengaturan ruang udara akan mempengaruhi pengaturan

ruang darat dalam wujud pengaturan ketinggian bangunan. Sedangkan KP2B

yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) juga diperbolehkan

89

overlap. Hal ini karena tidak semua lahan pertanian akan dijadikan KP2B,

maka dibutuhkan informasi tambahan mengenai status lahan apakah lahan

pertanian yang ada masuk dalam KP2B atau tidak. Ketentuan lebih lanjut

mengenai penyusunan basis data dapat dilihat pada Modul Pemeriksaan

Basisdata dan Atribut Peta Rencana Tata Ruang.

B. Kesesuaian dengan Peta Dasar

1) Lingkup terluar batas administrasi

Batas terluar peta Rencana Pola Ruang adalah batas yang sama dengan

database yang ada dalam Peta Dasar.

2) Batas lingkup didalamnya berupa batas administrasi

Lingkup di dalamnya berupa batas administrasi, berupa administrasi

kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Batas administrasi yang sudah

bersifat definitif harus mengacu pada Permendagri yang mengatur tentang

batas Kabupaten / Kota atau berdasarkan Peraturan Bupati / Walikota yang

mengatur tentang batas kecamatan dan desa / kelurahan. Batas administrasi

yang masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan pola rupabumi

apabila mengikutinya, seperti jaringan jalan dan jaringan perairan. Tingkat

kedetilan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhannya.

RTRW Provinsi minimum sampai pada administrasi kabupaten / kota,

sedangkan RTRW Kabupaten / Kota minimum sampai pada administrasi

kecamatan / distrik.

3) Kenampakan fisik alam dalam peta rencana

Poligon sungai, poligon danau, dan garis pantai sama posisi geometris

penarikan garisnya dengan peta yang ada dalam database Peta Dasar. Selain

konsistensi, hal ini menjaga konsep kebijakan satu peta dan merupakan

amanat undang-undang Informasi Geospasial bahwa peta tematik (termasuk

peta rencana tata ruang) mengacu pada peta dasar.

90

Namun terdapat pengecualian jika memang direncanakan akan terjadi

perubahan dalam rencana tata ruangnya, misalnya seperti normalisasi sungai

atau pembuatan saluran baru, reklamasi pantai, dan sebagainya.

C. Kesesuaian dengan Peta Tematik

Rencana pola ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang

kedepan merupakan salah satu produk utama tata ruang. Maka selain harus

mengacu kepada peta dasar sebagai referensi geometris agar lokasinya tepat

dan dapat dipertanggungjawabkan, pola ruang juga harus mengacu kepada

peta tematik. Peta tematik yang telah dikumpulkan, disusun, dan dilakukan

analisis untuk menghasilkan peta tematik baru tidak hanya sebagai

pelengkap basis data peta rencana tata ruang saja.

1) Peta tematik status

Pada dasarnya penarikan garis pada rencana pola ruang dilakukan pada peta

penutup serta penggunaan lahan. Selanjutnya dari hasil analisis kebutuhan

ruang, diperoleh kebutuhan ruang selama 20 tahun kedepan. Sebagai

contoh bertambahnya kebutuhan akan permukiman, sarana pelayanan

umum, industri, dan sebagainya. Maka akan terjadi perubahan fungsi ruang

yang tadinya sebagai lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Alokasi

kebutuhan lahan terbangun tersebut tidak bisa dilakukan secara

sembarangan, karena ada beberapa aturan terkait fungsi ruang memiliki

kekuatan hukum.

Peta tematik yang mengatur fungsi ruang dan memiliki kekuatan hukum

tersebut disebut sebagai peta tematik status. Peta tematik yang termasuk

peta tematik status antara lain:

▪ Peta kawasan hutan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

▪ Peta kawasan lahan pertanian berkelanjutan yang dikeluarkan

oleh instansi terkait.

▪ Peta perizinan (izin pertambangan, izin perkebunan, izin

pemanfaatan lainnya) yang telah dikeluarkan oleh instansi

91

terkait.

Pemeriksaan peta rencana pola ruang yang dilakukan adalah melakukan

overlay peta rencana pola ruang dengan peta tematik status tersebut.

Apakah dalam rencana pola ruang terdapat klasifikasi yang tidak sesuai atau

bertentangan dengan peta status yang ada. Apabila ada yang tidak sesuai

perlu dicatat dan dikonfirmasi kepada Pemerintah Daerah.

2) Peta tematik kebencanaan

Berdasarkan pedoman penyusunan RTRW, rencana tata ruang harus

memperhatikan aspek kebencanaan. Hal ini sesuai dengan tujuan

penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah

yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Maka salah satunya

adalah memperhatikan aspek kebencanaan yang dapat mengancam siapa

saja dan kapan saja. Sehingga peta tematik potensi dan risiko bencana

menjadi peta tematik yang wajib.

Pemeriksaan peta rencana pola ruang yang dilakukan adalah melakukan

overlay peta rencana pola ruang dengan peta tematik potensi dan risiko

bencana. Apakah klasifikasi peta rencana pola ruang telah memperhatikan

aspek kebencanaan yang ada. Wujud adaptasi rencana pola ruang terhadap

kebencanaan adalah menetapkan kawasan khusus rawan bencana apabila

bencana yang dianggap sangat serius sehingga menjadi bagian dari kawasan

lindung, atau membuat klasifikasi rawan bencana yang overlap dengan

klasifikasi lain. Klasifikasi kawasan rawan bencana merupakan salah satu

klasifikasi yang diperbolehkan overlap dengan klasifikasi lain pada peta

rencana pola ruang. Apabila tidak terdapat bentuk adaptasi tersebut pada

peta rencana pola ruang, bisa saja penanganan bencana diwujudkan dalam

rencana program yang tidak bersifat spasial, maka perlu dikonfirmasi kepada

Pemerintah Daerah.

92

3) Peta tematik analisis

Peta tematik analisis adalah tematik baru hasil pemrosesan tematik lainnya.

Peta tematik analisis yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana pola

ruang adalah peta kemampuan lahan serta peta kesesuaian lahan. Peta

kemampuan lahan akan memberi gambaran distribusi kemampuan lahan

dengan tingkatan cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya

(lahan terbangun) hingga kawasan lindung (lahan non terbangun).

Sedangkan peta kesesuaian lahan merupakan kesesuaian pada lahan

tertentu untuk beberapa klasifikasi rencana pola ruang tertentu pula. Maka

peta kemampuan lahan bersifat umum, sedangkan peta kesesuaian lahan

lebih bersifat rinci.

Metode dalam penyusunan peta kemampuan lahan dan kesesuaian lahan

cukup beragam dan tidak terpaku dalam satu metode saja. Validasi peta

kemampuan lahan dan kesesuaian lahan telah dibahas secara terperinci pada

pemeriksaan peta tematik. Sedangkan pemeriksaan pada peta rencana pola

ruang adalah memastikan klasifikasi rencana pola ruang telah sesuai dengan

peta kemampuan lahan yang disusun. Apabila terdapat ketidaksesuaian

seperti rencana kawasan permukiman (baik yang bersifat eksisting maupun

rencana pengembangan baru) berada di kemampuan lahan yang tidak cocok

untuk kawasan terbangun perlu dilakukan konfirmasi kepada Pemerintah

Daerah.

93

D. Standarisasi Klasifikasi Rencana Pola Ruang

1) Klasifikasi Rencana Pola Ruang

Klasifikasi mengenai rencana pola ruang terdapat dalam Permen ATR/BPN

No. 16 Tahun 2018, diharapkan dalam penyusunannya mengikuti pedoman

yang ada tersebut, dan disyaratkan sampai kepada kedetilan berdasarkan

tingkatan RTRW. RTRW Provinsi yang meliputi regional wilayah kabupaten

dan kota, sehingga pengaturan hanya bersifat umum atau arahan maka

kelas hanya sampai Orde 1. RTRW Kabupaten mulai ada pendetilan, namun

masih dengan konsep wilayah urban dan rural sehingga bersifat umum

dengan pembagian sampai Orde 3 untuk seluruh kelas dan Orde 5 pada

beberapa kelas. Sedangkan RTRW Kota dengan pemanfaatan ruang yang

heterogen sehingga bersifat lebih operasional dengan pembagian sampai

Orde 3 untuk seluruh kelas dan Orde 5 pada beberapa kelas. Berikut

pembagian klasifikasi pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota:

a) RTRW Provinsi

Kawasan Orde I

Kawasan

Peruntukan

Lindung

Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi

Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Rawan Bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas

ancaman atau dampak paling tinggi

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan

Peruntukan

Budidaya

Kawasan Hutan produksi

kawasan hutan rakyat

kawasan pertanian

kawasan perikanan

kawasan pertambangan dan energi

kawasan peruntukan industri

kawasan pariwisata

kawasan permukiman

kawasan pertahanan dan keamanan

94

b) RTRW Kabupaten

Kawasan Orde I Orde II Orde III Orde IV

Kawasan

Peruntukan

Lindung

Kawasan

Perlindungan

Terhadap

Kawasan

Bawahannya

Hutan Lindung

Lindung Gambut

Resapan Air

Kawasan

Perlindungan

Setempat

Sempadan Pantai

Sempadan Sungai

Kawasan Sekitar

Danau atau Waduk

Kawasan Lindung

Spiritual dan

Kearifan Lokal

Kawasan

Konservasi

Kawasan Suaka

Alam

Cagar Alam dan

Cagar Alam Laut

Suaka

Margasatwa dan

Suaka

Margasatwa Laut

Kawasan

Pelestarian Alam

Taman Nasional

Taman Hutan

Raya

Taman Wisata

Alam dan Wisata

Alam Laut

Kawasan Taman

Buru

Kawasan

Konservasi di

Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

Kawasan

Konservasi di

Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau

Kecil

Suaka Pesisir

Suaka Pulau

Kecil

Taman Pesisir

Taman Pulau

Kecil

Kawasan

Konservasi

Maritim

Daerah

Perlindungan

Adat Maritim

Daerah

Perlindungan

Budaya

Maritim Kawasan

Konservasi

Perairan

Kawasan Lindung

Geologi

Kawasan Cagar

Alam Geologi

Kawasan

Keunikan Batuan

dan Fosil

Kawasan

Keunikan

Bentang Alam

95


Kawasan

Keunikan Proses

Geologi

Kawasan yang

Memberikan

Perlindungan Air

Tanah

Kawasan

Imbuhan Air

Tanah

Sempadan Mata

Air

Kawasan Rawan

Bencana yang

tingkat

kerawanan dan

probabilitas

ancaman atau

dampak paling

tinggi

Kawasan Rawan

Bencana Gerakan

Tanah

(termasuk tanah

longsor)

Kawasan Rawan

Bencana Letusan

Gunung Api

Sempadan Patahan

Aktif pada Kawasan

Rawan Bencana

Gempa Bumi

Kawasan Cagar

Budaya

Kawasan

Ekosistem

Mangrove

Kawasan

Peruntukan

Budidaya

Kawasan Hutan

produksi

kawasan hutan

produksi terbatas

kawasan hutan

produksi tetap

kawasan hutan

produksi yang

dapat dikonversi

kawasan hutan

rakyat

kawasan

pertanian

kawasan tanaman

pangan

kawasan

hortikultura

kawasan

perkebunan

kawasan

peternakan

kawasan

perikanan

kawasan perikanan

tangkap

kawasan perikanan

budidaya

kawasan perikanan

dengan sarana

penunjang berupa

terminal khusus

(pelabuhan)

perikanan dan

tempat pelelangan

ikan

96


kawasan

pertambangan

dan energi

kawasan

pertambangan

mineral

kawasan

pertambangan

mineral radioaktif

kawasan

pertambangan

mineral logam

kawasan

pertambangan

mineral bukan

logam

kawasan

pertambangan

batuan

kawasan

pertambangan

batubara

kawasan

pertambangan

minyak dan gas

bumi

kawasan panas

bumi

kawasan

pembangkit tenaga

listrik

kawasan

peruntukan

industri

kawasan industri

sentra industri kecil

dan menengah

kawasan

pariwisata

kawasan

permukiman

kawasan

permukiman

perkotaan

kawasan

permukiman

perdesaan

kawasan

pertahanan dan

keamanan

97

c) RTRW Kota


Kawasan

Peruntukan

Lindung

Kawasan

Perlindungan

Terhadap

Kawasan

Bawahannya

Hutan Lindung

Lindung Gambut

Resapan Air

Kawasan

Perlindungan

Setempat

Sempadan Pantai

Sempadan Sungai

Kawasan Sekitar

Danau atau Waduk

Kawasan Lindung

Spiritual dan

Kearifan Lokal

Kawasan

Konservasi

Kawasan Suaka Alam

Cagar Alam dan

Cagar Alam Laut

Suaka

Margasatwa dan

Suaka

Margasatwa Laut

Kawasan Pelestarian

Alam

Taman Nasional

Taman Hutan

Raya

Taman

Wisata Alam dan

Wisata Alam

Laut

Kawasan Taman

Buru

Kawasan Konservasi

di Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau

Kecil

Kawasan

Konservasi di

Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau

Kecil

Suaka Pesisir

Suaka Pulau

Kecil

Taman Pesisir

Taman Pulau

Kecil

Kawasan

Konservasi

Maritim

Daerah

Perlindungan

Adat Maritim

Daerah

Perlindungan

Budaya

Maritim Kawasan

Konservasi

Perairan

98


Kawasan Lindung

Geologi

Kawasan Cagar Alam

Geologi

Kawasan

Keunikan Batuan

dan Fosil

Kawasan

Keunikan

Bentang Alam

Kawasan

Keunikan Proses

Geologi

Kawasan yang

Memberikan

Perlindungan Air

Tanah

Kawasan

Imbuhan Air

Tanah

Sempadan Mata

Air

Kawasan Rawan

Bencana yang

tingkat

kerawanan dan

probabilitas

ancaman atau

dampak paling

tinggi

Kawasan Rawan

Bencana Gerakan

Tanah

(termasuk tanah

longsor)

Kawasan Rawan

Bencana Letusan

Gunung Api

Sempadan Patahan

Aktif pada Kawasan

Rawan Bencana

Gempa Bumi

Kawasan Cagar

Budaya

Kawasan

Ekosistem

Mangrove

Ruang Terbuka

Hijau Kota

Taman RT, Taman

RW, Taman

Kelurahan, Taman

Kecamatan, Taman

Kota, Hutan Kota,

Pemakaman

Kawasan

Peruntukan

Budidaya

Kawasan Hutan

produksi

kawasan hutan

produksi terbatas

kawasan hutan

produksi tetap

kawasan hutan

produksi yang dapat

dikonversi

kawasan

pertanian

kawasan tanaman

pangan

kawasan hortikultura

99


kawasan perkebunan

kawasan peternakan

kawasan

perikanan

kawasan perikanan

tangkap

kawasan perikanan

budidaya

kawasan perikanan

dengan sarana

penunjang berupa

terminal khusus

(pelabuhan)

perikanan dan

tempat pelelangan

ikan

kawasan

pertambangan

dan energi

kawasan

pertambangan

mineral

kawasan

pertambangan

mineral

radioaktif

kawasan

pertambangan

mineral logam

kawasan

pertambangan

mineral bukan

logam

kawasan

pertambangan

batuan

kawasan

pertambangan

batubara

kawasan

pertambangan

minyak dan gas

bumi

kawasan panas bumi

kawasan pembangkit

tenaga listrik

kawasan

peruntukan

industri

kawasan industri

sentra industri kecil

dan menengah

kawasan

pariwisata

kawasan kawasan perumahan

100


permukiman kawasan

perdagangan dan

jasa

kawasan

perkantoran

kawasan peribadatan

kawasan perndidikan

kawasan kesehatan

kawasan olahraga

kawasan transportasi

kawasan sumber

daya air

kawasan ruang

terbuka non hijau

tempat evakuasi

bencana

kawasan sektor

informal

kawasan hutan

rakyat

kawasan

pertahanan dan

keamanan

Namun jika memang memerlukan tambahan zonasi yang tidak ada dalam

daftar tersebut, bisa dilakukan namun dengan alasan yang tepat, dan perlu

dikonsultasikan kepada Kementerian terkait.

2) Nomenklatur Klasifikasi

Disarankan untuk mengikuti nomenklatur yang ada dalam pedoman. Jika

didapati terdapat nama klasifikasi lain, namun klasifikasi tersebut

sebenarnya sudah dapat terakomodir dalam daftar yang ada, sebaiknya

dimasukkan / dipindah ke dalam klasifikasi yang ada dalam pedoman.

Namun jika memang didapati keinginan untuk membuat nomenklatur

sendiri yang berbeda, dapat dilakukan namun dengan alasan yang tepat,

dan perlu dikonsultasikan kepada Kementerian terkait.

101

E. Konfirmasi Kepentingan Stakeholder

1) Melakukan pengecekan terhadap SK Kehutanan

Dilakukan pengecekan terhadap SK Kehutanan yang berlaku terutama pada

kawasan Hutan Lindung, Suaka Alam, Cagar Alam, dan lindung lainnya yang

perlu untuk diperhatikan. Pengecekan dilakukan dengan metode overlay

antara peta SK Kehutanan dengan peta rencana pola ruang. Jika terdapat

permasalahan dituangkan dalam berita acara sebagai perhatian pemerintah

daerah untuk dibenahi.

2) Melakukan konfirmasi dan penjelasan dalam Berita Acara

tentang akomodasi kepentingan stakeholder



dipastikan beberapa hal ini:

▪ Apakah perencanaan yang dibuat telah berkesinambungan

dengan level perencanaan di atasnya (RTRW Nasional /

Provinsi)?

▪ Apakah mengakomodir arahan pembangunan dan investasi

beberapa tahun ke depan, baik dari rencana pembangunan

level Pemerintah Pusat mapun rencana pambangunan level

Pemerintah Daerah?

▪ Apakah aspek KP2B / LP2B telah dimasukkan dalam

perencanaannya?

▪ Apakah aspek perijinan eksisting telah dipertimbangkan dalam

penyusunannya?

Pertanyaan ini bertujuan hanya untuk mengingatkan, dan tidak dilakukan

pengecekan secara spasial mengenai hal ini, walau pun sebenarnya terdapat

konsekuensi spasial dalam hal tersebut, namun hal ini adalah ranah

kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan merencanakan

wilayahnya. Yang perlu untuk dilakukan dalam hal ini adalah mengingatkan

102

pemerintah daerah, dan akan dituliskan dalam Berita Acara terakhir tentang

klausul berikut:



(1) aspek kesinambungan dengan RTRW Nasional / Prvinsi, (2) aspek arahan

pembangunan dan investasi baik dari RPJMN dan RPJMD, (3) aspek

ketahanan pangan yang diatur dalam Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B), (4) aspek perijinan eksisting yang sudah dikeluarkan

oleh pemerintah daerah atau pun pusat. Mengenai kepastian dipenuhi atau

tidaknya berbagai aspek tersebut bukan ranah Badan Informasi Geospasial

untuk melakukan verifikasi, dan merupakan tanggung jawab dan hak

pemerintah daerah dalam merencanakan wilayahnya.

3) Melakukan konfirmasi terkait kegiatan eksisting yang masuk

dalam kawasan lindung

Pemeriksaan ini juga bersifat mirip dengan hal sebelumnya pada point (a),

namun hal ini dapat dilakukan karena telah dimiliki datanya. Yaitu mengenai

konfirmasi terdapat atau tidaknya permukiman / kegiatan eksisiting saat ini

yang masuk dalam kawasan lindung?

Hal ini dilakukan dengan melakukan overlay dari peta rencana pola ruang

yang tergolong kawasan lindung dengan peta penggunaan lahan, dan

toponimi fasilitas umum dan sosial yang ada dalam database peta dasar dan

tematik. Jika didapati adanya hal tersebut, perlu konfirmasi apakah

permukiman eksisting berada pada kawasan yang secara ideal berupa

kawasan lindung (seperti kawasan hutan, suaka alam dan cagar budaya,

sempadan sungai dan pantai dan sebagainya) atau terdapat kesalahan

dalam melakukan delineasi kawasan lindung.

Kedepannya pada saat penerbitan Berita Acara terakhir perlu untuk dituliskan

klausul berikut:

Jika ditemukan permasalahan

Ditemukan beberapa permukiman dan kegiatan eksisting lainnya yang

masuk dalam kawasan lindung pada rencana zonasi Perlindungan Bawahan,

103

Perlindungan Setempat, Ruang Terbuka Hijau, Suaka Alam dan Cagar

Budaya, dan Rawan Bencana, mengenai hal tersebut telah diketahui oleh

pemerintah daerah dan tindak lanjut penyelesaian tentang hal ini

dikembalikan pada pemerintah daerah dan bukan tanggung jawab Badan

Informasi Geospasial, baik itu penyelesaiannya diakomodir dalam

pengaturan lain, atau melakukan revisi peta, atau tidak direvisi dengan

konsekuensi terdapat permasalahan terkait konflik perijinan nantinya yang

harus diatasi, dan insentif yang harus disiapkan.

Jika tidak ditemukan permasalahan

Dalam asistensi dan supervisi tidak ditemukan kegiatan eksisting yang masuk

dalam kawasan lindung pada rencana zonasi Perlindungan Bawahan,

Perlindungan Setempat, Ruang Terbuka Hijau, Suaka Alam dan Cagar

Budaya, dan Rawan Bencana. Jika dalam perkembangannya menuju proses

legalisasi Perda terdapat perubahan mengenai hal ini, maka penyesuaian hal

tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.


1) Tidak ada tumpang tindih rencana pola ruang

Rencana pola ruang tidak boleh ada yang saling tumpang tindih antar

fungsinya kecuali untuk KRP, KKOP, dan KP2B. Pengecekan topologi ini

secara spesifik dilakukan untuk menghindari kesalahan- kesalahan luasan

yang tidak konsisten, dan munculnya dua atau lebih fungsi zonasi.

dalam satu area, yang tentunya akan menimbulkan ambiguitas dan

ketidakpastian hukum. Aturan topologi yang digunakan adalah “must not

overlap”.

2) Tidak ada area yang kosong

Rencana zonasi tidak ada area yang kosong. Aturan topologi yang digunakan

adalah “must not have gaps”.

104

3) Jalan dan kenampakan fisik masuk dalam poligon rencana

zonasi

Mengenai Sungai, Waduk, Danau, dan Jalan yang berbentuk poligon, perlu

untuk tetap dimasukkan (tetapi tidak menumpuk / overlap) ke dalam area

Rencana Pola Ruang, hal ini termasuk jalan yang diperlebar, sungai yang

ditanggul, pantai yang direklamasi sesuai dengan rencana. Dalam data

atributnya diberikan keterangan Sungai, Danau, atau Jalan.

G. Kesesuaian Peta Zonasi dengan Rancangan Peraturan Daerah

Sama halnya dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang tentunya

harus diamatkan dalam Ranperda. Ketidaksesuaian antar keduanya

merupakan salah satu masalah klasik dalam kualitas Peta Rencana Tata

Ruang. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ambiguitas dalam menjalankan

fungsi Rencana Tata Ruang sebagai dokumen pengendalian ruang di

lapangan.

Sering kali Peraturan Daerah sangat detail merinci ketentuan-ketentuan

rencana pola ruang atau rencana struktur ruang yang ada, namun secara

spasial tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak dapat diketahui

lokasinya.

Perlu dilakukan perunutan pada tiap pasal naskah dalam Ranperda terutama

terkait rencana pola ruang atau rencana struktur ruang supaya dapat

disesuaikan kenyataannya dengan apa yang ada di peta secara spasial. Hal

yang diperhatikan dalam pengecekan tersebut adalah terkait rincian klasifikasi

rencana pola ruang. Tahapan verifikasi yang perlu dilakukan adalah:

▪ Membaca rancangan peraturan daerah pada bagian rencana pola

ruang, kemudian menuliskan daftar klasifikasinya pada tabel dan

menambahkan informasi luas, posisinya (kabupaten / kecamatan /

distrik / desa / kelurahan), dan letak pasalnya.

▪ Kemudian dibandingkan dengan peta, dan dituliskan

ketidaksesuaiannya.

105

Contoh Tabel Pemeriksaan Kesesuaian Peta Rencana Pola Ruang

dengan Ranperda

KESESUAIAN PETA RENCANA POLA RUANG DENGAN RANPERDA

KAWASAN PASAL HEKTAR KESESUAIAN CATATAN KET

Hutan lindung 38 952,62 OK Ada dan luasan sama

Sempadan pantai 39 (2) 80,32 OK Ada dan luasan sama

Sempadan sungai 39 (3) 92,03 OK Ada dan luasan sama

Suaka alam 40 5,51 OK Ada dan luasan sama

Cagar budaya 41 231,88 OK Ada dan luasan sama

Hutan produksi

tetap 42 1.213,75 PERBAIKAN Ada luasan berbeda

Kawasan tanaman

pangan 43 (2) 821,42 OK Ada dan luasan sama

Kawasan

perkebunan 43 (3) 787,28 OK Ada dan luasan sama

Kawasan perikanan

budidaya 44 95,38 PERBAIKAN Tidak ada

kawasan

pertambangan

batuan

45 124,96 OK Ada dan luasan sama

Kawasan industri 46 395,87 PERBAIKAN Ada luasan berbeda

Kawasan

permukinan

perkotaan

47 (2) 367,95 OK Ada dan luasan sama

Kawasan

permukinan

pedesaan

47 (3) 472,55 OK Ada dan luasan sama

106

Contoh Tabel Pemeriksaan Peta Rencana Pola Ruang

QC05.2-

RPKAB

FORMULIR QC05.2-RPKAB

QC

Ke - .....

QC KUALITAS PETA RENCANA POLA RUANG RTRW

KABUPATEN




1 Struktur Database Hanya terdapat satu

feature class.


rencana pola ruang.

Kedetailan informasi atribut

data sesuai skema klasifikasi

pola ruang.

2 Kelengkapan, kesesuaian,

dan nomenklatur dengan

pedoman (Mengikuti

Permen ATR/BPN

16/2018)

Kelengkapan/kedetailan

klasifikasi sesuai dengan dengan

pola ruang RTRW Provinsi/

Kabupaten/Kota.

Pembagian kelas pola ruang

sesuai pedoman yang berlaku.

Nomenklatur kelas pola ruang

sesuai pedoman yang berlaku.


Dasar

Lingkup terluar sama dengan

batas administrasi.

Penggambaran pola ruang

sesuai dengan unsur dasar yang

tetap muncul berupa jaringan

transportasi dan perairan

(sungai, waduk, dll).

Perubahan penggunaan

lahan/fungsi ruang antara

eksisting dengan rencana yang

logis. Apabila terdapat

perubahan yang kurang logis

seperti eksisting berupa

permukiman/lahan terbangun

sedangkan di pola ruang

berupa pertanian/lahan non-

terbangun maka perlu

dikonfirmasi.


Tematik

Peruntukan ruang pada pola

ruang harus sesuai dengan peta

tematik status yang ada (kawasan

hutan, KP2B/LP2B, izin

pemanfaatan ruang, dll).


ruang harus memperhatikan peta

tematik potensi bencana.

107



tematik potensi analisis

kemampuan lahan/kesesuaian

lahan yang disusun.


stakeholder



tentang akomodasi


- Sudah /

Belum

6 Kesesuaian dengan

Rancangan Peraturan

Daerah


pola ruang dalam Ranperda

telah sinkron dengan peta

rencana pola ruang.

* Terlampir

dalam

matriks

keseuaian

Ranperda

dan Peta

Rencana



Tanggal Akhir QC :

Petugas QC :



108

RENCANA KAWASAN STRATEGIS


1) Hanya terdapat satu feature class untuk Rencana Kawasan

Strategis

Untuk mempermudah dalam penyimpanan, peta Rencana Kawasan Stretagis

hanya dibuat dalam satu feature class, tidak dipisahkan menjadi beberapa

feature class pada tiap klasifikasinya.

2) Hanya terdapat satu versi Rencana Kawasan Strategis

Tidak terdapat beberapa versi file yang ambigu dalam database yang

diberikan. Peta yang diberikan seharusnya sudah jelas sebelum

dikonsultasikan.


Karena Peta Rencana Kawasan Strategis yang terdiri dari beberapa kawasan

dengan tema dan nama yang berbeda-beda dijadikan dalam satu feature

class, maka penyusunan atribut harus lengkap dan jelas serta mudah

diidentifikasi sesuai informasi kawasan trategis yang disebutkan dalam

dokumen Ranperda. Maka atribut data Peta Rencana Kawasan Trategis

minimal meliputi tema atau sudut pendang kawasan strategis dan nama

kawasan strategis. Berikut contoh atribut data Peta Rencana Kawasan

Trategis:

Tema Nama

Fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup

Taman Nasional A

Fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup

Taman Nasional B

Sosial dan budaya Kampung Budaya A

Pertumbuhan ekonomi Agropolitan Terpadu A

109

B. Kesesuaian dengan Peta Dasar

1) Lingkup terluar batas administrasi

Batas terluar peta Rencana Kawasan Strategis adalah batas yang sama

dengan database yang ada dalam Peta Dasar.

2) Kenampakan fisik alam dalam peta rencana

Penggambaran kawasan strategis hanya berupa delineasi lokasi kawasan

strategis yang bersifat indikatif berdasarkan teman dan nama kawasan

strategis. Pendetailan batas kawasan strategis akan diatur dalam Perda

tentang Kawasan Strategis yang merupakan turunan dari Perda RTRW.

C. Kesesuaian dengan Peta Tematik

Meskipun delineasi kawasan strategis bersifat indikatif, penggambaran tema

dan nama kawasan strategis harus sesuai dengan lokasi peta tematik

tertentu yang digunakan sebagai dasar penetapan kawasan strategis. Peta

tematik yang digunakan dalam penatapan kawasan strategis tidak dibatasi

atau tergantung dengan kebutuhan penyusunan peta kawasan strategis.

Beberapa contoh penetapan peta kawasan strategis yang didukung oleh

peta tematik:

▪ Penetapan kawasan strategis fungsi daya dukung lingkungan hidup

berupa Taman Nasional berdasarkan peta status kawasan hutan;

▪ Penetapan kawasan strategis fungsi daya dukung lingkungan hidup

berupa perlindungan bencana berdasarkan peta rawan bencana

(bencana yang memiliki risiko bencana alam yang besar);

▪ Penetapan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam

dan/atau teknologi tinggi pengembangan pembangkit listrik tenaga

nuklir berdasarkan peta lokasi pembangkit listrik energi nuklir yang

sudah ada;

▪ Penatapan kawasan strategis ekonomi berupa agropolitan

110

berdasarkan peta KP2B/LP2B; dan sebagainya.

Namun tidak selalu penetapan kawasan strategis harus didukung peta

tematik yang ada. Beberapa contoh penetapan peta kawasan strategis yang

tidak didukung oleh peta tematik:

▪ Penetapan kawasan strategis sosial dan budaya berupa tempat

pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya

tidak berdasarkan peta tematik yang ada;

▪ Penetapan kawasan strategis sosial dan budaya berupa bangunan,

struktur, dan situs cagar budaya tidak berdasarkan peta tematik

yang ada;

▪ Penetapan kawasan strategis ekonomi berupa pengembangan

kawasan tertinggal tidak berdasarkan peta tematik yang ada;

▪ Penetapan kawasan strategis ekonomi berupa pengembangan

kawasan ekonomi cepat tumbuh tidak berdasarkan peta tematik

yang ada; dan sebagainya.

D. Standarisasi Klasifikasi Rencana Kawasan Strategis

1) Klasifikasi Rencana Kawasan Strategis

Klasifikasi mengenai rencana kawasan strategis terdapat dalam Permen

ATR/BPN No. 16 Tahun 2018, diharapkan dalam penyusunannya mengikuti

pedoman yang ada tersebut. Klasifikasi kawasan strategis berupa sudut

pandang atau tema kawasan strategis. Pada RTRW Provinsi, RTRW

Kabupaten, dan RTRW Kota jumlah tema kawasan strategis sama. Terdapat

empat tema kawasan strategis, yaitu:

▪ Pertumbuhan ekonomi,

▪ Sosial budaya,

▪ Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi,

serta

▪ Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Untuk kriteria lebih detail tentang masing-masing tema dapat dilihat pada

pedoman. Yang harus dipastikan dalam pemeriksaan peta kawasan strategis

111

adalah nama kawasan strategis yang sesuai dengan tema yang ada.

2) Nomenklatur Klasifikasi

Disarankan untuk mengikuti nomenklatur tema kawasan strategis yang ada

dalam pedoman.

E. Konfirmasi Kepentingan Stakeholder

1) Melakukan pengecekan terhadap SK Kehutanan

Memastikan apabila terdapat rencana kawasan strategis dengan tema

Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup telah mengacu kepada SK

Kehutanan yang benar dan berlaku.

2) Melakukan konfirmasi dan penjelasan dalam Berita Acara

tentang akomodasi kepentingan stakeholder



dipastikan beberapa hal ini:

▪ Apakah perencanaan kawasan strategis yang dibuat telah

berkesinambungan dengan level perencanaan di atasnya

(RTRW Nasional / Provinsi)?

▪ Apakah aspek KP2B / LP2B telah dimasukkan dalam

perencanaan kawasan strategis apabila ada tema yang yang

berkaitan?

Pertanyaan ini bertujuan hanya untuk mengingatkan, dan tidak dilakukan

pengecekan secara spasial mengenai hal ini, walau pun sebenarnya terdapat

konsekuensi spasial dalam hal tersebut, namun hal ini adalah ranah

kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan merencanakan

wilayahnya. Yang perlu untuk dilakukan dalam hal ini adalah mengingatkan

pemerintah daerah, dan akan dituliskan dalam Berita Acara terakhir tentang

klausul berikut:



112

(1) aspek kesinambungan dengan RTRW Nasional / Prvinsi, (2) aspek

ketahanan pangan yang diatur dalam Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B). Mengenai kepastian dipenuhi atau tidaknya berbagai

aspek tersebut bukan ranah Badan Informasi Geospasial untuk melakukan

verifikasi, dan merupakan tanggung jawab dan hak pemerintah daerah

dalam merencanakan wilayahnya.


Peta kawasan strategis tidak perlu mengikuti aturan topologi pemetaan,

karena pada prinsipnya penggambaran kawasan strategis hanya delineasi

indikatif tanpa memperhatikan batasan fisik. Meskipun penggambaran

kawasan strategis bisa saling tumpang tindih, harus dipastikan delineasi

antar kawasan strategis digambarkan secara proporsional sehingga tidak

menyulitkan dalam pembacaan peta ketika dicetak.

G. Kesesuaian Peta Zonasi dengan Rancangan Peraturan Daerah

Sama halnya dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang,

rencana kawasan strategis tentunya harus diamatkan dalam Ranperda.

Sering kali Peraturan Daerah menyebutkan jumlah kawasan strategis secara

rinci, namun secara spasial tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak dapat

diketahui lokasinya.

Perlu dilakukan perunutan pada tiap pasal naskah Ranperda terutama terkait

rencana kawawan strategis atau agar dapat disesuaikan kenyataannya

dengan apa yang ada di peta secara spasial. Hal yang diperhatikan dalam

pengecekan tersebut adalah terkait rincian klasifikasi rencana pola ruang.

Tahapan verifikasi yang perlu dilakukan adalah:

▪ Membaca rancangan peraturan daerah pada bagian rencana

kawasan strategis, kemudian menuliskan daftar tema dan nama

kawasan strategis pada tabel dan menambahkan informasi luas,

posisinya (kabupaten / kecamatan / distrik / desa / kelurahan), dan

letak pasalnya.

▪ Kemudian dibandingkan peta, dituliskan ketidaksesuaiannya.

113

Contoh Tabel Pemeriksaan Kesesuaian Peta Rencana Kawasan Trategis

dengan Ranperda

KESESUAIAN PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS DENGAN RANPERDA

TEMA NAMA PASAL KESESUAIAN CATATAN KET

Fungsi dan daya

dukung lingkungan

hidup

Taman

Nasional A 12 OK Ada

Fungsi dan daya

dukung lingkungan

hidup

Taman

Nasional B 13 (2) OK Ada

Sosial dan budaya Kampung

Budaya A 13 (3) PERBAIKAN Tidak ada

Pertumbuhan

ekonomi

Agropolitan

Terpadu A 13 (4) OK Ada

114

Contoh Tabel Pemeriksaan Peta Rencana Kawasan Strategis

QC05.3-

KPKAB

FORMULIR QC05.3-KPKAB QC

Ke - .....

QC KUALITAS PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

RTRW KABUPATEN




1 Struktur Database Hanya terdapat satu

feature class.


rencana kawasan strategis.

Terdapat 2 kolom utama.


Dasar

Lingkup terluar sama dengan

batas administrasi.

Batas kawasan strategis tidak

harus sesuai dengan

kenampakan fisik.


Tematik


ruang harus sesuai dengan peta

tematik status yang ada (kawasan

hutan, KP2B/LP2B, izin

pemanfaatan ruang, dll).



tematik potensi bencana.



tematik potensi analisis

kemampuan lahan/kesesuaian

lahan yang disusun.

5 Standarisasi rencana

kawasan strategis

Klasifikasi tema dengan nama

kawasan strategis sesuai dengan

pedoman.

Nomenkaltur klasifikasi tema

sesuai dengan pedoman.


stakeholder



tentang akomodasi


- Sudah /

Belum

7 Kesesuaian dengan

Rancangan Peraturan

Daerah


pola ruang dalam Ranperda

telah sinkron dengan peta

rencana pola ruang.

* Terlampir

dalam

matriks

keseuaian

Ranperda

dan Peta

Rencana



Tanggal Akhir QC :

Petugas QC :



115

BAB VI

STRUKTUR BASIS DATA DAN ATRIBUT

6.1 ACUAN

Acuan yang dipakai saat ini dalam pemeriksaan struktur basis data dan

atribut untuk Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Rancangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN tentang Standar

Penyusunan Basis Data Peta RTRW, yang pada saat modul pemeriksaan ini

dibuat masih belum ditetapkan. Namun setidaknya dapat memberikan

gambaran standar yang perlu diacu dalam pemeriksaan peta.

Sedangkan untuk pemeriksaan struktur basis data dan atribut Peta Dasar dan

Peta Tematik, yang digunakan adalah standar minimal kesepakatan.

6.2 LATAR BELAKANG

Pentingnya standar struktur basis data dan atribut dalam penyusunan Peta

Rencana Tata Ruang ini mulai dirasa perlu karena beragamnya standar basis

data dan atribut yang dibuat oleh tim GIS penyusun Peta Rencana Tata

Ruang, yang menyebabkan ketidakseragaman kualitas dan menyebabkan

ambiguitas integritas data. Dengan seragamnya basis data ini diharapkan

proses integrasi dan sinkronisasi peta RTRW dalam penyelenggaraan

Kebijakan Satu Peta dapat berjalan dengan lebih mudah.

6.3 RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Ketentuan umum pemeriksaan terkait basis data yang harus diperhatikan

untuk RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota yaitu :

• Format file

• Sistem koordinat dan datum

• Struktur feature dataset (GDB) / folderisasi (SHP)

• Penamaan feature class (GDB) / nama file SHP

• Field attribute / kolom dan isian kolom

116

6.3.1 Format File

Tidak ada batasan untuk menggunakan perangkat lunak sistem informasi

geografis (SIG) tertentu dalam penyusunan peta RTRW. Baik perangkat lunak

yang bersifat terbuka (open source) seperti Quantum GIS (QGIS) atau pun

komersial seperti ArcGIS, SuperGIS, MapInfo dan sebagainya bisa

dipergunakan. Terkait format file, format file yang dijelaskan dalam modul ini

dapat dioperasikan secara umum untuk semua perangkat lunak GIS tersebut,

yaitu geodatabase (GDB Folder), Shapefile (.SHP), atau GeoPackage (.GPKG).

6.3.2 Sistem Koordinat dan Datum

Sistem koordinat yang digunakan dalam penyusunan basis data peta RTRW

Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah sistem koordinat geografis, dengan

datum World Geodetic System 1984 (WGS-84).

Sistem koordinat ini dipilih karena cakupan RTRW dapat membentang jauh

dan dapat meliputi dua zona UTM.

Terkait kekhawatiran tidak dapat melakukan perhitungan luasan, hal ini tetap

bisa dilakukan dengan mengganti sistem koordinat pada Data Frame

menjadi projected tipe UTM, atau jika berada di antara dua zona UTM, yang

disarankan perhitungannya adalah menggunakan Cylindricall Equal Area.

Untuk basis data tetap dipilih Geographic Coordinate System dengan datum

WGS-84.

6.3.3 Struktur Feature Dataset (GDB) / Folderisasi (SHP)

Perlu dibuat struktur yang jelas dalam mengorganisir data-data geospasial

yang dibutuhkan dalam penyusunan Peta RTRW. Struktur folder tersebut

adalah:

1) Sumber Data

a) RBI

b) Citra Raw

c) Citra Terkoreksi

117

2) Peta Dasar

a) Batas Administrasi

b) Perairan

c) Transportasi

d) Garis Pantai (jika ada)

e) Tutupan Lahan

f) Kontur

g) Toponim

3) Peta Tematik

a) Data Fisik dan Sosial

▪ peta geomorfologi

▪ peta topografi

▪ peta geologi

▪ peta jenis tanah

▪ peta wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS)

▪ peta klimatologi (curah hujan, angin dan temperatur)

▪ peta sebaran lahan gambut

▪ peta kemampuan lahan

▪ peta kawasan resiko bencana

▪ peta jumlah dan kepadatan penduduk

118

b) Data Status

▪ peta batas kawasan hutan

▪ peta kawasan lahan pertanian

▪ peta kawasan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi

▪ peta kawasan pariwisata

▪ peta kawasan perikanan dan pemanfaatan sumber daya pesisir,

laut dan pulau-pulau kecil

▪ peta kawasan objek vital nasional dan hankam

▪ peta perizinan pemanfaatan ruang

▪ peta kawasan industri

c) Data Jaringan Prasarana Eksisting

▪ peta jaringan infrastruktur transportasi

▪ peta jaringan infrastruktur energi dan kelistrikan

▪ peta jaringan infrastruktur telekomunikasi

▪ peta jaringan sumber daya air

4) Peta Rencana

a) Peta Pola Ruang

b) Peta Struktur Ruang

c) Peta Kawasan Strategis

5) Album Peta

a) Peta orientasi

b) Peta batas administrasi

c) Peta guna lahan

d) Peta rawan bencana

119

e) Peta sebaran penduduk

f) Peta rencana struktur ruang

g) Peta rencana pola ruang

▪ Peta rencana pola ruang per NLP (per lembaran sesuai skala

perencanaan)

h) Peta penetapan kawasan strategis

6.3.4 Penamaan Feature Class (GDB) / File (SHP)

1) Peta Dasar

• BATASADMINITRASI_LN

• BATASADMINITRASI_AR

• PERAIRAN_LN

• PERAIRAN_AR

• PERAIRANLAINNYA_AR

• TRANSPORTASI_LN

• TRANSPORTASI_AR

• GARISPANTAI_LN

• PENUTUPLAHAN_AR

• KONTUR_LN

• TOPONIM_PT

2) Peta Tematik

• JARINGAN_TRANSPORTASI_PT

• JARINGAN_TRANSPORTASI_LN

• JARINGAN_ENERGI_PT

• JARINGAN_ENERGI_LN

• JARINGAN_TELEKOMUNIKASI_PT

• JARINGAN_TELEKOMUNIKASI_LN

• JARINGAN_SUMBERDAYAAIR_PT

• JARINGAN_SUMBERDAYAAIR_LN

120

• JARINGAN_LAINNYA_PT

• JARINGAN_LAINNYA_LN

• TEMATIK_PT *

• TEMATIK_LN *

• TEMATIK_AR *

* TEMATIK = menyesuaikan nama peta tematik

3) Peta Rencana

• Struktur Ruang

_[KODE WILAYAH] _ [SKALA PETA] _ [BENTUK GEOMETRI] _ [JENIS

RENCANA] _ [NAMAUNSUR] _ [NAMADAERAH] _ [TAHUN]

• Pola Ruang


RENCANA] _ [NAMADAERAH] _ [TAHUN]

• Kawasan Strategis


RENCANA] _ [NAMADAERAH] _ [TAHUN]

Keterangan:

[KODE WILAYAH]: Merupakan 4 (empat) digit kode daerah yang berasal

dari Permendagri No. 137 Tahun 2017. Untuk provinsi diawali 2 (dua) digit

kode provinsi diikuti angka 00, sedangkan untuk kabupaten/kota diawali 2

(dua) digit kode provinsi diikuti 2 (dua) digit kode kabupaten/kota.

[SKALA PETA]: Menerangkan skala perencanaan RTRW.

• 250PR: RTRW Provinsi

• 50KB: RTRW Kabupaten

• 25KT: RTRW Kota

[BENTUK GEOMETRI]:

• PT : Titik/Point

• LN : Garis/Line

• AR : Area/Polygon

[JENIS RENCANA]:

• SR : Struktur Ruang

• PR : Pola Ruang

121

• KS : Kawasan Strategis

[NAMA UNSUR]: Menerangkan klasifikasi unsur rencana tata ruang yang

mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

• TRANSPORTASI

• ENERGI

• TELEKOMUNIKASI

• SUMBERDAYAAIR

• LAINNYA

[NAMA DAERAH]: Menerangkan nama administrasi wilayah provinsi/

kabupaten/ kota

[TAHUN]: Menerangkan tahun Peraturan Daerah

Berikut contoh penamaannya:

Pada prinsipnya, pemeriksaan penamaan dilakukan dengan mengikuti acuan

yang ada dalam Rancangan Permen ATR/BPN terkait Standar Penyusunan

Basisdata RTRW pada Lampiran I (Tata cara pengaturan format penamaan

file) dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran IV (Ketentuan

Bentuk Geometri dan Penamaan Basis Data Peta RTRW).

122

6.3.5 Field Attribute / Kolom dan Isian Kolom

1) Peta Dasar

• BATASADMINITRASI_LN

o JENIS

o STATUS

o SUMBER

• BATASADMINITRASI_AR

o KABUPATEN

o KECAMATAN

o DESA

o SUMBER

• PERAIRAN_LN

o JENIS

o NAMA

o SUMBER

• PERAIRAN_AR

o JENIS

o SUMBER

• PERAIRANLAINNYA_AR

o JENIS

o SUMBER

• TRANSPORTASI_LN

o FUNGSI

o NAMA

o SUMBER

• TRANSPORTASI_AR

o SUMBER

• GARISPANTAI_LN

o JENIS

o SUMBER

• PENUTUPLAHAN_AR

o TUTUPAN

123

o SUMBER

• KONTUR_LN

o INTERVAL

o SUMBER

• TOPONIM_PT

o JENIS

o KEGIATAN

o NAMA

o SUMBER

Keterangan “jenis” terdapat pada Bab pembahasan pemeriksaan peta dasar.

2) Peta Tematik

• Tematik Lainnya

o INFORMASI TEMATIK *

o SUMBER

* Tiap peta tematik memiliki informasi tematik tersendiri, nama dan

jumlah kolom informasinya dapat beragam.

• Tiap Unsur Tematik Jaringan (EKSISTING)

o NAMOBJ

o ORDE1

o ORDE2

o ORDE3

o ORDE4

o SUMBER

Keterangan:

NAMAOBJ: klasifikasi turunan unsur orde terakhir (digunakan untuk

legenda)

ORDE: walau pun ini adalah peta tematik eksisting, diharapkan ikut

mengikuti hierarki klasifikasi pada Lampiran III (Klasifikasi Turunan

Unsur pada RTRW) Rancangan Permen ATR/BPN terkait Standar

Penyusunan Basisdata RTRW.

124

SUMBER: Informasi sumber data tematik eksisting yang dipetakan

beserta tahunnya.

3) Peta Rencana

• Struktur Ruang

o NAMOBJ

o ORDE1

o ORDE2

o ORDE3

o ORDE4

o JNSSSR

o JSJSSR

o STSJRN

o SUMBER_DATA

• Pola Ruang

o NAMOBJ

o ORDE1

o ORDE2

o ORDE3

o ORDE4

o JNSSPR

o WADMPR

o WADMKK

o WADMKC

o KKOP

o KRB

o KP2B

o LUAS_HA

• Kawasan Strategis

o NAMOBJ

o SUDUT KEPENTINGAN

o SUMBER_DATA

125

Keterangan:

• NAMAOBJ: klasifikasi turunan unsur orde terakhir (diambil dari orde

terakhir digunakan untuk klasifikasi legenda)

• ORDE: mengikuti hierarki klasifikasi pada Lampiran III (Klasifikasi

Turunan Unsur pada RTRW) Rancangan Permen ATR/BPN terkait

Standar Penyusunan Basisdata RTRW.

• JNSSSR: Jenis Rencana Struktur Ruang (meliputi beberapa di

antaranya transportasi, energi, telekomunikasi, SD air, lainnya)

• JSJSSR: Jenis Sistem Jaringan (jenis sistem jaringan dalam masing-

masing kategori transportasi, energi, telekomunikasi, SD air, lainnya)

• STSJRN: Status jaringan (eksisting / rencana)

• JNSSPR: Jenis Rencana Pola Ruang (Kawasan Peruntukan Lindung /

Budidaya)

• WADMPR: Wilayah Administrasi Provinsi

• WADMKK: Wilayah Administrasi Kab/Kota

• WADMKC: Wilayah Administrasi Kecamatan

• KKOP: Apakah masuk area KKOP (Ya/Tidak)

• KRB: Menerangkan bagian kawasan perencanaan yang memiliki

potensi bencana dan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana.

Diisi dengan keterangan jenis bencana.

• KP2B: Menerangkan bagian kawasan budi daya pertanian yang

ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan (KP2B). Diisi

dengan LP2B / LCP2B / Tidak Ada.

• LUAS_HA: Menerangkan luas cakupan areal kawasan dalam satuan

hektar (ha)

• SUDUT_KEPENTINGAN: Ekonomi / Sosial budaya / Pendayagunaan

Sumberdaya / Pemanfaatan Teknologi / Daya Dukung Lingkungan

Hidup

• SUMBER_DATA: Informasi sumber data.

126

6.4 MEKANISME PEMERIKSAAN

Pada prinsipnya pemeriksaan dari Bab 6.3.1 hingga 6.3.5, yaitu:

• Format file

• Sistem koordinat dan datum

• Struktur feature dataset (GDB) / folderisasi (SHP)

• Penamaan feature class (GDB) / nama file SHP

• Field attribute / kolom

dilakukan dengan menggunakan formulir Quality Control (QC) dengan

menuliskan sesuai atau tidak sesuai, dan jika tidak sesuai, pendetailan

kesalahannya ditambahkan dalam catatan keterangan.

127

6.5 Contoh Form QC Basis Data dan Atribut

Tanggal: Nama Petugas QC:

NO PENGECEKAN DETAIL SESUAI/TIDAK * KETERANGAN

1 Format File Format data geospasial dalam bentuk data GIS

2 Sistem Koordinat dan Datum Sistem koordinat Geografis dengan datum WGS-84

Sumber Data

Peta Dasar

Peta Tematik -

Tematik Fisik Sosial

Tematik Fisik Status

Tematik Jaringan Prasarana Eksisting

Peta Rencana -

Rencana Pola Ruang

Rencana Struktur Ruang

Kawasan Strategis

Album Peta -

Pola Ruang Per NLP

Pola Ruang dan Struktur Ruang

Lainnya

Peta Dasar

Peta Tematik

Peta Rencana

Peta Dasar

Peta Tematik

Peta Rencana -

Rencana Pola Ruang

Rencana Struktur Ruang

Kawasan Strategis


Keterangan:



QC06-

SDB

RTRW

Formulir QC06- SDB RTRWQC ke- Nama Rencana Tata Ruang Wilayah :


3 Struktur / Folderisasi

4 Penamaan

5Field / Kolom Attribute dan

Isiannya


Tanggal Akhir QC

Petugas QC

Koordinator QC :

128

Tanggal: Nama Petugas QC: Marhensa

18-Apr-19

NO PENGECEKAN DETAIL SESUAI/TIDAK * KETERANGAN

1 Format File Format data geospasial dalam bentuk data GIS SESUAI

2 Sistem Koordinat dan Datum Sistem koordinat Geografis dengan datum WGS-84 TIDAK Sistem koordinat yang dipakai UTM

Sumber Data TIDAK Tidak mencantumkan Raw Data

Peta Dasar TIDAKBelum mengikuti standar yang disepakati, sudah

diberikan standarnya pada pertemuan ini

Peta Tematik -

Tematik Fisik Sosial TIDAK Belum dikelompokkan dalam tema-tema ini

Tematik Fisik Status TIDAK Belum dikelompokkan dalam tema-tema ini

Tematik Jaringan Prasarana Eksisting TIDAK Belum dikelompokkan dalam tema-tema ini

Peta Rencana -

Rencana Pola Ruang SESUAI

Rencana Struktur Ruang SESUAI

Kawasan Strategis SESUAI

Album Peta -

Pola Ruang Per NLP TIDAK Pola ruang per NLP belum ditunjukkan

Pola Ruang dan Struktur Ruang SESUAI

Lainnya SESUAI

Peta Dasar TIDAKBelum mengikuti standar yang disepakati, sudah


Peta Tematik TIDAKBelum mengikuti standar yang disepakati, sudah


Peta Rencana TIDAKSebaiknya mengikuti ketentuan Rancangan Permen ATR

terkait Standar Basis Data dalam Penyusunan Peta

Peta Dasar SESUAI

Peta Tematik SESUAI

Peta Rencana -

Rencana Pola Ruang TIDAKSebaiknya mengikuti ketentuan Rancangan Permen ATR


Rencana Struktur Ruang TIDAKSebaiknya mengikuti ketentuan Rancangan Permen ATR


Kawasan Strategis TIDAKSebaiknya mengikuti ketentuan Rancangan Permen ATR


DITOLAK

19-Apr-19

Marhensa

Ryan Pribadi

Keterangan:


3 Struktur / Folderisasi

QC06-

SDB

RTRW

Formulir QC06- SDB RTRWQC ke- 1Nama Rencana Tata Ruang Wilayah : Revisi RTRW Kabupaten Abc


PT. Geospasial XYZ

:

4 Penamaan

5Field / Kolom Attribute dan

Isiannya



- Ikuti panduan yang diberikan dalam pemeriksaan ini (diberikan saat asistensi)

- Cermati lagi lampiran I, II, III, dan IV pada Rancangan Permen ATR terkait Standar Basis Data dalam Penyusunan Peta RTRW

- Selesaikan sebaiknya dalam jangka waktu 2 minggu ke depan

Tanggal Akhir QC

Petugas QC

Koordinator QC

129

BAB VII

LAYOUT DAN ALBUM PETA

7.1 LATAR BELAKANG

Tahapan akhir pembuatan peta adalah menyajikannya sesuai dengan tata

letak (layout). Visualisasi data spasial pada prinsipnya adalah bagaimana

menampilkan data spasial tersebut. Data yang dihasilkan dikelompokkan

menjadi tiga yaitu; titik, garis dan area, yang selanjutnya divisualisasikan

dalam bentuk simbol dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:

a. Sifat dan ukuran data,

b. Bentuk, sifat dan cara penggambaran simbol,

c. Variabel visual yang dapat digunakan, yang berkait erat dengan persepsi.

Bentuk simbol dapat dikelompokkan menjadi simbol titik, garis, dan area;

sedangkan sifat simbol dapat dibedakan menjadi simbol simbol kualitatif dan

simbol kuantitatis; dan cara penggambaran simbol dapat digambarkan

secara piktorial, abstrak/geometrik, dan menggunakan huruf (letter).

Variabel visual digunakan untuk membedakan unsur yang diwakili pada

setiap simbol meliputi: (a) bentuk, (b) ukuran, (c) kepadatan, (d) arah, (e) nilai,

(f) warna, dan (g) posisi. Sedangkan penyajian simbol umumnya harus

melalui 3 (tiga) tingkatan persepsi dalam membaca peta, yaitu: (a) asosiatif,

bila pembaca peta dengan cepat memperoleh kesan yang sama (setingkat)

terhadap semua fenomena yang dipetakan, (b) order, bila pembaca peta

dengan cepat memperoleh kesan bertingkat terhadap semua fenomena

yang dipetakan, dan (c) kuantitatif, bila pembaca peta dengan cepat

memperoleh kesan terhadap kuantitas data/fenomena yang dipetakan.

Aspek-aspek tersebut selanjutnya dikemas dalam satu paket simbol,

sehingga menghasilkan simbol yang sesuai dengan realita di lapangan dan

komunikatif.

Selanjutnya kaidah tata letak (layout) peta yang merupakan penempatan

data spasial yang akan dipetakan bersama-sama dengan unsur-unsur

130

kartografis yang berupa informasi tepi (border information) yaitu: Judul,

Skala, Orientasi, Legenda, Sumber Penyusunan, dsb. Penempatan informasi

tepi dalam hal pembuatan peta RDTR harus dibakukan, supaya menjadi

pedoman utama penyusunan peta RTRW/RDTR.

Informasi tepi tersebut dapat diletakkan sesuai dengan ruang yang tersedia

pada lembar peta, tanpa menghilangkan keseimbangan dan keserasian peta.

Judul pada peta tematik, harus jelas dan singkat, dan memuat 3 W, yaitu

What, When, Where atau Judul peta harus memberi informasi tentang: Apa,

Kapan, dan Dimana. Untuk penulisan skala, harus dituliskan secara lengkap,

yaitu Skala Numerik dan Skala Grafis.

Penyusunan peta tematik memerlukan peta dasar yang digunakan sebagai

dasar untuk menempatkan simbol dari tema yang dipetakan. Peta dasar

berisi informasi yang diambil dari peta topografi/rupabumi. Secara umum,

unsur-unsur yang sering ditampilkan dalam peta tematik adalah:

o Grid & Graticule

o Pola Aliran

o Relief

o Jaringan Perhubungan

o Batas Administrasi

o Nama-nama Geografi

o Detail-detail lain yang erat kaitannya dengan tema yang dipetakan (RTRW

atau RDTR).

131

7.2 PENYAJIAN PETA RTRW

Penyajian peta RTRW dibuat sesuai dengan ketentuan skala jenis

peta RTRW tersebut. Terdapat 3 jenis Peta RTRW yang dimaksud, antara

lain:

a. Peta RTRW Provinsi,

b. Peta RTRW Kabupaten, dan

c. Peta RTRW Kota.

Ketiga jenis RTRW tersebut memiliki ketentuan penyajian yang berbeda-

beda.

7.2.1 Peta RTRW Provinsi

a. Cakupan Lembar Peta

Satu lembar peta skala RTRW Provinsi 1 : 250.000 mencakup daerah

dengan ukuran 1000’ lintang dan 1030’ bujur. Dalam hal yang khusus

terdapat pengecualian untuk mencakup pulau-pulau kecil atau suatu

daratan yang kecil untuk menghindari tambahan lembar peta. Dalam

hal wilayah provinsi memiliki pesisir dan laut, Peta Rencana Tata

Ruang Wilayah provinsi dapat dilengkapi dengan Data Batimetri.

- Peta Rencana Struktur Ruang

Digambarkan pada 1 cakupan Peta Wilayah secara utuh per jenis

struktur ruang. Untuk kepentingan penetapan peraturan

perundang-undangan, Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah dapat

digambarkan dalam beberapa lembar Peta yang tersusun secara

sistematis mengikuti indeks peta dasar skala 1 : 250.000.

- Peta Rencana Pola Ruang

Digambarkan dalam bentuk delineasi. Delineasi kawasan lindung

dan kawasan budi daya harus dipetakan pada lembar kertas yang

menggambarkan wilayah secara utuh. Dalam hal kawasan lindung

dan kawasan budi daya digambarkan dalam bentuk delineasi.

Untuk kepentingan penetapan peraturan perundang-undangan,

Peta Rencana Pola Ruang dapat digambarkan dalam beberapa

132

lembar Peta yang tersusun secara sistematis mengikuti indeks peta

dasar skala 1 : 250.000.

- Peta Kawasan Strategis

Digambarkan pada 1 cakupan Peta Wilayah secara utuh. Untuk

kepentingan penetapan peraturan perundang-undangan, Peta

Kawasan Strategis dapat digambarkan dalam beberapa lembar Peta

yang tersusun secara sistematis mengikuti indeks peta dasar skala 1

: 250.000.

b. Grid Peta

Grid peta hanya ditunjukkan dengan UTM tick pada tepi peta tiap

10.000 m, diberi warna hitam, dan diberi angka tiap 50.000 m.

c. Gratikul

Gratikul digambarkan dengan garis penuh berwarna biru tiap 10’

(menit).

d. Penulisan Nama Unsur

Nama unsur alam, unsur buatan, dan nama wilayah administrasi

yang dicantumkan di dalam peta adalah nama yang telah disahkan

oleh instansi yang berwenang.

e. Simbolisasi Peta RTRW Provinsi Skala 1:250.000

Simbol digunakan untuk merepresentasikan unsur-unsur yang

tercantum di dalam peta. Simbol unsur-unsur peta RTRW Provinsi

skala 1:250.000. Ketentuan tambahannya, yaitu :

− Jika tidak ada pengecualian, titik tengah simbol di peta

mempunyai korelasi dengan titik tengah unsur. Dengan demikian,

arah penempatan nama harus sesuai dengan arah atau bentuk

unsur.

− Semua unsur dalam satu kelompok disajikan dengan mengingat

prinsip generalisasi, dan dengan pergeseran (displacement) paling

kecil.

− Semua simbol seperti jalan, jalur kereta api, dan sungai yang

sejajar satu dengan lainnya, yang karena keterbatasan skala,

133

penempatannya dapat digeser dengan tetap mempertahankan

bentuknya. Jika unsur garis yang teratur dan tidak teratur

berdekatan, yang digeser adalah unsur yang tidak teratur. Jika

terdapat unsur yang tingkatannya lebih rendah daripada unsur

utama, misalnya, pagar dan sungai, yang digeser adalah unsur

yang tingkatannya lebih rendah (pagar).

− Jika dua batas wilayah administratif berimpitan, maka batas

wilayah administraif yang lebih rendah tingkatannya ditiadakan

atau tidak digambar.

f. Informasi Peta (Tata Letak Peta)

Informasi peta berisi antara lain judul peta, instansi pembuat,

keterangan riwayat, sumber peta, dan tahun pembuatan.

7.2.2 Peta RTRW Kabupaten


Satu lembar peta RTRW Kabupaten skala 1 : 50.000 mencakup

daerah dengan ukuran 15’ lintang dan 15’ bujur. Dalam hal yang

khusus terdapat pengecualian untuk mencakup pulau-pulau kecil atau

suatu daratan yang kecil untuk menghindari tambahan lembar peta.

Dalam hal wilayah kabupaten memiliki pesisir dan laut, Peta Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat dilengkapi dengan Data

Batimetri.


Digambarkan pada 1 cakupan Peta Wilayah secara utuh per jenis

struktur ruang. Untuk kepentingan penetapan peraturan

perundang-undangan, Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah dapat

digambarkan dalam beberapa lembar Peta yang tersusun secara

sistematis mengikuti indeks peta dasar skala 1 : 50.000.





134











: 50.000.

b. Grid Peta


1.000 m, diberi warna hitam, dan diberi angka tiap 5.000 m.

c. Gratikul

Gratikul digambarkan dengan garis penuh berwarna biru tiap 1’

(menit).





e. Simbolisasi Peta RTRW Kabupaten Skala 1:50.000


tercantum di dalam peta. Simbol unsur-unsur peta RTRW Kabupaten

skala 1:50.000. Ketentuan tambahannya, yaitu :




unsur.

135



kecil.















7.2.3 Peta RTRW Kota


Satu lembar peta RTRW Kota skala 1 : 25.000 mencakup daerah

dengan ukuran 7,5’ lintang dan 7,5’ bujur. Dalam hal yang khusus

terdapat pengecualian untuk mencakup pulau-pulau kecil atau suatu

daratan yang kecil untuk menghindari tambahan lembar peta. Dalam

hal wilayah kota memiliki pesisir dan laut, Peta Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota dapat dilengkapi dengan Data Batimetri.




Rencana Struktur Ruang Wilayah dapat digambarkan dalam

136

beberapa lembar Peta yang tersusun secara sistematis mengikuti

indeks peta dasar skala 1 : 25.000.















: 25.000.

b. Grid Peta


500 m, diberi warna hitam, dan diberi angka tiap 2.500 m.

c. Gratikul

Gratikul digambarkan dengan garis penuh berwarna biru tiap 30".





e. Simbolisasi Peta RTRW Kota Skala 1:25.000


tercantum di dalam peta. Simbol unsur-unsur peta RTRW Kota skala

1:25.000. Ketentuan tambahannya, yaitu:

137




unsur.



kecil.















138

7.3 PENYUSUNAN ALBUM PETA RTRW

Ada 2 bagian penting dalam penyusunan album peta, yaitu :

− Muka Peta, dimana dalam bagian ini diperlihatkan daerah permukaan

bumi yang dipetakan dan termasuk warna dan simbol yang

mempermudah dalam membaca peta.

− Informasi Tepi, dimana dalam bagian ini diperlihatkan simbol, warna dan

artinya dan riwayat peta kapan, dimana dan bagaimana peta tersebut

dibuat.

7.3.1 Penomoran Lembar Peta RTRW

Penomoran lembar peta rencana tata ruang wilayah yang meliputi

peta pola ruang, struktur ruang dan kawasan strategis mengikuti indeks

pada peta RBI Badan Informasi Geospasial tergantung kepada skala yang

digunakan.

Apabila peta tata ruang disajikan dalam beberapa lembar peta,

maka cara pemecahan peta itu menjadi beberapa lembar harus

mengikuti sistem indeks penomoran peta RBI Badan Informasi

Geospasial, dan sistem penomoran dan judul peta yaitu :

a. RTRW Provinsi

Nomor lembar peta rencana tata ruang wilayah adalah empat digit

nomor indeks peta RBI Badan Informasi Geospasial skala 1 : 250.000

yang diletakkan pada bagian atas dari kotak legenda yang

menampilkan judul /tema peta rencana tata ruang.

b. RTRW Kabupaten


nomor indeks peta RBI Badan Informasi Geospasial diikuti tanda

sambung (“-“) dan dua digit setelahnya sesuai penomoran lembar

peta RBI Badan Informasi Geospasial skala 1 : 50.000 yang telah diatur

139

sebelumnya, yang diletakkan pada bagian atas dari kotak legenda

yang menampilkan judul /tema peta rencana tata ruang.

c. RTRW Kota


nomor indeks peta RBI Badan Informasi Geospasial diikuti tanda

sambung (“-“) dan tiga digit setelahnya sesuai penomoran lembar

peta RBI Badan Informasi Geospasial skala 1 : 25.000 yang telah diatur

sebelumnya, yang diletakkan pada bagian atas dari kotak legenda

yang menampilkan judul /tema peta rencana tata ruang.

7.3.2 Kaidah Layout Peta RTRW

a. Simbolisasi dan Pewarnaan

Simbolisasi dan pewarnaan pada album peta RTRW mengacu pada

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013

Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, terutama pada peta Pola

dan Struktur Ruang, sedangkan untuk klasifikasinya dapat mengacu

pada Peraturan Menteri ATR No. 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan

Kota. Apabila ada beberapa unsur yang belum ada atau minimal ada

direktorinya pada RSNI Spesifikasi Penyajian Peta RTRW Provinsi,

Kabupaten dan Kota, maka pewarnaan peta RTRW dapat mengacu

pada format RSNI tersebut.

140

b. Informasi Tepi

- Pemerintah Daerah yang Bertanggung jawab

Berisi tentang keterangan nama pemerintah daerah yang

bertanggungjawab dalam penyusunan peta RTRW yang dibuat.

- Nama Dokumen RTRW dan Tahun Penyusunan

Berisi tentang informasi mengenai nama dokumen RTRW dan

rentang waktu penyusunan RTRW yang dibuat.

- Judul Peta

Judul peta mengikuti peta yang dibuat.

- Arah Utara dan Skala

Arah utara menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan skala

dilengkapi dengan skala angka dan skala grafis.

- Keterangan Proyeksi

Berisi tentang keterangan sistem proyeksi, sistem grid dan datum

horizontal.

- Diagram Lokasi

141

Berisi tentang informasi orientasi peta yang dibuat terhadap

wilayah administrasi di sekitarnya. Diagram Lokasi ini dilengkapi

dengan koordinat geografis dalam bahasa Indonesia.

- Legenda

Legenda berisi tentang keterangan mengenai simbol-simbol yang

terdapat dalam muka peta. Keterangan simbol ini harus sesuai

dengan semua simbol yang terdapat dalam peta.

142

- Sumber Peta

Sumber data berisi informasi tentang informasi data apa saja yang

digunakan dalam pembuatan peta yang dibuat. Informasi tersebut

disebutkan secara lengkap dengan skala dan tahun pembuatan

data.

143

c. Tata Letak Layout Peta

Tata letak penyajian layout Peta RTRW, diantaranya:

- Landscape Normal

- Landscape Memanjang

144

- Portrait

145

- Penyajian berdasarkan indeks

d. Ketentuan Lain

- Garis Batas Wilayah Administratif

Semua garis batas wilayah administratif (garis batas provinsi,

kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan) dan

garis batas negara (garis batas zona ekonomi eksklusif, garis batas

zona tambahan, dan garis batas laut teritorial) yang tercantum

dalam peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan batas

indikatif, kecuali jika masing – masing daerah yang menyusun

RTRW sudah melakukan penegasan batas wilayah yang disahkan

dalam bentuk Permendagri.

Documents

Daftar Isi - BIGtataruang.big.go.id/modules/pustaka/Spek... · 1 BAB I SUMBER DATA 1.1 Spesifikasi Sumber Data 1.1.1 Sumber Data Peta RTRW Provinsi Sumber data Peta RTRW Provinsi