RTRW SOOKO

DATA DAN ANALISARENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA 2013-2033

KECAMATAN SOOKOKABUPATEN MOJOKERTO

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA VI-1

BAB VI

DATA DAN ANALISA

6.1 Gambaran Umum

6.1.1 Karakteristik Kabupaten Mojokerto

A. Kondisi Fisik Dasar

1. Geografis

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak di antara 11120'13'' sampai dengan 11140'47'' bujur timur dan antara 718'35'' sampai dengan 747'' lintang selatan. Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya

berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya:

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

2. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah dan tinggi

di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang

subur, meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang dan Jatirejo. Bagian tengah

merupakan wilayah daratan, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan

kapur yang cenderung kurang subur.

Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya

lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat

kemiringan lahan kurang dari 15 derajat.

Pada umumnya ketinggian wilayah kecamatan di Kabupaten Mojokerto rata-rata

berada 700 m di

atas permukaan laut.

Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan

dan 304 desa. Luas wilayah Kabupaten Mojokerto seluruhnya adalah 692,15 km2,

dimana wilayah Kecamatan Dawarblandong merupakan kecamatan dengan luas




wilayah terbesar. Sedangkan Kecamatan Ngoro dan Jetis mempunyai luas wilayah

terbesar kedua dan ketiga.

3. Iklim

Seperti wilayah lainnya di Indonesia, di Kabupaten Mojokerto hanya dikenal dua

musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selama tahun 2011 jumlah

curah hujan lebih rendah dibandingkan jumlah curah hujan selama tahun 2010.

Selama tahun 2011 total curah hujan setahun dari 18 stasiun pengamat yang terdapat

di Kabupaten Mojokerto mencapai 1.398 mm, sedangkan tahun sebelumnya sebesar

2.859 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2011 mencapai 66 hari dan lebih rendah

dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 139 hari. Jumlah curah hujan

maupun hari hujan pada bulan Januari sampai dengan Mei 2011 di sebagian besar

stasiun pengamat mengalami peningkatan. Setelah itu pada bulan Juni menurun dan

pada bulan Juli sampai bulan Oktober tidak terdapat hujan sama sekali yang berarti

waktunya musim kemarau. Pada bulan November mulai meningkat lagi sampai akhir

tahun. Hal ini disebabkan karena perubahan iklim yang tidak menentu

B. Kondisi Fisik Binaan

Kondisi fisik binaan untuk Kabupaten Mojokerto terdiri dari beberapa faktor, antara

lain pola penggunaan lahan, karakteristk dan sebaran fasilitas, dan kondisi utilitas. Berikut

merupakan penjelasan dari factor-faktor tersebut.

1. Pola Penggunaan Lahan

Kabupaten Mojokerto memiliki luas lahan untuk usaha pertanian seluas 97.790

Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 37.101 Ha dan lahan bukan sawah 60.689 Ha.

Terdapat lahan sawah berpengairan teknis seluas 21.314 Ha (57,45%). Sisanya adalah

lahan sawah berpengairan semi teknis, sederhana, dan tadah hujan.

Lahan bukan sawah meliputi pekarangan, bangunan dan halaman, tegal, kebun,

kolam, tebat/empang, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lainnya.

Penggunaan lahan bukan sawah terluas adalah hutan negara (47,63%), untuk

pekarangan bangunan dan halaman (24,14 %) dan untuk tegal/kebun (19,00 %),

berikut merupakan tabel penggunaan luas lahan pada Kabupaten Mojokerto.

Tabel 6.1 Penggunaan Luas Lahan Pada Kabupaten Mojokerto

No. KecamatanLuas Lahan (HA)

Lahan Sawah

Lahan Non Sawah

Lahan Non Pertanian

Jumlah

1 Jatirejo 2.178 178 5.466 7.8222 Gondang 2.237 879 3.161 6.277




3 Pacet 2.913 761 8.166 11.8404 Trawas 777 1.400 3.695 5.8725 Ngoro 1.295 3.380 8.807 13.4826 Pungging 2.543 750 1.249 4.5427 Kuterejo 2.660 99 1.338 4.0978 Mojosari 1.559 180 930 2.6699 Bangsal 1.506 145 878 2.52910 Mojoanyar 1.491 225 644 2.36011 Dlanggu 2.573 63 909 3.54512 Puri 2.351 63 1.102 3.51613 Trowulan 2.496 344 1.588 4.40114 Sooko 1.269 94 980 2.34315 Gedeg 1.635 29 788 2.45216 Kemlagi 2.610 908 2.190 5.70817 Jetis 2.601 1.323 2.761 6.68518 Dawar blandong 2.434 2.696 22520 7.650

Jumlahtotal

2011 37.101 13.517 47.172 97.7902010 37.101 13.517 47.172 97.7902009 37.101 13.517 47.172 97.790

Sumber : Kabupaten Mojokerto dalam angka, 2012

2. Karakteristik dan Sebaran Fasilitas

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang

digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat

yang berada di perkotaan dan perdesaan Kabupaten Mojokerto, dengan

mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan

peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Untuk wilayah permukiman yang

terdapat di Kabupaten Mojokerto sudah menyebar rata ke seluruh kecamatan yang ada

di Kabupaten Mojokerto itu sendiri, dengan terdiri dari permukiman yang terdapat di

wilayah perkotaan Kabupaten Mojokerto dan permukiman yang terdapat di wilayah

pedesaan Kabupaten Mojokerto.

3. Kondisi Utilitas

Kondisi utilitas yang terdapat di Kecamatan Sooko dapat dilihat pada jaringan

drainase, jaringan air bersih, sistem persampahan serta sistem sanitasi/ jaringan air

limbah.

a. Jaringan Drainase

Jaringan drainase yang terdapat di Kabupaten Mojokerto merupakan satu

kesatuan sistem jaringan drainase Kabupaten Mojokerto, karena dinamika

perubahan penggunaan lahan yang terjadi kiranya dimensi dan sistem

drainase yang ada pada saat ini perlu penyesuaian melalui penyempurnaan

sistem jaringan drainase yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan




pada pusat permukiman. Sarana drainase yang terdapat di Kabupaten

Mojokerto masih kurang optimal dengan masih sering terjadinya wilayah

rawan banjir yang dikarenakan tidak adanya saluran tersendiri pada setiap

kawasan fungsional yang terhubung ke saluran primer, sehingga membebani

saluran wilayah permukiman.

Permasalahan timbulnya genangan bahkan banjir di musim hujan tidak

hanya disebabkan belum sempurnanya sistem sirkulasi drainase yang ada

namun juga dapat diakibatkan oleh tersumbatnya aliran akibat

pembuangan sampah atau kurang sempurnanya tangkapan air bahkan

dimungkinkan akibat curah hujan yang sangat tinggi. Saluran drainase selain

memerlukan pemeliharaan fisik juga perlu adanya kegiatan pelumpuran atau

membersihkan saluran drainase dari endapan lumpur. Selain itu, penyusunan

rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan

kawasan tertentu rawan banjir juga perlu diwujudkan.

b. Jaringan Air Bersih

Jumlah pelanggan air bersih di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2011

sebanyak 13.286 pelanggan. Sedangkan volume air yang disalurkan sebesar

2.567.327 m3 dengan nilai Rp.5.939.623.000,-.

c. Sistem Persampahan

Pengelolaan sampah yang terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan

mekanisme pembuangan dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sampah

Sementara (TPS) kemudian transfer depo dan selanjutnya dibuang ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA). Pola pembuangan sampah yang ada pada saat ini

masih menggunakan pola lama, yaitu pengumpulan, pengangkutan dan

dibuang. Selain itu, volume sampah yang dihasilkan tiap harinya tidak sesuai

dengan volume TPS yang tersedia untuk Kabupaten Mojokerto itu sendiri.

Sehingga untuk mencegah terjadinya timbulan sampah, diharapkan kepada

pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menyediakan TPS pada tiap-tiap

kecamatan, tentunya dengan memperhatikan standar yang ada.

d. Sistem Sanitasi dan Jaringan Air Limbah




Sistem Sanitasi di Kabupaten Mojokerto sebagian besar sudah menggunakan

septictank pribadi, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang

menggunakan septictank komunal

6.1.2 Karakteristik Kecamatan Sooko

A. Karakteristik Fisik Dasar

1. Batas Fisik dan Letak Ketinggian Kecamatan Sooko

Batas Fisik:

Sebelah utara : Kec. Gedeg & Kota Mojokerto

Sebelah Timur : Kec. Puri

Sebelah Selatan : Kec. Trowulan

Sebelah Barat : Kec. Trowulan dan Kab. Jombang

Wilayah Kecamatan Sooko terletak di ketinggian 25 meter sampai dengan 80

meter di atas permukaan laut.

2. Luas dan Pembagian Wilayah Kecamatan Sooko

Luas Kecamatan Sooko adalah 2.350,9 Ha, yang terdiri dari 109 RW, 402 RT, 15

Desa dan 58 Dusun. Tabel 6.2 merupakan luas wilayah per desa yang terdapat di

Kecamatan Sooko.

Tabel 6.2 Luas Wilayah Per Desa Kecamatan Sooko

No Desa/DesaLuas Wilayah

(km)1 Sooko 1.372 Japan 1.533 Jampirogo 1.144 Brangkal 1.555 Ngingasrembyong 1.856 Tempuran 1.837 Sambiroto 1.438 Kedungmaling 1.189 Karangkedawang 1.2810 Wringinrejo 1.4811 Modongan 2.3512 Mojoranu 1.7613 Klinterejo 1.3514 Gemekan 2.6315 Blimbingsari 1.97

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2012Brdasarkan tabel 6.2 luas wilayah tertinggi adalah Desa Gamekan yaitu sebesar

2,63 km2 dan luas wilayah terendah yaitu Desa Jampirogo dengan luasan 1,14 km2.

Ditinjau bedasarkan RTRW Kabupaten Mojokerto tahun 2011, Kecamatan Sooko

memiliki 8 Desa yang tergolong dalam Kawasan Ibu Kota Kecamatan (IKK). Desa itu




antara lain Desa Sooko, Desa Japan, Desa Jampirogo, Desa Brangkal, Desa

Sambiroto, Desa Kedungmaling, Desa Wringinrejo, dan Desa Gemekan.




Peta 6.1 Administrasi Kecamatan Sooko




Peta 6.2 Kawasan Ibu Kota Kecamatan




B. Karakteristik Fisik Binaan

Kondisi Fisik Binaan Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dari

penggunaan lahan yang ada. Berikut ini merupakan rincian dari penggunaan lahan di

Kecamatan Sooko.

1. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kecamatan Sooko terdiri lahan sawah dan lahan non sawah,

berikut ini merupakan tabel luas lahan sawah dan lahan non sawah yang dirinci

menurut Desa di Kecamatan Sooko:

Tabel 6.3 Luas Lahan di Kecamatan Sooko

No DesaLuas Lahan (Ha)

Lahan Sawah Lahan Non Sawah1 Gemekan 47,8 62,62 Blimbingsari 118,1 94,33 Brangkal 76,8 45,54 Kedungmaling 68,7 77,75 Klinterejo 77,5 61,66 Modongan 176,8 90,57 Sambiroto 97,7 48,88 Jampirogo 41,1 73,39 Japan 41,8 98,6

10 Sooko 25,1 122,211 Wringinrejo 82,5 67,912 Karangkedawang 89,3 36,913 Mojoranu 137,4 39,014 Tempuran 113,9 54,315 Ngingasrembyong 93,3 89,9

Jumlah 1287,8 1063,1Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2011

Berdasarkan tabel 6.3 dapat diketahui bahwa luas lahan sawah di Kecamatan

Sooko seluas 1287,8 hektar atau sebesar 54,78% sedangkan lahan non sawah yang

terdiri dari bangunan permanen, hutan negara dan lain-lain seluas 1063,1 hektar atau

sebesar 45,22%.

6.2 Rumusan Tujuan Perencanaan

6.2.1 Analisis Tujuan Perencanaan

Keberhasilan tercapainya tujuan penataan ruang wilayah perencanaan dapat diukur

dari pencapaian yang telah diwujudkan telah sesuai dengan arahan yang ditetapkan dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan apabila diperlukan dapat

dilengkapi dengan prinsip-prinsip (Permen PU No: 20/PRT/M/2011). Berdasarkan pengertian

tersebut maka Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sooko memerlukan suatu

arahan dan acuan untuk mencapai suatu tujuan nyata dengan ketentuan teknis yang telah




disusun dan kemudian dilaksanakan dalam tahap perencanaan dan pembangunan sehingga

dicapai konsistensi dan keserasian pembangunan kawasan perkotaan Kecamatan Sooko.

6.2.2 Tinjauan Kebijakan Regional dan BWP Kecamatan Sooko

A. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat delapan wilayah

pengembangan. Dari kedelapan wilayah pengembangan tersebut Kabupaten Mojokerto

tergolong dalam WP Germakertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota

Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten

Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang,

Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten

Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

Dengan fungsi sebagai pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura,

kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan,

pariwisata,transportasi, dan industri. Ditinjau dari segi geografisnya Kabupaten Mojokerto

diharapkan dapat menjadi filter arus urbanisasi penduduk di wilayah sekitarnya yang

berkeinginan ke ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya.

B. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto

1. Struktur Ruang

Berdasarkan RTRW Kabupaten Mojokerto tahun 2011 , maka Kecamatan Sooko

terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan perkotaan dan kawasan pedesaa.

Pembagian kawasan perkotaan dan pedesaan di kecamatan sooko didasarkan pada

Undang- Undang nomor 26 tahun 2006 tentang penataan ruang. Di Kecamatan Sooko

Ada delapan desa yang termasuk kedalam kawasan perkotaan dan tujuh desa yang

termasuk kedalam kawasan pedesaan. Tabel 6.4 berikut ini adalah tabel desa kawasan

perkotaan dan pedesaan Kecamatan Sooko :

Tabel 6.4 Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Di Kecamatan SookoNo. Perkotaan Perdesaaan1 Sooko Nginasrembayong 2 Wringinrejo Tempuran 3 Sambiroto Mojoranu 4 Brangkal Karangkedawang 5 Gamekan Modongan 6 Japan Klintenrejo 7 Jampirogo Blimbingsari 8 Kedungmaling




Sumber: RTRW Kabupaten Mojokerto, 2011

Berdasarkan RTRW Kabupaten mojokerto, struktur pemanfaatan ruang

Kecamatan Sooko terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

a. Sebagai Kawasan industri skala menengah hingga berat terdapat di perkotaan.

b. Kegiatan perdagangan utama Kabupaten Mojokerto terdapat di perkotaan

Sooko, sedangkan untuk perdagangan tingkat regional yang menampung hasil

produksi industri, pertanian dan perkebunan dengan lingkup skala regional.

c. Pusat kegiatan pendidikan hingga tingkat tinggi.

d. Sub-sub terminal yang melayani pergerakan antar perkotaan terdapat pada

setiap kota Kecamatan.

Selain itu Kecamatan Sooko juga termasuk dalam arahan pengembangan Pusat

Kegiatan Lingkungan promosi ( PKLp) dengan skala pelayanan lokal. Adapun Fungsi

pengembangan PKLp Kecamatan Sooko adalah

a. Sebagai pusat permukiman skala kabupaten

b. Sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan skala dasar hingga menengah

2. Pola Ruang

Berdasarkan RTRW Kabupaten Mojokerto, terdapat beberapa peruntukan

kawasan budidaya yang terdapat di Kecamatan Sooko, beberapa peruntukan kawasan

di Kecamatan Sooko adalah :

a. Kawasan permukiman perkotaan, Wilayah perkotaan di Kabupaten Mojokerto

memiliki pusat pelayanan terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Sooko, Gedeg

dan Mojosari. Orientasi pergerakan penduduk cenderung mengarah ke pusat

kota di mana pada wilayah ini terdapat fasilitas pendukung yang lengkap.

Pada kawasan perkotaan ini dimungkinkan untuk diarahkan pengembangan

Rusunawa, Dimana diprediksi selama 20 tahun kedepan akan terjadi

perubahan dalam perkembangan jalan Tol, dan kawasan industri sehingga

sangat dimungkinkan terjadi pertambahan kebutuhan akan hunian. Salah satu

upaya untuk menjembatani antara kebutuhan akan hunian dan kencenderungan

penggembangannya secara horisontal yang akan banyak memakan lahan maka

diarahkan untuk dikembangkan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa).

b. Kawasan persawahan

c. Kawasan perikanan tangkap atau yang biasanya terletak pada waduk, situ atau

danau.




d. Kawasan budidaya air tawar, pada kecamatan Sooko dikususkan pada budi

daya ikan gurami

e. Serta, kawasan pemasaran hasil produksi ikan

3. Kawasan Strategis

Berdasarkan RTRW Kabupaten Mojokerto, terdapat beberapa arahan kawasan

strategis bagi Kecamatan Sooko, diantaranya :

a. Peruntukan industri dan pergudangan sepanjang ruas Jalan By Pass Mojokerto

b. Sebagai, kawasan cepat tumbuh, yaitu menjadikan Kecamatan Sooko, sebagai

pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian perkebunan dan kehutanan dengan

wilayah pendukung Puri, Trowulan Jatirejo, Mojanyar

4. Kawasan Pemanfaatan Ruang

Berikut ini adalah beberapa arahan pemanfatan Kecamatan Sooko ruang yang

termasuk kedalam program pembangunan Kabupaten Mojokerto :

a. Sebagai Sistem dan Fungsi Perwilayahan

b. Sebagai Pemantapan Peran dan Fungsi Kota

c. Penentuan Struktur Pelayanan

d. Kawasan Perkotaan Pusat Kegiatan Lokal

e. Pengendalian kaawasan pertanian unggulan, untuk kawasan pertanian abadi




Peta 6.3 Pusat Kegiatan Lingkungan Promosi (PKLp) II




C. Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2005

2025 adalah untuk mewujudkan masyarakat dan daerah Kabupaten Mojokerto yang Maju,

Adil, Makmur, Tentram, dan Beradab. Dalam konteks pembangunan sarana dan prasarana

wilayah tujuan PJP Daerah Kabupaten Mojokerto tercantum dalam:

1. Terwujudnya peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat ditandai

oleh hal-hal berikut :

a. Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri, Jasa dan Pariwisata di Kabupaten

Mojokerto yang didukung oleh sektor pertanian yang handal

b. Semakin luasnya lapangan kerja dan semakin berkurangnya angka

pengangguran

c. Semakin meningkatnya pendapatan riil masyarakat yang diikuti oleh

pemerataan pendapatan yang berkeadilan, dan semakin menurunnya jumlah

keluarga miskin di Kabupaten Mojokerto

d. Tersedianya sarana & prasarana dasar wilayah yang memadai sehingga

mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor industri, jasa dan pariwisata

2. Terwujudnya penataan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan

Lingkungan Hidup di Kabupaten Mojokerto secara berkelanjutan ditandai oleh

hal-hal berikut :

a. Terwujudnya pengembangan wilayah yang sesuai dengan fungsi dan Tata

Guna Lahan serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kabupaten

Mojokerto

b. Tersediaanya kawasan permukiman, pergudangan, dan industri yang memadai

c. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara

berkelanjutan serta tetap terjaganya kelestarian lingkungan hidup

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto diletakkan pada beberapa

prinsip pokok diantaranya:

1. Mewujudkan Otonomi Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia

berkualitas, serta penguatan kelembagaan dan masyarakat yang memiliki daya

saing dalam mengelola sumber daya alam




2. Permulihan ekonomi, dalam rangka memperkuat fundamental ekonomi, menuju

stabilitas ekonomi yang berkeadilan, dengan memperluas kesempatan berusaha

serta penyebaran asset produksi

3. Peningkatan produksi, khususnya sub bidang unggul dengan memperluas usaha-

usaha yang berbasis pal sumber daya lokal

4. Menumbuhkan iklim pembangunan yang kondusif dengan mengembangkan

demokrasi, sehingga akan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

Daerah Kecamataan Sooko merupakan daerah termasuk kedalam kaategori

permukiman perkotaaan karena pertumbuhannya sangat besar dan dipengaruhi oleh letaknya

yang berbatasaan langsung dengan Kota Mojokerto. Arahan pengembangan kawasan

perdagangan utama di Kabupaten Mojokerto bertumpu pada kawasan perkotaan di

Kecamatan Sooko. Pada pusat kota di Kecamatan Sooko dikembangkan kegiatan

perdagangan skala pelayanan regional atau perdagangan grosir. Indsutri manufaktur yang

dapat dikembangan antara lain sejenis dengan industri yang telah ada yaitu industri sepatu,

industri peralatan rumah tangga, Industri Kerajinan Tangan, industri pakaian dll.

Kebijakan tersebut mengacu kepada perkembangan Kecamatan Sooko yang mengarah

kepaada kawasan permukiman dan diikuti dengan pertumbuhaan kawasan perdagangan dan

jasa di jalan-jalan utama Kecamatan, baik itu sector formal maupun informal, serta adanya

jalan By Pass yang menghubungkan Surabaya-Mojokerto-Jombang sebagai daerah

pertumbuhan industri besar dan menengah.

D. Kebijakan Sektoral

Berdasarkan kebijakan sektoral, Kecamatan Sooko dibagi menjadi tiga bidang yaitu

bidang fisik dan sosial budaya.

1. Bidang Fisik

Berikut merupakan analisis kebijakan sektoral bidang fisik yang terdapat di

bagian wilayah perencanaan di Kecamatan Sooko.

Tabel 6.5 Analisis Kebijakan Sektoral Bidang Fisik di BWP KecamatanSookoSektor Desa Kebijakan Keterangan

Jalan Gamekan - Perbaikan jalan lingkungan Kebijakan ini sesuai karena di Kecamatan Sooko masih terdapat jaringan jalan yang masih rusak sehingga butuh perbaikan serta pemeliharaan jalan

Wringinrejo - Pemeliharaan jalan desaJampirogo - Peningkatan jalan desa (aspal dan

paving)Kedungmaling - Pelebaran jalan poros desa

- Peningkatan jalan aspal Brangkal - Pemeliharaan jalan




Sektor Desa Kebijakan KeteranganSooko - Pemeliharaan jalanJapan - Pembangunan jembatan

- Pengaspalan jalanSambiroto - Pebaikan jalan lingkungan

- Pelebaran jalan- Jalan Makadam

Drainase Wringinrejo - Perawatan saluran Di Kecamatan Sooko sebagian besar jaringan drainasenya masih kurang baik atau rusak, maka perlu pengembangan jaringan drainase meliputi perawatan saluran drainase, perbaikan saluran dan pemberian plengseng. Kebijakan bertujuan untuk mengurangi genangan air pada badan jalan dan banjir.

Jampirogo - Perbaikan drainase jalan desaSooko - Normalisai sluran RA. BasuniJapan - Normalisasi pembuangan air

- Plengsengan kali brangkalSambiroto - Plengsengan

Sarana Japan - Perbaikan gedung TK- Perbaikan gedung Mi

Kebijakan ini sesuai untuk Kecamatan Sooko karena belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana pendidikan yang ada. Untuk itu perlu diadakan penambahan dan perbaikan, serta pelengkapan dan fasilitasnya.

Sooko - Pembangunan gedung playgroup- Perbaikan gedung kantor TK- Pendidikan dan latihan PKK

Gamekan - Perbaikan MI almustofa- Perbaikan TK Dharma wanita

ASRI Wringinrejo - Pembangunan gedung TK

Sumber: Hasil Analisis, 2013

2. Bidang Pendidikan

Berikut merupakan analisis kebijakan sektoral bidang pendidikan yang terdapat di


Tabel 6.6 Analisis Kebijakan Sektoral Bidang Pendidikan di BWP Kecamatan SookoSektor Desa Kebijakan Keterangan

Pendidikan Japan - Perbaikan gedung TK- Perbaikan gedung Mi

Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan ini di karenakan untuk mengoptimalkan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sooko.

Sooko - Pembangunan gedung playgroup- Perbaikan gedung kantor TK- Pendidikan dan latihan PKK

Gamekan - Perbaikan MI almustofa- Perbaikan TK Dharma wanita

ASRI Wringinrejo - Pembangunan gedung TKBrangkal - Pelatihan kewirausahan

Sumber: Hasil Analisis, 20133. Bidang Sosial

Berikut merupakan analisis kebijakan sektoral bidang sosial yang terdapat di


Tabel 6.7 Analisis Kebijakan Sektoral Bidang Sosial di BWP Kecamatan SookoSektor Desa Kebijakan KeteranganSosial Brangkal - Kegiatan ekonomi produktif Program ini Dilakukan untuk

meningkatkan SDM sehingga dapt Jampirogo - Bnatuan PNPM




Sektor Desa Kebijakan Keterangan- Bantuan RTSM- Bantuan paket

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Wringinrejo - Program PUEM- Bantuan PNPM

Gamekan - Alat dan kursus pertukangan- Kursus las dan alat- Kurus bengkel dan alat

Japan - Kursus elektro- Kursus mengelas

Kedungmaling - Pelatihan batik tulis mongerto

- Tata boga- Kursus menjahit

Sambiroto - Pelatihan pengrajin sepatu- Sarana dan prasarana karang

tarunaSumber: Hasil Analisis, 2013

E. Fungsi dan Peran BWP Kecamatan Sooko

Pengembangan Bagian wilayah yang perkotaan dipriorotaskan (BWP) merupakan

upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan kedalam rencana penanganan bagian

dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan. Adpaun fungsi dan peran Kecamatan Sooko

menjadi pengembangan bagian wilayah perkotaan yang diprioritaskan adalah Kecamatan

Sooko sebagai kawasan perkotaan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp), yang memiliki

fungsi pengembangan sebagai pusat industri skala nasional dan regional, pusat pemasaran

hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang terdapat pada Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Sooko merupakan salah satu

kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal yang terdapat di Kabupaten Mojokerto. Hal ini

dikarenakan di Kecamatan Sooko terdapat kawasan bersejarah yang terletak di Desa

Klintirejo dimana terdapat candi dan benda-benda sejarah peninggalan Kerajaan Mojopahit.

Benda-benda bersejarah ini yang juga di temukan di Kecamatan Trowulan sebagai pusat

Kerajaan Mojopahit, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Puri. Untuk itu Kecamatan Sooko

menjadi salah satu Kecamatan yang juga ikut berperan aktif dalam melestraikan benda

bersejarah dengan membentuk kawasan lindung dan kearaifan lokal yang terdapat di

Kabupaten Mojokerto.

Wisata budaya terletak di Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan

Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Puri dan Kecamatan Sooko dan

(Kawasan Pengembangan Pariwisata.




Bagi pemenuhan kebutuhan internal Kabupaten Mojokerto dan kegiatan ekspor, maka

pengembangan kegiatan peternakan yang terdapat pada saat ini dapat dipertahankan,

berdasarkan kebutuhan pengembangan ke depanya dapat diatur arah pemanfaatanya, dalam

pengembangan peternakan, Kecamatan Sooko memiliki peran dalam pengembangan kegiatan

peternakan besar jenis sapi potong, dan peternakan ternak kecil.

Bagi pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar, terdapat dua jenis yakni

pengembangan kawasan pengembangan perairan umum berupa waduk, telaga serta

pengembangan mengunakan kolam dengan luas 0.25 km2, pengembangan kawasan budidaya

air tawar jenis kolam ini terdapat di Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko.

Rencana pengembangan kawasan strategis, kawasan strategis difungsikan sebagai

kawasan strategis ketahanan ekonomi pada Kabupaten Mojokerto, pada Kecamatan Sooko

diperuntukkan kawasan industry dan pergudangan, kawasan industry dan pergudangan pada

Kecamatan Sooko terletak di Desa Jampirogo.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Mojokerto Kecamatan Sooko merupakan Kecamatan

yang merupakan Kawasan cepat tumbuh, Keamatan Sooko sebagai pusat koleksi dan

distribusi hasil pertanian perkebunan dan kehutanan dengan wilayah pendukung Puri,

Trowulan Jatirejo, Mojanyar.

6.2.3 Perumusan Tujuan Penataan BWP Kecamatan Sooko

Perumusan tujuan penataan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Kecamatan Sooko

dapat didasarkan pada RTRW Kabupaten Mojokerto dan Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan rencana struktur ruang yang terdapat di dalam

RTRW Kab. Mojokerto, maka kecamatan Sooko terbagi dalam dua arahan rencana, yaitu

rencana pengembangan pedesaan dan rencana pengembangan perkotaan.

Kecamatan Sooko terdiri dari 15 desa, dengan beberapa diantaranya yang akan

diarahkan menjadi daerah perkotaan yaitu Desa Sooko, Desa Wringinrejo, Desa Sambiroto,

Desa Japanan, Desa Brangkal, dan Desa Gamekan, dimana pada wilayah tersebut akan

diarahkan menjadi pusat pelayanan dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal serta Pusat

Kegiatan Lokal promosi ( PKLp) dengan skala pelayanan lokal bahkan regional. Adapun

Fungsi pengembangan PKLp Kecamatan Sooko adalah

a. Sebagai pusat permukiman skala kabupaten

b. Sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan skala dasar hingga menengah.




Sementara itu, adapun rencana pengembangan pedesaan di Kecamatan Sooko lebih

menitik beratkan pada pengadaan fasilitas pelayanan serta sistem jaringan jalan. Hal ini

bertujuan menjadikan wilayah pedesaan sebagai pusat pusat penghubung dengan wilayah

kecamatan di sekitar Kecamatan Sooko.

Arahan pengembangan Kecamatan Sooko berdasarkan Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Mojokerto akan menjadi permukiman perkotaan dan terdapat kegiatan

perdagangan skala pelayanan regional atau perdagangan grosir serta indutri manufaktur yaitu

industri sepatu, industri peralatan rumah tangga, Industri Kerajinan Tangan, industri pakaian

dll.

6.3 Rencana Pola Ruang

6.3.1 Kependudukan

Perencanaan suatu wilayah pada hakekatnya merupakan suatu upaya yang

ditunjukkan untuk mewadahi kegiatan penduduknya. Sehingga kependudukan merupakan

salah satu komponen yang penting dalam merencanakan suatu rencana kota. Dengan adanya

kependudukan, maka perputaran arus barang dan arus uang akan menjadi lebih hidup. Hal ini

juga yang menjadikan perkembangan kota menjadi lebih cepat. Hal tersebut menunjukkan

bahwa kependudukan merupakan faktor penentu dalam kegiatan perencanaan wilayah.

Analisis kependudukan yang dilakukan adalah mencakup proyeksi penduduk, tingkat

kepadatan penduduk dan perubahan penduduk.

A. Pertumbuhan Penduduk

Analisis penduduk ditekankan pada proyeksi penduduk untuk distribusi dan kepadatan

penduduk pada tahun perencanaan. Kegiatan analisis penduduk ini dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan umum penduduk sampai dengan akhir

perencanaan. Tabel 6.8 berikut merupakan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di

Kecamatan Sooko Tahun 2007-2012.

Tabel 6.8 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Sooko Tahun 2007 2012

Tahun JumlahPertumbuhan

Pernduduk2007 57472 -2008 70787 23,17%2009 73036 3,18%2010 73625 0,81%2011 75484 2,52%2012 77785 3,05%

Rata-rata Pertumbuhan Penduduk

6,54%




Sumber: Data Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2007-2012Dari jumlah penduduk yang terdapat pada tabel 6.8 di atas, dapat diketahui grafik

pertumbuhan penduduk Kecamatan Sooko dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Berikut

merupakan grafik pertumbuhan penduduk Kecamatan Sooko.

Pertumbuhan Penduduk Kecamatan SookoSumber: Hasil Analisis, 2013

Berdasarkan data penduduk Kecamatan Sooko, rata-rata pertumbuhan penduduk

Kecamatan Sooko pertahun adalah sebesar 6,54% pertahun. Tingginya pertumbuhan

penduduk BWP Kecamatan Sooko disebabkan oleh pertumbuhan penduduk pada tahun 2008

mengalami peninggatan yang drastis yaitu sebesar 23,17% dari total penduduk tahun 2007.

Hal yang mendasari peningkatan ini adalah jumlah migrasi masuk dan tingkat kelahiran yang

berkembang pesat terutama di Kecamatan Sooko. Sehingga apabila rata-rata pertumbuhan ini

digunakan sebagai dasar dalam memperkirakan jumlah penduduk BWP Kecamatan Sooko

dimasa depan, maka akan terjadi ledakan jumlah penduduk yang besar dan dalam

perencanaan nantinya dirasa kurang tepat.

Untuk itu digunakanlah analisis peramalan jumlah penduduk dengan

mempertimbangkan tingkat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar yang

terjadi di Kecamatan Sooko. Berikut adalah tingkat kelahiran, kematian dan pergerakan

penduduk Kecamatan Sooko yang disajikan dalam tabel 6.9 berikut.

Tabel 6.9 Tingkat Kelahiran, Kematian dan Pergerakan penduduk Kecamatan Sooko

TahunJumlah

penduduk

Jumlah Kelahiran

Jumlah Kematian

Jumlah Migrasi Masuk

Jumlah Migrasi Keluar

Tingkat Kelahiran

Tingkat Kematian

Tingkat Migrasi Masuk

Tingkat Migrasi Keluar

2008 70787 584 197 899 154 0,008 0,003 0,013 0,0022009 73036 2204 240 820 1524 0,030 0,003 0,011 0,0212010 73625 1258 125 1248 1842 0,017 0,002 0,017 0,0252011 75484 1618 720 1303 938 0,021 0,010 0,017 0,012

77781 1248 612 734 1121 0,016 0,008 0,009 0,014

57472

70787 73036 7362575484 77785

0100002000030000400005000060000700008000090000

2007 2008 2009 2010 2011 2012




Rata-Rata 0,019 0,005 0,014 0,015Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2008-2012

B. Perkiraan Jumlah Penduduk

Perkiraan Jumlah penduduk digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk BWP

Kecamatan Sooko hingga 20 tahun mendatang. Peramalan jumlah penduduk BWP

Kecamatan Sooko menggunakan metode cohort dengan mempertimbangkan tingkat

kematian, kelahiran dan migrasi yang terjadi di Kecamatan Sooko.

Gambar Model Dinamik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk BWP Kecamatan SookoSumber: Hasil Analisis, 2013

Tabel 6.10 Proyeksi Penduduk Per Desa BWP Kecamatan Sooko Tahun 2013-2032

DesaTahun Proyeksi (jiwa)

2012 2013 2017 2022 2027 2032Gamekan 4.978 5.092 5.577 6.249 7.001 7845Brangkal 4.520 4.624 5.064 5.674 6.357 7123Kedungmaling 7.793 7.972 8.731 9.783 10.961 12281Sambiroto 4.093 4.187 4.586 5.138 5.757 6450Jampirogo 3.534 3.615 3.960 4.436 4.971 5569Japan 9.577 9.797 10.730 12.022 13.470 15092Sooko 14.141 14.466 15.844 17.752 19.889 22284Wringinrejo 2.964 3.032 3.321 3.721 4.169 4671

Jumlah 51.600 52.785 57.813 64.775 72.575 81315Sumber: Hasil analisis 2013

Pada tabel 6.10 dapat dilihat jumlah penduduk di BWP Kecamatan Sooko sampai

dengan 20 tahun mendatang diproyeksikan akan meningkat menjadi 81.315 jiwa atau

meningkat sebesar 2.934 jiwa (2,30% per tahun). Proyeksi jumlah penduduk ini akan

digunakan untuk mencari kebutuhan fasilitas dan utilitas di BWP Kecamatan Sooko.

Penduduk

Kelahiran

Birth rate

Kem atian

Death rate

migrasi

masuk

migrasi

keluar

im migration rate em migration rate




C. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk di BWP Kecamatan Sooko secara keseluruhan sebesar

48 jiwa/ha, namun untuk masing- masing desa mempunyai perbedaan. Hal ini menunjukkan

adanya pemusatan penduduk dan juga persebaran penduduk di beberapa desa. Bedasarkan

SNI 03-1933-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan,

klasifikasi kepadatan suatu daerah dapat disajikan dalam tabel 6.11 berikut:

a. Kepadatan penduduk sangat padat digunakan untuk kriteria kawasan dengan

tingkat kepadatan penduduk lebih dari 400 jiwa per hektar.

b. Kepadatan penduduk tinggi digunakan untuk kriteria kawasan dengan tingkat

kepadatan penduduk 201 sampai 400 jiwa per hektar.

c. Kepadatan penduduk sedang digunakan untuk kriteria kawasan dengan tingkat

kepadatan penduduk antara 151 sampai 200 jiwa per hektar.

d. Kepadatan penduduk rendah digunakan untuk kriteria kawasan dengan tingkat

kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa per hektar.

Berdasarkan klasifikasi kepadatan diatas, maka berikut adalah tingkat kepadatan

penduduk di BWP Kecamatan Sooko untuk setiap Desa/desa:

Tabel 6.11 Kepadatan Penduduk Per Desa dalam BWP Kecamatan Sooko Tahun 2012

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2011Pada tahun 2012 diketahui Desa Gamekan yang merupakan pusat pelayanan dari

BWP Kecamatan Sooko mempunyai kepadatan penduduk sebesar 45 jiwa/Ha dengan tingkat

kepadatan pendudukpaling kecil terdapat pada Desa Wringinrejo sebesar 20 jiwa/Ha dan

kepadatan penduduk paling becar berada di Desa Sooko sebesar 96 jiwa/Ha.

Kepadatan penduduk yang tinggi di Desa Sooko dipengaruhi oleh kondisi wilayah

yang berdekatan dengan Kota Mojokerto sebagai pusat kegiatan dan memiliki sarana

prasarana lengkap. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk cenderung memusat di

daerah tersebut dan wilayah sekitarnya. Selain itu tingkat aksesibilitas juga mempengaruhi

tingginya kepadatan penduduk Desa Sooko dimana desa ini dilalui oleh Jalan RA Basuni

yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dengan Kota Mojokerto dan antar kecamatan di

Desa Luas (Ha)Kepadatan (jiwa/Ha)

Klasifikasi Kepadatan

Gamekan 110 45 Rendah Brangkal 122 37 Rendah Kedungmaling 146 53 Rendah Sambiroto 146 28 Rendah Jampirogo 114 31 Rendah Japan 140 68 Rendah Sooko 147 96 Rendah Wringinrejo 150 20 Rendah




Kabupaten Mojokerto. Terlihat bahwa baik sarana perkantoran maupun perdagangan dan jasa

tersebar di sepanjang jalan ini. Berikut ini adalah tingkat kepadatan BWP Kecamatan Sooko

bedasarkan proyeksi penduduk.

Tabel 6.12 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kecamatan Sooko Tahun 2013-2032

DesaLuas(Ha)

Proyeksi Kepadatan (jiwa/Ha)Kepadatan

2013Kepadatan

2017Kepadatan

2022Kepadatan

2027Kepadatan

2032Gamekan 110 45 47 55 66 79Brangkal 122 37 38 45 54 65Kedungmaling 146 53 55 64 78 94Sambiroto 146 28 29 34 41 49Jampirogo 114 31 32 37 45 54Japan 140 68 71 83 100 120Sooko 147 96 100 116 140 169Wringinrejo 150 20 21 24 29 35

Sumber: Hasil Analisis, 2013Tabel 6.12 merupakan perhitungan kepadatan penduduk menggunakan jumlah

penduduk proyeksi. Diasumsikan bahwa luasan masing-masing desa tidak mengalami

perrubahan hingga 20 tahun mendatang. Terlihat bahwa BWP Kecamatan Sooko memiliki

tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi dikarenakan penduduk mengalami

peningkatan dari tahun-tahun.




Peta 6.4 Kepadatan Penduduk BWP Kecamatan Sooko




6.3.2 Fisik Dasar dan Sumber Daya Alam

A. Tanah dan Geomorfologi

Wilayah Kecamatan Sooko terletak pada ketinggian antara 25 meter sampai dengan

88 meter di atas permukaan air laut. Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Mojokerto

sebagian besar terdiri dari aluvial (62.74%) dan grumosol (37.26%). Dari kondisi tersebut

jenis tanah di Kota Mojokerto merupakan tanah yang cukup baik untuk usaha pertanian,

karena tanah tersebut terdiri dari endapan tanah liat bercampur dengan pasir halus, berwarna

hitam kelabu dengan daya penahan air yang cukup baik dan banyak mengandung mineral

yang cukup baik bagi tumbuh-tumbuhan.

B. Hidrologi

Wilayah Kota Mojokerto mempunyai beberapa daerah aliran sungai yang manfaatnya

cukup besar bagi kehidupan penduduk, khususnya untuk keperluan irigasi pertanian. Potensi

hidrologi yang terdapat di Kota Mojokerto, ialah sungai, sumber mata air, serta model

pengairannya. Menurut (Balitbang,2011), Kota Mojokerto dilalui oleh 4 (empat) buah sungai

yang cukup potensial yaitu:

a. Sungai Brantas di sebelah utara kota sepanjang 3,5 Km arah alirannya ke timur.

b. Sungai Brangkal di sebelah barat kota sepanjang 2,25 Km arah alirannya keutara.

c. Sungai Sadar di sebelah timur kota sepanjang 2,00 Km arah alirannya ke utara.

d. Sungai Gedeg di sebelah barat kota sepanjang 2,00 Km.

C. Klimatologi

Lokasi Kota Mojokerto berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti daerah yang

kain Kota Mojokerto mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 (dua) jenis setiap tahunnya,

yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai April merupakan musim

penghujan, sedangkan bulan Mei sampai september merupakan musim kemarau.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat

tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Temperatur udara di Kota

Mojokerto mencapai 19,7 oC-36,3 oC dengan kelembaban udara pada bulan Mei mengalami

tahap paling rendah tingkat kelembabannya, yaitu hanya sebesar 95%, sedangkan pada bulan-

bulan yang lainnya berkisar antara 97% - 100%.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan

orographi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam

menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pada bulan desember merupakan curah hujan




tertinggi di Kota Mojokerto yang terjadi selama tahun 2007 yaitu mencapai 452 mm. Namun,

ada juga bulan yang tidak terdapat hari hujan yaitu bulan Juli, September dan Nopember.

Curah hujan tersebut mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung pola pertanaman

yakni intensitas penggunaan tanah dan tersedianya air pengairan.

D. Sumber Daya Alam Potensial

Kecamatan Sooko merupakan salah satu kecamatan di Kota Mojokerto. Potensi

sumberdaya alam potensial yang dimiliki oleh Kecamatan Sooko didominasi oleh hasil

pertanian yaitu padi. Lahan sawah terbesar di Kecamatan Sooko terdapat pada Desa

Modongan. Potensi sumberdaya alam lainnya adalah kebun jagung. Selain dari sektor

pertanian juga terdapat potensi sumber daya alam berupa peternakan dan budidaya ikan darat.




Peta 6.5 Jenis Tanah Kecamatan Sooko




Peta 6.6 Curah Hujan Kecamatan Sooko




E. Kemampuan Lahan

Analisis aspek fisik dan lingkungan adalah analisa untuk mengenali karakteristik

sumber daya alam dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan agar pemanfaatan

lahan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Kemampuan lahan merupakan sifat dasar lahan yang memberikan hasil untuk penggunaan

tertentu secara optimal dan lestari. Klasifikasi kemampuan lahan didasarkan pada delapan

karakterikstik satuan lahan, yaitu: kemiringan lahan, tekstur, struktur, permeabilitas, bahan

organik dan erodibilitas tanah, drainase dan persebaran kerikil di permukaan lahan.

Kelas kemampuan lahan merupakan kelompok penggunaan lahan suatu wilayah

sesuai dengan kemampuan lahan tersebut untuk dapat digunakan secara efisien dan optimal,

dengan perlakuan-perlakuan tertentu sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

Penentuan kelas kemampuan lahan berdasarkan faktor-faktor fisik tanah dan lingkungan,

kemudian dikategorikan berdasarkan faktor yang menjadi penghambat yang ditemukan di

lahan tersebut, serta beberapa ciri-ciri tanah dan lingkungan. Kelas kemampuan tanah ini

lebih umum sifatnya jika dibandingkan dengan kelas kesesuaian lahan yang sifatnya lebih

khusus.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 dijelaskan

tentang analisis kemampuan lahan dan beberapa kriterian penentuan kemampuan lahan.

Kriteria-kriteria tersebut akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Satauan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 tentang

Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya

dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dijelaskan tentang kriteria kemampuan lahan

berdasarkan morfologi. Berikut merupakan tabel kriteria kemampuan lahan

berdasarkan morfologi.

Tabel 6.13 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi

No. Morfologi KelerenganHasil

PengamatanSKL Morfologi Nilai

1.Gunung/pegunungan dan Bukit/Perbukitan

>40%

Groundcheck Survei Lapangan

Kemampuan lahan dari morfologi tinggi

1


25-40%Kemampuan lahan dari morfologi cukup

2

3. Bukit/Perbukitan 15-25%Kemampuan lahan dari morfologi sedang

3

4. Datar 2-15%Kemampuan lahan dari morfologi kurang

4

5. Datar 0-2%Kemampuan lahan dari morfologi rendah

5




Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007

Berdasarkan tabel 6.14 dan peta kelerengan lahan untuk Kecamatan Sooko dapat

ditetapkan bahwa Kecamatan Sooko terletak pada kelerengan 0-2%. Dari hasil

pengamatan yang dilakukan pada Kecamatan Sooko di dapatkan bahwa Kecamatan

Sooko terletak pada kriteria dengan skor 5 yaitu kemampuan lahan dari morfologi

kurang.

2. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007 tentang



berdasarkan kemudahan dikerjakan. Berikut merupakan tabel kriteria kemampuan

lahan berdasarkan kemudahan dikerjakan.

Tabel 6.14 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

No. Morfologi KelerenganHasil

PengamatanSKL Kemudahan

DikerjaanNilai


>40%

Groundcheck Survei

Lapangan

Tingkat kemudahan pengerjaan, kekerasan batuan tinggi

1


25-40%Tingkat kemudahan pengerjaan, kekerasan batuan cukup

2

3. Bukit/Perbukitan 15-25%Tingkat kemudahan pengerjaan, kekerasan batuan sedang

3

4. Datar 2-15%Tingkat kemudahan pengerjaan, kekerasan batuan kurang

4

5. Datar 0-2%Tingkat kemudahan pengerjaan, kekerasan batuan rendah

5


Berdasarkan tabel 6.15 dan peta topografi, peta kemiringan lereng, peta geologi

serta peta penggunaan lahan Kecamatan Sooko dapat ditetapkan bahwa Kecamatan

Sooko terletak pada kriteria tingkat kemudahan pengerjaan dan kekerasan batuan

yang rendah. Sehingga dari kriteria tersebut dapat diketahui bahwa untuk SKL

Kemudahan dikerjakan, Kecamatan Sooko memiliki skor 5.

3. Analisis Satauan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng







berdasarkankestabilan lereng. Berikut merupakan tabel kriteria kemampuan lahan

berdasarkan kestabilan lereng.

Tabel 6.15 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

No. MorfologiKelerenga

nKetinggian

Curah Hujan

Penggunaan Lahan

SKLKestabilan

LerengNilai

1.

Gunung/pegunungan dan Bukit/Perbukitan

>40% Tinggi (Sama)Semak Belukar, Lading

Kestabilan lereng rendah

1

2.

Gunung/pegunungan dan Bukit/Perbukitan

25-40%Cukup Tinggi

(Sama)

Kebun, Hutan, Hutan Belukar

Kestabilan lereng kurang

2

3.Bukit/Perbukitan

15-25% Sedang (Sama) SemuaKestabilan lereng sedang

3

4. Datar 2-15% Rendah (Sama) SemuaKestabilan lereng Tinggi

4

5. Datar 0-2%Sangat/Rendah

(Sama) Semua 5


Berdasarkan tabel 6.16 dan peta kelerengan Kecamatan Sooko, dapat ditetapkan

bahwa Kecamatan Sooko terletak pada kriteria kestabilan lereng tinggi. Sehingga dari

kriteria tersebut dapat diketahui bahwa untuk SKL kestabilan lereng, Kecamatan

Sooko memiliki skor 5.

4. Analisis Satauan Kemampuan Lahan (SKL) kestabilan pondasi




berdasarkankestabilan pondasi. Berikut merupakan tabel kriteria kemampuan lahan

berdasarkan kestabilan pondasi.

Tabel 6.16 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

No.SKL Kestabilan

LerengPenggunaan Lahan SKL Kestabilan Pondasi Nilai

1. Kestabilan lereng rendah

Semak Belukar, LadingDaya dukung dan kestabilan pondasi rendah

1

2. Kestabilan lereng kurang

Kebun, Hutan, Hutan Belukar Daya dukung dan

kestabilan pondasi kurang

2

3. Kestabilan lereng sedang

Semua 3

4.Kestabilan lereng Tinggi

SemuaDaya dukung dan kestabilan pondasi tinggi

4

5. Semua 5


Berdasarkan tabel 6.17 dan peta topografi, peta kemiringian lereng, peta geologi,

data curah hujan dan bencana alam di Kecamatan Sooko, Kecamatan Sooko terletak




pada kestabilan lereng tinggi, sehingga digolongkan mempunyai daya dukung dan

kestabilan pondasi tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut, penggunaan lahan di

Kecamatan Sooko digolongkan dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan.

Sehingga dari kriteria tersebut dapat diketahui bahwa untuk SKL kestabilan pondasi,

Kecamatan Sooko memiliki skor 5.

5. Analisis Satauan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air




berdasarkan ketersediaan air. Berikut merupakan tabel kriteria kemampuan lahan

berdasarkan ketersediaan air.

Tabel 6.17 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

No. Morfologi KelerenganPenggunaan

LahanSKL Ketersediaan

AirNilai


>40%Semak Belukar, Lading

Ketersediaan air sangat rendah

1


25-40%Kebun, Hutan, Hutan Belukar

Ketersediaan air rendah

2

3. Bukit/Perbukitan 15-25% SemuaKetersediaan air sedang

3

4. Datar 2-15% Semua Ketersediaan air tinggi

45. Datar 0-2% Semua 5


Berdasarkan tabel 6.18 dan peta kemiringan lereng, peta hidrologi, peta

klimatologi, peta geoogi dan peta penggunaan lahan di Kecamatan Sooko dapat

diketahui bahwa Kecamatan Sooko terletah pada kelerenagn 0-2% sehingga

Kecamatan Sooko terletak pada kriteria ketersediaan air tinggi. Sehingga dari kriteria

tersebut dapat diketahui bahwa untuk SKL ketersediaan air, Kecamatan Sooko

memiliki skor 5.

6. Analisis Satauan Kemampuan Lahan (SKL) Untuk Drainase




berdasarkan untuk drainase. Berikut merupakan tabel kriteria kemampuan lahan

berdasarkan untuk drainase.

Tabel 6.18 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Untuk DrainaseNo. Morfologi Kelereng Ketinggian/T Penggunaan SKL Nilai




an opografi Lahan Drainase


>40% TinggiSemak Belukar, Lading

Drainase tinggi

5


25-40% Cukup TinggiKebun, Hutan, Hutan Belukar

Drainase cukup

4

3. Bukit/Perbukitan 15-25% Sedang Semua 34. Datar 2-15% Rendah Semua Drainase

kurang2

5. Datar 0-2% Sangat/Rendah Semua 1Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007

Berdasarkan tabel 6.19 dan peta kemiringan lereng, peta topografi, peta geologi,

peta hidrologi, peta klimatologi dan peta penggunaan lahan di Kecamatan Sooko,

dapat diketahui bahwa Kecamatan Sooko terletak pada kelerenagn 0-2% sehingga

Kecamatan Sooko terletak pada kriteria drainase kurang. Sehingga dari kriteria ini

dapat diketahui bahwa keadaan penyaluran air kurang baik. Kriteria tersebut dapat

diketahui bahwa untuk SKL drainase, Kecamatan Sooko memiliki skor 1.

7. Analisis Satauan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi




berdasarkan erosi. Berikut merupakan tabel kriteria kemampuan lahan berdasarkan

untuk erosi.

Tabel 6.19 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi

No. Morfologi KelerenganKetinggian/Topografi

Penggunaan Lahan

SKL Erosi Nilai

1. Gunung/pegunungan dan Bukit/Perbukitan

>40% Tinggi Semak Belukar, Lading

Erosi tinggi 1


25-40% Cukup Tinggi Kebun, Hutan, Hutan Belukar

Erosi cukup tinggi

2

3. Bukit/Perbukitan 15-25% Sedang Semua Erosi sedang 3

4. Datar 2-15% Rendah Semua Erosi sangat rendah

4

5. Datar 0-2% SangatRendah

Semua Tidak ada erosi

5


Berdasarkan tabel 6.20 dan peta hidrologi, peta klimatologi, peta geologi dan peta

penggunaan lahan di Kecamatan Sooko, dapat diketahui bahwa Kecamatan Sooko

terletak pada kelerenagn 0-2% sehingga Kecamatan Sooko terletak pada kriteria tidak




ada erosi. Sehingga dari kriteria tersebut dapat diketahui bahwa untuk SKL terhadap

erosi, Kecamatan Sooko memiliki skor 5.

8. Analisis Satauan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah




berdasarkan pembuangan limbah. Berikut merupakan tabel kriteria kemampuan lahan

berdasarkan untuk pembuangan limbah.

Tabel 6.20 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah

No. Morfologi KelerenganPenggunaan

Lahan

SKL Pembuangan

LimbahNilai


>40% Semak Belukar, Lading

Kemampuan lahan unutk membuang limbah kurang

1


25-40% Kebun, Hutan, Hutan Belukar

2

3. Bukit/Perbukitan 15-25% Semua Kemampuan lahan untuk membuang limbah sedang

3

4. Datar 2-15% Semua Kemampuan lahan untuk membuang limbah cukup

45. Datar 0-2% Semua 5


Berdasarkan tabel 6.21 dan peta kemiringan lereng, peta topografi, peta geologi

dan peta penggunaan lahan di Kecamatan Sooko dapat diketahui bahwa Kecamatan

Sooko terletak pada kelerenagn 0-2% sehingga Kecamatan Sooko terletak pada

kriteria kemampuan lahan untuk membuang limbah cukup. Sehingga dari kriteria

tersebut dapat diketahui bahwa untuk SKL pembuangan limbah, Kecamatan Sooko

memiliki skor 5.

9. Analisis Satauan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Bencana Alam




berdasarkan bencana alam. Berikut merupakan tabel kriteria kemampuan lahan

berdasarkan untuk bencana alam.

Tabel 6.21 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Bencana AlamNo. Morfologi` Kelerengan Ketinggian Penggunaan SKL Nilai




/Topografi Lahan Bencana Alam


>40% Tinggi Semak Belukar, Lading

Potensi bencana alam tertinggi

5


25-40% Cukup Tinggi

Kebun, Hutan, Hutan Belukar

4

3. Bukit/Perbukitan 15-25% Sedang Semua Potensi bencana alam cukup

3

4. Datar 2-15% Rendah Semua Potensi bencana alam kurang

25. Datar 0-2% Sangat/Ren

dahSemua 1


Berdasarkan tabel 6.22 dan peta topografi, peta kemiringan lereng, peta geologi,

peta hirologi dan peta klimatologi di Kecamatan Sooko dapat diketahui bahwa

Kecamatan Sooko terletak pada kelerenagn 0-2% sehingga Kecamatan Sooko terletak

pada potensi bencana alam kurang. Kecamatan Sooko memiliki topografi yang tidak

curam sehinggan resiko bencana cukup kecil.Sehingga dari kriteria tersebut dapat

diketahui bahwa untuk SKL ketersediaan air, Kecamatan Sooko memiliki skor 1.

Berdasarkan analisis diatas, dapat dilakukan perhitungan untuk kemampuan lahan

untuk Kecamatan Sooko dari hasil overlay peta topografi, peta kemiringan lereng, peta

geologi, peta hirologi dan peta klimatologi. Berikut merupakan perhitungan skor dari Satuan

Kemampuan Lahan (SKL).

Tabel 6.22 Perhitungan Kemampuan Lahan Berdasarkan Satuan Kemampuan Lahan

No.SKL

Morfologi

SKL Kemudahan Dikerjakan

SKL Kestabilan

Lereng

SKL Kestabilan

Pondasi

SKL Keersediaan

Air1. Bobot 5 Bobot 5 Bobot 5 Bobot 5 Bobot 52. 5 1 5 3 53. 10 2 10 6 104. 15 3 15 9 155. 20 4 20 12 206. 25 5 25 15 257. 25 5 25 15 25

No.SKL

Terhadap Erosi

SKL unutk Drainsae

SKL Penbuangan

Limbah

SKL Bencana

Alam

Kemamuan Lahan

1. Bobot 5 Bobot 1 Bobot 5 Bobot 1 Total Nilai2. 3 5 0 5 323. 6 10 0 10 644. 9 15 0 15 965. 12 20 0 20 1286. 15 25 0 25 1607. 15 25 0 25 160





Dari total perhitungan pada tabel 6.23 dapat dibuat beberapa kelas dengan nilai

minimum yang didapatkan yaitu 32 dan nilai maksimum yang didapatkan yaitu 160. Berikut

merupakan tabel internal kelas kemampuan lahan dan klasifikasi pengembangannya.

Tabel 6.23 Kemampuan Lahan dan Klasifikasi Pengembangan Kecamatan Sooko

No. Total SkorKelas Kemampuan

LahanKlasifikasi Pengembangan

1. 32 - 58 Kelas a Kemampuan pengembangan sangat rendah2. 59 83 Kelas b Kemampuan pengembangan rendah3. 84 109 Kelas c Kemampuan pengembangan sedang4. 110 134 Kelas d Kemampuan pengembangan agak tinggi5. 135 -160 Kelas e Kemampuan pengembangan sangat tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007

Berdasarkan tabel 6.24 tentang kemampuan lahan dan klasifikasi pengembangan

Kecamatan Sooko dapat diketahui bahwa Kecamatan Sooko memperoleh total skor sebesar

150. Sehingga skor 150 menempati interval 135-160 dan termasuk di dalam kelas e. Kelas

kemampuan lahan e merupakan kemampuan pengembangan sangat tinggi.

F. Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan merupakan suatu lahan yang menggambarkan tingkat kecocokan

sebidang tanah untuk suatu penggunaan tertentu. Menentukan kesesuian suatu lahan

menggunakan teknik overlay peta setiap faktor yaitu faktor kelerengan, kepekaan tanah

terhadap erosi dan intensitas hujan harian rata-rata yang nantinya akan didapatkan satuan

lahan menurut klasifikasi dan nilai skor dari ketiga tersebut. penetapan fungsi kawasan

dilakukan dengan cara menjumlah nilai skor dari ketiga faktor tersebut. Besarnya faktor

tersebut menggambarkan kemampuan lahan. Untuk mendapatkan kesesuaian lahan, maka

dapat dilakukan dengan cara overlay antara peta tata guna lahan dengan kemampuan lahan

untuk setiap satuan lahan.

1. Arahan Tata Ruang Pertanian



dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dijelaskan tenatang arahan kemampuan

lahan menurut kelas dari kemampuan lahan. Berikut merupakan tabel tentang arahan

tata ruang.

Tabel 6.24 Arahan Tata Ruang Kecamatan Sooko

NoKemampuan Lahan

Arahan Tata Ruang Pertanian

Kelas Kemampuan Pengembangan Klasifikasi Nilai1. Kelas a Kemampuan pengembangan sangat rendah Lindung 1




2. Kelas b Kemampuan pengembangan rendah Kawasan Penyangga 23. Kelas c Kemampuan pengembangan sedang Tanaman Tahunan 34. Kelas d Kemampuan pengembangan agak tinggi Tanaman Setahun 45. Kelas e Kemampuan pengembangan sangat tinggi Tanaman Setahun 5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007

Berdasarkan tabel 6.25, diketahui bahwa Kecamatan Sooko terletak pada kelas 3

dengan kemampuan pengembangan sangat tinggi. Kemampuan pengembangan ini

berarti arahan tata ruang pertanian dengan klasifikasi lahan tanaman setahun dengan

skor 5.

2. Arahan Rasio Penutupan



dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dijelaskan tentang arahan rasio penutupan

menurut kelas dari kemampuan lahan. Berikut merupakan tabel tentang arahan rasio

penutupan.

Tabel 6.25 Arahan Klasifikasi Rasio Tutupan

No.Kelas Kemampuan

LahanArahan Klasifikasi Rasio Tutupan Nilai

1. Kelas a Non bangunan 12. Kelas b Rasio tutupan lahan maksimal 10 % 23. Kelas c Rasio tutupan lahan maksimal 20%

34. Kelas d Rasio tutupan lahan maksimal 30%5. Kelas e Rasio tutupan lahan maksimal 50% 4

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007

Berdasarkan tabel 6.26 dapat diketahui bahwa Kecamatan Sooko terletak pada

kelas e. Sehingga dari kelas tersebut dapat diketahu bahwa arahan klasifikasi rasio

tutupan lahan terdapat pada kriteria rasio tutupan lahan maksimal 50% dengan skor 4.

3. Arahan Ketinggian Bangunan



dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dijelaskan tentang arahan ketinggian

bangunan menurut kelas dari kemampuan lahan. Berikut merupakan tabel tentang

arahan ketinggian bangunan.

Tabel 6.26 Arahan Ketinggian Bangunan

No.Kelas Kemampuan

LahanArahan Ketinggian

BangunanNilai

1. Kelas a Non bangunan 12. Kelas b Non bangunan 23. Kelas c Bangunan < 4 lantai 3




4. Kelas d5. Kelas e Bangunan >4 lantai 4

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007Berdasarkan tabel 6.27 diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Sooko terletak

pada kelas kemampuan lahan e. Sehingga dari kelas e ini diperoleh araha ketinggian

bangunan dengan klasifikasi bangunan >4 dengan skor 4.

4. Arahan Pemanfaatan Air Baku



dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dijelaskan tentang arahan pemanfaatan air

baku menurut kelas dari kemampuan lahan. Berikut merupakan tabel tentang arahan

pemanfaatan air baku.

Tabel 6.27 Arahan Pemanfaatan Air Baku

No.Kelas

Kemampuan Lahan

Arahan Pemanfaaatan Air Baku

Nilai

1. Kelas a Sangat rendah 12. Kelas b Rendah 23. Kelas c

Cukup 34. Kelas d5. Kelas e Sangat Baik 4

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007

Berdasarkan tabel 6.28 dapat diketahui bahwa Kecamatan Sooko terlatak pada

kelas kemampuan lahan kelas e. Sehingga Kecamatan sooko memiliki arahan

pemanfaatan air baku dengan klasifikasi sangat baik dan memiliki skor 4.

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan di Kecamatan Sooko, dapat diketahui bahwa

Kecamatan Sooko merupakan kawasan budidaya. Kawasan budidaya ini dapat dimanfaatkan

untuk pengembangan pembangunan Kecamatan Sooko dan untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat Kecamatan Sooko. Perekonomian Kecamatan Sooko dapat

dikembangkan jika pembangunan dapat berjalan lancar. Analisis kemampuan dan kesesuaian

lahan ini dapat mempermudah pengembangan Kecamatan Sooko menjadi Pusat Kegiatan

Lingkungan promosi (PKLp) untuk Kabupaten Mojokerto.




Peta 6.7 Kemampuan Lahan Kecamatan Sooko




Peta 6.8 Kesesuaian Lahan Kecamatan Sooko




6.3.3 Fisik Binaan

A. Tata Guna Lahan

Penggunaan lahan di BWP Kecamatan Sooko terdiri dari permukiman, sarana

pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana keamanan,

sarana peribadatan, sarana RTH dan olahraga, sarana perdagangan dan jasa, sarana rekreasi

dan sosial budaya serta serta sarana perindustrian dan pergudangan. Dominasi penggunaan

lahan di Kecamatan Sooko didominasi oleh permukiman dan sarana perdagangan. Kecamatan

Sooko memiliki luas sebesar 2.346 Ha. Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sooko terdiri dri 8 Desa yang terdiri dari Desa Sooko,

Kecamatan Wringinrejo, Kecamatan Sambiroto, Kecamatan Kedungmaling, Kecamatan

Japan, Kecamatan Jampirogo, Kecamatan Gamekan dan Kecamatan Brangkal dengan total

luas BWP Kecamatan Sooko sebesar1.075 Ha. Berikut adalah penggunaan lahan di BWP

Kesamatan Sooko ditampilkan dalam tabel 6.28.

Tabel 6.28 Penggunaan Lahan BWP Kecamatan SookoPenggunaan Lahan Luas LahanPermukiman 475,03Industri 23,04Kesehatan 2,82Pemakaman 1,91Pendidikan 15,6Perdagangan dan Jasa 20,9Pemerintahan dan Pelayanan Umum 3,13Keamanan 0,5Rekreasi dan Sosial Budaya 2,05Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Olahraga 42,8Pertanian 596,6Jumlah 1184,38

Sumber : Hasil survey, 2013

Bedasarkan tabel 6.29, maka perbandingan prosentase lahan terbangun dengan lahan

tidak terbangun sebesar 51,19 : 48,81. Pembangunan Kecamatan Sooko mengikuti pola linier

yaitu pembangunannya mengikuti jalan utama. Namun dominasi penggunaaan lahan yang

mengikuti jalan utama berupa sarana perdagangan dan jasa serta sarana pemerintahan dan

pelayanan umum. Permukiman terletak di sekitar sarana perdagangan dan jasa serta sarana

pemerintahan dan pelayanan umum, sehingga tidak terletakdi sepanjang jalan utama.

Penggunaan lahan ini dapat melengkapi dan menunjang kebutuhan masyarakat Kecamatan

Sooko dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kecamatan Sooko dilalui oleh jalan lingkar luar

yang menyebabkan arus perkembangan pembangunan cukup tinggi sehingga sarana

perdagangan dan jasa berkembang cukup tinggi. Pengembangan bagian wilayah yang

diprioritaskan adalah Kecamatan Sooko sebagai kawasan perkotaan pusat kegiatan lokal




promosi (PKLp), yang memiliki fungsi pengembangan sebagai pusat industri skala nasional

dan regional, pusat pemasaran hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang terdapat pada

Kabupaten Mojokerto. Sehingga penggunaan lahan di Kecamatan Sooko akan terus

meningkat setiap tahun dan penggunaan lahan tidak terbangun akan tergantikan dengan lahan

terbangun untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat. Untuk memenuhi

permintaan dan kebutuhan masyarakat, jalan utama di Kecamatan Sooko memiliki

perkembangan pertumbuhan yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian

Kecamatan Sooko.




Peta 6.9 Tata Guna Lahan BWP Kecamatan Sooko




B. Sebaran Permukiman dan Sarana

1. Persebaran Permukiman di BWP Kecamatan Sooko

Persebaran permukiman di Kecamatan Sooko pada umumnya berbentuk linier

atau mengikuti pola perkembangan jalan dan berbentuk grid. Untuk pola permukiman

linier banyak ditemukan di desa-desa yang tersebar di ponggiran kota seperti Desa

Tempuran, Desa Ngingasrembyong, Desa Blimbingsari, Desa Klinterejo, Desa

Karangkedawang, Desa Modongan, dan Desa Mojoranu. Sedangkan pola

permukiman berbentuk grid umumnya berupa perumahan yang banyak ditemukan di

Desa Sooko, Gamekan, Desa Brangkal, Desa Kedungmaling, Desa Sambiroto, Desa

Jampirogo, Desa Japan dan Desa Wringinrejo. Berikut adalah sebaran permukiman

Kecamatan Sooko menurut Desa.

Tabel 6.29 Persebaran Permukiman BWP Kecamatan Sooko

DesaLuas

Permukiman (Ha)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)

Tingkat Hunian

(Jiwa/unit)Gamekan 96,2 4978 52 3Brangkal 58,3 4520 78 4Kedungmaling 86 7793 91 10Sambiroto 50 4093 82 8Jampirogo 79,2 3534 45 1Japan 67,8 9577 141 7Sooko 92,8 14141 152 4Wringinrejo 58,2 2964 51 4

Jumlah 588,5 51600 12484 4Sumber: Monografi Desa tahun 2011 dan Hasil analisis 2012

Dari tabel 6.29 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat hunian di BWP

Kecamatan Sooko rata rata keseluruhan adalah 4 jiwa/unit. Dalam perhitungan

analisis tingkat hunian rumah menunjukkan bahwa proyeksi kebutuhan rumah

diasumsikan bahwa satu rumah dihuni oleh satu keluarga dengan rata-rata keluarga

terdiri dari 5 jiwa.

Bedasarkan hasil proyeksi penduduk dari tahun 2013-2032 dapat diketahui bahwa

jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sehingga diasumsikan

seiring dengan pertambahan penduduk bertambah pula jumlah kebutuhan lahan

permukiman. Untuk itu diperlukan analisis proyeksi jumlah rumah hingga tahun 2032

sehingga dapat diperoleh luasan kebutuhan lahan permukiman hingga tahun 2032.

Bedasarkan Pedoman Perencanaan Permukiman Perkotaan, 2004 perhitungan

proyeksi kebutuhan perumahan didasarkan melalui perhitungan sebagai berikut:




a. Perubahan jumlah penduduk = Jumlah penduduk tahun proyeksi jumlah

penduduk tahun sekarang

b. Kebutuhan unit rumah = Perubahan Jumlah Penduduk/Rasio tingkat hunian

Selain itu perlu juga diketahui jumlah backlog yang terjadi di BWP Kecamatan

Sooko. Berikut ini adalah jumlah backlog yang terjadi di BWP Kecamatan Sooko

bedasarkan data 2012:

Tabel 6.30 Backlog Rumah di BWP Kecamatan Sooko

Jumlah KK

Jumlah Penduduk

Perbandingan KK-Rumah

Jumlah rumah

eksisting

Backlog berdasarkan

Jumlah Penduduk

Backlog berdasarkan jumlah KK

1358 4978 KKRumah 1158 - 1262244 7793 KK>Rumah 749 4048 14951236 4093 KK>Rumah 509 1548 727

979 3534 KKRumah 1372 2717 12874019 14141 KK>Rumah 3552 - 467

914 2964 KK>Rumah 812 - 10214693 51600 KK>Rumah 12484 8313 4204


Berikut adalah Proyeksi kebutuhan rumah tiap desa di BWP Kecamatan Sooko tahun 2013-2032.

Tabel 6.31 Proyeksi Rumah BWP Kecamatan Sooko Tahun 2013-2032

DesaJumlah Rumah Jumlah Proyeksi Rumah Pertambahan Rumah

2012 2013 2017 2022 2027 2032 2013 2017 2022 2027 2032

Gamekan 15081226 1343 1505 1686 1889 -283 117 162 181 203

Brangkal 11581114 1219 1366 1531 1715 94 106 147 164 184

Kedungmaling 7491920 2103 2356 2640 2957 2666 183 253 284 318

Sambiroto 5091008 1104 1237 1386 1553 1224 96 133 149 167

Jampirogo 2824871 954 1068 1197 1341 -1953 83 115 129 144

Japan 13722359 2584 2895 3244 3634 2274 225 311 349 391

Sooko 35523484 3815 4275 4790 5366 485 332 459 515 577

Wringinrejo 812730 800 896 1004 1125 42 70 96 108 121

Total 12484 12711 13922 15599 17477 19582 4548 1211 1677 1878 2105

Sumber: Hasil Analisis, 2013Keterangan : Tanda (-) : Kelebihan rumah

Berdasarkan tabel 6.31 tentang proyeksi rumah diatas kita dapat lihat bahwa pada

tahun 2013 pertambahan rumah yang dibutuhkan sebanyak 4548 rumah, pada tahun

2017 pertambahan rumah sebanyak 1211, tahun 2022 dibutuhkan rumah sebanyak

1677, pada tahun 2027 sebanyak 1878 dan tahun 2032 dibutuhkan rumah sebanyak

2105 sehingga total keseluruhan jumlah rumah yang dibutuhkan 20 tahun yang akan

datang sebanyak 11419 rumah yang tersebar dalam delapan desa. Untuk tahun 2013




terdapat kelebihan rumah sebesar 283 rumah/KK atau sebesar 1160 jiwa penduduk di

Desa Gamekan dan sebesar 1953 rumah/KK atau 8007 jiwa penduduk di Desa

Jampirogo. Kondisi ini disebabkan karena kebutuhan rumah di dua desa tersebut

sudah terpenuhi di tahun sebelumnya. Kebutuhan rumah tersebut juga dipengaruhi

oleh bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya. Apabila jumlah penduduk

bertambah maka rumah yang dibutuhkan akan bertambah.

2. Persebaran Sarana di BWP Kecamatan Sooko

Persebaran fasilitas umum di BWP Kecamatan sooko dipengaruhi oleh tingkat

aksesibilitas jaringan jalan dan persebaran permukiman. Berikut adalah jumlah sarana

yang ada di Kecamatan Sooko.

a. Sarana Pendidikan

Berikut ini adalah jumlah eksisting sarana pendidikan di BWP Kecamatan

Sooko beserta intensitas bangunannya.

Tabel 6.32 Jumlah Eksisting Sarana Pendidikan Tahun 2012

Jenis Sarana

Eksisting Sarana

Jumlah (unit)

Luas (m2)

KDB KLB

Playgroup dan TK 17 3302,8 40% - 90% 0,40 1,20

SD 14 97270 40% -70% 0,40 1,20SMP 3 2060,2 85% 0,85SMA 4 7433,1 60% 0,6Perguruan Tinggi 1 675,9 50% 0,5Pendidikan non formal

67 9243,1 60% 1,2

Sumber: Hasil Survey, 2013Seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, maka dipastikan

kebutuhan akan sarana pendidikan juga akan bertambah. Berikut adalah

penambahan jumlah kebutuhan dan kapasitas sarana pendidikan di BWP

Kecamatan sooko.

Tabel 6.33 Kebutuhan dan Kapasitas Sarana Pendidikan BWP Kecamatan Sooko Tahun 2013

Jenis Sarana

Jumlah Penduduk

Pendukung (jiwa)

Standar Luas

Lahan

Jumlah Penduduk

Total

Proyeksi Penduduk Menurut

Umur

Eksisting Sarana

Jumlah Yang Dibutuhkan Kapasitas

Pelayanan (%)Jumlah

(unit)Luas (m2)

Jumlah (unit)

Luas (m2)

Playgroup dan TK

1250 500

52.787

1.718 17 3302,8 1 690 494,76%

SD 1600 2000 5.257 14 97270 3 6.570 532,62%

SMP 4800 9000 2.617 3 2060,2 1 4.910 1031,72%

SMA 4800 12500 2.491 4 7433,1 1 6.490 2007,23%




Perguruan Tinggi

1 675,9

Non Formal

33 6588,8


Tabel 6.34 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan BWP Kecamatan Sooko Tahun 2017-2032

Jenis Sarana

Proyeksi Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2022

Jumlah Penduduk

Proyeksi Menurut

umurJml. (unit)

Luas (m2)

Jumlah Penduduk

ProyeksiMenurut

umurJml. (unit)

Luas (m2)

Playgroup danTK

87813

1.8812 750

64.775

2.1082 840

SD 5.757 4 7.200 6.450 4 8.060SMP 2.866 1 5.370 3.211 1 6.020SMA 2.728 1 7.100 3.056 1 7.960

Perguruan Tinggi

Pendidikan non formal

Jenis Sarana

Proyeksi Tahun 2027 Proyeksi Tahun 2032

Jumlah Penduduk

Proyeksi Menurut

umurJml. (unit)

Luas (m2)

Jumlah Penduduk

Proyeksi Menurut

umurJml. (unit)

Luas (m2)

Playgroup danTK

72575

2.3622 950

81.313

2.6462 1.060

SD 7.227 5 9.030 8.097 5 10.120

SMP 3.598 1 6.740 4.031 1 7.550

SMA 3.425 1 8.920 3.837 1 9.990

Perguruan Tinggi

Pendidikan non formalSumber: Hasil Analisis, 2013

Secara keseluruhan sarana pendidikan di Kecamatan Sooko terdiri dari play

group dan TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Sekolah Menengah Atas (SMA), Perguruan Tinggi, dan Pendidikan

Nonformal. Berdasarkan analisis sarana pendidikan dapat diketahui bahwa:

1) Play group dan TK

Berdasarkan data persebaran sarana pendidikan Kecamatan Sooko, play

group dan TK hanya terdapat 17 unit dengan luas sebesar 3302,8 m2. Play

group dan TK pada tahun 2013 dibutuhkan sebanyak 1 unit dengan total




luas sebesar 690 m2. Sehingga jumlah dan luas yang dibutuhkan telah

memenuhi standar dari jumlah dan kapasitas pelayanannya. Proyeksi

kebutuhan play group dan TK pada tahun 2017 adalah sebanyak 2 unit

dengan luasan sebesar 840 m2. Proyeksi kebutuhan play group dan TK

pada tahun 2022 adalah sebanyak 2 unit dengan luasan sebesar 830 m2.

Proyeksi kebutuhan play group dan TK pada tahun 2027 adalah sebanyak

2 unit dengan luasan sebesar 950 m2. Proyeksi kebutuhan play group dan

TK pada tahun 2032 adalah sebanyak 2 unit dengan luasan sebesar 1.060

m2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tidak diperlukan

penambahan jumlah dan luasan play group dan TK. Untuk analisis KDB

dan KLB sarana pendidikan, standar yang digunakan yaitu standar untuk

bangunan umum, dimana untuk KDB standarnya adalah 40%-60%, dan

untuk KLB standarnya adalah 0,5 0,6. Jika dibandingkan dengan kondisi

eksisting yang ada, maka bisa disimpulkan bahwa KDB dan KLB sarana

pendidikan di Kecamatan Sooko sudah memenuhi standar.

2) Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan data persebaran sarana pendidikan Kecamatan Sooko,

Sekolah Dasar (SD) hanya terdapat 14 unit dengan luas sebesar 97270 m2.

Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2013 dibutuhkan sebanyak 4 unit dengan

total luas sebesar 6.843 m2. Sehingga luas yang dibutuhkan telah

memenuhi belum standar dari jumlah dan kapasitas pelayanannya.

Proyeksi kebutuhan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2017 adalah sebanyak

4 unit dengan luasan sebesar 7.196 m2. Proyeksi kebutuhan Sekolah Dasar

(SD) pada tahun 2022 adalah sebanyak 4 unit dengan luasan sebesar 8.062

m2. Proyeksi kebutuhan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2027 adalah

sebanyak 5 unit dengan luasan sebesar 9.034 m2. Proyeksi kebutuhan

Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2032 adalah sebanyak 5 unit dengan

luasan sebesar 10.121 m2. Sarana pendidikan yang berupa Sekolah Dasar

(SD) sudah melayani semua desa yang ada di Kecamatan Sooko.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tidak diperlukan penambahan

jumlah dan luasan Sekolah Dasar (SD). Aanalisis KDB dan KLB sarana

pendidikan, standar yang digunakan yaitu standar untuk bangunan umum,




dimana untuk KDB standarnya adalah 40%-60%, dan untuk KLB

standarnya adalah 0,5 0,6. Jika dibandingkan dengan kondisi eksisting

yang ada, maka bisa disimpulkan bahwa KDB dan KLB sarana pendidikan

di Kecamatan Sooko sudah memenuhi standar.

3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)


Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya terdapat 3 unit dengan luas

sebesar 2060,2 m2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2013

dibutuhkan sebanyak 1 unit dengan total luas sebesar 5109,375 m2.

Sehingga luas yang dibutuhkan belum memenuhi standar dari jumlah dan

kapasitas pelayanannya. Proyeksi kebutuhan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) pada tahun 2017 adalah sebanyak 1 unit dengan luasan sebesar

5.366 m2. Proyeksi kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada

tahun 2022 adalah sebanyak 1 unit dengan luasan sebesar 6.012 m2.

Proyeksi kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2027

adalah sebanyak 1 unit dengan luasan sebesar 6.736 m2. Proyeksi

kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2032 adalah

sebanyak 1 unit dengan luasan sebesar 7.547 m2. Sarana pendidikan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah melayani semua desa yang ada

di Kecamatan Sooko. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan

diperlukan penambahan luasan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

sebesar 5.487 m2. Untuk analisis KDB dan KLB sarana pendidikan,

standar yang digunakan yaitu standar untuk bangunan umum, dimana

untuk KDB standarnya adalah 40%-60%, dan untuk KLB standarnya

adalah 0,5 0,6. Jika dibandingkan dengan kondisi eksisting yang ada,

maka bisa disimpulkan bahwa KDB dan KLB sarana pendidikan di

Kecamatan Sooko sudah memenuhi standar.

4) Sekolah Menengah Atas (SMA)


Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya terdapat 3 unit dengan luas sebesar

7433,1. Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2013 dibutuhkan

sebanyak 1 unit dengan total luas sebesar 6755,2 m2. Sehingga luas yan

Documents

RTRW SOOKO